Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Bernas
Tipe: Koran
Tanggal: 1992-05-14
Halaman: 04

Konten


2cm 4. KAMIS PON, 14 MEI 1992 OPINI Santiago dan Pemilu Filipina TAK diduga pemilu Filipina menelurkan hasil yang menarik. Pada perhitungan suara sementara, muncul nama Miriam Defensor Santiago, seorang wanita pengacara yang sebelumnya tak masuk hitungan. Bahkan pada hari kedua penghitungan suara, Santiago tetap menduduki posisi teratas namun ditempel secara ketat oleh mantan Menteri Pertahanan Fidel Ramos. Pada hari itu Santiago memperoleh jumlah suara 557.400, sedangkan Ramos 507.100. Wanita pengacara itu memang sama sekali di luar dugaan banyak orang. Karenanya, tak mengheran- kan, seorang pengamat politik di Indonesia yang cukup jeli dalam menganalisis pemilu Filipina sama sekali tidak menyebut nama Santiago. Sampai kemarin lusa baru 2 juta suara yang dapat terhitung dari total 32 juta suara dalam pemilu Filipina. Jalan masih panjang untuk menentukan siapa yang akan duduk di kursi kepresidenan. Dalam wawancara dengan televisi, wajar apabila Ramos pun masih sangat yakin bahwa dirinya bisa melampaui Santiago. Untuk memastikan apakah Santiago dapat bertahan dan keluar sebagai pemenang dalam pemilu Filipina kali ini, masih perlu waktu dan tetap akan banyak kemungkinan yang terjadi. Akan tetapi tetap saja perlu kita pertanyakan mengapa wanita semacam Santiago tiba-tiba saja memperoleh suara yang di luar dugaan? SANTIAGO yang merupakan ibu dari dua anak itu memiliki reputasi yang cemerlang. la lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Manila. Dan kemudian mendapatkan gelar master serta doktornya dari Universitas Michigan AS pertengahan tahun 1970 an juga dalam bidang hukum. Banyak faktor dari luar maupun dari dalam diri Santiago yang kondusif terhadap perolehan suaranya yang cukup fenomenal ini. Faktor dari luar misalnya, ia relatif bersih dari lingkaran mantan orang-orang Marcos yang dalam pandangan sebagian masyarakat Filipina dianggap tak bisa dipercaya. Bagi kaum muda Filipina, Santiago diperhatikan karena ia mempunyai tekad untuk melakukan perombakan politik dalam negeri yang bermakna. Ia antara lain menawarkan alternatif pemerintahan yang tidak dikuasai oleh keluarga (nepotisme), sesuatu yang demikian melembaga dalam politik Filipina sampai sekarang ini. Isu lain yang diangkat yaitu janji pemberantasan korupsi. Pada masa pemerintahan Marcos, korupsi di Filipina demikian luar biasa besarnya. Dan bahkan merupakan sebab utama mengapa Ferdinand Marcos harus jatuh dengan "kekuatan rakyat" tahun 1986. Setelah Cory Aquino naik tahta, telah terjadi perubahan suasana politik tetapi masalah korupsi yang dilakukan kalangan pemerintahan ternyata tidak berkurang. Ini kelemahan yang dilihat Santiago. Sementara itu dari segi kepribadian, Santiago sudah membukti- kan bahwa dia adalah seorang wanita yang lebih daripada Aquino. la dikenal sebagai seorang yang tegas, keras, tajam dan lantang. Penampilannya kelihatan lebih profesional ketimbang Aquino yang sampai sekarang tak bisa menghapus citra sebagai ibu rumah tangga yang kebetulan mempunyai posisi sebagai presiden. Apalagi Santiago sudah membuktikan dirinya berani untuk bertindak yaitu ketika dia memecat sejumlah pegawai imigrasi yang dianggapnya sebagai pemeras. Jadi bagi masyarakat Filipina, Santiago saat ini merupakan figur yang dinilai pas dengan kepemimpinan untuk Filipina masa mendatang. Kira-kira begitu- lah jawabannya untuk sementara. Program SD-9 Tahun PROGRAM pendidikan dasar dalam rangka wajib belajar sampai sembilan tahun atau SLTP, merupakan kebutuhan mendesak dan memang dikehendaki masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sumber daya manusia Indonesia. Pendapat tersebut dikemukakan Rektor' IKIP Jakarta Prof Dr Conny Semiawan di Sala, Selasa (12/5). Lebih jauh ia mengatakan, untuk penyiapan kurikulum pendidikan dasar tersebut, tidak mengubah secara total kurikulum yang ada sekarang ini. Karena untuk Sekolah Dasar (SD) sudah ada kurikulumnya, begitu juga dengan SLTP. Kuriku- lum yang diubah, hanya pada strukturnya saja, untuk kemudian disesuaikan dengan kurikulum yang mencakup Pendidikan Dasar 9 Tahun. Dengan demikian intinya tetap sama, yaitu SD enam tahun dan SMP, tiga tahun. Hanya antara SD dan SMP,merupakan satu rangkaian pendidikan dasar. Apa yang dikemukakan Prof Dr Conny Semiawan tersebut, kiranya dapat lebih memperjelas persoalan tentang gagasan dan program SD-9 Tahun, yang selama ini masih kabur bahkan rancu pengertiannya dalam masyarakat. Dengan demikian menjadi jelas tentang perlu atau tidaknya mata pelajaran Bahasa Inggris diajarkan di sekolah ini. Jika pelajaran Bahasa Inggris diberikan di kelas tujuh, tidak akan mengalami kesulitan sedikitpun. Baik dari segi tenaga pengajar, maupun materi pelajaran yang diberikan dalam kebulatan kurikulum. Yang perlu dipikirkan, adalah muatan lokal. Yaitu jenis mata pelajaran yang