Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA Monday Mark ACTOR JAVA CALTRES AINDA FLA E LESSER SELAN NASIONAL RAN ARAFURA Dia mengatakan, para kaum resiko tinggi itu sangat berpotensi menyebarkan virus maupun bakteri berbahaya pada setiap lelaki yang mengencaninya dan kemungkinan akan menyebar luas ke masyarakat. Menurut dia, apabila satu dari enam diperkirakan mengidap IMS maka dari sekitar 3.000 PSK yang ada di Batam diperkirakan ada sekitar 500 PSK rawan terhadap IMS. "Semua itu seperti bola salju yang dapat membesar setiap saat dan harus diwaspadai adanya kemungkinan bahaya tersebut dapat terjadi pada kita dan keluarga kita," ujarnya. Mantan wartawan senior tabloid Mutiara itu mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam terlihat kurang peduli dengan ancaman bahaya tersebut yang dibuktikan tidak adanya tindakan dari instansi terkait untuk mendekati para PSK maupun para kaum resiko tinggi. Menurut dia, bahaya akan dapat diatasi dengan cara mengantisipasi kemungkinan penyebaran IMS antara lain dapat dilakukan dengan pendekatan pada penderita atau kaum resiko tinggi agar mau secara rutin memeriksakan kesehatan mereka. "Memang ada yang mau memeriksakan diri ke klinik kesehatan namun jumlahnya sedikit dibandingkan mereka yang mengobati sendiri atau membiarkan dirinya dikuasai IMS maupun penyakit menular seksual lainnya," ujarnya. Menurut dia, IMS tidak selamanya terjadi karena ulah perempuan, bisa saja terjadi karena penularan dari suami yang mengidap IMS seperti sifilis, GO dan lainnya. Dalam berbagai kasus yang ditangani dokter dan hasil dari penelitian menunjukkan suami dari perempuan yang terinfeksi IMS selalu menyangkal sebagai penyebab infeksi itu. Bahkan suami berani memarahi, memukul dan mengancam istrinya jika si istri menudingnya sebagai orang yang menularkan IMS dan ada pula suami yang justru menuding istri berselingkuh dengan laki- laki lain. Dia menambahkan perempuan yang mengidap IMS katanya, seperti sifilis dapat menularkannya kepada bayinya pada saat persalinan. Sementara itu kasus Komulatif HIV/AIDS di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2001 sebanyak 1.904 orang menderita HIV, 671 orang Aids sedangkan yang meninggal sebanyak 280 orang. Kasus HIV/AIDS terbesar terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah sebanyak 1.006 kasus, disusul Papua 556 kasus, Jawa Timur 225 kasus, Riau 198 kasus dan Bali 130 kasus. Sidang Pra Peradilan Mantan Ketua PN Batam Berlangsung Singkat BATAM (Antara): Sidang pertama pra peradilan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Batam Krisman Sormin, SH terhadap Kejaksaan Negeri Batam hanya berlangsung singkat karena salah satu unsur jaksa sebagai kuasa termohon tidak dapat hadir. Sidang yang digelar Pengadilan Negeri Batam, Selasa (12/3) sekitar 10 menit itu hanya menghadirkan Hakim Tunggal Wahyu WN SH dan Kuasa Pemohon yang diwakili Masrur Amin, SH. Dalam sidang itu, kuasa pemohon meminta kepada hakim untuk diberikan kesempatan membacakan surat permohonan pra peradilannya agar dalam sidang selanjutnya surat dapat langsung dijawab. Namun dengan berbagai pertimbangan hakim tidak meluluskan permintaan kuasa pemohon untuk membacakan surat permohonan tersebut dan menyarankan kuasa pemohon untuk menunggu saja perkembangan selanjutnya. Sementara itu, ketidak hadiran kuasa termohon yang diwakili Bambang Setiadi dikarenakan alasan pihak Kejaksaan Batam beluni menerima petunjuk dari Kejaksaan Agung soal bagaimana tindakan yang harus dilakukan dalam sidang praperadilan tersebut. Dengan demikian sidang akan dilanjutkan Rabu, dengan agenda sama praperadilankan Kajari Batam. Satu Dari Enam PSK Di Batam Terinfeksi IMS Fatwa MA Akan BATAM (Antara): Satu dari enam wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) Batam diduga mengidap infeksi menular seksual (IMS) yang sangat berbahaya. "Baru beberapa hari di Batam saja saya telah menemukan bukti adanya kemungkinan PSK mengidap IMS, misalkan adanya PSK yang mendapat gejala keputihan hingga berbulan-bulan," kata Pemilik Buletin Info Kesehatan Reproduksi (Kespro) Saiful W Harahap pada wartawan di Batam, Selasa (12/3). Usai Sidang Ketua Tim Penasihat pemohon Masrur Amin, SH mengatakan, ada penyimpangan dalam penahanan yang dilakukan pihak kejaksaan terhadap kliennya. Menurut dia, alasan permohonan pra peradilan Kejaksaan karena penahahanan terhadap Krisman Sormin dilakukan tidak melalui prosedur hukum yang sah yaitu tanpa melalui perintah dari Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang Kejagung sebelumnya meminta izin pada Menteri Kehakiman dan Mahkamah Agung untuk melakukan penahanan itu. "Klien kami adalah mantan pejabat Kehakiman yaitu sebagai Ketua PN Batam maka atas dasar itu kami berani melakukan pra peradilan pada Kejaksaan Negeri Batam karena