Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA Karyawan Bank Turun Ke Jalan BERBAJU putih, memakai dasi ditambah sepatu yang cukup kilat, turun ke jalan untuk demonstrasi. Tentu akan banyak yang ber- tanya siapa mereka? Itulah fenomena saat ini yang terjadi dengan beberapa serikat pe- kerja pegawai bank swasta. Misalnya, delegasi 15 orang karyawan BCA yang datang ke DPRD Sumut menuntut pem- batalan divestasi 51 persen sa- ham bank yang sekarang berada di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Pakaian rapi, lengkap dengan pita merah di lengan kanan. Kecenderungan serikat pekerja di bank swasta makin keras bersuara meneriakkan hak-hak mereka yang diabaikan. Sebelum ini, puluhan karyawan Bank International Indonesia (BII) Medan Jl Diponegoro mela- kukan aksi mogok kerja me- nuntut kenaikan tingkat kese- jahteraan. Aksi ini berlaku serentak di seluruh Indonesia. Menurut Anto, ketua Serikat Pekerja BII Medan, pihak manajemen tidak pernah memperhitungkan ting- kat inflasi terhadap kesejah- teraan karyawan. Sehingga mereka merasa perlu meminta uang makan naik dari Rp 10 ribu per hari menjadi Rp 30 ribu. Mereka juga me- minta saham BII yang masih dimiliki Eka Tjipta Widjaya 18 persen agar dibagikan sebagai bonus karyawan. Jomplangnya gaji di bank tersebut membuat para karya- wan pada iri. Di tingkat front desk gajinya hanya Rp 500 ribu. Sedangkan di tingkat manajer ada yang sudah bergaji Rp 10 juta. Inilah yang membuat kar- yawan BII kepanasan. Sejak krisis ekonomi melum- puhkan kinerja puluhan bank tuntutan karyawannya bera- gam. Kalau sudah dilikuidasi mereka akan meminta pesangon yang lebih. Permintaan tersebut bagi mereka masih cukup wajar karena pegawai bank sebenar nya merupakan profesi yang cukup terhormat. Hak-hak normatif itu men- cakup kecilnya gaji, cuti, uang lem- bur kelebihan jam kerja, Tunja- ngan Hari Raya (THR) dan bonus bagi perusahaan besar. Dia mengaku, ratusan bahkan ribuan buruh menyerahkan kuasa hukum ke kantor BBHA Citra Keadilan, di antaranya buruh PT Waspada/Henny Siswanto MENUNTUT HAK: Para buruh di Medan saat ini makin memahami hak-haknya sebagai pekerja. Mereka melakukan aksi agar pengusaha memenuhinya. Di sisi lain, menurut aturan, karyawan yang mogok tidak akan menerima gaji selama melakukan aksi. RUGBY S MEDAN(Waspada): Praktisi Growth Sumatera, PT Sinabung, hukum yang banyak menangani PD Kebersihan (belum selesai kasus ketenagakerjaan mencapai hingga sekarang) dan PT Alam ratusan dan ribuan tenaga kerja, Firdaus Indah. Direktur Biro Bantuan Hukum dan Administrasi (BBHA) Citra Keadilan H Hamdani Harahap, SH, mengatakan pelanggaran hak bruh yang menonjol adalah di bidang hak normatif. Buruh Makin Memahami Haknya pekerja masuk organisasi buruh. Dengan demikian buruh mulai mampu mengerjakan masalahnya sendiri, terjadinya penurunan ang- ka buruh minta advis hukum pada praktisi hukum. Sebaliknya terjadi kenaikan kalangan pengusaha meminta advis hukum kepada pengacara. Di PT Hualoon itu, ratusan TKI dengan membabi buta mela- kukan pembakaran dan pengru- sakan di sekitar perusahaan. Latar belakangnya berasal dari penang- kapan 16 TKI yang diduga meng- konsumsi narkoba. Namun dike- tahui tindakan penangkapan dan pengecekan oleh aparat kepolisian Malaysia secara semena-mena sehingga membuat para TKI ter- singgung sehingga sebagai solida- ritas, para TKI melakukan aksi. Selanjutnya hanya dua orang yang benar-benar terbukti meng- konsumsi dan diduga melakukan pengedaran barang haram ter- sebut dan sekarang sedang diproses di pengadilan Malaysia. Kemudian kerusuhan yang terjadi di Limau Manis terjadi lagi bahkan lebih besar dan ketika itu PM Malaysia Mahathir Muham- mad tengah melintas. Hal ini membuat pihak Malay- sia merasa 'geram' dan jengkel setengah mati dan akhirnya me- ngambil tindakan pembersihan sekaligus pemulangan TKI teru- tama TKI ilegal. Mereka