Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

HALAMAN 8 Dinamika Orsospol Bali Tahun 1995 Politik Lokal Redup Dalam Pamor Politik Nasional TAHUN 1995, kendati banyak disebut sebagai babak awal persiapan masing-masing orsospol (PPP, Golkar, dan PDI) menjelang perburuan suara pada Pemilu 1997, namun suasana politik yang meman- tulkan geliat orsospol seperti itu tidak begitu menon- jol. Keadaan tersebut akan mendekati kebenaran jika diamati dari segi dinamika politik lokal (daerah Bali) sepanjang tahun 1995. Namun beberapa pimpinan orsospol di Bali sep- erti Ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sundria dan Ketua DPD PDI Bali IB Putu Wesnawa, B.A. dalam beberapa kesempatan sebelumnya telah menyatakan bahwa tahun 1995 betapa pun bukan merupakan mo- mentum yang sangat istimewa bagi upaya persiapan menjelang pemilu, namun dalam beberapa hal tahun 1995 tetap menyiratkan makna tersendiri bagi per- jalanan orsospol di daerah Bali. Ketua DPD PDI Bali IB Putu Wesnawa dalam sebuah kesempatan di DPRD Bali belum lama ini mengungkapkan, pada tingkat nasional, dinamika politik hampir tidak pernah sepi dari isu-isu maupun intrik-intrik politik. Isu maupun intrik politik seperti itu seluruhnya patut dicatat sebagai perkembangan baru yang tidak boleh terlewatkan dalam catatan per- jalanan dinamika politik nasional. Tanpa merinci satu persatu isu-isu politik nasion- al yang diungkapkan, orang nomor satu di PDI Bali ini berpendapat bahwa sekecil apa pun isu yang terse- bar luas di kalangan masyarakat, sepanjang meny- entuh langsung ataupun tidak langsung kehidupan politik di tanah air akan sangat berpengaruh bagi perjalanan orsospol masing-masing. Demikian halnya dengan beberapa perkemban- gan yang menyangkut struktur politik nasional yang secara transparan dapat disaksikan masyarakat mau- pun para pelaku politik. Sebutlah lahirnya beberapa ormas baru yang menggunakan nama eks parpol pada masa sebelum restrukturisasi politik nasional seperti Parkindo baru, PNI baru, dan Masyumi baru. Tidak demikian halnya yang terjadi di daerah. Warna politik lokal sepanjang tahun 1995 boleh dib- ilang telah redup dalam pamor isu dan perkemban- gan politik nasional, kendati dengan begitu tidak berarti bahwa warna politik lokal sama sekali tidak terusik dan tidak bergeming dari posisinya yang ham- pir sepi dari perkembangan-perkembangan yang menakjubkan. Tahun 1995 yang sering disebut sebagai tahap awal bagi orsospol, terutama orsospol di daerah un- tuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 1997, kata Wesnawa, hampir seluruhnya dimanfaatkan oleh pengurus orsospol masing-masing untuk senantiasa melakukan konsolidasi pada tingkat kader-kadernya masing-masing. Selain itu, taun 1995 juga hampir didominasi oleh aktivitas-aktivitas politik yang di- program, warnai segi-segi administratif, semisal penyusunan Mencermati perkembangan seperti itu, Wesnawa berkeyakinan bahwa aktivitas-aktivitas politik nya- ta yang merupakan penjabaran dan aktualisasi pro- gram yang dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu 1997 baru mulai bergetar pada tahun 1996. Hal ini agaknya memang cukup beralasan, sebab waktu untuk menuntaskan konsolidasi partai dan penyusunan program