Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm Perintis Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana : K. Nadha : K. Nadha ABG, Satria Naradha Widminarko Made Nariana B. Ashrama Redaksi: Djesna Winada, Surawan, Gde Nym. Suryawan, Made Sumendra, Gde Suyadnyana, K. Abinawa, Agus Talino, Nym. Wirata, Alit Susrini Kantor Redaksi: Jl. Kepundung 67A, Denpasar 80232. Telepon: 238582-238239, Fax: 227418 Teleks: 35191, Alamat Surat: P.O. Box: 3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag. Iklan: Dinar Building Lantai III, Jalan Raden Saleh Raya No. 4, Jakarta 10430, Telepon (021) 390 3091, 390 3092. Bag. Redaksi Jl. Martapura 18 Telp. (021) 3905330. NTB: JI. WR Supratman 22A Telp. (0364) 32737. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tanggal 24 Oktober 1985, Anggota SPS-SGP Penerbit: PT Bali Post. ISSN 0852-6515 SABTU UMANIS, 27 JANUARI 1996 Pengiriman TKW Dihapus Jakarta - Pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) pemban- tu rumah tangga ke luar negeri akan dihapus sama sekali pada akhir Pelita VI (tahun 1999). Sebelum jangka waktu itu pengiriman TKW akan dikurangi sedikit demi sedikit. Menteri Negara Urusan Peran- an Wanita, Ny. Mien Sugandhi mengatakan hal itu menjawab pertanyaan anggota Komisi VIII DPR pada Raker Meneg UPW dengan Komisi VIII di Jakarta, Jumat (26/1) kemarin. "Depnaker menargetkan penurunan pengiriman TKW pembantu rumah tangga secara bertahap dan akan dihapus sama sekali pada akhir Pelita VI," te- gasnya. Sebelumnya anggota Komisi VIII, dr. Dharman- syah mempertanyakan sikap Kantor Meneg UPW berkaitan soal janji Depnaker untuk menghapus TKW ke luar negeri sebagaimana diungkap Kongres Wan- ita Indonesia di sejumlah media massa beberapa wak- tu lalu. Menurut Mien Sugandhi, Kantor Meneg UPW selama ini tak hanya berdiam diri membiarkan na- sib para TKW di luar negeri, tetapi melakukan pe- mantauan dengan antara lain melakukan tatap muka dengan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indone- sia (PJTKI). "PJTKI dalam tatap muka itu memaparkan se- jauhmana pelaksanaan di lapangan dan mereka kami imbau untuk mengirim tenaga kerja wanita profe- sional di sektor formal," ujarnya. Menyinggung soal hak asasi manusia khususnya wanita, Mien Sugandhi dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Akip Renatin menyam- paikan laporan kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB Jose Ayala Lasso pada 4 Desember 1995. "Dalam kunjungan itu sama sekali tidak dising- gung mengenai terjadinya beberapa kasus pelangga- ran HAM seperti kekerasan dan perkosaan terhadap wanita," ujarnya. Meneg UPW dalam pertemuan tersebut menyam- paikan penjelasan kepada Komisaris Tinggi HAM PBB bahwa upaya untuk memajukan dan meningkat- kan perlindungan HAM bagi wanita Indonesia telah mempunyai landasan kuat. "Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan GBHN telah menempatkan wanita dalam keluhuran kodrat, harkat dan martabatnya sebagai warga nega- ra yang punya kedudukan, hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria," ungkapnya. Walaupun demikian, Mien Sugandhi mengakui pada kenyataannya beberapa pelanggaran HAM ter- hadap wanita masih terjadi dalam kehidupan sehari- hari dan ini merupakan gejala umum yang juga ter- jadi di berbagai belahan dunia. (ant) Beri Harapan Harian untuk Umum MILIK MONUMEN PER NASIONAL SURAKARTA Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN Bali Post/AFP DEREGULASI LANJUTAN - Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad