Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm 8 27 JANUARI 2005 KAMIS Pelaksanaan Pilkada Langsung Miliki Banyak Titik Rawan YOGYAKARTA (Antara): ra lain terdapat pada proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala penjaringan calon kepala dae- Daerah (Pilkada) secara lang- rah oleh partai politik (Parpol), sung di Indonesia memiliki proses penetapan calon kepala banyak titik rawan, sehingga daerah sebagai peserta oleh perlu disiapkan strategi penga- KPU, dan masa kampanye manan yang berbasis pada selama 14 hari. partisipasi masyarakat lokal. "Dengan demikian pemili- han kepala daerah/wakil kepa- la daerah dapat terselenggara secara tertib, aman dan demo- kratis," kata anggota KPU Pusat, Mulyana W Kusumah pada Saresehan Nasional Me- nyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung, di Yogyakarta, Rabu (26/1). Titik rawan dalam pelak- sanaan Pilkada langsung anta- Selain itu, titik rawan juga terdapat pada saat pemungu- tan dan penghitungan suara, penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi/Kabu- pten/Kota, pengesahan DPRD dan saat pelantikan. Mulyana juga mengingat- kan reaksi sosial mungkin ter- jadi jika terjadi kecurangan atau praktik money politics' yang dilakukan pihak manapun. Meski demikian, menurut Enam Pati Berpeluang Jadi Kapolri JAKARTA (Antara): Setidaknya terdapat enam perwira tinggi (Pati) Polri yang berpeluang menjadi Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Da'i Bachtiar yang sudah berakhir jabatannya Desember 2004. Keenam figur Pati Polri itu adalah Komjen Pol Drs Adang Dorodjatun kini Waka Polri, Komjen Pol Drs Binarto (Irjen Polri), Komjen Pol Drs Ismerda Lebang (Ka Babinkam Polri), Komjen Pol Drs Suyitno Landung (Ka Bareskrim Polri), Komjen Pol Drs Makbul Padmanagara (Lakhar BNN) dan Irjen Pol Drs Soetanto (Ka Lemdiklat Polri) yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, kata Ketua Forum Masyarakat Peduli Polri (Maduri) H Darmilus Adam di Jakarta Rabu (26/1). Dia mengatakan, jika pengangkatan Kapolri itu didasarkan kepada ketentuan UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI maka yang paling berpeluang menjadi Kapolri adalah Komjen Pol Drs Adang Dorodjatun, yang kini menjabat Waka Polri. Berdasarkan UU No.2/2002 pasal 11 ayat (6), calon Kapolri adalah Pati Kepolisian Negara RI yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Dalam penjelasan pasal 11 ayat (6) UU No.2/2002 dinyatakan, yang dimaksud dengan jenjang kepangkatan' adalah prinsip senioritas, dalam arti penyandang pangkat tertinggi di bawah Kapolri. Sementara yang dimaksud jenjang karier adalah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai jabatan di kepolisian. Darmilus mengakui, masing-masing figur tersebut memenuhi syarat kepangkatan untuk menjadi Kapolri mes- kipun terdapat kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan Adang Dorodjatun, menurutnya, adalah ditinjau dari senioritas dan jenjang karier dan saat ini merupakan figur yang memiliki kelebihan itu. Dalam kepangkatan Komjen Adang tiga kali menempati jabatan strategis yaitu sebagai Korsahli Kapolri, Ka Babinkam Polri dan kini Waka Polri. Adapun kekurangan dan kelemahannya menyangkut usia yang kini mencapai 55 tahun sedangkan usia pensiun anggota Polri 58 tahun. Namun, menurut Darmilus, usia tidak merupakan