Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm Nusantara Majelis Hakim Tolak Eksepsi Penasehat Hukum Adiguna 8 23 MARET 2005 RABU Hakim menolak keseluruhan ek- JAKARTA (Antara): Majelis (BAP), Majelis Hakim berpendapat inti keberatan penasihat hukum hanya bisa diperiksa dari keterangan para saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya. "Kebenarannya harus diperik- sa dengan keterangan para saksi. Tidak pada tempatnya eksepsi di- jadikan wahana untuk mengeta- hui kebenaran melalui keterangan saksi. Untuk itu pokok perkara harus dilanjutkan," kata ketua Majelis Hakim. sepsi penasihat hukum Adiguna Sutowo, terdakwa kasus penem- bakan terhadap Rudi Natong dan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang yang berlangsung di Penga- dilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (22/3). Majelis hakim yang diketuai Lilik Mulyadi menolak keseluru- han dari keberatan penasihat hu- kum dan menyatakan dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Andi Herman, sudah cermat, jelas dan lengkap. Menanggapi eksepsi penasihat hukum dakwaan JPU tidak jelas dan menyesatkan serta tidak sin- kron dengan keterangan saksi da- lam Berita Acara Pemeriksaan PDIP Harus Perhatikan Suara Dan Inspirasi Rakyat DENPASAR (Antara): Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kembali ingin dan bertekad untuk meraih kembali kemenangan dalam Pemilu tahun 2009, setelah perolehan suara merosot dalam Pemilu 2004. Hakim juga menilai kalau eksepsi penasihat hukum sudah memasuki pokok perkara, bukan hanya menguji syarat materil dan formalitas dari surat dakwaan sebagaimana yang tercantum da- lam pasal 156 KUHAP. Menanggapi salah satu isi ek- sepsi tentang permintaan proses "Meraih kemenangan itu dengan cara pembaharuan dan mem- perbaiki sistem agar demokratis dan modern yang mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat," kata Dr Sukowaluyo, deklarator gerakan pembaharuan PDI-P di Denpasar, Selasa (22/3). Di hadapan sekitar 5.000 kader PDI-P saat mendeklarasikan gerakan pembaharuan dia mengatakan, kelembagaan PDI-P merupakan bagian dari satu institusi. Sebab itu suara dan inspirasi rakyat sangat diperhatikan, sekaligus mampu menarik simpati mereka untuk memenangkan dalam Pemilu mendatang. Merosotnya perolehan suara pada Pemilu 2004 akibat kebobrokan, karena partai tidak dikelola dengan baik oleh orang-orang yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kelangsungan partai. Untuk itu dengan pembaharuan yang dilakukan secara terus menerus, PDI-P ingin kembali meraih kejayaan pada Pemilu empat tahun mendatang. Ketika ditanya jika Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDI-P untuk lima tahun ke depan, kelompok pembaharuan mengambil posisi di mana, Sukowaluyo mengaku akan mempertimbangkan dalam kongres di Bali, 28 Maret hingga 2 April mendatang. Pihaknya menghitung dan menganalisa PDI-P meraih sukses pada Pemilu 2009 dengan mencari alternatif lain. Untuk itu kelompok pembaharuan akan tetap hadir baik di dalam maupun di luar kongres. "Saya yakin bisa memperjuangkan aspirasi tersebut, mengingat di antara 1.843 peserta sebagian besar tidak menghendaki calon tunggal maupun formatur tunggal dalam kongres mendatang," ujar Sukowaluyo. Menyinggung kelompok pembaharuan Guruh Soekarnoputra, salah seorang kandidat, pesaing Megawati yang kabarnya akan dicekal dalam kongres di Bali, Sukowaluyo tidak melihat itu sebagai suatu hambatan, terlalu dibesar-besarkan. "Memang itu hambatan yang harus kita lalui, namun saya yakin dan percaya konsep pembaharuan dalam rangka memperbaiki kinerja partai ke depan akan bisa diterima seluruh peserta kongres," ujar Sukowaluyo. Sebelumnya mayat