dan Menteri Perindustrian dan Per- dagangan, Tunky Ariwibowo (di latar belakang), Jumat (26/1) kemarin, mengumumkan pemberian kemuda- han baru bagi dunia usaha yang dituangkan dalam deregulasi lanjutan. Pada intinya kemudahan itu dituju- kan meningkatkan ekspor nasional. Tampil Efisien Dunia Usaha Dapat Kemudahan Baru Jakarta (Bali Post) - Wakil Ketua Kadin Iman Taufik menilai, deregu- lasi lanjutan yang terakhir ini cukup memberikan harapan bagi dunia usaha untuk tampil secara lebih efisien sehingga produknya dapat makin kompetitif. Hal itu dikemukakannya, di Jakarta, Jumat (26/1) kemarin. Hanya dia menyangkan, selama ini pemda terke- san kurang tanggap terhadap kebijakan pusat seh- ingga sistem pungutan yang digunakan misalnya, be- lum dihapus. Ia mengambil contoh masih banyaknya keluhan dari kalangan pengusaha tekstil baru-baru ini yang banyak mengalami pungutan resmi maupun tidak resmi. Padahal sebagai konsekuensi dari era perda- gangan bebas, tindakan cepat mengantisipasi perkembangan global sangat dibutuhkan oleh kalan- gan birokrat agar kebijakan yang dikeluarkan tidak terkesan ketinggalan zaman. Sebagai pengurus Kadin ia mengharapkan peran aktif pemerintah pusat untuk memberikan petunjuk sejelas-jelasnya kepada aparatnya di daerah agar ke- bijakan yang dikeluarkan tetap seragam. Iman Taufik juga minta agar kebijakan penghapusan pungutan dapat diperluas terutama yang berkaitan dengan in- dustri yang erat dengan pengusaha lemah seperti tam- bak ikan dan udang. Ini dikarenakan pakan udang selama ini masih sangat mahal harganya sehingga banyak petambak udang tidak dapat secara maksimal membeli pakan (Bersambung ke Hal 15 Kol 8) ▼Bali Post HARI INI Golkar Kodya Ingin "Curi" Empat Persen Suara PDL 2 Atasi Kelangkaan Pupuk, KUD dan Aparat akan Diawasi.....3 Disoroti, Praktik Pengobatan Tradisional di NTB... Gubernur NTT Bantah Punya Kegiatan Bisnis.. Rusia Diterima jadi Anggota Dewan Parlemen Eropa. Korupsi dan Warisan Nestapa buat Anak Cucu. Pemda Bali tak Masalah kalau Di-PTUN-kan. Baca BPM Besok 6 8 .11 *Pemerintah Umumkan Deregulasi Lanjutan Jakarta (Bali Post) - Pemerintah kembali memberikan sejumlah kemudahan baru bagi dunia usaha yang dituangkan dalam dereg- ulasi lanjutan. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Tunky Ariwibowo bersama Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad mengumumkan deregu- lasi itu di Jakarta, Jumat (26/1) kemar- in. Menurut Tunky, pada intinya ke- mudahan itu ditujukan untuk men- ingkatkan ekspor nasional melalui efisiensi dunia usaha di dalam negeri dan pemangkasan hambatan ekspor impor. Melalui dua Surat Keputusan Men teri Perindustrian dan Perdagangan, (SK Menperindag) No.17/MPP/SK/I/ 1996 dan No.18/MPP/SK/I/1996, du- nia usaha diperbolehkan melakukan pemasukan/pengeluaran dan pemind- ahan mesin atau peralatan produksi ke dan dari kawasan berikat (KB) atau en- trepot produksi tujuan ekspor (EPTE) atau antara KB dan EPTE Selama ini, fasilitas tersebut han- ya diberikan dari KB dan EPTE ke industri di dalam daerah pabean Indo- nesia lain. Industri yang mendapat fa- silitas dari Badan Pelayanan Kemuda- han Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan (Bapeksta) diperbolehkan menjual hasil produksinya ke KB atau EPTE untuk diolah lebih lanjut sebagai ekspor tidak langsung. Selama ini, ke- mudahan itu hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan ekspor langsung. Pembatasan ekspor sejumlah ko- moditi yang selama ini dikenakan