terjadi salah prosedur dalam penahanan terhadap klien kami," ujarnya. Mantan Kepala Pengadilan Negeri Batam, Krisman Sormin, SH terhitung sejak 5 Februari 2002 resmi menjadi tahanan di rumah tanahan (Rutan) Batam sebagai tahanan titipan dari pihak Kejaksaan Negeri Batam dalam kasus tersangka korupsi Rp50 Juta. Berkas yang dimiliki Kejaksaan untuk membuktikan bahwa Sormin terancam melanggar Undang-Undang Korupsi khususnya pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 cukup kuat, Tersangka Sormin sewaktu menjabat Ketua PN Batam diduga telah meminta uang sebesar Rp50 Juta kepada tergugat almarhumah Ny. Sulistianti Sudirohusodo pada sidang perdata dengan penggugat Boby Jayanto tiga tahun silam. Uang itu ditransfer melalui rekening Bank BCA dengan imbalan Sormin menjanjikan akan memenangkan perkara tersebut, tapi di akhir persidangan ternyata mantan bendahara PAN Batam itu justru kalah. Salah seorang warga masyarakat Ibrahim Andreas, 29 di Batam, Selasa (12/3) mengakui, pungli masih berkeliaran di setiap tempat pelayanan masyarakat. Menurut dia, biasanya pungli itu dipungut oleh petugas tanpa disertakan kuitansi sebagai tanda terima sementara itu tidak ada ketentuan resmi yang mewajibkan masyarakat membayar uang tersebut. Hal itu dialaminya ketika akan mengurus pendaftaran perusahaan di Pengadilan Negeri Batam, ketika itu ia harus membayarkan uang administrasi sebesar Rp75 ribu namun petugas tidak mau memberikan tanda terima berupa kuitansi padahal sebelumnya dia juga telah membayar uang administrasi yang sah sebesar Rp100 ribu. Pungli lainnya juga terjadi di kantor kelurahan ketika akan mengurus surat keterangan domisili dimana untuk urusan itu petugas kelurahan meminta bayaran Rp40 ribu padahal tidak ada ketentuan warga harus membayarkan uang sebesar itu. "Demikian juga pembayaran itu tidak disertakan bukti kuitansinya," ujarnya. Dia kemudian mengatakan, dengan masih banyaknya pungli tersebut ternyata Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum dapat menerapkan "good goverment". Padahal, katanya, sesuai dengan UU Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang antara lain menyatakan PNS dilarang untuk melakukan kutipan. AJI Desak Polisi Serius Tangani Pembakaran Mobil Wartawan BATAM (Antara): Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam, Riau, mendesak polisi Poltabes Batam, Rempang dan Galang (Barelang) serius dalam menangani pengungkapan kasus pembakaran mobil wartawan Media Indonesia untuk wilayah Batam dan sekitarnya, Em erson Th. "Selain itu kami juga minta agar Poltabes Barelang memberikan perlindungan keamanan bagi wartawan dan masyarakat yang bekerja untuk kepentingan publik guna menghindari aksi main hakim sendiri seperti yang dialami wartawan MI itu, kata Ketua AJI Batam, Surya Makmur Nasution di Batam, Selasa (12/3). Anggota FPDIP DPR-RI Diteror Surat Kaleng menganggapi isi selebaran itu. Dia minta rekan-rekannya jika surat itu hanya olok-olok belaka. Dari foto copy surat yang tidak diketahui siapa pengirimnya itu tertulis, mereka akan terus mene- rus menghantui bila para anggota DPR dari FPDI-P tidak lagi me- mentingkan rakyat/simpatisan PDI-P serta pendukung berat par- tai itu dalam Pemilu 1999. Sebelumnya Ketua PWI Batam Socrates juga minta agar polisi mengusut tuntas dan sekaligus mengutuk aksi biadab yang dilakukan sekelompok orang tidak dikenal atas pembakaran mobil wartawan Media Indonesia yang diduga terkait dengan masalah pemberitaan perjudian di Batam. JAKARTA (Waspada): Teror ancaman surat menghantui rumah kediaman 62 anggota DPR RI dari PDI Perjuangan di Kalibata Ja- karta. Ancaman teror itu baru dike- tahui para anggota dewan Minggu lalu. Teror itu sendiri berupa surat kaleng yang berisi akan menyeret sejumlah anggota PDI-P ke meja hijau. Menyikapi masalah tersebut AJI Batam minta Poltabes Barelang mengusut secara tuntas pelaku pembakaran mobil itu jika hal ini tidak ditangani serius dikuatirkan bisa mengancam keamanan para pekerja pers yang memberitakan untuk kepentingan publik. Namun anggota FPDIP Heri Ahmad mengatakan kepada war- tawan di Jakarta Senin (11/3), me- minta rekan-rekannya tidap perlu JAKARTA (Waspada): Proses hukum pelanggaran HAM Trisak- tidan Semangi masih terkatung- katung. Untuk menyelesaikannya, mantan Menteri Kehakiman Mu- ladi mengusulkan, MA mengeluar- kan fatwa tentang hal ini. Usulan ini disampaikan Mula- di kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (12/3) dalam acara pelatihan tentang pendidi- kan mengenai HAM. Muladi hadir dalam acara ini sebagai Ketua De- wan Penasihat Police Watch. Menurut dia, untuk menyele- saikan kasus pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan II, MA perlu membuat suatu fatwa, apa- kah dalam kasus itu terjadi pe- langgaran berat atau tidak. Selain itu, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan DPR juga perlu duduk satu meja untuk mengevaluasi kasus itu. "Menurut saya, MA harus membuat fatwa kemudian antara DPR, Kejagung dan Komnas HAM bertemu untuk mengevaluasi terjadi tidaknya pelanggaran HAM berat itu. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai," kata dia. HAM Trisakti Dan Semanggi akan membuat kesimpulan pada 20 Maret. Ketua harian The Habibie Center ini mengatakan, meski bagaimana pun seseorang yang melakukan kesalahan harus tetap diadili. Namun, dalam proses pera- dilan tersebut, jangan sampai me- lakukan pelanggaran HAM terha- dap yang bersangkutan. Muladi mengatakan, untuk kasus pelanggaran HAM di Tim- tim dan Tanjung Priok, selama ini tidak ada masalah. Karena sudah "Kami perhatikan semenjak duduk sebagai orang terhormat di DPR/wakil rakyat telah lupa. KURSI Ketua DPR RI kini mulai diincar setelah Akbar Tan- djung 'menginap' di rumah taha- nan Kejaksaan Agung sejak Kamis malam pekan lalu. Beberapa anggota Dewan mempertanyakan kevakuman po- sisi Ketua Dewan, sementara itu berita dikembalikannya dana non- budjeter Bulog oleh tersangka Winfried Simatupang memicu lahirnya analisa-analisa baru di sekitar kasus itu. Winfried, bersama Dadang Sukandar (ketua Yayasan Rau- dhatul Jannah) ditunjuk oleh Men- sesneg Akbar Tandjung sebagai pelaksana pendistribusian semba- ko kepada masyarakat senilai Rp40 miliar. ada UU nomor 26/2000 yang akan segera diberlakukan untuk proses peradilan pelanggaran HAM berat di Timtim dan Tanjung Priok. Secara diam-diam, Winfried mengembalikan Rp32,5 miliar dan berjanji akan mengembalikan lagi sisanya. Padahal sebelumnya, ia mengaku dana itu telah diguna- kan untuk pengadaan sembako. Pihak Kejaksaan Agung me- Namun demikian, Muladi me- ngaku, dalam UU nomor 26/2000 banyak kekurangan. Namun, UU ini tetap bisa diberlakukan, karena saat ini sudah ada keputusan pre- siden tentang hal ini. Nah, persoalan muncul, lanjut Muladi, dalam kasus Trisakti, Še- manggi I dan Semanggi II, karena adanya perbedaan pendapat ten tang hal ini. Selain itu, juga dise- babkan UU nya yang masih kurang sempurna. Hal lain masih yang menjadi masalah, masih ada per- bedaan tentang siapa sebenarnya yang berhak menentukan ada ti- daknya pelanggaran HAM berat. negaskan pemeriksaan perkara tidak akan dihentikan dan dana yang dikembalikan akan dijadi- kan barang bukti. Ketua F-PDIP DPR, Roy BB Yanis, meminta Akbar Tandjung bersikap tanggung jawab untuk mundur dari Ketua DPR agar lem- baga DPR tidak mendapat beban atas kasusnya. "Ada yang mengatakan, yang menentukan itu penyidik dari Ke- jagung dan Komnas HAM sebagai penyelidiknya. Tapi, DPR sudah menen tukan bahwa tidak terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa itu,"kata dia. Karena itulah, pakar hukum dari Univer- sitas Diponegor o ini menilai, fatwa MA akan bisa menyelesaian per- bedaan pendapat ini. Dalam perkembangannya, lanjut Muladi, muncul persoalan lain, yaitu dibentuknya KPP HAM. "Karena Komnas HAM sudah melampaui 2 tahun, tapi belum berhasil menyusun, sehingga dianggap sebagai sesuatu lembaga yang tidak memiliki kewenangan lagi," kata dia. Terima tim advokasi Sementara itu tim Advokasi Ia mengingatkan, sebagai kader yang baik Akbar Tandjung Mana janjimu, mana kebijakan- mu, mana kasihmu lagi, kok hi- lang ditelan di tengah keangkuhan egomu. Selanjutnya isi surat itu menyebutkan, setelah orang Orba terperangkap hukum harus pula orang-orang PDI-P diseret ke meja hijau pengadilan terutama Arifin Panigoro, Suparlan, Didi Supri- yanto, Muhammad Yamin M Nazaruddin Kiemas, Gusti Basan, Zukfikar Thayib Ali cs. Antara EVAKUASI BANGKAI CESSNA. Beberapa anggota tim SAR dari PT Dirgantara Indonesia (DI) sedang menggergaji badan pesawat Cessna yang jatuh di Desa Depok, Kabupaten Purwakartu lalu tersebut dan evakuasi pesawat ringan yang Sesama kader simpatisan, fungsional PDI-P telah sepakat dilakukan sejak Senin petang. Tim SAR Evakuasi Bangkai Pesawat Cessna Wakil Ketua DPR bidang Pol- kam, dari F-PDIP, Soetardjo Soerjo- goeritno, juga mengherankan pe- ngembalian dana non-budjeter Bu- log dari tersangka Winfred Sima- tupang kepada Kejaksaan Agung. Mengapa uang itu masih ter- simpan dengan baik oleh tersang- ka Winfred, padahal dalam penga- kuannya di Kejaksaan Agung sebe- lumnya, uang itu sudah diguna- kan untuk membeli sembako, katanya. Mereka yang mendapat surat itu diantaranya Sutjipto, Pramono Selesaikan Kasus HAM TNI-Polri yang diketuai Adnan Buyung Nasution, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa. "Saya tidak tahu uang itu di- sembunyikan, mungkin saja di- bungakan di beberapa bank, atau ada cukong baru yang mengucur kan dana sebanyak itu untuk di- kembalikan ke Kejaksaan Agung, kata Mbah Tardjo. Karena itu, Wakil Ketua De- wan minta Kejaksaan Agung un- tuk terus mengusut