Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

SUARA MERDEKA SUARA MERDEKA HUKUM 3 Perekat Komunitas Jawa Tengah Perekat Komunitas Jawa Tengah SABTU, 16 SEPTEMBER 2017 Diah Pernah Terima Uang dari Marliem I Sidang Kasus Korupsi E-KTP saya," para Diah. la menegaskan, tidak pernah memberikan rekomendasi untuk JAKARTA - Johannes Marliem, saksi Andi Narogong. "Kalau rekomendasi seharus- kunci kasus dugaan korupsi proyek E-KTP yang meninggal di Amerika Serikat pernah mengantarkan uang kepada mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini. nya menteri selaku pengguna anggaran. Menteri saat itu Gamawan Fauzi." B7773 OK Diah mengaku sering melihat Irman berkantor di Kementerian 12-21 Dalam Negeri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Padahal kantor Irman, Direktorat Jenderal Dukcapil, berada di Kalibata, Jakarta Selatan. "Saya tidak tahu ngapain, apa di ruang tata usaha Pak Menteri atau di mana saya tidak tahu. Diah mengakui hal itu saat bersaksi dalam persidangan dengan terdakwa Andi Agusti- nus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (15/9). Awalnya Diah tidak mengeta- hui bahwa yang mengantarkan uang kepada dirinya bersama Andi Narogong adalah Johannes Marliem. Dalam sidang, hakim Anshori Syaifuddin bertanya kepada Diah. "Ibu tahu Johannes Marliem КТР. Dari keterangan Marliem, KPK memperoleh banyak bukti dan rekaman aliran uang ke anggota DPR dan pejabat Saya kira ajudan (Irman) tahu. Kemendagri. Pada 2011, Marliem bahkan pernah mem- beri uang kepada terpidana Sugiharto sebesar 20 ribu dolar AS. SM/Antara SMAntara Daskan TANGKAP TANGAN: Ketua DPRD Kota Banjamasin, Kalsel, Iwan Rusmali (tengah) yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK membawa koper setibanya di Gedung KPK, Jumat (15/9).(24) ng halamannya di Desa Tallu Banua, Kabupaten Majene, baskan, dan pulang ke kampung halamannya.(24) Kalau katakan tidak, bohong itu," kata Diah. Diah merasa diseret oleh Irman setelah kasus ini mulai OTT Ketua DPRD dan Dirut PDAM Banjarmasin orduakan Berkomplot untuk Muluskan Perda terungkap. Mulai dari diajak bertemu Ketua DPR Setya Novanto sampai diberi ribu dolar AS. Kemudian pada Maret 2012, Marliem menyaksikan Andi Narogong menyerahkan 200 ribu dolar AS kepada Diah Anggraini. Ketika proyek ini mulai bermasalah dan terbongkar oleh KPK, Marliem meninggalkan Indonesia. Sejak itu, ia tak per- nah kembali dan memilih mene- uang 300 masin. Operasi tangkap tangan itu men- dapat perhatian dari Presiden Joko Widodo yang kemarin mengadakan kun- jungan kerja di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jokowi mengingatkan para kepala dae- rah agar berhati-hati menggunakan Banjarmasin selaku ketua pansus," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Jumat (15/9). JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali dan Wakil Ketua DPRD Andi Effendi sebagai ter- sangka suap. Dua pejabat PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, yakni Direktur Utama Muslih dan Manajer Keuangan Transis, juga dijadikan ter- sangka. Mereka berempat diduga terlibat kasus dugaan suap persetujuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin kepada PDAM Bandar- masih sebesar Rp 50,5 miliar. "Sebagai pemberi suap adalah M, Dirut PDAM Bandarmasih dan T, Manajer Keuangan PDAM Bandarmasih. Adapun penerima adalah IRS, Ketua DPRD Banjarmasin dan AE, Wakil Ketua DPRD antar uang bersama terdakwa (Andi) ke