Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm Surat Kabar No. 1 Di Luar P. Jawa, Terbit 20 Halaman Kota Medan Dihebohkan Gempa MEDAN (Waspada): Kota Medan dan sekitarnya, Jumat (4/3) malam sekira pukul 22:45 diguncang gempa. Denyutan gempa dirasakan warga masyarakat di Medan dan Deli Serdang sehingga berlarian keluar rumah. Di gedung Bumi Warta Harian Waspada Jl Brigjen Katamso, Medan guncangan gempa sangat terasa, terutama di lantai III dan IV. Akibatnya jajaran redaksi yang bertugas malam hari sempat keluar kantor. Demikian juga di jalan- jalan dalam kota, sehingga pengendara mobil memijak pedal rem tiba-tiba. Lanjut ke hal 2 kol. 8 Presiden: Angkutan Rakyat Akan Disubsidi MERAK (Antara): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, pemerintah akan memberikan semacam subsidi kepada masyarakat yang sehari-hari menggunakan angkutan umum, mengingat kenaikan angkos transportasi sangat bervariasi. "Kami melihat perlunya tambahan dana untuk menekan biaya transportasi," kata Presiden usai meninjau pelabuhan penyeberangan Merak, Provinsi Banten, Jumat (4/3). Kepala Negara mengatakan, dalam APBN dan Dana Kompensasi Nasional (DKN) kenaikan BMM, subsidi untuk transportasi rakyat tidak ada. Dana kompensasi sosial hanya mencakup delapan komponen, antara lain kesehatan, pendidikan dan beras untuk rakyat miskin. "Meskipun kami belum menentukan judul (tema APBN), tapi saya yakin hal itu bisa dilaksanakan," kata Presiden yang dalam kunjungannya didampingi Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, Menko Kesra Alwi Sihab dan Menteri ESDM Poernomo Yusgiantoro. Pemerintah menganggap perlu pemberian subsidi transportasi rakyat itu, karena kenaikan ongkos transportasi sangat bervariasi mulai lima persen hingga di atas lima persen, katanya. Sekalipun jumlah dana kompensasi sosial sekitar Rp17 triliun, namun lanjut Presiden, pencantuman subsidi tersebut tidak akan mengakibatkan DKS bertambah. "Tidak mungkin jumlah DKS naik," kata Presiden sambil menambahkan pemberian dana kompensasi transportasi rakyat akan segera dibicarakan dengan DPR. Tolak Kenaikan BBM BEM Jabotabek Ke DPR JAKARTA (Antara): Delegasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabotabek menemui Fraksi PDI-P DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (4/3) menyampaikan sikap penola- kan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). BEM Jabotabek juga mengingatkan kepada PDI-P agar tetap konsisten dengan sikap menolak kenaikan BBM dan terus menggalang dukungan penggunaan hak angket DPR. Delegasi yang dipimpin Dharma dari BEM IPB diterima anggota Fraksi PDI-P Endang Karman, Bambang Wuryanto, Imam Soeroso, Yasona Laoly, Fachruddin, Elviana dan Panda Nababan. Kedua pihak bersikap sama, yaitu menolak kenaikan harga BBM dan sepakat untuk tetap menjaga sikap dan komitmen tersebut. Pada saat sama, Fraksi PDI-P juga menerima sejumlah pemuda yang tergabung dalam Pergerakan Reformasi untuk Indonesia Sejahtera (Perintis) serta delegasi Srikandi Demo- krasi Indonesia. Kaukus penolakan harga kenaikan BBM tersebut saat ini sudah ditandatangani 66 orang anggota DPD, termasuk Intsyawati Ayus, anggota DPD dari Riau yang notabene anggota PAH II. Lanjut ke hal 2 kol. 3 Soal Kenaikan BBM, Pemerintah Siap Jelaskan ke DPR JAKARTA (Antara): Pemerintah siap memberikan penjela- san ke DPR soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku sejak 1 Maret 2005 lalu, kata Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (4/3). Wapres