Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN Harian Umum Nasional WASPADA Terbit sejak 11 Januari 1947 Pendiri: H. MOHAMMAD SAID (17 Agustus 1905 - 26 April 1995) Hj. ANI IDRUS (25 November 1918 - 9 Januari 1999) Pemimpin Umum: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H. Prabudi P. Said Wakil Pemimpin Umum/Wapemred: H. Teruna Jasa Said Pemimpin Perusahaan: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA Redaktur Pelaksana Azwir Thahir, Sofyan Harahap Dewan Pelaksana Redaksi : T. Junaidi, Hendra DS, Edward Thahiri Muhammad Joni, Sumaharja Ritonga, Nurhalim Tanjung. Akmal AZ, Rudhy Faliskan Alamat Kantor Pusat, Penerbit, Redaksi, Tata Usaha/Periklanan Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel. (061) 4150858 (3 saluran), Faks: (061) 4510025 e-mail :waspada@indosat.net.id Kantor Biro redaksi/Perwakilan Periklanan : (1) Bumi Warta Jaya, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3 Tel. (021) 322216 Faks. (021) 3140817 Jakarta Pusat (2) Perwakilan Waspada Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21-C Tel.(0651) 22385 Banda Aceh 23122 (3) Jalan Listrik No. 11 Lhokseumawe Tel. (0645) 44206 (4) Komplek Windsor Square Blok B No. 28 Nagoya, Batam Tel. (0778) 430923 Penerbit PT Penerbitan Harian wasp Komisaris Utama: Tribuana Said Otama koud Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA SIUUP: 065/SK/MENPEN/SIUUP/A.7/1985 tanggal 25 Februari 1988 ISSN 0215-3017 Percetakan: Percetakan Web PT Prakarsa Abadi Press, Jalan Letjen. Suprapto/Brigjen Katamso No.1 Medan 20151 Tel.612681 Isi di luar tanggungjawab pencetak Harga iklan tiap mm kolom Rp. 7.000 ukuran 42 mm. Tajuk Rencana Tingkatkan Pelayanan Haji Tanpa Naikkan BPIH S etiap tahun pemerintah menyelenggarakan event tahunan yaitu memberangkatkan dan pemu- langkan para jamaah haji yang jumlahnya sekitar 200.000 orang, namun setiap tahun pula tidak pernah beres. Selalu timbul keluhan demi keluhan dari para jamaah haji. Padahal, masalahnya tidak pernah berbeda, itu ke itu juga, seperti jadwal yang molor, pemondokan yang jauh dan tidak laik huni, petugas kesehatan sampai pada petugas bimbingan haji yang ditunjuk pemerintah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Untungnya pemerintah, para jamaah selalu bersabar dan bersabar. Mereka selalu menganggap kurangnya pelayanan dan banyaknya tantangan di kota suci Makkah merupakan cobaan dari Allah untuk kesempurnaan ibadah haji. Padahal dari informasi, di negara-negara lain keluhan yang sama tidak dirasakan, seperti jamaah haji dari Malaysia Apa memang Allah selalu mencoba para jamaah haji Indonesia saja dengan pelayanan yang buruk setiap tahuoviya, sementara untuk jamaah haji dari negara-negara lain tidak? Rasanya tidaklah demikian. Kita saja yang selalu membesar- besarkan bahwa buruknya pelayanan haji bagian dari cobaan, sehingga upaya untuk meningkatkan pelayanan selalu gagal. Diberitakan, pada musim haji mendatang malahan calon jamaah haji Indonesia akan dikenakan kenaikan BPIH (dulu ONH) yang oleh Menteri Agama Said Aqil Husin Al-Munawar dinyatakan ongkos atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 2003 akan naik, tapi kenaikan itu katanya untuk peningkatan pelayanan. Padahal, kalau dilihat dari biaya BPIH yang menggunakan kurs dolar pada saat sekarang ini Rp 8000- an seharusnya lebih murah. Mengapa? Karena dolar lebih murah ketimbang musim haji sebelumnya hampir Rp 10.000. Alasan peningkatan pelayanan menurut hemat kita hanya alasan yang dicari-cari untuk mendapatkan keun- tungan dari pelaksanaan rukun Islam kelima ini. Soal pemondokan semestinya pemerintah bisa mendapatkan lokasi yang tidak jauh dari Masjidil Haram sebagaimana dengan negara-negara lain yang malahan biaya hajinya jauh lebih murah dari Indonesia. Masalahnya mampukah petugas haji Indonesia melobi pemerintah Arab Saudi dan pemilik apartemen di sana untuk mendapatkan pemondokan yang laik huni. Kalau soal fasilitasnya pihak pemilik apartemen bisa diminta untuk menyediakan tempat tidur maupun lemari dll sehingga tidak perlu menambah beban bagi calon jamaah haji Indonesia dalam kondisi pereko- nomian yang masih sulit saat ini. Kita khawatir kalau pemerintah dalam hal ini Departemen Agama tetap menaikkan biaya haji dalam juanlah cukup signifikan akan mempengaruhi jumlah jamaah haji yang berangkat. Kenaikan Rp 1-2 juta sangat terasa bagi calon jamaah haji yang sudah menabung berpuluh taluun. Bisa-bisa mereka tidak jadi berangkat tahun depan arena pemerintah bersikeras menaikkan BPIH sesuka hatinya saja. Pemerintah sebenarnya bisa belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Sayangnya pemerintah tidak mau belajar sehingga masalah yang sama masih tetap berulang dan berulang terus. Sudah tahu masalah pe- mondokan dikeluhkan jamaah sebaiknya tahun depan cari pemondokan lain dan pemondokan lama tidak dipakai lagi. Berupayalah mencari pemondokan yang lebih baik dan lebih dekat dengan biaya yang sama. Selain itu, sudah tahu pelayanan dari petugas/pembimbing haji selama ini lemah karena sulit diajak komunikasi dan cenderung mementingkan diri sendiri sebaiknya Depag melakukan S entimen positif terus mendukung mata uang rupiah. Setelah terperosok hingga pernah mencapai angka Rp 15.000 per dolar AS, rupiah dalam beberapa hari terakhir ini menguat sampai 20 persen lebih. Nilai tukar rupiah sempat menembus angka Rp 8.500 per dolar. Padahal sejak resesi ekonomi saat-saat menjelang jatuhnya rezim Orde Baru di bawah kendali Soeharto, sampai BJ Habibie, Gus Dur dan juga Megawati, nilai mata uang nacional itu pernah jeblok sangat memprihatinakn kita. Menjelang runtuhnya kekuasaan Hab.bie, rupiah memang sempat menguat yang didon ng oleh