Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm 4cm D Perintis Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana Koordinator Liputan K. Nadha K. Nadha ABG. Satria Naradha Widminarko Nariana, B. Ashrama Wirata, Dwikora Putra MILIE MONUMEN PE NAHAL SURAKA Redaksi: Abinawa, Alit Susrini, Djesna Winada, Dwikora Putra, Mawa, Sumendra, Surawan, Suryawan, Suyadnyana, Wirata, Wirya. Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67A, Denpasar 80232. Telepon: (0361) 225764-238582- 238239, Faxcimile: 227418, Teleks: 35191, Alamat Surat: P.O. Box: 3010 Denpasar 80001, Perwakilan Ball Post Jakarta, Bag. Iklan/Baglan Redaksi: Jl. Palmerah Barat 21F, Telp.021-5357602, Fax: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalan WR Supratman 22A Telp. (0370) 32737 Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/ 1985 tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP Penerbit: PT Ball Post. RABU KLIWON, 11 DESEMBER 1996 Uskup Belo dan Horta Terima Hadiah Nobel Oslo- Hadiah Nobel Perdamaian untuk tahun 1996, Selasa (10/12) kemarin diserahkan kepada Uskup Dili Carlos Filipe Ximenes Belo dan juru bicara pemberontak Timtim di pengasingan, Jose Ramos Horta. Penyerahan hadiah itu berlangsung khid- mat bertempat di City Hall, Oslo, sebuah ge- dung bermenara kembar berbata coklat, di- hadiri sekitar 1.000 undangan terhormat. Ketua panitia Nobel Norwegia, Fran- cis Sejersted, memberikan piagam kepada kedua pemenang dan mengalungkan med- ali emas berhiaskan gambar Alfred No- bel. Jose Ramos Horta terlihat emosional saat menerima hadiah tersebut. Para un- dangan terlihat antusias memberikan tepuk tangan sambil berdiri, begitu piagam terse- but diserahkan kepada kedua pemenang Nobel Perdamaian tersebut. Hadir di antara undangan, Raja Norwe- gia, Harald V dan Ratu Sonja. Kedua tamu terhormat ini juga memberikan sambutan pada pagi harinya. Penerima hadiah Nobel juga memper- oleh uang 1,1 juta dolar AS, yang akan dibagi berdua oleh pemenang. Ramos Hor- ta, ketika ditanya komentarnya oleh war- tawan mengungkapkan, uang sejumlah itu akan digunakan untuk membiayai yayasan yang diberi nama "Yayasan Perdamaian dan Demokrasi Dom Martinho da Costa Lopez", nama yang diambil dari mantan uskup Dili sebelumnya. Uskup ini mening- galkan Dili tahun 1983, dan kemudian meninggal di Lisbon, Portugal tahun 1991 dalam usia 72 tahun. Belo, 48 tahun, menjadi uskup di kota Dili sejak bulan Juni tahun 1988. Ia sering Harian untuk Umum Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN Bali Post/rtr Pemimpin Perusahaan Sekretaris Umum Manajer Iklan ABG. Satria Naradha Retno Endah Sada Suryantha, Kariadi Kariawan, Oka Wipraja JI. Manajer Sirkulasi Bagian Iklan Kepundung 67 A, Denpasar 80232 Bagian Iklan Telepon: 225764 Fax: 227418 Teleks: 35191 Senin s.d. Jumat 08.00 -19.00 Sabtu 08.00-13.00 Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan: Iklan Mini: minimal 2 baris makimal 10 baris, perbaris Rp. 5.000 Iklan Umum: Rp. 6.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp. 5.000 per mmk. Iklan Warna: 1 wama Rp. 6.500, 2 wama Rp. 8.500, 4 wama Rp. 9.500 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 19.00. Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan : Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232. Telepon : 225764 Pager Telepon: 139, 234139, Fax: 227418. Harga Langganan: Rp 12.000 sebulan. Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 700. Terbit 7 kali seminggu. Rekening BRI Denpasar Rekening BDB Denpasar Rekening BCA Denpasar Rekening Bank Aken Denpasar Rekening Bank Seri Partha Rekening BUN Denpasar 31-45, 10654 : 173.804 040-30-07061-8 900601028 0274000384 071 000567.7 NOMOR 114 TAHUN KE-49 Mendagri: Pilihlah Presiden yang Punya Komitmen dengan Orde Baru *Surono: Kesehatan Pak Harto Prima Jakarta (Bali Post) - Kalau ingin memilih presiden dan wakilnya, pilihlah orang yang punya komitmen dengan Orde Baru. Namun demikian, calon pimpinan nasional tersebut tidak berarti harus dari Angkatan '45. Demikian dike- mukakan Mendagri Moh. Yogie SM dan Ketua Dewan Harian Nasional (DHN) 45 Jenderal (Purn) Surono di Jakarta, Selasa (10/12) kemarin. Ketika membuka Musyawa-rah Besar Nasional (Mubenas) DHN '45, Mendagri menjelaskan bahwa Pemilu 1997 harus dime-nangkan oleh Orde Baru. Tetapi Orde Baru yang dimaksudkan bu-kanlah orang atau orsospol, mela-inkan gagasan. "Kalau kita memilih presiden atau wakil presi-den, tentulah yang dipil- ih itu ada-lah orang-orang-orang yang komitmennya paling tinggi terhadap gagasan Orde Baru," tegasnya di hadapan ratusan peserta Mubenas. Alasan memilih orang yang pun ya komitmen tinggi dengan Orde Baru itu, tak lain karena selama lima kali pemilu, telah terlihat Orde Baru mampu menampilkan diri dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam pembangunan. "Tetapi kita juga tidak perlu menutup diri untuk mengakui bah- wa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan negara. Kelemahan dan kekurangan gan itu hendaknya dapat dilihat se- cara proporsional, jangan subjektif," ujarnya. Kalau subjektif, lanjut Yogie, maka kesalahan pembangunan itu akan dilihat sebagai kesalahan yang besar dan tidak dapat ditoleransi. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga mengingatkan agar gagasan Orde Baru itu jangan sampai rusak oleh adanya kelemahan yang tidak prinsip. Juga jangan sampai ada aparat maupun oknum yang berbuat salah, lalu diartikan sebagai kesala- han Orde Baru," katanya menam- bahkan. Angkatan 45 Di tempat yang sama, Ketua DHN '45 Surono mengakui, dalam masalah kepemimpinan nasional or- ganisasinya tidak mau melibatkan diri, sebab itu sudah merupakan por- si MPR. menurut Surono harus berdasarkan pada tahapan waktu, kesempatan dan kemungkinan. "Kapan kemungkinannya?," tanya wartawan. "Ya tergantung situasinya. Situ- asi kan terus berjalan. Saya tentu tidak tahu situasi besok itu bagaim- ana," jawabnya. "Apa sekarang sudah memu- ngkinkan?," tanya wartawan lagi. "Bisa saja, tetapi presiden yang sekarang terpilih lagi itu juga kan sebuah kemungkinan. Jadi tergan- tung kemungkinannya," jelas man- tan Ketua Umum KONI itu. Soal kemungkinan DHN '45 mempengaruhi anggotanya untuk maju atau mengundurkan diri se- bagai presiden atau calon presiden, menurut dia tidak pernah dilakukan. "Itu bisa diartikan menentang ke- hendak rakyat," ucapnya. Tetapi ketika wartawan menany- akan soal kriteria calon pemimpin nasional apakah harus dari Angka- Mengenai kedekatannya dengan tan '45, mantan Menko Kesra itu Pak Harto, diakui Surono tidak be- menjawab bahwa tidak harus dari rarti harus saling membicarakan per- satu angkatan saja. "Bisa saja bu- soalan tersebut. "Tetapi yang jelas, kan dari Angkatan '45. Pokoknya itu secara pribadi saya melihat Pak Har- hasil keputusan MPR," jelasnya. to saat ini masih menunjukkan kese- Surono mengakui bahwa peralihatannya yang prima. Kesehatan be- han generasi tidak harus selalu diar- liau itu sangat baik," tegasnya.h