diperlukan, sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Jika hal ini dikaitkan dengan tujuan pendidikan, agar setelah siswa selesai mengikuti pendidikan selama sembilan tahun di SD- 9 Tahun memiliki keterampilan atau kemahiran tertentu untuk menjadi bekal hidup, kiranya tidak cukup hanya diberikan dalam satu tahun. Oleh karena itu, perlu diberikan secara berlanjut dalam tingkat kemahiran berjenjang yang sejenis. Dalam pembahasan yang pernah dilakukan pada Konvensi Nasional Pendidikan yang diadakan di Medan bulan Februari 1992 yang lalu, dikemukakan pendapat, berdasar data yang ada, bahwa salah satu masalah yang sedang dihadapi di dunia pendidikan sekarang adalah distribusi guru SD yang tidak merata. Pertukaran pada tingkat kecamatan sekitar 78 persen, sementara antar provinsi hanya tiga persen. Pada tingkat SLTP ada penggunaan guru yang tidak optimal. Biasanya hanya termanfaatkan 15 jam tiap minggu. Pada hal seharusnya 24 jam efektif per-minggu. Konvensi yang dihadiri sejumlah pakar pendidikan dari seluruh Indonesia yang membahas 187 makalah utama dan 98 makalah undangan, menghasilkan 24 deklarasi. Antara lain, dalam Pendidikan Dasar-9 Tahun, pembentukan watak merupakan titik sentral Karena itu, perlu dilakukan operasionalisasi yang merangkum: sekolah, keluarga dan masyarakat, sebagai kesatuan dunia pendidikan. Dalam hubungan ini, menurut hemat kita, untuk penyelengga- raan pendidikan yang menyangkut muatan lokal, di mana perlu dapat diadakan kerjasama dengan pihak swasta. Tidak dalam pengertian komersialisasi, tetapi kesiapan peralatan dan orientasi lapangan kerja. Di samping itu eksistensi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) perlu ditingkatkan. Pengadaan, pengangkat- an penempatan tenaga kependidikan, perlu koordinasi yang benar-benar baik. Juga perlu ditanamkan kesadaran pada mahasiswa IKIP, bahwa tidak semua tamatan IKIP akan menjadi guru SITA. Mungkin sekali sarjana tamatan IKIP mengajar di SLTP. Bahkan untuk pelaksanaan program SD-9 Tahun, yang salah satu fungsinya melaksanakan wajib belajar tingkat SLTP, sarjana tarnatan IKIP ditempatkan dan mengajar Sekolah Dasar. Kesadaran ini perlu ditanamkan dalam-dalam pada mereka, karena akan dituntut pada 'para guru, selain kecakapan juga pengabdian. Sehingga ada rasa bangga dengan tugas dan profesi- nya. Ini perlu, agar profesi guru terangkat di mata masyarakat. BERNAS Pemimpin Umum: Kusfandi Wakil Pramono BS Pemimpin Redaksi : Abdurrachman Wakil: AM Dewabrata, R. Subadhi Redaktur Pelaksana: Trias Kuncahyono, J. Roestam Afandi Wakil: Bambang Sigap Sumantri, Y.B. Margantoro, Sulaiman Ismail Manajer Produksi : Yusran Pare Sekretaris Redaksi : Ny. Arie Giyarto. Penerbit: PT Bernas ISSN: 0215-3343 SIUPP: SK Menpen No 110/Menpen/SIUPP/A.7/1986, tanggal 22 Maret 1986. Redaktur: Agoes Widhartono, Baskoro Muncar, Giyarno MH, Hari Budiono, Ireng Laras Sari, LB Indrasmawan, Putut Wiryawan, Rs Rudhatan, Sigit Setiono. Staf Redaksi : Anis Suryani, Anggit Nugroho, A. Tavip Pancoro, Basili, Bambang Sukotjo, Daniel Tatag, Dedi H Purwadi, Eddy Hasby, Endah Saptorini, Farid Wahdiono, Handoko Adinugroho, Herry Varia Deriza, Krisno Wibowo, Mantoro FX, Nuruddin, RHR Sarjana BS, Rr. Susilastuti, Suroso, Suryanto Sastroatmodjo, Sugeng Prayitno, Tertiana Kriswahyuni, T. Poerya Langga, Tarko Sudiarno, Urip Daryanto, Wineng Endah Winarni, Yuliana Kusumastuti, BERNAS Maraknya Kampanye, Sepinya Perubahan BISN nya) itu sendiri. Ipong S Azhar tap-muka), identitas dan karak- teristik peserta kampanye, serta kultur politik yang dimiliki mas- sa pemilih secara keseluruhan dengan faktor-faktor isu, cara penyampaian, dan keniscayaan (bisa terpenuhi atau tidak) hal- hal yang diinginkan ataupun di- janjikan. masing OPP, perubahan itu bisa ya dengan nuansa-nuansa baru. diasumsikan lebih disebabkan Sehingga, forum kampanye oleh faktor-faktor di luar kam- yang kita tahu merupakan "mo- mentum" sangat langka yang bi- panye, seperti peningkatan ke- sadaran politik (meliputi penge- sa diperoleh dalam realitas kehi- tahuan, pemahaman, pandang- dupan politik sehari-hari di ne- an, dan sikap politik) sebagian gara ini, tidak akan mubazir be- kecil massa pemilih yang meng- gitu saja. akibatkan berubahnya keputus- an mereka (ini sudah terbentuk jauh hari sebelum masa kampa- nye), faktor perubahan kompo- sisi massa pemilih, faktor peru- bahan identifikasi, dan seterus- nya. Dari beberapa faktor yang di- miliki peserta kampanye de- ngan faktor-faktor yang ditam- pilkan OPP di atas saja, ternyata banyak yang bisa diasumsikan tidak padu. Peserta setia kampa- nye (tatap muka), saya lihat, se- bagian besar adalah anak muda. Lucunya, saya juga mengenali (karena menarik perhatian) wa- jah-wajah peserta yang kemarin ikut kampanye PPP dan kema- rin dulunya ikut PDI, sekarang ikut menyemarakkan kampanye Golkar pula. Dengan demikian, di sini tidak ada jaminan berapa persisnya persentase peserta kampanye dari totalitas pemu- da, apalagi dari keseluruhan pemilih