Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

TAJUK RENCANA Berita Yudha SELASA, 31 MEI 1994 Masalah Sipadan Dan Ligitan Antara RI Dengan Malaysia Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negri Malaysia Ahmad Kamil Jaafar dalam pernyataannya akhir pekan lalu di Kualalumpur menyatakan, bahwa Malaysia akan menghentikan pengembangan Pulau Sipadan se- bagai obyek wisata selama proses perundingannya dengan Indonesia mengenai status kepemilikan pulau sengketa itu masih berjalan. Fihaknya telah diberitahu oleh pemerintah Negeri Sabah, bahwa selama perundingan berjalan, pengembangan Sipadan akan dihentikan. Dalam Sidang Komisi Bersama Indonesia-Malaysia di Kualalumpur telah dicapai kesepakatan untuk mempercepat penyelesaian sengketa pulau Sipadan dan pulau Ligitan liwat proses perundingan. Sebagaimana diketahui, sejak beberapa tahun ini masalah kedua pulau yang terletak di perbatasan Kalimantan Timur dengan Negara Bagian Sabah itu meru- pakan sengketa yang belum bisa diselesaikan. Baik RI maupun Malaysia merasa kedua pulau merupakan bagian dari wilayahnya. Selama 22 tahun sengketa itu terpendam sampai muncul lagi akhir-akhir ini. Masalahnya karena ternyata sejak beberapa tahun lalu fihak Malaysia mulai melakukan pengembangan pulau Sipadan sebagai daerah wisata. Keadan itu tentunya membuat masalah itu menjadi hangat. Kalangan DPR ketika itu mempertanyakan masalah tersebut.Ditambah lagi tampaknya patroli Angkatan Laut kedua negara di sekitar dua pulau itu dilakukan lebih sering lagi. Maka dilakukan upaya untuk menyelenggarakan perundingan antara kedua negara. Pada bulan Ok- tober 1991 di Kualalumpur oleh sidang Komisi Bersama RI-Malaysia masalah kedua pulau itu pertama kalinya dibahas. Fihak Indonesia berpendapat, bahwa sesuai perjanjian 1969 antara RI dengan Malaysia, pulau Sipadan dan pulau Ligitan harus dibiarkan dalam "status quo" sampai ada kesepakatan lebih lanjut. Sebagaimana diketahui pada tahun 1969 muncul masalah Sipadan-Ligitan ketika kedua negara membahas masalah landas kontinen di perbatasan Kalimantan Timur- Sabah. Dalam perundingan pekan lalu di Kualalumpur, kedua fihak setuju untuk melaksanakan perundingan berikutnya mengenai Sipadan-Ligitan pada 7-9 September 1994 di Jakarta. Hal itu akan merupakan perundingan tehnis ketiga selama dua setengah tahun terakhir ini mengenai kedua pulau sengketa tersebut. PENSIUN Pemerintah menegaskan, tidak benar pegawai negeri sipil golongan I dan II terkena pensiun pada umur 48 tahun. - Plong ! DPR TOLAK Diberitakan, Ketua DPR Wahono menolak permintaan Mensesneg untuk membeli tanah DPR bagi perluasan lapangan tembak Senayan. -Siapa bilang DPR "banci" ?! *** KONSULTAN Persaingan konsultan akan semakin ketat, kata IKINDO. HUMAN RIGHTS - Tentunya persaingan yang sehat. Bukan asal dapat "doku" alias duit! A U.S. BUSINESS Kegagalan pembicaraan res- mi China-Inggris mengenai ma- sa depan Hongkong setelah tahun 1997 tampaknya justru memperkukuh keputusan China untuk "berjalan sendiri" dalam menerapkan kebijakan "satu negara, dua sistem" di wilayah tersebut. "Tidak ada 'kereta yang akan lewat setelah kegagalan pem- bicaraan China-Inggris," kata anggota panel politik pada Komiter Kerja Pendahuluan bagi Komite Persiapan Wilayah administrasi Khusus Hongkong, Wang Fengchao, pada pembica- raan dengan sejumlah wakil rakyat Hongkong, awal Mei lalu. A Lapangan Tian Anmen A.S., Antara Bisnis Dan H.A.M. Langkah Wang mendekati pemimpin Aliansi Demokrasi bagi Kemajuan Hongkong dan Aliansi Progresif Hongkong, serta langkah serupa oleh pejabat China lainnya membuktikan China kini mengandalkan jurus lamanya dalam