korban disemayamkan di Yayasan Sosial Piekong Kampung Tanjung Binjai, kemudian sekira pukul 11:00, jenazah dibawa ke crematorium JI Medan-Tanjung Morawa. Acara kremasi (pembakaran) mayat disaksikan kakak korban Nurha- yati alias Atik. adiknya A Cun dan beberapa keluarga. Setelah melalui proses sakral, abu mayat A Cuan dibawa keluar ga kembali ke Binjai dan disema- yamkan di Vihara Setia Budha Binjai. Kakak korban Atik kepada Waspada, usai acara pembakaran mayat adiknya mengatakan, se- mestinya Senin (21/3) mereka melapor ke Poldasu menuntut Pol- peradilan dijalankan sesuai deng- an asas praduga tidak bersalah dan sesuai dengan aspek hukum serta tidak mengikuti perkemba- ngan di media, Majelis Hakim se pendapat dengan permintaan pe- nasihat hukum tersebut. Sebelum persidangan yang dipadati puluhan pengunjung itu dibuka, salah seorang anggota tim penasihat hukum Adiguna, M. As segafmeminta agar kliennya diper- bolehkan menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Menurut Atik, mereka seke- luarga merasa sangat kehilangan A Cuan, apalagi kematiannya sangat tragis. Keluarga ini juga menyebutkan, merasa kasihan dengan anak A Cuan yang masih kecil. Untuk sementara dan ke- mungkinan seterusnya anak A Cuan akan dirawat oleh Atik. Atas permintaah tersebut, Jak- sa Penuntut Umum yang terdiri dari Andi Herman, Danu AS, Sar- tani, Ledrik Umi, Saiful BS dan Edi Saputra menyerahkan keputu- san pada Majelis Hakim, apakah memberikan ijin atau tidak atas 40 Seperti pemberitaan sebelum nya, A Cuan, warga Binjai ditem- bak Jumat (183) sore oleh anggota Sat Narkoba Poltabes Medan deng- an tuduhan mengedar pil ekstasi. Kasat Narkoba Poltabes Medan Kompol Kumbul KS, kemarin, ke- pada wartawan mengakui anggo- tanya yang menembak. "Dia Waspada/Surya Efendi FOTO TSUNAMI: Beberapa mahasiswa sedang melihat foto-foto peristiwa tsunami yang melanda NAD-Sumut karya PFI Medan yang dipamerkan di kampus Fakultas Sastra-USU, Medan, Selasa (22/3). Selain pameran foto, para mahasiswa Sastra juga menggelar aksi seni teater, seribu buku dengan tajuk 72 Jam Untuk Aceh mulai 22-24 Maret 2005. Hal ini dikatakan Bambang Widjojanto, kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 15 provinsi yang mengajukan uji UU No 32/2004 ke MK, usai pemba- caan putusan itu di Gedung MK, Jakarta, Selasa (22/3). Mayat A Cuan Dikremasi MEDAN (Waspada): Mayat A Cuan, 40, warga Kampung Tanjung Binjai yang tewas ditem- bak anggota Sat Narkoba Poltabes Medan, dengan tuduhan menge- dar 10 butir pil ekstasi, Senin (21/ 3) siang dikremasi di crematorium Jl Medan-Tanjung Morawa, Deli Serdang. tabes Medan berkaitan kasus pe- nembakan yang diakui dilakukan anggota Sat Narkoba Poltabes Medan. Namun karena hari itu mayat A Cuan dikremasi, mereka mengundurkan pengaduan sam- pai Selasa (22/3) hari ini. Setelah semua urusan selesai, rencananya Selasa kami membuat pengaduan," kata Atik mewakili keluarga. "Putusan itu memang membe baskan KPUD dari intervensi, tetapi hanya intervensi DPRD. Sedangkan KPUD tidak bisa bebas dari intervensi pemerintah karena permohonan kami mengenai ke- mungkinan intervensi pemerintah melalui pasal-pasal di dalam UU No 32/2004 tidak dikabulkan majelis,” ujar Bambang. 15 KPU Provinsi bersama se- jumlah lembaga swadaya ma- Permintaan hakim itu sempat mendapatkan pernyataan kebera- KPUD Masih Bisa permintaan tersebut. "Majelis hakim akan memper timbangkan permintaan tersebut," kata Lilik Mulyadi. Sidang dibuka pada pukul 10.15 dan berlangsung kurang dari satujam. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa, 29 Maret 2005 dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) terdapat 20 orang saksi yang akan diperiksa. Diintervensi Pemerintah syarakat (LSM) di antaranya CETRO, Jaringan Masyarakat Pe Pemerintah",pasal 89 ayat 3"..di- atur dalam Peraturan Pemerin- mantau Pemilu Indonesia, Jaring- tah", pasal 94 ayat 2...berpedoman Soal Pencalonan Ketum PAN JAKARTA (Antara): Meski- pun Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal yang meng- atur pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kepada DPRD terkait pemilihan kepala daerah langsung di UU No 32/2004 bertentangan dengan UUD 1945, namun KPUD masih tidak bisa independen. an Pendidikan Pemilih untuk Rak- yat, ICW, mengajukan pengujian materiil UU Pemda pada Pasal 1 angka 21, Pasal 57 ayat (1), Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (3), 67 ayat (1e), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 94 ayat (2), dan Pasal 114 ayat (4). pada Peraturan Pemerintah", pasal 114 ayat 4"...diatur dalam Pera- turan Pemerintah" Undang- undang Pemerintah Daerah dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945. Majelis hakim memutuskan untuk memanggil saksi sesuai dengan urutan yang ada di BAP. Selain itu juga Mejelis hakim me- minta agar masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum menetapkan tiga orang juru bicara. ditembak karena berusaha melari- kan diri ketika akan ditangkap," kata Kumbul. MK memutuskan pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 yakni pasal 57 ayat 1, sepanjang anak kalimat"..yang bertanggung jawab kepada DPRD," pasal 66 ayat 3 hurufe "...meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD," pasal 67 ayat 1 hurufe, sepanjang anak kalimat "...kepada DPRD" dan pasal 82 ayat 2, sepanjang anak kalimat "...oleh DPRD" karena dianggap dapat mengganggu independensi KPUD selaku penyelenggara Pilkada langsung. Sedangkan pada pasal 65 ayat Mereka juga mengatakan, ketika melaporkan kasus ini malam harinya, anggota Polresta tan dari penasihat hukum, namun akhirnya mereka menerima per- mintaan Majelis hakim tersebut. "Seharusnya kebebasan ber- bicara dan berpikir penasihat hu- kum diberi ruang yang seluas- luasnya. Jangan dibatasi hanya tiga orang. Tapi hakim sudah me mutuskan, hal tersebut harus diikuti," kata salah seorang anggota penasihat hukum Adiguna, Amir Karyatin. Adiguna Sutowo dijerat deng- an pasal 1 ayat 1 UU RI No.12/ DRT/1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang dan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain pada 1 Januari 2005 pukul 04.47 di Island Bar Fluid Club Lounge Hotel Hilton Jakarta. MEDAN (Waspada): Hasil Ra- pat Infastruktur Puncak (Summit Infrastructure) di Jakarta, Januari lalu memutuskan bahwa pemba- ngunan Bandara Kuala Namu tidak boleh dilakukan dengan sys- tem BOT (Build Operate Transfer). Padahal investor dari Malaysia Trident Hill, Sdn Bhd telah mena- warkan pembangunan Bandara beserta infrastruktur lainnya deng- an system BOT senilai Rp 4,5T Hasil Rapat itu memutuskan investor asing hanya boleh memba- ngun sebagian dari sektor privat yang juga harus patungan dengan PT Angaksa Pura II. Sementara untuk sektor publik keseluruhan dibangun oleh pemerintah dengan nilai anggaran sebesar Rp 2,9 T. "Kalau semua di BO'T-kan, maka ini akan merugikan generasi bangsa, karena pihak asing tentu dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan misalkan selama 30 tahun, pasti investor tersebut akan berupaya untuk mencari keuntu- ngan sebesar-besarnya. Dengan begitu tarif pesawat akan tinggi dan tidak terjangkau oleh masya- rakat," ujar Yuli Sudoso, Kasubdin Udara Dinas Perhubungan Su- mut, Senin (21/3). Dia juga menga- takan rapat tersebut dihadiri Men- hub, juga Menko Ekuin. Dalam pertemuan tersebut 4, sepanjang anak kalimat"..deng- an berpedoman pada Peraturan Medan Metropolitan MEDAN (Waspada): Puluhan nasabah Multi Level Marketing (MLM) 750 Medan, Senin (21/3), demo di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Pengadilan Negeri Binjai tidak tahu siapa pelaku (PN) Medan dan Kejatisu menun- penembakan, dan mengatakan, akan melakukan penyidikan. Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi keluarga kami," sebut Atik. tut pengembalian uang nasabah sebesar Rp 3.540.965.000 sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) RI. Sebab itu Atik berharap, Ka- poldasu selaku pimpinan Polri di Sumut memperhatikan kasus ini. "Kami orang kecil, tidak begitu mengerti persoalan hukum. Kami hanya berharap me pat keadi- lan," sebutnya.(m44) "Kami khawatir, putusan ini akan menimbulkan resentralisasi kekuasaan seperti yang pernah terjadi di Indonesia dan MK ikut menyukseskan politik resentra- lisasi kekuasaan itu," kata dia menegaskan. Bambang juga menilai ada dua hal penting di balik putusan MK mengenai UU No 32/2004 itu. Pertama, adanya masalah seng- keta kewenangan antar lembaga di mana kewenangan KPU diam- bil alih Departemen Dalam Negeri. Kedua, dari putusan itu MK menyatakan amandemen UUD 1945 tidaklah sistemik khususnya yang mengatur tentang Pilkada karena diperlukan interpretasi masing-masing. Aksi nasabah MLM 750 itu berlangsung damai. Mereka mem- bawa spanduk berisi tuntutan pe- ngembalian dana nasabah dan surat keputusan MA RI No.1158/ TU/1506 K/Pid/2002, ditujukan kepada Ketua PN Medan tentang permohonan kasasi/PK dari jaksa Namun penjelasan ini diang- gap keluarga A Cuan sebagai sesuatu yang direkayasa. Mereka mengatakan, jika A Cuan ditem- bak karena melarikan diri dari sergapan polisi, mengapa polisi Tuntut Dana Rp 3,5 M, tidak terlihat, termasuk ketika Seluruhnya Keputusan Summit Infrastructure Kuala Namu Tak Boleh JAKARTA (Antara): Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) AM Fatwa mendesak Sek- jen PAN Hatta Rajasa mengundur- kan diri dari jabatannya di kabinet berkaitan dengan pencalonannya sebagai Ketua Umum PAN. Fatwa di Gedung MPR/DPR, Selasa (22/3) juga mengecam sikap Hatta Radjasa yang sudah men- deklarasikan pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum PAN dalam Konggres PAN ke II yang akan digelar di Semarang 7-10 April 2005 mendatang. penuntut umum Kejari Medan. Menurut demonstran, dalam putusan kasasi MA, ditandata- ngani Kepala Direktorat Pidana Ny Siti Kholisoh, SH menyatakan terdakwa Aryo Suharyono terbukti bersalah melakukan tindak pidana 4tahun penjara oleh majelis hakim penipuan dan dijatuhi hukuman HAchmad Syamsuddin, SH pada 15 Januari 2003. Waspada/Surya Efendi Massa HMI Komisariat Fisip USU terlibat dorong-dorongan dengan polisi dalam aksi menolak kenaikan harga BBM di depan pintu keluar gedung DPRDSU, Senin (21/3). Aksi demo menentang pemerintah menaikan harga BBM terus bergulir di beberapa daerah di Indonesia. Fatwa Desak Hatta Rajasa Mundur Dari Menteri Menurut Fatwa, jika ingin mencalonkan diri maka Hatta Menyatakan barang bukti uang tunai Rp 3.540.965.000 di- OFE kembalikan kepada para investor yang memiliki bukti penyetoran yang dibagi secara berimbang de- ngan teknis pelaksanaan ditentu- kan oleh Kejari Medan. yang juga Sekjen PAN, harus me- ngundurkan diri sebagai Menteri Perhubungan. Apalagi, lanjutnya, Amien Rais sudah beberapa kali menjelaskan seseorang menteri atau pembantu presiden tidak boleh rangkap jabatan. "Kalau dia rangkap jabatan, yakni jadi ketua umum partai dan menteri juga, maka citra indepen- densi partai akan menjadi kabur Selain itu, seseorang kemungkinan badi yang mendua),"katanya. akan bersikap split personality (pri- Menjawab pertanyaan, Fatwa