penghalang untuk diangkat menjadi Kapolri mengingat UU Kepolisian tidak mengatur masa jabatan Kapolri karena merupakan hak prerogatif Presiden. Sedangkan figur-figur lain rata-rata baru pertama kali menempati jabatan dengan pangkat Komjen. Untuk jabatan Kapolri, Irjen Pol Drs Soetanto juga berpeluang dan merupakan figur favorit Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi untuk dapat diikutkan dalam pencalonan Kapolri perlu diupayakan promosi jabatan Komjen. PAN Perlu Dipimpin Tokoh Tak Bermasalah JAKARTA (Antara): Partai Amanat Nasional (PAN) ke depan perlu dipimpin tokoh yang akomodatif dan mampu melakukan konsolidasi baik internal maupun eksternal, seperti Amien Rais. "Sebaiknya memang tokoh yang resistensi politiknya kecil, bukan orang yang bermasalah tapi punya kapabilitas dan kualitas dalam memimpin partai," kata Wakil Sekjen DPP PAN A Hakam Nadja di Jakarta, Rabu (26/1). Namun, Ketua Umum DPP PAN mendatang juga orang yang mampu memimpin tim manajemen atau kabinet kerja yang solid, sehingga PAN benar-benar memikat perhatian masyarakat. Dia mengakui, Amien Rais memang tokoh yang tepat untuk memimpin PAN, tetapi ketika menanggapi usulan anggota Dewan Permadi SH yang minta agar Amien Rais mau memimpin PAN lagi mengingat medan politik ke depan terhitung berat, Hakam Nadja mengatakan, sikap pak Amien sudah cukup jelas tidak bersedia dicalonkan lagi.' Amien Rais, seperti para kader lainnya, menghendaki regenerasi dan revitalisasi dalam tubuh PAN ke depan, terutama menghadapi Pemilu 2009 mendatang. "Meskipun pak Amien tak bersedia dicalonkan lagi, ini tidak berarti beliau keluar dari PAN." Hakam Nadja, yang juga anggota DPR, mengakui kini terdapat enam-tujuh figur yang tercatat sebagai kandidat Ketua Umum PAN. Mereka adalah Din Syamsuddin, Fuad Bawazir, Hatta Radjasa, Sutrisno Bachir, Didik J Rachbini, Farhan Hamid, AM Fatwa dan Afni Achmad. Para kandidat, menurutnya mempunyai peluang yang sama untuk terpilih sebagai ketua umum. "Saat ini, para kandidat turun ke bawah menemui warga untuk mengambil simpati." Komite Kerja DPR-DPD Inventarisasi Masalah Di Sumut JAKARTA (Waspada): Komite Kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR- DPD) asal pemilihan Sumatera Utara (Sumut) mulai menginventarisasikan berbagai masalah dan yang menjadi kendala. Berbagai masalah yang diinventarisasi Komite Kerja DPR-DPD Sumut akan menjadi bahan bagi 29 anggota DPR dan empat anggota DPD asal Sumut untuk memprioritaskan masalah yang akan diperjuangkan ditingkat pusat. Ketua Komite Kerja anggota DPR-DPD asal Sumut H Irmadi Lubis kepada Waspada mengatakan, pada pertemuan pertama Komite Kerja anggota DPR-DPD asal Sumut yang berlangsung di ruang DPD Provinsi Sumut, kompleks gedung MPR/DPR-RI Jakarta, Rabu (26/1), banyak masalah yang sudah terinventarisasi. Masalah-masalah ini semaksimal mungkin akan diperjuangkan dan anggota Komite Kerja DPR yang berasal dari berbagai partai politik sudah sepakat untuk menghilangkan skat-skat partai dalam memperjuang- kan kepentingan Sumut. "Kita sudah sepakat untuk bersama-sama dan menghi- langkan skat-skat partai guna memperjuangkan apa yang dapat diperjuangkan ditingkat pusat, "tandas Irmadi. Pada sisi lain, Komite Kerja anggota DPR-DPD asal Sumut ini, kata Irmadi Lubis juga mengharapkan kepada Gubsu untuk segera merealisasi