besarnya harapan masyarakat pada pe- merintahan baru yang dipilih secara demokratis. Namun atas berbagai kekeliruan menajemen yang dilakukan Gus Dur, rupiah melorot lagi yang pada gilirannya mendepak Gus Dur dari Istana Negara. Harian Waspada Di bawah pemerintahan Megawati, rupiah memang cenderung stabil yang juga didorong oleh ekspektasi besar dari pelaku pasar. Namun pada bulan-bulan terakhir ini, walau Bank In- donesia tidak melakukan intervensi, kenaikan nilai rupiah amat mencengangkan kita. Melihat kecenderungan yang terjadi itu, ada yang mem- perkirakan rupiah bisa menembus angka Rp 7.000 per dolar. Mengapa itu terjadi dan bagaimana seha- rusnya kita menanggapinya? Ada beberapa faktor yang menyebabkan pasar seakan menerima ke- bijakan pemerintah saat ini. Pertama, adalah kesepakatan dengan IMF yang dicapai tanpa harus mengeluarkan energi terlalu banyak. Ban- dingkan misalnya disaat Gus Dur masih memim- pin negeri yang dihamtam berbagai krisis ini. Tim IMF beberapa kali kembali ke Washington sebagai "protes atas kebijakan pemerintah di kala itu. Tiga kali Lol di masa Megawati, se- muanya dicapai secara mulus. b Kedua, adalah dukungan kuat dari Paris Club seperti yang baru-baru ini dicapai dengan para kreditor yang bersedia menunda pembayar- an utang luar negeri Indonesia, yang jatuh tempo. Ketiga, adalah dukungan kuat dari CGI (Con- sultative Group on Indonesia) atas pemerintah saat ini. Bantuan IMF sebenarnya tidak besar. Dana 400 juta dolar yang dikucurkan oleh IMF tidak sebanding dengan hasil minyak dan gas bumi kita. Malah persetujuan Paris Club menunda pembayaran utang yang jatuh tempo, tidak terlalu signifikan dibanding utang kita yang jumlahnya Sikap Kita Menanggapi Menguatnya Rupiah sudah di atas 70 miliar dolar AS. Meskipun demikian, sebagai lembaga ke- uangan internasional yang masih dipercaya secara luas oleh para pelaku ekonomi dunia, kerjasama IMF dan Bank Dunia serta lembaga keuangan lainnya amat penting untuk mendorong pihak swasta meningkatkan investasinya di Indonesia. evaluasi. Tanya, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa karena sistem rekrutmen/seleksinya yang salah, penuh KKN atau karena faktor lainnya. Kalau sudah tahu faktor penyebabnya baru dibuat ketentuan baru sehingga tidak ditemukan lagi petugas haji yang sombong, tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan petugas haji yang berkualitas sistem seleksinya harus ketat. Bukan karena ada memo dari pejabat Depag, ada memo dari Bupati langsung diloloskan. Setiap tahun haji berlomba-lomba orang untuk menjadi petugas haji. Ditugaskan apa saja mau asal bisa menunaikan ibadah haji gratis. Malah mereka dibayar pula. Karena itu sudah sewajarnya kalau sistem seleksi petugas haji bidang apa saja dilakukan dengan ketat dan transparan. Kepada petugas haji harus ditekankan bahwa tugas utama mereka adalah membimbing jamaah, menyukseskan pelaksanaan ibadah para ja naah Bukan mementingkan diri sendiri. Mereka harus tahu diri. Ingat! Mereka dibayar dan mendapat uang saku yang jumlahnya cukup besar sehingga tidak ada alasan capek, malas dll sehingga calon jamaahnya bagai anak ayam kehilangan inauk. Begitu juga petugas kesehatan yang tidak menjalankan fungsinya lebih baik tidak dipakai lagi, atau dipulangkan saja dengan pesawat yang kosong daripada manyomak. Dengan adanya sanksi itu membuat petugas haji lainnya takut mengecewakan jamaahnya. Sebab, tugas utama mereka adalah memberikan pelayanan/pertolongan kepada para jamaah. Bukan malah minta dilayani. Tak pelak lagi sistem pelayanan kesehatan kepada para jamaah haji perlu mendapat perhatian serius sehingga harus diprioritaskan. Lemahnya pelayanan kesehatan inilah yang menyebabkan tingkat kesehatan jamaah haji Indonesia cepat menurun dan jumlah jamaah yang meninggal dunia semakin banyak sekitar satu kloter setiap musim hajinya. Untuk meningkatkan pelayanan haji kita harapkan pemerintah meniadakan tiket-tiket gratis. Apalagi yang diberikan itu sebenarnya orang-orang yang mampu membayar BPIH, seperti ustadz kondang, anggota DPR/MPR, para pejabat, pengusaha dll. Kalau tiket-tiket gratis yang diperkirakan jumlahnya sangat banyak itu bisa diminimalkan kita yakin biaya haji bisa ditekan semakin murah, bukannya semakin mahal. Kiranya Menteri Agama memikirkan cara untuk memberikan pelayanan yang semakin maksimal kepada para jamaah haji tanpa menaikkan BPIH. Adalah tugas Menag untuk memberikan pelayanan haji yang semakin baik, namun jangan sampai menambah beban masyarakat (calon haji). Ingat Pak Menteri, berhaji ini ibadah, bukan bisnis. Jadi, segala tawaran atau proposal dari mana pun datangnya harus dipelajari masak-masak, jangan langsung percaya dan setuju saja karena biasanya biayanya akan dibebankan pada jamaah. Menaikkan BPIH haruslah rasional. Kalau pelayanannya sudah baik dan tidak timbul keluhan lagi masyarakat tentu tak keberatan membayar lebih mahal. Bukan sebaliknya, pelayanan makin buruk, amburadul, dolar sudah turun tetapi BPIH semakin mahal. Ini tak berlogika, perlu diusut oleh para wakil rakyat. Kalau perlu diupayakan pihak ketiga yang mampu dan profesional dalam menyelenggarakan haji. Apakah dari pihak swasta atau dalam era pasar bebas pihak asing lewat tender. Sistem monopoli harus dihilangkan kalau yang diberi hak monopoli merugikan masyarakat. Mudah-mudahan Keppres tentang jumlah BPIH 2003 nanti pasti bisa lebih murah dan pelayanannya lebih baik dari tahun lalu sehingga jumlah jamaah haji Indonesia mampu mencapai kuota yang tahun lalu gagal dicapai karena BPIHnya mahal. + Oleh karena itu, meskipun di atas kertas belum banyak investasi asing yang masuk, malah ada kecenderungan banyak yang angkat kaki ke negara lain