mengatakan, posisi rangkap jaba- tan Hatta juga bisa menyebabkan Di-BOT Selain itu pemerintah akan membangun air navigation system, seperti radio air navigation, air traffic control facilities, aeronautical communications facilities, meteo- rological facilities, airfield lighting system dan special equipment. "Hasil pertemuan infastruktur puncak ini nanti akan diterapkan pada bandara di tiga daerah yaitu A Cuan dibawa ke rumah sakit Sari Mutiara Binjai, dan setelah Nasabah MLM 750 Demo PN Dan Kejari Medan meninggal saat akan dibawa ke RSU Pirngadi Medan. dibahas juga tentang lingkup pe- cuaca dengan radar), transmitter kerjaan Bandara Kuala Namu di station dan NPB (stasiun penghu- sektor Publik maupun sektor pri- bung), power house. vat, juga pola pendanaan, hingga rencana ataupun jadwal pemba- ngunannya. pu- Sektor Publik ini lebih tegas mengatur pembangunan fisik sisi udara, dan sebagian pembangu- nan fisik sisi darat secara persen- tase disebutkan pembangunannya sebesar 60 persen. Sementara ka- lau sektor privat melingkupi pem- blik ini dianggarkan melalui soft loan (pinjaman lunak) dimana nanti yang merupakan executing bangunan sebagian di sisi darat Sumut, Makassar dan Cengka-bungan Udara. Sedangkan sektor agency (EA) adalah Dirjen Perhu- atau sekitar 40 persen. Untuk sektor publik ini pemerintah akan melingkupi pembangunan dalam hal civil works reng," kata Yuli. private pendanaan akan dilakukan dengan pola BOT, dimana investor hak untuk Siapa yang akan menduduki posisi Sekda? Dijawab Ramli, masalah itu akan digodok dalam tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Setelah dirumuskan selanjutnya diserahkan kepada kepala daerah atau pejabat kepala daerah untuk ditetapkan. Kepada wartawan Ramli tidak bersedia menyebutkan siapa penggantinya kelak. Dia hanya bilang, masih dalam pembahasan. Begitupun dia mengaku ada enam atau tujuh orang yang telah memenuhi persyaratan untuk menduduki posisi Sekda. Yakni yang telah berpangkat dan golongan IV B. "Tapi untuk menduduki jabatan Sekda tidak cukup mengandalkan pangkat dan golongan," katanya. Menurut Ramli, disamping golongan, hal yang menjadi pertimbangan mengelola BOT akan membentuk Baperjakat adalah menyangkut kapasitas, kapabilitas, pengalaman dan pengetahuan yang Itu sangat penting, karena kata Ramli, Sekda bukan jabatan politis, tapi jabatan karir Dia memaparkan bahwa tugas Sekda dalam pemerintahan sangat lah berat, karena melalola administrasi. Seluruh arus surat keluar masuk dari dan ke Pemko Medan harus melalui Sekda. adalah yang handal menangani masalah administrasi," ujarnya. (m17) "Karenanya senioritas semata tidak menentukan. Yang dibutuhkan dalamnya site preparation (per siapan bandara), aircraft pavement (prasarana landasan), road (jalan), Miscellaneous (kegiatan lain-lain yang terkait pekerjaan sipil udara). perusahaan patungan dengan PT Angkasa Pura II. Sektor publik juga melingkupi Building works (pekerjaan ge- dung), seperti control tower (gedung tower), general amiation terminal (terminal bandara), operation buil- ding (gedung beroperasi), general workshop (gedung perbengkelan), Fire Station (Gedung pemadam kebakaran), emergency building (gedung gawat darurat), sub station building (gedung pembantu), Ra- dar ATC (radar sebagai alat pe- ngontrol), radar meteo (pemantau lighting, landscaping dan lainnya. Pembangunan airport access road (on the airport), fuel supplay, road dan car park, bulding work/crew center, public utilities, electrical power supplay, water supplay sys- tem, telephone system, sewerage system, soil waste Disposal System. Dari tiga lokasi aksi nasabah itu mereka masing-masing diteri- ma Kasintel Kejari Medan