Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

NASIONAL 5 Cenderawasih Pos, Kamis, 03 Desember 2015 Revisi UU KPK Jalan Terus Realisasi Pajak Seret, Pemerintah Pangkas Belanja JAKARTA-Agenda revisi Un- dang-Undang KPK makin ter- buka lebar. Selain pihak DPR yang memang akhirnya meng- ambil posisi sebagai inisiator, pihak pemerintah juga terus mengirim sinyal persetujuan. Kali ini, lampu hijau juga telah diberikan pihak istana. Melalui Sekretaris Kabinet Pramono belum diketok di paripurna," katanya. Meski bukan isu baru, ma- suknya revisi UU KPK dalam daftar RUU prioritas dalam Pro- legnas 2016 mengejukan sejum- lah pihak. Keputusan diambil setelah Badan Legislasi (Baleg) pungkasnya. DPR dan Menkum HAM Yason- disi sekarang ini, kenyataannya masih banyak persoalan korup- si di tanah air. “Karena itu, ten- tunya, KPK harus tetap menja- di sebuah lembaga yang kuat, gitu ya. Jadi, dalam konteks itu pemerintah berpandangan," tang bermunculannya judicial review ataupun gugatan prape- radilan atas langkah yang dilaku- kan KPK dalam upaya pembe- rantasan korupsi. Respon ter- hadap sejumlah persoalan di UU KPK, lanjut dia, berkaitan dengan beberapa hal. Mulai dari perlu tidaknya ada aturan tentang Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3), parlemen, pada Jumat (27/11). penyadapan, keberadaan dewan pengawas, hingga penyidik in- setujui berbarengan dengan dependen. "Jadi, dalam konteks itulah pernah didiskusikan be- berapa hal (menyangkut UU KPK)," tandasnya. Meski telah menyampaikan sinyal persetujuan, Pramono mengungkap, kalau hingga saat ini pemerintah masih belum mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) untuk membahas le- bih lanjut revisi UU KPK bersama DPR. Pemerintah masih me- Terpisah, Komisi III DPR mem- bantah bahwa DPR melakukan barter terkait pemilihan calon pimpinan KPK dengan revisi UU KPK. Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman menyatakan, proses yang terjadi di Baleg ter- kait dengan revisi UU KPK pen- jadwalan capim KPK adalah hal yang berbeda. "Gak ada urusan, gak ada hubungannya. Kemarin kita debat soal persyaratan (ca- pim KPK) itu saja," kata Benny. Menurut Benny, apa yang ter- jadi di Baleg adalah urusan Ba- leg. Komisi III sampai saat ini hanya membahas jadwal capim KPK. Benny sendiri tidak tahu persis kapan pengesahan revisi UU KPK itu diajukan ke pari- purna. “Kan itu belum dilapor- kan," tandasnya. (dyn/bay) JAKARTA - Seretnya realisasi penerima an pajak harus dibayar mahal. Pemerintah terpaksa memangkas belanja akhir tahun un tukmenyelamatkan APBN agar tidakjebol. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menga takan, akibat penerimaan pajak yang jauh di bawah target, pemerintah harus menempuh dua opsi. Pertama, menam- bah utang melalui penerbitan obligasi. Ke dua, mengurangi belanja. Sayangnya, opsi menambah utang terikat aturan undang-undang bahwa defisit APBN. tidak boleh melebihi 3 persen produk pertumbuhan ekonomi di akhir tahun. domestik bruto. "Jadi, anggaran belanja yang harus dipotong," ujarnya di acara Indonesia Economic Outlook 2016 di Hotel Borobudur Jakarta kemarin (1/12). Menurut kalkulasi Kementerian Keu- ja rutin seperti gaji pegawai negeri sipil (PNS). Meskipun pemotongan belanja se- perti anggaran rapat tetap bisa dikurangi. "Jadi terpaksa anggaran pembangunan yang dibintangi (dikurangi, Red)," katanya. Staf Khusus Wakil Presiden Wijayanto Samirin menambahkan, seretnya reali- sasi pajak memang menempatkan pe- merintah dalam posisi dilema. Di satu sisi, pemerintah ingin menggenjot pe- nyerapan belanja modal untuk pem- bangunan