menganggap pesa- ngon dengan ketentuan dua kali Keputusan Menteri Tenaga Ker- ja No. 150/2000 terlalu sedikit. Apalagi jumlah pesangon terse- but masih lebih rendah diban- ding karyawan bank lain yang telah menerimanya. Aksi ini juga berlangsung secara nasional. Serikat pekerja tiap bank mengkoordinir dari pusat sehing- ga terjadi aksi serentak. Tetapi yang paling sering dilanda de- monstrasi dalam beberapa tahun terakhir adalah BII. Kegelisahan demi kegelisa- han terus melanda karyawan bank. Padahal profesi sebagai karyawan bank yang lumayan terhormat ini sudah membuat para wanita menjadikannya sebagai kriteria unggulan untuk calon jodoh. Tuntutan mereka sampai sejauh ini seringkali menggangu aktivitas pelayanan terhadap nasabah. Di BII, misalnya, peja- batnya mengakui ada gangguan. Namun sebenarnya tindakan pemulangan bukanlah mutlak karena persoalan aksi buruh. Beberapa tahun belakangan ini pihak Malaysia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melakukan pemulangan TKI khususnya yang ilegal. Malaysia menginformasikan kepada Indonesia bahwa saat ini ada sekitar 450.000 pendatang tanpa ijin dari Indonesia dan pihak yang berwenang di Malaysia akan Bahkan di Unibank, walau telah dilikuidasi, tetapi pemulangan wan Unibank Medan. Setelah dana nasabah sempat dihenti- Hal seperti ini terlihat dari unjuk rasa para mantan karya- pengumuman pemerintah yang menyatakan bank tersebut dalam status beku operasi, setiap hari karyawannya menggelar kan karena karyawan Unibank menolak ikut melayani. aksi. Menurut Hamdani Harahap, secara yuridis idealnya antara majikan (pimpinan perusahaan) dengan pekerjanya merupakan mitra, atau istilahnya selaras, serasi dan seimbang. Namun yang biasanya terjadi justru sebaliknya, antara majikan dan buruh ter- dapat jarak sangat jauh, tidak ada harmonisasi. Tetapi syukurnya, ujar dia, pada era reformasi ini para buruh mulai memiliki kesadaran tinggi akan hak-haknya (termasuk kesa- daran hukum) dan banyak buruh/ terus melakukan tindakan untuk memulangkan mereka. Data yang masuk ada jumlah pemulangan TKI ilegal/WNI bermasalah mulai awal Januari hingga 18 Pebruari 2002 total sebanyak 2.563 TKI. TKI ini bera- sal dari 15 daerah di Indonesia sebut saja Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, DKI, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Kalsel, Sulsel. Dari jumlah itu TKI asal Sumut menempati urutan kedua yakni 410 orang, sedangkan yang pertama yakni Jawa Timur sebanyak 1.077 orang. Tegasnya pemerintah Malay- sia, terlihat lagi ketika dilakukan 'sweeping' di Malaysia Timur. Ratusan gubuk TKI yang datang secara ilegal ke Malaysia dirusak dan dibuldozer. Sebenarnya tinda- kan ini sungguh tak terpuji dan meremehkan martabat Indonesia. "Tindakan ini kurang bisa ditolerir. Indonesia juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena bagaimanapun banyaknya TKI ilegal yang berada disana karena Malaysia memberi jalan bagi me- reka untuk bekerja disana," ujar Wakadinas Tenaga Kerja Thoga M. Sitorus kepada Waspada. Tapi toh tetap ada positipnya, agar TKI pun bisa lebih berhati- hati dan jangan mau begitu saja pergi ke Malaysia dengan prosedur yang tak resmi. Lesu Pasca kerusuhan ternyata ber dampak negatif bagi kelancaran usaha perusahaan penyalur TKI seiring dengan dibatasinya bebe- rapa sektor TKI dan hanya tiga sektor yang dibuka lebar yakni Pembatu Rumah Tangga, sektor perkebunan dan bangunan. Sektor lain ternyata dihentikan semen- tara. "Sebaiknya hubungan har- monis antara pimpinan dan bawa- han diciptakan sesuai hubungan industrial Pancasila, lagi pula pekerja merupakan asset perusa- haan,"ujar H Hamdani Harahap, SH, seraya menegaskan, kalangan pengusaha sebaiknya menerap- kan manajemen terbuka demi kemajuan bersama. (m21) Hal ini diprediksikan bisa memperpuruk usaha PJTKI teru- tama di Sumut. Sumut diketahui dominan melakukan