Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

TAJUK RENCANA Berita Yudha SABTU, 22 OKTOBER 1994 TVRI, RRI Dan Persaingan Dari Swasta Masyarakat sudah menyukai siaran radio dan kemudian juga televisi sejak awal. Radio dan televisi menyuguhkan acara-acara yang dapat membuat pendengar dan pemirsanya tertarik untuk mengikutinya. Bahkan, pada acara-acara tertentu dapat memukau dan membuat orang terpaku. Ketika di Indonesia baru ada siaran radio, maka acara-acara tertentu RRI seperti acara pilihan pendengar, Kabaret Akhir Pekan berisi lawakan dan musik, sandiwara radio dan siaran laporan langsung pertandingan sepakbola, mampu membuat pendengar-pendengarnya mengikuti secara setia sejak awal sampai selesai. Bagi kalangan pendengar di daerah-daerah, siaran-siarankesenian daerahnya juga merupakan suatu acara yang mampu menarik perhatian khalayak. Ketika itu belum ada siaran radio swasta dan belum ada program siaran iklan. Kemudian pada tahun 1962 muncul siaran televisi di Indonesia bersamaan dengan diselenggarakannya Asian Games di Jakarta. Meskipun pada mulanya siaran hanya berlangsung dua-tiga jam saja, tetapi kemudian berkembang ditingkatkan menjadi beberapa jam. Bahkan akhirnya, siaran TVRI berlangsung sejak sore sampai larut malam. Sejak itu masyarakat Indonesia mempunyai kesempatan menikmati pe- ningkatan siaran-siaran televisi. Ditambah dengan adanya siaran televisi berwarna makin menambah semarak lagi. Apalagi kemudian muncul stasiun-stasiun televisi swasta dengan variasi acara yang lebih banyak. Ketika orang melihat RRI mulai tersaingi dengan munculnya radio-radio swasta-niaga dengan acara-acaranya yang "bebas", maka munculnya televisi swasta juga diramalkan akan "memukul" TVRI. Kalangan perusahaan penyiaran radio dan televisi swasta memang mempunyai peluang lebih besar untuk menarik pendengar dan pemirsa lebih banyak. RRI dan TVRI sebagai lembaga yang berada dibawah naungan pemerintah dengan sendirinya menimbulkan kesan acara-acaranya bersifat resmi, formal. Sebaliknya pihak swasta mempunyai lebih banyak kebebasan dan kesempatan mem-variasikan acara-acaranya. Kecenderungan siaran-siaran radio dan televisi swasta mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat daripada yang dimiliki pemerintah, memang merupakan hal yang terjadi di berbagai negara sedang berkembang. Dan keadaan itu tampaknya tanpa memperhitungkan, bahwa tidak sedikit acara-acara radio atau televisi resmi yang besar manfaatnya atau perlu diketahui oleh masyarakat luas. Acara warta berita misalnya, mulai ada kalangan masyarakat pendengar dan pemirsa radio dan televisi yang menganggap dari stasiun swasta lebih banyak fakta-fakta menarik daripada yang disiarkan RRI atau TVRI. Dan anggapan itu mampu menghilangkan pertimbangan, bahwa fakta itu sendiri bisa menarik perhatian dan bisa tidak. Fakta juga bukan jaminan sebagai sesuatu yang harus diketahui dan disebarluaskan. Masalah makin besarnya ketertarikan masyarakat pendengar dan pemirsa radio dan televisi ini, terutama televisi, menjadi ramai manakala terjadi suatu pertentangan mengenai suatu acara yang ditayangkan. Ketika televisi swasta mulai menayangkan acara-acara terutama yang berasal dari luar-negeri yang kurang sesuai dengan tata-nilai budaya dan adat-istiadat kita, mulai bermunculan reaksi. Reaksi berupa kekecewaan, kecaman dan akhirnya penudingan terhadap para penyelenggara siaran televisi swasta itu. Lalu terdengarlah suara, agar fihak sensor lebih ketat melakukan tugasnya. "Gugatan" yang mulai terdengar terhadap televisi swasta ini tentunya menarik untuk menjadi bahan penelaahan semua pihak yang merasa menaruh perhatian terhadap masalah media-massa di negara kita. Dalam kaitan itu menarik pula kalau pada akhir pekan ini