karena mereka anggap lebih aman, namun besar kemungkinan dana perorangan yang selama ini diparkir di luar negeri telah mulai kembali. Mereka yang tidak perlu minta izin kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diduga telah menarik simpanannya di luar negeri tersebut dan melakukan investasi di sejumlah daerah. Mereka inilah yang membeli rupiah dalam jumlah besar, sehingga mendongkrak nilai mata uang nasional tersebut. rupiah tersebut akan semakin meningkatkan gairah Harapan kita, peningkatan nilai mata uang berinvestasi di tanah air, sebagai akibat makin kuatnya daya beli masyarakat. Berbagai barang dagangan yang diimpor atau mengandung bahan impor yang lebih banyak, tentu saja akan dijual demikian, kemampuan masyarakat membeli akan ke pasaran dengan harga yang lebih murah. Dengan meningkat. Mungkin yang menjadi masalah adalah ekspor kita ke luar negeri. Pada saat nilai rupiah masih sangat rendah dibanding mata uang asing lainnya, ekspor kita masih tetap rendah. Dengan menguat nya mata uang rupiah tersebut, daya saing produksi nasional di luar negeri akan semakin berkurang. Dengan demikian, akan semakin berat tugas para eksportir kita. Untuk mengatasinya, diperlukan dukungan dari pemerintah secara nyata. Beban biaya tinggi yang masih dirasakan oleh para eksportir kita, seperti pungutan liar di jalan serta upeti kepada petugas negara di beberapa tempat, sudah harus dihentikan. Pengusaha juga mendambakan ke- amanan yang kondusif, yang bebas dari ancaman rampok dan segala macamnya. Di sisi lain, penegakan hukum yang berdasar pada keadilan, hendaknya menjadi pelindung bagi pengusaha yang berinvestasi secara legal di tanah air. Dengan adanya dukungan nyata dari pemerintah, kita yakin kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang dicerminkan dengan membaiknya nilai rupiah, bukan kepercayaan semu semata.* BATUAH Pemprovsu dikabarkan berhasil menemukan delapan ijazah sarjana (S-1) palsu dari 120 PNS mengajukan penyesuaian pangkat/golongan dari II/c ke III/a -Wah jadi ragu pulak awak dengan gelar menantu di rumah, he...he...he Ketua Fraksi PDI Perjuangan Roy BB Janis mengusulkan agar Presiden Megawati mempertimbangkan adanya pergantian tim ekonomi kabinet - Kok seperti tim bola ya, gonta-ganti pelatih Korea Selatan berhasil mengakhiri masa frustasi setengah abadnya di Piala Dunia setelah berhasil meloloskan diri ke putaran kedua Sebaliknya di negeri Wak Doel, cari 11 orang saja susahnya minta ampun Wak Doel SENIN, 17 JUNI 2002 6 Pornografi Dan Pornoaksi, Siapa Peduli? ral sosial). Mereka tidak memiliki kepekaan bagaimana akibat yang ditimbulkan pemberitaannya ke masyarakat. Contoh ini bisa dilihat tentang bagaimana wartawan me- lukiskan suatu pemberitaan, mi- salnya perkosaan. Oleh Ahmad Dayan Lubis Alumni IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta K ekerasan seksual meru- pakan salah satu dam- pak penyiaran porno. Kekerasan semacam itulah yang kini bisa kita dapatkan beritanya melalui berba- gai media. Kini bukan cerita aneh lagi ketika seorang ayah meng- gauli anaknya (incest) sampai ha- mil, seorang anak kecil yang di- perkosa oleh orang yang lebih de- wasa. Perempuan diperdagang- kan (traffacking) secara paksa ke berbagai tempat. Anehnya, pornografi, porno- aksi, pornokata dan sebagainya semakin marak. Kepedulian pi- hak-pihak yang berkompeten ti- dak juga menunjukan peningkat- an. Benda-benda porno makin mu- dah saja mendapatkannya di ma- na-mana dengan harga murah, bahkan tidak perlu bayar. Paling aneh, justru perdebatan terhadap defenisi porno itulah yang mencuat ke permukaan. Polisi tidak me- miliki ukuran yang pasti tentang apa yang disebut porno. Bahkan ada pihak-pihak yang berdalih demí seni. Karena itu menarik un- tuk membicarakannya secara komprehensif melalui berbagai pendapat dan wacana. Jualan Porno Seperti sering dikemukakan ahli media dan pengamat sosial, ada tiga hal yang paling menarik bagi rata-rata manusia. Yakni, seks, kriminal dan hiburan. Itulah sebabnya tiga bidang itu tak per- nah luput dari pantauan media dan orang yang membaca atau menonton pun akan menantikan- nya. Bahkan berita-berita lain pun bisa dikemas dengan tiga hal ter- sebut. Malah ada media yang secara khusus membeberkan tiga hal itu secara vulgar, yang pada prinsip- nya sudah mengabaikan aspek social edukatif (pendidikan ma- syarakat). Berita-berita tentang seks, kriminal dan hiburan, me- mang menjanjikan uang, dan sudut inilah yang dilirik dan di- bidik media tertentu. Masalahnya kemudian adalah terjadinya social imitation (ingin meniru apa yang pernah dibaca dan ditonton) terha- dap bahan bacaan dan tontonan. Yang parahnya kini sudah massif Oleh Sumaharja Ritonga Redaktur Opini mang memungkinkan setiap orang tergiur untuk membentuk partai politik baru, termasuk ka- langan ulama pun jadi tak tahan tergoda "rayuan politik". Dengan mendirikan partai politik, baik sebagai partisan maupun dekla- rator, oleh ulama bersangkutan digunakan untuk melakukan eks- presi kebebasan. Masuklah mere- ka dalam kancah kekuasaan dan sub-sub kekuasaan. uforia kebebasan sebagai selain menciptakan tatanan sosial Persoalan muncul dalam per- tanyaan yang mendalam; pantas- kah seorang ulama berkecimpung dalam dunia politik praktis dan ikut-ikutan berburu kekuasaan? Semula, masyarakat memang cu- kup puas dengan jawaban bahwa keberadaan mereka dalam partai politik (parpol) bukan semata- mata untuk mencari kedudukan, tetapi justru untuk menjalankan misi adiluhung mereka, yaitu menjadi guru" etika politik dan penerang bagi dunia perpolitikan nasional. (marak dan benar-benar). ker Sangat menarik apa yang di- akakan Tajuk Rencana harian Waspada ini pada edisi 23 Maret 2002. Menurut