rumah Ibu?," tanya Anshori. Menurutnya, tingkah laku Irman yang ingin menyalahkan semakin terlihat ketika Diah dan Tari mengklaim emuan kecuran- olikasikan. mpublikasi kare- masi lagi atas ujamya. Keempat orang itu diringkus dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Kamis (14/9) malam. Alex menyatakan, tim KPK menga- mankan uang Rp 48 juta. Uang tersebut diduga bagian dari Rp 150 juta milik Muslih yang berasal dari rekanan PDAM, keuangan, baik APBD maupun APBN. PT CSP. Pemantauan program JKN dilakukan di 54 fasilitas kesehatan yang terdiri atas 18 rumah sakit pemerintah, 13 rumah sakit swasta, dan 27 puskesmas. Pemantauan tersebut dilakukan dalam periode Maret sampai Agustus 2017. (D3-18) Diah menjawab, awalnya dia tidak tahu. "Saya nggak tahu." Hakim bertanya lagi, "Tadi Ibu bilang dikenalkan oleh Andi di rumah makan Peacock dengan Singapura dan Amerika Serikat. Johannes Marliem?," tanya Irman diperiksa secara bersa- maan oleh penyidik KPK. Novel Baswedan adalah salah satu ikut memeriksa anggaran. "Pertama, hati-hati dalam mengelola penyidik yang kala itu. tap di sejumlah negara seperti Itu uang rakyat. Hati-hati. Yang kedua, berkaitan dengan gratifikasi, hati-hati. Semua hati-hati,"katanya. "Ya memang kalau ada bukti, ada fakta-fakta hukum di situ, saya kira bagus. Prestasi KPK kan memang di OTT," imbuh Jokowi. Presiden pun mempersi- "Penyidik belum tanya, tiba- tiba Pak Irman bilang 'Maaf bu saya terpaksa ngomong semua, KPK sudah ada datanya'. Saya Dalam kesaksiannya, Diah bilang ke dia tidak apa-apa kare- mengklaim tidak pernah mem- na saya akan sampaikan yang Pada pertengahan Agustus 2017, Marliem ditemukan tewas di Alex menduga sisa uang yang diserah- kan kepada Muslih itu sudah dibagi- bagikan kepada anggota lain DPRD Kota Banjarmasin untuk memperoleh persetu- juan atas raperda tersebut. Peringatan Presiden Iwan Rusmali merupakan politikus lakan KPK untuk terus melakukan kegiat- Partai Golkar. Dia pernah menjabat seba- gai Ketua DPD Golkar Kota Banjar- Anshori. "Waktu itu sepintas saja," tim- pal Diah. Diah melanjutkan, dia menge- tahui yang mengantar uang adalah Johannes Marliem ketika Narogong untuk menggarap diperiksa óleh penyidik Komisi proyek E-KTP. Pemberantasan Korupsi. "Saya baru tahu Johannes Marliem ketika diperiksa KPK dan penyidik memperlihatkan dagri Irman. fotonya di laptop," tuturnya. Johannes Marliem merupakan Direktur Biomorf Lone LLC, Amerika Serikat, perusahaan kepada Diah, apakah pernah yang bergerak sebagai penyedia merekomendasikan Andi untuk layanan teknologi biometrik. Marliem juga disebut sebagai pemasok alat pengenal sidik jari atau automated fingerprint iden- tification system (AFIS) ke kon- sorsium penggarap proyek E- tempat tinggalnya di AS. BPAS CENTER beri rekomendasi kepada Andi sebenamya," papamya. Saat diperiksa, Diah mengata- kan telah menerima uang dari Irman sebanyak 300 ribu dolar AS dan Andi 200 ribu dolar AS. mandin nea an penegakan hukum, termasuk OTT. (К32,спn-18) Dia juga merasa dikorbankan oleh mantan Dirjen Kependu- dukan dan Catatan Sipil Kemen- la ingin mengembalikan uang itu, tapi ditolak oleh Irman. "Waktu itu ada Novel dan dia 99 Tahun Politik, KPK Tinggal "Merem" Gelar OTT Merasa Difitnah bilang ke Irman, "Pak Irman Halasan Butar Butar bertanya jangan begitu, yang ngomong bukan hanya Bu Diah. Anak buah bapak yang lain juga bilang Ketua Majelis Hakim John JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi berpotensi "panen" operasi begitu pragmatis karena pendanaan (par- tangkap tangan (OTT) menjelang pilkada pol dari pemerintah) begitu rendah," serentak 2018 serta Pilpres dan Pileg 2019. merupakan lembaga yang tidak dipercaya oleh masyarakat. la merujuk pada hasil survei Indikator Politik pada 2016 yang menyebutkan bahwa DPR berada di urutan kedua sete- lah partai politik sebagai institusi yang yang penting isi tas. Jadi politik Indonesia begitu'." mengerjakan proyek itu. "Kami merasa dituduh dan ujarnya. Salah satu upaya KPK dalam mence- gah korupsi oleh politikus adalah menya- rankan agar pemerintah menaikkan ban- paling tidak dipercaya publik. tuan dana bagi parpol. Saran tersebut akhirnya diproses Kemendagri dan Kemenkeu, serta telah disetujui. Nilai dana parpol untuk partai mulai 2018 naik menjadi Rp1.000 per suara dari semula Rp 108 per suara. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basa- ria Panjaitan mengungkapkan, 32 persen dari orang-orang yang ditetapkan sebagai korupsi yang melibatkan aktor politik, tersangka kasus korupsi oleh lembaga antirasuah merupakan aktor politik, baik kepala daerah maupun anggota dewan. Hal tersebut disampaikan Basaria Irman telah divonis tujuh ta- hun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pro- saya, Pak Irman menyelamatkan yek yang yang merugikan nega- ra Rp 2,3 triliun itu. (D3,cnn-18) SM/Simon Dodit Seorang pewarta foto memotret seorang pasien yang ngan BPJS Center, RS St Elisabeth, Semarang, belum berikan pelayanan pasien BPJS, RS Elisabeth telah tem pendaftaran dan pemakaian kamar rawat inap secara on line.(24) difitnah. Saya merasakan Pak Irman menyeret saya. Feeling Biaya politik yang tinggi dan masih merebaknya politik uang menjadi sebab potensi tersebut muncul. OTT diprediksi akan banyak dilakukan KPK jika per- baikan tak dilakukan partai politik selaku aktor utama dalam demokrasi. "OTT itu banyak lagi, merem saja dapat. Menjelang pilkada serentak, pemilu legislatif, bisa jadi KPK panen," ujar Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono dalam dialog di kantor DPP Perindo, Jakarta, Jumat (15/9). Giri menyebut tahun 2018 merupakan fase-fase logistik menuju Pemilu 2019. Ia menjelaskan, tingginya potensi OTT tak lepas dari rendahnya integritas politikus dalam diskusi di kantor DPP Partai Indonesia dan mahalnya biaya politik. Ia mencontohkan, banyak pejabat dae- rah dari parpol yang mencapai jabatannya merupakan aktor politik. Kepala daerah karena Adapun hasil survei Global Corruption Barometer (GBC) 2017 menunjukkan, DPR dan DPRD berada dalam posisi tiga besar lembaga yang dipersepsikan korup oleh masyarakat. Basaria menyebutkan, terus merosot- nya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik diakibatkan banyak kasus orang dengan mengorbankan ndonesia Targetkan 019 Bebas Pasung mulai kader hingga kepala daerah dan anggota dewan, baik DPR maupun DPRD. BANJARMASIN -Menteri Sosial Khofifah Indar awansa optimistis gerakan Indonesia Bebas Pasung n tercapai sesuai target pada 2019. "Kementerian Sosial mencatat, dari 26 provinsi di onesia, jumlah penyandang disabilitas mental ng dengan gangguan jiwa-Red) 4.786 orang. Dari ka tersebut, 3.441 orang telah bebas pasung, entara 1.345 lainnya (28,1%) masih terpasung dan m penanganan," kata Mensos usai berkunjung ke ti Sosial Bina Laras Budi Luhur Banjar Baru, mantan Selatan, Jumat (15/9). Penyandang