Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA Danan Jaya Pers Partisan Akibat Otda Gejala Praktek Pemerintahan Modern Tekanan Masyarakat MEDAN (Waspada): Timbul- nya pers partisan di era kebebasan pers sekarang ini, kata Drs Danan Djaya, MA akibat dari tekanan masyarakat yang merupakan ja- lan tengah yang diambil industri pers. Berbicara dalam Seminar Ha- ri Kebebasan Pers Se Dunia di Ho- tel Hotel, Kamis (3/5) yang dise- lenggarakan Aliasi Jurnalistik Independen (AJI) Medan, Danan menjelaskan, situasi sosial politik pasca reformasi berdampak pada tekanan terhadap pers. Acara yang dilaksanakan ber- kenaan dengan hari kebasan pers se dunia yang tepat tanggal 3 Mei tersebut juga menampilkan Medan Kombes Pol Drs Badrodin Haiti, Ketua AJI Medan Surya Makmur Nasution dan Direktur Kippas Sumut J.Anto. Situasi tersebut, lanjut Danan, timbulnya sindrom euphoria, ber- alihnya makna reformasi menjadi forum kepentingan, lahirnya ke- lompok kepentingan dengan label membela kepentingan, rendahnya nilai patriotisme dan nasionalisme serta labilnya stabilitas berbagai sektor di dalam negeri. Situasi sosial politik yang ter- jadi ini kemudian menjadi tekanan dan intimidasi terhadap pers, sehingga menimbulkan pers sem- palan atau pers partisan ditandai dengan penyajian tidak seimbang, isi pesan yang sensasional provo- katif serta pers yang tidak memi- liki tanggung jawab sosial," terang Danan. 1 MEDAN (Waspada): Tersang- ka TBH, kepala cabang BNI Ban- da Aceh, yang kini berstatus ta- hanan polisi atas sangkaan me- ngancam karyawannya memban- tah mengambil 10.000 dolar AS dari bank yang dipimpinnya. Dia kemudian mengungkap- kan hilangnya 10.000 dolar AS dari bank tersebut. TBH, berbicara kepada Waspada di Medan, Kamis (3/5), usai konsultasi dengan dok- ter yang merawatnya di RS Gleeneagles Medan. Dia mengatakan memang pada Juli 2000 telah hilang 10.000 dolar AS dari BNI Banda Aceh. Ketahuannya baru 24 Juli 2000. Pria yang sempat menjadi analisis kredit BNI cabang Medan 1983 menambahkan kalau upaya untuk menemukan uang itu sudah ditempuh dengan berbagai cara seperti sumpah secara Islam ber- sama 7 orang yang dianggap terli- bat ditambah membaca yasin lima hari berturut-turut sejak hilang. Kemudian pada September 2000 ketika ada sweeping di Ule Glee Sigli uang itu ternyata ada pada D, warga Aceh. Temuan itu, menurut TBH, diproses Polda Aceh. Dalam pemeriksaan Polda Aceh, D mengakui uang itu diteri- manya dari orang berinisial IKA yang juga pegawai BNI di sana. Setelah diproses dan masalahnya disampaikan ke saya, saya kata- kan kalau tidak ada kehilangan sehingga D bisa dilepaskan," kata- nya. yang muncul akibat tekanan ma- syarakat ini, yaitu hanya meng- utamakan pasar saja dari segi bis- nis dan reporternya yang turun ke lapangan bersifat avunturir. Katanya, kekerasan terhadap pers terjadi akibat kurang menger- tinya masyarakat tentang hak- haknya bila terkena akibat dari pemberitaan di media massa,"ka- tanya.(m45) Selain itu, ciri pers partisan TBH Bantah Ambil 10.000 Dolar AS Dari BNI B.Aceh Kemudian, kata TBH, kabar itu sampai juga ke organisasi besar di Aceh yang kemudian memang- gilnya untuk bertemu D. "Saat bertemu dengan organisasi yang sudah melakukan pemanggilan sampai tiga kali saya diperkenal- kan dengan D." "Di situ D sudah mengaku ka- Saat ini, jelas Danan, tidak ada jaminan yang dapat dipegang jika seorang jurnalis mendapat perlakuan kekerasan dalam me- laksanakan tugas peliputan di la- pangan. Dicontohkan seperti ka- sus yang baru saja terjadi menim- pa Indralis fotografer dari Sinar Medan dan Muhammad Hidayat reporter Radio Prapanca. "Fungsi pers yang dilakukan seorang jurnalis merupakan salah satu bentuk sosial terhadap masyarakat. Peristiwa. terjadi tersebut merupakan reflek- kekerasan terhadap yang si bagaimana mengajarkan demo- krasi kepada masyarakat," ujar- nya. Sementara Badrodin Haiti mengatakan, kekerasan terhadap pers selama ini menjadi fenomena tersendiri yang harus dikaji dan dicari jalan keluarnya. "Mungkin tidak sekedar ja- minan hukum yang hanya diterap kan dalam kesepakatan saja, tapi harus diaplikasikan dalam pelak- sanaan tugas sehari-hari sehingga para jurnalis terlindung dalam- menjalankan tugasnya di lapang- an," tandas Haiti. Dua pukat trawl yang tertang- kap basah itu ketika diperiksa me- miliki surat izin operasional dari Dinas Perikanan Sumut. Kemu- dian, kedua trawl itu diseret ke Mako Dermaga Lantamal I di Be- lawan untuk diproses sesuai hu- kum yang berlaku. Patroli itu dipimpin langsung Dan Lantamal I didampingi ass- intel Kolonel Laut (T) Sukatno dan Komandan Buser Lantamal I. Ma- yor Laut (P) Irawan serta beberapa perwira. lau mengambil uang itu dari IKA karena bagaimana mungkin dia mengambilnya dengan orang yang tak kenal dengan saya," kata TBH lagi. Menurut informasi, kedua pu- kat trawl jenis mini itu disebut- sebut milik anggota Asosiasi Pe- ngusaha Perikanan Gabion Bela- wan (AP2GB),dan dipergoki se- dang menabur jaring di perairan Belawan dengan lokasi hanya be- berapa mil dari tepi pantai. Ber- dasarkan peraturan pukat hari- mau ini selain melanggar Keppres Pesawat... (lanjutan dari hal 1) Dampaknya, Indonesia mampu membuat pesawat terbang yang canggih tetapi tidak sanggup men- jualnya. "Kronologis selanjutnya me- nunjukkan kalau saya tidak me- ngambil uang itu, tetapi diambil oleh IKA yang diserahkan pada