pa- jak ekspor (PE) ditinjau kembali. PE- nya diturunkan untuk mempermudah pengusaha menyediakan bahan baku (Bersambung ke Hal 15 Kol 5) Pemimpin Perusahaan Sekretaris Umum Manajer Iklan Manajer Sirkulasi Bagian Iklan ABG. Satria Naradha Retno Endah Sada : Kariawan, Karladi Suryantha, Oka Wipraja Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232 Bagian Iklan Telepon: 225764 Fax: 227418 Teleke: 35191 Senin s.d. Jumat 08.00 -19.00 Sabtu 08.00-13.00 Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan: Iklan Mini: minimal 2 baris makimal 10 baris, perbaris Rp. 5.000 Iklan Umum: Rp. 6.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp. 5,000 per mmk. Iklan Warna: 1 wama Rp. 6.500, 2 warna Rp. 8.500, 4 warna Rp. 9.500 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 19.00. Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan : Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232. Telepon: 225784 Pager Telepon: 139, 234139. Fax: 227418. Harga Langganan: Rp 12.000 sebulan. Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 700. Terbit 7 kali seminggu. Rekening BRI Denpasar Rekening BDB Denpasar Rekening BCA Denpasar Rekening Bank Seri Partha Rekening BUN Denpasar Rekening Bank Aken Denpasar 31-45, 1065.4 173.804 040-30-07061-8 900601028 0274000384 : 071 000567.7 NOMOR 159 TAHUN KE-48 Kabakin: Pemilu bukan Episode Bharata Yuda Jakarta (Bali Post) - Pemilu bukanlah episode Bharata Yuda, melainkan pekan politik bangsa Indonesia dalam rangka memilih sebagian dari unsur kepemimpinan nasion- alnya, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang berkualitas tinggi untuk duduk dalam lembaga legislatif. Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) Letjen TNI (Purn) Sudibyo mengatakan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat den- gan Komisi I DPR RI di Jakarta, Jumat (26/1) kemarin. Oleh karena itu, menurut Kepala Bakin, secara dini komunikasi di pemimpin- antara pemimpin organisasi kekuatan sosial politik peserta pemilu pada se- mua tingkatan perlu seg- era dilakukan. Ia menyebutkan, di- namika politik masyarakat yang akan terjadi dalam tahun-tahun akan datang yang diperkirakan akan terasa lebih hangat, mengingat kehidupan politik nasion- al yang telah memasuki tahap-tahap awal dari Pemilu 1997. Sudibyo Raharjo "Yang perlu dijaga adalah agar kehan- gatan tersebut dalam kerangka kompetisi untuk membuktikan siapa yang terbaik, bu- kan untuk rivalitas dan berusaha menjatu- hkan yang lain," tegasnya dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Aisyah Amini. Suasana hangat, tambah Sudibyo, tidak- lah dalam arti proses menuju situasi panas, tetapi hangat dalam arti meningkatnya kegairah- an untuk berargumenta- si melalui komunikasi politik yang sehat. "Namun bukan be- rarti tidak mungkin adan- ya unsur-unsur dan ting- kah laku dan aktivitas dapat membawa situasi hangat ke arah situasi panas yang bercirikan konfrontasi dan konflik. Hal semacam itu harus dicegah," katanya. Lahir Batin Menanggapi pertan- yaan Zainal Abidin dari F-PP tentang bagaimana upaya sesungguhnya komunikasi di antara pimpinan orsospol, Kepala Bakin meng- harapkan agar dapat terwujud lahir dan ba- tin. "Mengenai komunikasi politik di ant- ara pimpinan organisasi kekuatan sosial politik, saya sungguh-sungguh mengharap- kan terwujud lahir dan batin, jangan sam- pai pemilu jadi dikesankan konfrontasi kekuatan sosial politik. Itu sudah lama dit- inggalkan," katanya. Pemilu 1982, katanya, sudah makin baik, Pemilu 1987 