Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

BERAZEC WASPADA Waspada/Surya Efendi arga BBM di depan pintu Serapa daerah di Indonesia, sa inta agar saat pencalonan rus menunjukkan lebih dulu Anya untuk mundur dari t. Pokoknya ada suara-suara menginginkan begitu. Itu keputusan tapi sebuah Dan,"katanya. itanya apakah ada Tatib di ang melarang rangkapjaba- atwa menjawab, "Memang diatur. Tapi harapan dan penolakan rangkap jabatan kup keras. Saya yakin suara ti itu akan digelindingkan kongres PAN mendatang" Fatwa. ndurkan Diri e Pilkada (Sekda) Kota Medan Drs ri dari jabatannya sebelum kada) dilaksanakan. "Itu ral saja. tawan usai membacakan um fraksi-fraksi di DPRD rkaitan dengan pencalonan il walikota Medan yang dillah Ak. MBA emerintah (PP) no 6 tahun aju sebagai kepala daerah rkan diri setelah terpilih, ndiri sebelum kampanye la tidak menang? Ramli nsi dari pilihan yang diam- encampuradukkan antara lagi saya menjaga etika ?Dijawab Ramli, masalah imbangan Jabatan dan an selanjutnya diserahkan daerah untuk ditetapkan. edia menyebutkan siapa asih dalam pembahasan. au tujuh orang yang telah posisi Sekda. Yakni yang untuk menduduki jabatan t dan golongan," katanya. ang menjadi pertimbangan kapabilitas, pengalaman madai. Itu sangat penting, politis, tapi jabatan karir lam pemerintahan sangat Seluruh arus surat keluar melalui Sekda. entukan. Yang dibutuhkan ministrasi," ujarnya. (m17) ngkat Walet Puti Perguruan Silat Warisan onesia) Kab.Deli Serdang, n tingkat dan apel siswa. Walet Puti ini merupakan mengikuti pelatihan. upacara Kepala Peralatan am) Kodam I/BB Kolonel Kadis P dan PHSyahnan, mas PS Walet Puti Madon sekitar 500 siswa PS Walet an tingkat Adapun siswa dari PS Walet Puti yakni menerima sabuk hitam. kasih atas pemberian dan PS Walet Puti. Penerimaan kan beban sangat berat. n kepada di tengah-tengah siswa, Darwin Harahap let Puti dapat berkembang m PS Walet Puti yang saya at mengembangkan dan Honesia, ujarnya. gajak elemen masyarakat ya PS Walet Puti ke tengah- raga akan bisa melahirkan hat dan kuat serta cerdas. cerdas, maka sudah tentu rus bangsa,"ujarnya. (m47) WASPADA 2 Waspada/Zainal Abidin Jenazah Praka Hamami setelah dilakukan upacara pelepasan di lapangan Jenderal Sudirman Lhokseumawe, dengan menggunakan helikopter diterbangkan ke Pematang Siantar, Selasa (22/3). N LHOKSEUMAWE (Waspa- da): Kontak tembak antara TNI is dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali terjadi di Keca- matan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Selasa (22/3) sekitar pukul 00:00 dini hari. Seorang prajurit dari Yonif-125/SMB, Praka Ha- mami gugur di lokasi kejadian setelah beberapa peluru menge- 10 nai tubuhnya. 1 Prajurit Asal Pematang Siantar Gugur Dalam Kontak Tembak Di Nisam Selasa pagi sekitar pukul 09:30 jenazah Hamami diter- bangkan ke daerah kelahirannya di Pematang Siantar, Sumatera Utara dengan menggunakan LHOKSEUMAWE (Waspa- da): Salah seorang guru SLTP Negeri 5 Cot Ijue, Kecamatan Peusangan, Bireuen, Idawati, SPd melalui pengacaranya M Yu- suf Ismail Pase, SH melaporkan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen kepada Kapolri. Pasalnya, bupati dan wakil bupati dimaksud diduga tidak menjalankan penangguhan se- suai putusan PTUN Banda Aceh Nomor 04/G/2004/PTUN-BNA dan surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor, 007/BAPEK/S/2005. Kuasa hukum Idawati, SPd, M Yusuf Ismail Pase, SH kepada