Tipe: Koran
Tanggal: 1998-04-05
Halaman: 03
Konten
4cm won, 5 April 1998 Budiyati Abiyoga memper- ainya menggarap "Badut- ut Kota" dengan bintang He Yusuf dan Ayu Azhari, ala film nasional sedang zarat. Meskipun agak sendat-sendat dalam pere- an di bioskop, kenyataan- a film yang disebut-sebut aroma black comedy ini nyak mendapat pujian dari tisi. Bahkan pada ajang stival Film Asia Pasifik ke- di Sidney, Australia pada 94, "Badut-badut Kota" enyabet penghargaan se- gai film komedi terbaik. Kalau toh film itu dinilai rhasil mengangkat salah sosia fenomena tu asyarakat Indonesia, Uc Hak mengelak. "Say enyukai masalah sosia Im ini adalah media ekspr - Untuk mengekspresikan nek-unek, saya punya' agasan. Karena saya sangat elisah terhadap masyarakat ita," ujarnya. Ketika produksi film na- onal betul-betul dikuasai Im-film panas, Ucik me ang tidak lagi menghasil an film layar lebar eskipun kemudian ia sem at menyutradarai film "Card inta" produksi Malaysia etelah lama tidak berkarya, hirnya Ucik tak tahan juga ntuk diam. Suami Marhae- ini mengikuti jejak sutra- ara film layar lebar lainnya, jrah ke sinetron. Hasilnya, netron Serpihan Mutiara etak" yang belum lama ini tayangkan di Indosiar. Agaknya pria berkacama- yang juga menguasai alat usik tradisional seperti amelan ini sadar kalau po- si sebagai sutradara sangat erbeda dengan para bintang. atanya, sutradara memang kan seorang super star. Ia emang menjadi jenderal di pangan. Tetapi sesudah dak lagi menyutradarai di pangan, ia kembali menja- orang kebanyakan. (adn) Raya Kuningan mi Bali sana arga Anda UNINGAN mi. Harga Sampai % .d. 14 April 1998 Bali 51) 227201 Denpasar Bali C 1000 Minggu Kliwon, 5 April 1998 Bali Post FENOMENA Korupsi karena Gaji tak Cukup *Eky Syachrudin: Potong Gaji Itu Gerakan Moral ika semua pegawai negeri diimbau agar gaji pokoknya dipo- tong untuk disum- bangkan kepada ne- gara, menurut Ketua YLKI Tini Hadad, imbauan tersebut sudah tidak manusiawi lagi. Kalaupun ada pemotongan gaji pokok pegawai negeri, itu harus dilihat dari tingkatan- nya. Jika eselon I atau pejabat tinggi di bawah menteri dan golongan IV juga anggota DPR/MPR, mungkin imbauan tersebut bisa dite- rapkan. Tetapi untuk golo- ngan III ke bawah, imbauan tersebut tidak dapat diber- lakukan. Seandainya, untuk golo- ngan III ke bawah pemoton- gan gaji pokoknya dise- suaikan dengan besarnya gaji mereka, hal itu tetap tidak manusiawi. Begitu juga, me- skipun imbauannya secara sukarela, tetap saja tidak manusiawi. Dikatakannya, gaji pokok golongan III dan II itu terma- suk kecil. "Apalagi golongan I seperti sopir dan pegawai pembersih yang menurut saya benar-benar tidak pu- nya gaji. Kalau gaji mereka dipotong lagi, bagaimaha mereka dapat hidup dalam keadaan seperti sekarang, di mana harga-harga terus naik," ujarnya. Tini menegaskan, dengan gaji yang mereka terima seka- rang ini saja hidupnya sudah susah. "Terus gaji mereka mau dipotong. Mau dikasih makan apa lagi keluarga mereka," katanya. Sebaiknya, lanjutnya, ha- rus ada batas minimal gaji pokok yang dipotong untuk rakyat miskin. Ia mengatakan, terkadang ada pegawai negeri yang termasuk masih kecil gaji pokoknya. "Misalnya profesor yang kerjanya mengajar saja, walaupun