Widodo 1242EC "Dalam hasil pertemuan terse- but disusun jadwal pelelangan un- tuk pembangunan di sektor private pada bulan September mendatang dan ditargetkan pembangunan Kuala Namu akan selesai pada tahun 2010," kata Yuli. dia akan serba ragu-ragu dalam mengambil keputusan. "Misalnya kader-kader PAN di fraksi me- nyatakan sikap yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, maka dia akan gamang dalam mengambil keputusan, katanya. Ditanya apakah rangkapjaba- tan ini akan dipersoalkan, Fatwa menyerahkan masalah ini sepe- nuhnya kepada partai. Memang diakui, dari kalangan partai sudah ada pandangan yang keras, jika seseorang terpilih jadi ketua umum partai maka harus meninggalkan jabatan menterinya. "Bahkan ada pandangan yang Sementara majelis hakim PN Basuki, SH, Humas PN Medan Medan sebelumnya menyatakan Jarasmin Purba, SH dan Humas kasus MLM 750 dengan putusan Kejatisu AJ Ketaren, SH. onslagh dengan membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa. Bah- kan menurut demonstran, uang nasabah sebagian telah dikembali kum kasasi dari MA. kan tanpa menunggu proses hu- Usai berorasi dan menyampai- kan pernyataan sikap nasabah, Widodo Basuki mengatakan akan mempelajari kasus tersebut. "Ka- sus ini akan disampaikan kepim- pinan untuk dipelajari dan akan dijadikan prioritas utama. Maklum pimpinan Kejari Medan masih baru," ujar Basuki. "Kami ingin melihat barang bukti uang yang disimpan jaksa selama ini. Kalau ada tolong kem- balikan kepada nasabah MLM Praktis 750 sesuai isi putusan MA," kata demonstran. Mengenai tuntutan pengem- balian dana nasabah dan penunju- kan barang bukti uang, Widodo menyatakan tidak berwenang. Hal sama dikatakan Jarasmin Purba dan AJ Ketaren.(m43) WASPADA meminta agar saat pencalonan dia harus menunjukkan lebih dulu itikadnya untuk mundur dari kabinet. Pokoknya ada suara-suara yang menginginkan begitu. Itu bukan keputusan tapi sebuah harapan," katanya. Ditanya apakah ada Tatib di PAN yang melarangrangkap jaba- tan, Fatwa menjawab, "Memang belum diatur. Tapi harapan dan suara penolakan rangkap jabatan itu cukup keras. Saya yakin suara seperti itu akan digelindingkan dalam kongres PAN mendatang" kata Fatwa. Sekda Medan Janji Undurkan Diri Sebelum Kampanye Pilkada Untuk pembangunan di sektor privat, lanjut Yuli, melingkupi terminal complex (pembangunan yang ber- hubungan dengan para penum- pang) seperti passanger terminal building (gedung pusat penum- pang), passanger terminal car parks (tempat parkir para penumpang), security and administration buil- ding (gedung pengamanan dan administrasi), acces road to passa- nger, elevated front road dan ligh- ting, landscaping, serta lainnya. sektor privat cargo terminal complex (terminal barang) seperti cargo terminal building (gedung terminal barang), cargo terminal car park pavement (tempat parkir untuk barang), Ujian Kenaikan Tingkat Meski rencana penawaran Selain itu, pembangunan di investor asing tidak sesuai dengan Dan Apel Siswa PS Walet Puti hasil pertemuan struktur, Yuli menyatakan bahwa memang tidak menutup kemung- kinan jika niat untuk mem BOT- kan keseluruhan pembangunan Kuala Namu.