Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart 4 Metode Selesaikan Bentrok erkelahian antar kelompok ser- P ing terjadi di Maluku. Bagaikan tradisi. Selalu ada momentum- nya. Dimanfaatkan atau tidak, konflik selalu menciptakan korban. Kor- ban yang tak sedikit. Jiwa ataupun harta benda. Dampaknya, akumulasi dendam bertumpuk-tumpuk. Hari ini bicara da- mai, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, konflik bisa terjadi lagi. TAJUK Damai tak permanen. Pasalnya akar masalah tak pernah dicabut. Terus dibiar- kan hidup. Lalu bertumbuh lagi. Konflik lagi. Begitu terus. Tiada akhir. Dan yang selalu sama, konflik itu nyaris terjadi di daerah yang sama. Terus berulang. Terus ada korban. Dan terus tercipta dendam. Situasi ini terjadi di daerah itu-itu saja. Kecil sekali peluang berpindah. Tak perlu disebutkan. Publik tahu daerah mana saja. Karena memang kerap terjadi. Berulang, dan tak tertangani. Polisi, dan TNI hanya pemisah. Mereka yang bertu- gas menciptakan perdamaian, tak pernah bisa menunaikan tugasnya. Pendekatan hanya dilakukan saat konflik terjadi. Setelah selesai, selesai sudah tugas yang dilakoni pemerintah. Lalu masyarakat dibiarkan hidup dengan dendam. Dendam yang setiap saat bisa muncul lagi menjadi konflik. Jadi konflik tak pernah dituntaskan. Karena memang dipelihara. Siapa yang memelihara? Sadar atau tidak, pemerintah menjadi pihak perta- manya. Karena konflik tidak dituntaskan sampai ke akarnya. Itu tugasnya. Tapi tak pernah dilakukan dengan baik. Set- elah itu baru adanya provokator. Mereka hadir, karena ada peluang untuk mereka bermain. Dan peluang itu, sekali lagi, sa- dar atau tidak, justeru diciptakan oleh pemerintah. Maluku Tengah, dan Ambon menjadi daerah yang kerap muncul konflik. Apa penyebabnya, tidak pernah menjadi per- hatian pemerintah. Mereka hanya ada saat konflik terjadi. Tidak ada upaya menyele- saikan konflik dengan mencari tahu pe- nyebab, dan bagaimana konflik harus tun- tas. Dan Damai tercipta selamanya. (*) Βιδικ Frans Siap Digandeng Tagop -Ngga nyesal?? Eks Kepala Balai Siap Dieksekusi Langsung eksekusi saja... Dewan Pembina Komisaris Utama Komisaris Direktur Utama Direktur AE DITERBITKAN OLEH PT AMBON PRESS INTERMEDIA SIUPP No: 1574/MENPEN/SIUPP/1999, Tanggal 30 Juli 1999 Waliulu Bacubi Wakil Direktur Keuangan Wakil Direktur Pemasaran Syaikhan. A.Rumra, H.M. Alwi Hamu H. Syamsu Nur Dr. Sukriansyah S.Latief, SH, MH Abd. Karim Hamu Khalil SN : Machfud Waliulu, SE Nasri Dumula Pimred: Nasri Dumula, Wapimred: Yani Kubangun Redpel: Resky Sohilait, AssRedpel: P.Oratmangun. Korlip: Resky Sohilait. Redaktur: Faisal Lestaluhu, Tajudin B, Nardin. Staf Redaksi: A. Hamdin, F. Wurlianty, Idrus Ohorella, E. Rumain, Wahab Pacina, Sahdan Fabanyo, Cornelis Matinahoruw. Fotografer: L. Helut, T. Namakule (biro Jakarta) Daerah: Max Tulak, Syaipudin Sapsuha (Msh), Asma Payapo (Buru), F. Simaela (Bursel), Elisa Warkor. (Tual), I. Suneth (SBB), Pracetak: Max Lainata (Koor), Azis Imran Ely, Marlon, K. Saimima, R. Kakiay, Junaidi Kelyombar Iklan: Djunaidi (Manager), S. Komi. Sírkulasi/Pemasaran: Ridwan Lanuru (Koor), Nur, Herly. S, Abu W, Diman. Mana- ger Promosi: Hadia Wally, Norina Rehatta, Tarsis Sarkol, Leonardo M.S, Siti H Samet, Irbar M. Staf Keuangan: Ridwan L. Khadijah W, J.Simatauw. Umum: M. M. Pelupessy (Ma- nager), Amierudin, La Miru, Saleh W. Ombudsmen: Hamdani Laturua, SH Percetakan PT. Fajar Utama Intermedia Cabang Ambon. :Rifai Muhrim Biro Iklan: Jakarta (Jarot Laksana), Graha L9 Jl Kebayoran Lama Pal 7 no.17, Jakarta Selatan Telp. 021-5330976, 5322632, Fax: 5322629. Surabaya (Yamin Hamid), Gedung Graha Pena Jawa Pos Lt. IV Jl. Ahmad Yani 54 Telp. 031-8202251. Makassar (Firdaus Nur), Jl. Racing Centre Telp. 0411-441441, Fax. 