Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Suara Merdeka
Tipe: Koran
Tanggal: 2017-09-16
Halaman: 02

Konten


KOFEK2 2 NASIONAL SUARA MERDEKA S SUARA MERDEKA .0 otfno nam Pe Perekat Komunitas Jawa Tengah Perekat Komunitas Jawa Tengah SABTU, 16 SEPTEMBER 2017 Solidaritas untuk Rohingya Jangan Rusak Kebinekaan JAKARTA - Solidaritas untuk etnis Rohingya yang men- galami pendindasan di Myanmar hendaknya tidak dicemari sikap atau tindakan yang justru bisa merusak kebinekaan Indonesia. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesian Conference in Religion and Peace (ICRP) Muhammad Monib, Jumat (15/9). Menurut Monib, solidaritas yang sempit justru akan mem- benturkan masyarakat dan menimbulkan persoalan baru di dalam negeri. "Dalam kasus Rohingya ini kita tidak perlu memusuhi umat-umat lain di Indonesia," kata Monib. Menurut dia, cara pandang yang efektif dalam menyikapi konflik tanpa menimbulkan sekat ideologis dan identitas masya- rakat yang dapat merusak kebinekaan bangsa adalah solidaritas kemanusiaan. "Hal paling penting yang bisa dilakukan masyara- kat adalah aksi nyata, misalnya bantuan riil terhadap muslim Rohingya di penampungan," kata dia. Selain itu, penting juga untuk mendorong keterlibatan peme- rintah dan lembaga internasional seperti PBB, OKI, dan ASEAN agar mengambil peran lebih terukur, lebih terlihat, dan lebih nyata dalam kerja diplomatik. "Rasanya tak akan selesai persoalan apabila hanya dengan pola-pola pendekatan teriakan dan men- gorbankan sentimen keagamaan," tegasnya. la mengatakan, potensi radikal, fanatik, dan ekstremis ada pada pemeluk semua agama. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa tindakan individu tidak bisa mewakili ajaran agama dan pandangan mayoritas umat yang lain. Kejahatan Kemanusiaan Di lain pihak, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, hal yang terjadi di Myanmar jelas merupakan kejahatan kemanusiaan. Hal tersebut adalah salah satu persoalan yang menjadi kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Masalahnya, Myanmar tidak bisa diadili karena bukan meru- pakan anggota lembaga peradilan internasional tersebut. iKecil kemungkinan untuk bisa dibawa ke ICC, sebab Myanmar bukan anggota ICC dan tidak pula meratifikasi Statuta Roma,î kata Usman. BA7773 OK 12-21 SMAntara Dua Sandera Abbu Sayyaf Dibebaskan TANGKAP TANGAN : Ketua DP operasi tangkap tangan (OT Dua sandera kelompok militan Abu Sayyaf, Safaruddin (kiri) dan Sawa disambut keluarga saat tiba di kampung halamannya di Desa Tallu Banua, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Jumat (15/9). Keduanya merupakan bagian dari puluhan ABK Indonesia yang telah dibebaskan, dan pulang ke kampung halamannya.(24) OTT Ketua D Pasien BPJS Dinomorduakan Berkomplo Walau demikian, Usman mengatakan masih ada kesempatan bagi masyarakat internasional untuk membawa kasus ini ke ICC. Salah satunya dengan mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan resolusi tegas dan kesimpulan yang kuat bahwa sudah terjadi kejahatan serius di Myanmar. iKalau ada keputusan politik DK PBB, krisis kemanusiaan ini mungkin saja bisa diangkat ke ICC. Walaupun, resolusi di DK PBB mungkin saja diveto oleh sekutu Myanmar seperti Tiongkok, bahkan Rusia,î paparnya. Selama ini, Tiongkok dan Rusia memang tidak terlalu vokal cenderung dinomorduakan. Banyak ditemukan menanggapi krisis kemanusiaan di Rakhine. Sejauh ini, Beijing dan Moskow hanya menyatakan dukungan terhadap upaya Myanmar menjaga stabilitas dan keamanan negaranya. Sedikitnya 1.000 orang, khususnya Rohingya, diperkirakan tewas sejak krisis kemanusiaan di Rakhine kembali bergejolak akibat bentrokan militer dan militan di wilayah itu, 25 Agustus lalu. Sejak itu, ratusan ribu warga Rohingya dan etnis minoritas lain mengungsi ke negara tetangga seperti Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. (D3,ant-18) JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali dan Wakil Ketua DPRD Andi Effendi sebagai ter- sangka suap. Dua pejabat PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, yakni Direktur Utama Muslih dan Manajer Keuangan Transis, juga dijadikan ter- sangka. Mereka berempat diduga terlibat kasus dugaan suap persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandar- masih sebesar Rp 50,5 miliar. "Sebagai pemberi suapadalah M, Dirut PDAM Bandarmasih dan T, Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih. Adapun penerima adalah IRS, Ketua DPRD Banjarmasin dan AE, Wakil Ketua DPRD Hasil Riset ICW di 15 Daerah hatan. Kendati demikian, Tari mengklaim masih memiliki sejumlah temuan kecuran- gan lain di luar yang dipublikasikan. "Kami tidak bisa mempublikasi kare- na masih butuh konfirmasi lagi atas temuan-temuan tersebut," ujarnya. Pemantauan program JKN dilakukan di 54 fasilitas kesehatan yang terdiri atas 18 rumah sakit pemerintah, 13 rumah sakit swasta, dan 27 puskesmas. Pemantauan tersebut dilakukan dalam periode Maret sampai Agustus 2017. (D3-18) to JAKARTA - Masyarakat pengguna BPJS Kesehatan kasus diskriminasi terhadap masyarakat yang berobat menggunakan fasilitas tersebut. BPIS CENTER Fakta itu terungkap dari riset soal kecu- dengan alasan tidak tersedia di RS terse- rangan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Riset oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) itu dilakukan di 15 daerah. ICW menemukan 49 jenis kecurangan. "Sering kami temukan, seharusnya dia (pasien) bisa ditempatkan di ruang inap kelas tiga, namun rumah sakit mengatakan ruangan penuh. Kalau misalnya mau, ada kelas satu, kemudian harus menambah dengan memberikan barang atau uang iuran lagi untuk memenuhi perbedaan kepada petugas agar bersedia memberi (kelas)," ujar peneliti ICW Siti Juliantari dalam diskusi di Jakarta, Kamis (14/9). Selain soal diskriminasi, kecurangan juga dilakukan oleh penyedia obat. Misalnya dengan tidak memenuhi kebu- tuhan obat sesuai dengan peraturan perun- dang-undangan. Dia mencontohkan, masyarakat dim- inta membeli obat di luar rumah sakit but. Palsukan Status Tidak hanya fasilitas kesehatan dan penyedia obat, kecurangan juga kerap dilakukan oleh peserta JKN. Beberapa di antaranya adalah memalsukan status kepe- sertaan untuk memperoleh pelayanan kesehatan. mandin hea Aneka Warta Tol Cisumdawu Dikebut Tahun Politik, KI Ada pula yang melakukan gratifikasi JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi "panen" operasi tangkap tangan (OTT) menjelang pilkada serentak 2018 serta Pilpres dan Pileg 2019. Biaya politik yang tinggi dan masih merebaknya politik uang menjadi sebab potensi tersebut muncul. OTT diprediksi akan banyak dilakukan KPK jika per- baikan tak dilakukan partai politik selaku aktor utama dalam demokrasi. "OTT itu banyak lagi, merem saja dapat. Menjelang pilkada serentak, pemilu legislatif, bisa jadi KPK panen," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono dalam dialog di kantor DPP Perindo, Jakarta, Jumat (15/9). Giri menyebut tahun 2018 merupakan fase-fase logistik menuju Pemilu 2019. Ia menjelaskan, tingginya potensi OTT tak lepas dari rendahnya integritas politikus Indonesia dan mahalnya biaya politik. la mencontohkan, banyak pejabat dae- rah dari parpol yang mencapai jabatannya karena mampu membayar mahar kepada partai. Setelah menjabat sebagai pelayan masyarakat, pendapatannya tak cukup untuk mengembalikan modal tersebut. Untuk menutup modal, maka korupsi pun dilakukan para pejabat daerah atau wakil rakyat di parlemen. "Banyak partai memplesetkan integri- tas, yang terdengar hanya "tas"-nya, JAKARTA - Pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang- Dawuan (Cisumdawu) yang merupakan salah satu proyek strate- gis nasional terus dikebut agar selesai sesuai target. Konstruksi Seksi 2 Phase I Rancakalong-Ciherang (6,35 kilo- meter) dalam tahap penyelesaian akhir. Adapun Seksi 2 Phase II Ciherang-Sumedang (10,7 km), progres konstruksi 13%. Salah satu pekerjaan konstruksi pada seksi ini adalah pemba- ngunan terowongan menembus bukit di Desa Cilengser dengan panjang 472 meter dan diameter 14 meter. Saat