tikan sebagai pergantian jabatan for- mal kenegaraan. Menurut dia, yang selama ini sudah berjalan adalah per- alihan generasi di sejumlah bidang, misal ilmu pengetahuan yang dim- Sedangkan peralihan untuk tingkat kepemimpinan nasional, menyuarakan hak-hak asasi manusia. Ra- HADIAH NOBEL- Tokoh antiintegrasi Timtim, Jose Ramos Horta (kiri) dan Uskup Belo berfose saat menerima hadiah Nobel bahkan kesalahan dan penyimpan- otori oleh BJ Habibie. mos Horta menyambut seruan yang di- ungkapkan Uskup Belo. (ska/afp) Perdamaian 1996 di kota Oslo, Norwegia, Selasa (10/12) kemarin. Ketua LIPI: Sebaiknya Ada Presiden Buka Mubenas Angkatan '45 Modifikasi Sistem Pemilu Jakarta (Bali Post) - Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Soefjan Tsauri mengatakan, sistem pemilu itu hanya ada dua, proporsional dan distrik. "Ked- ua sistem ini memiliki plus-minus. Jadi sebaiknya ada modifikasi sistem pemilu," ujamya, Selasa (10/ 12) kemarin. Hal itu dikatakannya seusai menyerahkan lap- oran kepada pemerintah tentang studi sistem pe- milihan umum yang ideal di Tanah Air. "Saya tidak bisa menceritakan isi laporan itu," kata Soefjan Tsauri kepada pers setelah menemui Presiden di Jalan Cendana, Selasa kemarin. Dalam pertemuan itu, Ketua LIPI didampingi Mensekneg Moerdiono. Kepala Negara beberapa waktu lalu pemah me- merintahkan LIPI untuk meneliti sistem pemilu yang terbaik yang bisa diterapkan di Tanah Air. Ia mengatakan pada dasamya ada dua sistem pemilu yaitu sistem distrik dan proporsional, dan setiap sistem ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Indonesia sampai sekarang menerap kan sistem proporsional. Ketua LIPI memberi contoh sistem distrik me- mungkinkan calon anggota legislatif itu hanya berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan dan benar-benar berbobot. "Namun persoalannya adalah apakah kita memiliki tokoh-tokoh yang semacam itu," katanya. Karena itu, ketika ditanya wartawan apakah LIPI mengusulkan sistem proporsional plus, sam- bil tersenyum, Soefjan Tsauri berkata "Itu saudara- saudara yang menyimpulkannya." Penelitian itu dilakukan LÍPI setelah berkon- sultasi dengan berbagai pihak seperti ketiga OPP, Seskoad serta beberapa pakar. (049) Gejolak Muncul karena Ada Pemaksaan Kehendak Jakarta (Bali Post) - Presiden Soeharto mengatakan, gejolak timbul karena masih kurangnya lapangan kerja, reaksi emosional dari massa dan sebagian lainnya karena digerakkan oleh unsur-unsur yang hendak memaksakan kehendaknya.Presiden mengatakan hal itu ketika membuka Musyawarah Besar Nasional (Mubenas) ke-10 Angkatan '45 di auditorium Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Selasa pagi (10/12) kemarin. "Kita tidak menyetujui sikap pi- ih. Sementara untuk penyelesaian hak mana pun yang berkehendak melakukan penekanan dengan cara yang tidak demokratis untuk me- maksakan kehendaknya," tegas Presiden Soeharto. Menurut Presiden, pengalaman menunjukkan, perubahan sosial yang diselenggarakan secara terencana, memberi manfaat yang lebih besar bagi bangsa dan negara secara menyeluruh, dibandingkan dengan perubahan yang dilakukan melalui gejolak-gejolak, betapun kecilnya gejolak tersebut. Diingatkan, kehidupan demokra- si memang memerlukan kesabaran. Untuk memecahkan suatu masalah, banyak alternatif yang dapat dipil- nya tidak ada yang mutlak benar atau mutlak salah. Yang diperlukan ad- alah rumusan penyelesaian yang dis- epakati bersama dan dilaksanakan bersama pula. "Karena itu kita bukan saja