kator DPD. Dengan adanya kantor DPD yang disediakan Gubsu, maka Komite Kerja anggota DPR-DPD asal Sumut dapat mempergunakan kantor itu sebagai tempat penampungan asipirasi masyarakat. (aya) dia, titik rawan tersebut diha- rapkan dapat dihindari meng- ingat kontrol terhadap pelaksa- naan Pilkada tidak hanya dila- kukan DPRD, melainkan juga organisasi masyarakat dan pendukung calon. Dia juga mengatakan eks- perimentasi demokrasi melalui Pilkada langsung jelas akan menguras energi politik, dana dan biaya sosial yang tinggi. Tetapi setelah putaran pertama Pilkada langsung pada Juni 2005, seluruh aspek penyeleng- garaan Pilkada, termasuk UU dan regulasi teknis, dapat di- evaluasi untuk perbaikan pe- laksanan demokrasi di masa depan. KENDARI (Antara): Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tumpak H Panggabean menyatakan, ki- nerja KPK tidak bisa dikaitkan dengan program kerja 100 hari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena KPK bukan institusi di bawah Presiden. Pernyataan Panggabean itu disampaikan di Kendari, Rabu (26/1), menanggapi adanya penilaian dalam pro- gram 100 hari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, KPK belum berhasil mengemban tugas menangani kasus-kasus korupsi. "KPK merupakan institusi yang independen dan tidak berada di bawah Presiden, jadi tidak ada dasar untuk me- ngaitkan kinerja KPK dalam menangani korupsi dengan keberhasilan program 100 hari Presiden Susilo Bambang Yu- Nusantara KPK Tidak Mau Kinerjanya Dikaitkan Program 100 Hari Mindo mengatakan, pem- binaan kepada petani garam juga harus serius dan ditetap- kan siapa sebenarnya yang me- miliki kewenangan membina, apakah pertambangan, perin- dustrian, perdagangan atau kelautan," katanya. Sementara itu, pembicara lain pada saresehan tersebut, anggota Panwaslu Pusat Rozy Munir mengatakan pengawa- san pelaksanaan Pilkda lang- sung dikhawatirkan tidak dapat berlangsung secara inde- penden dan efektif, karena pe- ran Parpol yang tetap dominan. "Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pengawasan Pilkada dilakukan DPRD yang berunsurkan Parpol, sedang- kan calon yang bertarung juga dicalonkan Parpol," kata dia. Kelemahan itu, tambah- nya, menimbulkan peluang ko- rupsi di tingkat lokal, terutama berkaitan dengan masalah ang- garan. KPUD bisa saja dipe- Penaikan bendera tersebut diiringi lagu kebangsaan India, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan pidato ter- tulis dari Presiden India Dr. A.P.J. Abdul Kalam. dhoyono," katanya. Panggabean mengatakan, KPK selama ini sudah berusa- ha melaksanakan tugasnya se- cara baik, namun kalau ternya- ta ada pihak yang menilai ki- nerjanya belum maksimal, itu diterima sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja. Dalam pidatonya Presiden Kalam menyinggung mengenai suasana duka yang masih meli- puti India sehubungan dengan jatuhnya ribuan korban jiwa akibat gelombang raksasa tsu- nami. "Selama periode aktif operasi bantuan kemanusiaan, hati saya bersama anda sekali- Selama ini, kata Pangga- bean, KPK telah menerima ba- nyak sekali laporan dari ber- bagai pihak mengenai dugaan tindak korupsi, namun setelah diteliti, tidak sedikit yang sulit ditindaklanjuti karena hanya berupa surat kaleng dan isinya fitnah. Namun untuk laporan yang dinilai memiliki bukti, lang- sung