Waspada, Selasa (22/3) mengata- kan, sesuai surat pengaduannya yang dikirimkan ke Kapolri tang- gal 16 Maret 2005, bahwa Bupati Bireuen, Drs. Mustafa A Geulang- gang dan Wakil Bupati, Drs. Ami- ruddin Idris tidak menjalankan putusan PTUN, tentang penang- guhan pemecatan kliennya Idawati, SPd. helikopter. Sebelumnya dilaku- kan upacara pelepasan yang di- pimpin langsung Wapang Koop- slihkam, Brigjen (TNI) Suroyo Gino di Lapangan Jenderal Su- dirman Lhokseumawe. Menurut Suroyo Gino, insi- den yang telah menyebabkan gu- gurnya Praka Hamami, sebagai bukti TNI tetap konsisten untuk mewujudkan keamanan di Pro- vinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Re- publik Indonesia (NKRI). Meski beberapa minggu ter- Padahal pada tanggal 30 Juli 2004, Yusuf Pase atas nama kliennya telah mengajukan surat kepada Bupati Bireuen untuk melaksanakan penetapan PTUN Banda Aceh yang bersidang di Medan, namun bupati tidak melaksanakannya. Nanggroe Aceh Darussalam MONUMEN PERS NASIONAL Jl. Gajah Mada 59 SOLO Telp: (0271)716008 712734, Fax: 712734 Http:\\www.monpers lin.go.id Kemanusiaan Yes, Politik No BANDA ACEH (Waspada): DPRD NAD tidak mempersoalkan terhadap keberadaan orang asing di Aceh sepanjang untuk melakukan tugas kemanu- siaan dan bukan melakukan kegiatan politik. Mukhlis Mukhtar, SH, Ketua Ko- Selasa kemarin di Banda Aceh. misi A DPRD NAD kepada pers, Keberadaan orang asing atau para relawan yang menjalankan misi kemanusiaan, tegasnya, bisa ditolerir sejauh tidak menggang- gu. "Presiden dan PDSD juga me- nyatakan demikian, sejauh tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif akan dibenarkan," kata Mukhlis. Malah, kata Yusuf pihaknya sendiri juga pernah menemui bu- pati, dan saat itu bupati menga- takan bahwa putusan PTUN ha- nya putusan administratif, kalau tidak dilaksanakan tidak ada sanksi, ujar Yusuf Pase mengutip penjelasan bupati kepadanya. Sikap demikian menurut Yusuf merupakan sikap arogansi kepemimpinan yang diperlihat- kan pemimpin daerah dalam mengangkangi perintah hukum yang berlaku di negara ini, tulis Yusuf Pase dalam pengaduannya kepada Kapolri. Pada tanggal 5 Agustus 2004, klien kami Idawati, Spd menemui Kepala SLTPN 5 Peusangan un- tuk mendapatkan izin supaya dapat mengajar kembali, sesuai penetapan PTUN Nomor.04/G/ 2004/PTUN-BNA. Namun saat itu kepala sekolah dimaksud ti- dak memberikan izin, dengan alasan ia harus berkordinasi dulu Guru SLTP Adukan Bupati Bireuen Ke Kapolri dengan kepala Dinas Pendidikan setempat. Lantas pada tanggal 7 Agus- tus 2004, tulis Yusuf dalam surat pengaduannya kepada Kapolri itu, kliennya Idawati menerima sepucuk surat dari kepala SLTPN 5 Peusangan yang ditulis tangan. Isinya melarang Idawati untuk mengajar sampai ada pencabutan surat pemecatannya dari Bupati Bireuen. Kemudian PTUN Banda Aceh yang bersidang di Medan yang dihadiri kuasa hukum Bu- pati Bireuen, memutuskan me- nyatakan batal SK Bupati Bi- reuen, No.Peg.888/085/2004 tang- gal 4 Maret 2004 tentang pem- berhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dengan jabatan guru SLTPN 5 Cot Ijue-Peusang- an Kabupaten Bireuen atas na- ma Idawati, SPd. Mewajibkan tergugat atau Bupati Bireuen untuk mencabut SK-nya No.888/ 085/2004 dan merehabilitasi jabatan penggugat (Idawati, SPd) serta mengembalikan jabatan- nya sebagai guru SLTPN 5 Peu- sangan dengan pangkat Penata, DEMO dan mogok para medis di RSU Datu Beru Takengon, yang meminta kepala RSU