idealnya berlangsung sepan- Hal-hal kongkret apakah yang telah dilakukan PDI sepanjang tahun 1995? lu," jawab Wesnawa. Tidak terlampau jauh berbeda dengan PDI, pen- gurus Golkar pun (DPD Bali) pada tahun 1995 masih cukup tersita waktunya untuk aktivitas-aktivitas per- mukaan seperti konsolidasi, pengokohan kesatuan dan persatuan antarkader, serta berbagai program taktis politis seperti peningkatan wawasan politik se- genap kader Golkar. Selain itu, Golkar sebagai orsospol terbesar di Bali sebagaimana tercermin dalam perolehan suara dalam setiap kali pemilu, tidak ingin kecolongan pada Pemi- lu 1997. Maka tahun 1995 juga dimanfaatkan se- bagai ajang perancangan strategi dan program-pro- gram taktis lainnya, sementara aktualisasi atau kata- kanlah "gregetnya" boleh dibilang akan dimulai tahun 1996. "Saya kira gejolak politik nasional masih jauh lebih dominan jika dibandingkan dengan dinamika yang terjadi di daerah-daerah. Tetapi kita tetap melakukan antisipasi sedini mungkin, jangan sam- pai dampak-dampak buruk dari gejolak yang ber- skala nasional itu masuk ke sini dan mempengaruhi dinamika serta seluruh persiapan yang telah kita laku- kan," ujar Ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sundria di sela-sela penyelenggaraan Rakorwil VI Golkar di Sanur belum lama ini. jalin hubungan dengan beberapa kadernya yang di- anggap strategis. Terutama yang dekat dengan kel- ompok-kelompok strategis seperti generasi muda dan kaum wanita. Incar Pemuda Berbicara mengenai peta kekuatan politik antaror- sospol menjelang Pemilu 1997, baik Sundria mau- pun Wesnawa sama-sama bertekad berupaya men- ingkatkan jumlah perolehan suara, atau setidaknya mampu mempertahankan posisi yang telah diraih selama ini. Kedua orsospol ini juga sama-sama mengincar generasi muda, terutama kalangan pe- milih pemula yang disebut sebagai aset orsospol dalam menentukan posisi kemenangan Pemilu 1997. ara en tersebut, yakni di Kodya Denpasar langsung mem- peroleh 8 kursi dewan, padahal baru pertama kali berdiri sebagai salah satu wilayah pemilihan tersendi- ri. Demikian pun di Gianyar, PDI mampu meningkat- kan jumlah perolehan kursi di DPRD Gianyar dari 5 kursi pada Pemilu 1987 menjadi 9 kursi pada Pemi- lu 1992. Kendati perkembangan itu cukup mengagumkan, namun PDI agaknya juga tetap memperhatikan po- tensi-potensi suara yang tersebar di beberapa wilayah pemilihan lainnya. Peluang tersebut mungkin masih terbuka. Lain halnya dengan Golkar, agaknya pada Pemi- lu 1997 mendatang Golkar harus bekerja ekstra keras untuk menormalkan kembali tingkat perolehan suara/ kursi di dewan. Sebab menjadi catatan, bahwa perolehan kursi dewan di tingkat propinsi pada Pemi- lu 1992 merosot cukup tajam dari Pemilu 1987. Pada Pemilu 1987 Golkar berhasil menempatkan 31 orang wakilnya di DPRD I Bali dari 45 yang terse- dia. Namun pada Pemilu 1992, Golkar hanya men- empatkan 28 wakilnya di DPRD I Bali dari total jum- lah kursi yang tersedia yakni 45 kursi. Agaknya menjadi PR bagi Golkar untuk tidak sekadar men- jelaskan permasalahan tersebut, tetapi mampu memberikan solusi yang terbaik bagi Golkar Bali tentunya. (edo) Jika diamati dari segi grafik perolehan pada beberapa kali penyelenggaraan pemilu sebel- umnya, terlihat