mengatakan, hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki dan secara prosedural hal itu sesuatu yang sah- sah saja. "Dan pemerintah juga sangat terbuka untuk diselidiki, jadi kalau ada keinginan DPR untuk itu, pemerintah juga akan siap menjelaskannya," kata Wapres. Kalla mengatakan, kenaikan atau pun penetapan harga kebutuhan pokok seperti gula, beras dan sebagainya merupakan kewenangan pemerintah. WASPADA "Itu semua merupakan kewenangan eksekutif untuk menetapkan. Tidak perlu semua harga itu harus disetujui DPR," kata Jusuf Kalla. Namun memang diakui ada hal-hal tertentu yang ada implikasi anggaran dalam APBN. Sebelumnya Kalla juga menjelaskan keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tentu mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, namun pemerintah menyadari setiap kenaikan BBM akan berpengaruh, meskipun pengaruh kepada masyara- kat itu berbeda-beda. Lanjut ke hal 2 kol. 8 SABTU, Legi 5 Maret 2005/24 Muharram 1426 H JAKARTA (Waspada): Pemerintah Indonesia siap membuka jalur ko- munikasi diplomatik de- ngan Malaysia terkait ke- tegangan hubungan soal Blok Ambalat. Namun, kesediaan Indonesia ja- ngan ditafsirkan sebagai wujud kelemahan Indone- sia. Hanya saja, Indonesia ingin menyelesaikan ma- salah ini secara positif. Hal itu ditegaskan Juru Bi- cara Departemen Luar Negeri Marty Natalegawa dalam kete- rangan pers di Departemen Luar Negeri, Jumat (4/3). "Jadi ka- lau dikatakan kita siap mem- buka komunikasi diplomatik, ini bukan wujud kelemahan. Justru karena keyakinan kita mengenai posisi Indonesia da- lam kasus tersebut," katanya. Sikap Indonesia, kata Marty, tidak bisa menerima klaim Malaysia terhadap wila- yah Ambalat. Apalagi, Malaysia menggunakan peta 1979. Peta tersebut dipermasalahkan bu- kan saja oleh Indonesia tetapi juga negara-negara Asia Teng- gara. Termasuk Inggeris yang saat itu mewakili Brunei Da- russalam. Marty mengatakan dengan tegas, wilayah Ambalat adalah bagian Indonesia. Posisi ini te- lah didukung hukum interna- sional. RI-Malaysia Tegang Soal Ambalat Indonesia Kirim 3 Kapal Perang ngan mereka wilayah itu adalah wilayah Malaysia," kata Marty. Indonesia telah mengirimkan kapal perang ke sana. Upaya Marty menambahkan, Ma- itu dilakukan untuk menun- jukkan Ambalat adalah wila- yah Indonesia. Menjawab pertanyaan sampai kapan Indonesia mem- beri batas waktu kepada Ma- laysia untuk menyelesaikan kasus Ambalat, Marty menga- takan pemerintah Indonesia tidak akan memberi batas wak- tu. Pasalnya, proses ini akan dilakukan terus-menerus. "Sampai berapa lama pun Indo- nesia menegaskan kawasan tersebut adalah wilayah Indo- nesia," katanya. Lanjut ke hal 2 kol. 8 "Kita telah menyampaikan nota protes. Mereka telah men- jawab pada 25 Februari lalu. Mereka menyampaikan panda- BANDAACEH (Waspada): Kejaksaan Tinggi (Kejati) NAD menetapkan Bupati Aceh Sing- kil, MP sebagai tersangka da- lam kasus dugaan korupsi pe- nyimpangan APBD tahun ang- garan 2003-2004, sebesar Rp 8,6 miliar. "Setelah mendalami kasus tersebut, berdasarkan bukti awal yang ada Bupati Aceh Singkil terindikasi kuat melakukan tindak pidana korupsi penyim- AL SORAN DAN KONST KON Demi Kebenaran Dan Keadilan AL-QUR'AN DAN 4 SUNNAH KONSTITUS KAUM Setelah menerima delegasi ini, Fraksi PDI-P juga menerima delegasi mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Universitas Lanjut ke hal 2 kol. 3 66 Anggota DPD Bentuk Kaukus Tolak Kenaikan BBM Bupati Aceh Singkil