dicopot, ternyata berbuntut panjang. Kini bukan lagi persoalan kepala RSU dan karyawan, namun sudah mengarah kepada dugaan mal praktik. Ada apa? Dokter spesialis bedah di RSU dituding oleh masyarakat telah melakukan eksperimen kepada pasien. Bahkan sejumlah elemen masyarakat di bawah koordinator Yayasan Tawar Sedenge, dalam sebuah pernya- taan, meminta Bupati Aceh Tengah untuk turun tangan. Dokter spesialis bedah dituding telah melakukan mal praktik. Tanpa alat rontgen untuk mandates sesua- tu penyakit, sang dokter nekat melakukan operasi. Kegiatan tersebut telah berlangsung setahun lebih, sejak alat rontgen di RSU itu rusak. Sebelum tudingan ini mencuat, alat rontgen turut dipersoalkan oleh dokter spesialis bedah yang ikut berdemo bersama karyawan RSU. Selain persoalan rontgen yang belum diperbaiki, karyawan yang berdemo mempersoalkan sikap kepala RSU yang arogan, serta sejumlah tindakan lainnya yang merugikan karyawan dan pasien. Drs. Junaina Alsa, Apt, MM, Kepala RSU Datu Beru yang dituding karyawan arogan, justru meng- klaim upaya yang dilakukannya benar, sebagai perbai kan kinerja di RSU tersebut. Lantas mengapa muncul tudingan mal praktik? akhir aksi GAM semakin mere- sahkan masyarakat, namun Wapang secara ikhlas tetap me- ngharapkan kesadaran mereka, untuk turun gunung bersama- sama membangun kembali Aceh yang telah porak-poranda dihan- tam bencana tsunami. Waspada/ Bahtiar Gayo SUDAH NORMAL: Keadaan di RSU Datu Beru sudah normal. Pasien sudah dilayani dengan baik, namun persoalan di sana bagaikan api dalam sekam yang asapnya masih mengepul. "Kita masih tetap membuka hati dan menerima anggota GAM yang mau kembali untuk sama- sama membangun Aceh," sebut Suroyo Gino. Menurutnya, pasca bencana alam gempa dan tsu- nami seharusnya GAM bisa ber- pikir dalam membantu masya- rakat yang menjadi korban ben- cana alam tersebut. Informasi dari Media Center Koopslihkam TNI Lhokseumawe menyebutkan, kontak tembak di Nisam berawal dari kegiatan patroli rutin yang dilakukan ang- gota Yonif-125/SMB. "Dalam pat- roli yang melibatkan 10 personel anggota TNI dihadang oleh seki- tar tujuh anggota pemberontak GAM," aku Juru Bicara Koopslih- kam, Drs Ari Mulya Asnawi, MM kepada Waspada. Dalam pengha- dangan tersebut terjadi kontak tembak antara TNI dengan GAM III/c. Menurut Yusuf, tergugat me- mang sudah mengajukan ban- ding terhadap putusan PTUN tersebut, namun seharusnya putusan tersebut harus dijalankan terlebih dahulu karena merupakan putusan prosedure demissal (penetapan) di luar isi putusan pokok perkara atau putusan akhir. Malah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) juga su- dah mengeluarkan suratnya Nomor.007/BAPEK/S/2005 yang SPd masih tetap berkedudukan menerangkan bahwa Idawati, sebagai PNS dan tetap dapat be- kerja. Serta gaji dan haknya da- pat dibayar sesuai dengan pera- turan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak mau men- jalankan kedua keputusan ini, baik putusan PTUN maupun putusan BAPEK, maka tindakan Bupati Bireuen dimaksud meru- pakan tindakan tidak taat hu- kum dan dapat diancam dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 216 dan pasal 335 Tudingan yang menghangat itu kini bagaikan bara api dalam sekam. Dokter spesialis bedah, Budi Irwan, SpB, ketika ditemui Waspada mengakui apa yang dilakukannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. "Saya sudah menjalankannya sesuai mekanisme," sebutnya. Budi