pengiriman untuk sektor kilang harus gigit jari dan harus melakukan diver- sifikasi usaha. Sementara PJTKI Aksi serupa sebenarnya ma- sih akan terus terjadi. Terutama dari karyawan BCA yang men- capai 21 ribu orang di seluruh Indonesia. Tidak tanggung- tanggung mereka melakukan long march di Jakarta sehingga melumpuhkan transaksi di kantor cabang. Jika pemilik baru melaku- kan rasionalisasi terhadap 6.000 karyawan mereka siap turun lagi ke jalan. Bukan mereka saja, Forum Komunikasi Serikat Kar- yawan Bank Rekapitalisasi (For- kom Sekabar juga siap meniru pola karyawan BCA. yang biasanya melakukan pengi- riman untuk sektor PRT, tidak menjadi masalah malah bisa 'surplus' karena banyaknya permintaan. Pgs Kepala Balai Pelayanan dan Penempatan TKI (BP2TKI) Sumut Toni Wihartono juga memprediksikan bila kondisi ini berlarut bisa mengganggu kelan- caran usaha PJTKI bahkan banyak yang akan tutup. Forum Sekabar ini terben- tuk oleh keinginan pemerintah untuk menggabung bank Bali, bank Artha Media, bank Prima Ekspress, bank Patriot, dan bank Pikko. Pembenahan Menurut Thoga yang perlu dilakukan yakni penyeleksian ketat terhadap pengiriman TKI artinya untuk masa mendatang kualitas TKI harus benar-benar diperhatikan. "Perlu ada seleksi ketat. kepada PJTKI agar mengirimkan TKI yang berkualitas," ujarnya. Dia pun menambahkan sebaiknya orientasi dari pihak penyalur TKI jangan hanya bisnis semata tapi juga memperhatikan hubungan antar negara. Ekonomi dan Keuangan Suplemen Toni Wihartono mengatakan kerusuhan di Malaysia timbul karena lemahnya mental pekerja Indonesia karena lingkungan kerjanya jelek. "Seberapa kuat pun iman pekerja Indonesia karena lingkungan kerjanya rentan terhadap tidak kriminal sehingga mudah melakukan kerusuhan," ujarnya. Mereka akan mengupaya- kan agar setelah merger jangan ada karyawan di PHK. Suara para serikat pekerja bank cukup keras untuk menaikkan posisi mereka di mata manajemen. Ketakutan para karyawan BCA Sementara Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI Ramlan Siregar mengemukakan untuk masa mendatang dengan melihat terjadinya kerusuhan oleh TKI diperlukan membenahi mental si TKI. "Yang penting jika memang mau kerja, TKI harus punya men- tal yang kuat dan tidak mudah terpengaruh," ujarnya. Selain program Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang sudah dilaksanakan, menu- rutnya perlu ditambah dengan program psikotes kepada TKI teru- tama untuk mengetahui bagai- mana minat dan sekaligus kepri- badian TKI. Thoga lanjut mengata- 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Tahun 100 200 142 96 63 78 75 35 39 19 61 130 251 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Kasus Pemogokan, Tenaga Kerja Yang Terlibat Dan Jam Kerja Yang Hilang, 1980-2000 Tahun Masalah Tenaga kerja Jam Kerja Hilang 185 278 276 350 161, 234 125 273 Di Malaysia pun Mereka Beraksi MALAYSIA memang tegas. Itulah kesan yang tergambar dari cara pemerintah Malaysia mena- ngani Tenaga Kerja Indonesia baik yang legal maupun ilegal. Terutama setelah terjadinya kerusuhan berturut-turut di Ma- laysia. Sebut saja kerusuhan di satu perusahaan Hualoon di Ma- laysia pertengahan Januari 2002. Kemudian disusul lagi dengan kerusuhan TKI di perkampungan di Limau Manis, Dengkil Malay- sia. sepertinya merasuk ke Forum Sekabar. Mereka khawatir setelah jajaran manajemen diganti maka giliran karyawan kebagian getahnya. Ini pun dialami karyawan beberapa bank. Kekhawatiran terus melanda sehingga memancing aksi. Unjuk rasa di beberapa bank efektif menekan manajemen. 783 764 836 1135 1040 1332 1207 2012 2207 1903 Buktinya? Ketika Standart Chartered Bank mau menguasai bank Bali pada 1999 ditolak para karyawannya. Mereka melaku- kan aksi unjuk rasa besar-besa- ran sehingga investor tersebut mundur teratur. 