mempersiapkan pembentukan Pemerintah Ad- ministrasi Khusus (SAR) Hongkong, yakni melalui kontak dan kerjasama langsung dengan penduduk wilayah itu. Lu Ping, Direktur Kantor Urusan Hongkong dan Makao, Mempertimbangkan sepenuh- nya kedudukannya yang bernilai strategis dan potensial tersebut, sesungguhnya Indonesia secara sadar telah lama mengembang- kan suatu konsepsi sistem kewi- layahan Negara Kesatuan Repu- blik Indonesia sebagai suatu ke- satuan sistem kewilayahan yang bulat dan integral sebagaimana dituangkan dalam konsepsi Wa- wasan Nusantara yang selama ini kita kenal. Konsepsi ini be- rangkat secara mendasar dari pemahaman yang utuh dan in- tegralistik, segenap aspek kha- sanah potensial elemen bangsa berdasarkan Pancasila dan Un- dang-Undang Dasar 1945. Arti- nya, dalam titik pandang kon- sepsi Wawasan Nusantara, Ne- gara Kesatuan Republik Indo- nesia merupakan satu kesatuan sistem ideologi, politik, ekono- mi, sosial-budaya dan hankam yang bulat, integralis dan utuh; yang mempertimbangkan sege- napdimensi-sosiologis bangsa secara selaras, serasi dan seimbang. Ooooo instansi di lingkungan Dewan Negara (Kabinet) China, meng- isyaratkan, kebijakan dasar Pe- merintah China terhadap ma- salah Hongkong bukan meru- pakan hasil pembicaraan China- Inggris melainkan bersumber dari meja perundingan Peme- rintah China sejak dulu. U.S. BUSINESS Diungkapkannya sebelum ada perundingan China-Inggris mengenai masalah Hongkong, Pemerintah China berhasil me- nyusun 12 butir kebijakan me- nyangkut masalah Hongkong atas perintah pemimpin ter- tinggi China saat itu, Deng Xiangoping. ANALISA - KOMENTAR 01994 Worldwide Copyright by CARTOONEWS INTERNATIONAL Syndicate NYC, USA LURIE CO Lu Ping bahkan menganggap kebijakan tersebut sebagai lang- kah besar upaya reunifikasi China. Masa Depan Kebijakan Satu Negara Dua Sistem Di Hongkong Oleh: Eddy Utama keraguan pegawai negeri sipil Hongkong akan masa depan mereka. Konsep "satu negara, dua sis- tem" yang mulai disusun pada Sidang Pleno Ketiga Komite Kedua belas butir kebijakan Sentral Partai ke-11 (18-22 De- yang kelak tercantum dalam sember 1978) guna memecahkan deklarasi bersama China-Inggris masalah Taiwan dan Hongkong itu, merupakan kebijakan dasar menjamin bahwa sistem kapi- Pemerintah China mengenai talisme dan cara hidup di Hong- Hongkong yang menghendaki kong tetap dipertahankan sedi- dipertahankannya sistem kapita-kitnya hingga 50 tahun setelah lis di kawasanitumelalui penera- 1997. pan kebijakan "satu negara, dua sistem". Uraian proses unit pengolahan limbah diperusahaan kertas ter- sebut melakukan limbah dengan proses penyaringan di bar screen, Bagi Indonesia, upaya me- pengolahan secara fisika pada wujudkan kesatuan dan persa- primary sedimentation, pengola- tuan bangsa dalam segenap aspek han secara biologis pada acrated kehidupannya sebagaimana ter- lagoon, pengolahan secara ki- urai dalam konsepsi Wawasan miawi pada final sedimentation Nusantara maka telah dirumus- dan pengolahan lumpur pada sludge handling plant. kan konsepsi penjabaran, peng- aturan dan pelaksanaannya yaitu Pertama-tama air limbah di- sebagai hakekat Ketahanan Na- bersihkan dari kotoran berupa sional yang merupakan penga- padatan berukuran besar di turan dan pelaksanaan daripada dalam bar acreen (dari stainless upaya pembangunan keamanan steel), Alat ini bisa juga ber- dan kesejahteraan kehidupan fungsi untuk mengurangi polu- nasional. Salah satu unsur tan organik, mengurangi kan- pelaksanaan Ketahanan Nasio- dungan sludge dan untuk men- nal khususnya di bidang han- cegah penyumbatan mesin-me- kamnas dikenal dengan doktrin sin (pompa & pipa) oleh partikel- Sishankamnas yang berintikan partikel luar. Selanjutnya pa- integrasi dan kemanunggalan datan-padatan pengotor yang potensi kekuatan Rakyat dan tersering dikeluarkan dari bar ABRI didalam penyelenggaraan screen dan dibakar sebagai ba- tugas-tugas hankamnas. han bakar, sedangkan limbah cair Hongkong sebagai cetak biru penyelesaian masalah Makao dan Taiwan, China menun- jukkan kepada dunia akan ke- mampuannya mengatasi keme- lut secara damai melalui kesediaan untuk saling menye- suaikan diri," katanya dalam suatu jamuan di Hongkong seba- gaimana diberitakan sejumlah media massa setempat. Tetap kapitalis ALS. BUSINESS Ooooer occas BERITA YUDHA - SELASA, 31 MEI 1994 HALAMAN IV Deng Xiaoping pada 31 Juli 1984 saat berbicara dengan Menlu Inggris ketika itu, Sir Geoffrey Howe, menegaskan bahwa sistem sosialisme di China Daratan akan tetap lestari. Na- mun menilik sejarah Hongkong rus diakui setidaknya adanya ke- cenderungan kurangnya per- hatian "political-will" dalam pembinaan wilayah pesisir tersebut.. Namun, kembali pada doktrin Sishankamnas yang mencer- minkan potensi kekuatan han- kamrata dalam kemanunggalan merupakan medan-wilayah yang Rakyat dan ABRI, maka sa- cukup kondusif dan rawan bagi ngatlah relevan jika dalam kon- masuknya unsur-unsur asing tesk antisipasi terhadap kendala- yang dapat membahayakan ke- kendala yang ada tersebut diatas; daulatan bangsa dan negara, baik kemampuan pertahanan sipil secara militer maupun secara yang tangguh sebagai ujung non-militer. Dikatakan kondusif tombak hankamnas dalam me- dan rawan, mengingat betapa melihara dan membina perta- panjang dan luasnya wilayah hanan dan keamanan di garis pesisir garis-pantai yang harus pesisir pantai tersebut lebih di- dibina, dijaga atau diawasi intensifkan atau ditingkakan sementara keterbatasan angga- baik secara kuantitatif maupun ran pembiayaan pembangunan secara kualitatif. Dimensi inilah hankam yang diarahkan dalam yang agaknya selama ini kurang pembinaan wilayah tersebut, diperhatikan. Padahal, kemam- sehingga tidak terpungkiri masih puan pertahanan sipil yang tang- adanya wilayah atau kantong- guh di sepanjang wilayah garis- kantong wilayah di sepanjang pesisir pantai tersebut, sangatlah garis pesisir pantai ini yang berperan dan vital dalam me- secara kualitatif-kuantitatifhan- nunjang dinamika laju pemba- kamnas, belum cukup memadai ngunan nasional. Hal ini meng- pembinaannya. Disamping ken- ingat banyaknya frekuensi akti- dala keterbatasan anggaran pem- vitas pembangunan yang secara biayaan pembangunan, juga ha- riel menjadikan wilayah garis- yang telan bebas dari partikel padat yang besar dan kasar dialirkan kedalam equlization tank. Selain limbah air sejumlah overflow dari sludge thinchkener dan filtrat dari derwatering (belt press) di daur ulang ke dalam equlization tank yang berfungsi untuk mengatur debet air limbah yang akan memasuki tahan pengendapan di clarifeir. Selan- jutnya air limbah dibagi dua dimasukkan kedalam alat yang disebut clarifier untuk pengen- dapan pemadatan tersuspensi. Lumpur hasil pengendapan dari dua buah first clarifier diken- talkan didalam thickener. Se- dangkan cairan air limbah diatur didalam bufer tank kemudian didinginkan di cooling tower sehingga temperaturnya lebih kecil dari 35 derajat Celsius de- ngan tujuan agar didapat tem- peratur air limbah dimana jasad renik dapat hidup dengan baik. Air limbah dari cooling tower selanjutnya diumpankan ke aer- ated lagoon untuk dikurangi kandungan zat-zat organik di- dalamnya serta bioslodge (mik- roorganisme) dari scond clarie- dan Taiwan serta kondisi terakhir wilayah tersebut, maka