yang ada. SETELAH ikut menjadi peng- gembira kampanye tatap muka ketiga OPP dalam beberapa hari ini, saya mempunyai kesan bah- wa tidak ada yang berubah bila dibandingkan dengan kampa- nye Pemilu 1987 lalu. Saya juga aktif "mengikuti kegiatan kam- panye pada Pemilu 1987 di sini, karena kebetulan saya masih di Yogya dan menggunakan hak pilih saya di kota yang saya cintai ini juga. Dari materi (isu politik) kam- panye yang ditampilkan, peng- galangan massa yang dilakukan, sampai kepada perilaku massa yang terlibat dalam kegiatan kampanye, hampir tidak beru- bah. Bahkan pawai kendaraan yang selalu menjadi bahan hi- buran segar bagi masyarakat te- tap dapat dinikmati, kendatipun secara formal sudah dilarang. Memang, tidak banyak yang bisa diharapkan untuk dapat digali dan ditemukan hal-hal mendasar dalam aktivitas kam- panye yang bersifat kerumunan (crowded) tersebut. Sebab, ke- rumunan mempunyai karakte- ristik, kecenderungan, dan dalil- dalilnya sendiri. Namun bukan berarti lantas kita tidak bisa mengambil jarak dan kemudian mengamatinya sama sekali. TUNTUTAN akan penyediaan bumi (termasuk di dalamnya ta- nah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta ruang angkasa di atasnya, semakin tak terelakkan sebagai konsekuensi dari peningkatan aktivitas pembangunan saat ini. Sementara pada saat yang sama, kesadaran masyarakat berkena- an dengan hak-haknya (teruta- ma atas tanah) serta kepedulian- nya terhadap kualitas dan keles- tarian lingkungan hidup pun tu- rut meningkat. Bahkan yang ter- akhir ini telah sampai pada ting- kat global. Kerumunan merupakan fo- rum "bebas" yang biasanya menjadi ajang pelepasan diri da- ri segala ikatan yang mengeli- linginya. Dengan kata lain, ke- rumunan memang bersifat per- Oleh karenanya, untuk mem- misif dan lepas kendali (out of buat asumsi efektif tidaknya su- control). Karena itu, perilaku atu kampanye, kita perlu me- individu yang terlibat dalam se- nyelaraskan dulu berbagai hal buah kerumunan seringkali ti- yang mendukung, seperti antara dak bisa dijadikan dasar untuk faktor-faktor persentase peserta menentukan perilaku-perilaku kampanye dari totalitas pemilih lainnya dalam situasi "normal". (bila kampanyenya bersifat ta- Maka pertanyaan yang kemu- dian datang menggoda ialah, bagaimanakah pemerintah da- pat mengatur pemanfaatan bu- mi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta ruang angkasa di atasnya itu dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masya- rakat yang berbeda? Jawaban- nya tentu saja dengan menetap- kan suatu undang-undang me- ngenai penataan ruang. Bahwa pemerintah saat ini telah berhasil merampungkan suatu Rancangan Undang-Un- dang tentang Penataan Ruang (RUU-PR) dan sementara diba- has di DPR itu, tentu patut di- sambut dengan gembira, walau- pun sesungguhnya sudah agak Raksasa Itu Kini Tumbang Sejak muncul di arena perbu- lutangkisan dunia, Cina melejit dan seakan-akan langsung men- jadi raksasa yang kokoh. Mere- ka mendominasi berbagai kejua- raan dunia bulutangkis, baik putra maupun putri. Namun dalam perebutan Piala Thomas tahun ini, ternyata raksasa itu tumbang di tangan tuan rumah Malaysia. Ironisnya, Malaysia sama sekali tidak dija- gokan untuk menang. Perhi- tungan ini tentu didasarkan pada peta kekuatan yang ada baik secara individu maupun secara tim. Tetapi ternyata Malaysia yang maju tanpa banyak beban mela- wan Cina, justru membikin kejutan besar. Mereka berhasil mengungguli Cina dengan ang- ka 3-2. Dalam konteks kampanye, dengan demikian, tidak ada ja- minan bahwa massa yang ketika terlibat dalam aktivitas tersebut sangat menggebu-gebu mendu- kung OPP yang bersangkutan, juga akan memilih OPP itu pada situasi normal (coblosan). Kemenangan ini pantas di- sambut secara gegap gempita Efektivitas kampanye Umumnya pihak OPP mem- punyai keyakinan bahwa kam- panye mempunyai peran sangat menentukan, untuk menggaet suara para pemilih. Tidak heran kalau OPP berlomba-lomba un- tuk menampilkan jurkam (juru kampanye) yang mempunyai daya tarik yang kuat terhadap massa, entah itu berupa daya ta- rik karena status dan peranan- nya sehari-hari, atau karena kemampuan orasinya yang baik. DARI ANDA Pengirim rubrik ini harap melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya Pemimpin Perusahaan : A. Kardjono Wakil: Bimo Sukarno Namun sebenarnya, untuk menganalisis efektif tidaknya su- atu kampanye tidaklah seseder- hana itu. Apakah ketika massa menjadi terbakar emosinya di satu kampanye tatap muka dan tidak begitu bergairah di kam- panye lainnya, kemudian kita bisa mengatakan kampanye yang pertama efektif dan yang kedua tidak efektif? Kalau efek- tif bagi suasana kampanye itu sendiri, memang benar. Namun bila efektif dalam arti massa otomatis juga akan memilih OPP yang bersangkutan dalam Pemilu nanti, jawabnya jelas be- lum tentu. Alamat Redaksi/Tata Usaha : Jl Jend. Sudirman 52, Yogyakarta 55224 Telepon Semua Bagian: 61211 (PABX) Fax: 64062 terlambat. Sebab, sejak