Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

TAJUK RENCANA Berita Yudha SELASA, 17 JANUARI 1995 Kesulitan Ekonomi Meksiko, Jangka Pendek Tetapi Gawat Kesulitan perekonomian Meksiko yang membuat pemerintahnya harus melakukan devaluasi mata uang Peso pada Desember 1994 lalu sudah diperkirakan oleh banyak pakar ekonomi dunia. Bahkan berbagai kalangan baik analis ekonomi maupun politik serta akademisi Amerika Serikat pernah menyarankan Presiden Meksiko Ernesto Zedillo Ponce de Leon yang baru saja memegang jabatannyaagar mengambil tindakan cepat yang berani untuk memulihkan kepercayaan dari para investor, disamping kredibilitas pemerintahnya. Meksiko sudah diketahui sejak lama mengalami krisis ekonomi. Malapetaka ekonomi mulai melanda Meksiko pada tahun 1980-an. Harga ekspor andalannya seperti minyak ketika itu merosot cepat secara tajam. Akibatnya negara itu tidak bisa membayar hutang-hutang luar-negerinya. Resesi ekonomi panjangpun berlangsung. Inflasi sampai mencapai 150 persen lebih. Kemudian langkah-langkah diambil pemrintah Meksiko dengan bantuan negara-negara maju, khususnya AS dan Kanada. Reformasi ekonomi dalam negeri segera dilakukan. Bantuan keuangan dari AS, Kanada dan lembaga keuangan internasional dikocorkan. Dalam tempo 10 tahun, perekonomian Meksiko mulai pulih. Inflasi berhasil ditekan dari 150 menjadi 15 persen. Ekspor naik, bersamaan dengan naiknya angka impor, yang sebagian besar barang mewah. Ini tentu berdampak negatif terhadap perekonomian Meksiko. Dalam tujuh tahun terakhir ternyata angka ekspor naik 25 persen, sedangkan impor naik 400 persen! Kurs peso terhadap dollar AS semakin merosot tanpa ada tindakan apa-apa. Langkah mendevaluasi peso ternyata sudah terlambat. Suatu pertemuan yang disponsori oleh Pusat Studi Strategi dan Internasional telah diselenggarakan di Washington. Para peserta sama sependapat, bahwa Meksiko sedang menghadapi berbagai kesulitan jangka pendek tetapi gawat. Mereka mendesak agar pemerintah Meksiko mengambil langkah-langkah sehingga keadaan perekonomian itu menjadi sehat kembali dalam jangka panjang menjelang akhir tahun 1995. Para analis yang mengikuti pertemuan di Washington itu juga sependapat, bahwa suatu keterlambatan dalam melakukan usaha memulihkan kembali kepercayaan dari kalangan internasional maupun domestik, akan merongrong kepercayaan pada situasi pasar lainnya. Yang dikhawatirkan adalah, sebagaimana dikemukakan seorang analis politik, tidak adanya pihak yang menangani benar-benar situasi di Meksiko itu. Mereka yang sekarang bertanggungjawab atas keadaan itu bertindak terlalu lambat. Persepsi semacam itu tentunya harus dihilangkan, sehingga dapat dicegah dampak negatifnya. Presiden Meksiko diharapkan untuk dapat memegang kendali sebagai pemimpin pemerintahan, termasuk dalam masalah- masalah ekonomi. Ia harus memulai usaha untuk membangun kembali persepsi, bahwa pasar Meksiko yang sedang berkembang akan dapat bangkit kembali. Langkah pertama mungkin dengan merundingkan kembali pembayaran hutangnya pada AS, guna terlepas dari krisis valuta. Pandangan lebih optimis dikemukakan oleh analis lainnya. Ia melihat krisis yang dihadapi Meksiko sekarang ini tidak separah seperti yang kelihatan di permukaan. Hutang Meksiko misalnya, tidak separah 20 negara lainnya di dunia yang menjadi anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Apa yang harus dilakukan Presiden Ponce de Leon hendaknya didasarkan atas usaha Meksiko untuk membangun dana internasional bernilai US$ 18 Milyar. Meksiko harus memperoleh pinjaman luar-negeri sebanyak mungkin dan jangan sampai kurang untuk menutupi krisis ekonominya. Dengan melangkah sedikit demi sedikit sebagaimana yang