Tersangka Korupsi Rp 8,6 M Gubsu menegaskan, ma- sing-masing kepala daerah ha- rus menyiapkan dana APBD untuk Pilkadasung di daerah- nya. Meski pemerintah pusat telah menjanjikan akan menye- diakan dana cadangan dari APBN, namun daerah tetap ha- rus siap. JAKARTA (Waspada): 66 Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk kaukus yang menolak kenaikan Menurut Gubsu, jika me- nyediakan anggaran untuk pe- "Saya peringatkan kepada harga BBM. Sikap anggota DPD tersebut akan segera disampai- Tersangka Lain Wakil Bupati, Sekda, Kabag Keuangan, milihan kepala daerahnya saja daerah kabupaten/kota teruta- Bambang "Jika kaukus penolakan kenaikan BBM sudah selesai ditan- datangani seluruh anggota DPD yang bersifat menolak, kaukus ini akan dikirim ke Presiden SBY," kata Ketua Panitia Peran- cang UU DPD RI I Wayan Sudirta dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III MPR/DPR, Jakarta Jumat, (4/3). tidak mampu tentu diperta- nyakan kesiapan daerah itu menjadi wilayah yang otonom. Mungkin pemekarannya ha- nya emosional dan dipaksakan. Sikap kaukus, kata Wayan, bukan merupakan keputusan DPD karena DPD baru akan mengambil sikap soal kenaikan BBM ini Senin, pekan depan. "Kasus ini atas nama perorangan anggota DPD yang menegaskan kita menolak kenaikan harga BBM. Kan sah-sah saja menyampaikan aspirasi rakyat ke Presiden," katanya. ma daerah pemekaran, jangan hanya membebankan pembia- yaan Pilkadasung kepada pe- merintah pusat karena ini dini- lai tidak mampu dan salah satu indikator penilaian untuk peng- gabungan kembali," terangnya. Gubsu menekankan dana yang dianggarkan haruslah efektif dalam arti tidak berlebih dan tidak kurang. "Tapi yang jelas harus disediakan karena ini jadi penilaian. Sebab dalam UU juga sudah diatur, kalau ada pemekaran akan ada juga penggabungan," tambahnya. Bendaharawan Umum Daerah Dan Mantannya pangan APBD untuk tahun anggaran 2003 dan 2004," tegas Kepala Kejati NAD, Andi Amir Achmad, SH kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (4/3). Bersamaan dengan itu, Ke- jati NAD juga menetapkan ter- sangka lainnya Wakil Bupati Aceh Singkil MV, Sekda RH, Kabag Keuangan BS, Bendaha- rawan Umum Daerah S, dan mantan Bendaharawan Umum Daerah M. Dugaan korupsi secara ber- jamaah ini, tambahnya, juga melibatkan 24 anggota DPRD setempat periode lalu. "Jadi, setelah kita melakukan penye- lidikan dan meminta ketera- ngan berbagai pihak, maka cu- kup bukti melanjutkan dugaan korupsi ke tingkat penyidikan karena telah merugikan keua- ngan negara miliaran rupiah," ungkap Andi. Lanjut ke hal 2 kol. 3 KAL MUSLI HOT SAR laysia tidak perlu mengingat- kan Indonesia menggunakan upaya diplomasi terhadap pe- nyelesaian kasus Ambalat se- perti diberitakan berbagai me- dia massa di negara itu. Ålasan- nya, pemerintah Indonesia kon- sisten meminta masalah per- batasan dibahas di dalam ber- bagai forum maritim interna- sional. Masalah perbatasan yang dibahas antara lain soal Laut China Selatan maupun Laut Sulawesi. Sebagai wujud kedaulatan terhadap kawasan Ambalat, UNHCR Kaget Dituduh Bantu Imigran Gelap Di Malaysia JENEWA, Swiss (AP): Ba- dan PBB yang mengurusi ma- salah pengungsi Jumat (4/3) menolak klaim yang menyebut- kan badan itu membantu para migran gelap untuk mengelak dari penindakan di Malaysia. Ron Redmond, jurubicara bagi Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi, menampik laporan media Malaysia yang menyebutkan bahwa badan itu telah mengeluarkan dokumen 'secara