Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

ada dan mencapai 100 persen, tersebut tidak sesuai dengan siap sesuai standar aturan yang kapnya dalam membuka acara "Supaya pihak ke-3 yang LINTAS PAPUA 13 Cenderawasih Pos, Kamis, 17 Desember 2015 Harga Tiket di Wamena Kembali Melambung melalui ponselnya tadi malam. Dengan nada kesal, Sinut menegas- kan selama ini Komisi IV pernah memberi streching kepada pihak perhubungan maupun bandara untuk menertibkan semua bentuk calo karena dianggap justru menyu- litkan masyarakat. Sinut mengaku Selasa (15/12) kemarin seharusnya sudah tiba di Jayapura namun karena tidak mendapatkan tiket normal akhirnya ia memilih bermalam sehari di Wamena. Sinut menolakharga calo sebesar Rp 1,3 juta karena selama ini pihaknya terus menyoroti dan mencoba menyinggirkan praktek- prakter mencari kesempatan tersebut. "Kalau saya beli sama saja saya membenarkan apa yang selama ini jadi pertentangan di komisi," imbuhnya. Ditambahkan harga Rp 1,3 juta ini merupakan harga yang sulit dijangkau jika hanya bekerja sebagai petani karenanya ia meminta pihak perhubungan tidak hangat-hangat tahi ayam dalam menindak. Calo Tiket Tetap Menjamur JAYAPURA - Persoalan harga tiket di bulan Desember khususnya jelang Natal dan tahun baru sepertinya menjadi soal klasik yang menahun. Kendati Komisi IV DPR Papua yang membidangi infrastruktur dan perhubungan telah bersuara keras soal kondisi ini, namun realitas di lapangan bentuk kecurangan dan calo tiket tetap menjamur. Sekretaris Komisi IV DPRP, Sinut Busup yang ikut menjadi korban dari melam- bungnya harga tiket ini. Ia bahkan mengaku harus menolak tingginya harga tiket dan memilih untuk tidak berangkat. "Ini gila sekali, calo sampai sekarang masih banyak muncul di bandara-bandara termasuk Wamena. Saya sendiri ditawari harga tiket Rp 1,3 juta dari harga normal Rp 700 hingga Rp 800 ribu untuk penerba- ngan dari Wamena ke Jayapura, apa-apaan ini," cecar Sinut Busup "Ada lagi yang lebih aneh, saya dari Dekai, Yahukimo diberi tiket justru menggunakan nama Panjaitan sedangkan teman saya bernama Pais Jikwa diberi tiket dengan nama Makmor, ini mengapa asal-asalan," tandasnya. Senada diungkapkan Ketua Komisi IV DPR Papua, Boy Dawir. Boy secara tegas kembali mewanti pihak penge- lola bandara untuk menertibkan maka bisa dibilang aktifitas ini sengaja dibiarkan. Ingat bulan jangan memanfaatkan moment di bulan Desember yang akhirnya mencekik leher pengguna jasa penerbangan. Kami bisa laporkan ke Kementerian Perhubungan bila dianggap biasa dan tak disikapi," katanya. Boy juga menyebut bahwa insiden jatuhnya pesawat Trigana di Tolikara dimana banyak nama yang tak sesuai manifest telah membuktikan bahwa lemahnya sistem administrasi pada dunia penerbangan. (ade/nan) aktifitas calo agar publik tak menilai miring bahwa aktifitas tersebut sengaja dibiarkan karena dilindungi. "Kalau pihak bandara tidak menindak Satpol PP dan RSUD Biak Terima Kendaraan WAMENA Operasional BIAK-Guna meningkatkan pelayanan dan penegakan hukum daerah Pemkab Biak Numfor menyerahkan bantuan kendaraan operasional kepada instansi RSUD Biak Numfor dan juga Polisi Pamong Praja Biak Numfor, di halaman RSUD Biak, Rabu (16/12) kemarin. Penyerahan kunci yang diserahkan langsung oleh Bupati Biak Numfor Thomas AE Ondy, SE mengatakan bantuan penyerahan kendaraan operasional ini dimaksudkan sebagai bentukperhatian pemerintah dalam mengupayakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat baik dari sisi penegakan hukum Perda, dan juga pelayanan dalam bidang kesehatan. Kendaraan operasional yang diberikan diantaranya dua unit mobil patroli jenis DHD Common Rail Triton, dan dua unit mobil truk diberikan kepada Pol PP Biak Numfor. Sedangkan untuk RSUD Biak Numfor diberikan dua unit mobil Avanza untuk operasional dokter spesialis yang bertugas di RSUD Biak Numfor. Juga 12 unit kendaraan roda dua jenis matic, dtambah 2 unit kendaraan roda dua jenis motor 4 tak Yamaha Vixion. Dirut RSUD Biak Numfor mengatakan dr. Iras Rumbiak, M.Kes, SPPK mengatakan operasional tersebut tentunya sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Rumah sakit yang besar menurutnya menjadi perhatian penting dimana saat kebutuhan mobile petugas RSUD Biak maupun bagi dokter-dokter spesialis saat situasi yang sangat dibutuhkan. Diakui, RSUD Biak yang kini sudah dinobatkan sebagai RSUD Regional Kelas