kita menyimak masalah status dari TVRI dan RRI dimasa datang. Menteri Penerangan Harmoko dalam salah satu pernyataannya mengemukakan, bahwa status TVRI dan RRI akan diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) atau Pesero. Perubahan status itu bukan hanya sekedar perubahan bentuk organisasi atau perusahaannya. Perubahan itu juga dikaitkan dengan peluang TVRI dan RRI berkesempatan meningkatkan mutu siaran-siarannya. Masalahnya, sejak munculnya TV Swasta, maka TVRI tidak lagi menyiarkan siaran-siaran iklan yang sebelumnya memberikan penghasilan yang dapat digunakan untuk menigkatkan mutu siaran. Tanpa siaran iklan tentu saja TVRI kehilangan dana besar yang dapat digunakan untuk mengembangkan diri serta meningkatkan siaran-siarannya. Rasanya janggal memang, sementara TVRI harus memikul beban tugas menjaga mutu siaran- siaranya yang dapat menjaga serta meningkatkan pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan nasional, terbatas dananya. Padahal, dana besar bisa diperoleh dari siaran iklan, yang saat ini jatuh ditangan TV Swasta. Memang cukup kuat alasan ketika TVRI dulu tidak dibenarkan menyiarkan. Yaitu agar tidak menyebarluaskan pola konsumtif masyarakat. Banyak iklan yang hanya menawarkan berbagai hal yang bersifat konsumptif, mulai dari alat kecantikan sampai mobil mewah. Penyiaran iklan terpilih tentunya tidak akan membuat TVRI seolah tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Masalah-masalah itu muncul bersamaan dengan munculnya keluhan terhadap acara-acara televisi yang dirasakan terlalu banyak berasal dari luar-negeri. Jelas dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti dewasa ini sulit membendung masuknya informasi dari luar. Tetapi itu tidak berarti kita tidak berusaha tetap menjaga keseimbangan dengan siaran-siaran berasal dari kita sendiri. Untuk itu diperlukan kemampuan, baik sumber daya manusia dengan cipta karyanya maupun dana sebagai penunjang penting. Masalah pertelevisian memang menarik perhatian masyarakat. Tampaknya masalah pertelevisian dan acara TV sama menariknya. Kalau tidak menarik, tentulah acara-acara televisi itu sendiri tidak akan ditonton orang. Karena itu, masalah status TVRI dan RRI yang akan berkaitan dengan pelaksanaan tugas nasional kedua institusi masyarakat itu, akan selalu mendapat perhatian banyak pihak. Kita harapkan, perkembangan selanjutnya akan memberikan banyak harapan-harapan bagi perkembangan positif bagi radio dan pertelevisian kita.*** Pojok Yudha. MENWA Mendikbud Wardiman Joyonegoro instruksikan kaji ulang keberadaan Menwa, kata berita. *** Bukan berarti dihapuskan, tetapi penampilannya jangan "over acting". TANAH 500 aparat Badan Pertanahan Nasional terkena tindakan penertiban karena me- lakukan berbagai pelanggaran, kata Meneg Agraria/Kepala BPN Sony Harsono. *** *** Bersihkan terus, citra urusan tanah jangan sampai berbelit-belit dan mahal biayanya ! PARPOL Ketua Dewan Pembina Golkar, Pak Harto, menegaskan tidak perlu ada Parpol atau Golkar baru dalam kehidupan politik di Indonesia. **Pengalaman sudah membuktikan, banyak parpol membawa sengsara ! Mhan J ANALISA/KOMENTAR Deklarasi Bali Komitmen GNB Pada Gerakan 30 September Masalah Pangan manan pangan dan perbaikan nutrisi negara Kerja sama di antara negara berkembang diharapkan diba- Oleh: Eddy Karna Sinoel ngun atas dasar kemitraan yang saling menguntungkan, kan negara donor dan organisasi internasional diimbau lebih men- dukung kerja sama Selatan-Se- latan. KTM Pangan dan Pertanian Negara Anggota Gerakan Non- Blok (GNB) dan negara berkem- bang lain yang berakhir Selasa (11/10) lalu di Nusa Dua me- nelurkan Deklarasi Bali yang secara utuh mencerminkan komitmen GNB pada upaya mengatasi masalah pangan du- nia. Presiden