dan menyeli- diki dana yang dikembalikan Win- fred. Apakah uang itu dari ko- ceknya sendiri atau dari sumber lain yang pernah terlibat dalam kasus ini, katanya. Menurut siaran pers Mabes TNI, inti pertemuan itu adalah TNI- Polri termasuk mantan pejabat yang telah menjalankan tugas ne- gara di Timtim sekarang diadili dengan tuduhan melakukan pe- langgaran HAM berat. Dalam kaitan ini, Wakil Sekre- taris F-PDIP DPR, Muhammad Yamin, minta Jaksa Agung MA Rachman untuk mendesak Guber- nur Bank Indonesia (BI), agar mem- buka aliran dana non-budjeter Bu- log sebesar Rp40 miliar itu, supaya Sementara itu, sekelompok rakyat Timtim yang telah menye- babkan tewasnya ratusan warga Timtim pro Indonesia dan aparat keamanan, dapat bebas ber- lenggang. Karenanya, semua pihak di- minta untuk menghormati jalan- nya proses peradilan, agar benar- benar terdapat pengadilan yang terbuka, independen, jujur, obyektif, dan bebas dari pengaruh dan te- kanan siapa pun, agar keputusan- nya bisa diterima siapa pun. Karena opini publik yang di bentuk pers banyak merugikan terdakwa, maka para hakim di- minta untuk berani menentukan apakah memang terdakwa bersa- lah atau tidak. Sehubungan dengan akan di- selenggarakannya persidangan kasus Timtim, maka Tim Advokasi HAM Perwira TNI-Polri telah me- nyiapkan diri untuk melakukan "battle legal" demi tercapainya kea- dilan dan kebenaran yang sejati 20 Maret Meski panggilannya tak dipe- nuhi para jenderal, KPP HAM Tri- sakti, Semanggi I dan II tetap akan membuat kesimpulan dan reko- mendasi. Rencananya, KPP HAM kerto itu baru berhasil dievakuasi oleh tim evakuasi, kecuali mesin. pada Selasa". JAKARTA (Antara): Tim Search and Rescue (SAR) pada Selasa (12/3), sekitar pukul 10.00 berhasil mengevakuasi bangkai pesawat Cessna yang mengalami Tempat Pelayanan Masyarakat kecelakaan pada Sabtu (9/3). Keterlambatan kedatangan tim SAR karena masih tersisanya sekitar 100 liter bahan bakar avtur di pesawat. Avtur itu kemudian dibagikan kepada masyarakat setempat. Batam Rawan Pungli itu relatif terlambat dilakukan, karena tim SAR baru datang ke lokasi pada Senin (11/ 3) sekitar pukul 18.00. BATAM (Antara): Pungutan liar (pungli) masih terjadi di sejumlah loket pelayanan masyarakat di Batam dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat terutama masyarakat kecil yang memiliki uang pas-pasan. Tim evakuasi tiba di lokasi pada Senin (11/3) sekitar pukul Tim SAR yang diketuai Suroto 18.00 dan tidak dapat melakukan mengatakan, "Jadwal evakuasi tugas karena hari telah malam. bangkai pesawat jenis Cessna yang Aktivitas baru dapat dilakukan jatuh pada Sabtu sekitar pukul pada Selasa (12/3) dan selesai di- Kampung Nangeleng desa Depok, .45 di kawasan persawahan kerjakan sekitar pukul 10.00. Badan pesawat nahas itu dipo- Kecamatan Darangdan Purwo- tong dan dijadikan puluhan bagian Kursi Ketua DPR Mulai Jadi Incaran Evakuasi itu dilakukan oleh 12 orang dari tim SAR di lokasi ber jarak sekitar 20 Km dari kota mestinya memberikan contoh tang- persoalannya menjadi jelas. gung jawab moral kepada bangsa, "Mega nggak takut pada Ak- jika terlibat skandal pe-mimpinnya bar dan orang-orangnya, karena harus mundur. langkah yang diambil sudah benar. Kita jangan terkecoh dengan pengembalian uang itu. Untuk itu, Jaksa Agung harus mendesak BI untuk membuka aliran dana Rp40 miliar, sehingga akan terungkap apa yang sesungguhnya terjadi," katanya. Purwakarta. Seluruh badan pesawat yang sudah dijadikan puluhan bagian tersebut akan diangkut ke Jakarta. Dalam kecelakaan tersebut, pilot Anaziah Zikir,40 dan seorang penumpang, Zainuri menderita luka serius namun dalam keadaan menyatukan visi dan misi bersatu menggempur keangkaramurkaan para wakil rakyat indekosan. "Kami mengingatkan kepada anda-anda sekalian yang namanya di atas untuk selalu berhati-hari. Kami siap menghantui anda sehingga Pemilu mendatang, ketua Umum sudah mengisyaratkan untuk tidak anarkis namun kami sudah muak melihat moral anda yang bejat," demikian isi surat kaleng. sadar. Dua penumpang lainnya yakni Heri dan Mulya menderita luka ringan. Semua penumpang kini sudah keluar dari rumah sakit. Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjogoeritno, menyarankan Pim- pinan Dewan dan Pimpinan Frak- si-fraksi Dewan sebaiknya segera membahas posisi Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR yang kini dita- han di Kejaksaan Agung. Fraksi-fraksi di DPR hendak- nya membahas masalah ini sese- gera mungkin, atau bisa saja Ba- dan Musyawarah (Bamus) DPR yang mengagendakan pembaha- san khusus bagaimana menyikapi kepemimpinan Akbar Tandjung di DPR, katanya. Hal ini disampaikan Ketua KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan II, Albert Hasibuan, di Jakarta, Selasa. Menurut dia, kesimpulan yang akan dibuat KPP HAM hanya berdasarkan dari keterangan 41 saksi dari masyarakat. Menurut Albert, atas ketidak- hadiran para jenderal atas pang- gilan KPP HAM, pihaknya tidak akan memanggilnya kembali. "Su- dah cukup, nggak akan dipanggil lagi," kata dia. Untuk diketahui, selama ini para jenderal, di antaranya Mayjen Syafrie Syamsudin, Irjen Pol Hami- minata, dan Komjen Pol Nugro ho Djajoesman, tidak mau datang memenuhi panggilan KPP HAM. Mereka beralasan, keberadaan KPP HAM masih menjadi perde- batan, karena tidak sesuai dengan peraturan. Karena itu, pada tanggal 20 Maret mendatang, KPP HAM akan membuat kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan ketera- ngan 41 saksi dari masyarakat. Rekomendasi akan disampaikan kepada Komnas HAM. "Dan ber- samaan dengan itu, KPP HAM akan dibubarkan," kata Albert. Kemudian, lanjut Albert, secepatnya setelah tanggal 20 Ma- ret, Komnas HAM akan memba- wa berkas limpahan dari KPP HAM ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk meminta agar para perwira TNI dan Polri yang terlibat kasus ini dipanggil. Adu mulut Sementara itu suasana panas menyengat pertemuan antara Kontras dengan Forum Eksponen (FE) 98. Adu mulut dan saling gebrak me ja tak terhindarkan. FE 98 marah karena rumah Wi- ranto didatangi keluarga korban Trisakti, Semanggi I dan II (TSS) dan Kontras. Awalnya, 2 tokoh FE 98 berna- ma Faisal Assegaf dan Abu Bakar Refra mendatangi kantor Kontras di jalan Mendut nomor 3 Menteng Jakarta Pusat, Selasa. Kedua mantan aktivis maha- siswa ini diterima langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Kontras Munir, Presidium Kontras Gian- moko dan beberapa pengurus lainnya. Dalam pertemuan itu terjadi cek-cok yang cukup lama dan me- negangkan karena mereka saling gebrak-gebrakan meja. Kemudian Fais al dan Refra melangkahkan kaki dari Kontras sambil mengon- tak rekan-rekannya. Tak lama kemudian datang- lah puluhan pemuda etnis tertentu yang berbadan tegap dan berkulit JAKARTA (Waspada): Terhi- tung mulai 1 Maret 2002, harga eceran BBM ditetapkan dengan sistem harga bulanan yang terken- dali. Sehingga harga itu pada bu- lan April dan bulan-bulan berikut- nya bisa saja "tetap, naik ataupun turun." Hal itu dilakukan karena sejak keluarnya Keppres No 9 ta- hun 2002, harga pasaran BBM yang digunakan adalah berda- sarkan harga pasar. Demikian Dirjen Migas Rah- mat Sudibyo mengemukakan Selasa (12/3) di Jakarta pada acara Penyelesaian Sistem Harga Ece- ran dan penyaluran Dana Kom- pensasi BBM yang dilaksanakan oleh Lembaga Informasi Nasional (LIN). Anung, Mangara Monang Sia- haan, Noviantika Nasution, Guna- wan Wirosaroso, Didi Supriyanto, Firman Djaya Daely, RK Sembi- ring Meliala, Indira Damayanti D Sugondo, Zulvan B Lindan, Er- win Pardede, AW Bathara Goa, Arifin Panigoro, Benny Pasaribu, Budiningsih, Daniel Budi Setia- wan, Dwi Ria LAtifa, GRAY Koes Moertiyah, Gusti Burnita, HRS Sostoro, Haryanto, Heri Achmadi, I Made Urip, Imam Suroso, Irmadi Lubis.(j07) Harga pasar yang digunakan sebagai acuan kata Rahmat adalah harga transaksi jual pada bursa minyak di Singapura Mid Oil Plati's Singapore (MOPS). Apa- Ia mengakui, setelah pena- hanan Akbar Tandjung, fraksi- fraksi di DPR seolah-olah tidak menganggap penahanan Ketua DPR itu sebagai persoalan penting. Padahal, secara tidak langsung citra kelembagaan DPR sangat terpengaruh dengan penahanan Akbar, katanya. Bisa saja, lembaga-lembaga internasional atau organisasi-orga- nisasi parlemen internasional mempertanyakan mengapa lem- baga DPR RI dipimpin oleh ketua yang dikenai status tersangka dan kini ditahan. Soertardjo menganjurkan fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk aktif membahas persoalan ini, sebelum citra lembaga DPR jatuh di mata publik. Dengan begitu, kevakuman kinerja Dewan terisi meskipun untuk sementara pimpinan Dewan masih bisa menjalankan tugas secara bergiliran menggantikan posisi Ketua DPR. gelap dengan menumpang 6 taksi be rwarna putih. Mereka berte- riak-teriak agar orang-orang Kon- tras menemui mereka di depan pintu gerbang. Lalu salah seorang anggota Kontras bernama Abu keluar dan menemui para demonstran. Lucu- nya, mereka saling terkaget-kaget karena ternyata saling mengenal satu sama lain, bahkan tempat tinggalnya bertetanggaan. Kepalang tanggung, puluhan pemuda itu kemudian menyem- protkan makian. Tapi hanya se- bentar dan mereka langsung pu- lang. Puluhan pemuda ini juga tercatat pernah mendatangi Kom- nas HAM dan menuntut dibentuk- nya KPP HAM Cawang Berdarah serta mengusut pembantaian terhadap kaum Muslim di Ambon. Usai insiden tersebut, Gian- moko menuturkan, semula Faisal dan Refra menelepon Munir akan datangi Kontras. Munir meminta sekarang saja dan jangan menung- gu besok. Lalu Faisal dan Refra pun datang. "Mereka menyoalkan kenapa kasus Cawang Berdarah dan Am- bon tidak diungkap tuntas oleh Kontras. Munir