Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

DELEGASI PERDAGANGAN INGGRIS: Menteri Perdagangan S.B.Joedono memberikan keterangan kepada Menteri Perdagangan Inggris Richard Needham yang didampingi Dubes Inggris untuk Indonesia Graham burton (kanan) dan sejumlah pengusaha Inggris, di Jakarta, Jumat (21/10). Menteri Joedono menjelaskan kemungkinan para pengusaha Inggris untuk dapat menjalin hubungan bisnis Indonesia. (Foto: Antara). Jakarta, Okt. (BY) "The Frouth STEPAN (S- cience and Technology Policy Asian Network) Coordination Board Meeting" baru-baru ini di Wellington, Selandia Baru telah memilih Ir. Rahardi Ramelan. Wakil Ketua Bappenas sebagai Ketua (Chairman) STEPAN un- tuk periode 1995-1998 dan me- nunjuk PAPITEK LIPI (Pusat Perkembangan IPTEK) menjadi Pusat Regional (Regional Cen- tre). STEPAN bernaung di bawah UNESCO yang bertujuan antara lain untuk memperkuat peran Ilmu Pengetahuan dan Tek- nologi di masing-masing negara anggota, menyelenggarakan ja- ringan antara negara mengenai kebijaksanaan IPTEK serta mengadakan pelatihan di bidang kebijaksanaan IPTEK. STEPAN beranggotakan an- tara lain: Jepang, RRC, Austra- Jakarta, Oktober (BY) Garuda Indonesia mulai 30 Oktober 1994 mendatang akan menambah frekuensi penerban- gan menuju Los Angeles dari 4 menjadi 5 penerbangan per minggu. Penambahan frekuensi penerbangan ini dilakukan karena adanya pemberlakuan jadual penerbangan baru dari musimpanas (summer schedule) ke musim dingin (winter sched- ule). Demikian keterangan Hu- mas Garuda Indonesia kepada "BY, kemarin. Di samping menambah frekuensi penerbangan, Garuda Indonesia juga akan melakukan perubahan jenis pesawat yang dioperasikan pada rute ke Los Angeles tersebut, yaitu dari MD-11 dan B-747-200 Combi menjadi seluruhnya dilayani oleh MD-11. Dengan adanya perubahan 5 penerbangan per minggu tersebut, maka pener- Garuda Tambah Penerbangan Ke Los Angeles Merpati Buka Jalur Penerbangan Bandung Singapura P.P. Jakarta, Okt (BY) Sejalan dengan perjanjian bi- lateral antara Indonesia-Si- ngapura beberapa pekan lalu, PT.Merpati Nusantara Airlines lia, Selandia Baru, India, Pa- kistan, Srilanka, Thailand, Ma- laysia, Philipina, Korea dan Laos. Sejak terbentuknya tahun 1988 STEPAN diketuai oleh Prof. Sthephen Hill dan The Center for Research Policy, Aus- tralia menjadi Regional Centre. Pada hari Senin, 24 Oktober 1994 mendatang Merpati Nu- santara akan mengadakan pe- nerbangan perdananya untuk rute Bandung-Singapura p.p. dengan menggunakan pesawat terbang jet Fokker F-28 Mk-4000 "Fellowship" berkapasitas 80 tempat duduk. Dalam penerba- ngan perdana tsb. diikuti Sek- ditjen Perhubud TH. Matondang, Ketua Komisi V DPR M. Diran dan dua pejabat tinggi MNAma- sing-masing Dirut Ridwan Fa- tarudin dan Dir.Niaga Budiarto Subroto. Bersamaan dengan Board Meeting tersebut telah diadakan STEPAN Seminar selama 3 hari dengan tema "Key Issues in Establishing National Science and Technology Policies" yang dibuka oleh Menteri Riset dan IPTEK Selandia Baru, Hon Simon Uptoh. Pembukaan jalur baru tsb ti- dak hanya untuk memenuhi per- mintaan pasar dari Bandung saja, melainkan juga untuk men- Ke Halaman XI Dalam seminar tersebut Wakil Ketua Bappenas telah menyam- paikan makalah kunci (Keynote Speech) dengan judul "Key Is- sues in Establishing National Science and Technology Poli- cies: Experience in dynamic Asian Economies".