Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

METRO JAYAPURA Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Harus Diutamakan Cenderawasih Pos, 10 Kamis, 17 Desember 2015 KILAS SAEAI INAINTAI PAPUA JAYAPURA-Ketua Papua, Yunus Wonda menya- takan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan bangunan bukan hal yang utama yang dibutuhkan di Papua. Menurutnya, saat ini pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan menjadi hal yang utama dalam prioritas pemba- ngunan di Papua. Saat ini, lanjut Yunus Wonda, yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan di Papua, adalah bagaimana mengangkat pertumbuhan ekonomi di Papua, dalam hal ini ekonomi kerakyatan. Pembangunan infrastruktur dan lainnya tidak ada gunanya jika ekonomi orang asli Papua tidak maju. "Itu sama saja membangun bukan untuk orang asli Papua. Bagaimana ekonomi orang DPR asli Papua. Ketika bicara Mas- yarakat Ekonomi Asean (MEA), bagaimana jika Orang Asli Papua tak siap. Mereka akan ter- singkirkan, karena tidak dapat bersaing dengan orang luar. "Kini yang menjadi tugas Pemerintah Provinsi Papua dan Pemkab bagaimana me- nyiapkan dan menghidupkan perekonomian rakyat, terutama orang asli Papua. Kini bagai- mana meningkatkan dan me- ngembangkan ekonomi kerakya- tan orang asli Papua," ucapnya. Dikatakannya, paling tidak bagaimana orang Papua tidak kalah dalam persaingan ke- depan khususnya menghadapi MEA. Yang perlu dipikirkan, bagaimana ada kebijakan pemerintah menyiapkan satu supermarket atau grosir untuk menampung makanan lokal khas Papua. "Ini semua harus disepakati. Bahannya dibeli dari masyara- kat lokal dan mereka tak perlu lagi menjual hasil perkebunan mereka ke pasar," ujarnya. Menurutnya, jika mereka ke pasar belum tentu hasil kebun mereka laku, Padahal mereka mambawa hasil kebunnya ke pasar dengan menyewa ojek atau kendaraan umum yang harus mengeluarkan biaya lebih, sama saja tidakadapertumbuhan ekonomi bagi mereka. "Makanya kami berpikir itu perlu dilakukan. Perlu ada terobosan-terobosan, jadi daripada dana Otsus itu tak dinikmati orang asli Papua (OAP), sebaiknya digunakan untuk membeli hasil kebun masyarakat. Masalah untung rugi bisa dievalusi belakangan, yang penting ini jalan dulu," jelasnya. (nik/tri) SEMINAR SEHARI STRATEGIPENGEMBANG AN ERONOMI KERARYATAN MENUJU ERA MASYARAKAT EKONOMII ASIA DIL PROVINSI PAPUA ELFIRA/CEPOS Suasana kegiatan rakor dan evalusi program kerukunan umat beragama yang digelar Kanwil Kemenag Provinsi Papua di Grand Abe Hotel, Rabu (16/12). Kerukunan Umat Beragama di Papua Terus Ditingkatkan JAYAPURA- Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Papua terus berupaya untuk mendorong peningkatan kerukunan hidup umat beragama di Papua. Oleh karena ituk, Bagian Hukum dan Kerukunan antar Umat Beragama Kanwil Kem3enagn Papua selama dua hari kemarin menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program kerukunan umat beragama di Provinsi Papua di Grand Abe Hotel, Rabu (16/12). Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Papua, Jannus Panggaribuan, SH.MM menuturkan rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut atau implementasi dari peraturan bersama Kementrian Dalam Negeri, Menteri Agama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang peranan Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan yang lainnya dalam memelihara kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah di Tanah Papua. "Suasana kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia tidak teristimewa, namun secara khusus di Papua kita perlu bersyukur. Karena Kepala Daerah dan yang lainnya, dalam hal ini Kementrian Agama juga, selalu bersama- sama melakukan sinergi dalam mengimplementasikan kerukunan umat beragama di Tanah Papua. Sehingga lahirlah Forum kerukuknan antara umat beragama, meskipun masih ada sebagian Kabupaten yang belum ada Forum kerukuknan beragamanya," kata Jannus, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (16/12) kemarin. Oleh karena itu, dalam kegiatan rakor dan evaluasi program ini pihaknya melibatkan para Ketua FKUB kabupaten/kota se-Papua. "Lewat pertemuan seperti ini juga dapat meningkatkan tali silaturahmi guna membangun presepsi konsep bersama. Dengan melakukan evaluasi, sehingga bisa muncul ide-ide baru kedepannya," jelasnya. (fia/tri). UBERT/CEPOS Pemateri sedang memberikan materi kepada peserta seminar pengembangan ekonomi kerakyatan menuju era MEA yang diselenggarakan oleh Komisi II DPR Papua. asli Papua diangkat dan sejajar lenggarakan Komisi II DPR dengan masyarakat lainnya. Itu yang perlu dilakukan," kata Yunus Wonda saat membuka