0411-441225, email iklan iklan_ameks@yahoo.com Biro Masohi: Jin. Manusela Kel. Namaelo Tlp. (0914) 21651, Harga Langganan Rp. 75.000,-/bulan, Daerah tambah ongkos kirim,-Tariflklan: Umum (FC) Rp 35.000,-/mm kim, BW Rp. 25.000,-/mm kim, Iklan Sosial: (FC) Rp. 8.500/mmk, BWRp. 3.500/mmk Advertorial (FC) Rp.6.000,-BW Rp. 4.000 Iklan Baris: Rp. 3.000,-/baris (min 2 baris, maks 10 baris) Kantor: Jl. Yos Soedarso-Ambon, 97126 Telp. Perusahaan: (0911) 354449, Redaksi (0911) 354449-314794 (hunting) Fax Perusahaan. (0911) 353547 Fax Red 315237 email: ambon_ekspres@yahoo.com. Rekening Giro A/n: PT. Ambon Press Intermedia: Bank Mandiri Cab. Ambon 152.0000195491, Bank Maluku: 1101.000077, BRI 0562.01-000.133.30.0. Rekening BCA: 4150198858 A/n Machfud Machfud W (Kacab), T. Silehu (Kepala Percetakan), Ismet B (WKI. K Percetakan), Mohamad W Muhammadin, Ahmad S. Jl. Jend. Sudirman, Tip/Fax. 0911-311820, R/C Bank BRI KCP Waihaong an PT. Fajar Utama Intermedia Cab. Ambon No. Rek 0562-01-000168-30-5 Isi di luar tanggung jawab percetakan RUANG AMBON EKSPRES OLEH OPINI Rapor HAM Indonesia di Sidang PBB MIMIN DWI HARTONO Staf Senior Komnas HAM P ada 3-5 Mei 2017, kanisme UPR menjadi Pemerintah In- forum yang unik karena donesia menda- selain negara yang di- patkan giliran review memaparkan memaparkan capaian capaian dan kendala atas kondisi HAM di Ta- dalam memajukan dan nah Air di sidang Dewan menegakkan HAM, juga HAM Perserikatan Bang- memberikan kesempa- sa Bangsa (PBB) yang ke- tan pada lembaga swa- 27 di Geneva Swiss dalam daya masyarakat dan forum Universal Periodic komisi HAM nasional, Review (UPR). seperti Komnas HAM, untuk memberikan "lap- oran alternatif." Mekan- isme ini bertujuan agar ada proses review yang partisipatif dan dialo- gis antara negara, PBB, dan kalangan organisasi masyarakat sipil. Pada sidang UPR pe- riode pertama, Pemerin- tah RI memperoleh se- banyak 183 rekomendasi dari negara-negara ang- gota PBB. Pemerintah RI setuju untuk menerima dan berjanji melaksana- kan 150 rekomendasi, sementara sisanya "di- tolak" dengan berbagai alasan, antara lain terkait dengan rekomendasi agar pelapor khusus PBB bidang hak masyarakat adat diberikan izin untuk mengunjungi Papua. Di dalam sidang UPR kali ini, Pemerintah In- donesia yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dan Menteri Luar Negeri Ret- no Marsudi harus mem- berikan penjelasan ber- basis bukti, sejauh mana implementasi dari 150 rekomendasi yang dijan- jikan akan dilaksanakan sejak 2012. Kovenan Mekanisme UPR dibangun untuk melak- sanakan Piagam PBB atau charter based mecha- nism. Sedangkan, meka- nisme lain ada di bawah perjanjian atau treaty- based mechanism. Con- tohnya Komisi HAM yang melaksanakan Kovenan Internasional Hak Sipil Isu-isu pokok yang dan Politik, dan Komisi menjadi rekomendasi Penyandang Disabilitas bagi Pemerintah RI da- di bawah mekanisme lam sidang UPR 2012 Internasional antara lain kebebasan tentang Hak Penyandang berekspresi, dengan re- Disabilitas. komendasi supaya Un- dang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) direvisi. Pada 2016, UU ITE telah direvisi dengan misalnya mengurangi ancaman pidana penghinaan/ pencemaran nama baik dari enam tahun menjadi empat tahun, dan keten- tuan tentang hak untuk dilupakan (right to be forgotten). Universal Periodic Review adalah mekan- isme universal di bawah Dewan HAM PBB untuk melakukan review atau peninjauan atas kondisi HAM negara anggota PBB setiap lima tahun sekali. Sejak diperkenal- kan pada 2007, Pemer- intah RI telah mengikuti mekanisme ini sebanyak dua kali yaitu pada 2012, dan 2017 ini. Mekanisme UPR ada- lah sebuah prosedur baru yang diperkenalkan sejak Dewan HAM PBB diben- tuk pada 2006. Dengan status "dewan" maka