harus bersedia mendengarkan pendapat orang lain, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan untuk meyakinkan orang lain terhadap pendapat tersebut," tandasnya. Presiden mengingatkan perlunya kesadaran bahwa abad ke-21 yang akan segera masuk, mempunyai ban- ýak perbedaan dengan abad ke-20 yang akan ditinggalkan. Bagaimana wujudnya, masih belum tampak jelas. "Masih banyak pembenahan yang harus kita lakukan untuk men- gambil manfaat sebaik-baiknya dari perkembangan masa datang. Juga masih banyak pembenahan yang masih harus kita lakukan, agar tatan- an baru yang akan terbentuk nanti tidak membawa kerugian yang be- sar terhadap bidang-bidang yang belum sepenuhnya siap," katanya. Karena itu masyarakat perlu di- dorong agar menjadi masyarakat yang lebih terbuka. "Kita melancar- kan upaya-upaya untuk menyebar luaskan, memantau dan mengkaji pelaksanaan hak asasi manusia, yang sesungguhnya merupakan pel- aksanaan dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dari Pancasi la," sambung Presiden. Dengan menyadari berbagai kekurangan yang masih ada, Presiden Soeharto menyebutkan dalam garis besarnya arah perjuangan bangsa In- donesia telah benar. Diplomasi Kepala Negara mengemukakan, Generasi '45 sering mendapat kritik kurang menghargai peranan diploma- si dan terlalu mementingkan peran- an perjuangan bersenjata. Kesan sep- erti itu, katanya, tidak dapat disesal- kan, karena memang peranan perjua ngan bersenjata dalam kemerdekaan Indonesia tidaklah kecil. Karena itu kepada semua fihak, khususnya Angkatan 45, Presiden Soeharto mengingatkan untuk tidak mengecilkan peranan para pejuang nasional yang bergerak dalam bidang diplomasi. Ketika disinggung soal calon wakil presiden periode 1998-2003 apakah harus dari sipil atau militer, dengan tegas dia menjawab, "Jan- gan persoalkan itu. Sipil atau militer, keduanya bisa maju. Tergantung sistem dan keinginan presiden, jawabnya dengan tandas. (rud) Berjalan Alot, Diskusi Perjanjian Tekstil WTO Singapura (Bali Post) - Masalah tekstil yang dibahas pada hari kedua Sidang WTO di Singapu- ra, Selasa (10/12) kemarin, berjalan alot. Para delegasi masih mencari persamaan persepsi dalam beberapa subjek, sehingga masalahnya belum diketahui karena belum ada kesepa- katan perlu tidaknya tekstil dimasuk- kan dalam deklarasi. Seorang dele- gasi Indonesia Hatanto Reksodipoet- ro mengatakan hal itu sebagaimana dilaporkan wartawan Bali Post Aloy- sius Wiyatmaka dari Singapura. Di antara anggota WTO masih ter- pecah ke dalam dua kubu. Di satu pi- hak menghendaki agar tekstil dan produk tekstil tak perlu dimasukkan dalam deklarasi. Sementara kelom- pok lainnya menegaskan, sektor itu harus masuk. berat dalam sidang di Singapura terse- but. Dulu, kata Reksodipoetro, dalam Putaran Uruguay disepakati akan ada penghapusan-penghapusan di dalam tekstil yang menghambat perdagan- gan, namun belum sampai ditentukan apa saja yang harus dihapuskan dan kapan itu akan dimulai. sekaligus, tetapi Eropa lebih meng- inginkan penurunan yang bertahap. Ditunda Sementara itu, semua agenda per- temuan bilateral yang ditunggu-tung- gu antara Indonesia dan Jepang yang semula direncanakan berlangsung Selasa kemarin, terpaksa ditunda. Demikian pula agenda bilateral den- gan Masyarakat Eropa. Menurut Ketua Delegasi Indone- (Bersambung ke Hal 15 Kol 5) Perkembangan selanjutnya, me- mang disepakati penghapusan tahap pertama. Akan tetapi isinya sama sekali tidak membantu nega- ra-negara berkembang yang