diproses. Ada yang direko- mendasikan ke institusi pene- gak hukum lainnya, ada pula yang langsung ditangani sen- diri oleh KPK, di antaranya dalam kasus Gubernur NAD DPR Desak Pemerintah Lindungi Petani Garam tembakau dan produsen serat sintetis," katanya. Di sisi lain, dia mendesak petani untuk menggalang soli- ditas di antara petani dan mencari akses ke parlemen ser- ta ke pemerintahan. Hal seperti itu dilakukan Asosiasi Tebu Rakyat Indonesia dan telah membuahkan hasil. JAKARTA (Waspada): Ke- tua Komisi IV DPR Mindo Sia- nipar menyatakan, pemerintah harus memberi perlindungan yang baik kepada petani ter- masuk kepada petani garam dan semestinya impor garam dilarang karena kebutuhan di dalam negeri 1,9 juta ton/tahun bisa dipenuhi produksi lokal. "Ironisnya, pemerintah gagal mengatasi penyelundu- pan garam dari Australia, India dan Thailand," katanya di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (26/1), saat menerima delegasi petani garam yang ter- "Kami menikmati masa keemasan tahun 1987 dengan harga Rp150,-/kg. Setelah itu hidup kami hancur bersama pro- duksi garam kami yang tidak ada harganya," kata M Suyudi. Kehidupan petani garam makin sulit karena terbelit tengkulak dan cukong-cukong yang membeli garam dengan Jika petani tak bersatu, Rakyat. diatasi dan kalaupun bisa di- atasi, hasilnya tidak mengun- tungkan petani. gabung dalam Asosiasi Petani maka persoalan ini akan sulit harga sangat murah. Harga garam di tingkat cukong hanya Rp50 hingga Rp90/kg, padahal harga ideal Rp150/kg. Yang lebih menghacurkan petani garam di Jawa Tengah adalah adanya garam impor yang harganya lebih murah. Pada- hal barang impor semestinya harganya lebih mahal karena harus membayar bea masuk. "Kami heran dengan kebijakan pemerintah membiarkan ba- rang impor dengan harga murah. Tak ada perlindungan terhadap petani seperti kami," katanya. Petani garam itu menya- takan kepada DPR RI mereka merasa menikmati hasil pen- jualan garam yang mengun- tungkan hanya tahun 1987 masa pemerintahan Pak Harto. "Tahun itu kami bisa menjual garam Rp 150 perkilo gram. Sekarang setelah gonta ganti presiden harga garam justru hanya Rp 120 dan bisa anjlok sampai 90 perak,"ungkap petani garam M Suyudi. Tosin menyatakan, keingi- nan petani tidak berlebihan, yaitu hanya mendesak peme- rintah menampung produksi garam mereka melalui lem- baga khusus. Kalau perlu menghidupkan lagi PN Garam. "Keinginan kami tidak muluk-muluk, misalnya peme- rintah harus menampung semua produksi kami, tidak demikian. Cukup 25% saja ha- sil kami ditampung pemerin- tah, kami sudah bersyukur," katanya. (j07) Komisi IV DPR akan mena- nyakan hal itu dalam Raker dengan Menteri Kelautan Fre- ddy Numbery pada 31 Januari 2005. Dalam Raker ini DPR akan meminta komitmen pe- merintah kepada petani garam. "Kami akan mendorong pe- merintah mengatasi persoalan ini. Jangan biarkan petani garam yang sudah susah itu, kalau dibiarkan mereka akan makin bangkrut," katanya. Made Urip mengatakan, komitmen pemerintah mem- bína pengusaha kecil dan peng- usaha nasional sampai saat ini masih perlu dipertanyakan. "Kami prihatin dengan lang- kah-langkah pemerintah me- lindungi petani dan industri Setelah PN Garam dibu- kecil, termasuk petani garam, barkan, pemerintah melepas- "Petani harus bersatu menghadapi persoalan ini. Desak terus