Soeharto selaku Ke- tua GNB ketika membuka kon- ferensi tersebut Senin (10/10) menyatakan betapa masalah pa- ngan dewasa ini merupakan masalah utama bagi sebagian penduduk dunia, khususnya di negara berkembang. Masih banyak negara berkem- bang yang produksi pangannya belum mencukupi kebutuhan pangan minimal yang diperlu- kan rakyatnya. Kelaparan ma- sih seringkali melanda sebagian besar penduduk negara tersebut. "Dari 38 negara Sub-Sahara, di antaranya tercatat 21 negara masih mengalami kerawanan pangan," kata Presiden Soehar- to ketika membuka konferensi itu, yang dihadiri pula oleh Men- tan Sjarifudin Baharsjah, Dirjen FAO Jacques Diouf, serta 250 peserta dari 62 negara. Keadaan makin memprihatin- kan karena tingginya pertum- buhan jumlah penduduk dan di- laporkan bahwa jumlah penderi- ta kelaparan dan kekurangan gizi di Afrika yang pada tahun 1970 mencapai 80 juta orang secara tajam meningkat menjadi 100 juta orang tahun 1980 kemudian 150 juta tahun 1992. di Keprihatinan seperti yang di- sampaikan Presiden Soeharto terhadap kerawanan pangan negara berkembang ini juga dike- mukakan oleh Dirjen Diouf, yang menyatakan bahwa sekitar 800 juta orang atau 20 persen dari total penduduk di negara berkembang menderita kekuran- gan pangan. "Selain itu, tercatat pula seki- tar 192 juta anak balita di dunia kekurangan gizi," kata Diouf. Memasuki tahun 2030, tan- tangan lebih lanjut adalah cara memenuhi kebutuhan pangan sekitar sembilan miliar pen- duduk dunia, di samping tim- bulnya dampak lebih jauh aki- bat kekurangan pangan tersebut. Menurut Diouf, "kekurangan pangan dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya gejolak so- sial dan ketidakstabilan politik. Pengalaman sejarah masa lalu menunjukkan bahwa kemajuan sosial dan stabilitas politik tidak bisa diciptakan kalau perut rakyat lapar." 2 Sebagai dampak lain, kekura- ngan pangan juga telah menim- bulkan arus migrasi massal dari negara yang kekurangan pangan untuk mencari bahan makanan kendatipun harus melintasi ba- tas negara. Dirjen FAO juga mempri- hatinkan semakin menurunnya pendanaan bagi penelitian dan teknologi pertanian baik di tingkat nasional, regional, mau- pun internasional. Saat ini masyarakat hanya me- ngingat keberadaan Balai Pusta- ka sebagai badan penertiban yang lahir pada masa kolonial dan terkait dengan salah satu angkatan sastrawan modern In- donesia yang lahir pada tahun 1920-an. Sungguh memprihatinkan Terhadap kondisi ini, Presi- den Soeharto selaku Ketua GNB menyatakan, "adalah tugas kita sesama negara berkembangang- gota GNB untuk ikut memikir- kan masalah tadi, dan karena itu pula, KTT ke-10 GNB di Jakar- ta 1992 memberikan perhatian khusus pada masalah pangan dan pertanian, dengan mengeluarkan resolusi tentang pengamanan pangan." Kepala Negara menyatakan, "dewasa ini ekonomi dunia ma- sih tetap dilanda proteksionisme baru dan terselubung, harga komoditas rendah, menurunnya aliran dana, kurangnya akses terhadap teknologi, dan beban pembayaran utang yang berat." "Semua ini telah memperbu- ruk situasi ekonomi negara yang paling miskin yang jutaan pen- duduknya sedang terjebak dalam kemiskinan dan kelaparan. Ini sungguh memprihatinkan," kata Presiden Soeharto. Atas dasar kondisi yang mem- prihatinkan inilah, Presiden Soch arto minta para menteri pangan dan pertanian GNB yang mengikuti konferensi di Bali merumuskan langkah konkret untuk mengantisipasi kesulitan yang timbul dalam upaya penga- manan pangan. "Saya sependapat dan men- dukung sepenuhnya pernyataan sekaligus isyarat Presiden Soe- harto selaku Ketua GNB me- ngenai masalah pangan ini," kata Menteri Pertanian Yordania Mansur bin-Tareef kepada ANT- ARA di saat rehat pada konfe- rensi tersebut. Negara berkembang yang masih