makin baik lagi, Pemilu 1992 apalagi, dan Pemilu 1997 harus lebih baik. Sehubungan dengan komunikasi politik tersebut, Sabam Sirait dari F-PDI juga min- ta tanggapan mengenai kasus dualisme kepemimpinan DPD PDI Jatim, yang se- sungguhnya mudah terselesaikan apabila pemerintah daerah (pemda) setempat meng- hormati keputusan dan kebijaksanaan DPP PDI yang telah diambil. "Tetapi kenyataannya tidak. DPP ingin melaksanakan konferensi cabang di 37 DPC PDI Jatim saja tidak diberi izin. Bagaima- na masalah ini dapat selesai. PDI juga in- gin ikut serta dan sukses dalam pemilu men- datang," katanya. Menjawab pertanyaan tersebut, Sudibyo mengatakan, Kepala Negara AS dan Rusia saja dapat bersatu, apalagi ini yang masih dalam satu keluarga negara Indonesia, pasti dapat terselesaikan. "Saya akan menyam- paikan masalah ini kepada instansi pemer- intahan untuk ditindaklanjuti." Selain itu, Zainal juga minta klasifikasi kepada Kepala Bakin soal adanya isu be- berapa waktu lalu mengenasi 50 anggota DPR RI yang dinyatakan terlibat dalam G 30 S PKI. "Bagaimana ini kepastiannya, siapa saja yang terlibat," tanyanya. Kepala Bakin menegaskan, isu tersebut sama sekali tidak benar karena seluruh ang- gota DPR RI yang sekarang aktif sudah diproses menurut proses yang berlaku, seh- ingga tidak perlu ragu-ragu terhadap isu ket- erlibatan dalam PKI. "Bakin tidak menemu- kan hal-hal tersebut," tegasnya. (gln/ant) Bisa Digugat ke PTUN, Kosongnya Unsur PDI di PPD I dan Panwaslak Surabaya (Bali Post) - Kosongnya unsur PDI di PPD I dan Pan- waslak Jatim dapat dikategorikan cacat hu- kum. Karena itu, DPP PDI dapat menggugat Mendagri maupun Gubernur Jatim ke Peng- adilan Tata Usaha Negara (PTUN). Munir, S.H., Kabid Operasional LBH Surabaya mengatakan hal itu, di Surabaya, Jumat (26/ 1) kemarin. "Pendapat Alex Litay yang menyatakan PPD I dan Panwaslak tanpa kursi PDI di Ja- tim tidak sah bisa dibenarkan secara yuri- dis," katanya menanggapi kemungkinan konflik PDI bergulir ke pengadilan. Menurutnya, gugatan itu didasarkan pada UU Pemilu No.1/1985 pasal IV yang menye- but secara mutlak keanggotaan PPD I dan Panwaslak terdiri atas pemerintah dan lima orang wakil dari pemerintah termasuk Golkar, PDI, PPP dan ABRI. Celah hukum untuk mengangkat konflik PDI Jatim ke PTUN, menurut dia, cukup besar. cara menggugat SK pengangkatan anggota PPD I dan Panwaslak tanpa unsur PDI yang dilakukan Gubernur Basofi Sudirman. Di samping itu, DPP PDI juga dapat menggugat Gubernur karena tidak mau mengakui SK DPP PDI No.043 yang mengangkat Ir. Sutjip- to sebagai Ketua DPD PDI Jatim. Menurut dia, lembaga PTUN dapat me- meriksa kebijaksanaan publik yang dibuat oleh pejabat publik. Sebab, dalam hal ini sikap PDI adalah individual. Dalam konteks konflik PDI Jatim, partai berlambang kepa- la banteng ini dapat dianggap suatu ormas yang sikapnya individual. "Jadi SK pengangkatan anggota PPD I dan Panwaslak tanpa unsur PDI ini dapat di- PTUN-kan, karena sikapnya individual dan final," tegasnya. Bila kemudian muncul pro dan kontra soal sah tidaknya keanggotaan PPD I dan Panwaslak, kata dia, itu merupa- kan perbedaan pendapat saja. Menurut dia, perbedaan pendapat sah/ tidaknya keanggotaan PPD I tanpa unsur PDI DPP PDI dapat mempersoalkan dengan menjadi rancu. Di satu sisi, gubernur sebagai pembina politik dan gubernur sebagai Ket- ua PPD I Jatim menjadi tumpang tindih. Se- bagai pembina politik, dia mengintervensi partai sehingga kasus PDI Jatim tidak sele- sai dan sebagai ketua PPD, gubernur