begitu jelas bahwa dua orsospol ini mampu menampilkan hasil terbaik, dengan men- ingkatkan jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di tingkat legislatif, baik tk. I maupun tk. II. Khusus bagi PDI, agaknya ada catatan yang tidak boleh dilupakan bahwa PDI mempunyai peluang perolehan suara lebih terbuka di dua kabupaten yakni, Kodya Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Ini terbukti ketika pada tahun 1992 silam, PDI mampu menambah perolehan suara di dua kabupat- TABEL: KOMPOSISI KEANGGOTAAN DPRD I DAN II PARPOL-GOLKAR DALAM PEMILU 1987 DAN PEMILU 1992 DI DAERAH TINGKAT I BALI Pada prinsipnya menurut Sundria, Golkar Bali telah siap sepenuhnya untuk menyon- song penyelenggaraan Pemilu 1997 mendatang dengan penuh sukses. Key- akinan tersebut ditopang oleh suksesn- ya beberapa program jangka pendek/ program praktis yang telah dilakukan Golkar Bali selama ini seperti peningka- tan wawasan segenap kader Golkar, penyatuan sikap, tindakan dan persep- si terhadap pelaksanaan Pemilu 1997, sejalan dengan program yang telah di- canangkan DPP Golkar. Lebih dari itu, Sundria bahkan ber- keyakinan bahwa Golkar Bali tetap mampu mempertahankan posisi poli- tiknya dalam perolehan suara pada Pemilu 1997 dengan menempati tem- pat teratas dari dua orsospol lain. Kare- na itulah Golkar selama ini telah men- PADA waktu Seminar Nasional Antropologi Hukum, yang diadakan di Auditorium Djoko Soetono FH UI, Depok, 7-9 Januari 1991, sebagian be- sar profesor hukum dan sosialisasi men- yatakan bahwa hukum adat suatu saat DPRD I TAHUN 1987 DIPILIH TAHUN 1992 DAN II JUMLAH PPP GOLKAR PDI JUMLAH KAT DIANG JML DIPILIH DIANG KAT PPP GOLKAR PDI JUMLAH KETE RANG AN BALI 45 1 31 4 36 9 45 1 28 7 36 9 BULELENG 45 35 1 36 9 45 1 32 3 35 9 JEMBRANA 21 1 15 1 17 4 22 1 14 3 18 4 KLUNGKUNG GIANYAR KARANGASEM 20 14 2 16 4 20 12 4 16 4 33 21 5 26 7 34 18 9 27 7 35 1 28 7 36 26 3 29 7 20 16 16 4 20 16 16 4 45 27 8 36 9 27 16 32 5 TABANAN KODYA 36 24 5 29 7 30 23 30 7 30 1 15 24 6 BANGLI BADUNG SENRENN S3FE22732 2288 Hukum Adat "Go International" Oleh I Made Suasthawa Dharmayuda Pandangan pesimis di atas, justru ditentang oleh kalangan antropolog yang menyatakan, memang benar ter- jadi perubahan masyarakat yang dah- syat sejak memasuki era industri. Na- mun, hukum dari masyarakat lokal ter- us berkembang, simultan dengan hu- kum nasional dan internasional, baik se- cara sejajar maupun saling melengka- kanto, bahwa bagaimana pun lengkap pi. Meminjam pendapat Soerjono Soe- nya hukum perundang-undangan, tidak akan dapat mengatur seluruh aspek ke- hidupan manusia. Untuk mengisi kekurangan tersebut, mau tidak mau harus mencari pada praktik-praktik ke- lakukan, tetapi di dalamnya ada unsur lintas hukum dikenal istilah conventa- tion, baik pada tingkat internasional maupun nasional, sedangkan pada tingkatan komunitas lokal populer den- gan sebutan adat atau hukum adat. Con- tohnya, kawin lari (wegloophuwelijk). Pada hukum nasional (Undang-Un- dang No. 1/1974) tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang kawin lari. biasa dilakukan oleh berbagai Sedangkan jenis perkawinan ini sudah masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan sebutan ijari (Kalimantan Ten- gah), lari