menjelaskan ka- lau kasus Cawang Berdarah per- nah ditangani tapi tidak ada ke- luarga korban yang memberikan berita acara," tuturnya. Mulai 1 Maret Harga Eceran BBM Ditetapkan Secara Bulanan lagi kini pemerintah setiap bulan- nya akan mengurangi subsidi BBM dari Rp 41 T menjadi Rp30,3 T dan pada tahun 2004 subsidi itu dihapuskan sama sekali. Soetardjo, saat ini adalah Wa- kil ketua DPR paling senior dan Beberapa Fraksi DPR mulai berasal dari partai terbesar di menggulirkan inisiatif agar Akbar DPR, menyatakan tidak menolak Tandjung sementara dinonaktif jika dirinya ditunjuk mengganti- kan dari jabatan Ketua DPR RI. kan posisi Akbar Tandjung. Wakil Sekretaris F-PDIP, Fir- "Saya sendiri selama ini sudah man Jaya Daeli, mengatakan mes- menjalankan tugas-tugas sebagai kipun tugas pimpinan DPR ada- Ketua DPR menggantikan posisi lah kolektif, citra yang berkembang Akbar Tandjung, baik ketika yang bahwa Ketua DPR sebagai taha- bersangkutan pergi haji maupun nan sangat tidak sehat. sejak Ketua DPR ditahan Kamis lalu," katanya. "Selain itu, pemeriksaan Ke- jakgung akan optimal karena tidak Lalu, lanjut dia, Faisal dan Refra mempersoalkan kedatangan keluarga korban TSS ke rumah Wiranto. "Mereka bilang: Pokok- nya kita tidak terima dengan ke- datangan itu karena itu namanya melakukan teror terhadap Wiranto. Lalu mereka menggebrak meja," papar Gian moko. Merasa kurang nyaman de- ngan sikap Faisal dan Refra, lanjut día, rekan-rekan Kontras mem- pertanyakan kenapa sampai harus memuk ul meja dan marah-marah. Akhirnya saling ngotot-ngototan tak terhindarkan. "Kemudian kita akhirnya bera- du muka sambil adu mulut. Mereka (Faisal dan Refra) mengaku merasa punya hak untuk membela tenta ra dan polisi sehingga tidak boleh disudutkan," kata Gianmoko. Setelah situasi agak mereda, sambung dia, Kontras kemudian mengajak mereka pada Senin atau Selasa depan untuk membeberkan ka sus TSS, termasuk memperte- mukan dengan keluarga korban jika mereka memintanya. "Namun rupanya mereka tidak puas dengan penawaran kami sehingga mereka mengontak teman-temannya dan terjadi insiden kecil," katanya sambil menyesalkan kejadian terse- but.(dtc/ant/r-h05) Perhitungan harga BBM 1 Maret 2002 menunjukkan harga premium serta solar tidak beru- bah, sedangkan untuk minyak bakar dan minyak diesel relatif naik dari harga sebelumnya 17 Januari 2002. Sistem harga BBM bulanan yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya telah mulai diterap- kan pemerintah sejak 1 April 2001 dengan dipayungi Keppres No 45 khususnya untuk konsumen sek- tor industri dan usaha lain serta kegiatan internasional. Namun, baru pertama kalinya dilakukan kepada masyarakat sehingga belumlah dapat dipahami sepe- nuhnya oleh masyarakat secara luas.(j01) terbebani dengan jabatan Akbar," katanya. Wakil Ketua Fraksi Reformasi DPR, Alvin Lie juga mempertanya- kan kelayakan seorang tahanan masih memimpin DPR RI. Untuk menonaktifkan Akbar, katanya, bisa ditempuh dengan dua meka- nisme: melalui pembentukan De- wan Kehormatan untuk menyeli- diki perlu tidaknya Akbar mundur atau melalui rapat pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi-fraksi yang meminta Akbar mundur. Soalnya, kalau pengadilan menyatakan Akbar bersalah dan bahkan dikenai hukuman lebih dari lima tahun, dalam Tatib dan Kode Etik DPR yang bersangkutan dinyatakan harus diberhentikan. Rapat Pengurus Harian DPP Partai Golkar di Jakarta Senin malam antara lain membuat kepu- tusan tetap menghormati proses hukum terhadap Akbar Tandjung. Tetapi PG minta tidak ada inter- vensi politik terhadap proses hu- kum yang berlangsung. Rapat juga memutuskan kendali pimpinan PG tetap dipe- gang oleh Akbar Tandjung, dan tak perlu adanya pelaksana harian (Pih). "Selama tidak ada kekuatan hukum yang tetap, beliau (Akbar Tandjung) tetap Ketua DPR," kata Agung Laksono, salah satu Ketua DPP PG.(ant) RABU, 13 MARET 2002 12 Asmara: Idealnya Anggota Komnas HAM 15 Orang JAKARTA (Waspada): Jumlah anggota Komnas HAM yang menurut UU No 39/1999 tentang Pembentukan Komnas HAM berjumlah 35 orang di nilai terlalu banyak. Idealnya, lembaga seperti Komnas HAM hanya memiliki sekitar 15 orang anggota ditambah oleh sejumlah Staf. Hal itu ditegaskan oleh anggota Komnas HAM Asmara Nababan di gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (12/3). "Jumlah anggota 35 orang itu terlalu banyak, di Filipina saja hanya memiliki 5 orang. Namun di sana Stafnya yang banyak, yai tu 700 orang. Jadi kalau anggota lebih baik sedikit saja dan stafnya yang banyak, Yang penting Policy Makernya. Selain itu anggota b esar juga membutuhkan anggaran yang besar," ujar Asmara. Sementara itu menjawab surat dari DPR agar Komnas HAM mengirimkan lagi 36 orang calon anggota Komnas HAM, melalui surat jawa bannya, Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto menolak permintaan itu. Berdasarkan hasil rapat pleno, Komnas HAM menganggap permintaan DPR itu tidak sesuai dengan UU No 39/1999 pasal 105. Surat jawaban itu menjelaskan, hal tersebut tidak sesuai dengan UU No 39 th 1999 tentang pembentukan Komnas HAM. Dalam pemba hasan dan pemilihan para calon anggota Komnas Ham dipergunakan pasal 83 ayat (i) jo ps 105 ayat (1), (2) a,b,c dan 3 UU/1999. Eksensinya adalah bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 50/1993 dinyatakan sebagai Komn as HAM berdasarkan UU No 39 th 1999. Ini berarti anggota yang sudah ada berdasarkan Keppres tersebut dianggap telah dipilih oleh DPR dan disyahkan oleh Presiden untuk selanjutnya akan mengakhiri tugasnya pada tahun 2003. Untuk diketahui, berdasarkan UU No 39 tentang pembentukan Komnas HAM itu, jumlah anggota Komnas HAM adalah 35 orang dan dipi lih oleh DPR. Sementara jumlah anggota Komnas HAM saat ini karena berbagai hal, baik meninggal maupun tugas di pemerintahan tinggal 18. Agar jumlah Komnas mencapai 35 orang, Komnas HAM telah mengirimkan 35 nama calon anggota Komnas HAM. Dari jumlah itu dipilih 17 nama. Namun pada tanggal 19 Februari 2002 DPR mengirimkan surat yang meminta agar Komnas HAM mengirimkan lagi 36 nama calon anggot a Komnas HAM. Dari jumlah tersebut akan dipilih 18 nama, sehingga akan didapat 35 nama anggota Komnas HAM yang baru.(dtc) KILAS NASIONAL Masalah Korupsi Di Indonesia Dibahas JAKARTA: Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Feisal Tamin bersama dengan Jaksa Agung AR Rachman, dan Kapolri Da'i Bachtiar akan bertemu untuk membahas masalah korupsi, pada Rabu (12/3). "Besok, dengan Jaksa Agung dan Kapolri akan bicarakan di tempat saya," kata Feisal usai bertemu dengan Wakil Presiden, Hamzah Haz di Jakarta, Selasa (11/3). Meneg PANditanya wartawan berkaitan dengan hasil survei dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia dengan tingkat skor 9.92, angka terbutuk bagi RI sejak PERC melakukan survei pada tahun 1995. Untuk memberantas korupsi, diperlukan peran serta semua pihak, namun yang terpenting adalah meningkatkan moral dan mental para aparat serta penyelenggara negara, dengan berpedoman pada budaya kerja, katanya. Meneg PAN menghadap Wapres bersama dengan Sekretaris Negara Bambang Kesowo dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.(ant) Pengerahan Massa Picu Kerawanan SEMARANG: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengatakan, pengerahan massa dari simpatisan partai sebagai reaksi atas penahanan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, dapat memicu kerawanan keamanan. Kepada pers seusai memimpin Serah Terima Jabatan Pangdam IV/Diponegoro dari Mayjen TNI Sumarsono kepada Mayjen TNI Cornel Simbolon, di Semarang, Selasa (11/3), ia meminta semua pihak agar menahan diri. "Saya selalu mengimbau dalam kondisi bangsa yang masih krisis seperti sekarang ini agar jangan ditambah lagi permasalahan baru yang bisa memperburuk situasi," katanya. Menurut KSAD, pengerahan massa cenderung dapat memancing instabilitas keamanan. Permasalahan hukum hendaknya diselesaikan berdasarkan aturan hukum. Ketika ditanya tentang sikap Fraksi TNI/Polri di DPR terhadap rencana Dewan membentuk Pansus Buloggate II dalam Sidang Paripurna pada 18 Maret 2002, Kasad tidak bersedia mengomentari. "Kita tunggu saja perkembangannya nanti, apakah DPR masih perlu membentuk Pansus itu atau tidak," kata KSAD Jenderal TNI Endriartono Sutarto. (ant) 203 Warga Timtim Siap Pulang Kampung KUPANG: Sebanyak 203 jiwa atau 51 Kepala Keluarga (KK), warga Timor Timur yang selama ini mendiami kamp-kamp pengungsian di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), siap untuk diberangkatkan ke tanah kelahiran mereka di Timor Leste. "Mereka yang sudah mendaftarkan diri untuk pulang ke Timtim pada Rabu (13/3) dini hari, sebanyak 203 jiwa atau 51 kk, tetapi yang sudah masuk ke embarkasi Fatululi baru sekitar 25 kk," kata salah seorang petugas Satlak PBP Kabupaten Kupang, Imanuel Behi, di Kupang, Selasa (12/3). Menurut dia, para warga Timtim ini akan diberangkatkan dari embarkasi Fatululi menuju wilayah perbatasan NTT-Timtim pada Rabu (13/3) dini hari, dengan pertimbangan bisa dilakukan serahterima dengan UNHCR pada siang harinya di perbatasan Mota Ain. Para warga Timtim asal Baucáu, Dilí, Same serta Manutoto ini telah diberikan uang bantuan masing-masing sebesar Rp750 ribu per KK sebagai bekal untuk memulai hidup baru setelah tiba di kampung halaman. Di perbatasan, mereka juga akan mendapat bantuan dari Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) berupa ember, periuk dan jenis bantuan lain yang memungkinkan mereka untuk bisa bertahan hidup hingga musim tanam tahun depan. Jumlah warga Timtim yang telah kembali ke kampung halaman mereka di Timor Leste pasca registrasi pengungsi 6 Juni 2001 hingga 18 Februari 2002 berjumlah 3.681 kepala keluarga (KK) atau 12.114 jiwa.