D," lanjut TBH. Bahkan, kata dia, ketika dipertemukan dengan or- ganisasi besar di Aceh, IKA sendiri yang meminta untuk tinggal bu- kan dipaksa. "Bahkan IKA memutarbalik- kan fakta dengan menuduh saya yang menculiknya. Tapi kenapa dia tidak mengadu ke polisi kalau saya memang menculiknya," ujar TBH. Sekarang, kata dia, kasus itu memang harus tuntas termasuk menemukan D sebagai saksi kun- ci. "Sekarang saksi kunci malah sudah tidak pernah lagi terlihat." Selain itu TBH juga meng- klarifikasi kalau dia ke Medan me- mang berobat. Kemudian juga me lapor ke pimpinan wilayah BNI Sumut Aceh. "Kalau ternyata ada cerita saya yang menyimpang dari kronologis itu saya pasti sudah diambil." BELAWAN (Waspada): Dan juga melanggar wilayah tangkap. Lantamal I Laksma TNI S. Soe- Patroli itu dilakukan dengan bandi dalam patrolinya di perairan menggunakan tiga Kapal Angkat Belawan, Kamis (3/5) menemukan an Laut (KAL) Tapak Kuda dan dua pukat trawl berkedok lempar- KAL Kuala Camar dan Kuala Be- an dasar bebas beroperasi di per- lawan mengambil rute perairan airan tersebut. Belawan. Pasar lesu Di sisi lain, diakuinya pasar saat ini sedang menurun karena daya beli masyarakat juga turun. "Dari segi market memang belum 'feasible' untuk kita, tetapi tidak ada salahnya kita memper- siapkan diri dari segi teknologi untuk masuk di pasar lokal dan global," katanya. Ketika ditanya tindak lanjut pengadaan bus untuk bus kota Hilangnya 10.000 dolar AS itu memang kini menjadi benang kusut di BNI B.Aceh. Hanya saja TBH menjelaskan kalau semua kronologis yang diceritakannya ada saksi-saki yang melihat. Termasuk saat pertemuan TBH, D, IKA yang diundang orga- nisasi terbesar di Aceh untuk men- jelaskan hilangnya uang itu. (m41) JAKARTA (Waspada): Mente- ri Dalam Negeri dan Otda Suryadi Sudirdja menjelaskan otonomi daerah merupakan gejala yang dapat dengan mudah ditemui da- lam praktek pemerintahan mod- ern dunia, karena dipraktekkan baik di negara federal maupun negara kesatuan. Keadaan inilah yang kemu- dian membuat upaya penerapan otonomi daerah tersebut kaya de- ngan berbagai dimensi atau diper- bincangkan dalam banyak per- spektif, ujarnya ketika membuka lokakarya pengembangan strategi kehumasan dalam pelaksanaan otonomi daerah bagi masyarakat Tidak diperoleh keterangan resmi tujuan dari patroli menda- dak yang diikuti langsung Koman- dan Lantamal I Laksma S. Seo- bandi bersama stafnya itu. Namun, kalangan nelayan menilai operasi mendadak yang diikuti orang no- mor satu di TNI AL di daerah ini sehubungan banyaknya laporan nelayan tentang pelanggaran Kepres 39/80 dan laporan AP2GB kepada Kapoldasu tentang rawan- nya laut saat ini, sehingga banyak pengusaha hengkang dari Bela- wan ke daerah lain. Kepada Kapolda Irjen Pol Hot- man Siagian juga dilaporkan ba- nyaknya kapal-kapal ikan asing bahkan dilengkapi senjata api bebas beroperasi di perairan Indo- nesia. Hal itu mengancam serta mengganggu penangkapan ikan kapal-kapal Indonesia.(m35) Sementara itu General Man- ager Marketing PT Wahana Per- kasa Auto Jaya (PT WPAJ), Wi- liam H Sirait di tempat yang sama mengatakan, fasilitas yang dimi- liki perusahaannya di Subang, Ja- bar, lalu di Kaliwungu, Semarang Nah, harus jelas cara memba- yarnya bagaimana," katanya. PTWPAJ membantu mencari dan Krawang, Jabar, sangat pon-kredit, tetapi belum berhasil kare- na belum ada yang mau membia- yai. tensial. di DKI, William mengatakan MOU-nya sudah ditandatangani, dan sekarang tinggal pengadaan bus kotanya. Sebelum pengadaan dibuat, diperlukan "final financing- nya", yakni cara pembayaran. "Karena organda itu kan ha- nya suatu wadah untuk mengoor- dinir mereka, tapi yang membeli sebenarnya pengusaha-pengusaha bus itu. "Terus terang dengan kemam- puan sekarang, semua mesin yang "Untuk memproduksi pesan- ada di pasar, mampu kita buat, an kita mampu kapan saja sesuai termasuk kendaraan niaga seperti (Toyota) Kijang," katanya, sambil dengan pesanan mereka, kenda- menambahkan perusahaannya lanya cara membayarnya bagai- mana," katanya. sudah membuat lima mesin untuk kapal. Dua Warga Pusong Hingga Kini Masih Misterius Kedua pemuda tersebut, yang diduga ditangkap aparat kepoli- sian yang melakukan sweeping di depan Asrama SPN Seulawah, Selasa (1/5) malam, Pk. 22:00, dike- tahui bernama Bagus, 25, dan Sai- ful Bahri, 26, keduanya penduduk desa yang sama. Lantamal I Seret Dua Pukat Trawl DPA... Kontras Aceh Tuntut Kapolda Klarifikasi BANDA ACEH (Waspada): Dua warga Desa Pusong, Keca- matan Banda Sakti, Aceh Utara, hingga kini tak diketahui nasib- nya. Koordinator Devisi Investigasi Kontras Aceh Bustami Arifin, ke- pada Waspada, Kamis (3/5) malam menyebutkan, kedua korban di- tangkap saat dalam perjalanan dari Lhokseumawe menuju Kota Banda Aceh, dengan menumpangi Bus Pusaka yang tidak diketahui nomor polisinya. Namun, kata dia, setiba di Seulawah, bus yang ditumpangi kedua korban dan seorang teman- nya yang lolos dari sweeping ter- sebut, distop dan semua penum- pang disuruh turun lalu aparat memeriksa KTP para penumpang bus tersebut. Bustami yang mengutip kete- rangan teman korban A, 25, me- nyatakan, setelah memeriksa KTP semua penumpang kemudian di- Dijelaskan, anak perusahaan PT Texmaco itu dalam satu bulan mempunyai 30 unit "rolling stock" untuk bus, sementara persediaan truk untuk pasar bebas. Sementara Menristek AS. Hikam menjelaskan Indonesia mampu membuat kapal. "Itulah