bini (Ambon), kawin roko (Flores), kawin merari (Lombok), nger orod (Bali) dan sebagainya. Dengan pasangan yang kawin lari adalah hu- 819 Bali Post POLK PERJALANAN kehidupan hukum kita sela- ma kurun waktu 1995 agaknya masih serba buram, kendati di sana sini ada semacam sisi cerahnya. Ini terbaca lewat album memorial yang menyisakan semacam cerita mengenai usaha penegakan hukum yang masih bergulir secara setengah hati. Dalam sederet kasus besar yang bersifat elementer sung- guh terasa betapa solusi yuridisnya amat berkesan rendah. Hukum ditekuk oleh intervensi pemerintah yang justru cenderung mencolok. Kita patut saja misalnya kasus gugatan perdata Hanoch Hebe Ohee dalam perkara sengketa tanah dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Irian Jaya be- lum lama berselang. Upaya hukum di tingkat Pen- injauan Kembali (PK) majelis hakim MA memutus Hebe Ohee berhak memperoleh ganti rugi Rp 18,6 milyar. Berarti Pemda Irian Jaya mesti menebusn- ya. Karena itulah konsekuensi yuridisnya sebagai pihak yang didera kekalahan. Tetapi celakanya tern- yata putusan MA itu jadi sekadar semacam macan ompong. Pasalnya belakangan Ketua MA, Soerjono, S.H., malah tanpa tedeng aling-aling memaksa ter- pelantingnya kemenangan hukum bagi warga Irian itu. Lewat secarik kertas kelak Ketua MA tega men- ginstruksi Pengadilan Negeri (PN) Jayapura men- ganulir putusan PK yang memenangkan Hebe Ohee. PN Jayapura mesti menekuk vonis PK itu karena Gubernur Irian Jaya dinilai bukan institusi hukum publik sehingga putusan tak bisa dioperasikan. PN yang berada di bawah kewenangan MA jelas tak bisa berkutik. Apalagi dalih kontrol MA terhadap lembaga peradilan di bawahnya, sesuai ketentuan UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, lantas jadi acuan Soerjono. Pasal pembatalan yang diacu Soerjono itu ter- ang tak lazim dikenal dalam dunia hukum kita. Bah- kan itu terasa aneh dan kelewat mengada-ada. Beta- pa alasan yang diletupkan amat sederhana dan ka- suistis. Baru kali ini muncul dalih yang tak jelas dasar hukumnya sebagai tertera dalam "surat sakti" seru- pa itu. Sayangnya lagi yang ditimpanya justru rakyat jelata di daerah terpencil semacam Hebe Ohee. Per- juangan panjangnya, yang konon hingga menguras isi kantongnya Rp 1 milyar selama 10 tahun ber- proses kasus tersebut, rupanya tak jadi pertimban- gan etis Ketua MA dalam menggulirkan "senjata pamungkas "nya tadi. Pengamatan oleh Bangsa Barat Pada awalnya yang memberi petun- juk adanya hukum adat di wilayah Nu- santara, adalah ditemukannya kitab- kitab hukum kuno seperti Kitab Hukum Ciwasasana, Kitab Hukum Gajah Mada, Kitab Hukum Adigama, dan Kitab Hukum Kutaramanawa. Orang- orang Barat yang pertama datang di Indonesia, sekitar tahun 1500. Mereka itu menulis tentang masyarakat Indo- nesia yang dikunjunginya. Tetapi dalam tulisannya itu, hukum adat hampir tidak yang dibuat oleh Aernoudt Lintgenz Demmer (Gubernur Ambonia) menceritakan pemer- disinggung. Juga laporan tentang Bali pada 1597, membuat sedikit sekali ket- erangan tentang hukum adat di Bali. Karuan saja reaksi protes keras sempat mencuat usai langkah intervensi Soerjono itu diluncurkan. Ketua MA dituding sudah diperalat pemerintah un- akan ditinggalkan atau