(Rel) Wakil Ketua Bappenas Terpilih APEC Bukan Alat Negara Maju Sebagai Ketua STEPAN bangan dari Jakarta menuju Los Angeles menggunakan pesawat MD-11 dengan nomor pener- bangan GA-800 menempuh rute Jakarata-Honolult-Los Angeles setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu, pukul 14.00 Wib. Hal ini berarti bahwa penerbangan Jakarta-Los Angeles pada hari- hari tersebut hanya mengalami satu kalii persinggahan, yaitu di Honolulu. Untuk penerbangan pada hari Jum'at (pukul 10.25 wiib) dan Minggu (pukul 11.00 wib), rute yang ditempuh adalah Jakarta- Denpasar-Biak-Honolulu-Los Angeles. Penerbangan ini berarti mengalami persinggahan tiga kali, yaitu di Denpasar, Biak dan Honolulu. Sedang penerbangan dari Los Angeles menuju Jakarta menggunakan pesawat MD-11 dengan nomor" penerbangan GA-801 menem- puh rute Los Angeles-Honolulu- (MNA) menjawab isi perjanjian 60 VA itu dari sisi peningkatan kerja- 75 VA sama angkutan udara dan mem- buka jalur penerbangan Ban- dung-Singapura p.p. Demikian keterangan dari Humas Merpati Nusantara kepada Benny Ach- mad "BY", kemarin. . 100 VA 125 VA 150 VA 175 VA 200 VA Jakarta, Oktober (BY) Forum Kerjasaam Ekonomi Asia Pasifik (APEC) diharapkan tidak dijadikan alat oleh negara maju untuk menekan negara berkembang mengikuti pra- syarat mereka yakni mengenai hak asasi manusia (HAM), isu lingkungan dan hak buruh yang dikaitkan pada konsep liberali- sasi perdagangan. 'APEC jangan sampai di- salah-gunakan negara industri maju untuk memaksakan kon- sepnya tentang HAM, hak buruh dan pelestarian lingkungan," kata Prof. Dr. Suhadi Mangusu- wondo, anggota Kelompok Tokohj Terkemuka (EPG) APEC di Jakarta, Jumat. Ketika memberikan ceramah- Ia mengibaratkan dunia bisnis ini seperti macetnya perempatan lalu lintas pada saat hujan dan lampu pengatur lalu lintas mati serta tidak ada polisi yang mengaturnya. Dalam kondisi seperti itu, katanya, mobil yang mampu keluar pertama kali dari kema- cetan tersebut adalah bus yang besar dan kuat serta mereka yang berani melanggar peraturan. Karena itu, ia mengharapkan dunia usaha menghilangkan EKONOMI KEUANGAN Rp 2.150,- Rp 2.750,- Rp 3.550,-. Rp. 4.500,- Rp. 5.300 Rp. 6.100,- Rp. 6.750,- Tarif S-2, ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi badan sosial kecil, dengan batas daya 250 VA sampai dengan 2.200 VA. Tarif S-2 dikenakan Biaya Beban Rp 3.360, per kVA per bulan dan Biaya Pemakaian Rp 56,00 per kWh. Tarif S-3, ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi badan sosial sedang, dengan batas daya 2.201 VA sampai dengan 200 kVA. Tarif S-3 dikenakan Biaya Beban kWh. Rp 4.640,- per kVA per bulan dan Biaya Pemakaian Rp 76,00 per Tarif SS4, ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan bagi badan sosial besar, dengan batas daya 201 kVA ke atas Tarif SS 4 dikenakan Biaya Beban Rp 5.020,- per kVA per bulan dan Biaya Pemakaian Rp 158,50,- per kWh dalam Waktu Bedan ncak (WBP) dan Rp 117,50 per kWh di Luar Waktu Beban Puncak (LWBP). Apabila pemakaian tenaga listrik mempunyai faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima perseratus), maka kelebihan pemakaian kVArh dikenakan biaya sebesar Rp 124,50 per kVArh. Tarif SS-4, ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan bagi badan sosial besar yang dikelola swasta dengan tarif komersial dengan batas daya 201 kVA ke atas. Karena itu, katanya, upaya menghalangi munculnya ke- curangan bisnis di antaranya dapat dilakukan dengan men- ciptakan sistem politik yang bersih dan transparan untuk mengontrol serta suasana politik yang kondusif guna mendorong tumbuhnya kekuatan masya- rakat. menunjuk Organisasi Buruh Internasional (ILO) sebagai wahana lebih tepat untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan hak buruh. "Jadi, (daripada