menghadapi kesulitan pangan tampaknya bisa mengambil pengalaman Indone- sia yang sudah pernah mencapai swasembada beras, di samping meningkatkan kerja sama antar- negara berkembang dalam GNB. "Jadi, memang perlu ada lang- kah konkret untuk mengatasi masalah pangan ini," kata Man- sur. Alat politik GNB peduli pada masalah pangan ini dan kepedulian terse- but ditegaskan lebih jauh dalam deklarasi yang disebut Deklara- si Bali (Bali Declaration) se- bagai hasil KTM Pangan dan Pertanian GNB.' Deklarasi Bali secara tegas menyatakan menolak setiap u- saha yang menjadikan pangan Sastrawan Angkatan '20-an seperti Abdul Muis dengan ro- man "Salah Asuhan", Merari Siregar dengan roman "Azab dan Sengsara", dan pengarang "Siti Nurbaya" Marah Roesli, merupakan sastrawan angkatan pertama dalam sejarah kesusas- traan modern Indonesia yang memperoleh julukan kehorma- Harus lebih sehat Namun demikian, masyara- kat agaknya tidak akan dapat melupakan peran penting Balai Pustaka dalam menerbitkan buku-buku yang mengandung tan sebagai sastrawan "Angka- misi kultural-edukatif, seperti tan Balai Pustaka". buku-buku karya sastrawan In- donesia dari berbagai angkatan. Kritikus sastra HB Jassin dan beberapa pengamat perkemban- gan sastra Indonesia lainnya sepakat, peran Balai Pustaka tid- ak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan kesusastraan modern Indonesia. Menyadari peran Balai Pusta- ka saat ini, satu-satunya BUMN di lingkungan Departemen P dan K tersebut harus menjadi BUMN yang lebih sehat melalui pem- benahan manajemen yang di- upayakan terus-menerus. Keberadaan Balai Pustaka bermula dari "kesadaran" Pc- merintah Kolonial Hindia Be- landa akan pentingnya ke- beradaan perpustakaan yang mampu menyediakan buku-buku bacaan yang baik untuk rakyat. "Balai Pustaka membutuhkan pembenahan dalam hal manaje- men dan distribusi buku yang dicetaknya untuk mengatasi per- saingan yang semakin keras den- gan penerbit swasta," katanya Maka pada 22 September 1917 seusai melantik Direktur baru lahirlah Balai Pustaka yang se- Perum Balai Pustaka beberapa mula bernama "Commissie voor waktu lalu. ( de Inlandsche School en Volk- slectuur" aau lebih dikenal se- bagai "Komisi Bacaan Rakyat". Meskipun "Komisi Bacaan Rakyat ini sesungguhnya telah berdiri sejak 14 September 1908. Peran Balai Pustaka ke- pun mudian meningkat seiring den- gan dimilikinya unit percetakan sendiri pada tahun 1921. Pada era kemerdekaan, sesu- dah sempat "absen" dalam keg- iatan penerbitan pada zaman penjajahan Jepang ((1942-1945) dan zaman perang kemerdekaan (1945-1949), Dinas Penerbitan Balai Pustaka sempat mengala- mi perubahan status menjadi perusahaan negara (PN) pada tahun 1963. Akhirnya, pada tahun 1985 sebagai alat politik dan ekonomi untuk menekan suatu negara. la agaknya menyadari penila- ian sementara kalangan yang menganggap Balai Pustaka kurang efektif dalam cara ker- janya dan terlalu bergantung kepada proyek penerbitan buku pemerintah. Balai Pustaka juga dinilai kalah bersaing dengan penerbit swasta besar yang agresif dalam menjawab kebutuhan perbuku- an masyarakat, khususnya un- tuk jenis buku di luar buku teks pelajaran. Wardiman yang menolak berkomentar mengenai ke- mungkinan Balai Pustaka sela- ma ini merugi, mengakui dalam banyak hal perum tersebut mem- butuhkan berbagai pembenahan agar kiprahnya dapat terus Menteri Pertanian Sjarifudin Baharsjah pada akhir konferen- si kepada pers mengatakan, "ke- mampuan suatu negara mengh asilkan pangan dalam jumlah yang relatif besar sesungguhnya dapat digunakan sebagai alat gadaan pangan melalui stok yang kekuatan politik." Di samping itu, pemerintah, swasta, dan organisasi interna- sional diminta melakukan kerja sama untuk menstabilkan pen- memadai dalam