diun- dangkannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada 24 Sep- tember 1960 sebenarnya sudah diamanatkan, agar pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai penyediaan, perun- tukkan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta ruang angkasa di atasnya (pasal 14). Malah pada Mei 1967 telah diselenggarakan seminar tata guna sumber-sumber alam seba- gai follow up. Tulisan ini tidaklah bermak- sud menyesali keterlambatan tersebut, melainkan ingin me- nanggapi berbagai pasal dalam RUU-PR, terutama yang berkait- an dengan peran serta masyara- kat dalam penataan ruang. Hal ini dianggap sangat esensial, mengingat perwujudannya me- rupakan pencerminan demokra- si di negeri ini. Demokratisasi Rencana Tata Ruang Sudirman Saad adat. Yang terakhir ini mencer- sedang dibahas oleh pemerintah tata ruang itu benar-benar dapat jang, yakni 25 tahun (pasal 19 minkan betapa akomodatifnya - menemukan dasar hukumnya. membatasi penerapan hak-hak ayat (3) RUU-PR). UUPA terhadap aspirasi masya- Pada tingkat provinsi atau keperdataan seseorang. rakat, karena pada kenyataan- Padahal seperti telah dikemu- kabupaten/kotamadya pun tata nya komunitas masyarakat hu- kakan, ketetapan itu tidak dapat caranya kurang lebih sama se- kum adat memang masih ada. digugat melalui Peradilan Tata perti di tingkat nasional. Mula- Usaha Negara. Karena itu, sekali mula gubernur atau bupati/wali- lagi, ketentuan tentang bentuk kota menyusun rancangan me- dan tata cara masyarakat berpe- ngenai rencana tata ruang dae- ran serta dalam penataan ruang rah berdasarkan hasil konsultasi hendaknya termuat dalam un- dengan instansi terkait, lalu dang-undang penataan ruang rancangan itu diumumkan kepa- itu kelak. da masyarakat selama jangka waktu tertentu sambil memberi- kan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan keberatan, dan setelah itu dibahas di DPRD tingkat I untuk wilayah provinsi dan DPRD tingkat II untuk wila- yah kabupaten/kotamadya. Jadi rencana tata ruang wilayah pro- vinsi ditetapkan dengan peratur- an daerah tingkat I (pasal 20 ayat (1) RUU-PR), sedang untuk wilayah kabupaten/kotamadya dengan peraturan daerah ting- kat II (pasal 21 ayat (1) RUU- PR). Penjelasan mengenai hak me- nguasai dari negara tersebut se- kaligus menunjukkan kepada kita betapa demokratisasi dalam penataan ruang harus dijunjung tinggi. Hak-hak atas tanah, baik yang bersifat individual (seperti hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan) maupun yang bersifat komunal (seperti hak ulayat) mendapat pengaku- an. Dikuasal, bukan dimiliki Dalam Undang-Undang Da- sar 1945, pasal 33 ayat (3) dise- butkan, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya "dikuasai oleh ne- gara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian dijabarkan oleh para pendukungnya. Apa- lagi bermain di kandang sendiri. Tentu saja kemenangan Ma- laysia ini betul-betul kemenang- an yang dicapai dengan susah payah. Tidak mungkin Cina melepas begitu saja, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk maju ke final. Selamat berjuang untuk Ardy dan kawan-kawan. Mudah-mu- dahan Piala Thomas akan dibo- Pelaksana Pemimpin Perusahaan : Bambang Trisno Manajer: Sirkulasi: Sugeng Hari Santoso, Iklan: Bimo Sukarno, Gunawan Wibisono (Wakil), Promosi: Indro Suseno, Keuangan: Daryono, Umum: Gunawan Wibisono, Personalia: Isnu Hardoyo. Tarif Langganan: Rp 9.000/bulan (7 x seminggu) Tarif iklan: Warna Rp 3.000/mmk (minimal 1.215 mmk), Umum Rp 2.000/mmk, Keluarga Rp 1.300/mmk, Kolom Rp 2.000/mmk (minimal 1x30 mm, maksimal 1x150 mm), Mini Rp 1.500/baris (minimal 3 baris, maksimal 15 baris). Semua ditambah PPN 10% BANK: Lippo Bank Sudirman Yogyakarta AC 787.30.0386.5, Bank Niaga AC 211.2078.2 BANK BNI '46 Rek No. 008561001 Yogyakarta, Rekening Dinas & Giro Pos: J 11848 Percetakan: PT Muria Baru Offset Yogyakarta Isi di luar tanggung jawab Percetakan Karena pesertanya sebagian besar anak muda (yang tidak bi- sa dijamin kuantitas dan kesetia- annya, karena kita tidak tahu apakah mereka hanya mengi- kuti kampanye salah satu OPP saja atau ketiga-tiganya), maka di sini juga tidak bisa dijamin mereka ikut kampanye ini ha- nya untuk berhura-hura atau se- rius ingin mendapat "wejangan" dari para jurkam OPP. Tentang keraguan saya terha- dap keseriusan massa ini, kare- na saya menyaksikan sendiri di arena, bahwa ketika para jur- kam lagi getol "membakar" mas- sa, para peserta muda saya amati rata-rata malah lebih asyik dengan "urusannya" sendiri-sen- diri. Ditilik dari kultur politik massa pemilih, sebagian besar Biro Jakarta: J Soetardjo (Koordinator), Marcel Weter Gobang (Sekred), Manuel Kaisiepo, Richardus Satrio Hutomo, Ferdinand Matita, Arief Sofiyanto, Doddy Barnas, Josef Umarhadi, Rochyati, Yosef Suhirno, Alex Palit, Ries Mariana, Herryanto Prabowo, Heroe Baskoro, Budi Purnomo, Ermansyah Rachman, Nanik Ś Deyang, Andy Pribadi, Ratih Prahesti Sudarsono, Drajat Wibawanto, Daryadi Pribadi, Tatang