sekarang sedang dilakukan, Meksiko harus terus berusaha mencari jalan bergerak maju. Bukan hal yang aneh bila perkembangan perekonomian di Meksiko berpengaruh terhadap negara-negara lain. Baik negara-negara Amerika Selatan, maupun juga negara-negara di benua lain. Tetapi yang aneh ialah pengaruhnyab terhadap Indonesia. Secara mendadak, pekan lalu berembus isyu, bahwa pemerintah Indonesia akan melakukan devaluasi rupiahnya. Arus penukaran rupiah dengan uang dollar AS tiba-tiba menderas sebagaimana yang terjadi pada bank-bank pemerintah. Untung saja Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad segera melontarkan tantangannya pada pihak-pihak yang "panik" itu untuk menukarkan rupiahnya pada dollar AS seberapapun besarnya. Dana sebesar 500 Juta dollar AS dilemparkan untuk menampung arus penukaran mata uang asing itu. Dengan langkah itu pemerintah hendak menegaskan, bahwa tidak ada rencana untuk mendevaluasi rupiah terhadap mata uang asing. Angin Meksiko tidak akan sampai berembus ke Indonesia. Dan memang dasar untuk mengemukakan hal itu jelas amat kuat. Kondisi ekonomi kita jauh lebih kuat katimbang Meksiko. Defisit neraca transaksi berjalan kita hanya 2 persen dibanding Meksiko yang 8 persen. Cadangan devisa kita untuk tahun 1995 diperkirakan 15,5 Milyar dollar AS, cukup untuk membiayai impor kita selama 5 bulan. Kita berhasil dalam memobilisir dana dari dalam negeri berupa tabungan masyarakat dan pajak. Karena itu janganlah kita termakan oleh isyu macam- macam, karena perekonomian kita dalam kondisi kuat, sehingga tidak akan mudah terpengaruh oleh perkembangan semacam "angin Meksiko". Tidak ada dasar apapun untuk melakukan devaluasi. Tetapi tentu saja kita harus tetap waspada terhadap kemungkinan apapun yang terjadi. Misalnya saja terhadap peningkatan angka inflasi, sebagaimana diingatkan oleh Fraksi ABRI dan Fraksi Karya Pembangunan DPR .*** Pojok Yudha.. IDT Tiga Kepala Desa dan Seorang Camat di Jawa Tengah dijatuhi sanksi karena selewengkan dana IDT. *** Pelajaran buat yang lain. Bagi tukang sunat dana IDT: "Tiada Maaf Bagimu". SAKIT Tiap 80 orang dari 1000 penduduk menderita gangguan jiwa, kata Prof. Dadang Hawari, Ketua Umum Ikatan Dokter Ahli Jiwa Indonesia. ***Anehnya, si penderita gangguan jiwa sering tidak merasa jiwanya sudah terganggu. AIDS Di Indonesia penderita AIDS sudah mencapai 277 orang. *** Waspada. AIDS tak pandang bulu! Mana Puluhan tahun yang lalu, para pakar komunikasi menyatakan visinya bahwa suatu ketika nanti dunia akan mengerut. Ini tidak berkaitan dengan proses alami geologis. Pengerutan bumi ini disebabkan majunya teknologi telekomunikasi, sehingga carga bumi yang selama ini terpi- sahkan satu sama lainnya karena jarak, kini mereka saling dapat berhubungan satu sama lainnya dengan mudah. Negara tidak ubahnya bagai "desa" dari satu "kota dunia". Proses ini disebut globalisasi, dengan fasilitas te- lekomunikasi seorang eksekutif yang harus menyiapkan maka- lah untuk presentasi keesokan hari dapat mengakses informasi yang tertinggal di kantor begitu mudahnya. Diputarnya nomor telepon kantor, ditekannya kode tertentu sebagai password untuk masuk kedalam sistem kompu- ter kantor, dan tidak lama kemu- dian data yang diperlukannya sudah tersaji di depan monitor komputer yang sedang dita- tapnya. Dia tidak harus stress, karena fasilitas telekomunikasi telah mampu mendekatkan jarak dan menyingkatkan waktu untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dari manapun dia be- rada dan akhirnya dia mampu tampil prima pada saatnya. Kemudian berkomunikasi sekarang ini tidak lagi dido- minasi kalangan bisnis namun sudah merata. orang bisa ber- telepon di rumah atau di kantor karena TELKOM telah mem- bangun kapasitas telepon: 2.