harian ini, porno- grafi dan pornoaksi sudah sampai pada tahap pengeroposan budaya timur yang agamaís. Hemat pe- nulis, pornografi dan pornoaksi telah menembus nilai-nilai moral yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat. Faktanya, lewat pornografi, pornoaksi dan narkoba telah terjadi penjungkirbalikan nilai-nilai. Seiring dengan itu, ti- dak heran jika yang berkembang kemudian adalah budaya permisif (serba boleh) dan hedonis (hanya mementingkan keasyikan belaka). Dalam kaitan ini, tidak bisa dipungkiri bahwa media merupa- kan sarana paling utama dalam mendorong terjadinya pornografi dan pornoaksi. Walaupun tidak dapat dibantah, media bisa men- jadi media cultur counter (media perlawanan budaya) pornografi dan pornoaksi. Oleh karena itu, salah satu wilayah paling penting yang seyogyanya dilibatkan dalam wacana pemberantasan pornografi adalah media (cetak, vísual atau dengar). E akibat era reformasi, me yang adil. Dengan berada dalam dunia politik memberikan landasan etika dan terang pada dunia politik itu sesuai dengan ajaran agama. Na- mun jawaban semacam itu tidak bertahan lama, karena kenyataan menunjukkan, landasan etika dan penerang dalam percaturan dunia politik tersebut lebih sering teng- gelam di bawah sinar kekuasaan, kedudukan dan kepentingan. Sangat disayangkan, seandai- nya kepedulian media terhadap merebaknya pornografi dan porno- aksi di negeri ini kurang sekali, malah justru menjadi pendorong maraknya. Selama ini, penga- wasan terhadap media tentang pemberitaannya, khususnya yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi masih sangat kurang. Kelemahan itu bisa muncul dari insan pers itu sendiri, bisa juga dari penegak hukum, maupun dari undang-undang. Pemiskinan Intelektual Adanya perubahan perilaku politik ulama dalam pentas per- politikan pasca jatuhnya Soeharto memang didasari tugas mulia ulama untuk melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar (me- nyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran), sehingga kiprah ulama dalam era ini ditunggu de- ngan kapasitasnya sebagai moral of force. Sebagai kekuatan moral, maka ulama akan membasmi bid'ah, takhayul dan mitos-mitos politik Orde Baru sebelumnya, Jadi reaksi terhadap merebak- nya pornografi yang datang dari masyarakat, seperti pernah ditun- jukan beberapa elemen masyara- kat, termasuk MUI, tinggal seba- gai berita dan wacana biasa, andai kata proses pemberantasan itu tidak melibatkan secara langsung insan pers, penegak hukum, dan disiapkannya undang-undang yang memadai. Itupun tidak bisa mengharapkan hasil yang bersih, dalam artí memberantas seratus Segera Ditutup Galian C M Panggabean (alm)/T Br Simangunsong (Adik kandung dari (alm) M Panggabean), tidak mempunyai anak. Harta pusaka yang ditinggalkan (alm) M Pang- gabean/N Br Hutabarat 9 bagian yang ditinggalkan untuk keem- pat orang anak kandung. Harta pusaka yang diting- galkan terletak di Desa Sibuluan II Kec. Sibolga Kabupaten Ta- panuli Tengah. Satu bagian ta- nah dari 15 bagian telah dikon- trakkan LH Panggabean kepada PT Amarta Karya (sebelumnya dikontrakkan kepada Kumagai) Semua kiprah ulama ini dilakukan dengan tidak adanya pamrih pada kekuasaan, kecuali untuk mencari ridho Allah karena prinsip ulama. "Dan aku sekali- kali tidak meminta upah kepada- mu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Semesta Alam". (Asyura: 109). Dan Hadis Nabi; "Bahwasanya para alim ula- ma, cerdik cendekiawan adalah pelanjut misi para Rasul, selama tidak berambisi terhadap dunia (kekayaan) dan tidak berambi pada kedudukan atau kekuasaan. Apabila mereka berambisi terha- dap salah satu pun daripadanya, maka mereka telah mengkhianati Rasul itu. Hendaknya jangan ka- mu percaya sama sekali". Mencairnya kembali politik aliran inilah yang membuat ulama turun gunung dan romantisme tokoh ulama tua setelah selama pemerintahan Orde Baru, politik aliran dikubur dalam-dalam. Ada- nya kebebasan inilah digunakan ulama untuk berekspresi politik. Tak heran bila dalam Pemilu 1999 terdapat 12 partai Islam formal dan dua partai Islam informal yang didirikan ulama. Hadirnya para ulama dalam pentas politik tentunya sangat menggembirakan, karena rasa pedulinya terhadap etika politik, sebagai tanggungjawab moral kemanusiaan. Tetapi ketika ulama sudah mulai berkonsentrasi terha- dap masalah politik, maka ia akan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan ulama. Ekspresi politik ulama ternyata mengakibatkan pemiskinan inte- lektual". Sebab, intelektual yang terlibat dalam politik cenderung akan kehilangan independensi, objektivitas dan fairness, dan se- baliknya menjadi partisan dan de- penden pada kekuasaan. Problematik kiprah para ula- ma terjadi pada pertengahan 1990- an, yakni hubungan antara Islam dan negara sudah mulai mencair dan kepada Dapot Panggabean (Mantan Kades Sibuluan II) Pen- duduk Hutabarangan, Kec. Sibol- ga, Kab Tapanuli Tengah. Berdasarkan Surat Persetu- Tanah tersebut dikontrakkan juan Bersama tentang Pemba- tanpa diketahui tiga orang abang gian Harta Pusaka (Alm) M adik. Dengan semudah itu tanah Panggabean/N br Simangun- harta pusaka dikontrakkan de- song Hutabarat, yang mempu- ngan menerima uang sebesar lebih nyai empat orang anak kandung kurang Rp 70 juta rupiah. laki-laki; (alm) Sahat Pangga- bean, 2. LH Panggabean, 3 (alm) P. Panggabean dan 4. PPangga- bean, semuanya telah mempu- nyai keturunan anak. Di sini sangat disesalkan/ke- beratan dengan adanya galian "C" penggalian jenis batu dan pasir. Seperti kami lihat di simpang Si- buluan II km 6,5 JIP Sidimpuan- Sibolga. Untuk itu buat pejabat Pemkab Tapanuli Tengah yang terkait masalah galian C tampak plang atau tulisan "Dilarang