B di Papua itu mengaku, memang ada saja kebutuhan yang diperlukan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat. Terlebih dengan status yang ada saat ini sebagairumah sakit rujukan yang tidak hanya di wilayah Teluk Cenderawasih saja, tetapi juga ada beberapa pasien yang menurut data RSUD Biak merupakan rujukan dari beberapa rumah sakit di Papua Barat, seperti Manokwari, dan Sorong meski dengan angka yang relatif kecil. (il/nan). GINTING/ CEPOS Wakil Bupati Jayawijaya, Jhon R. Banua SE, M.Si ketika meletakkan batu pertama pembangunan Gereja Kingmi ljale, Distrik Walaik saat menghadiri acara Natal Bersama, Rabu (16/12). Wabup Banua: Pemuda di Kampung Harus Mampu Bekerja WAKIL Bupati Jayawijaya, Jhon R. Banua SE,M.Si bersama rombongan, Rabu (16/12) melakukan kunjungan kerja ke Kampung Ijale, Distrik Walaik, untuk menghadiri Natal Bersama sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Kingmi serta melihat usaha peternakan vang dibuat oleh para pemuda. Wakil Bupati Jayawijaya mengungkapkan dengan pelaksanaan Natal Pemuda dan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Kingmi adalah suatu momen yang baik. "Saya mengapresiasi para pemuda yang ada di Walaik untuk melakukan Natal Bersama dan peletakan batu pertama dan apa yang kita lihat di sini pemuda memiliki keinginan yang besar untuk mengembangkan usaha peternakan," ungkap Banua, Rabu (16/12). Dirinya berkomitmen atas nama Pemda Jayawijaya akan memberikan ternak babi untuk dikembangkan. Menurutnya Pemda Jayawijaya akan terus berupaya mengembangkan usaha para pemuda sebagai bentuk kepeduliankepada generasi muda. "Saya berharap pemuda di ditrik Walaik untuk bekerja jangan hanya ada kunjungan, tetapi harus menunjukkan perkembangan peternakan itu agar dapat membantu masyarakat," ajak Wabup.(gin/nan) ISMAIL/CENDERAWASIH POS Kasat Pol PP Biak Numfor Aiptu Albert Rumpaidus dan Dirut RSUD Biak Numfor dr. Iras Rumbiak, M.Kes, saat menerima kunci kendaraan roda dua dan roda empat dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang diserahkan oleh Bupati Thomas AE Ondy, SE, Rabu (16/1) kemarin. Polres Keerom Banyak Tangani Kasus KDRT, Penganiayaan dan Pencurian Satlantas Polres Biak Tindak Pengendara Pemakai Knalpot Racing BIAK-Adanya permintaan dari masyarakat agar pengendara yang menggunakan knalpot racing untuk segera ditertibkan ditindaklanjuti oleh Polres Bi- ak Numfor, melalui Satlantas Polres Biak Numfor. Puluhan kendaraan berhasil dijaring, dan hanya akan dikembalikan kepada pemilik saat pemilik kendaraan membawa sendiri knalpot standar pabrikan, dan menghancurkan sendiri knal- pot racing miliknya. Setelah itu baru motor bias dibawa pulang. Dikatakan saat ini sudah ada sekitar. 70 knalpot racing yang sudah dihancurkan oleh pemili- knya sendiri. Namun, lebih dari itu, masih ada puluhan lagi motor yang belum dibawa, olehnya itu dia mengharapkan sebelum knal- pot tersebut dimusnahkan pada masa tutup tahun nanti, Kasatlan- tas Polres Biak AKP Donny C mengharapkan pengendara sendi- ri yang datang untuk mengambil barang-barang tersebut. "Himbauan kami kepada masyarakat yang motornya sudah ditilang karena meng- gunakan knalpot tidak standar (racing, red) yang masih ada I Polres dan belum diambil, POLRES Keerom di tahun 2015 ini, masih banyak menangani kasus kejahatan atau kriminal mulai dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pencurian, dan penganiayaan. 3 kasus tersebut masih mendominasi dari tahun ke tahun, disebabkan karena pengaruh mengkonsumsi Miras. Walaupun demikian, dalam kasus tersebut biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kapolres Keerom, AKBP. Tober Sirait mengatakan, kasus kejahatan yang terjadi di wilayah Kabupaten Keerom dan jajarannya masih kejahatan umum yaitu KDRT, pencurian dan penganiayaan, pemicunya biasanya dari mengkonsumsi Miras. Untuk itu dalam meminimalisir kasus tersebut pihaknya terus melakukan sweeping dan memantau tempat produksi Milo (Minuman Lokal) guna menekan masyarakat berbuat anarkis akibat mengkonsumsi Miras. Dan saat ini Polres Keerom juga mengaku masih intensif dalam memberikan pelayanan untuk keamanan dalam mengawal Pilkada. "Kami saat ini masih fokus dalam pengamanan Pilkada, menghadapi Hari Natal serta perayaan Tahun Baru 2016, sehingga langkah yang kami lakukan untuk tetap menjaga Kamtibmas dilakukan dengan cara melakukan sweeping intensif khususnya dalam penanganan Miras,"katanya Selasa(15/12). Kapolres berharap, masyarakat harus ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan keadaan yang tidak jelas, dan dalam rangka menjaga toleransi dalam menghadapi hari keagamaan, khususnya Hari Natal, masyarakat jangan mengkonsumsi Minuman Keras, karena dampak dari Miras bisa sangat membayakan diri dan lingkungan sekitar.