- 273.000 sst, bisa juga meman- faatkan 75.500 telepon umum yang ada dipinggir jalan, atau- pun memanfaatkan Wartel yang ada di 1.213 lokasi. Keberkon telepon sa Bisnis Telekomunikasi Di Indonesia sebagai sarana telekomunikasi merupa- kan salah satu komponen yang dapat menunjang kelancaran kehidupan bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara yang men- cakup berbagai aspek. Dengan demikian, keberadaan telepon secara langsung maupun tidak langsung juga merupakan suatu komponen yang dapat mem- perlancar perputaran roda per- ekonomian. Dalam lingkup yang lebih makro, juga mem- perlancar keberhasilan pemba- ngunan nasional. Didasarkan pada pemikiran itu pula agaknya, pembangunan sarana telekomunikasi makin digalakkan dari Pelita ke Pelita. Penggalakan pembangunan te- lepon terwujud antara lain be- rupa otomatisasi yang men- jangkau semua Ibu Kota Kabu- paten di seluruh Indonesia be- berapa tahun yang lalu. Oto- matisasi telepon di semua Ibu Kota Kabupaten di seluruh In- donesia itu, tentunya untuk lebih memperlancar perputaran roda perekonomian dan keberhasilan pembangunan nasional, perpu- taran roda perekonomian dan keberhasilan pembangunan na- sional akan lebih lancar lagi jika Hal tersebut terlihat dari ke- terlibatan Indonesia dalam ber- bagai kerjasama ekonomi inter- nasional, seperti Preferensi Umum Tarif dan Perdagangan (GATT), Pasar Bebas AEAN (AFTA) dan Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Pernya- taan sejumlah pejabat berkenaan dengan hal itu juga mengisya- ratkan kesungguhan pemerintah. Bahkan, Presiden Soeharto, untuk menghilangkan keragu- raguan berbagai kalangan ter- hadap tekat pemerintah itu, telah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menghidnar dari li- beralisasi ekonomi yang telah menjadi pilihan dunia. "Siap atau tidak, mampu atau tidak mampu, sistem perda- gangan bebas itu telah menjadi pilihan dunia," kata Presiden Soeharto ketika memberi sam- butan saat menerima peserta Kursus Reguler Angkatan XXVII Lembaga Ketahanan Na- sional (Lemhannas) beberapa waktu lalu. Dengan demikian, bagi kala- ngan dunia usaha tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti kebijakan pemerintah itu, walaupun mereka sadar bahwa selain menjanjikan kesemaptan berusaha yang lebih luas, liberalisasi ekonomi juga akan memperbesar risiko dan tantangan berusaha. otomatisasi telepon tidak hanya menjangkau seluruh kabupaten, tapi juga menjangkau keca- matan-kecamatan bahkan desa- desa potensial di seluruh Tanah Air. Menjelang abad ke 21 eko- nomi dunia ditandai oleh per- saingan dan sekaligus kerjasama antar bangsa. Hal ini terjadi ka- rena semakin tingginya tingkat interdependensi di antara satu negara dengan negara lainnya sebagai akibat nyata globalisasi ekonomi. "Kita tidak boleh cengeng. kita harus siap berdagang dimana saja dan dengan siapa saja," kata Ir. Palgunadi, Wakil Presiden Direktur PT. ASTRA Inter- nasional Inc. dalam suatu diskusi di Jakarta beberapa hari yang lalu. Dalam perkembangan kehi- dupan masyarakat ekonomi dan bisnis telah terjadi perubahan- perubahan yang mengarah ke- pada timbulnya lingkungan yang kompetitif. Lingkungan ekonomi dan bisnis yang kom- petitif diantaranya terbentuk ka- rena terjadinya perubahan dalam beberapa hal berikut: -Globalisasi ekonomi dunia dengan tingkat interdependensi yang semakin tinggi antar ne- gara maupun antar lembaga bis- nis dan industri. - Perkembangan teknologi yang memberikan pilihan baru dalam metoda manajemen dan produksi, temua bahan baku yang lebih baik, serta pilihan baru sebagai subtitusi bagi pro- duk dan jasa yang sudah ada. - Perubahan sikap, nilai, dan