me- Plang atau tulisan hanya sebagai ngambil jenis batu dan pasir". formalitas/hiasan. Untuk itu kami yang dirugikan mengharapkan kepada pejabat Pemkab Tapteng yang terkait untuk segera ditutup sebelum kami melakukan tindak- an secara hukum yang berlaku. persen tuntas. Bagaimana pun pornografi dan pornoaksi hanya bisa dikurangi. Keduanya, nyaris setua umur manusia. Karena itu sangat bijak jika misalnya berbagai elemen masya- rakat menggelar pertemuan yang di dalamnya dibahas masalah por- nografi dan pornoaksi secara mer- deka dan jujur. Pembahasan itu sendiri tidak hanya melibatkan ahli di bidang tertentu, melainkan datang dari berbagai ahli. Sebab perlu disadari bahwa ternyata por- nografi dan pornoaksi sangat erat kaitannya dengan masalah lain, sebutlah penyiaran, ekonomi dan agama. Nama dan alamat ada pada Redaksi Batasan Pornografi Tidak ada pengertian yang tuntas tentang pornografi, semua seakan subjektif. Tergantung sia- dan dari sudut mana seseorang melihatnya. Bahkan dengan dalih seni (art) orang bisa bertelanjang ria, walaupun yang lain tidak bisa menerimanya. Justru dari keti- dakjelasan inilah selalu muncul masala Penulis juag berpenda- pat, tidak akan ada batasan tuntas yang mungkin dirumuskan ten- tang pornografi dan pornoaksi. Selalu ada yang membantah dan tidak menerima. Namun demikian, pornografi tetap harus dicarikan pengertian yang paling dekat. Hemat penulis, Ketika Ulama Berekspresi Politik Terjebak na kesibukan ulama dalam per- Permainan Politik mainan politik. Idealnya, tugas Dari euforia politik kaum ula- utama ulama adalah bidang aga- ma dewasa ini, menjadi kajian me- ma, termasuk usaha menjaga narik dalam menilai hubungan terpeliharanya ukhuwah. Sedang- ulama dengan umara (penguasa). kan urusan politik adalah tugas Apalagi akhir-akhir ini semakin para politisi yang mahir memain- banyak ulama yang ikut dalam kan berbagai siasat untuk meraih permainan politik praktis. Bahkan dan mempertahankan kekuasaan. tidak jarang doa ulama pun sering direkayasa untuk kepentingan politik. Dewan pers misalnya menilai, pornografi tidak termasuk dalam kategori pers. Alasannya, perma- salahan tersebut terkait dengan wilayah privat atau personal. Yang termasuk kategori pers, hanya me- nyebarkan informasi yang ber- kaitan dengan wilayah kepen- tingan publik. Hal itu seperti dite- gaskan Ketua Dewan Pers Atma- kusumah A, di sela-sela rapat de- ngar pendapat masyarakat pers dengan Komisi I DPRD di Jakarta (Kamis, 21/3-2002). Dalam undang-undang sensor film misalnya, disebutkan bahwa pornografi adalah gambar, suara, tulisan, adegan yang bisa merang- sang birahi, baik yang dilakukan manusia maupun binatang. Lagi- lagi orang bisa berdalih bahwa merangsang birahi itu sangatlah subjektif, tergantung kepada se- seorang. Mungkin bagi seorang yang sudah bersuami/istri, melihat binatang bersebadan adalah hal biasa, tetapi belum tentu bagi se- orang remaja belasan tahun. sehingga era-era tersebut tidak terdengar lagi depolitisasi Islam, bahkan negara cukup akomodatif terhadap Islam. Tetapi keberpi- hakan negara kepada Islam, ini merupakan strategi negara untuk mencari dukungan, dan anehnya ulama tidak sadar ketika terjadi. Fenomena doa bersama untuk mendukung calon presiden (ketika itu Soeharto) dan sowan politik ulama di tingkat pusat maupun daerah menunjukkan bahwa ula- ma ditarik secara perlahan-lahan dan pasti untuk penguasa negara. Bahkan wadah para ulama (MUI) baik secara normatif dan empirik, lebih banyak sebagai penyalur as- pirasi umat. Figur ulama yang biasa iden- tik dengan dunia pesantren, sete- lah terjadi booming parpol, mem- buat semuanya turun gunung" menjadi partisan atau jurkam par- pol, sehingga ketika ini dilaku- kan maka terjadi perubahan orien- tasi misi dan visi ulama. Banyak- nya ulama yang menjadi partis- an parpol justru membuat bingung terhadap ummat, sebab yang biasa dipegang dari ulama adalah ucap- an dan tindakannya. Ucapan dan tindakan menjadi dependen dan tidak objektif, maka pembenturan pendapat antara ha- lal dan haram membikin ummat bingung mengambil sikap. Keti- dakobjektifan ini juga terlihat de- ngan adanya pendiskreditan pada salah seorang atau partai lain se- raya terus-menerus dengan meng- gunakan simbol-simbol agama yang sebenarnya bertujuan untuk menggembosi massa dukungan partai tersebut. Euforia politik kaum ulama pun sekarang makin kentara, di mana perolehan suara Pemilu 1999 beberapa partai Islam baik formal maupun informal mempu- nyai suara yang signifikan sehing- ga mempanyai posisi strategis di tingkat pusat maupun daerah. De- ngan adanya perubahan perilaku politik ulama, maka kaum ini ber- ambisi juga mengincar jabatan- jabatan presiden, menteri, guber- nur, bupati/walikota dan jaban- jabatan strategis lainya. pornografi dan pornoaksi perlu dilihat dari sisi efeknya atau pe- ngaruhnya. Memang benar, tidak mudah mengukur "birahi" sese- orang setelah melihat atau men- dengar apa yang oleh sebagian orang disebut atau dianggap seba- gai porno. Tetapi bisa dengan jelas diukur pengaruhnya secara perila- ku, paling tidak bisa dirasakan dari jarak jauh. Misalnya, mungkin saja ada pihak yang beranggapan bahwa kontes ratu kecantikan, pena- yangan senam aerobik atau pa- kaian bikini dari kolam renang, bukan porno. Tetapi apakah itu bisa menjadi patokan untuk se- mua orang. Jawabannya, tentu saja tidak. Mungkin jauh lebih banyak orang yang merasakan itu sebagai sesuatu yang porno karena menimbulkan birahi. Nah mestinya, jumlah terbesar inilah yang perlu dijadikan ukuran. Jadi, katakanlah ada orang yang ketika melihat pornografi dengan bobot 50, tetapi tidak me- rasakan birahi. Namun bagi yang lain (dalam suasana normal) ha- nya dengan