tiada cara selain mempertahankan sistem kapitalisme guna menjamin ke- makmuran, stabilitas dan ter- wujudnya reunifikasi damai. Sementara itu, alasan China menetapkan batas waktu seku- rang-kurangnya 50 tahun karena didorong cita-cita ambisius ne- gara itu melipatgandakan produk nasional bruto (GNP)-nya pada akhir abad 20 dan mencapai kemakmuran yang komparatif. Menurut Lu Ping, yang juga Sekjen Komite Kerja Pendahu- luan, alasan dipertahankannya sistem kapitalisme di Hongkong bertumpu pada kenyataan bahwa selama ini Hongkong mampu berperan sebagai "jembatan" bagi pasar China ke dunia Barat dan sebaliknya. Dikatakannya 20 kota dagang China yang dibuka bagi dunia luar, seperti Shanghai, tidak akan pernah mampu menggantikan peran Hongkong mengingat ba- gaimanapun majunya Shanghai, kota itu tetap berkarakter sosialis. Menurut ketentuan Hukum Sebab-jika hal itu dilaksa- nakan, sama artinya dengan me- lupakan kenyataan bahwa PWC dibentuk untuk membantu Ko- mite Persiapan (yang akan di- bentuk tahun 1996) mendirikan toise grury na "Dengan menggunakan Kita menyambut gembira pernyataan dari fihak Kementerian Luar Negeri Malaysia mengenai Sipadan itu, karena memberikan peluang untuk lancarnya pembicaraan kedua fihak bulan September nanti. Laporan dari sekitar Sipadan juga menunjukkan, bahwa baik patroli maupun kegiatan lain telah dihentikan oleh AL kedua negara. Masalah perbatasan dimana tersangkut suatu wilayah atau pulau memang bukan masalah kecil, karena dua atau lebih negara terlibat. Tetapi kita melihat, bahwa masalah itu janganlah sampai dapat membuat hubungan RI dan Malaysia menjadi tegang. Besar sekali "harga" yang telah dibayar untuk hubungan baik itu. Hubungan kedua negara, terutama sejak berakhirnya masa konfrontasi tahun 1966 lalu, jadi sekitar 28 tahun lalu, sudah sedemikian bagusnya berkembang, sehingga rasanya tidak ada yang bisa menjadi silangan dua benua (Asia-Aus- lainnya dihubungkan perairan penghambat atau perusaknya. Aspek Pertahanan Sipil Wilayah Pesisir Garis Pantai Nusantara Sebagaimana diketahui, gu- Oleh: Radjoki Fr. Sinaga Kedudukan geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada pada garis-edar kha- tulistiwa serta posisi titik per- gusan Nusantara yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil, yang satu sama tralia) dan dua samudera-raya (Indonesia-Pasifik), merupakan kondisi alamiah yang bernilai strategis sekalipun menempat- kan peran penting Indonesia bagi kawasan negara-negara di seke- laut Indonesia, menempatkan In- donesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah pesisir garis-pantai yang terpanjang di dunia, yakni kurang lebih 810.000 km. Hal ini, khususnya Menteri Pertahanan Malaysia Dato Sri Najib Tun Razak ketika berbicara dalam suatu pertemuan di Jakarta dua pekan lalu menyatakan, bahwa Indonesia dan Malaysia menghadapi banyak masalah besar. Karena itu janganlah masalah Sipadan dan Ligitan menjadi penghalang kerjasama lilingnya. Kondisi alamiah yang ditinjau dari aspek hankam kedua negara. Tetapi masalah dua pulau tetap akan diselesaikan secara baik. Kita memang menginginkan agar setiap ada permasalahan, ter- masuk masalah klaim wilayah yang memang masalah serius, ditempuh jalan perundingan dan pendekatan. Memang diperlukan waktu dan mungkin juga diperdebatkan secara keras, tetapi bila ada tekad untuk menyelesaikannya, dengan semangat ASEAN, tentu akan ditemui jalannya. Kita sudah berkali-kali mengahadapi masalah yang timbul diantara sesama anggota ASEAN. Tetapi dengan semangat ASEAN, berbagai permasalahan itu bisa diselesaikan. Kalaupun ada yang belum diselesaikan, harapan untuk menyelesaikan jauh lebih besar katimbang akan menjadi masalah yang berakhir dengan ketegangan atau pertikaian laina. Kuncinya adalah pada bagaimana kita menerapkan semangat ASEAN dalam setiap upaya penyelesaian atas masalah yang timbul itu. Bagi Indonesia dan Malaysia, forum seperti Sidang Komisi Bersama merupakan forum yang amat besar manfaatnya bagi penyelesaian masalah yang timbul diantara kedua negara. Semoga masalah Sipadan-Ligitan ini akan mencapai titik temu diantara Indonesia dan Malaysia, pada suatu saat nanti.