(dil/nan) MERAUKE ISITO ISMAIL/CENDERAWASIH POS Petugas Polantas Polres Biak saat menunjukkan knalpot racing yang dihancurkan oleh pemiliknya sendiri di Mapolantas Polres Biak, Rabu (16/12) kemarin. agar segera mengambil mo- tornya dengan membawa knal- pot standar. Apabila tidak di- ambil, knalpot racing itu akan dimusnahkan saat akhir tahun nanti, Karena masih banyak knalpot yang belum dilepas dari motornya," ungkap AKP Donny C. Dikatakan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 285 No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, se- tiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan, dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu sen, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 33 Juncto Pasal 48 Ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan pal- ing lama satu bulan, atau den- da 250 ribu rupiah. (il/nan) YULIUS SULO/CEPOS Coffee morning yang digelar Kapolres Merauke dengan stakeholder yang ada di Merauke di Aula Mapolres Merauke, Rabu (15/12). Kapolres: Tak Puas, Sebaiknya Lewat Mekanisme Hukum Penyerapaan APBD Keerom Tahun 2015 Baru Mencapai 80 Persen KAPOLRES Merauke AKBP Sri Satyatama, SIK mengajak pendukung dan para tim sukses dari masing-masing pasangan calon Pilkada di Merauke apabila ada yang tidak puas terhadap hasil penghitungan suara yang akan dilakukan pada pleno tingkat kabupaten yang akan digelar KPU Merauke hari ini, Kamis (17/12) agar melalui mekanisme hukum yang ada yakni dengan melapor ke Panwaslu atau lewat ke Mahkamah Konstitusi. Tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini disampaikan Kapolres Sri Satyatama, pada coffie morning yang digelar Polres Merauke di Aula Mapolres Merauke, Ranu (15/12). Meksi demikian, jelas Kapolres, situasi Kamtibmas di Merauke cukup kondusif. Tidak ada hal-hal yang menimbulkan kriminalitas atau berkaitan dengan Pilkada. Salah satu, jelas kapolres karena saat akan pemungutan suara, pihaknya telah melarang peredaran dan penjualan Miras sejak 7-11 Desember 2015. "Saya harapkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menjadi penyejuk. Kapolres juga memberi apresiasi kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, TNI dan seluruh stakeholder sehingga pelaksanaan tahapan Pilkada sudah berjalan dengan aman, tertib dan tidak ada kendala. (ulo/nan) "Jadi menyangkut SPJ diharapkan oleh bapak bupati tahun ini, semua SKPD sudah menyampiakan SPJ nya, supaya untuk memudahkan kita dalam JAYAPURA-Sekda Kabupaten Keerom, Petrus Solossa menga takan, Pemerintah Kabupaten Keerom telah melakukan rapat monitoring untuk para pim- pinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kee- rom dan semua SKPD sudah memberikan laporan baik untuk menyangkut program kegiatan 2015, serta pertang- gungjawaban keuangan, dimana rata-rata daya serap anggaran Pemda Keerom baru 80 persen, diharapkan sisa 20 persen yang masih berapa minggu ini bisa terus digenjot, dan untuk pekerjan fisik serta keuangan juga harus diselesai- kan dalam minggu ini juga. melaksanakan tugas pekerjaan membangun hak untuk mengambil uangnya di penagihan keuangan,"ung- Keerom punya Festival Budaya Keerom II di Swakarsa, Rabu (16/12) Dijelaskan, Pemerintah Kabupaten Keerom pada prin- sipnya siap membayar semua tagihan apabila pekerjaan sudah menyusun laporan keuangan, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan lainnya, jika laporan SKPD tidak selesai kegiatan di Kabupaten Keerom tidak jalan dengan baik,"katanya. Diakui, laporan keuangan adalah kewajiban semua karena pemerintah tidak bis membayar jika pekerjaan pengguna anggaran baik di SKPD dan bendahara karena mereka menerima uang, meng- gunakan uang dan harus mempertanggungjawabkannya. (dil/nan) PRIYADVCEPOS Petrus Solossa disepakati bersama. Untuk itu semua pimpinan SKPD dan bendahara harus memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan keuangan dengan membuat SPJ. email: cepos_jpr@yahoo.com/redaksi@cenderawasihpos.com website: www.penderawasihpos.com