melihat bobot 40, te- tapi dia sudah merasakan keter- tarikan secara nafsu seksual, mes- tinya mulai dari standar itulah yang dikategorikan porno. Artinya, standar minimal, bukan mak- simal. Sebab mungkin saja kalau seandainya ukuran katakanlah para bintang film, tentu nilai ke- pornoannya harus tinggi, barulah mungkin mereka tertarik, itupun masih tergantung siapa orangnya. Tapi hal itu tidak berlaku untuk kebanyakan orang. Klarifikasi Zulfah Hanum Berkenaan dengan "Surat Pembaca" kiriman Bahrumsyah dengan judul "Oleh Drs Fahrul Rizal atau Zulfah Hanum", (Was- pada, 12 Juni 2002), maka saya merasa perlu memberikan klari- fikasi kepada pembaca. Drs Fahrul Riza, MSi adalah suami saya. Tulisan atas nama Zulfah Hanum berjudul "Menela- dani Akhlak Rasulullah" dimuat Waspada pada kolom Mimbar Ju- mat, 31 Mei 2002 (yang dipersoal- kan Bahrumsyah) adalah hasil karya kami berdua. Demikian juga tulisan atas nama Fahrul Rizal, bruari, 15 Maret, 22 Maret, 19 MSi yang dimuat Waspada, 15 Fe- April, 26 April (Mimbar Jumat, 17 April (Albayan) dan 16 Mei 2002 (opini) merupakan karya kami berdua. Hanya tulisan "Menela- dani Akhlak Rasulullah" atas na- ma saya, selebihnya atas nama suami saya (Fahrul Rizal). Tulisan tersebut diatasnama- kan saya karena suami saya berke- Mengapa penyiaran porno- grafi atau pornoaksi bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang mela- tarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut saling terkait sehingga perlu melibatkan keseluruhannya dalam pembahasan tentang por- nografi dan pornoaksi. Insan Pers Mengapa insan pers menyiar- kan dan memberitakan porno- grafi? Pertama, lembaganya tidak mempunyai aturan yang jelas tentang hal ini. Bahkan bisa juga karena sudut bidik tempatnya bekerja mengandalkan pornografi. Katakanlah sisi itu yang mereka jual lewat medianya kepada kha- layak. Kedua, faktor si wartawan yang mempunyai sense of social morality (kepedulian terhadap mo- Surat Pembaca Tulisan harus ditandatangani dan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Benar dan objektif. Maksimum 1 folio, Hubungan antara ulama de- ngan penguasa memang sering mengalamai pasang surut. Ter- kadang ulama bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam me- lakukan kontrol sosial kepada pe- nguasa. Namun terkadang ada juga ulama yang tergoda dengan kekuasaan, sehingga mereka terjebak dalam permainan politik. Ada kalanya ulama harus berha- dapan dengan kekuasaan, karena mereka ingin menyampaikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Ulama (tokoh agama) se- sungguhnya memiliki peran pen- ting di tengah masyarakat. Ulama memiliki wibawa, kharisma dan dihormati masyarakat, karena ke- luhuran akhlaknya. Ulama diang- gap sebagai benteng moralitas ka- rena kesederhanaan dan kejujur- an yang mereka lakukan. Keber- pihakan ulama kepada masya- rakat bawah, membuat ulama se- makin dihormati. Kewibawaan yang dimiliki ulama selama ini terpelihara dengan baik, karena kejujuran, keikhlasan dan kene- tralan ulama di tengah masya- rakat. Lain halnya tatkala ulama masuk dalam permainan politik, yang mengharuskan ada kawan dan ada lawan. Keterlibatan ula- ma dalam permainan politik mem- buat kharisma dan wibawa itu Semestinya, tulisannya bisa membuat pembaca menaruh sim- pati kepada si korban dan keluar ganya, benci terhadap perbuatan terkutuk itu, serta bisa mencegah dirinya bahkan orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Tapi yang kerap terjadi justru semacam provokasi yang bersifat memanas-manasi dan menim- bulkan peniruan. Setelah mem- baca beritanya-karena tulisan itu lebih banyak menonjolkan pornografi-orang yang memba- canya malah ingin melakukan hal yang sama. Pemerintah Pornografi dan pornoaksi ter- jadi di negeri ini juga tidak terlepas dari lemahnya aturan dan penga- wasan dari pemerintah. Pertama, pemerintah tidak mempunyai visi dan paradigma yang jelas tentang pornografi. Ada kesan terjadinya suasana gamang menerjemahkan nilai-niai agama dan bangsa ketika berhadapan dengan nilai-nilai budaya yang didominasi liberalis- me, termasuk dalam bidang seni, penyiaran dan pemasaran. Kedua, aturan yang ada tidak diterapkan secara serius. Banyak kasus, ketika pornografi-menu- rut penilaian kelompok masya- rakat direspons secara negatif oleh masyarakat, tetapi pemerin- tah tidak menindaklanjutinya. Akhirnya, kelompok yang menye- barkan pornografi itu hilang rasa takutnya terhadap sanksi hukum. Mereka kemudian dengan bebasa melenggang kangkung menja- dikan pornografi sebagai komoditi yang laku dijual. Ketiga, pemerintah lewat ins- tansi terkait gagal menjadikan dan menjual budaya bangsa seba- gai aset yang membanggakan. Ada kesan, dengan menjadikan budaya bangsa sebagai aset, sebagian masyarakat tidak "PD" (percaya diri). Lihatlah, bagaimana penam- pilan para artis yang umumnya sangat jauh dari citra budaya bangsa. Mereka lebih senang ber- telanjang dada, memamerkan paha, daripada mengenakan busana kebaya. Sangat berbeda Kearifan ulama dalam bertin- dak dan menempatkan diri dalam percaturan politik di tanah air akan menentukan kondisi bangsa ke depan. Idealnya, ulama sebagai tokoh panutan bagi masyarakat, memang hendaknya bisa bersikap mulai terkisis dalam pandangan netral di tengah masyarakat. masyarakat yang Dengan demikian, diharapkan poknya. Bahkan, yang lebih mem- keutuhan ukhuwah Islamiyah bisa terjadi konflik karena perbe- prihatinkan lagi, antarummat pun bisa tetap terpelihara dengan baik. Lain halnya kalau ulama terjebak daan aspirasi politik. pada permainan politik, justru akan memperkeruh suasana po- litik. Sebab, dengan sendirinya masyarakat lapisan bawah pun akan ikut terpecah seiring dengan Kalau ditinjau