ini sudah tembus 65 meter. pelayanan yang tidak ditanggung oleh JKN. "Tapi kecurangan terbanyak dilaku- kan oleh pihak fasilitas kesehatan tỉngkat lanjut, Jumlahnya 23 kecurangan. Ini men- gacu pada rumah sakit pemerintah dan swasta serta klinik swasta," katanya. Sementara itu kecurangan yang paling sedikit adalah oleh petugas BPJS Kese- SM/Simon Dodit POTRET PASIEN : Seorang pewarta foto memotret seorang pasien yang tertidur di dekat ruangan BPJS Center, RS St Elisabeth, Semarang, belum lama ini. Untuk memberikan pelayanan pasien BPJS, RS Elisabeth telah menetapkan sistem pendaftaran dan pemakaian kamar rawat inap secara on line.(24) Selain itu, pada ruas ini juga dibangun Jembatan Cinampel yang kini masuk tahap pengecoran pilar. Ditargetkan pemba- ngunan selesai dan beroperasi pada 2019. iTol Cisumdawu diharapkan meningkatkan konektivitas antarwilayah tengah dengan utara Jawa Barat, sehingga mengu- rangi biaya logistik dan meningkatkan produktivitas. Tol ini juga akan menghubungkan kawasan strategis nasional Cekungan Bandung dengan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati,i jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Jalan tol ini juga akan mempersingkat waktu tempuh Bandung-Sumedang yang merupakan kawasan konsentrasi pen- didikan, sekaligus membagi beban lalu lintas di Jalan Cadas Pangeran yang selalu padat serta akan terkoneksi dengan Tol Cikampek-Palimanan yang merupakan bagian dari Tol Trans Jawa. Pembangunan Tol Cisumdawu (61,1 km) membutuhkan biaya besar, Rp 8,41 triliun. Pengerjaannya dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). (bn-18) Solok Selatan Diterjang Banjir Bandang Indonesia Targetkan 2019 Bebas Pasung JAKARTA - Saat sebagian besar wilayah TNI, Polri, Basarnas, PMI, Tagana, dan suka Indonesia masih menghadapi musim kemarau sehingga menyebabkan kekeringan dan ancaman kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Musibah itu dipicu hujan deras, Kamis (14/9) malam. Banjir bandang disertai lumpur, kayu, dan batu menerjang permukiman dan lahan pertanian. "Sebanyak 138 rumah rusak dan 160 KK (571 jiwa) terdampak banjir bandang di Jorong Bancah Anak Lolo, Batang Lolo Atas, Batu Kulambai dan Batang Lolo," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Jumat (15/9). Menurutnya, beberapa rumah masyarakat dipenuhi air dan lumpur hingga ketinggian 75 sen- timeter. Tidak ada korban jiwa. Sebanyak 42 KK mengungsi. Sutopo mengatakan, BPBD Kabupaten Solok Selatan bersama BPBD Provinsi Sumatera Barat, relawan telah melakukan penanganan darurat. Warga sudah dievakuasi. "Bupati Solok Selatan telah menetapkan masa tanggap darurat selama tujuh hari, 15-22 September 2017. Posko tanggap darurat dan dapur umum didirikan. Bantuan makanan siap saji telah dis- alurkan kepada warga sebanyak 534 bungkus. BPBD juga telah menyalurkan selimut kepada kor- ban," katanya. Lebih lanjut dia mengatakan, banjir bandang sudah surut dan menyisakan lumpur dan berbagai material. Alat berat dibutuhkan untuk member- BANJARMASIN - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa optimistis gerakan Indonesia Bebas Pasung akan tercapai sesuai target pada 2019. "Kementerian Sosial mencatat, dari 26 provinsi di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas mental (orang dengan gangguan jiwa-Red) 4.786 angka tersebut, 3.441 orang telah bebas pasung, sementara 1.345 lainnya (28,1%) masih terpasung dan dalam penanganan," kata Mensos usai berkunjung ke Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Jumat (15/9). Penyandang disabilitas mental yang masih dipa- sung terbanyak di Jawa Timur, yakni 453 orang, disusul Sumatera Selatan 174 orang dan Riau 154 orang. "Provinsi yang sudah bebas pasung menurut data Kemensos adalah Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Bangka Belitung," terangnya. Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, untuk menuju Indonesia Bebas Pasung 2019, sejumlah upaya dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan penan- datanganan nota kesepahaman lintas kementerian/lem- baga, yakni antara Kemensos dan Kemenkes, Kemendagri, Polri, dan BPJS Kesehatan. "Kemensos melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) terus menjangkau warga yang dipasung. Petugas Sakti Peksos, Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Tenaga Kesejahteraan Sósial Kecamatan (TKSK) terus diberi peningkatan kapasitas dalam penjangkauan dan pendampingan korban pasung," Upaya lain, mulai 2016 diadakan program penyedi- aan informasi tentang penyandang disabilitas dan kese- hatan jiwa. Selain itu, uji coba layanan rumah antara yang merupakan salah satu alternatif layanan yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas mental setelah menjalani rehabilitasi medis. Pemasungan terjadi karena masih rendahnya pengetahuan keluarga dan masyarakat tentang penyak- it gangguan jiwa. Menurut Mensos, tujuan Gerakan Stop Pemasungan adalah untuk mencegah penyandang dis- abilitas mental kembali mengalami pemasungan serta mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. (di-18) orang. Dari Kertajati untuk Layanan Haji sihkan lumpur dan membuka akses jalan yang ter- tutup material. Kebutuhan mendesak saat ini adalah makanan siap saji, air bersih, pakaian, alat-alat kebersihan, dan tenaga sukarelawan untuk membersihkan ling- kungan. "Pendataan lebih lanjut masih dilakukan oleh BPBD Solok Selatan," kata Sutopo. (J13-18) be BANDUNG - Bandara Kertajati, Majalengka bakal langsung diproyeksikan pemerintah pusat sebagai embarkasi haji dari Jawa Barat dan sekitarmya saat mulai dioperasikan pada 2018. Merujuk kepada fasilitas bandara yang masih dalam penger- jaan, BUMD pembangun bandara internasional itu menyatakan, fasilitas yang ada sangat memadai untuk pelayanan tersebut. Menurut Dirut PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Virda Dimas Ekaputra, Kertajati memenuhi syarat, teruta- ma dari sisi udara berupa runway yang bisa didarati pesawat berbadan besar. Sisi darat juga bisa diandalkan dengan kehadiran dua lounge khusus haji di terminal yang masing-masing mempu- nyai luas 770,5 meter persegi dan 566 meter persegi. "Dengan kepadatan yang tinggi di Bandara Soekarmo-Hatta, dan problem di Bandara Halim Perdana Kusuma pada musim haji tahun ini, Kertajati otomatis menjadi solusi," jelasnya di Bandung, Jumat (15/9). Dengan panjang runway 3.500 meter, lanjut Virda, Kertajati memungkinkan untuk didarati tipe pesawat yang bisa mengang- kut ratusan orang sekali terbang, yakni Boeing B-777 dan Airbus A 380 Double Decker. Persoalan embarkasi dinilai Virda memang perlu disiapkan. Hanya, untuk tahap awal, dukungan itu tak terlalu mendesak. Pasalnya, akses menuju Kertajati tergolong bisa diandalkan untuk menunjang mobilitas jamaah, yakni Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). "Embarkasi tetap di Bekasi, dari sana jamaah bisa lang- sung ke Kertajati. Dalam proyeksi kami, nanti fasilitas penunjang haji dan umrah bakal dibangun di kawasan aerocity, lengkap dengan manasiknya seluas 15 hektare," papar dia. Khusus umrah, Virda menyebutkan, potensi menjanjikan. Setiap hari 2.500 orang pergi umrah dari Bandara Soekarno- Hatta, sedangkan visa umrah bisa menembus 7.000 per hari. (dwi-18) d. b- Sekjen Kaget Dirje telah diono meniml miliar. 2cm Sekretaris JAKARTA Jenderal Kementerian Perhu- DUKUNG PO UNTUK bungan Sugihardjo mengaku kaget saat mengetahui Direktur Jenderal Perhubungan Laut nonaktif Antonius Tonny Bu- Uang itu didu ny dari sejumla menhub. Menu selama ini dia r 1ENELKANKAR SEN UNGKAP KASU BAY ALMD рарarnya. SMAntara Aksi Keprihatinan Kematian Debora MASSA yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok melakukan aksi keprihatinan terhadap kasus kematian bayi Debora di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Jum'at (15/9). Massa menuntut sistem jaminan kesehatan yang lebih baik dan tidak ada lagi peristiwa kematian bayi akibat terbentur biaya.(24) JALANI PEMERIKSAAN: Sekjen Kemenhu bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KF Jumat (15/9).(24) Color Rendition Chart