(m45) MEDAN (Waspada): Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Drs Ramli MM, berjanji akan mengundurkan diri dari jabatannya sebelum kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan. Itu semata-mata hanya faktor etika dan moral saja." Hal itu dikatakan Ramli, kepada wartawan usai membacakan nota jawaban walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Medan Senin (22/3). Pertanyaan wartawan berkaitan dengan pencalonan Ramli sebagai bakal calon (Balon) wakil walikota Medan yang berpasangan dengan Walikota Drs H. Abdillah Ak. MBA. Katanya, walaupun dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 6 tahun 2005 menyebutkan pegawai negeri yang maju sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah baru mengundurkan diri setelah terpilih, namun dia memilih untuk mengundurkan diri sebelum kampanye dilaksanakan. Tentang resiko kehilangan jabatan bila tidak menang? Ramli menyebutkan itu sudah menjadi konsekwensi dari pilihan yang diam- bilnya. Yang jelas, katanya, dia tidak ingin mencampuradukkan antara kedudukannya dengan Pilkada. "Dan satu lagi saya menjaga etika dan moral," ujarnya. MEDAN (Waspada): PS Walet Puti (Perguruan Silat Warisan Minggu (20/3) mengadakan ujian kenaikan tingkat dan apel siswa. Leluhur Tunggal Tradisional Pusaka Indonesia) Kab.Deli Serdang, Ujian kenaikan tingkat dan apel siswa PS Walet Puti ini merupakan kegiatan rutin bagi perguruan selama mengikuti pelatihan. Turut hadir sekaligus menjadi inspektur upacara Kepala Peralatan Militer Komanda Daerah Milter (Kapaldam) Kodam I/BB Kolonel CPM MTAinin, Bupati Deliserdang diwakili Kadis P dan PH Syahnan, Presiden Pujasekar Selo MS, Pembina Humas PS Walet Puti Madon Ketaren dan Mirsal. Dalam ujian kenaikan tingkat dihadiri sekitar 500 siswa PS Walet Puti itu dilakukan pemberian sabuk kenaikan tingkat Adapun siswa memperoleh kenaikan tingkat atau sabuk dari PS Walet Puti yakni MT Ainin dan HM Darwin Harahap yang menerima sabuk hitam. Darwin Harahap mengatakan, terimkasih atas pemberian dan kepercayaan diberikannya sabuk hitam dari PS Walet Puti. "Penerimaan sabuk hitam dari PS Walet Puti merupakan beban sangat berat. Pemberian sabuk hitam ini harus saya emban kepada di tengah-tengah masyarakat,"ujarnya. Atas ujian kenaikan tingkat dan apel siswa, Darwin Harahap yang juga anggota DPRDSU berharap PS Walet Puti dapat berkembang di masa akan datang. "Mudahan-mudahan PS Walet Puti yang saya cintai di masa-masa mendatang terus dapat mengembangkan dan melestarikan budaya leluhur bangsa Indonesia,"ujarnya. Sementara itu, Bupati Deli Serdang mengajak elemen masyarakat senantiasa meningkatkan olahraga khususnya PS Walet Puti ke tengah- tengah masyarakat. Sebab, dengan berolah raga akan bisa melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang sehat dan kuat serta cerdas. Jika generasi mudanya sehat, kuat dan cerdas, maka sudah tentu akan bisa dibanggakan untuk menjadi penerus bangsa,"ujarnya. (m47) 11 C F Color Rendition Chart WASPADA Jenazah Praka Siantar, Selas Prai Dal LHOKSEU da): Kontak ter dengan Geraka (GAM) kembal matan Nisam, Utara, Selasa (2 00:00 dini hari. dari Yonif-125/ mami gugur d setelah beberap nai tubuhnya. Selasa pag 09:30 jenazah bangkan ke dae di Pematang Si Utara dengan Guru LHOKSEU da): Salah seor Negeri 5 Cot Ij Peusangan, Bin SPd melalui peng suf Ismail Pase, Bupati dan Waki kepada Kapolri Pasalnya, bu bupati dimaksu menjalankan pe suai putusan PT Nomor 04/G/200 dan surat Badan Kepegawaian (B 007/BAPEK/S/2 Kuasa hukur M Yusuf Ismail P Waspada, Selasa kan, sesuai surat yang dikirimkan gal 16 Maret 2005 Bireuen, Drs. Mus gang dan Wakil Br ruddin Idris tidal putusan PTUN, te guhan pemecat Idawati, SPd. Padahal pada 2004, Yusuf Pas kliennya telah men RSU DEMO dan Takengon, yang. berbuntut panjo RSU dan karya dugaan mal pr Ada apa? De oleh masyaraka pasien. Bahkan s koordinator Yayas taan, meminta B. Dokter spesi- mal praktik. Tan tu penyakit, sar Kegiatan terseb sejak alat rontg Sebelum tud dipersoalkan ol berdemo bersam rontgen yang belu mempersoalkan. sejumlah tindako dan pasien. Drs. Junaine Beru yang ditud klaim upaya yang kan kinerja di RS tudingan mal p SUDAH NORMA normal. Pasien s persoalan di san asapnya masih