pemerintah dae- rah, DPRD dan DPD serta pe- merintah harus ditagih janji- janjinya," katanya. ngaruhi DPRD atau kepala daerah yang saat ini memang- ku jabatan, tetapi maju kemba- li sebagai calon. Menurut dia, kelemahan itu juga berpotensi menyebab- kan kemunduran dalam proses demokrasi, karena aturan tek- nis Pilkada bergantung pada Peraturan Pemerintah (PP), yang bisa dikatakan sebagai upaya Depdagri untuk me- ngendalikan Pilkada. Untuk mengatasi kelema- han tersebut, dia mengusulkan pengawasan Pilkada langsung sebaiknya melibatkan mantan Panwaslu di tingkat daerah, karena mereka telah terlatih. Delegasi petani garam itu mendatangi ke wakil-wakil rakyat di Gedung DPR untuk mengadukan berbagai persoa- lan terkait dengan hancurnya produksi dan harga garam rakyat di Indonesia akibat ma- raknya garam impor dan beli- tan tengkulak. Delegasi terdiri atas delapan petani garam yang dipimpin Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Jawa Tengah Tosin Faisal. MEDAN (Waspada): Kon- an, tetapi saya tidak melaku- sulat India untuk Medan Rabu kan kunjungan karena para (26/1) merayakan Hari Repu- anggota pemerintahan dan blik India ke-56 dengan satu organisasi non-pemerintah upacara penaikan bendera (NGO) telah dikerahkan dalam yang langsung dipimpin Kon- jumlah banyak dalam operasi sul Jenderal M.S. Mandhaiya bantuan kemanusiaan. Seka- di kompleks misi diplomatik rang, saya rasa sudah saatnya itu di Jl. Uskup Agung S. Pra- saya bersama anda untuk noto Medan. mempelajari proses rekon- struksi dari rumah-rumah dan menciptakan kembali kehidu- pan normal. Saya telah mene- mui lebih dari enamratus ribu anak dari seluruh India setelah saya menjadi Presiden. Selama interaksi saya dengan mereka, mereka mengajukan sejumlah pertanyaan. Mereka menanya- kan: "Pak Presiden, anda lihat senyum kami, ketika kami ber- usia lima tahun. Kami terse- nyum karena kami berkem- bang tanpa dosa. Bila kami me- masuk usia remaja, senyuman non aktif Abdulah Puteh, katanya. Ditanya mengenai laporan dugaan korupsi di Sultra yang masuk ke KPK, Pangabean mengatakan, ada juga tetapi dia tidak menyebut secara rinci kasus-kasus dugaan korupsi di Sultra yang dilaporkan ke KPK itu. "Memang ada juga laporan dugaan tindak korupsi di Sul- tra yang masuk ke KPK, tetapi tidak ada yang ditangani langsung KPK. Semuanya kita serahkan ke institusi penegak hukum lainnya untuk ditin- daklanjuti," kata Pangabean. Ketika didesak dengan pertanyaan apakah KPK su- dah menerima laporan menge- nai dugaan korupsi miliaran rupiah hasil lelang kayu jati di Kabupaten Muna, Šultra, yang melibatkan oknum pe- jabat, dia hanya mengatakan belum mengetahuinya secara jelas. kan pembinaan kepada petani garam. Mereka pun memben- tuk asosiasi untuk menaungi kepentingan petani. "Peme- rintah lepas tangan dalam pembinaan terhadap petani garam. itu berangsur hilang dan mun- cul tanda-tanda kecemasan ka- rena kami gelisah dengan masa depan kami. Kegelisahan inilah yang menelan senyuman ka- mi," demikian antara lain Pre- siden Kalam. Waspada/Surya Efendi MENUNGGU MAKAN SIANG: Puluhan pengungsi terdiri dari anak-anak dan orang dewasa duduk dengan rapi di atas tikar sambil menunggu jatah makan siang yang akan diberikan panitia di Posko Aceh Sepakat Jalan Medan-Binjai Km 11,7, Rabu (26/1). Di posko ini masih terdapat 78 pengungsi