disabilitas mental yang masih dipa- g terbanyak di Jawa Timur, yakni 453 orang, disusul atera Selatan 174 orang dan Riau 154 orang. "Provinsi yang sudah bebas pasung menurut data nensos adalah Bengkulu, Kalimantan Barat, mantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan eka Belitung," terangnya. Lebih lanjut Khofifah menjelaskan, untuk menuju nesia Bebas Pasung 2019, sejumlah upaya telah cukan pemerintah. Salah satunya dengan penan- iganan nota kesepahaman lintas kementerian/lem- , yakni antara Kemensos dan Kemenkes, endagri, Polri, dan BPJS Kesehatan. Kemensos melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial ti Peksos) terus menjangkau warga yang dipasung. gas Sakti Peksos, Tim Reaksi Cepat (TRC) dan ga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terus i peningkatan kapasitas dalam penjangkauan dan ampingan korban pasung," paparnya. paya lain, mulai 2016 diadakan program penyedi- nformasi tentang penyandang disabilitas dan kese- jiwa. Selain itu, uji coba layanan rumah antara merupakan salah satu alternatif layanan yang bisa ses oleh penyandang disabilitas mental setelah alani rehabilitasi medis. emasungan terjadi karena masih rendahnya etahuan keluarga dan masyarakat tentang penyak- gguan jiwa. Tenurut Mensos, tujuan Gerakan Stop sungan adalah untuk mencegah penyandang dis- as mental kembali mengalami pemasungan serta apatkan rehabilitasi medis dan sosial. (di-18) Basaria mengungkapkan alasan lain KPK terjun ke partai politik adalah untuk menunaikan amanat dalam Undang- Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. "Salah satu tugas KPK itu menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah pence- gahan," jelasnya. Untuk menjalankan tugas pencegahan ini, lanjut dia, KPK perlu menggandeng dan berkoordinasi dengán kementerian dan lembaga negara, termasuk seluruh masyarakat, salah satunya partai politik. Demokrat, Rabu (13/9). "Kita tahu 32 persen pasien yang ada di KPK itu mampu membayar mahar kepada 78 orang dan anggota legislatif pusat dan partai. Setelah menjabat sebagai pelayan masyarakat, pendapatannya tak cukup untuk mengembalikan modal tersebut. Untuk menutup modal, maka korupsi pun dilakukan para pejabat daerah atau wakil rakyat di parlemen. "Banyak partai memplesetkan integri- tas, yang terdengar hanya "tas"-nya, daerah 134 orang. Ini adalah update ter- akhir bulan Juni 2017," paparnya. Tidak Dipercaya Basaria mengatakan, pihaknya perlu masuk ke dalam partai politik guna mem- benahi dan mencegah korupsi yang dilakukan para kader partai. Menurutnya, berdasarkan hasil survei, partai politik (cnn-18)å SMAntara SIDANG LANJUTAN : Mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni selaku saksi meninggalkan ruangan saat sidang lanjutan kasus korupsi EKTP dengan terdakwa Andi Narogong diskors di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (15/9).(24) Sekjen Kaget Dirjen Hubla Timbun Rp 20 Miliar Tersangka, Indra Piliang Direhabilitasi dapatkan barang bukti satu set alat isap sabu-sabu atau bong bekas pakai dan satu korek gas. Sesuai UU Narkotika, terdapat dua macam reha- bilitasi, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari keter- gantungan narkotika. Adapun rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan untuk fisik, mental, dan sosial agar man- tan pecandu dapat kembali ke masyarakat. Argo belum dapat menyebutkan jenis rehabilitasi apa yang akan dijalani oleh