golongan IV, gaji nya nggak sampai satu juta," kata Tini Menurut Tini, sangat posi- tif jika Presiden mengimbau agar menteri dan pejabat e- selon I rela menyumbangkan gajinya. Tetapi perlu dikha- watirkan jika imbauan ini diteruskan oleh para menteri atau eselon I ke seluruh pega- wainya. "Sebab, implementa si ke bawah dari imbauan 10000 1992 DIREKS tersebut bisa jadi paksaan," katanya. Selain itu, Tini menga- takan, jika sampai terjadi pemotongan gaji untuk se- mua golongan pegawai ne- geri, dikhawatirkan hal itu menyebabkan bertambah banyaknya korupsi yang ter- jadi. Sebab, ujarnya, suatu analisis tentang banyaknya korupsi di golongan tingkat bawah disebabkan gaji mere- ka tidak mencukupi, sehing- ga mau tidak mau mereka akan berusaha mencari tam- bahan penghasilan. "Dalam kondisi seperti sekarang ini, tambahan uang dari mana lagi yang dapat diperoleh," tanyanya sambil menga- takan jika tidak korupsi uang, korupsi waktu pun QUBERNUR New DIREKT akan terjadi sehingga akan mengurangi efektivitas ker- ja. Gerakan Moral Pengamat ekonomi Eky Syachrudin berpendapat, im- bauan pemotongan gaji itu hanya memiliki arti dari segi moral, bukan dari segi ekono- mi dan moneter. Dengan ge- rakan moral, semua golongan merasakan penderitaan rak. yat. "Karena ini gerakan mo- ral, sebagai konsekuensinya para karyawan dari yang pal- ing bawah sampai Presiden, secara moral harus lurus. Tidak boleh ada korupsi, ko- lusi dan nepotisme," ucap nya. Eky juga menyinggung soal harga-harga yang kini makin naik dan nilai rupiah yang ter- BANK INDONESIA B us turun. "Nilai real gaji seka- rang sebetulnya sudah turun dan secara ekonomi harus di- tambah. Ini bukan gerakan ekonomi tetapi gerakan mo- ral," ulangnya. Menurut Eky yang juga anggota Komisi VIII DPR, yang penting harus diingat dari gerakan moral ini jangan sampai melahirkan gerakan imoral. "Jangan sampai kare- na gaji dipotong atau diturun- kan kemudian para pegawai itu melakukan gerakan imor- al supaya mereka ada tam- bahan pendapatan yang ber- puluh-puluh kali lebih besar dari gaji yang diturunkan itu," tegasnya. Tetapi, menurut Eky, dari- pada mereka melakukan tin- dakan imoral, lebih baik gaji RU RUPIAH Grafis Jaya pegawai rendah tidak usah diturunkan atau dipotong. "Buatkanlah suatu sistem agar mereka tidak bisa lagi melaku- kan tindakan imoral. Terap- kan suatu sistem yang bebas kolusi untuk mengawasi dan menghukum mereka yang melakukan tindakan imoral tersebut," sarannya. Kalau gaji mereka sudah dipotong, Eky mengharapkan, jangan juga menjadi loyo dan tidak men- jalankan fungsinya. Eky setu- ju kalau gaji yang dipotong go- longan tinggi saja atau cukup sampai golongan IV. Soal pemotongan gaji anggota DPR-MPR, Eky tampaknya setuju-setuju saja. "Kalau dipo- tong saya setuju saja, supaya bisa juga merasakan pender- (ver) itaan rakyat," ujarnya. Rela Gaji Dipotong, daripada Di-PHK SEBAGAI gerakan moral, tin- dakan menyumbangkan gaji untuk kepentingan negara, sebagaimana di- contohkan Presiden Soeharto, sangat baik. Tidak dapat dipungkiri, gerakan moral tersebut salah satu cara mewu- judkan kesetiakawanan sosial. Na- mun jika gerakan itu diberlakukan bagi seluruh pegawai negeri, be- narkah ini mengundang kontroversi? Sekarang