bentuk cadan- baikan pasca-panen, penge- gan pengamanan nasional, per- masan, penyimpanan, transpor- tasi, dan distribusi pangan. "Ini yang harus dicegah," kata Mentan yang dalam penjelasan persnya didampingi Ketua Ba- dan Pelaksana Ketua GNB Nana Sutresna, Sekjen Deptan Soetat- wo Hadiwigeno, dan Karo Ker- ja Sama Luar Negeri Deptan Suharyo Husin. Program aksi Ketua Badan Pelaksana Ke- tua GNB Nana Sutresna men- yatakan, "sebenarnya seruan GNB agar pangan jangan dijadi- kan alat politik merupakan per- ingatan saja, artinya ada upaya dari negara anggota GNB se- bagai negara berkembang mengi- syaratkan kepada negara yang punya kemampuan melakukan- nya untuk tidak menerapkan- nya." Ini bukan berarti pernyataan Deklarasi Bali mengenai instru- men pangan dijadikan alat poli- tik dan ekonomi untuk menekan suatu negara tersebut sudah men- jadi kecenderungan dewasa ini, tetapi lebih untuk meningkat- kan kewaspadaan saja. Dukungan internasional Seruan lain GNB yang ter- muat dalam Deklarasi Bali menyebutkan pula pentingnya meningkatkan keamanan pangan pemerintah melindungi dan bagi rakyatnya. Namun upaya untuk mening. katkan keamanan pangan bagi negara berpenghasilan rendah atau negara yang mengalami kekurangan pangan memerlukan dukungan internasional. Tuntutan Sejarah Oleh: Rachmat H.Cahyono PNBalai Pustaka berubah status menjadi Perum balai Pustaka hingga saat ini, dan menjadi satu- satunya Badan Usaha Milik Ne- gara (BUMN) di lingkungan Departemen P dan K. Sebagai BUMN di lingkun- gan Departemen P dan K, Balai Pustaka pun lebih menitikberat- kan kepada misinya menggan- dakan dan mendistribusikan buku teks wajib/utama untuk siswa SD sampai SLTA di selu- ruh Indonesia. Kebijakan pertanian dan ekonomi sebaiknya dirancang sedemikian rupa untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas produksi pertanian yang berkesinambungan. Menurut Sjarifudin Ba- harsjah, Deklarasi Bali juga mengharapkan penanganan kekurangan pangan seyogyanya diatasi melalui kombinasi kebi- jakan dalam peningkatan produksi, pengembangan infras- truktur, penelitian, perdagangan, dan pengaturan stok pangan yang memadai, baik di tingkat na- sional, regional maupun inter- nasional. Deklarasi Bali juga meman- dang penting mobilisasi dana investasi untuk program penga- manan pangan termasuk proyek patungan dan sumber penda- naan lain guna menjamin penga- Langkah Balai Pustaka Menghadapi Setelah masa jayanya sebagai penerbit buku-buku ke- budayaan-khususnya sastra- berlalu. Perum Balai Pustaka pada usianya yang ke-77 se- makin memperlihatkan keter- sudutannya megimbangi lang- kah persaingan yang ditempuh swasta berskala besar. dirasakan secara luas oleh masyarakat. Pembenahan itu khususnya menyangkut pengembangan manajemen yang lebih efektif di tengah terbatasaya anggaran yang disediakan pemerintah un- tuk mencetak buku teks pelaja- ran. "Sekarang ini buku tkes pel- ajaran yang dicetak Balai Pusta- ka berdasarkan pesanan pemer- intah baru dalam kategori satu banding empat, artinya baru tersedia satu buku untuk empat siswa. Mungkin baru pada akhir Pelita VI kita bisa mengubah perbandingan itu menjadi satu banding satu," katanya. Karena titik berat tugas Balai Pustaka adalah memenuhi ke- butuhan buku teks pelajaran, diakuinya upaya Balai Pustaka memenuhi kebuuhan buku jenis lain menjadi kurang diperhati- kan. "Namun kita pun tetap ingin di masa mendatang selain memenuhi tugas pokokya, Bal- ai Pustaka juga mampu memenu- hi kebutuhan buku bacaan lain- nya, sebagaimana peran terse- but pernah diperlihatkan beber- apa dekade lalu. Balai Pustaka harus lebih gesit bersaing den- gan penerbit swasta lainnya dalam hal ini," katanya. la juga menyatakan pemerin- tah tidak berpikir menutup Bal- ai Pustaka