mengakui alat rontgen di RSU itu telah lama rusak. "Kalau kasus usus buntu, rontgen bukanlah jaminan untuk tidak dan dioperasinya seseorang. Banyak hal lain yang harus dianalisa, baik secara Anamosa dan fisik," sebutnya. yang menggunakan senjata cam- puran. RSU Datu Beru: Mogok Usai, Mal Praktik Datang Masyarakat yang membuat pernyataan sikap (28 elemen tokoh pemuda, ulama dan tokoh masyarakat) mempersoalkan kinerja dokter spesialis bedah yang berani melakukan operasi, sementara alat rontgen rusak. Apalagi pasien yang dioperasi mengalami komplikasi penyakit. tidak profesional, mal praktik dan tidak memperguna- kan prosedur tetap. "Mungkin mereka tidak tahu saya pergunakan prosedur tetap dan saya bersekolah khusus untuk bidang operasi," sebutnya. Contoh yang paling fatal menimpa seniman Aceh Tengah, Tirmino Jaya, yang meninggal dunia pasca operasi usus buntu. Čeh didong ini ternyata mengalami komplikasi penyakit yang lain. Seputar mahalnya obat, Budi menilai karena hanya ada satu apotik di Aceh Tengah yang menyediakan perlengkapan operasi. "Bukan saya yang bisnis sejumlah perlengkapan operasi. Saya hanya merekomendasi keperluan operasi," jelasnya. Selain tudingan mal praktik, masyarakat juga mempersoalkan mahalnya biaya obat di RSU type Citu. Bahkan ada isu miring, mahalnya obat-obatan karena adanya konspirasi. Selama ini mantan Kepala RSU Datu Beru Takengon, dr. Sediadi Umar dituding ikut bermain. "Secara Anamosa, kita mempelajari gejala penyakit- nya. Berapa lama sudah keluhannya. Secara fisik dapat kita lihat wajahnya. Kita raba yang sakit, kita ketok, kita periksa duburnya," sebut dokter ahli bedah ini. Menurutnya, semua kegiatan diagnosa klinik ini menunjukkan bukti seseorang menderita usus buntu atau tidak. Kronis atau akut. Kalau kronis memang agak sulit, bila tidak pada waktu sakit diperiksa, kalau akut langsung dapat dibuktikan secara medis. Tanda khas titik Mc Burney-nya tidak bisa direkayasa. Bila usus buntu akan segera ketahuan. "Kalau usus buntu akut, rontgen hanya pendukung. Kadang kala rontgen bukan jaminan. Bila bukti sejum- lah indikasi medik tadi, pasien harus dioperasi. Namun, bila penyakit di luar usus buntu, rontgen memegang peranan," sebut Budi beralasan. Beberapa saat kemudian GAM melarikan diri ke arah hu- tan, sedangkan dari pihak TNI seorang personel mengalami luka serius dan akhirnya meninggal di lokasi kejadian. Kasus Tirmino Jaya, misalnya. Dia positif usus buntu. Setelah dioperasi, ternyata ada gejala lain, yakni asam lambungnya tinggi. Pada saat itu alat rontgen rusak, jadi penyakit lainnya tidak terdeteksi. "Kalau usus buntu tidak ada masalah. Dia memang positif usus buntu," sebutnya. Budi tidak setuju bila ada pihak yang menuding Menurut Asnawi dalam seminggu terakhir sekurangnya telah terjadi empat kali kontak tembak di wilayah Aceh Utara yang sebahagian kecamatannya hancur ketika terjadi bencana alam tsunami akhir tahun lalu.