tidak ada kenaikan gaji pegawai negeri, padahal depresiasi rupiah sudah mencapai 400 persen. Dengan kata lain telah terjadi penu- runan penerimaan yang mengaki- batkan anjloknya daya beli masya: rakat. Suprapto, pegawai negeri golongan II di Departemen Keuangan men- gakui, tindakan Presiden yang me- nyumbangkan gajinya untuk negara sangat bijaksana. Tetapi kalau im- bauan itu juga ditujukan untuk go- longannya, ia mengakui dampaknya akan sangat berat. "Sekarang saja sudah saya rasakan sangat berat," papar Suprapto. Gaji pokoknya yang kurang dari Rp 275 ribu per bulan dinilai sangat minim untuk hidup dalam kondisi ini, di mana harga harga barang pada naik semua. "Gaji saya sekarang harus benar- benar dihemat karena saya juga ha- rus menyekolahkan dua orang anak yang masih SD. Untuk makan pun, istri memilih lauk yang paling mu- rah. Soalnya, harga tempe saja naik," ujar Suprapto yang mengaku kalau berangkat kerja terpaksa me- numpang motor tetangga yang kan- tornya dekat dengannya. Menurut pria kelahiran Purwok- erto ini, kalau sampai atasannya mengharuskan gaji pokoknya dipo- tong, ia terpaksa harus menerima. "Daripada di-PHK," katanya polos dengan alasan sekarang cari kerja sangat sulit. "Apalagi anak saya sekarang kelas VI SD, sebentar lagi masuk SLTP," lanjutnya. Hal senada juga diungkapkan Nu- rudin (30) pegawai negeri golongan I di lingkungan Depdikbud. Pria lulu- san STM di Semarang ini juga me- Tadjudin Noer Said: ngaku akan sangat berat hidup ini jika imbauan tersebut dikenakan pada dirinya. "Kalau mau jujur, gaji saya yang Rp 150 ribu per bulan dalam kondisi sekarang sudah tidak men- cukupi," jelas Nurudin yang peker- jaannya adalah pesuruh kantor itu. Namun Nurudin yang memiliki tiga anak (dua orang masih SD, satu lagi masih balita) masih tetap ber- syukur. Katanya, kadangkala ia masih mendapat tambahan dari pega- wai kantor yang meminta tolong padanya untuk membersihkan mobil atau membelikan sesuatu. Tetapi, menurutnya, ia tetap berhemat, sebab ia pun masih ingin terus menye- kolahkan anak-anaknya. Pemotongan Gaji jangan Jadi Beban Baru KRISIS ekonomi yang tengah dialami bangsa ini telah membias pada hampir semua strata masyarakat. Untuk menganti pasinya, pemerintah pun terpak- sa mengambil langkah penghe- matan. Salah satu langkah yang diambil adalah pemotongan gaji pegawai golongan atas. Lebih jauh lagi, pemotongan gaji golongan atas itu temyata berlanjut pada imbauan pemoto- ngan gaji pegawai level di bawahnya. Selain itu, pemerintah juga melakukan operasi pasar, pengetatan uang belanja negara dan berbagai antisipasi dalam menyiasati gejolak moneter ini. Lantas bagaimana halnya dengan langkah pemotongan gaji bagi pegawai level rendah? Pengamat ekonomi dan mantan anggota DPR Tadjudin Noer Said memaparkan pandangannya kepada wartawan Bali Post, Januar. Bagaimana penilaian Anda terha- dap imbauan pemotongan gaji pega- wai pada level rendah? rekening sendiri, nanti menteri lain dengan dalih yang sama akan diper bolehkan. Makanya untuk itu, bahkan kalau perlu untuk transpa- ransi, perlu dicatat di dalam APBN. Apakah pemotongan gaji ini lebih banyak muatan politisnya dibanding- kan ekonomis atau sosialnya? Kita jangan curiga dulu ke arah