dari aspek dak- wah, kondisi yang demikian tentu sangat merugikan, sebab ukhu- wah Islamiyah bisa terusik, kare- Jadi Fakrul Rizal tidak me- nyamar menjadi perempuan, dan saya (Zulfah Hanum) tidak mem- bajak tulisan Fahrul Rizal MSi karena yang menulis di Waspada adalah juga Zulfah Hanum. Demi- kian klarifikasi ini saya sampai- kan. Atas kekhilafan ini kami Seiring dengan kondisi gun- jang-ganjing politik di tanah air, ulamanya pun tampaknya mulai terjebak pada permainan politik. Dengan keterlibatan dalam kan cah politik praktis tersebut, mem- buat mereka tidak bisa menghin- dar dari pro dan kontra pada pe- nguasa. Tragisnya, ada kalangan ulama menjadikan dalil-dalil aga- ma sebagai alat legitimasi politik. Kondisi yang demikian dengan sendirinya ikut mempengaruhi terusiknya ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Sekali lagi, sungguh mempri- hatinkan kalau ukhuwah sampai terganggu karena persoalan politik praktis. Untuk itu, solusi terbaik yang harus ditempuh saat ini ada- lah mengembalikan ulama pada esensinya, yaitu sebagai perekat tali ukhuwah Islamiyah. Kokohnya tali ukhuwah Is- lamiyah tentu sangat berpengaruh pada utuhnya persatuan dan ke- satuan bangsa. Ini berarti akan menjadi modal utama dalam me- ngatasi krisis multidimensional dewasa ini. Untuk itu, ulama se- bagai benteng moralitas di tengah masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam mengatasi kri- sis yang memprihatinkan ini. 2 spasi/Artikel maksimum 5 halaman folio. mohon maaf kepada Harian Was- pada khususnya dan kepada para pembaca umumnya. dengan apa yang dilakukan Ma. laysia. Zulfah Hanum Medan Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab terhadap porno- grafi dan pornoaksi. Andaikata masyarakat tidak merespons (ka- takanlah membeli) produk-produk pornografi, tentu saja pornografi akan berhenti dengan sendirinya. Jadi sebenarnya di masyarakat juga terjadi pengeroposan nilai- nilai, meminjam bahasa populer sekarang ini, terjadi pembusukan. Pembusukan itu terjadi kare- na, Pertama, melemahnya penga- malan nilai-nilai agama. Betul bahwa di satu sisi terjadi pening. katan pengetahuan sebagian ma- syarakat di bidang agama, tetapi di sisi lain nilai-nilai agama itu lemah pengamalannya. Kedua, berubahnya orientasi masyarakat dari orientasi nilai ke orientasi material. Pornografi merupakan imbas dari materialisme. Inilah yang membuat masyarakat me respons pornografi. Sekarang ini trend tentang "pangkat Naga Bonar" ini mulai memasuki Dinas Perhubungan Binjai. Adanya dua oknum pega- wai Dinas Perhubungan yang su- dah keluar dari DLLAJ, seperti Irianto dan Alinafiah. Kedua ok- num ini sudah ditugaskan ke kan- tor kelurahan, tapi tak pernah ma- suk bekerja. Ini terkesan ditutupi Ketiga, gencarnya penyairan berbau pornografi di berbagai me dia. Kondisi ini memancing rasa ingin tahu orang. Bukan itu saja, lama kelamaan masyarakat akan menganggapnya sebagai hal biasa, bukan lagi hal yang aneh. Tidak heran, jika kemudian tantangan dari masyarakat makin berku- rang, karena ia menganggap itu sebagai hal biasa. Ada adagium mengatakan, "sesuatu yang sering dipersentasikan, lama-kelamaan akan dianggap sebagai kebe- naran". Penutup Pornografi dan pornoaksi te- taplah sebuah wacana yang pro kontra. Belum ada satu kesepakat- an tentang batasannya, dan mung. kin sampai kapanpun sulit dise- pakati. Masyarakat hanya bisa merasakannya, tanpa harus beku pada bagaimana membatasinya. Yang paling netral adalah mari bersama-sama melihat sosialnya. Meredam pornografi dan por- noaksi perlu melibatkan seluruh masyarakat. Yang terpenting ada- lah adanya sebuah kesadaran ba- gaimana membangun kemajuan bangsa tanpa harus menjual por- nografi. Hemat penulis, pornografi dan pornoaksi sangat dominan mendorong terjadi kekerasan seksual di masyarakat. Lalu siapa yang peduli? aspirasi politik yang menjadi pilih- an ulama yang menjadi tokoh pa- nutannya. Kaji Ulang Di tengah kondisi bangsa yang sangat memprihatinkan dewasa ini, terjunnya ulama dalam kan- cah politik serta hubungan antara ulama dengan penguasa perlu dikaji ulang. Ulama memang diha- rapkan bisa menjalin hubungan baik dengan penguasa sepanjang penguasa itu berjalan pada garis yang benar. Sealiknya, kalau pe- nguasa menyimpang dari kebenar- an, maka ulama harus memiliki keberanian untuk meluruskan- nya. Artinya, ulama sebagai ben- teng moralitas haruslah mampu bergerak sebagai cahaya penerang dalam kegelapan. Ulama juga dituntut untuk memiliki kebera- nian mengatakan yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. inginan memperkenalkan penulis perempuan tentang agama, yang sangat langka di Waspada kepada masyarakat. Sekaligus memberi- oleh Kadis Perhubungan DLLAJ Binjai Drs Aspian. Yang ironisnya lagi, Alina- fiah yang sudah keluar masih dipercayakan sebagai Danru di timbangan kodok di pos Ceng- keh Turi, Kebun Lada. Alinafiah kan motivasi kepada perempuan- perempuan muslimah untuk turut aktif berdakwah melalui tulisan (dakwah bi al kitabah) khususnya Setelah tulisan tersebut diki- di harian Waspada. Pangkat Naga Bonar ini tidak pernah berfungsi di pos Di DLLAJ Binjai timbangan, anggota lain yang memberi laporan kepada Danru Alinafiah, berapa hasil rim ke redaksi Waspada, Redaktur Buletin Dakwah Fakultas Agama Islam Dharmawangsa meminta tulisan Maulid kepada Fahrul Ri- zal atas namanya sebagai dosen Fakultas Dakwah IAIN Medan. Oleh karena Buletin Dakwah un- tuk kalangan terbatas dan tulisan berjudul "Meneladani Akhlak Ra- sulullah" hasil karya kami berdua, jatisu H Chairuman Harahap SH Harian Waspada, 17 Mei 2002 memberitakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus turun ke daerah-daerah. Karena hampir semua kabupaten