dibicarakan di APEC) sebetulnya semua sudah ada mekanismenya, untuk lingkungan, HAM maupun hak buruh sudah ada wadahnya," ujarnya. Sementara itu, pengamat ekonomi Sjahrir dan pengamat politik Amien Rais sepakat mengenai perlunya perubahan mendasar di Indonesia karena tingginya tingkat korupsi dan nya di ANTARA, ia menilai se- bagai wajar mengenai kekha- watiran sejumlah negara ber- kembang bahwa APEC nantinya hanya akan dijadikan alat negara maju seperti Amerika Serikat (AS) untuk menekan negara berkembang agar menerapkan kosep-konsep tersebut. "Untuk konsep pelestarian lingkungan, misalnya, negara anggota APEC dapat bekerja- sama mencegah terjadinya degradasi lingkugnan, katanya seraya mengingatkan degradasi lingkungan," katanya seraya mengingatkan agar negara maju tidak menyalahgunakan isu tersebut untuk kepentingan perdagangan. Anggota APEC yang tergo- long dalam kelompok negara industri maju (AS, Kanada dan Jepang) sudah harus secara penuh melaksanakan liberalisasi perdagangan pada tahun 2010, sedangkan negara industri baru (NIC's) seperti Korsel dan Singapura pada tahun 2015 dan negara-negara berkembang seperti sebagian anggota ASEAN pada tahun 2020. "Saya berharap AELM mendatang menghasilkan suatu keputusan penting mengenai kerangka waktu yang diajukan kerangka waktu liberalisasi EPG, semua negara anggota perdagangan itu," katanya pula. Mengenai hak buruh, ia Perbaikan Etika Dan Moral Bisnis Harus Libatkan Pemerintah Jakarta, Oktober (BY) budaya patrimonial. Kalangan dunia usaha dan pengamat menilai perbaikan moral dan etika bisnis di Indo- nesia harus melibatkan pemerin- tah, sehingga pelaksanaan kebijaksanaan makro dan mikro menjadi transparan dan tidak memudahkan terjadi kolusi antara dunia usaha dan oknum pemerintahan. Vice Chairman Lippo Group James Riady menunjuk pada tidak jelasnya aturan main yang menyebabkan pengusaha cen- derung memanfaatkan kesem- patan bagi kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan moral dan etika. budaya kolusi, menjadikan mekanisme pasar sebagai acuan usaha dan menghormati serta melaksanakan UU dan peraturan yang ada.Senada dengan Fahmi, pengamat sosial dan politik UGM Dewi Fortuna Anwar mengatakan kegagalan peme- rintah mencegah terjadinya kecurangan dalam bisnis karena pemerintah kurang mampu melakukan penegakan hukum. Selain itu, Dewi juga menyo- roti kurang siapnya UU dan peraturan mengantisipasi per- kembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan adanya kesem- patan. "Karena itu, etika bisnis tidak dapat memecahkan masalah moral dan etika tanpa keterli- batan pemerintah untuk melem- bagakan sistem yang mengatur bisnis," kata Korbid Ekonomi DPP Golkar Fahmi Idris dalam seminar Etika dan Moral Bisnis di Jakarta Kamis. APEC beranggotakan enam negara ASEAN, China, Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Hong- kong, Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, AS, Kanada dan Meksiko. Chili akan bergabung secara penuh November men- datang. Indonesia sebagai ketua fo- rum APEC tahun ini akan Padahal, moral dan etika bisnis tergantung pada standar yang ada dalam aturan dan UU yang berlaku. namun tidak jelasnya aturan dan UU yang mengakibatkan pelanggar bisnis sukar ditindak membuat standar moral dan etika bisnis diragukan dan lebih bersifat kasualistis. Menurut Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas Ginanjar Kartasasmita, inti dari etika bisnis yang pantas dikembang- kan di dalam negeri adalah pengendalian diri terhadap bagaimana memperoleh dan memanfaatkan keuntungan. Selain itu, etika