melihat isi kesepakatan peng- hapusan tahap pertama, nilai tambahnya sangat kecil. Lalu dalam sidang kali ini, para menteri diingatkan agar lib- eralisasi tekstil dan produk tekstil itu dilaksanakan secara Reksodipoetro yang juga Direktur penuh dan dengan spirit. Menurutnya, spirit itu se- Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional itu menolak menyebut cara seimbang dan penuh. kelompok yang menentang. Namun Atas dasar pengingatan ini. selama ini diketahui, negara-negara kemudian diusulkan agar di- berkembang sangat berkepentingan adakan perundingan lagi. akan tekstil karena merupakan salah Artinya, mereka jangan se- satu unggulan dagang termasuk In- cara sepihak menurunkan dan menuntut orang lain menu- donesia. runkan pula dengan kemauan mereka. Ini berkaitan dengan Amerika dan Eropa yang sudah membawa daftar penu- AS-JEPANG - Perwakilan Dagang AS, runan tarif. Amerika pun Charlene Barshefsky (kiri), berbincang- sedikit konflik dengan Eropa, bincang dengan Menlu Jepang Yukihiko sebab negara adidaya itu Ikeda seusai sidang pertama WTO di Sin- menghendaki penurunan gapura, Selasa (10/12) kemarin. Ditambahkan, kalaupun masuk, yang penting adalah rumusannya di dalam deklarasi. "Makanya, sampai tadi (Selasa kemarin -red) kami masih mendiskusikan isi deklarasi," katan- "Sebab, merekalah yang telah berhasil menggalang dukungan pendapat umum dunia, yang juga merupakan kondisi yang diperlukan ya. Kemudian ia memberi latar bela- untuk merumuskan penyelesaian (Bersambung ke Hal 15 Kol 3) kang mengapa tekstil menjadi cukup *Bali Bangun Rumah Susun? Kapolri Diminta Seret Soerjadi Diamankan di Palangkaraya Soerjadi ke Meja Hijau Jakarta (Bali Post) - Sekitar 50 pemuda yang tergabung dalam Komite Aksi HAM dan Demokra- si, Selasa (10/12) kemarin mendatangi Mabes Polri untuk meminta Kapolri Letjen Pol Drs. Dibyo Widodo segera mengusut tuntas kasus Ketua Umum PDI Drs. Soerjadi, sekalian menyeretnya ke meja hijau. Ke-50 pemuda tersebut datang ke Mabes Polri sekitar pukul 10.45 WIB. Mereka terdiri atas Forum Pemuda-Ma- hasiswa Pro Demokrasi (FPMPD), Bar- isan Pendukung Megawati (BPM), dan Tim Pembela Megawati (TPM). Kelompok yang tergabung dalam ko- mite tersebut masing-masing diwakili Winarto (ketua FPMPD), Heri (koordi- nator BPM), dan Sri Karunianingsih, S.H. (koordinator TPM). Mereka diterima Ses- dispen Mabes Polri Kol. Pol Drs. H. Iswanto di jalanan, dekat Balai Wartawan Mabes Polri. Sebelum menyerahkan surat kebula- tan tekad, Sesdispen meminta agar semua anggota delegasi berdoa. Permintaan ini dituruti delegasi dengan khusyuk. "Kebulatan tekad itu diterima dengan janji akan dilanjutkan kepada Kapolri se- cepat mungkin. Sekarang ini Kapolri se- dang tidak berada di tempat," kata Ses- dispen dengan nada kebapakan. "Pokoknya, surat kebulatan tekad yang sudah saya terima untuk sementara kami tampung dan secepat mungkin dis- ampaikan kepada Kapolri," lanjut Ses- dispen. Mendengar jawaban yang keba- pakan tersebut, ke-50 orang itu seki- tar pukul 12.15 meninggalkan gedung Mabes Polri dengan tertib. Berat Sebelah Kepada wartawan, Anom, salah seor- ang anggota delegasi mengatakan, dalam kasus PDI dan dampaknya terhadap peris- tiwa 27 Juli, penyelesaian hukum atas peristiwa ini terlihat berat sebelah. Dalam kasus 27 Juli 1996, para pendukung Mega- wati yang mempertahankan Sekretariat DPP PDI Jalan Diponegoro No. 58 telah diperiksa dan dijatuhi hukuman. Sedang- kan pihak Soerjadi yang melakukan peny- erangan