(edin) ayat 1 (2) KUHP. Di akhir suratnya, M Yusuf Ismail Pase, SH dan H Zahnur- dian, SH selaku kuasa hukum Idawati, SPd memohon kepada Kapolri untuk melakukan tinda- kan tegas atas ketidaktaatan dan ketidakpatuhan hukum Bupati Bireuen untuk melaksanakan putusan PTUN-Banda Aceh dan Surat Badan Pertimbangan Ke- pegawaian (BAPEK). Bupati Bireuen, Drs. Mustafa A Geulanggang yang dikonfir- masi Waspada, Selasa (22/3), mengatakan pihaknya siap menjalankan perintah hukum. "Apapun putusan hukum akan kita laksanakan, tetapi sekarang menyangkut kasus Idawati ini kan belum ada putusan yang ber- kekuatan hukum tetap. Apalagi saya melalui kuasa hukum juga sudah mengajukan banding. Jadi marilah sama-sama kita menem- puh prosedur hukum sebagai- mana berlaku di negeri yang kita cintai ini, sembari menunggu putusan hukum yang berke- kuatan hukum tetap," tambah Mustafa lagi. (b15) Kepala RSU (maksudnya Junaina Alsa-Red) juga yang memiliki apotik daftar kebutuhan alat untuk operasi telah diserahkan. "Saya inginkan ada beberapa apotik yang mau menyediakan kebutuhan operasi, agar harganya dapat kompetitif," jelasnya. Mantan kepala RSU Datu Beru, dr. Sediadi Umar, yang dituding turut bermain dengan mahalnya biaya obat-obatan, membantah pernyataan itu. "Enggak ada itu. Siapa bilang harga obat mahal, bila diban- dingkan dengan apotik di luar RSU," jelasnya. Seorang pasien yang menjalani operasi usus buntu mengakui harga obat di apotik RSU itu berbeda dengan apotik lainnya. Perbedaan itu antara Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu. Untuk biaya operasi usus buntu saja pasien harus menyediakan dana paling sedikit Rp 5 juta. Berbeda jauh dengan beberapa RSU lainnya di NAD. Di Lhokseumawe misalnya, biaya operasi usus buntu antara Rp 3 juta sampai Rp 4 juta. Mahal biaya obat-obatan di apotik RSU, menurut dr. Sediadi, "hanya faktor kebetulan. Harga obat di apotik RSU sama dengan yang di luar," jelasnya, sembari membantah adanya konpirasi bagi hasil keuntungan dari obat. "Sudahlah persoalan RSU tak usah diramaikan lagi," pintanya. Persoalan di RSU benar-benar bagai api dalam sekam. Sayangnya Pemkab Aceh Tengah menganggap kasus itu sudah selesai. Menurut bupati antara karya- wan dan pimpinan di sana sudah tidak ada masalah, walau di lapangan masih bermasalah. Seharusnya bupati turun tangan. Persoalan tuntutan karyawan juga harus diselesaikan. Kalau Junaina Alsa bersalah, harus dikenakan sanksi. Demi- kian juga bila karyawan yang salah. Namun kini persoalannya bukan lagi soal kehar monisan antara karyawan dan pimpinan di RSU, melainkan ada problem yang menyentakkan. Yakni, tudingan mal praktik dan RSU dijadikan sebagai tempat bisnis. Masihkah Pemkab Aceh Tengah dan pihak lain diam? Semoga ada pihak yang mau menjer nihkan persoalan ini. Bahtiar Gayo "Kalau untuk tugas kemanu- siaan, oke saja, tapi kalau untuk politik tidak," kata Ketua DPRD NAD, Sayed Fuad Zakaria, SE menanggapi pertanyaan war- tawan di ruang kerjanya, Selasa (22/3), menyangkut batas dead line orang asing di Aceh yang ditetapkan pemerintah, 26 Maret ini. Soal orang asing di Aceh, pemerintah sebelumnya sudah menetapkan sampai 26 Maret sudah meninggalkan Aceh. Bela- kangan, terjadi semacam tarik ulur, apakah semua orang asing harus keluar dari Aceh, sedang- kan keberadaan mereka sangat membantu korban tsunami. Wapres Yusuf Kalla di Ja- karta menyatakan tidak semua warga asing harus meninggalkan Aceh. LSM asing atau lembaga- lembaga di bawah naungan PBB tetap melakukan kegiatan kema- nusiaan. Sedangkan untuk mili- ter asing, memang sebelum 26 Maret sudah meninggalkan Pro- vinsi NAD. Menurut Sayed Fuad, keber- adaan orang asing khususnya dari lembaga-lembaga PBB se- perti Unicef, Unesco, UNDP, IOM, BANDA ACEH (Waspada): Koordinator Gerakan Anti Ko- rupsi (GeRAK) Aceh memperta- nyakan acuan apa yang diguna- kan legislatif dalam pembahasan RAPBD NAD tahu 2005. Apakah dengan mengacu kepada Arah Kebijakan