yang paling penting dan kemudian bisa menjadi perin- tis pengembangan otomotif sehing ga nantinya tidak tergantung lagi pada yang lain," katanya. NEW YORK (Antara): Peme- rintah Indonesia berhasil meya- kinkan negara-negara anggota Kelompok 15 (G-15) untuk menye- pakati dihasilkannya "Deklarasi Jakarta" dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) di Jakarta tanggal 30-31 Mei mendatang. Hampir rampung. Makarim menjelaskan, saat ini penyiapan pelaksanaan KTT tersebut sudah hampir rampung 100 persen. Yang masih terus di- pantau oleh panitia yang dikoman- do langsung Menlu Alwi Shihab Arroyo... (lanjutan dari hal 1) keadaannya peme- Beroperasi Di Perairan Belawan tidak seperti sekarang," katanya. riksaan," ujarnya, dan “benar- benar yang da- pat diharapkan bagi perundingan yang mungkin. Setelah tuh, katanya, DPA masih perlu membaca pikiran presiden. "Tapi paling tidak, perlu ada ketegasan sikap dari Presiden, apakah meno- lak atau menerima memoran- dum," katanya. Penanggungjawab Bidang Materi KTT G-15, Makarim Wi- bisono menjelaskan di New York, Selasa dalam pertemuan 19 nega- ra anggota G-15 di Jenewa, Swiss, beberapa waktu lalu, telah dicapai kata sepakat untuk menghasilkan Deklarasi Jakarta pada KTT yang akan berlangsung di Jakarta nan- ti. Makarim, mantan Wakil Te- tap RI di PBB yang kini Dirjen Hubungan Ekonomi Luar Negeri Deplu itu mengatakan, Deklarasi Jakarta akan berisi kerangka kerja negara-negara G-15 menge- nai teknologi komunikasi dan informasi untuk pembangunan. Secara garis besar, katanya, Deklarasi Jakarta akan meru- pakan sebuah keinginan bersama pemerintah negara-negara ang- gota G-15 agar sektor swasta dapat memainkan peran lebih besar da- lam penerapan teknologi komu- nikasi dan informasi untuk pem- bangunan di masing-masing ne- gara. "Ini adalah pesan para kepala "Kemudian pada 7 November 2000 kami dipanggil lagi oleh or- ganisasi itu ke suatu tempat ber- sama IKA. Namun IKA tidak me- ngaku. Padahal menurut data sesuatu lumrah. ada yang ada di organisasi itu terbukti KTT G-15 Sepakat Hasilkan Deklarasi Jakarta kewajiban dalam pers untuk me- kalau IKA yang mengambil 10.000 dolar AS," jelas TBH. nyajikan liputan secara berimbang (cover both side)," katanya. di Jakarta Kamis (3/5). Menurutnya, salah satu im- plikasinya adalah seringkali oto- nomi daerah dikaji dalam dimensi yang bercampur baur. Misalnya otonomi daerah pada negara kesa- tuan dibahas dengan acuan prak- tek negara federal atau suasana penyelenggaraan otonomi daerah di negara maju dijadikan model perspektif di negara yang sedang berkembang. (lanjutan dari hal 1) "Kalau tidak menerima, lantas Karena itulah fungsi kehu- masan menjadi unsur utama da- lam membangun pemahaman ter- hadap persepsi dan kepentingan yang ada, serta membangun ke- sepakatan dalam proses pe- Arroyo ngatakan, pertemuan dengan Wa- Lebih lanjut Tirtosudiro me- pres tersebut sebenarnya tidak untuk membicarakan memoran- dum II. "Tapi kami juga menying- gung hal tersebut," katanya. "Ketika kami mengatakan soal itu, beliau hanya senyum-se- nyum, senyum manis," katanya. Ketua DPA itu mengungkap- kan, sebelumnya dia juga pernah tanggapan Megawati soal situasi politik di Filipina, yakni soal naiknya Wapres Arroyo, menggantikan Presiden Joseph memi Estrada. "Waktu itu Wapres mengata- kan, Filipina adalah Filipina, In- donesia adalah Indonesia, Arroyo adalah Arroyo, Megawati adalah Megawati, jadi jangan disamakan betul," kata Tirtosudiro mengutip komentar Megawati. AS Ucapkan... (lanjutan dari hal 1) dengan membantu untuk mendo- rong keterbukaan dan pemerin- tahan yang baik. suruh naik kembali ke dalam bus, sedang dua pemuda tadi ditahan aparat yang melakukan sweeping dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Membaktikan hidup kita sese- orang untuk meliput berita sering sulit dan bahkan berbahaya, tetapi tetap sangat penting demi berfung- sinya demokrasi secara sehat. Pers Indonesia telah senantiasa mem- punyai peran vital dalam memben- tuk demokrasi baru di Indonesia. Melalui upaya tak kenal lelah da- lam mengejar kebenaran, pers yang bebas menyediakan jauh dari sekadar demokrasi kepada bangsa Indonesia. Sementara, Kepala SPN Seu- lawah, AKBP Drs Dedi Suryadi yang Waspada konfirmasi via te- lefon, membantah tuduhan bahwa kedua pemuda asal Desa Pusong, Lhokseumawe itu telah ditangkap oleh anak buahnya. "Tidak ada yang ditangkap oleh anak buah saya, karena kami tidak pernah melakukan sweeping, apalagi terhadap angkutan umum," te- gasnya. (b26) Arroyo sebelumnya menga- takan, dia akan mengunjungi Es- trada di penjara jika dia disambut baik, namun tetap bersikeras bah- wa undang-undang harus tetap ditegakkan. • selanjutnya apa." Di tengah maraknya aksi un- Ketua DPA itu mengingatkan, juk rasa Selasa, Arroyo menuduh yang diharapkan DPA kepada Estrada terlibat dalam suatu per- Presiden adalah untuk memper-sekongkolan untuk memasang baiki kinerja, termasuk sikap dan ucapannya. Pers memberi mereka pema- haman yang mereka perlukan untuk menentukan masa depan mereka. "Kami mendesak semua pihak, pemerintah dan organisasi- organisasi media-untuk terus mendukung pers yang bebas dan bertanggungjawab yang diperlu- kan bagi suatu demokrasi Indo- nesia yang kuat. (m11) negara dan kepala pemerintahan G-15 yang ingin disampaikan ke- pada pihak swasta," kata Maka- rim. "Jurnalisme omongan pada Ia