yang berasal dari berbagai daerah di NAD. DPR Belum Mengevaluasi 100 Hari Pemerintahan SBY JAKARTA (Antara): Ketua DPR Agung Laksono menya- takan, upaya untuk menilai kinerja Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhohono dalam seratus hari oleh DPR belum bisa dilakukan, karena DPR sendiri belum melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. "Dalam hal ini pimpinan DPR belum melakukan evalua- si terhadap seratus hari kinerja kabinet. DPR juga tidak akan melakukan rapat khusus me- ngenai seratus hari pemerin- tahan SBY," kata Agung Lak- sono di Jakarta, Rabu (26/1). Ketua DPR mengatakan hal tersebut ketika dicegat war- tawan saat memasuki Gedung DPR Senayan. Wartawan ingin meminta komentar pimpinan Dewan seputar seratus hari kinerja Kabinet Indonesia JAKARTA (Antara): Se- orang pengamat hukum ber- pendapat, kultur anti korupsi harus bangkan di masyarakat agar gerakan anti korupsi benar- benar bisa terlaksana secara efektif. India Rayakan Hari Republik Ke-5610 persen, sementara 20-50 persen pekerja di negara maju sudah mempunyai akses pada pelayanan kesehatan yang memadai. "Masyarakat harus diajak untuk mengembangkan kultur anti korupsi ini, antara lain dengan tindakan tidak mem- berikan uang sogok atau suap kepada para pejabat, yang se- ringkali dilakukan agar uru- sannya lancar," kata pengamat hukum Oka Mahendra SH di Jakarta, Rabu (26/1). Dalam rangka menumbuh- kembangkan kultur anti ko- rupsi ini, semua komponen ma- Bersatu. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan DPR terhadap pe- merintah berlangsung setiap saat dan tidak mengenal ba- tasan waktu yang khusus seperti seratus hari atau lain- lainnya. Namun demikian dia me- ngatakan masih banyak kele- mahan yang dihadapi misalnya dalam hal penanganan dan pemberatasan korupsi, ter- utama belum adanya sanksi hukum yang tegas bagi para koruptor, serta langkah-lang- kah kongkrit lainnya dalam upaya memulihkan diri dari krisis ekonomi. "Masih banyak hal yang belum diketahui bagaimana ke depannya nanti, meski de- mikian pemerintah sudah me- nunjukkan upaya yang cukup Konstitusi ini berpendapat, Sekjen Mahkamah dalam memberantas korupsi yang penting sekarang adalah action', tindakan pemerintah karena dari segi perangkat perundang-undangan sudah memadai. Artinya, peraturan per- undang-undangan yang ada bisa digunakan untuk menin- dak praktek korupsi dengan tegas. Kultur Anti Korupsi Harus Dikembangkan Namun demikian, dia mengakui memang masih ada undang-undang yang perlu dikeluarkan, misalnya Un- JAKARTA (Antara): Akses persen di antaranya bekerja pekerja di negara berkembang di sektor pertanian, kehutanan pada pelayanan kesehatan dan perikanan. masih rendah, yakni baru 5- "Sisanya di sektor industri dan jenis pekerjaan lainnya yang berisiko pekerjaan lebih besar," katanya. Saat ini juga sekitar 40 persen populasi angkatan kerja bergerak di sektor informal. Pekerja di sektor itu umumnya bekerja dalam lingkungan ker- ja yang kurang baik, manaje- men kurang terorganisir, per- lindungan kerja tidak optimal dan tingkat kesejahteraan yang kurang. keras dalam mewujudkan te- kad tersebut dalam seratus hari kerja Kabinet Indonesia Bersatu," kata Agung. Khusus menanggapi ba- nyaknya musibah sepanjang pemerintahan Persiden Susilo Yudhoyono, dia mengatakan, berbagai bencana sudah