sembarangan' untuk para pendatang gelap sebelum dilakukannya perburuan dan penangkapan atas para tenaga kerja asing ilegal. "Itu tuduhan yang dengan keras kami bantah" kata Red- mond kepada para wartawan. AL-QUR'AN DAN SUNNAH KONSTITUSI KAUM MUSLIMIN TER INDONESIA Said Agil yang membacakan sendiri laporan harta kekayaannya, menyatakan pada awal menjabat sebagai Menteri Agama tahun 2001 total kekayaannya Rp 2.947.166.723 dan dalam bentuk AS $26.100. Sementara laporan kekayaan tahun 2005 setelah selesai menjadi Menteri Agama sebesar Rp 4.499.284.326 dan dalam bentuk dollar tidak berubah. Mantan Menag ini juga menyatakan telah memiliki harta tak bergerak yakni sebidang tanah seluas 400 meter persegi di Palembang yang dibeli SMS Hotline: 0812-655-2316 (Iklan/Berlangganan) Redmond mengatakan UNHCR memiliki aturan ketat untuk memeriksa jika orang menggunakan dokumennya. "Ini memastikan bahwa ha- nya orang yang harus dilindu- ngi oleh masyarakat internasio- Sosialisasi Pilkadasung nal yang didokumentasi oleh UNHCR," katanya. Ratusan pekerja asing ile- gal telah ditangkap dalam razia besar-besaran itu, yang dimulai setelah berakhirnya program amnesti empat bulan pada Se- nin malam lalu. Namun ba- nyak pekerja asing yang dibe- baskan karena mereka memi- liki dokumen dari UNHCR, kata suratkabar Star dalam laporannya Kamis. Lanjut ke hal 2 kol. 3 BBM NAIK RAKYAT RENDERITA BUKTI No.21288 KETIADAAN B Tahun Ke-59 KHILAFAH HIZBUT TAHRIR INDONESI 4 Menteri Kabinet Gotong Royong Belum Serahkan Daftar Kekayaan. dari Gubernur Sumsel Rosihan Arsyad seharga Rp 70 juta. Hanya Said Agil tak menjelaskan rinci hal-ikhwal pembelian tersebut. JAKARTA (Waspada): Kekayaan mantan Menteri Agama Kabinet Gotong Royong Said Agil Almunawar bertambah sekitar Rp 1;5 miliar selama menjabat Menteri Agama. Jumlah tersebut berdasarkan kekayaan sebelum menjadi Menag Rp 2,9 miliar dan pada akhir masa jabatan menjadi Rp 4,49 miliar. Laporan kekayaan mantan Menag disampaikan Said Agil Almunawar kepada wartawan di kantor KPK, Jalan Veteran III nomor II, Jakarta Pusat, Jumat (4/3). Selain Said Agil Almunawar, turut memberikan keterangan pers Wakil Ketua KPK Syahrudin Rosul. Sementara Wakil Ketua KPK Syachrudin Rosul mengatakan sampai saat ini tinggal 4 menteri anggota kabinet gotong royong yang belum menyerahkan daftar kekayaannya, yakni mantan Menhan Mathori Abdul Djalil, mantan Meneg KLH Nabiel Makarim, mantan Menteri Permberdayaan Perempuan Sri Rejeki Soemaryoto dan mantan Menteri Percepatan Pembangunan Indonesia Timur Manuel Kaisiepo. KPK tetap menghimbau kepada para mantan menteri dan pejabat setingkat menteri kabinat gotong royong dan penyelenggara negara lainnya yang sudah mengakhiri masa jabatannya namun belum melaporkan kembali harta kekayaan agar segera melaporkannya. KPK akan segera mengirimkan surat batas waktu akhir yakni 15 hari setelah surat diterima, karena KPK telah memberikan toleransi waktu lama, (dtc) MEDAN (Waspada): Salah satu indikator evaluasi bagi daerah pemekaran adalah soal kesiapannya menyediakan anggaran untuk pemilihan ke- pala daerah langsung (Pilka- dasung). Jika Tidak Siap, Daerah Pemekaran Bisa Digabung Lagi Jika tidak bisa menyedia- kan anggaran untuk Pilkada- sung, daerah pemeka diga bungkan kembali," kata Gubsu HT Rizal Nurdin. Gubsu HT Rizal Nurdin mengatakan hal itu pada sosia- lisasi PP No. 6 Tahun 2005 ten- tang Pilkadasung di Aula Marta- be Kantor Gubsu, Jumat (4/3). Acara dihadiri unsur Muspida Sumut seperti