menyatakan, berkaitan de- ngan hal tersebut, pihaknya telah menyurati Kapolda Aceh Brigjen Pol. Drs Chaerul Rasyid SH, untuk memintanya mengklarifikasi soal penangkapan terhadap kedua pe- muda tadi. Namun tegasnya, hing-hakekatnya adalah sama dengan jurnalisme bohong. Pendapat to- koh dipersepsikan seolah-olah se- bagai sebuah realitas sosial ketika muncul sebagai berita," katanya pada seminar "Media di Tengah Konflik" di Semarang, Kamis (3/ 5). ga saat ini belum ada jawaban res- mi dari Kapolda. Selain itu, kata dia, Kontras Aceh juga menuntut Kapolri dan Kapolda Aceh untuk bertanggung jawab terhadap penangkapan tersebut, serta memberitahukan kepada publik tentang penangkap- an dan alasan penangkapannya. Dengan demikian, katanya, KTT yang akan dimulai dengan pertemuan tingkat Menteri Perda- gangan dan Industri pada 28 Mei dan pertemuan tingkat Menlu pa- da 29 Mei itu tidak hanya akan mengupayakan adanya komunike bersama yang sudah terlalu sering dihasilkan dalam setiap KTT se- belumnya, tapi pemerintah In- donesia ingin sesuatu yang lebih konkrit dihasilkan dalam KTT tersebut. "Itu dasar pemikiran untuk menghasilkan Deklarasi Jakarta itu,"kata Makarim menambah- kan. Negara-negara yang terga- bung dalam G-15 saat ini di anta- ranya Indonesia, Malaysia, Mesir, Algeria, Argentina, Brazil, Cili, India, Jamaika, Kenya, Nigeria, Meksiko, Peru, Senegal, Srilanla, Venezuela, Zimbabwe dan Ko- lombia. menuhannya. Sementara itu Christine Flet- cher dari partnership for governan- cy reform in Indonesia menjelas- kan suatu kerangka kerja nasional strategis bagi hubungan masyara- kat dalam memfungsikan otonomi daerah di Indonesia akan berhasil bila dibangun berdasarkan kon- sensus nasional. suatu "junta militer-sipil guna menggantikannya. Dia sejak itu memberlakukan Manila dalam keadaan pembe- rontakan," dengan melarang se- mua aktivitas pro-Estrada, dan memerintahkan penangkapan po- litisi terkemuka itu yang diiden- tifikasi Estrada, termasuk dua senator. Namun konsensus hanya da- pat dicapai bila masyarakat di daerah serta pemerintah daerah merasakan keterlibatan secara berarti dalam menangani urusan- urusan bangsa dan negara. Menurutnya, saat ini peme- rintah pusat memiliki komitmen Sementara itu, menanggapi kritikan tentang isi memorandum yang sangat sederhana dan tidak Indonesia... (lanjutan dari hal 1) yang mengurus narkoba sebenar- nya sudah cukup banyak, namun masih belum efektif sehingga "out- put"-nya juga kurang memuaskan. Sementara itu ketua badan koordinasi anti-narkoba nasional, Ahwil Lutan menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan tiga langkah penting, yakni upaya mereduksi suplai, mereduksi per- mintaan, dan upaya pengobatan. Ahwil juga mengingatkan bahwa saat ini ada kecenderungan semakin canggihnya upaya pe- Wartawan Indonesia Banyak Praktekkan Jurnalisme Omongan SEMARANG (Antara): Para wartawan di Indonesia lebih ba- nyak mempraktekkan "talking jurnalism" yaitu jurnalisme omongan yang lebih merupakan kutipan atas pernyataan seorang tokoh atau pejabat dan "counter" atau sebaliknya, kata Stanley dari pakar atas pernyaraan tersebut Institut Studi Arus Informasi (ISAI). Dia mengatakan, wartawan Indonesia selama puluhan tahun terlanjur tidak terbiasa dengan pola penyelidikan (investigation) dan juga sama sekali tidak menge- nal "provetic journalism" sebagai- mana diterapkan para wartawan di negara maju. Dalam meliput konflik elite politik, katanya, wartawan lebih banyak mengutip ucapan para tokoh elite politik yang seolah-olah merupakan representasi dari rak- yat Indonesia. "Asumsi seperti ini membawa dampak terseretnya itu adalah konfirmasi kepala ne gara dan kepala pemerintahan yang akan hadir di KTT tersebut. Semua kepala negara dan ke- pala pemerintahan yang hadir nantinya akan menginap di hotel Hilton Jakarta yang hanya berse- belahan dengan tempat penyeleng- garaan KTT di Jakarta Conven- tion Center (JCC), Senayan. Sampai saat ini setidaknya sudah ada lima pimpinan negara yang menyatakan kesediaan da- lam bentuk tertulis untuk hadir, yaitu dari Venezuela, Kolombia, Jamaika, Zimbabwe dan Nigeria. Pimpinan negara lainnya yang juga sudah menyatakan ke- sediaan hadir namun belum dalam bentuk tertulis, ialah Presiden Mesir Hosni Mubarak dan Perda- na Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Selain penginapan, panitia juga telah menyiapkan kendaraan untuk semua peserta, termasuk para pemimpin negara peserta. Saat ini, menurut Makarim, sudah dipastikan tidak ada kendaraan khusus impor untuk para pemim- pin tersebut. "Semua kepala negara akan menggunakan sedan Volvo biru tua milik para menteri dan dirjen. Tidak ada keberatan dari negara- negara yang bersangkutan," ujar nya. klarasi itu akan dicabut sekalipun sejumlah mereka yang dituduh terlibat komplotan untuk meng- gulingkan Arroyo, belum ditahan. Jurubicara Arroyo Rigoberto Tiglao mengatakan "dia ingin deklarasi itu akan dicabut 7 Mei. Alasan, secara garis besar seming- gu setelah insiden. Ia sangat yakin bahwa pemberontakan itu akan ditumpas seluruhnya." Akan tapi, Golez mengatakan deklarasi itu mungkin tetap "ter- gantung, tentu pada situasi." Arroyo mendeklarasikan ke- adaan darurat pemberontakan Selasa tidak lama setelah 8.000 pendukung mantan Presiden Jo- seph Estrada yang kini ditahan, menyerbu istana presiden dalam usaha menggulingkan dia. Deklarasi itu mengizinkan pe nahanan