Umum (AKU) atau dengan memakai "cetak biru" pembangunan Aceh pasca tsu- nami. "Kalau memakai acuan AKU, maka legislatif harus menolak- nya. Karena, AKU yang disusun sebelum tsunami sudah tidak se- suai lagi dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat Aceh," kata Akhiruddin Mahyuddin (foto) kepada Waspada di Banda Aceh, Selasa (22/3). Menurut dia, RAPBD yang lahir dan mengacu kepada AKU merupakan produk yang tidak akan mampu mencerminkan ke- berpihakan dan kebutuhan riil masyarakat. "Seharusnya, RAPBD disusun berdasarkan ce- tak biru pembangunan Aceh pas- ca tsunami yang saat ini sedang digodok Bappeda NAD bersama Bappenas," jelasnya. Dikatakannya, gubernur juga berencana akan memasuk- kan kegiatan lembaga atau orang asing ke dalam salah satu bidang operasi terpadu, yakni operasi pemulihan ekonomi. "Kami bersi- kap sejauh bermanfaat dan tidak mengganggu silahkan saja," cetus Mukhlis. H. Adriman Kimat, anggota Komisi A lainnya berharap agar orang asing yang menjalankan misi kemanusiaan di Aceh ke de- pan untuk mendaftarkan diri dan kegiatan yang dilakukan. Sehing- ga segala bantuan yang diberikan itu juga terkoordinasi dan sinergi dengan program pemerintah. Dipertanyakan, Acuan Pembahasan RAPBD NAD selama ini besar sekali manfaat yang dirasakan masyarakat. Ka- rena itu, bila keberadaan mereka terbentur perizinan, bisa diberi dispensasi atau kemudahan peri- zinan oleh pemerintah pusat. Artinya, pemerintah tidak mem- persulit izin mereka. LHOKSEUMAWE (Waspa- da): Untuk mengklarifikasi soal keterlambatan penyaluran ban- tuan makanan, Selasa (22/3) utusan PBB melalui World Food Program (WFP) melakukan per- temuan dengan Bupati Aceh Uta- ra T. H. Teuku Alamsyah Banta di pendopo setempat. Pertemuan itu berlangsung antara Bupati Aceh Utara T Alamsyah Banta, Ketua Posko Pengungsi Iskandar Nasri dan Kabag Humas Aceh Utara Azhari Hasan dengan Kepala WFP wila- yah I Zaheed Maheed dan Asisten Program Burhan Yasin. "Tugas mereka kan untuk membantu rakyat Aceh dan me- lakukan tugas-tugas kemanusia- an, makanya kita minta, mereka ini diberi kemudahan untuk kem- bali masuk Aceh," tegas Sayed Fuad yang juga Ketua Umum DPD Partai Golkar Provinsi NAD itu. Dalam pertemuan itu diba- has soal terlambatnya penyalu- ran logistik dari WFP yang telah berjanji aktif mulai Selasa (1/ 3). Tapi, sejak tanggal itu WFP Selama masa tanggap daru- rat, lanjut Sayed Fuad, masih banyak yang harus dibenahi se- perti soal sampah yang masih berserakan, pembangunan barak yang belum selesai sampai distribusi bantuan. "Untuk tugas yang belum selesai ini nantinya akan dituntaskan oleh lembaga- lembaga asing itu." Hal senada juga dilontarkan Komisi A DPRD Provinsi Nang- groe Aceh Darussalam, "Kalau menjalankan tugas-tugas kema- nusiaan bisa ditolerir asal tidak mencampuri urusan politik," ujar yang disusun Ritual Birokrasi tanpa arah Akhiruddin menilai, RAPBD dan kebija- NAD 2005 selain tidak didasari kan yang se- akan kebutuhan riil dan kondisi suai dengan lapangan, juga semata-mata di- kondisi riil susun hanya untuk melaksana- lapangan kan ritual birokrasi tanpa mem- saat ini, se- perhatikan aspek substansi, ter- lain sesat utama pada pencapaian rehabi- dan menye- litasi dan rekonstruksi Aceh satkan, juga akan berpotensi me- pasca tsunami. langgengkan terjadinya penyim- pangan dalam pengelolaan uang negara," sebut Akhiruddin. Lebih lanjut, Akhiruddin me- ngatakan, RAPBD NAD tahun 