Dewan HAM PBB mem- punyai kekuatan politik dan mandat yang lebih luas, sebagaimana hal- nya dewan-dewan di PBB seperti Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Dewan Keamanan PBB. Berbeda dengan me- kanisme berbasis perjan- jian yang lebih condong pada review yang sifat- nya profesional dan sci- entific based, mekanisme di bawah Dewan HAM lebih beraroma politis. Rekomendasi yang dis- ampaikan oleh negara- negara PBB di bawah mekanisme UPR kental dengan kepentingan dan muatan politis, namun tetap harus memperhati- kan bukti yang ilmiah dan informasi yang kredibel. Forum yang Unik Me- Interaktif Ambon Ekspres pelarangan pemutaran film dan Festival Belok Kiri yang diadakan di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 27 Februari 2016, dan pemutaran film Jakarta Unfair di TIM XXI pada 26 November 2916. Menghapus Huku- man Mati Rekomendasi selan- jutnya adalah supaya Pemerintah RI mengha- puskan hukuman mati. Rekomendasi ini di- jalankan di masa Presi- den SBY dengan melaku- kan moratorium atas hukuman mati. Namun, di masa Presiden Jokowi, hukuman mati kem- bali dilakukan dengan melakukan tiga tahap ek- sekusi atas belasan terpi- dana kasus narkotika. SMS 085254629012 (Pulsa Umum) Kemudian rekomen- dasi terkait pembentu- kan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai gan salah mekanisme untuk tentang menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Re- komendasi ini sampai saat ini belum dijalank- an, meskipun wacana pembentukan komisi di bawah presiden sempat diutarakan oleh Kemen- kopolhuman dan Kom- nas HAM. Akibatnya, kasus- kasus pelanggaran HAM yang berat sampai saat ini belum ada kejelasan karena lambannya nega- ra menanganinya secara serius. SELASA 4 JULI 2017 Di sisi lain, kejadian- kejadian pelarangan beribadah bagi umat minoritas masih terus terjadi. Menurut kajian Komnas HAM, Wahid In- stitute, dan Setara Insti- Di sisi lain, tindakan tute peristiwa yang mer- represi atas kebebasan usak toleransi beragama berekspresi masih terus dan berkeyakinan masih terjadi, misalnya kelom- sering terjadi di banyak pok intoleran memaksa wilayah. Rekomendasi agar Pe- merintah Indonesia mer- atifiasi Konvensi Interna- tional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah dipenuhi pada 2011 melalui Undang-Undang un- Nomor 19 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat juga telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan me- muat berbagai perbaikan untuk perlidungan dan pemenuhan hak-hak pe- nyandang disabilitas. Sedangkan, tuk kelompok rentan dan marginal seperti masyarakat adat dan kelompok LGBT, masih sering mengalami dis- kriminasi dan kekerasan oleh karena absennya negara melindungi hak- hak mereka. Rancan- Undang-Undang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat tidak kunjung di- jadikan sebagai priori- tas nasional. ber- Kelompok LGBT juga masih terus mengalami diskriminasi di bagai bidang termasuk haknya atas pendidikan, sebagaimana terjadi baru-baru ini di sebuah universitas di Sumatera Barat. Sebagai forum yang strategis dan dikendali- kan oleh negara-negara anggota PBB (state-driv- Selanjutnya reko- en mechanism), Pemer- mendasi penyusunan intah RI harus mampu undang-undang untuk memaparkan capaian, perlindungan kekebasan kendala, dan hambatan beragama dan berkeya- dalam memajukan dan kinan. Rekomendasi ini menegakkan HAM se- belum berhasil dilak- cara fair dan transpar- sanakan oleh pemerin- an. Dengan begitu, fo- tah, meskipun Menteri rum UPR tidak menjadi Agama Lukman Hakim "pengadilan" atas rapor Syaifudin mengutarakan Pemerintah RI dalam berkali-kali komitmen- memajukan dan men- nya supaya undang-un- egakkan HAM. dang ini segera terben- tuk. Sebaliknya, forum tersebut bisa