sana, karena hal itu dapat menim- bulkan makna yang lain. Jika tadi disebutkan agar tindakan pemoto- ngan ini jangan sampai menambah beban baru bagi yang tidak mam. (ver) hematan yang dilakukan jangan han- ya menjadi simbol-simbol permukaan. Sejauh ini bagaimana yang dilaku- kan pemerintah? Semangat untuk berbagi rasa se- sama bangsa dan masyarakat ini mes- ti harus kita hargai. Tetapi semangat Kita harus melihat dengan mata ini jangan justru menjadi beban baru telanjang dan jernih, bahwa masih bagi mereka yang belum dapat banyak hal seharusnya tidak perlu di- melakukannya. Jika memang ada pe- lakukan dalam rangka penghematan motongan gaji pegawai pada level yang ini. Seperti kunjungan-kunjungan rendah, ini akan menghilangkan mak- yang dilakukan oleh pejabat-pejabat na solidaritas. Mengapa? Karena ke daerah. Apa benar untuk kedata- adanya unsur paksaan. Semangat so- ngan seorang menteri, para pejabat lidaritas ini mestinya harus dijaga daerah harus berkumpul di bandara. oleh para penguasa kita. Bukannya Jangan hanya sloganistis. Yang ti- kita menjadi curiga atau negative pu, juga agar jangan menambah dak kalah penting adalah bagaima- thinking. Namun, telah menjadi ra- status skim anggaran kita. Kitą na kita dapat mengefesienkan ekono hasia umum, ide bagus dari atas bi- harus berpikir ini merupakan mak- mi kita, dengan penekanan pada high asanya ketika berada di bawah akan sud baik. Walaupun tindakan itu cost. berubah maknanya. Artinya, sema- timbul karena keadaan darurat, ngat untuk berbagi rasa, seperti menyi- jangan keluar dari kesepakatan- Bagaimana dengan operasi pasar? Operasi pasar merupakan se- sihkan sebagian dari gaji, harus tetap kesepakatan yang telah kita buat pada kondisi kesukarelaan. Jika di sendiri. Sejauh tindakan itu untuk suatu yang sifatnya tidak dapat fer- dalamnya sudah terdapat unsur tar meningkatkan ke-sejahteraan ma- us-menerus dilakukan. Coba saja get, ketidakrelaan, hal ini justru akan syarakat banyak, tidak usah mem- lihat cadangan beras yang kita pun- membuat masalah yang lain. persoalkan apakah itu bersifat poli- ya sekarang. Ada dua hal dari opera- tis atau tidak. Harap diingat, si pasar yang harus kita garis bawa- Soal transparansi dana yang ter- walaupun sifatnya sosial, gerakan hi. Pertama, cadangan devisa kita kumpul? ini harus tetap dalam konteks yang makin sedikit. Kedua, keter- Untuk dana yang telah terkumpul, menyelesaikan masalah. Jangan batasan bahan baku yang kita mi- memang harus jelas dan diketahui seolah-olah sebagai konteks lepas. liki. Harap diingat, beras itu bukan masyarakat luas. Kita dulu pernah Hari ini ada yang sifatnya padat suatu komoditi yang gampang kita mempermasalahkan bahwa salah karya, lalu pembagian nasi bung- beli. Yang perlu kita cairkan dan satu ketidakmampuan kita untuk kus, lain hari lagi mengistilahkan jernihkan adalah bagaimana me- mengatur keuangan negara akibat padat karya produktif. Ini gam- ningkatkan produktivitas dan daya kita masih memperbolehkan adanya baran tidak terpadu. beli masyarakat. Kita berharap op- pintu-pintu penerimaan non-budget- erasi pasar ini hanya bersifat kondi- sional saja. Jangka panjang yang di- lakukan bukan dengan menurunkan harga sembako yang mengakibatkan