tanpa perintah penang- kapan terhadap mereka yang di- duga merencanakan kerusuhan sebagai bagian dari satu rencana untuk merebut kekuasaan dan membentuk sebuah junta pro- Estrada. Mantan Wakil Presiden Arro- yo berkuasa lewat pemberontakan rakyat yang menggulingkan Es- trada pada Januari lalu. Seorang senator, seorang man- tan dubes untuk AS, dua pejabat kepolisian dan seorang penyeleng- gara unjukrasa pro-Estrada dita- han sejauh ini dan lima lainnya sedang dicari termasuk seorang Cabut Keadaan Darurat Presiden Arroyo pada 7 Mei akan mencabut "keadaan darurat pemberontakan" yang dia berla-, senator, Gregorio Honasan dan kukan di Manila untuk menum- mantan kepala kepolisian Panfilo pas kerusuhan, kata para pem- Lacson. bantu senior. Penasehat Keamanan Nasio- nal Roilo Golez mengatakan de- Reshuffle... (lanjutan dari hal 1) Kalau kinerja pemerintahan bisa ditingkatkan dan ternyata Presiden juga bisa memenuhi per- syaratan-persyaratan yang di- inginkan oleh Memorandum II DPR itu, Soetardjo berpendapat, besar kemungkinan terjadinya perkembangan yang lebih baik dari saat ini bagi diri Abdurrah- man Wahid. Kedua orang itu dikenal me- miliki sekutu di militer dan polisi. (m11) memuat perincian mendalam ten- tang apa yang harus dilakukan Presiden, Soetardjo menyatakan memorandum itu bukanlah satu konsep atau tulisan untuk seorang ahli ketatanegaraan. Para pengritik itu, harus bisa menterjemahkan makna dan ha- kekat dari apa yang sudah menjadi keputusan di Dewan. "Apalagi jika pengritik itu ada- lah para anggota kabinet, maka, tidak perlu lagi diberi tahu seperti dua kali tiga itu sama dengan enam," demikian Soetardjo. untuk berbagai kekuasaan dengan daerah dan membantu peningkat- an standar kualitas hidup rakyat dengan membangun kelembagaan daerah yang cakap bagi seluruh daerah Indonesia baik kaya atau miskin untuk berbagai urusan da- lam pembangunan domestik. Undang-undang mengenai pemerintah daerah yang berinti- kan pada otonomi daerah, serta semua peraturan perundangan yang menindaklanjuti pelaksana- an otonomi daerah mulai 1 Januari 2001, dimaksudkan untuk meres- pon ketidakstabilan yang timbul akibat berakhirnya kekuasaan rezim lama. (j04) nyelundupan. "Banyak orang yang menyembunyikan narkoba lewat tubuh, bahkan ada yang menye lundupkannya melalui tubuh ma- yat," ujarnya. Mengenai masih banyaknya penyelunduppan ganja dari Aceh, dia mengakui saat ini pihak ke- polisian sulit melakukan pemerik- saan langsung di lapangan karena situasi keamanan. "Oleh sebab itu kami menco- banya dengan mereduksi permin- taan, dan juga melakukan pence- gatan saat ganja itu sampai di Me- dan atau Jakarta," katanya. rakyat ke wilayah pertikaian elite," ujarnya. Dia mengatakan, kaidah pers "big name big news, no name no news" dalam paradigma wacana media di Indonesia, khususnya yang menyangkut pejabat adalah mesin produksi berbagai anti rea- litas. Dia mencontohkan, pada ta- hun 1970-an saat Presiden Soehar- to berpidato menyatakan bahwa Indonesia telah bebas buta huruf, kemudian pers memuat pernyata- an ini sebagai headline dan tidak pernah melakukan konfirmasi pa- jutaan rakyat yang masih buta huruf. Dengan bantuan media, kata- nya, ucapan presiden yang tadinya baru bertaraf pernyataan" diubah menjadi kenyataan". Upaya me- ngubah paradigma pernyataan- kenyataan ini didukung dengan diwajibkannya setiap desa mem- buat slogan "Bebas 3B" (bebas buta aksara, buta huruf, dan buta ang- ka). Stanlay mengatakan, dengan adanya kebiasaan pejabat atau tokoh untuk menutupi fakta sebe- narnya, maka pers terbiasa me- ngutip kebohongan. "Hal tersebut terlanjur jadi Di jaman Orde Baru, katanya, liputan penyelidikan dan pengum- pulan data di lapangan bisa dimen- tahkan dengan bantahan dari pejabat yang apabila diturunkan akan mengundang resiko muncul- nya teguran dari sejumlah instansi yang berwenang. "Dalam hal konflik elite, media bukan hanya mempraktekkan jurnalisme omongan tetapi juga dengan fasihnya mempraktekkan jurnalisme perang, sebuah hal yang kini tengah mendapat kritik- an pedas di kalangan jurnalis," demikian katanya. Agama... (lanjutan dari hal 1) "Bukan dengan cara menyiksa anggota badan," tuturnya, sambil menambahkan pengawasan ter- hadap ajaran Salamullah itu di- maksudkan agar tidak muncul korban baru. Ketua MUI Sulteng itu juga mengatakan, pengakuan pengan- jur ajaran Salamullah, Lia Aminuddin, bahwa dirinya sebagai penerima wahyu melalui malaikat Jibril sebagaimana diterangkan olah para pengikutnya adalah bohong belaka. Jumhur ulama, katanya, me- ngakui bahwa malaikat Jibril itu turun ke dunia hanya semata-ma- ta membawa wahyu kepada para Nabi dan Rasul, namun setelah Nabi Muhammad SAW wafat ti- dak ada lagi manusia lain yang menjadi Nabi atau Rasul. "Masalah ini perlu saya tegas- kan, agar Umat Islam tidak terje- bak dalam ajaran atau aliran sesat yang memasuki era demokratisasi dewasa ini penyebarannya sema- kin bebas dan transparan," demi- kian Sagaaf Aldjufri yang cucu keturunan ke-36 dari Nabi Mu- hammad SAW. Reshufle kabinet tak efektif Rencana pemerintah yang akan merombak kabinet disaat kondisi gonjang-ganjing seperti sekarang ini sudah tidak efektif lagi. "Mereshufle kabinet juga ti- dak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, tidak menggoyahkan kinerja dewan dalam mengkritisi tugas pemerintah," tegas ketua Fraksi Partai Persatuan Pemba- ngunan (FPPP), Alimarwan