dan pemerintah kota di Sumut syarat korupsi, ko- lusi dan nepotisme (KKN). Kita menyambut baik keproaktifan Ke- yang maka untuk buletin, di atasnama- kan Drs Fahrul Rizal MSi. Demikian pula dengan pihak penguasa hendaknya bisa mema- hami posisi ulama dengan arif dan baik. Penguasa tidak perlu mela- kukan tindakan sewenang-we- nang terhadap orang yang berlain- an dengan aspirasinya. Justru pe- nguasa harus bisa menghargai pendapat dan kritik dari ulama, walaupun terasa pahit. Peran ulama sebagai tokoh agama sesungguhnya sangat penting dalam usaha membangun keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kejujuran dan keteladan- an moral yang ditunjukkan ulama menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa. Seandai- nya ulama bisa bersatu dan men- jauhkan diri dari kepentingan po- litik praktis, tentu sangat berarti dalam usaha membangun keutuh- an bangsa. Betapa indahnya kalau ter- wujud kerukunan antarulama yang notabene akan membuat semakin kuatnya tali ukhuwah di tengah masyarakat. Lewat ke- jujuran dan keteladanan moral yang dimiliki ulama, diharapkan mampu menghapus berbagai ke- gelapan yang melanda masyara- kat bangsa kita dewasa ini.* yang didapat. Lain lagi ulah oknum yang duga ada unsur korupsi. Yang bermasalah ini (Irianto). Ini di- perlu dipertanyakan, banyaknya plang besi rambu-rambu lalu lintas tersimpan di rumah priba- Lada. Sedangkan Kadis Perhu- dinya persisnya di jalan Kebun bungan tidak pernah memperta- nyakan prihal ini. Ini perlu di- usut oleh pihak terkait. Belum lagi mobil patroli DLLAJ juga tersimpan di rumah pribadinya, sedangkan ia tidak lagi bertugas di Dinas Perhubungan DLLAJ Binjai. Nama dan alamat ada pada Redaksi Wartawan Daerah: BIRO JAKARTA: Hermanto, H Rahmatsyah Lubis, H Ramadhan Usman, Hasriwal AS Dairi: Leston Sinaga, Tebingtinggi: David Susanto, Muhammad Idris, Pematangsiantar: Yan MS Sinaga, Edoard Sinaga, Mulia Siregar, Tg. Balai: Aldyn Matova, Tarutung: Parlindungan Hutasoit, Tapsel: BIRO SUMUT: Langkat: H Ibnu Kasir, Asrirais, Chairil Rusli; Binjai: Riswan Rika, Nazelian Tanjung, D.Serdang: HM Husni Siregar, Perdinan S, Syarifuddin Nasution, Balyan Kadir Nasution, Iskandar Hasibuan, Mohot Lubis, Kisaran: Abu Bakar Nasution, Nurkarim Nehe, Umaruddin Yasin Amin, Labuhanbatu: Nazran Nazier, Neirul Nizam, Agus Diansyah Hasibuan, Indra Muhery S, Armansyah Abdi, Sibolga: Zulfan Nasution BIRO ACEH: Banda Aceh: Adnan NS, Aldin NL, H Miswar Sulaiman, Zafrullah, T Mansursyah, Muhammad Zairin, T Ardiansyah, Aceh Besar: Iskandarsyal., S Jibro, Masykur Tom Randista, HAR Djuli, Mawardi Sulaiman, Aceh Tengah: Bahtiar Gayo, Aceh Utara: Bustami Saleh, M Jakfar Achmad, Jamali Sulaiman, Fakhrurrazzi Araly, Idrus Jeunpa, Arie Muhammad Nasir Age, Aceh Timur: Syahrul Karim, Ibnu Sa'dan, Agusni AH, Kualasimpang: Muhammad Hanafiah, Aceh Barat: Rusli Idham, Hasaruddin, Aceh Selatan: Zamzami Surya, Aceh Singkil: Tarmizi Ripan, Aceh Tenggara: Mahadi Pinem, Blangkejeren: Buniyamin, Sabang: TZakaria Al Bahri. Semua wartawan Harian Waspada dibekali tanda pengenal. Toron Samsul Rizal Color Rendition Chart WASPADA Tangk DAERAH TAN Serangan, Kabupat alam melebihi wis adalah sebuah nam Gunung Leuser (7 dibandingkan desa la lambat laun ikut d Sebenarnya lokasi ekowisata Tangkahan Desa Namo Sialang d Sungai Serdang di Ke- Batang Serangan Ka Langkat. Lokasi TNG di kawasan hutan huj TNGL. Jarak tempuh e Tangkahan tidak terl dari kota Medan, persi Km dari kota Medan at dari jalur lintas prov Banyak potensi ya diraih dari kawasan e Tangkahan karena bar wisata dapat disaksika wan mancanegara da tempat ini. Ekowisata han menawarkan potensi wisata alam, ke hayati, budaya, maka sional dan adat budaya s Luas dan jumlah di dua kawasan ekowis banyak untuk ukura desa. Desa Namo Sial: liki luas 14.000 hekta jumlah penduduk 5 (1057 KK) tersebar d dengan pendapatan Rp 400.000,- per bul Sedangkan Des Serdang sedikit lebi hektar atau 14.800 he an jumlah penduduk (937 KK) tersebar d dengan pendapatan sama dengan masyar Sialang. Pendidika Rendahnya pe masyarakat Namo S Sungai Serdang, sal karena minimnya ti didikan. Pendidika masyarakatnya hany SD. Buktinya Desa lang hanya punya du Desa Sungai Serdar tiga SDN. Sedang mengenyam pendic tinggi lagi setara SLT Has POLRES De belum lama ini telah Operasi Palm Toba L mukan beberapa lok penampungan CPO. jalan lintas sumate Tebingtinggi. Bahka para supir dan ker menyangkut Polres saja, akan tetapi selu Polres yang ada di P 'melakukan operasi Operasi Palm T digelar oleh seluru jajaran Polda Sum menyegel seluruh nampungan CPO d jalinsum dampakny kepada seluruh p tangki dan kerenetr masing-masing mem mobil tangkinya k sebab menurut par dan uang jalan yan majikan/toke untuk pekerjaan tidak m Gudang penamp di pinggiran jalan tera Medan-T.Tinggi oleh Polres Deliser lain, gudang CPO yang berlokasi di De gi, Kec.Perbaungan tersebut petugas me gen minyak maka kilogram CPO, 310 berisi inti (kernel), 2 api dan satu unit ta an 50.000 liter. Dari tempat ya jauhan juga disita penampungan CF di antaranya 2,5 d goreng, satu beko c jerigen yang didug penyimpanan CPC Aspi PADA hakeka lebih merupaka daripada hak, yai daerah untuk ik kan jalannya pe sebagai sarana un kesejahteraan harus diterima nakan dengan per gungjawab. Otonomi yar bertanggung ja nyata-pemberian pada daerah har kan kepada fakto tungan-perhitung kan-tindakan at yang benar-bena min daerah yang secara nyata mar rumah tanggany tanggung jawab rian otonomi itu sejalan dengan t tu melancarkan di seluruh pelos serasi atau tidal- dengan pengar rahan yang tel serasi antara per dan daerah sert. min perkemban bangunan dae Hal ini meru 2001:58). si dari penjelasa secara tegas me