kerugian para petani, namun nya menyebutkan tidak ada peneri- Penghematan harus didekati dua bagaimana meningkatkan daya beli maan penghasilan negara di luar me- apsek. Penghematan dalam arti masyarakat dengan menaikkan pen- kanisme keuangan negara. Semua bagaimana pemerintah mengolah dapatan masyarakat, sehingga daya penerimaan harus masuk kas nega- administrasi hasil pembangunan le- belinya menjangkau. Tetapi jika kita ra. Begitu juga dengan hal ini, kita wat anggaran rutin. Yang terpenting hanya menurunkan harga sembako ingin menegakkan sistem. Jika hari adalah penghematan konsekuen dan tanpa meningkatkan daya beli ini Menteri Sosial dapat membuka konsisten. Jadi, penghematan-peng- masyarakat, ya makin parah saja. ing. Seperti halnya, persoalan reken- Apakah sejauh ini langkah-lang- ing yang masuk ke kantong menteri. kah penghematan yang dilakukan Kasus itu melahirkan Undang-Un- pemerintah dalam skala ekonomi dang Peneriman Pajak yang pada inti- makro, cukup efektif? Utang Luar Negeri Lunas, Krismon Teratasi? SALAH satu pemicu krisis mo- neter (krismon) adalah pelunasan utang luar negeri (LN) swasta yang jatuh tempo, yang menyebabkan per- mintaan terhadap dolar AS tinggi, sehingga para pemain valas bisa "mempermainkan" nilai tukar dolar AS dengan leluasa. Karena itu, beberapa kalangan meyakini, salah satu cara mengata- si krismon adalah penataan mana- jemen yang lebih sehat dalam ma- salah utang-piutang, sehingga pada saat jatuh tempo mereka tidak lagi kelabakan dalam pengadaan dolar. Mengacu dari sudut pandang tersebut, Ketua F-PDI DPR Budi Hardjono sempat menyatakan, penyelesaian masalah utang LN In- donesia, khususnya swasta, harus mendapat perhatian utama, karena hal itu bisa menjadi kunci untuk mengatasi krismon saat ini. Karena itu, Budi menilai, kunjungan Wapres BJ Habibie ke Jepang belum lama ini, yang antara lain membahas upaya penyelesaian utang swasta, penting dan perlu ditindaklanjuti oleh para menteri dan jajaran usa- ha terkait, termasuk Kadin. Setiba di Tanah Air, Wapres me- nyampaikan kesimpulannya bahwa pemerintah Jepang, para politisi, dan pelaku bisnis di negeri itu berik- tikad sesegera mungkin membantu Indonesia keluar dari krisis ekono- mi. "Sebagai negara sahabat, Jepang secara tegas menyatakan bersedia mendukung Indonesia," katanya. Jepang, menurut Habibie, dapat mengerti alasan Indonesia untuk tidak menerapkan konsep pasar be- bas secara penuh, khususnya terha- dap komoditi yang termasuk dalam sembako, mengingat sekitar 30 persen masyarakat Indonesia ting- gal di daerah terpencil dan berpeng- hasilan jauh lebih rendah daripada penduduk kota-kota besar. Menris- tek/Kepala BPPT Rahardi Ramelan, yang menyertai kunjungan Wapres ke Jepang menambahkan, pemerin- tah Jepang mengatakan, langkah In- donesia tersebut sudah sangat se- suai. Pemerintah Jepang juga men- jelaskan, negara itu tak bisa meli- hat Indonesia dapat melaksanakan ekonomi pasar bebas secara murni seperti halnya negara lain, karena letak geografi dan keadaan spesifik di Indonesia. Karena itu, pemerin tah Jepang ikut memintakan pengertian IMF dan negara-negara industri maju yang tergabung dalam G-7. siap mengimbau masyarakat interna- sional agar membantu Indonesia. "Pada