infrastruktur agar mendorong na Laoly melakukan rapat, di Anung, istana juga menyatakan kalau penguatan terhadap UU KPK diperlukan. Sebab, kata dia, ada beberapa persoalan yang belum bisa terselesaikan oleh Agenda revisi UU KPK itu di- masuknya pula RUU Pengam- punan Pajak (Tax Amnesty). Sinyalemen adanya barter an- tara pemerintah dan DPR ber- gulir. Pasalnya, masuknya kedua RUU tersebut juga bersamaan dengan dinamika seputar pe- milihan calon pimpinan KPK yang sedang berproses pula di parlemen. Terkait hal tersebut, Pramono tegas membantahnya. “Nggak ada lah, kayak pedagang saja Namun di sisi lain, pemerintah harus menahan belanja agar defisit APBN tidak membengkak. “Artinya, kita harus meng- orbankan kesempatan untuk menggen- jot pertumbuhan ekonomi," ujarnya. Menurut Wijayanto, dari sisi pembiayaan, undang-undang yang ada saat ini. Menurut dia, kesimpulan ten- tang perlunya ada penguatan tersebut telah menjadi pemba- hasan bersama antara pimpinan KPK dan pemerintah beberapa waktu lalu. "Jadi, (revisi) bukan dalam terminologi untuk mele- mahkan tetapi malah lebih un- tuk menguatkan," kata Pramo- no, di ruang kerjanya, Komplek parlemen. "Tentunya, pemerin- barter-barter," elaknya. Kementerian Sekretariat Nega- ra, Jakarta, kemarin (1/12). Dia kemudian membeber ten- angan, jika penerimaan pajak diproyeksi hanya sampai 85 persen, maka defisit APBN pemerintah tidak khawatir karena Indonesia bakal mencapai 2,7 persen. Karena porsi 0,3 persen sudah dipakai oleh APBD Pemda di seluruh Indonesia, berarti ruang APBN untuk menambah defisit sangatlah kecil. JK mengatakan, konsekuensi memotong dipikirkan. Sebab, jika penerimaan pajak ter- anggaran pembangunan atau belanja modal harus dilakukan. Sebab, peme- rintah tidak mungkin memotong belan- masih punya fasilitas pinjaman siaga (stand by loan) dari beberapa lembaga keuangan multilateral yang bisa dicairkan. Namun, batasan defisit 3 persen PDB lah yang harus nunggu tindak lanjut dari pihak tah menunggu tindak lanjut dari dewan, karena di dewan sendiri (agenda revisi UU KPK) Dia kembali mengingatkan, bahwa pemerintah memiliki pandangan bahwa dalam kon- nyata lebih rendah lagi dari proyeksi Kemen- terian Keuangan, bisa saja defisit APBN bakal melebihi 2,7 persen PDB. (owi) KOALISI KEEROM SEJAHTERE PILIH NOMOR URUT HANURA PKB KAKA WATAE KEMBALI.... BAWA PERUBAHAN PKP INDONDIA WALLY SARMINANTO For 2015-2020 PRTATDEAOERAT UNTUK KEEROM MUDA VISIONER BERANI PDI PERJUANGAN PAN Ingat...Ingat.. Tanggal 9 Desember COBLOS NOMOR VISI : Berisamia Membangun Keerom Menuju Masyarakat yang Damai, Maju, Mandiri dan Sejahtera Didukung Oteh: MISI : Melanjutkan dan Meningkatkan Pembangunan di Berbagai Sektor untuk Tercapainya Masyarakat yang Damai, Maju, Mandiri dan Sejahtera Benny Sweny, S Sos. Jli Bupeti Keerom 2015- 2021 HNursalim Ar-Rozy Calon Waks Bupati Keesont 2016-2021 CELCIUS WATAE MUH MARKUM JANSEN MONIM IGNASIUS HASIM BISA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM 2015 - 2020 BERSAMA KITA JANGAN LUPA SALURKAN HAK PILIH ANDA PADA TANGGAL 9 DESEMBER 2015 PEMERINTAH BERKARYA RAKYAT SEJAITERA "UNTUK PERUBAHAN KEEROM" Dr. YUSUF WALLY, SE.MM H. SARMINANTO, SH.MM MASA DEPAN ANDA SEJAHTERA.. Amin Mewipedken Perubahan Kcetom yang Bargn Ma Mendiri, sjaitaia, Demokrais dan Beikeadilao delo Damai. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA Dirgahayu HARI BHAKTI PU KE-70 ( 3 Desember 2015 ) “Bangun Infrastruktur Untuk Negeri" Kepala Balai Wlayah Sungai Papua DR. Ir. HAPPY MULYA, ME website: www.cenderawasihpos.com email: cepos jpr@yahoo.com/ redaksi@cenderawasihpos.com CM K CM K CM K ATTA BISA