wajib memasukkan partai sebagai anggota PPD. "Tumpang tindihnya di situ," katanya. Yang menjadi masalah, kata dia, perselisi- han antara otoritas DPP PDI dengan otoritas daerah dan gubernur. Otoritas DPP secara or- ganisatoris mempunyai kewenangan menen- tukan siapa Ketua DPD PDI Jatim. Akan teta- pi, dengan alasan mengurangi ketegangan lokal, Gubernur lebih memihak hasil pilihan 5 formatur yang menetapkan Latief Pud- josakti sebagai Ketua PDI Jatim. Menurut dia, intervensi Gubernur/Pem- bina Politik terlalu jauh. Mestinya, PDI diberi waktu memecahkan masalahnya sendiri. Seharusnya sebagai pembina politik hanya menerima laporan setelah dikukuhkannya ketua di tingkat daerah dan disetujui oleh DPP. (Bersambung ke Hal 15 Kol 4) Kol. Inf. Syahril, M.S. Kasdam IX Udayana Terhenti, Kontak Radio ABRI-GPK * I Ketut Ratta MPP Jakarta - Kapuspen ABRI Brigjen TNI Su- warno Adiwijoyo, di Jakarta, Jumat (26/1) kemarin mengumumkan pemu- tasian sejumlah perwira tinggi ABRI yang seluruhnya melibatkan 92 per- sonel dan mulai efektif berlaku 1 Feb- ruari mendatang. Menjawab pertanyaan wartawan, ia mengatakan, mutasi itu berdasarkan SK Pangab Nomor 62/1/1996 tertang- gal 25 Januari 1996 yang detailnya adalah 31 orang untuk TNI-AD, 24 TNI-AL, 13 TNI-AU dan 24 Polri. Dari 31 orang TNI-AD itu, 10 me- masuki masa persiapan pensiun (MPP) dengan tugas kekaryaan, tiga hanya bergeser sesama jabatan setingkat mayjen, empat naik dari brigjen ke mayjen, dua bergeser sesama brigjen dan 12 naik dari kolonel ke brigjen. Rumah Rumah Bagi orang kaya, rumah barangkali bukan menjadi masalah. Kalaupun menjadi masalah, paling-paling ber- hubungan dengan selera. Sebaliknya bagi masyarakat ekonomi lemah, masalah rumah bisa jadi menjadi "han- tu" yang muncul tiap saat. Mereka membawa ketakutan menjelang habis kon- trak atau ketika ada tim penertiban datang. Untuk menda- patkan rumah sangat sederhana (RSS) saja dirasakan sulit, selain karena daya beli juga karena sikap rakus se- mentara orang yang main borong rumah untuk investasi. Baca laporan masalah perumahan Bali Post Ming- gu esok dan komentar staf ahli Menpera Soeharso, S.H. Dalam memanjakan pemirsanya SCTV memulai era teknologi digital, sementara TPI untuk mengatasi rema- ja malas belajar karena nonton TV menggelar "Ku Kejar TPI"-sebuah kuis dengan gaya talk show. Bagi pembaca yang menjalankan ibadah puasa, BPM menyajikan Lentera Ra- madhan. Jangan biarkan Minggu ber- lalu tanpa Bali Post Minggu yang memuat informasi aktual hingga Sabtu malam. Untuk 24 TNI-AL, delapan MPP, tiga bergeser di sesama jabatan laks- da, tiga naik jabatan dari setingkat laksma ke laksda, tiga sesama laksma dan tujuh naik dari kolonel ke laks- ma. Di TNI-AU, empat MPP, seorang naik dari marsma ke marsda, tiga bergeser sesama marsma, dan lima naik jabatan setingkat kolonel ke mars- ma. Sementara dalam lingkungan Pol- ri, tujuh MPP, dua bergeser sesama mayjen, seorang naik dari brigjen ke jabatan setingkat mayjen, tujuh pada tataran sesama brigjen dan tujuh naik dari kolonel ke jabatan setingkat brigjen. Nama-nama TNI-AD Mayjen TNI Amin Suyitno mema- suki MPP. Jabatannya selaku Kamah- milkum digantikan Marsma TNI Pra- nowo, S.H. yang saat ini menjabat Wakababinkum ABRI, yang selanjut- nya digantikan Laksma TNI N. Tarig- an, S.H. Mayjen TNI Ade Pecaulima MPP, jabatannya selaku Korsli Pangab diisi Mayjen TNI A. Yudono yang saat ini Staf Ahli Pangab Bidang Polkam, yang diteruskan oleh Brigjen TNI Agum Gumelar yang kini menjabat Kasdam I