Ha- nan. Menurut Ali, mestinya yang harus diperhatikan Presiden Gus Dur saat ini adalah menjalankan peringatan dewan sesuai dengan Memorandum II DPR. "Dalam waktu satu bulan ini Gus Dur be- serta kabinetnya mampu mem- buat perubahan-perubahan di se- gala bidang," jelasnya. Bila dalam kurun waktu itu Gus Dur tidak mampu berbuat Waspada/Mohammad Faisal Ketua DPC PDI Perjuangan Medan Tom Adlin Hajar (berdasi) ketika berada di tengah- tengah aksi protes yang dilancarkan oleh wartawan di Wisma Kartini Medan Kamis (315) Wartawan... (lanjutan dari hal 1) biarkan akan merusak tatanan sosial masyarakat, khususnya di Medan. Pardede dari Aliansi Jurnalis Pe- rempuan Medan, Perwakilan Jurnalis Radio Medan Iskandar dan Perwakilan Jurnalis Televisi Dra. Yose Pilliang. Namun, diperoleh informasi Tom menghadiri rapat partai di Wisma Kartini Medan, sehingga para wartawan menuju tempat tersebut. Tidak lama tiba di Wisma Kartini, Tom Adlin Hajar dijemput oleh unsur pengurus PWI Cabang Sumut, Drs. Erwan Effendi Batu- bara, guna menemui para warta- wan. Beberapa anggota Satgas PDI- Perjuangan nampak mulai emosi, namun ditenangkan oleh Tom. Se- telah melakukan dialog di hala- man depan Wisma Kartini, para wartawan membacakan butir- butir pernyataan sikap yang isinya mengutuk keras sikap militerisme dan premanisme dari kelompok- kelompok sipil, tindakan kekeras- an adalah tindakan tidak bermoral dan tidak beradab dan merupakan kultur (budaya) yang dibangun Orde Baru. Gus Dur... (lanjutan dari hal 1) memberikan memorandum II ke- pada Presiden Gus Dur, menurut sesuatu sesuai pesan dewan, tam- bah Ali, masalahnya diserahkan kepada MPR. "Sidang istimewa MPR lah yang bisa menyelesaikan Suparlan fraksi pendukung Gus kemelut politik antara DPR de- ngan presiden," tegasnya. Mengenai siap yang bakal menggantikan Gus Dur, jika turun dari jabatan, Ali mengatakan, se- suai konstitusi dan Undang-Un- dang sebagai penggantinya adalah Megawati Soekarnoputri. Dur di DPR itu sudah memahami realitas politik DPR memang tidak mungkin mempertahankan posisi Presiden Gus Dur. "Buktinya me- morandum I mereka walk out. Tetapi ketika memorandum II me- reka menerima sikap itu. Jadi ti- dak ada alasan untuk tidak ber- tanggungjawab terhadap keluar- nya memorandum II. Lain soalnya kalau FKB melakukan walk out ketika dilakukan pengambilan keputusan itu, "kata Suparlan yang juga wakil Ketua Komisi V DPR. Dia yakin, jika Megawati naik menjadi presiden, isu soal jender tidak akan populer lagi. daerah antara daerah dan pusat yang berbanding 80 dan 20 persen, dengan tegas Surjadi menolaknya. "Itu adalah sebagian dari ma- teri yang masuk dalam pembahas- an dan bukan di situ letak perma- salahannya, karena masalah ter- hasan bersama," kata Surjadi tan- sebut nanti akan dijadikan pemba- pa merinci lebih jauh lagi. Dalam pernyataan sikap itu juga ditegaskan,pers memiliki kebebasan mencari dan menda- patkan informasi yang dilindungi Pasal 4 Ayat 3 dan Pasal 18 Un- dang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Karena itu, para wartawan meminta pihak berwajib mengu- sut tuntas dan membawa para pelaku intimidasi untuk diselesai- kan berdasarkan hukum. Sedang- kan kepada pimpinan organisasi induk Satgas PDI-P dan Pemuda Pancasila Medan diminta untuk menertibkan anggotanya. Pada pertemuan puluhan wartawan dan Ketua DPC PDI- Perjuangan di DPRD Medan siangnya, dinyatakan seluruh me- dia massa sepakat untuk 'mem- black-out' (memboikot) pembe- ritaan kegiatan PDI-Perjuangan terutama Satgasnya. Tom Adlin Hajar dalam ke- sempatan yang sama, menegas- kan, mendukung dan setuju kasus kekerasan itu diusut tuntas oleh polisi sesuai hukum yang berlaku. Selesai menyampaikan per- nyataan sikap tersebut, para war- tawan bergerak menuju Mapol- tabes Medan. Kedatangan para wartawan ini mendapat sambutan baik para anggota polisi maupun Kapoltabes Medan Komisaris Besar Polisi Drs. Badrodin Haiti. Kapoltabes Medan yang di- dampingi Kapuskodal Ops Komi- saris Polisi Drs Saidal Mursalin, Kasat Serse Komisaris Polisi Drs Martinus Sitompul, MSi, dan Ka- sat Intel Ajun Komisaris Polisi Drs Victor Manoppo serta Kanit Pro- voost Inspektur Polisi I (Iptu) Tanjung menerima kehadiran wartawan dengan simpatik di ruang rapat Mapoltabes Medan untuk berdialog. Sebelum dialog dan penyampaian aspirasi, salah seorang wartawan juga menyam- paikan pernyataan sikap sama dengan yang disampaikan kepada Ketua DPC PDI-Perjuangan Me- dan. Dalam kesempatan itu, para wartawan mempertanyakan sikap polisi terhadap kelompok milisi sipil beratribut partai-partai politik maupun OKP. Menurut wartawan Radio Prapanca Medan, Iskandar, milisi sipil dan kekerasan jika di- Mega persiapkan kabinet Secara terpisah Ketua Umum Forum Solidaritas Aksi Demokrasi (Fosad), Faisal Riza Rahmat men- desak Wapres Megawati Soekar- noputri segera mendeklarasikan terbentuknya kabinet, karena tu- runnya Memorandum II DPR kepada Presiden Abdurrahman Wahid membuat posisi Megawati saat ini mezjadi pemimpin bangsa. Dengan situasi sekarang ini dibu- tuhkan keberanian untuk menya- takan dirinya secara de facto pe- megang tap MPR tentang penu- gasan pembagian kerja dan pelak- sanaan Keppres 121 tentang pem- bagian tugas Presiden dan Wapres. "Jadi sebenarnya MPR RI harus sudah mengambil persoalan yang dihadapi bangsa saat menyangkut posisi kepemimpinan nasional pas- ca memorandum II