Kapoldasu Irjen Pol. Iwan Panjiwinata, yang mewakili Pangdam I/BB, me- wakili Kajatisu, dan Ketua KPU Provinsi Sumut Irham Harga Eceran Rp 2.000,-, Luar Sumut Tambah Ongkos Kirim AS Berencana Bunuh Presiden Venezuela BUENOS AIRES, Argentina (Antara/VNA): Pemerintah Amerika Serikat berencana membunuh Presiden Venezuela Hugo Chavez, demikian laporan salah satu koran setempat edisi 3 Maret 2005 sebagaimana mengutip pernyataan presiden. Pada pelantikan presiden Uruguay 1 Maret, Presiden Chavez juga memperingatkan, jika AS menyerbu Venezuela, akan ada penumpasan terhadap AS di seluruh benua tersebut. Dia mengatakan AS mempertimbangkan pembantaian terhadap dirinya sebagai satu-satunya jalan untuk menyele- saikan krisis Amerika-Venezuela dan menambahkan jika AS menyerbu Venezuela, sama halnya dengan menyerbu Kuba, mengingat kedua negara itu selalu bersama dalam memerangi pihak lain yang dianggap musuh. Waspada/Surya Efendi DEMO BBM: Massa Hizbut Tahrir Indonesia berunjukrasa di gedung DPRDSU, Jumat pak positif bagi daerah ini. (4/3) menolak kenaikan harga BBM. ✔ Berita baca halaman 2. Sebaliknya jika pertemuan 11 Hal itu ditegaskan Gubsu kepada wartawan di Kantor Gubsu, Jumat (4/3).Katanya, semua pihak harus mendu- kung pertemuan gubernur se- dunia karena sangat berdam- Buana Nasution. Hadir juga para bupati/walikota di Sumut, pimpinan Parpol, personil KPU kab/kota, KPU Sumut. Pada bagian lain Gubsu mengingatkan Parpol bertin- dak cerdas menjaring pasangan bakal calon (Balon). Gubsu Ingatkan Demo BBM Jangan Sampai Ganggu Pertemuan Gubernur Sedunia Berdasarkan pengamatan Waspada di Instalasi Rawat Jl. RSÚ Pirngadi dan tiga Puskes- mas di Medan, Jumat (4/3), se- jumlah pasien mengaku meng- alami demam secara tiba-tiba dengan gejala suhu tubuh me- ningkat (meriang), kepala pu- sing disertai mual. MEDAN (Waspada): Gubsu ini gagal, akan menjadi negatif Panitia NRG4SD Ir Nurlisa HT Rizal Nurdin mengingat- bagi daerah ini, dan Indonesia Ginting mengatakan, karena kan aksi demo menentang pada umumnya," kata Gubsu. adanya pemberitaan yang pengurangan subsidi BBM Kata Gubsu, pelaksanaan menyebutkan akan adanya yang semakin marak harus NRG4SD adalah kegiatan in- aksi penolakan pertemuan dilakukan dengan tertib dan ternasional yang juga mem- gubernur sedunia, banyak jangan sampai mengganggu bahas agenda internasional. pihak yang menghubunginya. pertemuan gubernur sedunia "Jadi bukan isu lokal yang diba- Juga aksi unjukrasa BBM yang yang akan berlangsung 10-12 has. Ini kegiatan internasional belakangan marak, membuat Maret mendatang. yang digelar di sini," ucap Gub- banyak pertanyaan pihak asing su dan berharap agar pihak yang menjadi calon peserta pihak yang akan melakukan kepada panitia. aksi unjukrasa untuk tidak melanggar hukum. "Jika hal itu dilakukan akan ditindak karena berhada- pan dengan hukum," tegasnya. Sebelumnya Wakil Ketua "Sejak dini Parpol harus ob- jektif dan akurat menilai pasa- ngan yang akan diajukan dan Gubsu Lantik menghindari figur bermasalah. Karena kalau sejak pencalonan saja sudah bermasalah, kalau sudah jadi juga bermasalah." Diingatkan, dalam tahap pencalonan perlu dicermati munculnya pasangan calon tunggal. Karena dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak diatur sehingga diharapkan seluruh jajaran Pemda, DPRD, KPUD dan Parpol agar jangan mendorong hal tersebut karena kurang mendidik dalam ber- demokrasi. Gubsu memaparkan pada dasarnya tahapan Pilkadasung terdiri dua