menjadi ajang yang strategis un- tuk mendapatkan du- kungan dan partisipasi pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional, agar ber- bagai pelanggaran HAM ditangani secara akunt- abel, dan kondisi pelak- sanaan HAM di Tanah Air terus membaik dan meningkat. (*) Kami membuka rubrik INTERAKTIF kepada para pembaca setia. Kami berharap melalui rubrik ini pembaca bisa menyampaikan aspirasi berupa pendapat atau keluhan menyangkut berbagai persoalan kemasyarakatan di Kota Ambon maupun Maluku. Pendapat atau saran itu dapat disampaikan melalui SMS maupun Facebook kami www.facebook.com/ambonekspres MENGUAP Sungai Desa Batu Merah menguap hingga menyebabkan sungai berubah warna kemerah-merahan, tampak lapak-lapak pedagang yang berada di pinngiran sungai, rawan terkenal banjir, Sabtu (17/6). SELASA 4 JULI 2017 Presiden Xi Jinping Minta AS Bantu Tangani Masalah Taiwan Terkait Prinsip 'Satu China' JORLD EACE Presiden China, Xi Jinping. (Foto: Reuters) BEIJING,AE-Pemerintah China meminta Amer ika Serikat (AS) untuk membantu menyelesaikan masalah Taiwan. Permintaan Negeri Tirai Bambu tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Chi na Xi Jinping kepada Presiden AS, Donald Trump. Melalui sambungan telefon, Presiden Xi dike tahui meminta Presiden Trump untuk turut me nangani masalah Taiwan sesuai dengan prinsip 'Satu China' demikian dimuat Straitimes, Senir (3/7/2017). Sebagimana diketahui, China hingga kini masih belum menyerah untuk memaksa Tai- wan menyetujui prinsip Satu China atau mengaku Taiwan sebagai bagian dari China. Sebelumnya, China telah melancarkan protes resmi terhadap Washington setelah menjadi satu- satunya negara yang memasok senjata ke Taiwan. Nilai perdagangan senjata antara Taiwan dan AS mencapai USD1 juta. Penjualan senjata tersebut berlangsung pada Kamis 29 Juni atau tepat sehari setelah Komite Senat AS menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) kunjungan Angkatan Laut AS ke Taiwan untuk yang pertamakalinya. RUU tersebut juga diketahui mengatur Penta- gon atau Kementerian Pertahanan AS membantu Taiwan dalam mengembangkan program perang bawah laut dan merekomendasikannya untuk memperkuat kerjasama strategis dengan Taipei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China men- gatakan bahwa RUU itu telah melanggar prinsip- prinsip hubungan AS-China. Dan meminta Wash- ington untuk menghentikan penjualan senjata ke Taiwan untuk menghindari kerusakan hubungan China-AS secara luas. (NET) Banjir Landa China Selatan, 15 Orang Tewas dan Ribuan Warga Dievakuasi GUANGXI,AE-Wilayah China Selatan dilapor- kan dilanda banjir besar. Sedikitnya 15 orang tewas akibat banjir tersebut dalam kurun waktu beberapa hari saja. Otoritas setempat telah mengeluarkan perintah evakuasi terhadap sekira 10 ribu waga yang terdampak banjir. Reuters mewartakan, Senin (3/7/2017), tujuh dari total korban tewas berasal dari Guangxi. Selain itu, tiga orang lainnya dilaporkan hilang menyusul hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut. Kantor berita Xinhua melaporkan sebanyak 23 ribu warga Guangxi telah berada di tempat yang aman. Banjir di wilayah Selatan China. (Foto: Reuters) Sementara itu, di wilayah tetangga yakni Provinsi Hunan, lebih dari 300 orang dievakuasi dan delapan orang tewas. Badan Meteorologi Chi- na memperkirakan hujan deras masih akan terus mengguyur sisi selatan Negeri Tirai Bambu. Setiap tahunnya, bencana banjir telah mereng- gut ratusan nyawa ketika musim hujan tiba. Pada 2016, China didera hujan lebat yang mengakibat- kan banyak tanggul, waduk maupun bendungan meluap dan banjir menggenangi rumah-rumah warga. Jumlah korban meninggal di seluruh pen- juru negeri sudah mencapai ratusan. Proses evakuasi warga (Foto: Reuters) 4cm m