seminar sehari, strategi pe- ngembangan ekonomi kerak- yatan menuju MEA yang dise- Papua di Hotel Sahid Jayapura, Rabu (16/12). Menurutnya, pemerintah boleh membangun infrastruk- tur, tetapi jangan abaikan pe- ngembangan ekonomi orang NOEL/CEPOS Sejumlah warga Distrik Abepura saat mengikuti sosialisasi hukum di Kantor Distrik Abepura, Rabu (16/12). Masyarakat Harus Sadar Hukum NOEL/CEPOS Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Jayapura saat mengikuti sosialisasi penyusunan RPJMD Kota Jayapura dan Renstra SKPD tahun 2017-2021 di Grand Abe Hotel, Rabu (16/12) JAYAPURA-Untuk menambah pemahaman masyarakat Kota Jayapura tentang hukum, Pemerintah Distrik Abepura dan Distrik Heram memberikan sosialisasi hukum bagi sejumlah masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kegiatan ini diikut oleh para ketua RT/RW dan tokoh masyarakat. Wali Kota Jayapura, Dr Benhur Tomi Mano, MM mengungkapkan bahwa selama kepemimpinanya sudah banyak produk - Produk hukum yang dihasilkan oleh legislative dan eksekutif. Menurutnya, produk hukum ini harus disosialisasikan kepada masyarakat Kota Jayapura "Misalnya kita punya Perda nomor 11 tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan, mereka harus tahu, jam tidak boleh membuang sampah, jam membuang sampah, sebab ada sanksi."ungkapnya. "Demikian juga dengan masalah e-KTP di Kota jayapura, setiap orang yang datang ke kota Jayapura dia wajib memiliki KTP makanya kita sudah melakukan sosialisasi,'sambugnya. Kepala Distrik Abepura,Boby Awi mengatakan sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat memahami tentang hukum agar masayarakat taat hukum dan memahamai apa hak dan kewajiban mereka di mata hukum. "Diharapkan ke depan masyarakat tidak lagi awam dengan masalah hukum, termasuk masalah hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga,"ujarnya. (oel/tri) Program SKPD Harus Sesuai Visi Misi Wali Kota Terpilih JAYAPURA-Badan Peren- pejabat di lingkungan Pemkot canaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura me- ngelar kegiatan Sosialisasi penyusunan Rencana Pemba- ngunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura dan Rencana Strategi (Renstra) SKPD tahun 2017-2021, di Grand Abe Hotel, Rabu ( 16/12). Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada Aparat setiap SKPD bisa memahami Sipil Negara (ASN) tentang korelasi antar visi misi dengan RPJMD dan Renstra serta indicator kerja dalam RPJMD Kegiatan yang melibatkan Jayapura, mulai dari piminan SKPD, sekretaris, kepala seksi dan sub bagian perencanaan di masing – masing SKPD se Kota Jayapura, dibuka oleh Wali Kota Jayapura Dr Benhur Tomi Mano,MM. Wali Kota BTM mengharapkan bahwa lewat kegiatan sosiali- sasi selama dua hari ini, maka disusun berdasarkan program - program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kepada masya- rakat, maka itu visi misi itu dibentuk dalam RPJMD, Renstra Renja SKPD dan ini harus dibuat peraturan daerah, dan diikuti oleh seluruh SKPD "tuturnya. Dalam kesempatan itu, Benhur berpesan kepada Bappeda agar menggunakan data penduduk terbaru ber- dasarkan data Dinas Kepen- dudukan dan Catatan Sipil yang selalu di update. Sebab, selama ini ada beberapa dinas yang mengunakan data yang salah, seperti jumlah pen- duduk, yang berbeda-beda dari beberapa dinas terkait. "Kalau sumber datanya kacau balau, kita akan tertinggal, kita tidak akan maju. Maka itu yang penting dalam proses peren- caanaan itu forward data itu penting dalam menyusun perencanaan program. Ini semua mengacu pada UU 25 tahun 2014 tentang peren- sangat berpengaruh terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum ( DAU) Kota Jayapura. Karena jumlah penduduk dan luas wilayah itu sangat berpengaruh. Pihaknya menyarankan agar melalui kegiatan ini SKPD dapat mengkaji dan menganalisis untuk menentukan kinerja program dan kegiatan untuk menentukan prioritas program sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dengan mengacu pada visi misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD tahun 2017-2021. (oel/tri) cara menyusun RPJMD agar tidak keluar dari visi misi yang sudag ditetapkan oleh kepala daerah. canaan pembangunan nasional dan juga UU 23 2014 tentang pemerintahan daerah,"jelasnya. Terkait masalah data pen- duduk ini juga, lanjut Wali Kota, "Yang saya inginkan itu, ini Dana Desa Tahap Ketiga Cair Sebelum Natal JAYAPURA-Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat agar dana tahap ketiga bisa dan Pemerintahan Kampung cair sebelum Natal. (BPMPK) Kota Jayapura Daniel Mano mengingatkan agar setiap kampung yang sudah melakukan pencairan dana kampung