32.287 54.875 49.525 23.318 10.836 21.148 16.831 8.281 7.544 1.168 27.839 64.474 176.005 103.490 136.699 128.855 209.257 100.440 141.495 48.232 126.045 Sumber: Depnaker, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pembinaan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja, 1980- 2000 Kasus PHK Hal serupa bisa menimpa BCA. Bukan itu saja, masih ada lagi bank Niaga yang bakal menyusul divestasi. Pemerintah sudah merencanakan untuk melakukan divestasi setelah BCA rampung Jumlah Kasus Dan Tenaga Kerja Yang Di PHK, Tahun 1991-2000 Berarti masih akan ada aksi seru dari para karyawan bank. Kemudian akan menyusul divestasi bank Danamon. Pro kontra divestasi nantinya bukan hanya ada di tingkat karyawan tetapi membawa-bawa elit politik. Makanya makin ramai. ●Armin Rahmansyah Nst kan pemerintah Malaysia juga harus ikut memikirkan TKI Indo- nesia. Dalam satu Notulen Perse- tujuan Pertemuan Komisi Kerja- sama Bilateral Ke 7 antara Ma- laysia dan RI di Kuala Lumpur pada 18 dan 20 Februari ditetap- kan beberapa butir kesepakatan. Salah satunya, Malaysia me- nyampaikan bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas dan keras terhadap pendatang tanpa ijin dan majikan yang mempeker- jakan di Malaysia termasuk dengan mengenakan dera sebagai upaya untuk menghentikan arus imigran ilegal sesuai dengan amandemen terhadap Undang- 328.466 495.144 501.236 295.749 62.906 55.001 117.643 35.664 607.265 29.257 229.959 534.610 1.019.654 966.931 1.226.940 1.300.001 2.796.488 875.512 1.375.654 915.105 1.281.242 Sumber: Depnaker, Laporan tahunan Ditjen Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja 1991 s/d 2000 Tenaga Kerja di PHK 19.070 25.192 26.971 31.410 27.733 38.869 41.716 127.735 107.918 70.093 Undang No. 63/1959 yang akan disidangkan di parlemen Maret 2002. Untuk pembenahan, pihak Indonesia pun menyampaikan ke- pada Malaysia termasuk keteta- pan untuk membangun lembaga- lembaga pelatihan kerja (BLK) di berbagai propinsi yang berbata- san dengan Malaysia, dalam rang- ka pemantapan pelatihan kerja dan pengenalan TKI terhadap budaya, hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku sebelum mereka diberangkatkan bekerja di Malaysia. Hasil ekspor jasa TKI ini masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain, seperti Filipina yang mencapai 1,184 miliar dolar, Srilanka 2,023 miliar dolar, Bangladesh 3,315 miliar dolar, dan India 9,623 miliar dolar (World Tables, World Bank Book, 1995), WAN Dia mengatakan walau Indonesia mengejar target pengiriman TKI tetapi devisa yang diperoleh dari hasil ekspor jasa TKI ini, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan devisa yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja asing di dalam negeri. Dalam tahun 2000 penerimaan devisa dari sektor pengiriman TKI ke luar negeri diperkirakan Rp 1,5 triliun. Angka ini masih cukup kecil dibandingkan dengan penerimaan devisa Filipina yang mencapai Rp 64 triliun, dengan pengiriman hanya 18,9% angkatan kerjanya. Dia mengatakan program pengiriman TKI dapat mengurangi tingkat pengangguran. Namun jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan dengan angkatan kerja yang ada. Menurut catatan Prijono Tjiptoherijanto (1996), angkatan kerja Indonesia ARYAWAN AWAL tahun 2002, aksi buruh cenderung sepi. Tak seperti biasa- nya seperti tahun lalu, hampir dalam seminggu selalu ada aksi unjuk rasa buruh dari berbagai perusahaan dengan seabrek per- mintaan yang kadang tak masuk di akal. Tapi bagaimana 1 Mei nanti? "Tahun 2002 ini jumlah aksi demontrasi buruh memang cende- rung menurun. Tapi kita jangan lengah karena belum tahu bagai- mana 1 Mei nanti," ujar Wakadis- naker Thoga M. Sitorus kepada Waspada baru-baru ini. Menurut dia, 1 Mei merupa- kan Hari Buruh, satu hari yang sangat berarti bagi buruh. Walau hanya sebagai buruh, mereka te- tap ingin merasa dihargai layak- nya sebagai pekerja. Namun peng- hargaan itulah yang dirasa kurang terutama oleh pihak perusahaan sehingga