bisnis tersebut juga harus dapat menjadi acuan bagi pengembangan persaingan yang sehat, sehingga etika itu harus mengandung sikap soli- daritas dan kepekaan terhadap keadaan dan lingkungan masya- rakat. MENTERI PE LISTRIK NAIK: Menteri Pertambangan dan Energi IB Sudjana mengumumkan Tarif Dasar Listrik (TDL) rata-rata sebesar 7,68% mulai November 1994, di Jakarta, Jum'at (21/10). (Foto: Antara). INDUSTRI Inggris Harapkan Indonesia Turunkan Bea Masuk Lebih Cepat nantinya juga bertambah, tetapi namanya kuota Jakarta, Okt. (BY). Menteri Perdagangan Inggris Richard Needham mengha- rapkan Indonesia mempercepat penurunan tarif bea masuk un- tuk lebih merangsang pening- katan hubungan perdagangan kedua negara. Tarif SS-4 dikenakan Biaya Beban Rp 6.060,- per kVA per bulan dan Biaya Pemakaian Rp 194,50 per kWh dalam Waktu Beban Puncak dan Rp 144,00 per kWh di Luar Waktu Beban Puncak. Apabila pemakaian tenaga listrik mempunyai faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima perseratus), maka kelebihan pemakaian kVArh dikenakan biaya sebesar Rp 149,00 per kVArh. "Mereka memang menyata- kan bahwa upaya memasuki pasar Indonesia masih menga- lami hambatan berupa tingginya tarif bea masuk seperti produk otomotif," kata Menteri Per- dagangan SB Joedono kepada Tarif R-1, ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi rumah tangga kecil, dengan batas daya 250 VA sampai dengan 500 VA. Tarif R-1 dikenakan Biaya Beban Rp 3.980,- per kVA per bulan dan Biaya Pemakaian sampai dengan 60 jam nyala per bulan Rp 81,00 per kWh dan lebih dari 60 jam nyala per bulan dikenakan Rp 109,50 per kWh. Jakarta, Oktober (BY) Untuk kesekian kalinya Angkasa Pura I kembali mem- bukukan prestasi tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKP atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 1993. Opini WTP tersebut tertuang dalam Surat BPKP Nomor : SP- 2033/D.IV/1994 tanggal 14 September 1994. Demikian informasi Kasi Humas PT. (Persero) Angkasa Pura I Drs. Aryadi Subagyo yang diterima "BY", kemarin. Untuk tahun 1993 yang lalu, Angkasa Pura I yang merupakan BUMN di bawah Departemen Perhubungan berhasil meraih keuntungan bersih sebesar 44,096 milyar rupiah. Sementara keuntungan tahun 1991 dan 1992 masing-msing sebesar 19,72 milyar dan 21,52 milyar. Dengan nilai keuntungan bersih tersebut, perusahaan tersebut menyelenggarakan Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC (AELM) di Bogor 15 Novem- ber mendatang. Laporan EPG BERITA YUDHA-SABTU, 22 OKTOBER 1994 HALAMAN V Menyinggung laporan EPG kedua yang antara lain memuat rekomendasi liberalisasi per- dagangan, ia mengharapkan para pemimpin ekonomi APEC pada pertemuan di Bogor mendatang dapat menyetujui kerangka waktu (time frame) bagi per- wujudan liberalisasi perdaga- ngan tersebut. Berdasarkan rekomendasi Angkasa Pura-I Raih WTP Dari BPKKP mampu memberikan kontribusi yang relatip besar kepada Negara. Hal ini nampak pada tercatatnya Angkasa Pura I pada urutan ke 49 daftar Pembayar Pajak Terbesar di Indonesia un- tuk tahun 1991. Sementara un- tuk tahun 1992 naik ke urutan 44. Ia mengatakan tanggung jawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat adalah men- cegah terbentuknya sikap men- dua dalam membangun ekono- mi, sehingga kesetiaan dunia usaha pada UUD 45 dan pelak- sanaan bisnis berjalan seiring. Upah buruh pers, usai menerima Mendag dan misi dagang Inggris di Ja- karta, Jumat. Dalam kesempatan yang sama, Menaker Abdul Latief menekankan perlunya pengusa- ha memperhatikan peningkatan upah buruh dant idak menekan harga produk