prinsipnya, Tokyo siap memain- kan peran untuk mengakhiri krisis di Indonesia, menyusul pertemuan antara PM Jepang Ryutaro Hashimo to dan Presiden Soeharto di Jakarta pekan lalu," kata Kepala Sekretaris Kabinet Kanezo Muraoka di Tokyo, be- lum lama ini. Utang sektor swasta Indonesia itu, menurut Habibie, masih dirundingkan dengan pihak pemberi pinjaman (swasta Jepang). "Jika saja utang luar negeri Indonesia kepada Jepang itu terselesaikan, lebih dari 50 persen persoalan pinjaman luar negeri kita teratasi. Karena itu, ini merupakan kunci untuk mengatasi krisis ekono- mi," kata Budi Hardjono. Pendekatan kepada pemberi pinja- man, kasus per kasus, menurut dia ha- rus dilakukan, sebab jika krisis ekono- mi ini makin berlarut-larut, secara ti- dak langsung akan berdampak pula terhadap Jepang. "Merosotnya ekono- mi Indonesia jelas akan mempe- ngaruhi volume perdagangan kedua negara. Sampai saat ini, investasi Jepang tercatat terbesar di Indonesia, dan sebaliknya Indonesia merupakan pengimpor terbesar produk-produk Jepang," ucapnya. Oleh sebab itu, kemacetan atau gangguan perekonomian di Indonesia juga dirasakan oleh para pengusaha Jepang. Berkaitan dengan itu, Budi menyatakan perlunya Jepang diberi penjelasan secara transparan tentang reformasi di Indonesia, yang berdam- pak positif bagi negara tersebut, se- hingga Jepang memahami tentang per- lunya penyelesaian (penjadwalan) utang LN Indonesia. "Dalam kaitan itu jelas, Menko Ekuin/Ketua Bappenas Ginandjar Kartasasmita dan jajaran- nya dituntut harus lebih mempriori- taskan pelaksanaan langkah-langkah yang telah diambil Wapres. Jika ti- dak, upaya itu akan sia-sia," ujarnya. Budi juga berpendapat, penjadwa- lan kembali pelunasan utang LN swasta penting, karena 23,8 milyar dolar dari total utang LN Indonesia sekitar 70 milyar dolar AS adalah utang swasta berjangka pendek, teru- tama dari Jepang. "Kurang lebih 40 persen dari total utang LN swasta adalah dari Jepang, karena itu priori- tas program pemerintah dan dunia u- saha hendaknya mengacu pada penye- lesaian utang LN swasta, khususnya dari Jepang," tegasnya. *** Presiden Soeharto dalam pidato pengantar nota keuangan dan RAPBN 1998-99 menjelaskan, pembayaran bunga dan cicilan utang LN tahun ang- Pemerintah Jepang menyatakan garan mendatang cukup besar, yaitu Halaman 3 Rp 30,2 trilyun atau naik 57,2 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya nilai tukar mata uang asing, terutama dolar AS terhadap rupiah. "Tetapi, juga karena bebe- rapa pinjaman sudah jatuh tempo," ujar Presiden. Beban kewajiban ini diakui me- mang terasa berat. "Tetapi, kita bertekad tetap memenuhi kewa- jiban membayar pinjaman sepenuh- nya dan pada waktunya. Kita jaga kepercayaan dunia luar terhadap bangsa dan perekonomian kita," kata Presiden ketika itu. Ketua DPR/MPR H. Harmoko mengingatkan, tantangan yang di- hadapi bangsa Indonesia saat ini makin berat sehubungan dengan krismon dan ekonomi, karena ber- dampak antara lain terjadinya pe- mutusan hubungan kerja (PHK) dan melambungnya harga sembako. "Kita dukung upaya-upaya menga- tasi krisis moneter dan diharapkan upaya itu berhasil, terutama dengan adanya kerja dan kinerja kabinet baru," kata Harmoko. Harmoko mengatakan, apa