terhadap sekretariat hingga kini belum diperiksa dan diajukan ke penga- dilan, padahal alasan untuk memanggil, memeriksa, menyidik, dan mengajukan ke pengadilan sangat kuat. Misalnya saja, pengaduan Sekjen DPP PDI hasil Munas Alex Litaay dan bebera- pa pengurus PDI kepada Polri terhadap Soerjadi dan Buttu cs. yang melakukan penyerbuan ke Sekretariat DPP PDI Jalan Diponegoro No. 58. Kemudian, rekomen- dasi Komnas HAM, 12 Oktober 1996 mengenai peristiwa 27 Juli yang menya- takan bahwa peristiwa kerusuhan tersebut terpengaruh efek penggunaan kekerasan dari peristiwa pengambilalihan gedung sekretariat DPP PDI. Alasan lain, penegakan hukum jan- gan sampai diskriminatif. Dalam hal ini tindakan kekerasan oleh 200 Satgas PDI (Bersambung ke Hal 15 Kol 2) Bali Post HARI INI • Pengeroyokan nyaris Timbulkan Perkelahian Masal.. Sanksi Adat bagi Pemilik Tempat Pelacuran........ •Pratu Mas Dituntut Dipecat dari TNI-AD.. • Keraton Yogya Diresmikan sebagai Pusat Kebudayaan.. • Irak kembali bisa Menjual Minyak.. Wibawa Hukum dan Penegakan HAM.. RI harus Sediakan Pangan bagi 275 Juta Jiwa.... Home Page Bali Post : http://dps.mega.net.id/news/balipost/balipos.htm E-mail balipost@dps.mega.net.id 2 Palangkaraya - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pu- sat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Soerjadi, Selasa (10/12) kemarin mendapat pengamanan ekstra ketat, karena diisukan akan didemo warga PDI pro Megawati. Soerjadi Kedatangan Soerjadi ke Pa- langkaraya untuk menghadiri Rap- at Pimpinan (Rapim) PDI se-propin- si ini, yang dibuka Selasa malam se- lama satu hari. Menyambut kedatangan Ketua Umum DPP PDI hasil Kongres Medan itu sempat bergulir isu akan ada demonstrasi oleh warga PDI pro Megawati Soekamoputeri di bumi Tambun Bungai ini. Untuk mengamankan So- erjadi, sejumlah anggota Pol- resta Palangkaraya disiagakan, baik di Bandara Tjilik Riwut maupun di Hotel Dandang Tin- gang tempat tokoh "banteng" tersebut menginap dan di Kan- tor DPD PDI Kalteng, Jn. Kini balu Palangkaraya. dengan pemerintah dalam membangun guna mewujudkan cita-cita nasional, bu- kan beroposisi dan mempersulit pemer- intah. "Kebersamaan membangun nega- ra dan bangsa ini menjadi tekad PDI, termasuk untuk menyukseskan pemil- ihan umum (Pemilu) 1997," tandas Surjadi yang didampingi Ketua Dew- an Pimpinan Daerah (DPD) PDI Kalt- eng, Metropol B. Janguk, S.H. Oleh sebab itu, kami selama ini tidak mau diganggu selain untuk per- siapan menyukseskan Pemilu 1997, Tidak ada kegiatan lain bagi kami, kec- uali terkonsentrasi pada persiapan penyuksesan Pemilu 1997," ucapnya seraya berharap agar Pemda juga dap at memaklumi hal-hal yang selama ini menimpa PDI Bukan Oposisi Dalam perbincangan dengan Wagub Soerjadi dalam pertemuan- II Kalteng Bidang Ekonomi dan Pem- nya dengan Wakil Gubernur II bangunan, yang didampingi Kepala Kalteng, Ir. E. Gerson, menya- Direktorat Sosial Politik propinsi set- takan partai yang dipimpinnya empat, Endang Kosasih, orang nomor bukan oposisi dan mempersu- satu di jajaran PDI hasil Kongres Med- lit pemerintah. an itu mengakui, dewasa ini banyak Keberadaan PDI untuk berita simpang-siur yang berhubungan (Bersambung ke Hal 15 Kol 4) membantu dan bekerja sama DS Tolak Lakukan Rekonstruksi * Demi Allah Saya belum pernah Injak Tempat Ini Yogyakarta - upaya Kepolisian Yogyakarta perkuat bukti-bukti yang telah ada. Kepala Kejaksaan Tinggi Daer- melakukan rekonstruksi itu, meski Menyinggung tentang kemungki- ah Istimewa