karena masih sangat diharapkan perannya untuk memenuhi kebutuhan buku teks pelajaran. BERITA YUDHA-SABTU, 22 OKTOBER 1994 HALAMAN IV Restrukturisasi Direktur Utama Perum Balai Pustaka yang baru dilantik, Dr Ir Wahyudi Ruwiyanto, juga ikut menegaskan perlunya restruk- turisasi dalam pengelolaan Bal- ai Pustaka. "Kita akan berupaya mem- benahi berbagai hal yang sela- ma ini menghalangi kiprah dan efektifitas Balai Pustaka dalam bersaing dengan penerbit swasta besar," katanya. Walaupun demikian, ia meng- ingatkan misi sosial-budaya Balai Pustaka tetap harus lebih Keputusan penting KTM Pa- ngan dan Pertanian GNB, selain seruan GNB yang tercermin dalam Deklarasi Bali, juga men- cakup disetujuinya tujuh pro- gram aksi oleh para menteri yang mengikuti konferensi tersebut. Ketujuh program aksi terse- but di antaranya adalah refor- masi berbagai kebijakan, pe- ningkatan produktivitas per- tanian, kerja sama teknik Sela- tan-Selatan, kerja sama riset pertanian, kerja sama antara ne- gara pengimpor dan pengekspor pangan. Program aksi yang lain adalah memberikan dukungan atas pro- gram khusus membantu pen- ingkatan produksi pangan di Afrika serta menyediakan ban- tuan pangan kepada negara di Afrika. Dalam KTM tersebut, para menteri juga menyetujui usul tiga proyek yang diajukan se- jumlah negara, seperti Mesir menawarkan pentingnya semi- nar dan pelatihan untuk mening- katkan fungsi pusat pelatihan untuk meningkatkan fungsi pu- sat pelatihan di masing-masing negara anggota. Menurut Sjarifudin Ba- harsjah, usul Indonesia mengenai program magang juga telah di- setujui oleh para menteri dan bahkan diimbau memberikan kesempatan lebih luas kepada negara anggota GNB. Usul proyek patungan yang diajukan Indonesia dan Gambia juga disetujui dan memberikan peluang penjalinan usaha patu- ngan antar negara. Seruan GNB mengenai masalah pangan telah dinyata- kan secara tegas dalam Deklara- si Bali yang sekaligus semakin memperkokoh resolusi KTT ke- 10 GNB di Jakarta mengenai pengamanan pangan. Sejauh mana komitmen nega- ra anggota GNB termasuk Indo- nesia terhadap seruan ini, Men- tan Sjarifudin Baharsjah me- ngatakan "Indonesia mengim- bau semua anggota GNB untuk mematuhinya." (Ant). diutamakan dibandingkan den- gan hanya sekedar kepentingan mengejar keuntungan. la juga menjanjikan akan be- rupaya menggali dan mencipta- kan peluang baru di bidang pen- erbitan yang diharapkan dapat kembali mengangkat nama Bal- ai Pustaka sebagai satu-satunya lembaga penerbitan yang me- miliki latar belakang sejarah penting. Baginya, Balai Pustaka tetap berpeluang mengangkat kembali perannya di tengah kebutuhan buku bacaan untuk masyarakat yang semakin meningkat. Sastrawan dan budayawan, Ramadhan KH, yang juga per- nah merasakan manfaat Balai la mengharapkan Balai Pusta- ka tetap mempertahankan ke- beradaannya sebagai penerbit buku bermutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Balai Pustaka juga harus aktif "mendesak" para pengarang agar mau potensial dengan men- erbitkan karya-karya mereka, untuk membantu regenerasi di kalangan pengarang dan sas- trawan, katanya. (Ant). Penyalur/Agen "BY SUMATERA SELATAN SMEN AGENCY (BAKARUDDIN St.ENDAH) Jalan Medan No.17 #3 53224 Tanjung Karang Pembinaan PKI terhadap Angkatan Kepolisian/Kepoli- sian Negara RI dilakukan oleh tokoh Biro Khusus Central, yaitu Pono dan Hamim. Di an- tara sekian banyak perwira Kepolisian yang berhasil dibina oleh Biro Khusus PKI adalah Pustaka dalam menerbitkan karya-karyanya mengingatkan, sebagai perusahaan penerbitan yang lahir pada masa kolonial, Brigjen Pol. S. Soetarto, yang pada saat meletusnya perang ke- merdekaan menjabat Wakil Ke- Balai Pustaka sekarang ini ha- rus menghadapi kenyataan ber- pala Polisi Kutoarjo. Dia juga