*** bernilai strategis ini, selain me- rupakan modal dasar dan faktor dominan bagi upaya pembangu- nan bangsa juga harus diakui merupakan kandungan-potensi bagi Indonesia dalam pengem- bangan optimal peran-interna- sionalnya, khususnya didalam rangka turut berperan aktif me- melihara serta meningkatkan perdamaian kawasan maupun perdamaian dunia. Pojok Yudha nomi di bidang kekuasaan ad- ministratif, legislatif dan juri- disialnya, sehingga seluruh ke- giatan rutinnya, kecuali yang Dasar, setelah 1 Juli 1997 Hong- Pemerintah Wilayah Admi- kong tetap akan memiliki oto- nistrasi Khusus (SAR) Hong- kong sesuai dengan ketentuan Hukum Dasar. Lu Ping sebagaimana dikutip Harian Ta Kung, 5 Mei lalu, ju- ga mengakui bahwa setelah sejumlah tindak non-kooperatif yang ditunjukkan Gubernur Hongkong Chris Patten, sulit bagi PWC mempercayai ke- sungguhan Pemerintah Inggris untuk menjalin kerjasama de- ngan China pada masa transisi. menyangkut masalah pertahanan nasional dan luar negeri, akan diurus sendiri oleh pemerintah Wilayah Administratif Khusus (SAR) Hongkong. pesisir pantai sebagai basis pembangunan. Misalnya, lalu- lintas laut, pelabuhan laut, usa- ha-usaha perdagangan, usaha- usaha pertambakan/perikanan laut, eksplorasi minyak dan gas- bumi lepas pantai (off-shore) dan sebagainya. Keseluruhan aktivi- tas pembangunan nasional terse- but hanya akan berjalan dengan lancar bilamana prasyarat mau- pun syarat kondisi hankamnas- nya terkendali dan terpelihara dengan baik. Menanggapi pendapat sejum- lah pihak bahwa kapitalisme Hongkong hanya akan terjamin jika China juga berubah menjadi negara kapitalis, Lu Ping balik bertanya, "Jika China berubah menjadi kapitalis, di mana posisi Hongkong? Mampukah Hong- kong berperan sebagai jembatan yang memungkinkan terciptanya stabilitas dan kemakmuran Hongkong? (2 Habis) fier di recicle juga kedalam la- goon. Proses yang digunakan di- dalam lagoon adalah proses bio- loigs dengan memanfaatkan ja- sad renik (nikroorganisme). Di- dalam lagoon oksigen dilarutkan kedalam air dengan mengguna- kan surface acrator, oksigin ini dibutuhkan oleh mikroorga- nisme untuk melakukan reaksi photo oksidasi. Kedalam lagoon juga ditambah zat-zat yang diperlukan oleh mikroorga- nisme. Proses didalam lagoon berlangsung sekitar 19 hingga 20 jam. Namun ia juga menyadari, usa- ha mempertahankan kemakmu- ran Hongkong melalui kebijakan "satu negara, dua sistem ba- gaikan dibangun di atas pasir tanpa ditunjang stabilitas di China Daratan. Campuran air limbah dan lumpur (lumpur aktif yang disebut sebagai sludge bangkit) dimasukkan kedalam dua buah Untuk itu China Daratan harus tetap dibangun menjadi negara sosialis yang kuat, karena setiap usaha untuk menggantikan arah pembangunan tersebut hanya akan menyulut kekacauan yang pada akhirnya membahayakan perekonomian Hongkong. lapangan. Khususnya dalam penyeleng- garaan sishankamnas matra-laut; dimana tingkat keterlibatan aktif dan optimal daripada keikutser- taan Rakyat, boleh dikatakan belum cukup memadai. Cukup banyak kasus yang dapat dija- dikan sebagai bukti indikasi sinyalemen ini. Misalnya, masih