Bukit Barisan. Ia digantikan Brigjen TNI T. Rizal Nurdin yang kini Dan Secapa TNI-AD, yang akan diganti- kan Kol. Inf. Sang Nyoman Suwisma, Danrem 043 Kodam II Sriwijaya. Mayjen TNI M. Memet Rahmat MPP, jabatannya selaku Tenaga Ahli III Staf Ahli Pangab Bidang Ekku di- gantikan Brigjen TNI Sunarto yang kini Waaster Kasad, yang pada giliran- (Bersambung ke Hal 15 Kol 5) Banjir di Denpasar (1) Jayapura- Drama penyanderaan Tim Lorentz '95 yang memasuki hari ke-19, sampai Jumat (26/1) kemarin belum diketahui kapan akan berakhir. Hal itu disebabkan pihak gerakan pengacau keamanan (GPK) sejak Kamis (25/ 1) lalu menghentikan kontak radio dengan ABRI sehinggaABRI praktis hanya menung- gu. Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, Let- kol Art Sumertha Ayub mengatakan hal itu. Di tempat terpisah Kapuspen ABRI Brigjen TNI Suwarno Adiwijoyo mengata- kan, Pangab Jenderal Hartono tidak mene- tapkan suatu batas waktu guna penyelesaian kasus penyanderaan di Desa Mapnduma, Iri- an Jaya (seperti tertulis di papan nama desa- red), tetapi makin cepat selesai makin baik. Ayub menambahkan, karena kontak ra- dio terputus, pihak ABRI tidak melakukan kegiatan apa pun selain menunggu kontak radio dari GPK. Tidak ada kegiatan, Koman- dan Kopassus, Brigjen TNI Prabowo Subi- akto, Jumat pagi meninggalkan Kota Wame- Ketaksadaran Bawa Malapetaka Banjir besar untuk ukuran masyarakat Den- pasar dan Badung, terjadi Rabu hingga Kamis (25/1) lalu. Ratusan rumah penduduk di seki- tar Suwung terendam air, sementara harta hidup penduduk seperti sapi, kambing, babi dan ribuan ayam, mati. Masyarakat yang terkena banjir menuding proyek estuari dam sebagai biang keladi kemacetan air menuju laut. Berikut hasil liputan wartawan Bali Post, Made Sueca dan Wayan Suana yang diturunkan mulai hari ini. DUA pos jaga keamanan trash rack di Suwung Kauh menjadi objek amukan massa ketika bah melanda rumah dan sawah mereka. Semuanya gemetar, bukan karena ked- inginan setelah bergulat dengan air sungai, tetapi karena penyaring air Tukad Badung tak juga bisa dibuka. Mereka melempar kaca, merusak pintu bahkan menggebuk be- ton-beton bangunan itu namun toh banjir tak dapat dihin- dari. Setelah petugas bersusah-payah mencabut trash rack dengan alat bantu las, penyaring sampah dari baja itu bisa ditarik ke luar. Sementara alat trash racking system be- lum bisa difungsikan karena baru dalam tahap uji coba. Berbagai ekspresi kemarahan masyarakat disalurkan di dinding pos penjagaan itu. Syukur petugas tidak ter- pancing dengan ulah masyarakat yang sedikit memanas itu. "Biasa dalam kondisi demikian siapa saja akan pan- ik," ujar salah seorang warga setempat. ini. Banjir kali ini memang terbesar selama tiga puluh tahun Pemimpin Proyek Penyediaan Air Baku Bali, Ir. CL Soemartono mengatakan, bukan proyek estuari dam yang menyebabkan banjir di sekitar Suwung dan Kuta. Menu- rutnya, luapan air hujan dan sungai tak mampu menampung karena curah hujan melebihi biasan- ya. Kedua, luapan air ini tidak bisa ditahan oleh tanggul di depan trash rack yang jebol sehingga air sungai meluap ke arah timur sampai masuk jalan by pass kemudian menggerus ratusan meter ruas jalan. Ketiga, alat paling timur di trash rack sebe- narnya bisa dibuka secara otomatis. Namun kare- na desakan air terlalu tinggi dan desakan sam- pah-sampah berukuran besar, alat ini sulit didor- ong ke depan. Sampah-sampah yang diterima oleh alat ini tergolong bukan sampah biasa- seperti plastik atau rumput-namun kayu