cukup banyak menyedot perhatian pemerintah yang mau tidak mau mempengaruhi kinerja kabinet. skala kecil. "Padahal, banyak syarakat harus dilibatkan, dang-Undang tentang Perlin- termasuk kalangan pengusaha dungan Saksi yang menjamin masalah korupsi besar yang yang banyak berurusan dengan keamanan saksi memberikan sudah lama dan hingga kini keterangan dalam mengung- kap suatu perkara. belum terungkap," katanya. Karena itu dia setuju jika DPR kian mempertajam pe- ngawasannya terhadap korup- si dan tidak memberi celah sedikitpun bagi pejabat pene- Dirut PT Jamsostek ADju- naidi Ak dalam sambutannya yang dibacakan Direktur Ope- rasi dan Pelayanan PT Jamsos- tek Indra Haryadi di seminar Presiden India itu juga me- nyinggung berbagai program yang harus dilaksanakan pe- perekonomian. merintahnya guna menunjang "Deteksi Dini Penyakit Akibat Kerja" di Balikpapan, Rabu (26/ 1) mengatakan kenyataan itu menjadikan data mengenai penyakit akibat kerja yang dilaporkan masih sangat sedi- kit di Indonesia. Setelah mendengarkan pi- dato Presiden Kalam, para warga India yang hadir pada upacara yang berlangsung pu- "Fenomenanya seperti gu- nung es, artinya masalah kese- kul 08:30 itu dilanjutkan deng- hatan pekerja yang tidak kesehatan pekerja cukup besar Namun diyakini masalah dan sudah saatnya mendapat perhatian serius dari pemerin- tah, perusahaan, organisasi pekerja, dan pelayanan ke- sehatan. terdeteksi masih sangat besar," kata Djunaidi. an ramah tamah sambil menik- mati makan pagi. Pada malamnya, Konjen India dan Ny. Kamlesh Man- dhaiya menyelenggarakan re- sepsi sehubungan dengan Hari Republik ke-56 itu di Exchange Club di Medan. (m11) Di sisi lain dia juga meng- ungkapkan populasi pekerja terus meningkat. Jumlah tena- ga kerja di Indonesia kini lebih dari 100 juta jiwa. Hampir 50 "Itu cukup menguras tena- ga, pikiran dan biaya serta kegiatan koordinasi di kabinet," ujarnya. Djunaidi juga mencatat Indonesia belum memiliki data mengenai kejadian penyakit akibat kerja dan berhubungan dengan pekerjaan. Hal itu menurutnya akan menjadi perhitungan dalam menilai kinerja pemeirntahan kabinet pimpinan Yudhoyono. Menyinggung kemungki- nan "resuffle" kabinet, Agung mengatakan, pihaknya belum Sementara Indra dalam makalahnya di seminar yang WASPADA menerima masukan seperti itu. Kalaupun ada keinginan untuk mengubah kabinet bukan ber- asal dari Dewan, melainkan dari Presiden sendiri. Masih Rendah Akses Pekerja Pada Pelayanan "Soal ini kita serahkan ke Presiden selaku pemegang oto- ritas kekuasaan eksekutif. Kalaupun harus terjadi peng- gantian menteri kabinet, DPR berharap pengantinya tentu harus lebih baik. Tapi itukan baru isu," katanya sambil tersenyum. Menjawab soal perkem- bangan pertemuan antara Pre- siden dan Panglima TNI Jen- deral Endriartono Sutarto, Agung Laksono mengungkap- kan dirinya belum menerima laporan apapun dari Presiden mengenai hal tersebut. "Sebaiknya kita tunggu saja," katanya. Pemberantasan tindak pidana korupsi, menurutnya, tak cukup dengan tindakan represif, tapi juga perlu lang- kah-langkah preventif, misal- nya memperbaiki sistem pe- ngawasan, perbaikan admi- nistrasi, serta perbaikan pengelolaan keuangan yang transparan. gak hukum yang melakukan kolusi dengan pihak tersangka, seperti dengan meredam atau memetieskan suatu perkara.' "Saya yakin, dengan