sebagai pelampiasan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok selama beberapa hari. KARYAWAN BANK: Aksi unjuk rasa karyawan bank seperti BCA akan disusul bank lain. Mereka menganggap penjualan saham dominan ke pihak asing akan membuat ekonomi Indonesia dijajah kembali. Selain BCA, Forum Sekabar, serikat pekerja 5 bank yang bakal merger, sudah siap-siap menuntut haknya. Selanjutnya masih ada karyawan bank Niaga dan bank Danamon yang menyusul divestasi Walaupun tampak sepi, aksi buruh tetap lanjut. Data yang di- peroleh dari kantor Dinas Depna- ker Sumut tercatat hanya dua unjuk rasa perusahaan yang ter- jadi yakni PT Cipta Meubel Indo- lestari dan PT Maja Agung Latexindo, keduanya berlokasi di kawasan Jalan Binjai Medan. Sementara data dari kantor Dinas Depnaker Sumut menye- butkan selama tahun 2001 mulai Januari hingga Juni ada sekitar 17 kasus unjuk rasa yang terjadi. Sementara angka PHK mulai Januari-Desember 2001 ada 185 Aksi Buruh Tunggu 1 Mei port, mutasi dan lainnya. Tapi adalah satu hal yang sa- ngat salah bila ada Serikat Pekerja yang menanamkan kesadaran kepada buruhnya bahwa buruh memang tidak pernah bermitra dengan pengusaha. "Buruh tetap mitra dari pengusaha. Jika ditekankan kepada buruh bahwa buruh tidak pernah bisa menyatu dengan pengusaha, itu sudah suatu kesalahan besar dan bisa mengundang tindakan brutal," kata Thoga. SEJUMLAH perusahaan jasa TKI (PJTKI) vokal mendapat surat teguran dari Depnakertrans berkaitan dengan kinerja dan per- lindungan mereka terhadap TKI yang ditempatkannya. Surat teguran Ditjen PPT- KLN Depnakertrans tersebut diiringi ancaman, jika tidak ditin- dak lanjuti dalam jangka waktu tertentu maka akan diberi sanksi. Henny Siswanto Menuai Devisa Di Negeri Orang GENCARNYA pengiriman TKI ke Malaysia yang pada 1993 diperkirakan 81,2 juta, sedangkan yang sebenarnya berdampak pada keretakan hubungan bekerja di luar negeri hanya sekitar 0,1% seluruh dua negara masih terkait dengan alasan meraup angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan tingkat devisa dan mengurangi pengangguran dalam negeri. pengangguran yang ada, jumlah TKI yang bekerja Setiap TKI yang sudah bekerja di Malaysia di luar negeri hanya 3,8%. kebiasaannya mengirimkan uang (gaji) kepada kerabatnya yang masih ada di Indonesia. Berdasarkan data Susenas 1999, angka pengangguran di Indonesia 37,4 juta. Angka itu bertambah lagi 1,1 juta orang pada 2000 dan hingga akhir 2001 ini meningkat lagi menjadi 40 juta orang. Berdasarkan kutipan dari tulisan Fahruddin Salim SE, MM, anggota tim ahli DPR-RI, mengungkapkan selama Pelita V Indonesia sudah menempatkan 641.000 TKI ke luar negeri, sedangkan Pelita VI ini ditargetkan 1.250.000 TKI dengan devisa AS$ 3 miliar. Untuk 2000, Departemen Tenaga Kerja mematok target akumulatif 2.500.000 TKI, dengan proyeksi devisa 12,5 miliar dolar. Tidak dijelaskan apa sanksi yang akan dijatuhkan, tetapi surat tersebut cukup mengganggu ka- rena alasan teguran tersebut tidak kuat. Salah seorang direktur PJTKI menduga teguran tersebut berkaitan dengan kritik yang mereka lontarkan selama ini. Pejabat Depnakertrans, khu- susnya di Ditjen PPTKLN menjadi gerah, karena acap kali kritik tersebut menunjuk hidung pejabat yang bersangkutan. Menakertrans Jacob Nuwa WAN AWAN BO Alasan lain pengiriman TKI untuk mengatasi kemiskinan. Meskipun belum ada data kualitatif yang mendukung preposisi ini, umumnya sebagian besar TKI yang dikirim ke luar negeri berasal dari pedesaan, termasuk dari daerah kantong kantong kemiskinan. Penghasilan yang mereka peroleh dapat meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga. Berdasarkan data Susenas 1999, angka pengangguran di Indonesia 37,4 juta. Angka itu bertambah lagi 1,1 juta orang pada 2000 dan hingga akhir 2001 ini meningkat lagi menjadi 40 juta orang Hasil penelitian yang dilakukan Pusat Studi Kependudukan