DPR RI kepa- da Presiden Gus Dur," kata Faisal. Namun kata Faisal, untuk meyakinkan luar negeri, Mega- wati harus punya keberanian un- tuk melepas kedudukannya se- bagai ketua umum PDI Perjuang- an. Dengan melepas posísi itu, Megawati tidak perlu mengada- kan tawar-menawar kepada par- pol-parpol untuk mengisi jabatan menteri di kabinet mendatang. "Dalam hal ini kami baik se- bagai warga masyarakat maupun wartawan yang dilindungi un- dang-undang meminta jaminan keamanan serta ketegasan pihak kepolisian," kata Iskandar. Selain itu, disampaikan kem- bali kepada Kapoltabes perihal pengaduan terdahulu oleh warta- wan yang mengalami tindak keke- rasan. Antara lain, yang dialami oleh Reporter dan Kameramen TPI di Kampus USU, intimidasi dan ancaman dialami 5 wartawati oleh Satgas PDI-Perjuangan di DPRD Medan, serta perusakan Kantor SKH Waspada dan ter- masuk kekerasan di PN Medan. Memalukan lih figur-figur yang profesional di bidangnya untuk menjadi menteri. Saya yakin luar negeri akan mem- beri hibah penghapusan utang In- donesia, jika Megawati segera mengambil alih situasi keadaan bangsa saat ini, sehingga langkah pertama pemulihan ekonomi be- nar-benar dilaksanakan," kata Fai- sal Riza Rahmat. (j07) Menanggapi pernyataan sikap maupun aspirasi kaum jurnalís itu, Kapoltabes Medan menga- takan, seharusnya di pengadilan orang merasakan keamanan dan tidak boleh terjadi keributan. Te- tapi, sudah terjadi peristiwa sangat memalukan. "Dengan adanya peristiwa perusakan di PN Medan tersebut yang terpukul adalah seluruh ja- jaran hukum dan penegak hukum. Masyarakat setiap saat menuntut penegakan hukum, maka seha- rusnya segenap lapisan masyara- kat menghormati hukum," kata Badrodin Haiti. Dia juga menegaskan, demo- krasi tidak akan pernah berjalan tanpa menghormati dan mentaati hukum yang berlaku. Demikian pula sebaliknya hukum tidak tegak jika tidak ada demokrasi. Sedangkan mengenai atribut baik dikenakan Satgas maupun OKP (Organisasi Kemasyarakat- an Pemuda) tertentu dan gaya lebih militer dari militer sendiri, menurut Badrodin, mereka itu bisa menjadi besar karena ada peluang dari masyarakat. Masyarakat harus berani me- nolak atau bertindak jika keha- diran oknum-oknum itu apalagi meminta-minta uang. Kalau perlu masyarakat menyampaikan ke DPRD supaya 'milisi sipil' itu di- bubarkan, ujarnya. Badrodin pun mengungkap- kan, begitu banyak pengangguran yang terkadang cenderung me- masuki salah satu organisasi de- ngan alasan akan bisa memper- oleh uang. Dalam kesempatan itu Ka- poltabes berjanji mengusut tuntas tindak kekerasan yang dialami oleh tiga wartawan dalam peristi- wa perusakan di PN Medan oleh massa berpakaian hitam-hitam dan loreng. Demikian juga keja- dian perusakan Kantor SKH Was- pada serta intimidasi, ancaman yang dialami oleh 5 wartawati. Sikap Sementara, dalam kegiatan Seminar Sehari Media Di Era Transisi Menuju Demokrasi di Hotel Garuda Plaza Medan yang diselenggarakan AJI (Aliansi Jur- nalis Independen) Medan, timbul kesepakatan sikap bersama or- ganisasi-organisasi Pers Sumut- Medan. Pernyataan sikap tersebut di- tandatangani oleh Ketua PWI Cabang Sumut A. Muchyan AA, Ketua AJI lan Surya Makmur Nasution, Ketua PWI Reformasi Sumut Yulhasni, Khairunnissa Sekelompok... (lanjutan dari hal 1) Menurut keterangan para so- pir yang datang ke Mapolsekta Medan Teladan, peristiwa itu terja- di sejak siang hari dan puncaknya sekira pukul 14:00. Bermula dari datangnya sekelompok preman ke Jalan AR Hakim Medan dan mulai melakukan aksinya dengan memukuli mobil MPU yang ber- henti dan meminta setoran kepada setiap sopir. Bahkan mereka juga melu- dahi sopir bila permintaannya ti- dak ditanggapi. Para supir walau- pun mendapat intimidasi dan teror dari preman, masih tetap menarik sewa walaupun hati mendongkol. Puncaknya ketika MPU Ra- JUMAT 4 MEI 2001 2 walet hanya sebesar Rp 150 juta per-tahun. Jika dibanding para pengusaha yang mendapat ratus- an miliar rupiah. Tertundanya... (lanjutan dari hal 1) kedua RUU itu karena proporsi "Yang penting berikan hak sepe-kangnya," tuturnya. pembagian hasil Pernyataan sikap itu diserah-- kan kepada Kapoltabes Medan, PWI Cabang Sumut, AJI Medan, Fraksi PDI-P di DPRD Sumut/ Medan serta instansi terkait lain- nya. Isinya, mengutuk keras tin- dakan Satgas PDI-Perjuangan, mendesak pihak berwajib mengu- sut kasus tersebut dan menga- dilinya sesuai hukum berlaku. Mendesak pihak berwajib me- ngusut tuntas aksi kekerasan ter- hadap media massa yang kini ti- dak jelas penyelesaiannya. Seperti, penganiayaan terhadap Reporter TPI, perusakan Kantor SKH Waspada, penyerangan Kantor Harian Medan Pos, teror Satgas PDI-P atas 5 wartawati di DPRD Medan serta kasus kekerasan lain- nya. Kepada PDI-Perjuangan di- minta agar menertibkan anggota- nya dan memberikan pemahaman kepada anggotanya tentang kebe- basan pers, tindakan kekerasan terhadap pers/wartawan dalam bentuk apapun sudah tidak bisa dotolerir lagi. Untuk itu kepada aparat didesak untuk segera me- nindak tegas pelakunya. Kabur Secara terpisah, Direktur Eksekutif POKJA Jaringan HAM (Hak Azasi Manusia) Sumut, Tb- hap P. Simamora kepada warta- wan menegaskan, insiden 2 Mei 2001 tersebut sangat jelas telah mengaburkan Agenda Reformasi, dan tidak lebih merupakan aro- gansi pihak-pihak yang tidak ingin ditegakkannya hukum di Indo- nesia. Jaringan HAM Sumut, kata- nya, prihatin atas kekerasan yang dialami