2005 semestinya harus mencer- minkan sikap dan komitmen yang sungguh-sungguh, terukur dan bertanggungjawab dalam upaya memulihkan dan mem- bangun kembali Aceh pasca kon- flik berkepanjangan dan pasca bencana tsunami. Namun, kata dia, kenyataan- nya RAPBD NAD tahun 2005 tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan APBD tahun 2004. Fakta ini menggambarkan bahwa Pemprov NAD lemah da- lam teknis perencanaan dan sis- tem koordinasi. Bahkan, kondisi tersebut juga memunculkan gambaran bahwa pembangunan Aceh pasca tsunami justru tidak memiliki visi kerakyatan. Anggota Fraksi PBR ini mengungkapkan banyak para relawan asing yang menanyakan sikap parlemen menyangkut ke- beradaan mereka di Aceh. Untuk itu, pihaknya mengadakan sha- ring dengan berbagai instansi bahkan pemerintah provinsi nan- tinya akan membuat sebuah sistem. Bupati Aceh Utara memper- tanyakan alasan apa yang mem- buat pihak WFP terlambat me- nyuplai logistik untuk pengungsi di wilayah I karena WFP dipas- tikan aktif sejak tanggal I Maret 2005. Namun sudah berlangsung tiga pekan belum muncul untuk membantu pengungsi meski harus melalui mitranya Save The Children. Menurut dia, seharusnya APBD dapat dipakai Pemda se- bagai alat untuk memulihkan kepercayaan rakyat Aceh terha- dap pemerintah. Bahkan momen- tum tsunami ini dapat dijadikan sebagai media melakukan rekon- siliasi. "Begitupun, hal ini hanya bisa terjadi jika alokasi dana dalam APBD lebih menguntung- kan kepentingan publik, bukan untuk keperluan pejabat negara," tandasnya. Anehnya, dia melihat yang ada dalam RAPBD NAD tahun 2005 justru kebalikannya. Pro- gram dan kegiatan dalam RAPBD tersebut malah lebih difokuskan pada kegiatan yang bersifat fisik, sementara untuk kegiatan yang bersifat non-fisik atau sumber daya manusia men- dapatkan porsi yang sedikit. Padahal, kata Akhiruddin, pembangunan yang bersifat non tidak pernah memberi sinyal lai bantuan makanan cadangan atau kabar atas ketidakhadiran- untuk pengungsi seperti beras nya di wilayah INAD. Akibatnya, yang mencapai 16 ton. Disebut- terjadi salah komunikasi antara kan jumlah pengungsi secara ke- pemerintah daerah, Satlak dan seluruhan kini sudah mencapai Posko Pengungsian dengan WFP 26.000 jiwa yang tersebar di yang memakai mitra kerjanya kamp pengungsian dan menum- dari organisasi Save The Chil- pang di rumah keluarganya. dren Bupati merincikan bantuan 16 ton beras sudah disalurkan untuk pengungsi Kecamatan Seunuddon, Geudong dan Lhok- sukon. "Memang bagi kita mere- ka sangat lamban, tapi bagi WFP sendiri merasa belum terlambat," ujarnya. A APBD, kata dia, seharusnya dapat memberikan manfaat bagi rakyat. Tidak seperti selama ini, APBD hanya memberikan man- faat bagi segelintir orang. "APBD Terlambat Salurkan Logistik, WFP Temui Bupati Aceh Utara Kepala WFP Wilayah I, Za- heed Maheed mengatakan bah- wa keterlambatan mereka kare- na beberapa alasan. Pertama Menurut bupati, pihaknya WFP harus menunggu keputu- terpaksa turun tangan menyup- san pembelian beras dari Sub Waspada/Zainuddin Abdullah TATAP MUKA: Bupati Aceh Utara H. T. Alamsyah Banta (kopiah), Selasa (22/4) saat bertatap muka dengan World Food Program (WFP) yang mengklarifikasi keterlambatan penyaluran logistik kepada pengungsi. Dalam pertemuan itu Kepala WFP wilayah I Zaheed Maheed (berkacamata) didampingi asistennya Burhan Yasin. 