Suherman, Paulus Sulasdi, Victorawan M Sophiaan, Tonnio Irnawan, Sugiyanto, A M Putut Prabantoro, Yan Supriyatna, Agus Setyabudi, Waris S Haroen, Antonius Bramantoro. (Jalan Palmerah Barat 33-35, Jakarta 10270, Telepon: 548363, 5495359, 5483008, 5490666 (ext: 4340-4341), 5494999, 5301991, 5495077, 5495006, (ext: 300-3005). Fax: 5495360 Semarang: Yupratomo Dwi P (Koordinator), Suherdjoko, Heru Prasetya, Yohanes Agus Ismunarno (Jalan Menteri Supeno No. 30 Telp. 319659) Solo: Mulyanto (Koordinator), Joko Syahban Panggih (Jalan Slamet Riyadi No. 284 Telp. 42767) Purwokerto: Sigit Oediarto. lebih lanjut dalam UUPA pasal 2 yang, antara lain, menyebutkan bahwa "hak menguasai" dari ne- gara memberi wewenang kepa- da pemerintah untuk: (a) meng- atur dan menyelenggarakan per- untukkan, penggunaan, penye- diaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; (b) me- nentukan dan mengatur hu- bungan-hubungan hukum anta- ra orang-orang dan perbuatan perbuatan hukum mengenai bu- mi, air dan ruang angkasa. Hak menguasai tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besar- nya kemakmuran rakyat, dan pelaksanaannya dapat dikuasa- kan kepada daerah-daerah swa- tantra dan masyarakat-masyara- kat hukum adat. Dengan demikian, hubungan antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang ter- kandung di dalamnya, serta ruang angkasa di atasnya, bu- kan lagi hubungan berdasarkan asas domein sebagaimana pada zaman kolonial Belanda, mela- inkan hanya hubungan dengan hak menguasai yang sifatnya terbatas. Atas dasar hak menguasai da- ri negara inilah sesungguhnya pembahasan RUU-PR hendak- nya diletakkan. Hak menguasai dari negara ini, di samping me- netapkan secara limitatif dan konkret kewenangan pemerin- tah, juga memberikan arahan bahwa hak tersebut bisa dise- rahkan kepada pemerintah dae- rah dan masyarakat hukum yong kembali ke Indonesia. Suryo P Di atas kertas, Indonesia akan mampu mengungguli Kor- sel di babak semifinal. Kalau ini terjadi, berarti Indonesia akan berhadapan dengan tuan rumah Malaysia di babak final. Kita berdoa saja, agar para pemain kita yang cukup punya bekal mental kuat, tidak akan banyak Sastra UNS. terpengaruh oleh faktor X, mi- salnya suporter Kalau soal suporter, kita harus jujur supor- ter kita di Istora Senayan juga terkenal "kejam", baik terhadap lawan maupun terhadap pemain sendiri yang dalam kondisi sulit dan kalah. Suryotarunan NG 1/481 Yogyakarta para pemilih kita masih bersifat pemilih pasif. Karena itu, kecua- li keputusan untuk menjatuhkan pilihan biasanya lebih ditentu- kan oleh status dan peran yang dijalankannya serta oleh "penga- ruh" dari luar, keputusan itu ju- ga sudah tersusun dan terben- tuk sejak lama. Kalau sifatnya ini renovasi, kenapa plafon ini tidak diganti dengan kayu saja? Kalau alasan- nya fiberglass bisa tahan lama (50 tahun lebih), toh kayu jati dengan kualitas prima juga bisa bertahan lebih lama dari itu? Terbukti, pendapa tersebut dibangun tatkala Sri Mangkune- goro ke VII, tepatnya tahun 1939. Kalau hingga kini masih bertahan, kan berarti lebih dari 50 tahun? Sedangkan dilihat dari faktor- faktor penarik yang ditampilkan OPP, hampir tidak ada yang ba- ru bila dibandingkan dengan kampanye Pemilu 1987. Ya isu- nya (mungkin materinya berbe- da, tapi posisi materi dalam konteks kepolitikan nasional Hanya saja, meskipun peru- bahan komposisi perolehan su- hampir sama dengan Pemilu se- belumnya), ya penyampaiannya ara ini ada (yang celakanya bu- Lebih dari sekadar fisik dari kayu menjadi fiberglass, saya lebih bertumpu pada nilai kesa- kralan dari sebuah pendapa keraton. Pada zaman sekarang, fungsi keraton sudah berubah. Bukan sebagai pusat pemerin- tahan, tetapi menjadi pusat kebudayaan. Kalau sudah ber- geser, berubah dan terkena erosi kemajuan zaman, bagai- mana predikat sebagai pusat kebudayaan ini masih bisa ber- tahan? Tidak adanya perubahan kondisi yang berarti, kampanye lebih terkesan sebagai prasarana bernilai hiburan. Dan tidak adanya perubahan materi kampanye memberi petunjuk bahwa dalam diri OPP telah terjadi involusi, sementara massa peserta kampanye sendiri juga tidak mengalami perubahan kultural yang berarti. Apalagi, seperti ditulis dalam berita tersebut, warna dasar dari ornamen pada plafon itu mem- punyai kekhasan tersendiri. Meski akan diusahakan lewat pendokumentasian dengan pe- motretan seluruh sudut plafon sehingga diharapkan bentuk atau pola ornamen yang asli bisa ditiru persis, namun adakah (monoton, sok ngilmiah, dan kurang sistematis), ya kenisca- yaan terwujudnya keinginan dan janji-janjinya (yang umum- nya, berdasarkan pengalaman pada periode lima tahun tera- khir dari tahun 1987 lalu, hanya sedikit yang bisa terpenuhi). Baiklah, dari beberapa gam- baran kasar yang dikemukakan tersebut, kiranya dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa efektivitas kampanye (dalam arti mampu mempengaruhi peroleh- an suara) sampai sekarang ma- sih diragukan. Sehingga, kalau