wartawan Muhammad Hidayat (Reporter Radio Prapan- ca), Indra Lis (Wartawan foto Sinar Medan) dan Rika (Reporter Radio KISS FM). Tohap dengan tegas menya- takan, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan Hukum dan Nilai-Nilai HAM (Hak Azasi Ma- nusia) Universal terutama Pasal 19 Pernyataan Umum Hak Azasi Manusia. Meminta pemerintah membubarkan organisasi sipil yang mengembangkan budaya kekerasan seperti yang dilakukan rejim orde baru. Tegakkan kepastian hukum Rektor UMA (Universitas Me dan Area) Ir. Zulkarnain Lubis, MS menanggapi tindak kekerasan yang dialami insan pers, menga- takan, kekerasan tersebut bisa bersifat permanen jika kepastian penegakan hukum tidak berjalan. Kalau dulu, katanya, insan pers 'dihantui kekuatan penguasa, justeru sekarang ini masyarakat atau preman terbukti telah mela- kukan kekerasan terhadap pers. Karena itu, jika penegakan hukum tidak segera dibenahi de- ngan baik, maka tindak kekerasan terhadap pers dapat terus berlang- sung. Dimana pengerahan massa dengan melakukan penyerbuan ke kantor penerbitan pers akan sering terjadi.(m34/m31/m45). 113 MPU Rahayu pintu belakang, begitu mendapat laporan langsung menuju ke Jalan AR Hakim Me- dan bermaksud menanyakan, ma- saiannya. Tetapi, begitu bertemu, seke- lompok preman yang diperkirakan berjumlah 19 orang itu bukannya mau berdialog, mereka malah me- lakukan penyerangan hingga Sur- ya Dharma Lubis terdesak. Bah- kan beberapa preman yang meme gang senjata tajam menikam kor- ban hingga mengenai paha ka- nannya. hayu lin 121 yang dikemudikan menerima laporan segera turun Efendi Siahaan yang berhenti di ke lokasi kejadian dan hingga tadi Jalan AR Hakim menunggu sewa. malam terus memburon kelompok Setahu bagaimana, datang bebe- preman yang meresahkan para supir. rapa orang preman yang langsung memukuli mobilnya. Tidak sampai disitu saja tanpa diketahui sebab- nya preman tersebut langsung me- mecahkan kaca samping sebelah kanan hingga berantakan. Karena sudah tidak tahan di- teror para premán, beberapa supir melapor kepada mandornya. Sur- ya Dharma Lubis mandor tengah Anggota... (lanjutan dari hal 1) Perkelahian yang tidak seim- bang itu berhasil dibubarkan se- telah teman-teman korban dan juga supir MPU turut membantu. Polsekta Medan Teladan begitu "Kami mengharapkan Polsek- ta Medan Teladan segera mengu- sut dan menangkap sekelompok preman yang melakukan pungli di Jalan AR Hakim Medan karena cukup meresahkan para supir MPU," kata para sopir di Mapol- sekta Teladan sambil menunggu rekannya membuat penga- duan.(m39) sarang burung walet di Madina itu keputusan Departemen Kehu- tanan untuk membatalkan surat izin kepada pengelola yang lama sudah sangat tepat, dan ini bukti Dep Kehutanan lebih peka dari- pada hakim PTUN ynag menyi- dangkan kasus pengelolaan sa- rang burung walet itu," katanya "Saya mendukung penuh tin- dakan Departemen Kehutanan untuk melakukan perlawanan de- ngan mengajukan banding. Dep lagi. Kehutanan tak usah ragu sebab masyarakat Madina siap di bela- Ditanya apakah keputusan PTUN itu sarat permainan kolusi, anggota DPR dari Fraksi PDI P Irmadi juga memperoleh in- itu tidak berani langsung menya- formasi bahwa pengelola sarang takan adanya unsur kolusi. Wa- burung walet di Madina itu me- laupun opini yang berkembang miliki SK yang habis berlakunya di masyarakat Madina, sekarang sampai tahun 2006. Namun bia- .ini rasa kepercayaan kepada lem- Sanya, setiap keputusan peme- rintah ada kalimat yang menye- baga peradilan menurun. Zaman butkan "apa bila ada hal-hal yang baik tetapi mengalami penurunan reformasi ini bukannya makin lain" SK dapat ditinjau kembali. "Saya kira dalam pengelolaan Irmadi. (j06) yang cukup tajam, demikian. C F 1.760 MEDAN (Wasp Pegawai PD Keber Me-dan menyataka PD Kebersihan men bersihan, karena stat an mereka berubah (Pekerja Harian Lepas "Karena itu ka untuk menempuh kata juru bicara pega sihan Drs Timbul S didampingi 19 rekam Color Rendition Chart Jaksa Hakim MEDAN (Wa alias A Pin, 35, Medan yang ditu dan denda Rp 10 divonis bebas olek Jaksa MOP S Arifin alias A Pir luar dari satu ap Imam Bonjol Mec Sebelumnya, tentang pembuat Setelah melakuk dikendarai A Pin Namun, di k menghentikan n menemukan bat diinterogasi sepu barang terlarang Kembali ke- penggeledahan se 15 gram serbuk penumbuk dan sebagai alat bukt Dalam sidang penjara dan der Sementara di per Siagian, SH deng SH memvonis be bersalah sebagain Majelis hakim nama baiknya. S dimusnahkan. A pikir.(m34) Perusahaan Jam Berangkat Da Polonia Garuda Indo 07.30 Jakarta Banda Aceh 09.20 09.50 Jakarta 12.30 Jakarta 13.00 Jakarta 13.20 Batam 13.45 Singapura 15.30 Jakarta 17.20 Jakarta 10.00 14.30 Mandala Air Jakarta Jakarta Merpati 07.00 10.10 13.00 17.35 Bayu Indone 09.00 Penang 12.15 18.00 Jakarta Penang Ja Malaysia Air Penang Kuala Lu Penang Silk Air 09.55 20.10 Padang B Pontial AWAIR 13.00 Pelangi Air 10.20 Ipoh Nama KA Sri Bilah Sri Bilah Sri Bilah Singapura Singapura TRO JL. B. KATAMSO NO. ING) JL. MERDEKA Jakarta R M Sri Bulan Utama Sri Bilah Utama Dolok Martimbang P Dolok Martimbang M Dolok Martimbang P Dolok Martimbang M Sri Bilah R M R B Lancang Kuning Sri Bilah M T Lancang Kuning Putri Hijau Putri Hijau Lancang Kuning M KDR Sri Langkat M KDR Sri Langkat P. KDR Sri Langkat M KDR Sri Langkat P. E Sri Bilah B B B M T Lipu Masya Penyerahan piaa diterima langsung M Pardede Hall. (Fota