23 MARET 2005 RABU Jadup Menyinggung soal jatah hi- dup pengungsi Aceh yang sebe- lumnya dijanjikan pemerintah Rp 3.000/hari/jiwa, Sayed Fuad meminta pemerintah segera mencairkan dana yang sudah dijanjikan tersebut. "Kalau dana- nya belum ada, sebaiknya peme- rintah tidak mudah memberikan janji kepada rakyat yang kini kehidupannya sudah sangat menderita akibat bencana tsu- nami," kata Sayed Fuad Zakaria. Soal jadup sebelumnya peme- rintah menjanjikan akan diberi- kan dengan angka lebih besar. Belakangan nilainya merosot menjadi Rp.3.000/hari/jiwa. Wa- lau nilainya makin kecil, tapi rak- yat sampai kini belum terima da- na untuk kebutuhan hidup sela- ma tinggal di barak-barak yang dibangun pemerintah tersebut. Kata Sayed Fuad, selain war- ga yang menempati barak, peme- rintah juga harus membagikan jadup kepada pengungsi Aceh lainnya korban tsunami yang tinggal di rumah penduduk dan famili. "Karena itu, saya minta tidak ada diskriminasi soal jadup ini," sebutnya. Dilaporkan jumlah pengung- si akibat tsunami di Aceh men- capai 450.000 jiwa lebih yang ter- sebar di kamp pengungsian dan barak-barak sementara di daerah itu.(b02/b06) fisik sebenarnya jauh lebih pen- ting, mengingat pasca tsunami ini Aceh banyak kehilangan sum- ber daya manusia. "Yang lebih mengecewakan lagi, RAPBD NAD 2005 sama sekali meng- abaikan kepentingan kelompok rentan, seperti perempuan, anak- anak, orangtua dan orang cacat, yang notabene kelompok yang paling besar menerima imbas bencana tersebut," paparnya. Karenanya, dia menganggap penting bagi masyarakat untuk mengambil posisi dan bersikap kritis terhadap setiap kebijakan anggaran. Setidaknya, kebijakan anggaran haruslah mampu menjawab apakah anggaran me- refleksikan kebutuhan sesung- guhnya dari masyarakat dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar masyarakat atas pela- yanan publik dari pemerintah/ negara. 9 "Yang lebih penting lagi, apakah anggaran daerah me- nempatkan kelompok-kelompok rentan sebagai pilihan pertama yang harus menerima manfaat, serta apakah proses pengang- garan sudah dikelola secara partisipatif, transparan, akun- table dan adil," demikian Koor- dinator GeRAK Akhiruddin Mah- yuddin, SE.Ak.(604) Divisi Regional Dolog. Akibatnya prosedur WFP untuk menyuplai makanan pokok itu kepada peng- ungsi terhambat. Sebab, belum ada bahan makanan yang bisa dibeli selagi menunggu proses yang dilakukan pihak Bulog. "Kita melakukan pertemuan ini dalam rangka mengklarifikasi atas keterlambatan kita menyup- lai makanan untuk pengungsi. Sebenarnya kita akan membeli beras, ternyata prosedur kita ter- lambat karena proses lama pihak Bulog melalui Sub Divisi regio- nal," kata Zaheed yang diterje- mahkan Burhan. Kemudian mitra kerja WFP, Save The Children salah melapor. Seharusnya pada ketua Satlak yang dijabat bupati, tapi malah melapor pada Sekretaris Satlak Zulfan. "Kami akan menegur Save The Children karena selain mitra lembaga ini yang akan me- nyalurkan," tukas Zaheed didam- pingi Burhan. - Na so Menurut Burhan, WFP ha- nya membantu dengan prosedur. Yakni tetap memberi bantuan lima jenis komoditi setiap bulan per jiwa pengungsi. Berupa beras 12 kg, minyak goreng 6 ons, mie instan, roti dan ikan. "Untuk saat ini kita akan memperbaiki dan saling mema- hami untuk menangani masalah pengungsi dengan data yang telah kami temukan di lapangan meski tidak sesuai dengan data pemerintah daerah," tegas Bur- hanuddin.(cza) CUTIET BACUT bak RSU Datu Beru? (Ada siapa di RSU Datu Beru?) Color Rendition Chart 2cm