Universitas Padjadjaran Bandung bersama Kantor Menteri Negara Kependudukan pada 1995 menunjukkan adanya signifikasi dalam hal tersebut. Dari 270 responden, hasilnya menunjukkan 73,8% responden mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal, 57,4% mampu menyekolahkan anak, 50,5% mampu meningkatkan standar hidup, dan paling rendah 38% mampu meningkatkan derajat gizi keluarga. Pemerintah, kata dia, menghadapi persoalan pelik. Pada satu sisi pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan kerja memadai, di sisi lain jumlah angkatan kerja terus meningkat. Karena itu, pengiriman TKI telah menjadi salah satu bemper dalam memecahkan tenaga kerja. Armin Rahmansyah Nst kasus dengan 239 orang. Untuk tahun 2002, kasus PHK terdata sebanyak 45 kasus. Tetap ada Walaupun sepi, namun tuntu- tan tetap ada. Dan lagi-lagi selalu terjadi perbedaan informasi antara pihak perusahaan dengan buruh. Ketika buruh mengatakan belum fasilitas seperti uang transport, uang makan, terhambatnya kerja organisasi buruh, selalu ditampik oleh pihak perusahaan dengan mengatakan semua itu telah ada. Tuntutan pun beragam ter- masuk masalah plang organisasi yang sempat meminta DPRDSU menjadi perantara penyelesaian. "Semua aspirasi dari buruh tetap kami perhatikan. Tapi kalau soal plang, itu bukan urusan kami lagi," ujar Sekretaris Komisi V DPRDSU Karseno kepada Waspada. Kalau sampai ke urusan seperti itu, me- nurutnya lebih baik diselesaikan saja dengan perusahaan. Memang kesannya sepele, soal plang organisasi tapi bagi buruh dengan nama serikat pekerja yang membawahinya adalah suatu hal yang sangat berarti. Persoalannya mungkin hanya karena ketakutan pihak pengusaha akan banyaknya berdiri serikat buruh di perusa- haan. "Satu saja sudah cukup. Kalau banyak organisasi buruh di perusahaan bisa memicu keru- suhan," sebut satu pengusaha. Itu kata pengusaha, tapi yang jelas tindakan buruh tetap dilin- dungi Undang Undang khususnya tentang kebebasan mendirikan Wea mewujudkan sikap tegasnya dengan menindak PJTKI nakal dengan mencabut lima surat ijin usaha penempatan (SIUP) me- reka. Mengenai tuntutan normatif seperti upah, hak cuti bagi buruh menurutnya sudah terpenuhi. Perusahaan sadar bahwa hak-hak normatif pekerja mutlak harus dibayar. Yang ada saat ini adalah tuntutan non normatif pengusaha seperti uang makan, uang trans- Henny Siswanto Depnakertrans Bidik PJTKI Vokal instansi ini yang sudah dilaporkan enam bulan yang lalu tidak kun- jung selesai," kata Yunus. Dia menilai, jika demikian be- nar pendapat Presiden Megawati bahwa birokrasi saat ini seperti keranjang sampah', dan Jacob mewarisinya di Depnakertrans. Ada dugaan sikap tegas ter- sebut ditunggangi dengan kepen- tingan tertentu untuk melampias "sakit hati" selama ini. Direktur PJTKI PT Madaso Int. Corp Yunus Yamani menduga kuat ada konspirasi di Depnaker- trans untuk mencabut SIUP PJTKI tersebut. "Madaso akan menjadi korban berikutnya setelah Jacob men- cabut lima SIUP PJTKI, hanya saja pelaksanaannya melalui cara- cara kotor dan menggunakan arogansi kekuasaan," kata Yunus. Bo Yunus menjelaskan, aparat Depnakertrans, khususnya di Ditjen Pembinaan dan Penem- patan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) membidik PT Madaso dengan menuduh menempatkan TKW Asmi Bt Arta yang berma- salah di Kuwait. Rabu, 13 Maret 2002 10 PT Madaso menyatakan tidak pernah menempatkan TKW ter- sebut, hal itu terbukti pada reko- mendasi pembuatan paspor dan rekomendasi bebas fiskal yang dikeluarkan Depnakertrans. Sesditjen PPTKLN Depnaker trans melalui suratnya bertanggal 14 Februari 2002 meminta PT Madaso bertanggungjawab dan menyelesaikan TKW tersebut. "Kami minta agar perma- salahan (Asmi Bt Arta) tersebut segera diselesaikan dan atau TKI yang bersangkutan dipulangkan ke Indonesia, selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak surat ini dikeluarkan," demikian