juang melawan sejumlah pener- telah berhasil menduduki be- bit swasta berskala besar agar bisa mempertahankan ke- beradaannya. ● Pemberontakan Partai Komunis Indonesia ● Latar Belakang, Aksi Dan Penumpasannya (11) Penyusupan dimulai dengan mengaktifkan pembi- PKI yang telah berada di dalam naan terhadap oknum-oknum tubuh TNI-AL. Mereka diberi tugas oleh Biro Khusus PKI untuk mencari sasaran pembi- naan. Pelaksanaan pembinaan pada tingkat Markas Besar TNI- AL dilakukan oleh Pono, se- dangkan di setiap Daerah Ang- katan Laut oleh Biro Khusus Daerah. Untuk itu PKI berhasil membina anggota TNI-AL, di antaranya Mayor KKO Pramu- ko Sudarmo yang aktif mem- bantu PKI. Di samping itu, PKI juga berhasil membina Letkol Laut Ranu Sunardi melalui Rustomo, Ketua Biro Khusus Daerah Jawa Timur. Sehubungan de- ngan kepindahan dinasnya ke Jakarta, Letkol Laut Ranu Su- nardi kemudian dibina oleh Pono. Biro Khusus Daerah Riau juga berhasil membina Ko- modor Laut Soeradi, dan kawan- kawan. Namun, PKI tidak ber- hasil mempengaruhi pucuk pimpinan TNI-AL. 3. Ke dalam TNI-Angkatan Udara Rachmat Kusumobroto, se- orang tokoh PKI, pada tahun 1946 kembali ke Indonesia dari Negeri Belanda dan bekerja di Kementerian Pertahanan Bagian Intelijen. Waktu itu kementerian tersebut dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin. Rachmat Kusumoproto dalam upaya pengembangan selan- jutnya berhasil menghubungi Komodor Udara Siswadi yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Intelijen Markas Besar Angkatan Udara (MB AU). Setahun kemudian dia sempat berkenalan dengan Ko- lonel Udara Sudiono yang be- berapa tahun kemudian meng- gantikan Komodor Udara Sis- wadi sebagai Kepala Bagian Intelijen MBAU. Sejak itulah dia mulai membina kedua per- wira TNI-AU tersebut untuk me- nyebarluaskan pengaruh PKI di kalangan TNI-AU Di antard perwira-perwira TNI-AU lainnya yang berhasil dibina PKI adalah Letkol Udara Heru Atmodjo dan Mayor Udara Sujono. Letkoł Udara Heru Atmodjo, berhasil menduduki jabatan penting di TNI-AU menggantikan Kolonel Udara Sudiono sebagai Kabag Intel MBAU. PKI berhasil mengem- bangkan pengaruhnya atas si- kap-sikap Men/Pangau Laksdya Udara Omar Dhani yang juga sudah mulai dihubungi oleh Bono melalui Letkol Udara Heru Atmodjo. Keberhasilan pembinaan PKI tersebut, me- nyebabkan sikap Men/Pangau Laksdya Udara Omar Dhani bernada menguntungkan PKI. 4. Ke dalam Angkatan Ke- (AKRI)/Kepolisian Negara RI polisian Republik Indonesia (Polri) berapa jabatan penting di ling- kungan Kepolisian dan kemu- dian berhasil pula menjadi ang- gota Dewan Pertimbangan A- gung (DPA) serta berhasil menduduki jabatan Kepala Staf Badan Pusat Intelijen (BPI). Brigjen Pol. S. Soetarto sudah sejak semula tertarik dengan paham Marxisme-Leninisme, yaitu sejak menjadi anggota Laskar Pesindo dan Ketua Partai Buruh Kutoarjo. Setelah men- jadi anggota DPA, dia berhasil mengembangkan hubungannya dengan tokoh-tomoh PKI, se- perti D.N. Aidit, M.H. Lukman, dan Njoto. PKI berhasil pula menggarap perwira-perwira Kepolisian lainnya, antara lain Komisaris Besar Polisi (Kom- bes Pol) Imam Supoyo dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Anwas Tanumidjaja. D. PENYUSUPAN PKI KE DALAM JAJARAN APARA TUR NEGARA LAINNYA DAN KE DALAM PARTAI POLITIK DAN ORGANI SASI MASSA. 1. Penyusupan ke dalam Ja- jaran Aparatur Negara Lain- nya Dalam Kabinet Kerja IV yang terbentuk dalam bulan Novem ber 1963, tokoh CC PKI Nyoto diangkat sebagai Menteri Ne- gara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet, dengan tu- gas membantu Presiden Soe- karno dan Dr. Soebandrio. Nyo- to berhasil dikenal oleh Presiden Sockarno dan Nyoto dipercaya menyusun pidato Presiden Sockarno tanggal 17 Agustus 1965. 