yang dipasok pengusaha kecil serta penurunan mutu produk. Permintaan tersebut menurut Mendag akan dikaji lebih lanjut dan pihaknya akan membica- rakan dengan menteri keuangan. Menurut dia, kenaikan upah buruh sampai ke tingkat upah minimum regional akan me- ningkatkan daya beli masyarakat sekitar Rp17 miliar per tahun. Peningkatan upah buruh itu dirasakan perlu karena sampai saat ini Departemen Tenaga Kerja hanya melihat industri kayu saja yang ongkos buruhnya menunjukkan kecenderungan meningkat seiring meningkat- nya produksi. Sementara itu, peningkatan "Kita sendiri menyampaikan kepada delegasi Inggris bahwa tuduhan anti dumping dan pene- rapan kuota oleh Uni Eropa yang semakin mempersulit upaya Indonesia meningkatkan ekspor ke benua tersebut," kata Jordono.. Tarif Dasar Listrik Baru, Berlaku Mulai 1 November 1994 Jakarta, Oktober (BY) Pemerintah menetapkan, terhitung tanggal 1 November 1994 berlaku Tarif Dasar Listrik baru. Di bawah ini kita muat pokok- pokok tarif baru tersebut. Tarif S-1, ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi pelanggan dengan daya tersedia sangat kecil, dengan batas daya sampai dengan 200 VA. Tarif S-1 dikenakan tarif tetap per bulan sebagai berikut: Selanjutnya, untuk mening- katkan kualitas pelayanan bandar udara serta untuk meng- antisipasi pertumbuhan rata-rata lalu lintas udara sebesar 6% per tahun untuk pergerakan pesawat udara, 8 % untuk penumpang, 12% untuk bagasi, 13% untuk kargo dan pos sebesar 8 %, Angkasa pura I dengan duku- ngan Pemerintah terus berusaha meningkatkan fasilitas dan kemampuan bandar udara yang berada dalam pengelolaannya. Seiring dengan usaha Peme- rintah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu APEC diharapkan segera me- nyiapkan pelaksanaan liberali- sasi perdagangan meulai tahun 2000. upah buruh di sektor industri tekstil, makanan dan minuman, industri kimia, industri baja dan besi, industri mesih tidak sejalan dengan meningkatnya produksi. Di Asia, katanya, hanya Singapura dan Jepang yang komponen ongkos buruhnya terus menunjukkan peningkatan lebih besar dari produksi, sedang Korea Selatan peningkatan upah buruh masih di bawah kenaikan produksi. Sementara itu, kecenderungan meningkatnya upah buruh Indo- nesia tidak sepesat peningkatan produksi. Dengan menunjuk industri garmen, ia menjelaskan bahwa struktur industri garmen di dalam negeri yang masih sub- stitusi impor dan hanya sekadar menjadi tukang jahit telah menyebabkan upah buruh merupakan komponen yang pal- ing mudah untuk ditekan. Untuk mengatasi kendala itu, Latief mengatakan perlunya industri garmen Indonesia meningkatkan mutu produk dan membidik pangsa kelas atas, sehingga upah buruh bisa ditingkatkan. (Ant/R-6). Tarif R-2, ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi rumah tangga sedang dengan batas daya 501 VA sampai dengan 2,200 VA. Tarif R-2 dikenakan Biaya Beban Rp 4.020,- per kVA per bulan dan Biaya Pemakaian sampai dengan 60 jam nyala per bulan Rp 96,50 per kWh, dan lebih dari 60 jam nyala per bulan dikenakan Rp 147,00 per kWh. Tarif R-3, ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi rumah tangga menengah dengan batas daya 2.201 VA sampai dengan 6.600 VA. Tarif R-3 dikenakan Biaya Beban Rp 8.080,- per kVA per bulan dan Biaya Pemakaian Rp 227,50 kWh. per Tarif R-4, ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi rumah tangga besar, dengan batas daya 6.601 VA ke atas. Tarif R-4 dikenakan Biaya Beban Rp 8.760,- per kVA per bulan dan Biaya Pemakaian Rp 309,00 per kWh. Tarif U-1, ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi usaha kecil, dengan batas daya 250 VA sampai dengan 2.200 VA. Tarif U-1 dikenakan Biaya Beban Rp 6.260,- per kVA per bulan dan Biaya Pemakaian Rp 179,50,- per kWh. Tarif U-2, ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi usaha sedang, dengan batas daya 2.201 VA sampai dengan 200 kVA. Tarif U-2 dikenakan Biaya Beban Rp 7.320,- per kVA per bulan dan Biaya Pemakaian Rp 239,50 per kWh. Meskipun Indonesia mempe- roleh surplus dalam perdaga ngannya dengan Inggris, kata- nya, Eropa menuduh Indonesia menjual produk sepatu, sepeda dn serat sintetis Indonesia de- ngan harga dumping. Mendag menekankan ke- sulitan Indonesia meningkatkan ekspor ke negara tersebut juga karena bertambahnya anggota negara Uni Eropa, sehingga jumlah negara yang menerap- kan kuota bertambah. "Meskipun jumlah kuota Tarif U-3 ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan menengah yang diperuntukkan bagi usaha besar, dengan batas daya 201 kVA ke atas. Tarif U-3 dikenakan Biaya Beban Rp 5.180,- per kVA per bulan dan Biaya Pemakaian Rp 240,50 per kWh dalam Waktu Beban Puncak dan Rp 178,00 per kWh di Luar Waktu Beban Puncak. Apabila pemakaian tenaga lisrik mempunyai faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima perseratus), maka kelbihan pemakaian kVArh dikenakan biaya sebesar Rp 187,- per kVArh. Tarif U-4, ialah golongan tarif dengan sambungan tegangan rendah yang diperuntukkan bagi sambungan sementar.. Tarif U-4 Ke Halaman XI andalan penerimaan devisa Negara pada masa mendatang, maka berbagai prasarana dan sarana pendukung atau terkait dengan keberhasilan program kepariwisataan perlu ditata dan dikembangkan sedemikian i rupa seleras dengan tahapan-tahapan pembangunan sektor pariwisata itu sendiri. Bandar Udara sebagai salah satu infrastruktur penting dan merupakan bagian integral dari pembangunan kepariwisataan di tanah air memang mutlak terus- menerus dikembangkan, baik fisik bangunan maupun kualitas pelayanannya yang mencakup aspek keselamatan penerbangan, keamanan penerbangan serta kemudahan dan kenyamanan bandar udara. Dalam kaitan ini, Pemerintah secara bertahap akan mengem- bangkan beberapa bandar udara di daerah tujuan wisata poten- Jakarta, Okt. (BY) PT. METRO SUPERMAR- KET REALTY dalam tahun de- tro Shopping Mall lagi di Tan- pan akan membangun satu Me- jung Barat Jl. Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan luas kantor kurang lebih 1,3 Ha, demikian dikatakan oleh Heri Susanto/Finance Manager ke- pada pers kemarin. digunakan untuk Super Market Dana yang terkumpul yang sebesar 65%, Real Estate se- besar 20% dan sisanya untuk property. Dalam pembangunan Metro Shopping Mall di Jl. Pasar Minggu tsb diperlukan dana sebesar 30-40 Miliar dan sekarang ini Metro telah me- miliki 5 Metro Super Market yang keseluruhannya ada di Jakarta. Dari hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham baru-baru ini khususnya me- ngenai peningkatan modal dasar Perseroan yang semula diren- canakan sebesar Rp 180.000. 000.000,- menjadi Rp 132.000. 000.000,- Metro Supermarket Akan Bangun Metro Shopping Mall Dalam Rapat Luar Biasa tsb juga menyetujui menerbitkan saham bonus sebanyak 31. 