isi surat yang ditandatangani Ses- ditjen PPTKLN Kirnadi. Ditambahkan, PT Madaso selambat-lambatnya pada 25 Februari 2002 harus melaporkan hasilnya secara langsung kepada Dirjen PPTKLN, Cq Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan TLKN Depnakertrans. Surat tersebut diterima PT Madaso pada 25 Februari 2002 melalui faksimili, atau 11 hari setelah surat dibuat dan masa ancaman berakhir. "Ini cara-cara kotor yang sam- pai sekarang masih digunakan aparat Depnakertrans, sementara kesalahan yang dilakukan aparat serikat pekerja dalam UU No. 21/ 2000. Dibenarkan pendirian lebih satu Serikat Pekerja di perusa- haan, dan SP yang bersangkutan harus melapor ke Depnaker setempat dan perusahaan harus diberitahu. Sementara penilaian pihak DPRDSU banyak tuntutan buruh yang terkesan mengada-ngada seperti halnya plang. "Kalau masalah sepele sebaiknya jangan diprovokasikan. Lebih baik disele- saikan dengan jalan musyawarah lewat serikat pekerja yang ada," ujarnya. Dan untuk menyelesaikan permasalahan dengan perusaha- an, Karseno mengatakan perlunya 'seni' yang dilakukan buruh sendiri. Provokasi Thoga mengatakan kurang- nya aksi buruh karena sudah adanya sosialisasi terus menerus ke perusahaan dan juga kepada serikat pekerja. Selain itu pema- haman buruh saat ini sudah mulai terbuka tentang ruginya melaku- kan demontrasi. "Mereka sudah tahu kalau mogok kerja, maka selama mogok gajinya tidak diba- yar," ujarnya. Pengetahuan buruh sudah semakin baik. ARYA Balas dendam Diakuinya, apa yang dialami- nya ada kaitannya dengan balas dendam aparat tertentu yang tidak tahan dengan kritik-kritik- nya selama ini. "Mereka tidak tahan dengan kritik tersebut dan menggunakan cara licik untuk membungkam- nya," kata Yunus. Ia meminta perhatian Jacob atas permasala- hannya ini. AP Dijelaskannya pula, sebelum- nya ia meminta Dirjen PPTKLN Depnakertrans Soeramsihono menindak bawahannya karena membocorkan surat yang sifatnya rahasia dan tanpa tembusan kepada pihak manapun. Dalam surat yang bersifat rahasia itu Yunus meminta Soe- ramsihono untuk memasukkan agen TKA, AMR, Saudi Arabia, karena mempermainkan "recrut- ment fee" TKI di bawah harga yang sudah ditentukan. Jika PJTKI tidak mau mene- rima tawarannya maka agen tersebut akan memberikannya kepada PJTKI lain, sementara ada kesepakatan antara Jacob dengan Dubes Saudi di Jakarta bahwa "recrutment fee" untuk TKI sebesar 700 dolar AS per-TKI. Surat tersebut beredar di mana-mana. Soeramsihono me- mang memasukkan agen TKA tersebut ke dalam daftar hitam, tetapi masalah pembocoran surat bersifat rahasia itu terus berlanjut. Salah satunya mencari-cari kesalahan PT Madaso agar ditin- dak oleh Menakertrans. "Jika demikian, cabut saja SIUP-nya, tidak usah mencari-cari alasan," katanya. Surat teguran juga dialamat- kan kepada PT Era Sutra Alam (ESA). Dirut PT ESA Rizal Pang- gabean menjelaskan perusahaan- nya mendapat tegoran berkaitan dengan tuduhan tidak memberi- kan laporan tentang jumlah TKI yang ditempatkannya ke Jeddah (laporan AN-05) periode 2000- Di sisi lain dengan anjloknya perekonomian bangsa, akan ikut berdampak pada jalannya opera- sional perusahaan. Ditambah lagi dengan sistem Upah Minimum Propinsi (UMP) yang terus menga- lami kenaikan hingga 30%, mem- buat pengusaha pun salah mem- prediksi dan tersendat dalam membayar upah kepada buruh. Sejak dua tahun terakhir ini, UMP diberlakukan namun dengan peningkatan yang cukup tinggi. "Dulu kenaikan hanya sekitar 10% dari upah sebelum- nya. Namun sekarang hingga 30 persen dan ini kadang menyulit- kan pengusaha," ujar Thoga. Tapi dengan tegas dia menga- takan mau tidak mau peraturan harus dijalankan. "Pengusaha harus membayar upah sesuai UMP. Bila tidak akan kita tindak secara hukum," katanya. Tapi bagi perusahaan kecil, pihak Depnaker menurutnya bisa memahami hal tersebut. 