toh ada perubahan dalam kom- posisi perolehan suara masing- Apalagi kalau renovasi ini tujuannya untuk melestarikan peninggalan dan kekayaan budaya bangsa yang ada. Ke- Kenapa Diganti dengan Fiberglass? nyataan sekarang ada kecende rungan orang senang kembali ke masa lalu. Buktinya, banyak rumah mewah dan super me- wah dibangun dengan arsitektur joglo. Mohon hal ini dipertimbang- kan kembali. Dalam RUU-PR pasal 4, ada diatur mengenai wewenang pe- merintah berkenaan dengan penataan ruang dan penghor- matan terhadap hak-hak indivi- dual maupun komunal. Akan te- tapi, rumusannya terlalu abstrak dan tidak diperintahkan untuk diatur lebih lanjut dalam pera- turan perundang-undangan, se- hingga dikhawatirkan nanti ke- tika tiba pada tingkat pelaksa- naan di daerah tingkat II, akan mengalami nasib seperti pembe- basan tanah. Bernas edisi Kamis (7/5) halaman 9 memuat berita berju- dul "Plafon" Pendapa Mangku- negaran Diganti dengan "Fiber- glass". Intinya, penggantian plafon pendapa bernama Ku- mudawati yang terbuat dari S Tiyani kayu, sarat dengan ornamen Melati Wetan GK IV/703 ukir-ukiran yang mempunyai Yogyakarta banyak makna, karena kondisi- nya sudah rusak akan diganti dengan plafon fiberglass Peng- garapannya diserahkan kepada Jurusan Seni Rupa Fakultas Karena itu, sedapat mungkin wewenang pemerintah dijabar- kan lebih konkret seperti dalam UUPA. Kemudian dalam pasal 4 ayat (3) RUU-PR ditegaskan, bahwa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dan pada pasal itulah nantinya Peraturan Pemerintah tentang pembebasan tanah yang juga jaminan bahwa secara fisik nanti keseluruhan pendapa akan persis dengan aslinya? FKY dan Lokasi Kegiatan Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) ke IV akan berlangsung sekitar dua bulan lagi. Tentu masyarakat Yogyakarta berha- rap, akan bisa mendapatkan suguhan tontonan kesenian yang menarik. Seperti halnya tahun-tahun lalu, kegiatan ini terpencar di berbagai tempat, dibagi masing-masing kegiatan. Di antaranya di Pendapa SMKI Bugisan untuk tari, Alun-alun Utara untuk pentas seni, Ben- teng Vredeburg untuk pameran dan bazar seni, Purna Budaya dan lain-lain. Tahun lalu, la- pangan Sewandanan Pakualam- an juga dipakai untuk pameran. Berdasarkan evaluasi pelak- sanaan tahun-tahun lalu, ba- rangkali untuk tahun ini pemi- lihan lokasi kegiatan bisa lebih pas lagi. Karena menurut peng- amatan saya, tahun yang lalu ada yang terlewatkan dari per- hatian masyarakat. Sepi pegun- jung, sehingga kasihan bagi mereka yang sudah mengisinya. Pameran dan bazar akhirnya berakhir sebelum waktunya. Selamat bekerja untuk panitia FKY, mudah-mudahan tahun ini lebih sukses. kan berkat kampanye), tapi diti- lik dari dinamika kepolitikan nasional dalam lima tahun tera- khir, agaknya juga sangat tidak berarti. Adi W Suryoputran Yogyakarta Memfungsikan kampanye Karena keraguan kita terba- dap peranan kampanye masih besar, maka alangkah baiknya kalau ketiga OPP kita melaku- kan pergeseran orientasi dalam menatap dan memperlakukan- nya. Ambisi yang kental untuk meningkatkan perolehan suara lewat kampanye (yang nyatanya tidak banyak yang bisa diharap- kan), perlu digeser dan diperka- Tata cara peran serta masyarakat Mengenai tata cara masyara- kat untuk berperan serta dalam penataan ruang, belum menda- pat porsi yang layak dalam RUU-PR. Dalam pasal 8 me- mang terdapat ketentuan bahwa penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan sejauh mungkin mengikutsertakan ma- syarakat, di mana bentuk dan tata caranya akan diatur dengan peraturan pemerintah. Kampanye Pemilu : Sekadar Tontonan Namun demikian, menurut Pada tingkat nasional, ran- hemat penulis, ketentuan ten- cangan mengenai rencana tata tang bentuk dan tata cara ma- ruang dikoordinasi oleh menteri syarakat berperan serta dalam yang akan ditunjuk oleh presi- penataan ruang sebaiknya dia- den (pasal 27 RUU-PR). Akan tur dalam RUU-PR tersebut, tetapi sebelumnya, rancangan mengingat bahwa rencana tata itu dikonsultasikan dengan ins- ruang merupakan ketetapan da- tansi terkait, dengan pemerintah lam bidang hukum administrasi daerah, lalu diumumkan kepada negara yang tidak bisa digugat masyarakat selama jangka wak- dalam Peradilan Tata Usaha tu tertentu sambil memberikan Negara, karena tidak bersifat peluang kepada mereka menga- individual sebagaimana diper- jukan keberatan, kemudian syaratkan dalam Undang-un- rancangan itu disusun menjadi dang Nomor 5 Tahun 1986 ten- RUU untuk kemudian dibahas tang Peradilan Tata Usaha Ne- di DPR. gara. Bagus Haryadi Mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP, Semarang Jadi, rencana tata ruang wila- Rencana tata ruang seperti yah nasional ditetapkan dengan disebut dalam pasal 1 butir 4 undang-undang, bukan dengan RUU-PR sesungguhnya merupa- keputusan presiden sebagaima- kan ketetapan yang dapat mem- na diatur dalam pasal 18 ayat batasi penggunaan sebidang la- (1) RUU-PR. Bahwa tata cara ini han tertentu untuk tujuan-tujuan