Indra. Di sisi lain, Argo mengatakan, pihaknya telah menangkap penyedia sabu-sabu yang dikonsumsi Indra Piliang. Orang tersebut diduga merupakan karyawan Diamond Karaoke. Namun, identitas karyawan pria tersebut belum diungkap. Menurut Argo, bong dan korek gas yang digu- nakan Indra sudah disediakan sebelum dia datang ke tempat karaoke. "Barang sudah disiapkan. Bukan pemilik (yang menyediakan), tapi oknum di sana yang menyiap- kan. Harga sabu-sabu itu Rp 600 ribu," ucapnya. (cnn-18) JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhu- Kemenhub, kedua terkait JAKARTA - Polda Metro Jaya menetapkan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Indra Jaya Piliang sebagai tersangka penyalahgunaan narkoti- ka. Indra akan menjalani rehabilitasi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono membenarkan status Indra tersebut, Jumat (15/9). Indra ditangkap bersama dua rekannya, Romi Fernando dan M Ismail Jamani, di Diamond Karaoke, kawasan Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (13/9) malam. Indra, Romi, dan Ismail dijerat Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Pasal 127, pengguna narkoba, dengan anca- man kurungan setahun," ucap Argo. Indra mengaku mengonsumsi sabu-sabu setahun terakhir ini dengan dalih untuk penambah stamina dan penghilang stres. Kemarin, Indra dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan untuk dire- diono menimbun uang Rp20 sebagai sosok yang sederhana. miliar. "Saya tidak tahu, dan juga hubungan kerja antara Sekjen sangat kaget. Saya juga hadir waktu istrinya Pak Tonny Uang itu diduga didapat Ton- ny dari sejumlah proyek di Ke- menhub. Menurut Sugihardjo, meninggal. Saya tahu rumahnya selama ini dia mengenal Tonny dan Dirjen Perhubungan Laut," tuturnya. Sugihardjo mengklaim sama sekali tak mengetahui duit Rp 20 miliar yang disita KPK dari tangan Tonny. Uang itu berasal dari 33 tas ransel yang berisi Rp 18,9 miliar dan tabungan di Bank Mandiri Rp 1,17 miliar. Uang Rp 1,17 miliar yang disita dari Tonny disinyalir diberikan oleh Adiputra terkait pengerjaan pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sugihardjo menyatakan tak mengenal Adiputra, yang didu- ga memberikan suap kepada bungan Sugihardjo mengaku kaget saat mengetahui Direktur Jenderal Perhubungan Laut nonaktif Antonius Tonny Bu- 4cm sangat sederhana," kata dia usai diperiksa di Gedung KPK, Jumat (15/9). "Pernah juga waktu rapat DPR, saya pulang karena nggak bawa mobil, ikut mobil beliau (Tonny), mobilnya bukan Cam- ry tapi Innova," tambah Sugi- hardjo yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tonny dan Komisaris PT Adhiguna Keruk- tama Adiputra Kurniawan. Sugihardjo mengaku, kepada penyidik dia hanya menyam- paikan soal tugasnya sebagai Sekjen dan hubungan kerjanya Tonny. Dia tak pernah mengeta- dengan Tonny selaku Dirjen habilitasi bersama dua rekannya. Namun, Argo belum dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan Indra untuk menjalani rehabilitasi. "Itu tergantung keputusan hakim," tutumya. Menurut dia, Indra direhabilitasi karena tidak dite- mukan barang bukti sabu-sabu. Polisi hanya men- SMAntara JALANI PEMERIKSAAN: Sekjen Kemenhub Sugihardjo Hubla, bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/9).(24) "Pertama terkait tugas pokok dan fungsi saya sebagai Sekjen (cnn-18) hui wajah Adiputra. "Orangnya yang mana saja sampai saat ini saya nggak tahu," tuturnya. Color Rendition Chart