seringnya terdapat kasus-kasus seperti upaya-upaya penyelun- dupan di kawasan perairan ter- tentu dimana melibatkan keikut- sertaan masyarakat tertentu di perairan tersebut, dan seba- gainya. selain juga tidak ter- pungkiri adanya keterlibatan "oknum-oknum" baik itu yang menyangkut instansi pemerin- tahan maupun ABRI. Disini me- nunjukkan bahwa "kesadaran" hankamnas pihak-pihak atau oknum-oknum tersebut terbukti masih belum memadai, khusus- nya secara mentalitas! Memaksimalkan potensi de- ngan pembinaan mentalitas Kesadaran bahwa potensi kekuatan Rakyat didalam peng- galangan kekuatan hankamnas, sebenarnya sudah cukup lama tertanam didalam kesadaran penyelenggaraan hankamnas selama ini. Pengalaman sejarah perjuangan bangsa di masa- Dalam rangka memaksi- lampau merupakan refleksi kritis malkan potensi kekuatan Rakyat sebagai dasar-kerangka acuan didalam keikutsertaan sishan- kamrata/sishankamnas di se- berfikir kalangan strategi atau pemikir umumnya, ABRI khu- panjang wilayah garis-pesisir susnya. Namun, bahwa sosia- pantai tersebut, maka upaya dini lisasi kesadaran tersebut belum yang perlu dibenahi secara fun- merata secara keseluruhan; ini damental tidak lain adalah di- merupakan kenyataan kasualistis dalam pembinaan aspek-menta- didalam bentuk operasional- litas tersebut diatas. Oknum- Penanganan Limbah Terpadu Jawaban Pencemaran Lingkungan Selain melakukan daur ulang Oleh: Ayu C. Nur terhadap pulp dan kertas yang rusak untuk menghasilkan bubur pulp Indah Kiat juga mene- rapkan kebijak semacam sebagai strategi dan komitmen untuk menciptakan pembangunan industri yang berwawasan ling- kungan dan berdampak positif terhadap efisiensi produksi. Tidak mulus Namun komentar Majalah Window edisi 13 Mei 1994 memperingatkan kecil kemung- kinan terjadinya transfer kekua- saan atas Hongkong secara mu- lus pada 1997, Window menilai kegagalan pihak China dan Inggris merundingkan masalah politik akan menghambat peng- embangan hubungan kedua belah pihak pada bidang non-politik pada masa mendatang. . Mereka menilai keinginan Komiter Kerja Pendahuluan (PWC) untuk dapat bekerjasama dengan pihak Inggris dalam me- nangani masalah ekonomi dan kehidupan rakyat Hongkong pada masa transisi menjelang pengembalian kawasan itu seke- dar basa-basi saja. penampungan yang disebut ef- fluent basin sebelum dialirkan ke badan air. Lumpur yang dikumpulkan selanjutnya di tambahkan bebe- rapa polymer untuk dikeraskan untuk selanjutnya dijadikan bahan bakar multi fuel biler atau untuk keperluan reklamasi atau bahan bakar untuk membang- kitkan mesin-mesin pabrik tersebut yang merupakan bahan energi hasil dari daur ulang. Sedangkan air dari sisa-sisa pabrik dimasukkan dibeberapa bak penampungan untuk dipro- ses dijernihkan untuk ditawarkan lagi dari zat-zat beracun ke- mudian dialirkan kesungai Siak yang berada tidak jauh dari pa- brik Kertas Indah Kiat tersebut. Sebelum air dialirkan kedalam Salah satu langkah Inggris yang ditentang China adalah pemberian hak bagi pegawai negeri sipil Hongkong untuk bergabung dengan partai politik tertentu, yang pada dasarnya mengubah posisi netral mereka. Mereka juga dilarang me- menuhi undangan PWC yang ingin memperoleh penjelasan mengenai mekanisme kerja Hongkong atau merancang peraturan perusahaan pengelolat bandar udara baru Hongkong. Lu Ping agaknya mengenali halangan terjadinya transfer ke- kuasaan secara mulus yang ber- pangkal pada masalah tersebut, sehingga ia gencar meredakan sungai Siak terlebih dahulu me- lalui pengetesan di mana bebe- rapa bak terakhir telah dima- sukkan ikan untuk dilihat sejauh mana kebersihan air tersebut dari