akan digantikan oleh hukum yang bernapaskan nasion- al dan transnasional. Alasan yang dike- mukakan, bahwa hukum adat sebagai hukum lokal tidak akan dapat "men- gantisipasi" perubahan masyarakat yang demikian cepat. Hukum adat se- bagai hukum tradisional bangsa Indo- tergolong peasant cociety. Bangsa In- nesia, cocok untuk masyarakat yang donesia, katanya, telah memasuki masyarakat industri dan sebentar lagi "Seperti yang saya ungkapkan tadi, sepanjang menjadi masyarakat informasi. Sebagai tahun 1995 aktivitas partai yang cukup menonjol hukum yang berlaku setempat demi adalah konsolidasi dalam arti luas. Yakni menyangkut setempat", maka hukum adat tidak da- kesiapan kader pada masing-masing level kepengu- pat atau tidak sesuai diterapkan pada hidupan masyarakat yang telah biasa di- demikian, hukum yang digunakan bagi di antara mereka, ada beberapa orang Marsden, seorang Inggris yang mempublikasikan se- rusan, kesiapan pengurus serta kematangan program masyarakat modern yang lintas budaya yang akan ditampilkan sebagai paket persiapan pemi- jang satu tahun. (crosscultural). PIONEER The Art of Entertainment JBL ® YAMAHA AUDIO A Century of Musical Experience Blog mando misirls Panasonic UD.SUMBER BARU JVC WL INTERIOR & EXTERIOR FUNITURE Jln. Waturenggong XIII/9 A Denpasar - Bali Telp. (0361)-241676 H. P. 082361 - 0682 AZ AVIA neon sign Jl. Raya Kuta 60 A/10 Kuta Bali, Telp. (0361) 752173 DONPLEK'S® MODERN BAKERY Fresh From The Oven Pertokoan Kertha Wijaya A 20 Jl. Diponegoro 98 Telp. 224945-235846 - 231092 Fax. 0361-235856, Denpasar 80113 - Bali BANK DUTA Melayani Lebih Baik dan Lebih Baik Lagi Theright partner for the smooth running of your business in Indonesia Jl. Raya Hayam Wuruk No. 165 Denpasar Bali Phone: 226578- 226579-231482 Fax. 228465 tms cv. tri manunggal sakti CONTACTOR & SUPPLIER Jl. Tukad Unda V No.5 Telp. (0361) 222065 226517 DUNKIN' DONUTS P.T. TRANSINDO PETA LAREKSA EXHIBITION & PROMOTION Office Jl. Yudistira No. 37 Telp. (0361) 238796 Fax. (0361) 223171 Denpasar DUTA TRADISIONAL MASSAGE Full AC & Sauna Jl. Raya Sesetan No. 258 Dps. keharusan. Itulah sebabnya dalam lalu kum adat setempat. Demikian juga orang Belanda pada zaman VOC (tahun 1602-tahun 1800) tidak menemukan hukum adat, biarpun yang mempunyai perhatian dan kemu- dian menggambarkan kehidupan orang Indonesia pada zaman itu. Sebutlah misalnya Gerrit intahan dan organisasi rakyat dalam masyarakat Am- bon dalam bukunya "Memorie van Overgavenya" (1647). Orang-orang Barat yang merupakan perintis pene- muan hukum adat dapat disebutkan di sini adalah buah buku berjudul "The History of Sumatera (1783), yang berisikan laporan tentang pemerintahan, TELAH HADIR DI DENPASAR SAKURA ELECTRONIC Komp. Diponegoro Megah Blok. A No. 8-9 (JI. Diponegoro 100 Denpasar) Telp. (0361) 264709 (Hunting) Fax. 238868. Denpasar Saksikan Produk - Produk terbaik dari Merk Terkenal Dan dapatkan hadiah langsung selama bulan promosi TAMARA BANK SUPER ALUMINIUM JI. Nangka 41 A Telp. (0361) 227635, 264230 TOSHIBA MODERNBANK Dunia Mengakuinya TRI JAYA COMMUNICATION HANDPHONE ACCESSORIES NOKIA SIEMENS MOTOROLA NEC ERICSSON Jl. Hayam Wuruk 125C Dps Telp. 0361 238222, 235444 TUNGGAL JAYA MOTORE SURABAYA BENGKEL VIDEO Khusus SONY