Yogyakarta (DIY), As- kenyataan di lapangan seperti itu nan digelar rekonstruksi lagi, Asrief rief Adam, S.H. menilai, rekonstruk- (tidak sesuai dengan harapan - red). menilai belum melihat manfaatnya bila si kasus Udin yang digelar Kepoli- Tetapi bukan berarti sekarang Ke- hal itu dilakukan lagi, karena dengan sian Yogyakarta Senin (9/12) malam jaksaan telah menerima BAP ter- melihat hasil rekonstruksi Senin di depan rumah korban belum sesuai sangka DS," katanya. malam, maka kecil kemungkinan ter- petunjuk Kejati kepada Polda DIY. Kejati pada 2 Desember mengir- sangka DS akan mau melakukan per- Ditemui wartawan di ruang ker- imkan formulir P.19 kepada Polda agaan rekonstruksi. 4 janya, Selasa (10/12) kemarin, Ke- DIY yang berisi petunjuk penyem- la menegaskan, dalam menanga- pala Kejati DIY menyatakan, se- purnaan berita acara pemeriksaan ni berbagai kasus termasuk kasus harusnya dalam rekonstruksi itu (BAP) tersangka DS. Dalam petun- Udin ini, Kejaksaan akan tetap ber- .6 menyertakan saksi-saksi dan ter- juk tersebut antara lain disebutkan landaskan pada asas legalitas yuridis 7 sangka yang terlibat dalam kasus bahwa penyidik perlu melakukan serta melihat tiap kasus secara ob- Udin, tetapi tersangka DS ternyata rekonstruksi kasus Udin untuk me- jektif. "Jangan sampai orang tak ber- salah diajukan ke pengadilan," ucap- menolak melakukan dan saksi kun- lengkapi BAP DS. Menurut Asrief Adam, dalam nya. kasus tindak pidana pembunuhan Asrief mengharapkan kasus Udin (Bersambung ke Hal 15 Kol 6) 11 ci Marsiyem (istri Udin) tidak bisa ikut karena masih depresi. "Meski demikian kami hargai rekonstruksi diperlukan guna mem- Bali Post/afp (1) Pihak Pengembang masih Pikir-pikir "Secara pribadi, saya setuju kalau Bali membangun rumah susun. Namun sebagai pengem- bang, terus terang saya masih pikir-pikir," kata Ir. Nyoman Surastana, Sekretaris DPD REI Bali. Boleh jadi, ucapan Surast- ana merupakan keterbatasan sekaligus kejujuran seorang pe-ngembang. Sebab, da-lam bisnis bangun-membangun ru- mah, tugas pengembang bukan sekadar menyetujui pembe- MESKI banyak tersebar produk rumah sed- erhana, persoalan perumahan di Bali belum sepenuhnya selesai. Masih banyak penduduk pengembang, tetap saja muncul keluhan tentang mengaku sulit memiliki rumah. Di kalangan mahalnya harga lahan. Pada kondisi itulah, gagasan membangun rumah susun pelan-pelan dibicarakan. Mengapa Bali tidak menciptakan lingkungan hunian yang berpola vertikal? Bukan- kah efektivitas lahan dapat diwujudkan? Namun, benarkah rumah susun hanyalah persoalan sus- un-menyusun bangunan? Berikut laporan Bali Post dalam dua tulisan, mulai hari ini. ketinggian yang hanya empat tingkat justru membengkakkan anggaran. Hal tersebut serang- kaian prinsip bangunan tinggi yang dianut kalangan pengem- bang. Kata Surastana, jika penghematan anggaran yang menjadi target, pengembang akan memilih bangunan yang betul-betul tinggi. Sebab, makin tinggi bangunan serta makin sempit lahan, pengecilan anggaran makin mungkin diwujudkan. Selain pertimbangan tek- Harus dipertimbangkan, bahwa orang Bali mengartikan rumah bukan sekadar tempat berteduh. Rumah merupakan satu kebulatan unit antara dua kepentingan, yakni kepentingan dunia (sekala) dan kepentingan luar dunia (niskala). Perwujudan kepent- ingan niskala berupa penyedian pura persembahyangan di halaman rumah. "Namun sayang, rumah susun tak bisa memberi halaman. Artinya, ke- pentingan niskala sulit berjalan mak- simal," kata Surastana. relatif