gelon- dongan. Tentu saja kondisi ini menyebabkan alat tidak berfungsi secara maksimal. "Dalam kon- disi normal, 40 persen saja alat otomatis ini di- buka tidak akan menimbulkan masalah," ujarn- ya. Sementara baut-baut yang merangkai ketiga trash rack ini bukan dilas mati, melainkan dirang- kai dengan cara biasa. Sebab, dalam keadaan bin- gung dan tergesa-gesa, bisa jadi anggota masyarakat salah memutar baut sehingga tidak bisa diselesaikan dengan tangan biasa. Masalah lainnya yakni tak adanya saluran alternatif mem- na menuju Jayapura. Dan Kopasus dijadwalkan menemui Pan- glima Kodam VIII Trikora selaku koman- dan pembebasan sandera untuk melaporkan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Menurut Dandim, pada kontak terakhir yang dilakukan Kamis (25/2) lalu, gembong GPK Kelly Kwalik, yang kini mengambil alih pimpinan GPK dari Daniel Yudas Kogoya itu tidak mau berkomunikasi den- gan ABRI di radio. Bahkan uskup Moninghoff dan pendeta Andrian Van Der Bijl yang dikirim ke Desa Mapnduma sebagai perantara tidak berhasil membawa pulang sandera. ABRI, tambah Dandim, tidak melakukan droping bahan makanan dan obat-obatan untuk sandera. "Kita masih tunggu perkembangan siang ini, apakah GPK akan kembali kontak atau tidak," kata Dandim, Letkol Art Sumertha Ayub. Terserah Panglima Menurut Suwarno, Pangab telah pula buang kelebihan luapan air sungai. "Ini merupakan pemikiran jangka panjang untuk menghindari banjir," ujar Soemartono. Langkah selanjutnya telah diproyeksikan dengan cara membuka trash rack, pintu banjir selatan diatur sedemikian rupa, tanggul yang jebol segera diperbaiki dan mengin- tensifkan petugas banjir yang selama ini sudah digilir dalam tiga shif, di samping menyiapkan bahan-bahan penanggu- langan darurat. Namun yang penting, menurutnya, DENPASAR mempercayakan seluruh metode dan batas waktu penyelesaian masalah sandera ini ke- pada Panglima Operasi, yakni Pangdam VIII/ Trikora Mayjen TNI Dunidja. "Jadi kapan ini selesai dan bagaimana caranya, itu sepenuhnya terserah Panglima Operasi, tetapi makin cepat makin baik," katanya. Kapuspen menjawab pertanyaan pers set- elah beberapa tokoh masyarakat, antara lain Wakil Ketua Komisi I DPR Abu Hasan Sa- zili, serta dengan sinyal dari Kasum ABRI Letjen TNI Soeyono, setuju dan mendukung dilakukannya operasi militer. "Saran-saran pihak lain menjadi pertimbangan Komando Operasi yang telah dipercaya untuk menan- gani masalah sandera ini," kata Suwamo dan mengatakan, "Yakinlah beliau mempunyai pertimbangan yang tepat untuk menetapkan metode yang paling baik." Hingga Jumat kemarin, GPK Irja masih menahan 13 orang, 6 di antaranya orang asing. (ant) masyarakat ikut bertanggung jawab terutama dalam pen- anggulangan sampah sungai-sungai di Denpasar. Gubernur Bali Ida Bagus Oka yang sempat meninjau lokasi banjir menjelaskan, kondisi sungai di Bali sekarang sudah tidak bersih lagi karena dibanjiri sampah. Masyarakat tak sadar, membuang sampah ke sungai bisa membawa malapetaka bagi dirinya. Kondisi ini justru diperburuk oleh penduduk di hulu sungai di mana semua barang tak bermanfaat dibuang ke sungai. (Bersambung ke Hal 15 Kol 3) DAERAH RAWAN BANJIR DI DENPASAR Ke Sanur JI.Diponegoro Daerah =Rawan Banjir Jematang Beraban Antaka Monang- maning Seblage Bd. Kerdung Bd. Morgaya Batanyuh Perumnas monang-maning Bd. Tengeh Kepawon Bd. Gerak POS SIAGAI TUKAD BADUNG Abian Timbul Bd. U Duw Bd. Tanjung Seminyak POSI Glogor TUKAD MATI Estuary Reservoir Kuta POS II Tuban 2cm 2cm Color Rendition Chart