fase, yakni tahap persiapan dan pelaksanaan de- ngan ketersediaan waktu yang relatif sangat terbatas hing- ga pemungutan suara yang Lanjut ke hal 2 kol. 8 Kekayaan Mantan Menag Tambah Rp 1,5 M Puluhan Warga Medan Terserang Demam Mendadak "Gambaran masyarakat internasional akan Indonesia masih belum pulih' betul. Apa- lagi Sumatera Utara yang se- belumnya tidak pernah mereka kenal," kata Nurlisa. (m45) Anak-anak Terserang ISPA Dan Diare akhir. MEDAN (Waspada): Pulu- Umumnya pasien yang han warga terserang demam mengalami demam mendadak mendadak menyusul mening- didominasi kelompok remaja katnya suhu udara di Kota Me dan dewasa. Sedangkan kelom- dan sejak beberapa hari ter- pok anak-anak dan balita ha- nya sebagian kecil terserang pe- nyakit secara tiba-tiba tersebut. Kelompok anak-anak le- bih banyak terserang Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) akibat dampak masa transisi peralihan musim terse- but," ujar seorang paramedis di RSU Pirngadi Medan. Menurutnya, diperkirakan Antara PATROLI KRI. Dua prajurit TNI-AL di atas geladak KRI Wiratno dan KRI Nuku bersiap melakukan patroli kembali ke laut Su- lawesi yang kini bersengketa dengan pemerintah Malaysia, usai melakukan pengisian logistik di sekitar Pulau Tarakan, Kalimantan Timur, Jumat(4/3). Tiga Penjabat Bupati/Walikota MEDAN (Waspada): Gu- bernur HT Rizal nurdin atas nama Mendari melantik penja- bat (Pj) bupati/walikota berkai- tan akan digelarnya Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pil- kadasung).Acara berlangsung di Gedung Bina Graha Provsu Jl.Diponegoro Medan, Jumat (4/3). Ketiga penjabat tersebut yakni Prof Syamsul Arifin men- jadi pj Walikota Binjai meng- gantikan Ali Umri, Ir James Budiman Siringo-ringo menjadi pj Bupati Pakpak Bharat (Pak- bar) menggantikan Drs Tigor Solin dan Sarlandy Hutabarat menjadi pj Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas). Dalam arahannya Gubsu HT Rizal Nurdin mengemuka- kan, bupati/walikota saat ini dihadapkan pada dua tugas nasional yang penting. Tugas berat tersebut yaitu menga- mankan dampak pengurangan subsidi BBM, dan pelaksanaan Pilkadasung. "Saya berharap bupati/wa- likota bisa melaksanakan dua tugas ini dengan baik. Kepala daerah harus banyak membe- rikan pengertian dan sosialisasi yang benar kepada masyarakat di daerahnya," ujar Gubsu. Demikian juga tentang ke- naikan harga BBM, kata Gub- su, bupati/walikota harus terus memberikan pencerahan kepa- da masyarakat tentang latar belakang, maksud dan tujuan pengurangan subsidi BBM agar masyarakat dapat dengan jelas memahami perlunya pengurangan subsidi tersebut. Sekaitan dengan Pilkada- sung, kata Gubsu, penjabat bu- pati/walikota harus terus men- jalin kerjasama dengan aparat di daerahnya masing-masing seperti DPRD dan aparat ke- amanan. "Penjabat bupati/wa- likota harus bisa bekerjasama dengan DPRD sehingga bisa dibicarakan terkait dana penye- lenggaraan Pilkada," katanya. Lanjut ke hal 2 kol. 8 penderita demam mendadak ini mencapai ratusan, namun mereka tidak sampai berobat ke rumah sakit, Puskesmas dan tempat praktek dokter. Hal ini disebabkan, demam men- dadak ini sangat ringan dan bisa disembuhkan dengan obat flu yang dijual bebas. Di tempat terpisah, konsul- tan penyakit tropik dan infeksi FK-UŠU Dr. Umar Zein, DTM&H, MHA, SpPD-KPTİ Lanjut ke hal 2 kol. 3 URL www.waspada.co.id | E-mail redaksi@waspada.co.id Serampang WASPADA Tidur gantian ya, jaga-jaga gempa malam - He...he...he... 2cm Color Rendition Chart