tahap kedua agar segera mempertanggung- Jadi tanggal 21 Desember semua laporan sudah harus masuk, karena ini juga menjadi satu persyaratan untuk laporan pertangung jawaban kepala daerah tentang dana desa ini. Menurutnya dari 14 kampung yang ada, tidak semuanya dicairkan dana tahap kedua. Paalnya, ada dua kampung jawabkan penggunaan dananya "Sesuai dengan apa yang saya beritaukan kepada seluruh aparat pemerintaahan kam- pung, bahwa untuk dana desa tahap II itu segera diimplemen- tasikan di lapangan, karena tahap ketiga kita akan cairkan sebelum tanggal 25 Desember," kata Daniel Mano kepada ELFIRA/CEPOS Peserta yang ikut dalam lomba mewarnai dan melukis di Saga Mall Abepura yang diadakan oleh BRI, Rabu (16/12) kemarin. NOEL/CEPOS Kenalkan Bank Sejak Dini, I Wayan Mudiyasa, SPd,MMPD yang bermasalah yakni di Libur Sekolah Harus Sesuai Kalender Pendidikan BRI Gelar Lomba Melukis JAYAPURA- Melatih anak sejak dini agar berpengetahuan dan berketerampilan baik, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Jayapura lomba Melukis dan mewarnai di Lantai 3, Saga Mall Abepura, Rabu (16/12) kemarin. Wapinwil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Jayapura, Agung Setiabudi menuturkan rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari merayakan Hari Ulang Tahun BRI yang ke 120, dimana selain mengadakan kegiatan bakti sosial dan yang lainnya. Pihaknya juga ingin mencerdaskan anak bangsa melalui melatih anak lewat melukis dan mewarnai. "Untuk kegiatan melukis dan mewarnai dilakukan secara nasional, di setiap kantor Wilayah BRI diwajibkan untuk melaksankan lomba mewarnai dan lomba melukis.," kata Agung, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (16/12) kemarin. Menurutnya, jumlah peserta lomba mencapai 350 peserta, terdiri dari peserta lomba mewarnai dan lombamelukis tingkat TK dan tingkat SD. Pihaknya mengundangjuri yang berkompeten dalam bidang melukis ini. Selain piala, pemenanglomba juga diberikan hadih uang tunai kepada juara 1 hingga juara 3, dengan total hadiah secara keseluruhan sebesar Rp 9,8 juta. "Dengan lomba mewarnai, sejak kecil kami harapkan agar mereka sudah dapat mengenal Bank. Karena ada produk-produk yang kami berikan khusus kepada mereka, baik itu tabungan BritAma Junior maupun Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)," terangnya. (fia/tri) Kampung Koya Tengah dan Kampung Moso. "Di tahap kedua ini, ada dua kampung yang kami tidak cairkan karena bermasalah dengan pertanggung jawaban, yaitu Koya Tengah dan Kam- pung Mosso, sesuai perintah Bapak Wali Kota untuk tidak boleh dicairkan,"ungkap Daniel Mano yang mengaku bila dana kedua kampung tersebut tidak bisa dicairkan maka akan dikembalikan ke kas negara wartawan. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada seluruh kepala kampung agar Sesegera mungkin menye- lesaikan 19 Desember, berarti mereka ini meliburkan dirinya sendiri dan melanggar aturan. "Bagi sekolah sekolah - seko- lah yang meliburkan diri itu, kami akan turun langsung dengan pengawas - pengawas dan kami akan memanggil kepala sekolahnya" tegasnya Menurutnya, untuk tiga hari ke depan ini bisa diisi dengan pengolahan nilai ujian dan kegiatan class meeting bagi anak-anak sekolah didampingi bapak dan ibu guru. "Jadi jangan meliburkan anak-anak secepat- nya, karena itu salah" lanjutnya Ditegaskan bahwa libur seko- lah dimulai 20 Desember dan anak-anak kembali masuk JAYAPURA - Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, I Wayan Mudiyasa,SPd,MMPD meminta agar semua sekolah mulai dari TK/PAUD hingga SMA/ SMK dalam menetapkan sekolah program dan kegiatannya dilapangan dan laporan petanggung- jawaban tahap paling lambat sampai tanggal 20 Desember. kedua atau sesuai kebijakan Wali Kota. "Jika Wali Kota memerintah- kan tidak boleh cairkan kita akan kembalikan ke negara" tandasnya. Menurutnya, semua laporan penggunaan dana kampung pendidikan,"kata Wayan saat ini harus segera masuk dan akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Dirjen Keuangan dan Kementrian Desa serta Kemendagri. (oel/tri) libur semesteran harus mengikuti atau sesuai kalender pendidikan nasional. Menurutnya, untuk pembagian raport kepada para orang tua diberikan toleransi tanggal 18 dan 19 Desember. "Untuk libur bagi peserta didik itu ada di tanggal20 dan ini sesuai dengan kalender BONY ditemui usai acara, Rabu (16/12) kemarin. Oleh karena itu, jika ada sekolah yang menetapkan hari libur mulai tanggal 17, 18 atau DOK CEPOS sekolah pada 4 Januari 2016 mendatang. (oel/tri) Daniel Mano email: cepos_jpr@yahoo.com/ redaksi@cenderawasihpos.com website: www.cenderawasihpos.com