752.000 saham yang berasal dari agio saham dengan perban- dingan 5 (lima) saham lama akan mendapat 6 (enam) saham baru. US$ SINS PON.S MALS DM HKS REAL YEN AUS akan tetap membatasi jumlah tanya. produk yang diekspor," ka- BNI BBD BDN Bank Exim BRI BAPINDO BTN BCA Panin Bank Bank Bali Bank Buana Ind Bank Duta BDI Bank Tamara Bank BIl Aspac Bank DANA HUTAMA Bank Utama Bank Windu Kencana Dalam pertemuan tersebut kata Joedono Inggris juga kerja sama investasi untuk membicarakan kemungkinan industri keramik dan penam- bangan minyak bumi di wilayah "off shore". Jaya Bank Bank Dewa Ruci Bank Umum Servitia Bank Yudha Bhakti Bank Indo Monex ABN BANK Bank Aken Bank Gunung Kencana Bank Bukopin Metropolitan Bank Bank Dharmala Emas 24 Karat Emas 23 Karat - Emas 22 Karat wilayah timur Indonesia seperti sial, khususya yang terletak di Nusa Tenggara, Ambon, Sula- wesi dan Irian yang secara kebetulan bandar-bandar udara utama di wilayah tersebut berada di bawah pelayanan Angkasa Pura I. VALUTA Kurs Valuta Asing menurut PT.DINERO Pratama Internasional (DPI) JI.Batu Ceper No.50 C Jakarta, hari ini sebagai berikut: Emas (ex L.M) Sementara ini sudah 9 bandar yang dikelola Angkasa Pura 1, yaitu Bandar Udara Ngurah Rai- Bali, Juanda-Surabaya, Hasa- nuddin-Ujung Pandang, Se- pinggan-Balikpapan, Frans Kajsiepo-Biak, Sam Ratulangi- Manado, Adisutjipto-Yogya- karta, Adisumarno-Surakarta dan Syamsudin Noor-Banjar- masin. Pada tahun 1996 men- datang, 3 bandar udara dipro- yeksikan akan masuk ke dalam pengelolaan Angkasa Pura I, yaitu Bandar Udara Ahmad Yani-Semarang, Selaparang- Lombok dan Pattimura-Ambon. (R-10). JUAL 2164 1386 3149 807 1325 Penerbitan saham bonus tsb akan dilakukan oleh Perseroan setelah perubahan Pasal 4 AD Perseroan untuk peningkatan modal dasar Perseroan diperoleh Persetujuan dari Departemen Kehakiman R.I. dan setelah melewati batas waktu 12 bulan setelah tanggal efektifnya per- nyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum terbatas atau setelah tanggal 3 Desember 1994. Jumlah modal disetor me- nurut Susanto, Modal di- setor perusahaan setelah pener- bitan saham bonus akan mening- kat sebesar Rp 31.752.000.000)- yaitu dari Rp 26.460.000.000- menjadi Rp 58.212.000.000,- dan agio saham Perseroan turun menjadi Rp 2.868.000.000,- dari Rp 34.620.000.000,- Ketika ditanya tentang pem- bangunan Metro Shopping Mall di Pasar Minggu. Heri Susanto mengatakan ternyata kebutuhan masyarakat akan tempat ber- belanja di Shopping Mall di Jakarta ini terus berkembang, karena kepercayaan masyarakat akan barang-barang kebutuhan yang baik dirasakan banyak sekali, sehingga PT Metro Shop- ping Mall di Jalan Pasar Ming- gu/Tanjung Barat dianggap perlu..(r-201 DEPOSITO BERJANGKA 281,50 521 1992 1407 BELI 2134 1266 3160 817 1300 275 485 1972 1373 1 Bin 3 Bln 6 Bln 12 Bln 10,00 % 10,00 % 12,00 % 12,00% 10,5% 10,5% 12,5% 12,5% 10,50% 10,5% 12,5% 12,5% 9,00 % 10,00 % 11,00 % 11,00% 10,00 % 10,00 % 12,00 % 12,00% 10,00% 10,50 % 12,00 % 12,00 % 10,00 % 10,00 % 12,00% 12,00 % 9,5% 10,5% 11,00% 11,00 % 12,50% 13,00 % 14,00% 14,00 % 13,50 % 14,00 % 14,50 % 15,00 % 12,50 % 13,00 % 13,50% 14,00 % 13,00% 13,50 % 14,00 % 14,00% 13,50% 14,00 % 14,50% 14,00 % 13,00% 13,50 % 13,50 % 14,00% 13,00 % 13,50 % 14,00 % 14,00% 13,00 % 13,50 % 14,00 % 14,00% 10,50 % 11,00 % 11,50 % 12,00% 13,25% 13,75 % 13,75% 13,75% 13,50% 13,50 % 14,00 % 15,00% 12,00% 13,00 % 13,50 % 13,50% 13,50% 14,00 % 14,50 % 15,00% 12,00 % 12,50 % 13,50 % 13,50% 14,00 % 14,50 % 14,50 % 14,00% 13,50% 13,50% 14,00 % 12,50 % 12,00% 13,00 % 14,00 % 12,50% 11,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00% 13,00% 13,50 % 13,50 % 14,00% 12,50 % 13,00 % 13,50% 14,00 % 12,00 % 13,00 % 13,00% 13,00 % 13,00% 13,50 % 13,50% 13,00% HARGA EMAS Harga tersebut belum termasuk ongkos bikin dan Pajak Penjualan. PT. Duta Pratama Impexinco/DPI JI.Batu Ceper 50/C Tilp. 3800245 -3800248 Jakarta. JUAL Rp.23.750,- Rp.25.000,- Rp.24.000,- Rp.23.000,- BELI Rp.24.150,-