(ant) Bawa Ganja Ke LP Diseret Ke Pengadilan YOGYAKARTA: Ketangkap basah membawa ganja ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP), Taufik bin M.Salim, 24 narapidana penghuni Blok H1 LP Wirogunan Yogyakarta warga Aceh Timur, Selasa (12/3) di seret ke Pengadilan Negeri Yogyakarta oleh Jaksa Penuntut Umum Sugito SH untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh Sugito terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 78 ayat (1) huruf a, yaitu secara melawan hukum dan tanpa hak telah memiliki serta menyimpan narkotika berupa daun, biji serta ranting ganja. April 2001 Perbuatan itu dilakukan terdakwa pada tanggal sekitar pukul 11.40 di dalam LP Wirogunan Yogyakarta, saat itu terdakwa yang merupakan napi di LP setempat meminta izin kepada petugas LP untuk ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian terdakwa kembali ke sel dengan membawa gulungan t-shirt, karena merasa curiga selanjutnya petugas LP memeriksa tersangka. Ketika gulungan t-shirt itu dibuka, petugas menemukan barang bukti berupa satu bungkus koran berisi daun, biji dan ranting ganja seberat 28,259 gram. Sidang yang dipimpin Majelis hakim dengan ketua Izaac Jorgen SH ini ditunda hingga hari Selasa (19/3) untuk mendengarkan keterangan dari saksi-saksi.(ant) Gaji Juru Masak Lebih Tinggi Dari Gaji Menteri BANDARLAMPUNG: Ketua Umum Pusat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ny RA Dewi Hari Sabarno mengatakan, kenyataannya kini banyak pria yang berprofesi chef atau koki (juru masak) ahli dan gajinya lebih tinggi dari gaji menteri. Ia mengatakan hal itu pada acara lomba masakan Indonesia Go Internasional dan pemilihan juru masak terbaik tahun 2002 tingkat Propinsi Lampung, di pendopo Gubernuran Lampung, Selasa (12/3). Ny Hari Sabarno, yang juga istri Mendagri Kabinet Gotong Royong itu mengatakan, kegiatan pemilihan juru masak ini menggemakan kembali gerakan "Aku cinta masakan Indoensia". "Keterampilan dan keahlian memasak ternyata dapat menjadi daya ungkit untuk meningkatkan ekonomi, yang dalam PKK dikenal dengan upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) yang berarti pula mensejahterakan keluarga khususnya dan masyarakat umumnya" katanya. Menurut Ny Hari Sabarno pula, melalui kegiatan ini dapat pula diciptakan wacana baru bahwa keahlian memasak dapat dilakukan oleh perempuan dan pria. "Kenyataannya kini banyak pria yang berprofesi chief atau koki ahli dan gajinya lebih tinggi dari gaji menteri," katanya, tanpa menyebut berapa besar gaji menteri maupun gaji koki yang dimaksud. Tentang kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan kepada anak, Ny Hari Sabarno mengemukakan, berarti pula kita membangun generasi Indonesia memasuki milenium ketiga, anak yang tumbuh berkembang dengan baik, mempunyai jiwa raga sehat, terampil dan cerdas.(ant) Color Rendition Chart W Inte RABU, 13 Sadd Taku BAGHDAD, Ira AFP): Presiden Ira Hussein Selasa (12/3 kan, negaranya tida hadap ancaman di t ningkatnya tanda-ta rika Serikat (AS) sec pertimbangkan aksi tuk menggulingkan pinannya. "Negara anda t capai satu point di m man tidak lagi mer rasa takut," kata Sa ka menerima satu de Partai Revolusion yang loyal terhada tahan Saddam, ka Ас RCTI 05.00 Hikmah Fajar 05.30 Nuansa Pagi 07.00 Melody Ceria 07.30 Selamat Datang 08.00 Carissima 09.00 Film Cerita 12.00 Buletin Siang 12.30 Kuis Tebak Gamb 13.00 Kuis Piramida 13.30 Si Buta Dari Goa 14.30 Keluarga Cemare 15.00 LUV 15.30 Karnaval Kartun 16.00 Buletin Sinetron 16.30 Kuis Kontak 17.00 Betty La Fea 18.00 Pendekar Hanum 18.30 Seputar Indonesie 19.00 SMS Prima 21.00 Cinta Berkalanga 22.00 Baywatch 23.00 Otoblitz 23.30 Suddenly Susan 00.00 Buletin Malam 00.30 Master Demon 02.30 Liga Champion SCTV 05.00 Di Ambang Fajar 05.30 Liputan 6 Pagi 07.00 Bintang Cilik 07.30 Dinosaucers 08.00 Sik Asik 09.00 Lisa Estrada 10.00 Orkestra Bremen 10.30 Little Red Riding. 11.00 Hot Shot 11.30 Mano Ya Na Mane 12.00 Liputan 6 Siang 13.00 Spontan 13.30 Maria Belen 14.30 Amigos 15.30 Poster 16.00 Purba 16.30 Gabriela 17.30 Roda Impian 18.00 Liputan 6 Petang 19.00 Wah Cantiknya 20.00 Mencintaimu 21.00 Laris Manis 22.30 The Lone Gunmen 23.30 Solusi 00.00 Pendekar Sejati 01.00 Home Before Dark ΤΡΙ 05.00 Kuliah Subuh 06.00 Selamat Pagi Indo 07.00 Kliplus 07.30 In Dangdut 08.00 Gaby 09.00 Mega India 12.00 Toda Mujer 13.00 Selebrita 13.30 DRTV 14.00 Animal Planet 15.00 Klip Bintang 15.30 Kera Sakti 16.00 Discovery 17.00 Lintas 5 17.30 Komunikata Simpl 05.15 Nuansa Pag 05.30 Dakwah Isla 06.00 Ini Medan B Alamsyah P Nya Artinya menyang pinjaman. Bisa sa tersinggung dan la datang dan tak m bungi oleh kita. Tapi mungkinkan ia unt memberi tahu hal Darwin. Tak mungk tak memberi tahu ki satu angkatannya