tingkah laku sosial masyarakat yang mengakibatkan permin- taan produk dan jasa yang ber- mutu tinggi dipandang dari su- dut kualitas, harga, aneka ragam (features), maupun penyedia- annya. - Perubahan cara-cara pende- katan strategi serta politik eko- nomi yang tercermin dari de- regulasi perdagangan dan in- dustri di hampir seluruh dunia. Hal ini tampak sangat nyata pada hasil-hasil GAAT putaran Uru- guay yang lalu, yang pada da- sarnya menghilangkan hamba- tan-hambatan peluang bisnis global. Pendekatan bisnis, sistem per- tarungan dulu (gaya bisnis tahun 80-an) berkembang kepada ca- ra-cara hidup bersama (coexis- tance) saling menguntungkan dalam berbagai bentuk bisnis, lahirnya Deklarasi APEC (kese- pakatan kerjasama ekonomi Asia Pasifik) di Bogor baru- baru ini, yakni terbentuknya perdagangan dan investasi bebas di kawasan Asia Pasifik. Sua- sana ini sering dikenal dengan era liberalisasi. - Di dalam lingkungan yang semakin kompetitif tersebut peranan penguasaan informasi menjadi sangat penting. In- formasi bukan hanya menjadi salah satu komoditi ekonomi, namun juga menjadi komoditi sosial, budaya, dan politik. Ke- berhasilan penyusunan dan pe- laksanaan strategi suatu negara "Hanya dengan cara demikian produk-produk Indonesia tidak akan 'kedodoran' dalam bersaing di pasar internasional," kata Soegeng, dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Informasi dan Pembangunan (CIDES) di Jakarta, beberapa hari yang lalu. "Kita siap mengikuti libe- ralisasi, artinya kita siap mem- produksi barang-barang yang kompetitif di pasar interna- sional," kata Soegeng "Oleh karena, jika kita tidak bisa me- lakukan hal itu, maka pasar kita akan diacak-acak oleh barang- barang dari negara-negara lain. " Sependapat dengan Palgunadi, Soegeng menyatakan bahwa konsistensi dan ketegasan peme- rintah dalam menjalankan kebi- jakan tersebut merupakan kunci dari segala usaha guna menyong- song,era ekonomi terbuka ter- sebut. Pada prinsipnya, pengusaha itu mencoba mencari untung yang sebesar-besarnya, sehingga me- reka selalu mencari jalan untuk mencapai hal itu, baik itu dengan ANALISA/KOMENTAR "Kalau anda ingin bertahan Sejumlah pengusaha bahkan di tengah kompetisi dunia, anda juga menyatakan optimistis tidak bisa mengabaikan ekolabel. bahwa produk-produk mereka Produk tanpa label hijau akan akan dapat bersaing di pasar ditolak konsumen, jadi konsumen internasional asalkan pemerintah akan menjadi faktor penentu konsisten terhadap kebijakan apakah produk anda bisa dijual yang telah dipilihnya. atau tidak," kata Prof Dr. Emil Salim. Oleh: Asep Tatang atau suatu lembaga ekonomi akan sangat ditentukan oleh pe- nguasaan informasi. Oleh karena itulah, negara- negara maju yang telah lebih dahulu memanfaatkan informasi tampak lebih mantap dalam persaingan global. Sedangkan negara-negara berkembang yang sedang bergumul mening katkan kemampuan ekono- minya masih dihadapkan pada prioritas pembangunan, dan tampak terkendala dalam per- saingan ekonomi global. Dengan nada bicara khas yang berapi-api disertai berbagai contoh konkret untuk menye- derhanakan soal yang rumit, mantan Menteri Negara Kepen- dudukan dan Lingkungan Hidup itu sempat membungkam" se- kitar 30 orang wakil rakyat yang bertanya gencar mengenai pene- rapan Ekolabel di Indonesia. Namun seperti halnya pe- ngusaha-pengusaha lainnya, Pal- gunadi juga menaruh harap bahwa pemerintah akan sungguh- Para anggota komisi X DPR sungguh dalam melaksanakan pada Kamis itu mengajukan be- kebijakan itu dengan cara mela- berapa pertanyaan kepada Emil kukan reformasi ekonomi yang Salim, antara lain apakah pene- tujuan utamanya meningkatkan efisiensi. Komunikasi data sebagai sa- lah satu