handycam Tel. (031) 523-775, (031) 546- 0061 Jl. Sumbawa 19 Surabaya 60281 BIRO PERJALANAN UMUM FELIA TOUR FELIANCA CITRARAYA TOUR & TRAVEL SERVICE Komplek Ambengan Plaza A - 17 JI. Ngemplak No.30 Surabaya Telp. (031) 519920, 519921,519922 NAV-3 LASER & COMPACT DISC GLODOK PLAZA LT. I BLOK AB-10 JL. PINANGSIA RAYA TELP. 6280391 FAX. (021) 6280427, JAKARTA- INDONESIA MATT DRAGON SHOES FACTORY UD. BUMI MAS Jl. Kalianyar 17 D-E Surabaya 60273 Indonesia Telp. (031) 526191, 510200 (3 lines) Fax. (31)525229 Palwa METRO ONE Pertokoan Diponegoro Megah Blok B No. 15 Telp. (0361) 262245,263623 JL. Thamrin No. 47 Denpasar Telp. (0361) 436337 MA MAS AGUNG AUTOMOTIVE/ AIRCONDITION & TELEKOMUNIKASI JI.Imam Bonjol No. 111 Denpasar Telp. (0361) 483755 Denpasar Moon KARAOKE, BAR, & RESTAURANT JI. P.B. Sudirman No. 18 A Phone: (0361) 227748 Denpasar Nudis SALES & RENTAL Jin. Wahidin 34 Telp. 422831, 436969 DENPASAR Jln. Legian No. 88 Telp. 751588 KUTA - BALI Golden Laser JUMAT PAING, 29 DESEMBER 1995 Catatan Hukum 1995 Sisi Buram masih Meng Oleh Syamsuddin Kelilauw tuk mencabut vonis PK bagi kemenangan Hebe Ohee tadi Maksudnya diduga banyak orang untuk meredam reaksi gugatan masyarakat lain yang status tanahnya menyim pan masalah sengketa hukum dengan pemerintah. Sela- ma ini agaknya bukan mustahil sengketa serupa masih bersifat laten di tengah kehidupan masyarakat lainnya. Jadi, alasan yang dirujuk Soerjono tersebut amatlah condong, politis ketimbang yuridis. Karena bila alasan yuridis dipa kai kelak Pemda Irian Jaya bisa dibuat "semaput" oleh vonis PK tersebut. Politis Soal tudingan politis terhadap putusan lembaga per- adilan kita, secara makro tampaknya bukanlah perkara baru Masalah ini malah mendapat semacam "reaksi" pembe naran Ketua Muda MA, Adi Andojo Sutjipto, baru-baru ini (Kompas, 17/12). Menurutnya, MA bukanlah sebuah lembaga steril. Konon kelewat menumpuk kepentingan yang bermain di sana. Dia sendiri mengaku pernah di- hubungi untuk "mengatur" nasib sebuah perkara. Tetapi dasar Adi Andojo dikenal sebagai hakim MA yang "keras kepala". Ia tampaknya ta mau menyerah be- gitu saja pada pengaruh kepentingan politis atau duit dalam menangani perkara kasasi maupun PK. Acuannya cuma kaidah hukum positif yang tegas, pasti, dan adil. Ia lebih bersikukuh percaya pada kekuasaan hukum yang niscaya bertumpu pada sendi keadilan dan kepastian. Kasus hebohnya pembunuhan Marsinah yang sempat diproses majelis hakim MA yang dipimpin Adi Andojo, di tingkat kasasi yang ternyata berhasil membebaskan para terdakwa dari tuduhan pidana PN Surabaya dan Penga- dilan Tinggi (PT) Jawa Timur, barangkali bisa menjadi contoh kasus yang baik di sini. Majelis hakim MA itu telah membaca gelagat proses penanganan perkara terse- but, yang konon sejak awalnya tidak cermat, ada campur tangan pihak lain, bahkan prosesnya pun dianggap tak sesuai dengan norma yuridis yang berlaku absah. Begitu pula tatkala Adi Andojo diberi tugas memerik sa dan memutus perkara Mochtar Pakpahan, Ketua SBSI yang dituduh terlibat aksi unjuk rasa buruh di Medan be- berapa waktu lalu. Mochtar malah dibebaskan di tingkat kasasi lantaran dinilai MA tak terbukti menghasut buruh untuk unjuk rasa sebagai yang didakwa hakim pengadilan