pera- Oka Mahendra mengaku turan perundang-undangan merasa prihatin terhadap yang ada sekarang, pemberan- langkah-langkah pemerintah dalam memberantas korupsi, jika pelaksanaannya dilakukan tasan korupsi bisa dilakukan yang terkesan berlaku bagi dengan efektif dan benar," kata pelaku-pelaku dugaan korupsi Oka Mahendra. Kesehatan dihadiri sekitar 170 peserta keselamatan dan kesehatan dari perusahaan, dokter peru- kerja masih rendah. sahaan, manajer perusahaan, dokter rumah sakit, menga- takan jumlah kecelakaan kerja pada 2004 menurun dibanding- kan 2003. Depnakertrans mencatat masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat ke- selamatan kerja. Di sisi lain masih banyak perusahaan yang belum menerapkan Sis- Hingga triwulan III tahun 2004 terjadi 70.215 kasus kece- lakaan kerja, sedangkan pada tahun 2003 terjadi 81.708 ka- sus kecelakaan kerja. Selama 2004, dengan perhi- kapkan masih sedikitnya pega- tungan lima hari kerja, terjadi 390 kasus kecelakaan kerja, wai pengawas di lingkungan Depnakertrans dan kantor dinas ketenagakerjaan di pro- vinsi, kabupaten dan kota. 86 kasus di antaranya meng- akibatkan 86 kasus cacat total. "Artinya, rata-rata setiap bulan sembilan tenaga kerja meng- alami cacat total," katanya. tem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3). Di sisi lain dia mengung- Total pegawai pengawas saat ini sekitar 1300, semen- tara jumlah perusahaan lebih dari 100.000. Mereka yang meninggal akibat kecelakaan kerja pada sehingga setiap hari kerja rata- 2004 sebanyak 1.229 orang, rata tujuh pekerja meninggal. Direktur Pengawasan Nor- "Itu artinya, apapun pera- turan ketenagakerjaan yang dibuat jika tidak diikuti dengan penambahan pegawai penga- was maka peraturan itu tidak Daradjat pada seminar yang ma kerja Depnakertrans Adjat akan bisa ditegakkan," katanya. sama mengatakan masih ting- ginya angka kecelakaan kerja karena kesadaran pekerja atas Karena itu, pelatihan dan penambahan pegawai penga- was menjadi prioritas Depna- kertrans, demikian Adjat. Color Rendition Chart WASPADA Sejumlah anak usia S pelajaran mereka hare Hari Sisw BANDAACEH (V Sekretaris Daerah Nanggroe Aceh Dar Thanthawi Ishak, mengunjungi sejumla yang terkena tsunan melihat langsung pros mengajar pada hari Meski masih pada t dataan siswa dan gu sekolahnya dalam pem Thanthawi mengungkapk para siswa sudah tampa dan ceria datang untuk "Kami hari ini mel mendapat kegembir. siswa yang hadir ke kata Thanthawi saat: pengarahan di hadap guru SMA Negeri 3 yar Pelaja LHOKSEUMAWE da): Memasuki hari sekolah setelah libur pelajar di Kecamatan Se yang merupakan k. terparah mengalami tsunami, tidak terlihat. belajar-mengajar. Merel membenahi ruangan k halaman sekolah secam tong-royong. Pada hari pertama Bupati Aceh Utara, Drs... syah Banta bersama par da turun langsung ke Ke Seunuddon untuk me Cert CERITA PILU ter bang tsunami yang masyarakat di Provins tidak akan pernah bis seluruh media massa di seluruh dunia beru dipastikan seluruh pe saja tidak akan mar apalagi untuk menge ribuan jiwa yang telah jasad saat mereka beru detik-detik terakhir. Berbagai tayangar sejumlah orang dan g hanya merupakan bag yang dialami para kor datang menggulung Salah satu peristiw Inilah keluarga Sudarli dalam Masjid Babul Ja SWT, namun mereka mendalam ketika mem berada atas podium m