2001. Dalam surat bertanggal 25 Februari 2002 yang ditandatangni Dirjen PPTKLN Depnakertrans Soeramsihono, mengultimatum jika dalam 15 hari tidak ada tindak lanjut maka PT ESA akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat tersebut merujuk pada surat Konjen RI di Jeddah No.16/ NAKER/Jed./1/2002 pertanggal 15 Januari 2002. Sementara Kepala Perwa- kilan RI di Jeddah Konjen Drs. Abdul Wahid Maktub pada 8 Desember 2001 menyatakan penghargaannya kepada PT ESA karena sudah melaporkan jumlah TKI yang ditempatkannya sejak 1999 hingga 2001. "Sesuai dengan data AN-05 yang kami terima selama periode tahun 1999 sampai dengan 2001, dengan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada PT ESA," tulis Abdul Wahid. Surat itu juga ditembuskan kepada Dirjen PPTKLN Depna- kertrans dan Kuasa Usaha RI di Riyadh. Menurut Rizal, bagaimana pemerintah mau membina swasta jika sistem administrasinya tidak sinkron dan terorganisir. "Lebih PPTKLN Depnakertrans be- parah lagi surat tegoran Ditjen rangka romawi I sementara tang- gal pembuatannya pada 25 Februari 2002," katanya. Menurut Rizal, tertib adminis- trasi pemerintah saat ini meru- pakan hal yang perlu diperhatikan Menakertrans. "Sistem pelayanan adminis- trasi pemerintah, khususnya Dep- nakertrans perlu dibenahi terlebih dahulu sebelum melakukan pembenahan ke luar," katanya. Yunus dan Rizal adalah dua dari sekian pengusaha yang mengkritisi kebijakan pemerintah baik dari sisi sistem maupun penanganan kasus suatu masalah. Terlepas dari itu, penegakan hukum dari Depnakertrans patut dihargai karena hanya dengan cara demikian akan ada tertib administrasi dan tertib hukum di lingkungan instansi tersebut. Erafzon SAS Color Rendition Chart WASPAD NOKIA: Seorang ra kamera. Dia juga Hanover, Rabu (12 berbagai produk a (hari ini) Lak JAKARTA (Antar Negara (Menneg) BUT mana Sukardi meneg jualan saham Bank C (BCA) tetap akan dila pemenangnya akan d dalam minggu ini, me penolakan dari kary itu. "Pengumuman al nakan dalam waktu c Allah minggu ini, da kita lakukan karena sudah panjang dan su pat persetujuan DPR," mana Sukardi, sebelum rapat kerja dengan Ko RI di Jakarta, Selas Menurut dia, pe Nasa MEDAN (Waspad nasabah Bank Centra di Medan resah a demonstrasi yang terja di Indonesia menola 51 persen sahamnya Demikian infor dihimpun Waspada Diponegoro dan BCA Muda Medan, Selasa nasabah mengatakar tersebut bisa mengg saksi. Tentang kinerja nya mereka tidak re Suhendra di Be utama mengatakan t Medan memang tidak gangguan seperti c Tetapi itu baru gelom ma. Jika ternyata tak bisa saja akan menja katanya. Dia mengatakan Kary I BELAWAN (W Karyawan PT (Persero Indonesia I menya rencana pemerintah regrouping empat PT Indonesia menjadi d Beberapa karyaw sero) Pelabuhan Indor bertugas di pelabuha kepada Waspada, Se menyebutkan, penya pelabuhan menjadi d kan lebih meningkatk teraan karyawan. Empat PT Pelab nesia masing-masing I meliputi Aceh, Sumu PT Pelabuhan II, PT III dan Pelabuhan IV efisien dan cenderung terjadinya kebocoran borosan. Menurut mereka ngan juga diharapkan penanganan kepelab donesia akan lebih ba pengelolaan tidak berpe KPPOD MEDAN (Waspad Pemantau Pelaksanaa Daerah (KPPOD) me sejumlah indikator peng saing tiap daerah untu katkan investasi, kata ke UKM Sumut. Januar Juandy, kett Daerah Usaha Kecil M (Forda UKM), mengur hal tersebut, Selasa (12/ sul pelaksanaan dish digagas Forda UKM da Semu Di Su MEDAN (Waspad tahun 2002, semua kegi ngan bidang konstruks tera Utara harus dilakuk ahli dan tenaga terampi tua Gapensi Sumut Ir S dede menjawab pertanya wan di Medan Selasa. Untuk itulah, kata baga Pengembangan J truksi (LPJK) Daerah Sumatera Utara sedang tuk tim teknis yang d J. Pieter Napitupulu ur tih tenaga kerja terar Hadir pada pema sebut antara lain Ir Pasaribu, direktur Lem nik dan Manajemen Ind MI), Ir Goentono, pim Alles Klar Prima, S. umum Asosiasi Kontral ng dan Pemukiman (AKGEPI) Sumut Ir