pertama. Inilah "prestasi" lain yang sempat buat geger dan suka cita banyak publik h Betapa pun kita masih me hakim lain "sekelas" Adi And wat bisa dihitung dengan jari hebat membikin "ulah" sema kum di negeri ini kita mencat Siregar atau Zaenal Asikin Ku kukuh integritas kepribadiann hukum yang ditanganinya. M saja menghamba pada kepenti nurani mereka pertaruhkan d kum semata. Kesadaran pada k membuat mereka acap berpik matif etis. Bismar kita mungki obosan-terobosan hukum yan solusi hukumnya tak diatur pendekatan yuridis yang cere waktu lalu berani memvonis k Kedung Ombo. Ia konon tak "nasibnya kelak di tangan p ya menaklukkan Pemda Jawa Itu bertalian pula dengan umumnya, yang dalam me masyarakat versus pemerintah pada kepentingan politis ketim karena politik lebih terasa me ungan bagi mereka itu. Seora gakui, bahwa putusan-putusa adilan pertama, tetapi favoura sus-kasus perdata dan tata us pengadilan pertama, namun ha mpas, 23/12). Integritas mora caya merupakan sumber ener kekuatan hukum di situ. Inte membuat orang enteng berpali asli. Soal dualisme kekuasaan dinilai sebagai sumber tekana lenggu kemerdekaan para hak kum yang pasti dan adil. Dal dilan jelas hakim kita, menu Kehakiman, mesti bertekuk lu dia". hukum, kebiasaan dan adat sopan santun orang-orang lembaga-lembaga, agama da pribumi. Karya Marsden disusul Herman Warner Munt- an oleh penerbit Jerman dib inghe seorang Belanda, sekretaris Gubernur Jenderal Daendels. Mintinghe terkenal dengan lima buah lapo- rannya dan salah satu di antaranya, untuk Komisaris Jenderal Belanda pada 1817 yang berisi tentang desa di Jawa beserta hak-hak atas tanahnya. Menyusul kemudian Crawfurd, seorang Scotland- ia, menulis buku "History of Indian Archipelagou" (1820), berisi tentang adat istiadat, kesenian, bahasa, Pratama Electronic TUNJUNGAN CENTRE Lt. I No. 105 Jl. Tunjungan 3 Surabaya Telp. (031) 514491-513047 Surabaya Indonesia Is a Sony SONY SHARP Nice Crystal, Fine Crystal, Venus Crystal BAC Bala Arga Card THE TOTAL CARD JL. SERUNI NO. 10 DENPASAR PHONE: 227414 FAX. 237724 Kalyangan ART GALLERY Singapadu Gianyar Bali Tel. (62) (361) 298689-298461 Fax. (62) (361) 298041 Bengawan Solo APAOKE MARI PESTAURANT KARAOKE, BAR, & RESTAURANT JI.Imam Bonjol 386 Telp. (0361) 484484(4lines) Fax. 62 (361) 483738 DENPASAR BALI 99 JAYA ELECTRONICS TUNJUNGAN CENTERE LANTAI I/114, SURABAYA TELP. (031) 513042-510231 Toko Surya Raya Mevie COLECTION Pakaian Dalam Wanita Masa Kini BCA HANA MATA PASAR SWALAYAN TIARA DEWATA & TOSERBA KENWOOD GENERAL DAEWOO CLARION LD- CD SALES & RENTAL Telp. (031) 521346, 5456455 Surabaya TERED DOUND Nirwana LD-CD SALES & RENTAL NIRWANA musicassettes® KOMPLEK MANYAR MEGAH INDAH PLAZA BLOK A 8-9 JI. Ngagel Jaya Selatan, Surabaya 60246 Datanglah Segera !!! TARA DISC JI. Pemuda 1 F Surabaya SETIAP PEMBELIAN BARANG ELECTRONIC (SEMUA MERK) DI SAKURA ELECTRONIC DAPATKAN HADIAH LANGSUNG YANG MENARIK (SELAMA PERSEDIAAN MASIH ADA Telp. (031) 580-146: 566-2108 Fax. (031) 580-147 Masa perintisan terhadap oleh kalangan orang-orang B Vollenhoven disebut sebaga Barat (Westerche Verkenning Setelah itu mulai mengalir k kum adat yang dipelopori c adat yakni Wilken, Liefrinch UN C. 4529 Color Rendition Chart SUZUKI GENUINI 4cm