bahan beracun. Menurut Peter Yokasan, pembuangan air ter- akhir ke sungai Siak tersebut diawasi selama 24 jam dan boleh diperiksa oleh siapa saja. Hal ini mencegah keraguan masyarakat akan limbah Indah Kiat yang dialirkan ke sungai, ujarnya. clarifier dan kemudian dipisah- kan antara biosludge dan cairan limbahnya. Biosludge dari dua clarifier sebagai didaur ulang ke acrated lagoon dan sebagian dikirim ke sludge thikener untuk dicampur dengan lumpur dari clarifier. Semua lumpur diken- talkan didalam thikener. Se dangkan air limbah yang sudah diproses dikumpulkan di dalam (DNI). Saat ini Hongkong didukung 190.000 pegawai negeri dengan gaji terbaik di dunia, bahkan le- bih baik daripada di sejumlah negara maju. Namun masalah yang diang- gap lebih mengkhawatirkan adalah ekspansi struktur pegawai negeri selama masa transisi, khususnya menyangkut pening- katan jumlah personil dan ke- naikan gaji mereka. Baru-baru ini anggota dewan legislatif yang bergaji 120.000 dolar Hongkong sebulan me- nuntut penghasilannya dinaik- kan hingga sebanding dengan gaji direktur pada departemen pemerintah. Jika tuntutan itu dikabulkan, diramalkan akan menyulut keti- dakpuasan pegawai negeri lain- nya dan mendorong mereka menuntut peningkatan gaji yang proporsional. Jika peningkatan tersebut di- lakukan tanpa kendali, Peme- rintah SAR kelak harus memikul beban gaji pegawai negeri yang tidak tertanggungkan, demikian komentara Window. (Ant). UNKY SVARE Ab oknum pemerintahan maupun ABRI yang terbukti menjadi "dalang atau otak" penggerak usaha-usaha penyelundupan, pencurian ikan oleh kapal- asing, dan lain sebagainya itu sebenarnya ditindak secara lebih keras dan terbuka; sehingga rak- yat atau masyarakat yang berada pada garis-pesisir pantal tersebut dapat melihat dengan jelas "pe- nganyoman hukum" secara nyata dalam kehidupan mereka. Pada kondisi sedemikian itu, masya- rakat akan secara partisipatif turut-serta memberantas upaya- upaya illegal tersebut. Penegakan hukum secara tegas dan trans- paran, khususnya didalam me-- nangani kasus-kasus tersebut diatas, selain memiliki "daya- gentar" sosial juga merupakan upaya kearah pembentukan "sikap partisipatif masyarakat dalam menegakkan hukum itu sendiri. Dalam berbagai kasus di la- pangan, masih tingginya "keikut- sertaan" masyarakat di wilayah- wilayah pantai tertentu dalam usaha-usaha illegal seperti pe- nyelundupan, pencurian ikan oleh perusahaan asing, dan se- bagainya; pada dasarnya bukan semata-mata dikarenakan faktor ekonomis semata, namun juga diantara oknum-oknum yang terlibat didalam usaha-usaha il- legal tersebut, menciptakan asumsi sementara di kalangan masyarakaat pesisir pantai bah- wa usaha-usaha illegal tersebut sepertinya tidak melanggar- hukum. Asumsi lainnya yang terbentuk ialah bahwa sikap partisipatif didalam upaya pem- berantasan usaha-usaha illegal diatas, misalnya "melaporkan- nya kepada pihak berwajib; se- ringkali justeru menjadi bume- rang bagi masyarakat yang ber- sangkutan. Kembali pada upaya memak- simalkan potensi kekuatan han- kamnas yang melibatkan potensi kekuatan rakyat didalam perta- hanan sipil wilayah pesisir pantai ini; maka aspek pembinaan men- talitas penegakan hukum meru- pakan suatu langkah prioritas dan urgen! Aspek pertahanan sipil Keikutsertaan masyarakat di- dalam upaya penggalagnan upa- ya hankamnas umumnya atau pembinaan kamtibmas khusus- nya terbukti sangat ampuh. Se- dikitnya dapat kita lihat didalam penerapan atau aplikasi Siskam- ling yang terdapat ditingkat kelurahan/desa yang relatif pem- binaannya memadai terbukti konsi/situasi kamtibmas yang menghasilkan/menciptakan Ke halaman XI