terlalu berbelit-belit adalah wa- tetentu pula, misalnya perumah- jar, mengingat bahwa jangka an, lalu lintas, industri atau waktu rencana tata ruang wila- tempat rekreasi. Jadi, rencana yah nasional ini lumayan pan- DEBAT MAHASISWA BAGI saya, kampanye pe- milu yang tampak hura-hura itu tak lebih dari sekadar ton- tonan. Bagaimana tidak? Ham- pir setiap hari, kita hanya disuguhi dengan raungan su- ara mesin sederetan sepeda motor dan mobil yang berpa- wai di jalan-jalan; tentu saja dengan massa yang meneriak- kan yel-yel yang mendukung OPP-nya. Sebagai misal, kampanye le- bih banyak dimanfaatkan seba- gai sarana pendidikan, pembi- naan, dan penyadaran politik kepada massa. Dengan demiki- an, sesuai dengan orientasinya, kegiatan kampanye lebih ba- nyak memanfaatkan media mas- sa sebagai prasarananya (karena sifat media massa yang efektif digunakan sebagai medium un- tuk menyampaikan informasi yang beragam, rumit, dan ber- daya jangkau luas), dan aktivitas yang bersifat langsung sebagian besar diisi dengan kegiatan kegiatan yang benar-benar parti- sipasif (contohnya melakukan kegiatan diskusi kelompok, dia- log terbatas, bakti sosial, aksi solidaritas, dll). Kendati sebenarnya secara resmi kampanye bermotor su- dah dilarang, tampaknya luap- an emosi massa memang lebih kuat dan sulit dibendung. Ta- pi, biar sajalah, lha wong ber- langsungnya saja hanya lima tahun sekali. Barangkali kita semua tahu, bahwa kampanye itu mestinya untuk menarik massa, dengan tujuan agar target suara dalam pemilu setidaknya bisa me- ningkat. Sudah barang tentu, hal itu juga disertai pengajuan konsep-konsep yang aspiratif terhadap massa yang hendak direbut oleh masing-masing OPP. Oleh sebab itu, pada Pemilu 1997 nanti, kampanye tatap mu- ka yang bersifat massal perlu dikurangi. Sebab, kecuali kam- panye model ini lebih dominan sifat emosionalnya, ia juga tidak efektif dalam menghasilkan per- ubahan budaya politik masyara- kat (bukan prasarana yang tepat untuk mendidik, membina, dan memberi penyadaran politik). Pahadal, kita tahu, perubahan budaya politik inilah yang sebe- narnya mempunyai peranan menentukan, karena perubahan budaya politik merupakan ke- kuatan penekan yang bisa "me- maksa" terjadinya perubahan perubahan politik secara keselu- ruhan, termasuk di dalamnya adalah perubahan eksistensi Pe- milu (meliputi mekanisme pe- laksanaan dan sistem pemilihan- politik nasional. Bagaimanakah bentuk dan tata cara tersebut? Dalam hal ini penulis mengusulkan seperti berikut ini. Nah, selama ini, saya kok belum pernah melihat subs- tansi kampanye yang sema- cam itu. Selain massa yang le- bih cenderung hura-hura, yang menghabiskan dana ber- milyar rupiah, para jurkamnya (juru kampanye) juga tak me- ngajukan konsep yang jelas. Mereka hanya berteriak "Hi- dup ini, hidup itu", sambil diselingi menjelek-jelekkan OPP yang lain tanpa memberi satu argumen pun. Dan hal semacam itu, he- rannya, tampak dianggap wajar. Masih banyak dari ma- syarakat kita yang membiar- kan fenomena demikian itu berlangsung terus. Tak tahu apakah mereka memang be- nar-benar belum paham soal kampanye pemilu, atau ba- rangkali mereka sudah ka- dung merasa apatis. Namun demikian, sesung- guhnya saya sendiri heran kenapa gambaran kampanye di negeri kita ini serupa demi- kian. Lantas, apalah jadinya pemilu, kalau kampanyenya Memancing Emosi sendiri memberi kesan terle- pas dari pemilu. Apatis, karena mungkin dari dulu hasil pemilu paling cuma begitu-begitu saja. Se- hingga, masyarakat pun tak ambil pusing soal hasilnya nanti. Yang penting, saat ini mereka bisa "pesta pora", tak perlu berpikir tetek bengek soal perpolitikan, yang diang- gapnya sekadar permainan. Sudirman Saad, mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta. Rubrik ini mengundang mahasiswa untuk berpendapat tentang tema aktual. Tulisan maksimal dua halaman kwarto spasi rangkap. Dimuat setiap Senin dan Kamis. Penutup Walaupun baru beberapa kali saya menjadi penggembira kam- panye tatap muka ketiga OPP (setelah periode kampanye di- buka 10 Mei 1992), ada sema- cam kegalauan dalam pikiran dan hati saya. Kegalauan itu ter- utama disebabkan oleh tidak adanya perubahan yang berarti baik dalam hal situasi, kondisi, maupun materi kampanye 1992 ini, bila dibandingkan dengan kampanye pada periode Pemilu 1987 lalu. Sayang sekali, kalau peme- rintah lebih senang dengan kondisi tersebut.*** Tentu saja tidak adanya peru- bahan situasi dan kondisi yang berarti akan memberi petunjuk bahwa kampanye lebih terkesan sebagai prasarana yang lebih sa- rat nilai menghiburnya. Dan ti- dak adanya perubahan materi kampanye akan memberi pe- tunjuk bahwa di satu pihak dalam diri OPP telah terjadi involusi, dan di lain pihak mas, sa peserta kampanye sendiri ju- ga tidak mengalami perubahan kultural yang berarti. Oleh sebab itu, kalau OPP. khususnya dan masyarakat po- litik umumnya berobsesi untuk menyelenggarakan perubahan politik di masa mendatang, salah satunya harus bersedia mengubah orientasi terhadap nilai dan manfaat kampanye, dengan jalan mengantisipasi dan mempersiapkan sejak dini perubahan yang kita kehendaki. Sehingga, forum kampanye ti- dak lebih hanya menjadi media pemantapan (reinforcement) saja. Dan sebagai media peman- tapan, kampanye tatap muka yang bersifat massal tentu tidak perlu lagi diutamakan.