2. Penyusupan ke dalam Partai Politik dan Organisasi Massa Terhadap jajaran partai-partai yang berideologi nasionalisme, PKI berhasil melakukan penyu- supan ke dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai In- donesia (Partindo). Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai politik yang memperoleh dukungan suara terbesar dalam pemilihan umum tahun 1955 menjadi sasaran penyusupan PKI secara intensif Dalam Kongres PNI di Solo dalam tahun 1960, tokoh-tokoh tua PNI, seperti Wilopo, Su- wirjo, Hardi, dan Sartono di- singkirkan dari kepemimpinan partai. Sebaliknya, Ir. Soerach- man, seorang anggota Consen- trasi Gerakan Mahasiswa In- donesia (CGMI) yang merupa- menjadi Sekretaris Jenderal kan organisasi massa PKI dan Dewan Pimpinan Pusat Persa- tuan Tani Indonesia (PETANI) berhasil menyusup dan menjadi Sekretaris Jenderal PNI dalam Kongres PNI di Purwokerto. Dalam Sidang Badan Pekerja Kongres bulan November 1964 PNI yang telah disusupi oleh PKLini menetapkan 'Deklarasi Marhaenisme" sebagai "Mar- xisme yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan situasi Indonesia". Pada tanggal 4 Agustus 1965 pimpinan PNI Ali Sastroamidjoyo dan Ir. Soerach- man melakukan pemecatan ter- hadap tokoh-tokoh PNI tua se- perti Osa Maliki, Sabilal Rasjad, Hadisubeno, M.H. Isnaeni, Usep Ranuwidjaja, Moh. Ahmad, Karim Duriat, Aba Hardi, Oemar Said, dan Sutrisno. Sekretaris Partindo, Adisoe- marto, pada tanggal 10 Juni 1965 menyatakan bahwa "un- tuk menghadapi tantangan Ne- kolim yang menyiapkan agresi langsung terhadap Republik Indonesia dan persiapan teror terhadap Bung Karno sudah masanya melantik Angkatan V". A.J.C. Barus salah seorang ang- gota PB Partindo, menyatakan bahwa ia mendukung sepenuh- nya pendapat Menteri/Panglima AU Laksamana Madya Omar Dhani, yaitu untuk memper- senjatai buruh dan tani sebagai "'soko guru revolusi". PKI tidak berhasil melakukan penyusupan ke dalam partai- partai yang berdasarkan agama, walaupun demikian praktis PKI telah mampu menetralisir per- lawanan dari partai-partai politik yang berdasarkan agama. Walaupun juga beraliran Marxisme, namun PKI meng- ambil sikap bermusuhan dengan Partai Murba. Tokoh partai inilah yang untuk pertama kalinya dalam tahun 1964 mengumumkan dokumen ra- hasia PKI yang berisi rencana rahasia untuk melakukan perebutan kekuasaan negara. PKI berhasil meyakinkan Pre- siden Soekarno bahwa dokumen tersebut palsu" dan dapat "merusak persatuan Nasakom". Presiden Soekarno menerima sikap PKI dan meminta seluruh pimpinan partai politik menan- datangani Deklarasi Bogor" tanggal 12 Desember 1964, un- tuk meredakan kecurigaan yang berkembang antar partai. Dengan Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/KOTI No. 1/ KOTI/1965 Tanggal 5 Januari 1965 Partai Murba dibekukan, baik Pimpinan Pusat maupun Pimpinan Daerah, Cabang, Rantingnya dan organisasi massa serta lembaga-lembaga yang bernaung di bawahnya. Dalam rangka penguasaan ter- Upaya PKI untuk mempe- hadap pendapat umum, PKI ngaruhi dan melemahkan ABRI menyusupkan orang-orangnya - yang dilakukan oleh petugas- ke dalam lembaga-lembaga pers dan media massa. Lembaga petugas Biro Khusus PKI-te- lah berhasil mempengaruhi se- Kantor Berita Nasional (LKBN) jumlah perwira ABRI sehingga Antara dikuasai PKI. Sejak menjadi simpatisan dan pen- tahun 1962 Pimpinan Persatuan dukung PKI. Anggota-anggota Wartawan Indonesia (PWI) ABRI yang berhasil dibina PKI, dibawah pimpinan Djawoto, sebagian di antaranya adalah berhasil dikuasai, tokoh-tokoh mereka yang sejak semula sudah pers komunis seperti Karim D.P. bersimpati dan berhaluan Mar- Nyoto, Asmara Hadi, Walujo. xisme-Leninisme oleh PKI di- Suroto, Naibaho dan Oloan sebut sebagai perwira-perwira Hutapea. yang berpikiran maju". Bersambung