pun langkah yang akan ditempuh peme- rintah dalam mengatasi krisis mo- neter mendapat perhatian dari se- luruh rakyat. Dalam kaitan itu, rak- yat diharapkan mendukung program pemerintah agar krisis moneter se- gera berakhir. DPR, menurut Harmoko, senan- tiasa juga menaruh harapan dan dukungan yang besar bagi upaya se- gera mengatasi krismon. Meski demikian, DPR akan senantiasa melakukan koreksi dan pengawas- an terhadap upaya tersebut. Jika dalam melakukan koreksi dan pe- ngawasan ditemukan adanya pe- nyimpangan, DPR akan menyua- rakannya sesuai aturan yang ber- laku. Persoalan yang akan menjadi sorotan terutama menyangkut ne- potisme, kolusi, dan korupsi. Namun Ketua Umum DPP Golkar itu meminta semua pihak memberi kesempatan kepada kabinet baru untuk melaksanakan Catur Krida- nya. "Kita beri kesempatan dulu. Kita lihat dulu, seberapa jauh nantinya mampu mengatasi krismon," kata- nya. Harmoko mengatakan pula, su- lit untuk menentukan kapan kris- mon akan berakhir, karena upaya mengatasi krisis tergantung kepada situasi dan dalam kaitan itu, duku- ngan rakyat sangat dibutuhkan. "Yang jelas, fraksi dan komisi Dewan telah menentukan jadwal untuk per- temuan dengan eksekutif. Dalam per- temuan itulah nanti akan dibica- rakan mengenai program yang akan dan telah dilakukan," tegas Harmoko. Askan Krisna/Ant ESTEE LAUDER It's all yours. Our free gift for you. Bernilai lebih dari Rp 250.000,- dan menjadi milik Anda secara cuma-cuma untuk setiap pembelian 3 produk Estée Lauder termasuk 2 produk SKINCARE. ESTEE LAUDER Dramatic Volume Mascara PURE VELVET 8 produk Estée Lauder yang membuat kulit Anda tampak lebih menawan : Fruition Extra Multi-Action Complex Advanced Night Repair Protective Recovery Complex LipZone Anti-Feathering Complex Re-Nutriv All-Day Lipstick (Radiance) Pure Velvet Dramatic Volume Mascara (Black Velvet) White Linen Breeze EDP Spray Hair Comb Faux Crocodile/Black Patent Cosmetics Bag Hadiah eksklusif dari Estée Lauder hanya tersedia di counter Estée Lauder di matahari & GALERIA Berlaku dari tanggal 4-19 April 1998. Satu customer berhak mendapat satu hadiah saja. Selama persediaan masih ada. SITE LALDO LipZone ESTEE LAUDER 100% Time Release Moisturizer Waver Compl TSITE LALDER ESTEE LAUDER Fruition Extra Complet Night Repa Your skin will never feel thirsty again. 100% Time Release Moisturizer Tidak seperti pelembab lain. Formula WaterSphere yang unik, melepaskan semburan pelembab secara terus-menerus dari BioMineral- Water yang eksklusif sampai dengan 12 jam. Diperkuat lebih dari 70 mineral, kandungan ini memperbaiki kemampuan kulit untuk menyerap dan menahan kelembaban. Dari semburan pertama hingga terakhir, kulit Anda terasa benar- benar memuaskan, sehat, segar, lembab dan halus Harga: 50 ml-Rp 175.000,- JAKARTA Gmatahari GALERIA GALERIA Blok M Plaza GALERIA Pasar Baru GALERIA Taman Angpek MATAHAR Caland Mall GALERIA Lippo Karawaci, BANDUNG GALERIA Bandung Indah Plaza L YOGYAKARTA GALERIA Yogyakarta MATAHARI Malioboro Mall, SOLO: MATAHARI Singosaren Plaza SEMARANG MATAHARI Simpang Lima Plaza, SURABAYA MATAHARI Tunjungan Plaza GALERIA Plaza Surabaya, DENPASAR MATAHARI Duta Permai Plaza MATAHARI K Square Color Rendition Chart 2cm U.19391