*** Muhammad Baihaqi Mahasiswa Fak. Adab IAIN Suka, Yogyakarta SAYA tak yakin kampanye dapat mempengaruhi para ca- lon pemilih dalam menentu- kan pilihannya, karena pada dasarnya pilihan telah ditentu- kan sebelum calon pemilih mendengarkan kampanye. Se- bab, tampak yang hadir dalam kampanye suatu OPP tidak dijumpai simpatisan-simpati- san lain di luar OPP tersebut. Sehingga, kampanye hanya se- macam memperteguh para ca- lon pemilih yang sebenarnya telah terbentuk. Ipong S Azhar, staf penga- jar Fisip USU Medan, pengamat Dengan tata cara seperti ini, kita optimis bahwa masyarakat akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pelak- sanaan rencana tata ruang, se- hingga kelak di negeri tercinta ini, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam- nya serta ruang angkasa di atas- nya, benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat.*** Kesan yang muncul dalam lantas kampanye tersebut bukannya mendewasakan wa- wasan politik, melainkan jus- tru memancing emosi yang cenderung melupakan tujuan yang hakiki dari pemilu. Da- lam kampanye yang penuh dengan hingar-bingar itu, sulit kiranya menumbuhkan daya kritis terhadap perjalanan de- mokrasi, yang sebenarnya me- rupakan tujuan utama pemilu. Alangkah kasihan mereka yang sebenarnya tidak tahy seluk-beluk politik, tetapi disulut emosinya untuk seka dar kemeriahan pesta demo- krasi. Di sini akhirnya masya rakat terkesan hanya diperma- inkan. Tak jelas siapa sebenarnya yang salah dalam masalah ini. Tapi setidaknya pemerintah ikut menanggung beban ini. Tak perlu dipungkiri, kebi- jakan floating mass, alias mas- sa mengambang, saya kiga, yang paling banyak berperan dalam menciptakan kondisi tersebut. Jelas, di keseharian, rakyat dijauhkan dari kancan politik. Sehingga, banyak yang tak tahu menahu apa itu pemi- lu. Yang mereka ketahui, bah- wa setiap menjelang pemilu ada semacam kampanye, yang lebih mirip dengan ajang "jual obat". Itulah yang membuat mere- ka buta terhadap esensi pemi- lu yang sesungguhnya. Akibat- nya, makna kampanye pun melenceng jauh, sebagaimana sudah saya sebut di atas. Kampanye yang semestinya merupakan wahana bagi para tokoh partai untuk berargu- mentasi secara sehat, menjadi ajang bentrokan fisik, yang tentu saja destruktif. Kita lihat saja massa masing-masing OPP yang cenderung beringas. Apakah benar begitu yang kita tuju?*** Topik Berikutnya: Perusakan Tanda Gambar OPP oleh OPP Lain VALUTA AS Daftar Kurs Kom di Bank Inde Shilling Austria Dolar Australia France Belgia Dolar Brunei Darusalam Dolar Kanada Franc Swiss Mark Jerman Kron Denmark Franc Perancis Poundsterling Inggris Dolar Hongkong Lira Italia (100) Yen Jepang (100) Ringgit Malaysia Gulden Belanda Krone Norwegia Dolar Selandia Baru Peso Filipina Krone Swedia Dolar Singapura Bath Thailand Dolar AS SUKU BUN BTN BPD Bank Summa Bank Jakarta BII BBI Lippo Bank Danamon Bank Niaga Bank BNI '46 BCA BTPN Bukopin BDN BHS Bapindo BDNI BBD BRI Bank BTN BPD Bank Summa Bank Jakarta BII BBI Bank Niaga Lippo Danamon Bank BNI '46 Color Rendition Chart Bukopin 18% Bank Pasar Bank Duta 19% 22% BPR Mandiri SP BPR Danagung R 21% TABUNGAN BTPN BCA BDN BHS 1 bu Bapindo BBD BDNI 18,5 19,5 20% 21,5 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 18,5 21% 18% 19,2 18% 18% Tahapa Tapres Tabana Centra Tabana Tab BD Tab. H Tab. Ha Kesra Tabana Mitra Tab. Bu Jambo Tabung Kesra Dana In Tab. Ba Bank Pasar Tamasy Bank Duta Tab. Du BPR Mandiri SP Tab Ma BPR Danagung R Tab. Da Jenis Taban Prada Upaka Terjam Taper Simper Tabun Sutera Kesra Kenca Tabun Tabun Kesra Priorita Produl Tab Bu Tahap Super Tahap Kesra Primac Primag Taban Tabung SiAga Si Kos Tabana Kesra Tab. P Citra YOGYAKART arloji PUSAT SERVICE ARLOJI & JUA TUKAR TAMBAH SEGALA MACAM BARU BEKAS JL, JAGALAN K 6 (B bimbingan belaj BIMBINGAN BEL UMPTN 9 PIKSE '92 PROGRAM INTENSIF KHU SETELAH EBTANAS MASUK SETIAP HARI BAHAN BELAJAR LENGKA RUMUS-RUMUS PRAKTIS KISI-KISI UMPTN 1992 KONSULTASI SISWA BEAYA TERJANGKAU ANGKATAN KE (KEDUA 25 MEI 1922 PENDAFTARAN TERAKHI 17 MEI 1992 Hubungi segera: LEMBAGA PENDIDI PRIMAGAM KANTOR PUSAT Jl. Kapten P. Tendean 31, 47 Telp. (0274) 4769, 2919 PO, BOX YOGYAKARTA 55252 CABANG-CABANG YOGYAKARTA: Jl. Kapten P. Tendean 36 J. Demangan Kidul 92 Jl. Sultan Agung 24 JL. P. Mangkubumi 22 Jl. Kalurang Km 5,8 (Barat Cemara Tujuh) Jl. Abu Bakar All 20 (Kotabaru J. Magelang Km 6 no.43 (Utara Ardiyanto Gallery) dijual rumah Dijual cepat, Bangunan beserta 345 m2, Surat Hak Milik, belakang 14 kamar tidur, kamar tamu, 4 WC mandi, dapur, gudang. Sanggrahan UH. 1/679, Rt./Rk. Baciro, Kalurahan Semaki, YK.