sempit, prinsip teknis rumah sus- basan tanah di kawasan terten- un menyangkut ukuran ketinggian ban- nis, kadar budaya calon konsumen tu, lantas menyulapnya menjadi unit- unit bangunan. Lebih dari itu, gunan. Umumnya, ketinggian rumah juga turut mempengaruhi kesediaan pengembang dituntut kritis dan tajam susun mencapai 30 hingga 40 meter. pengembang. Diakui Surastana, un- mempertimbangkan kondisi-kondisi Ketinggian tersebut terbagi menjadi 10 tuk orang Bali, rumah susun merupa- yang melingkari proses pemban- hingga 15 tingkat. "Mungkin tidak, kan 'sesuatu yang baru. "Saya tidak Bali mengizinkan bangunan dengan bisa memastikan, apakah orang Bali gunan. Di antara deretan kondisi tersebut, ketinggian 40 meter?," ucapnya berna- siap dan betul-betul membutuhkan ru- mah susun," kata Surastana. terdapat pertimbangan yang bernama. da tanya. Pertanyaan Surastana cukup berala- cost (perhitungan anggaran - red) ser- ta 'kadar budaya' calon konsumen. san kalau dikaitkan dengan Peraturan Jika setia dengan kedua pertimban- Daerah Tk. I Bali No. 4 Tahun 1996 gan itu, kata Surastana, pengembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah akan selamat dari masalah. Pasal 29 menyebutkan, ketinggian ban- "Artinya, kalau gagasan rumah gunan yang memanfaatkan ruang udara susun diwujudkan tanpa pertimban- di atas permukaan bumi dibatasi mak- gan cost dan kadar budaya konsumen, simal 15 meter, kecuali bangunan bukan tidak mungkin pihak pengem- umum dan bangunan khusus. Dalam banglah yang tertimpa masalah," pasal penjelasan, rumah susun tidak ter- ucap Surastana. masuk bangunan umum atau khusus Ada dua jenis cost, yakni cost peng- yang diizinkan memiliki ketinggian leb- gunaan lahan serta cost pemakaian ba- ih dari 15 meter. Bangunan umum yang dimaksud han bangunan. Dalam urusan ban- gunan, hubungan keduanya saling ber- pada pasal tersebut, yakni bangunan kait. Keterkaitan itu menerjemah pada fasilitas kesehatan dan fasilitas periba- teori: makin lebar lahan, makin besar datan. Sementara bangunan khusus me kebutuhan bahan dan makin tinggi liputi bangunan hankam, menara, ante- cost yang dikeluarkan. Sebaliknya, na serta monumen. makin sempit lahan, makin sedikit ba- "Jika Bali benar-benar ingin mem- red) secara bersama. Sementara per- han, makin rendah cost yang dibelan- bangun rumah susun, maka bangunan hitungan pembagian ditentukan ber- jakan. Khusus kondisi terakhir, rumah yang paling mungkin adalah ban- dasar unit yang dimiliki konsumen. susun memakainya sebagai pertimban- gunan empat tingkat. Ketinggian per "Model HGB tersebut bisa saja men- gan teknis. Kendati demikian, kata tingkat tidak lebih dari tiga meter. imbulkan konflik sertifikasi antarkon- Surastana, pertimbangan tersebut tidak Maka logikanya, ketinggian keseluru- sumen," kata Surastana. han tidak sampai lima belas meter," mungkin dilaksanakan di Bali. "Di sini (Bali - red), tidak mu- papar Surastana. ngkin ada rumah susun yang benar- Meski demikian, logika itu bukan ujarnya. benar rumah susun," indikasi pengembang bersedia mem- Surastana menilai, selain lahan yang bangun. Menurut perhitungan teknis, Kendala selanjutnya menyangkut hak sertifikasi konsumen. Dijelaskan, konsumen rumah susun hanya menda- pat hak guna bangunan (HGB) strata title. Yakni HGB yang mengkondisi- kan pemilikan (bangun dan lahan- Menyikapi kendala-kendala yang dilansir kalangan pengem- bang, bagaimana idealnya mereal- isasi gagasan rumah susun di tanah Bali? (pam/rab) 2cm