jalur akses informasi dengan sendirinya memainkan peranan yang penting dalam lingkungan yang semakin kom- petitif. Bagi suatu negara atau lembaga ekonomi dan bisnis, dengan pemanfaatan komu- nikasi data terbuka pulalah pe- luang bisnis, serta peluang pe- ningkatan efisiensi dan pro- duktivitas, yang pada giliran be- rikutnya dapat meningkatkan daya saing. Sesungguhnya peluang pe- ngembangan Komunikasi Data di Indonesia sangat besar. Bu- kan hanya karena adanya per- mintaan pasar namun juga ka- rena mulai timbul kesadaran sc- makin pentingnya informasi, se- kaligus meningkatkan penge- tahuan tentang Komunikasi Data dengan semakin meluas- nya penggunaan komputer terutama Komputer pribadi (PC) oleh masyarakat luas. Bagi Indonesia, teknologi dan jaringan Komunikasi Data yang telah ada dan terus berkembang dapat dimanfaatkan untuk ber- bagai kepentingan baik di sektor Pemerintahan, industri, per- dagangan, maupun sektor sosial. Berbagai jaringan Komunikasi Data telah tergelar baik yang bersekala lokal maupun global (Internasional) seperti Infonet, Internet, Telenet, Telepac, Ve- nus. P, dan lain-lain. Sejak tahun 1993 Indonesia telah resmi menjadi salah satu simpul (node) Infonet yang menghubungkan 47 negara di dunia. Pengelolaan infonet di Indonesia dilaksanakan oleh PT TELKOM bekerjasama dengan Singapora Telekom Interna- tional (SIT) yang pemasarannya terbuka di seluruh Indonesia. Bagi pelanggan yang meng- inginkan akses ke jaringan In- fonet dapat dilayani melalui jariangan telepon (PSTN) yaitu dengan Leased Line, atau dengan DOV (Data Over Voice), bisa dengan Sambungan Data Langsung (dedicated) atau Dial-Up serta melalui SKDP (Sambung Komunikasi Data Paket) di sepuluh kota besar yaitu: Jakarta, Surabaya, Ban- BERITA YUDHA-SELASA, 17 JANUARI 1995 HALAMAN IV cara mencari dukungan dari pemerintah baik berupa proteksi atau subsidi. Padahal, tanpa proteksi dari pemerintahpun sebenarnya me- reka dapat beruntung. "Peng- usaha itu kalau di manja terus yag senang saja. Padahal kalau tidak sebenarnya mereka masih bisa mendapatkan untung," kata Soegeng Profesor Dr. Suhadi Mang- kuwuwondo, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, dalam suatu kesempatan juga pernah menyatakan bahwa pada dasarnya dunia usaha selalu mengikuti apa saja yang telah digariskan oleh pemerintah. "Yang penting bagi para pengusaha adalah ketegasan pemerintah atas suatu kebi- jakan," kata Suhadi yang juga anggota Kelompok Orang-Orang Terkemuka (EPG) APEC, dalam suatu diskusi ekonomi yang di selenggarakan oleh LKBN ANTARA beberapa waktu yang lalu. dung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Medan, Palembang. Batam dan Ujung Pandang. Infonet juga dapat dilayani melalui jaringan VSAT (Very Small Aperture Terminal). Ketegasan pemerintah ter- hadap suatu kebijakan, menurut Suhadi, sangat penting bagi dunia usaha, terutama untuk menen- Pengelolaan jaringan komu- nikasi data juga dilakukan oleh PT Lintas Arta Bekerjasama dengan PT TELKOM sejak Umumnya peng- guna jasa komunikasi data ter- konsentrasi di kota-kota besar dimana terdapat pusat bisnis dan industri. Perkembangan teknologi dan jaringan Komunikasi Data pada dasarnya mengikuti alur pe- ngembangan Teknologi Infor- masi yaitu teknologi yang me- ngawinkan Telekomunikasi, Komputer, dan Mikro-elektro- nika. Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi secara global akan terbentuk Global Informasi Infrastructure (GII) yaitu bentuk Global dari Na- tional Information Infrastruc- ture baik di Eropa, Amerika, maupun di Asia. Jepang, Hong kong dan Singapura termasuk di antara negara yang mulai merencanakan arah pengem- bangan untuk membentuk NII tersebut. Dilema yang dihadapi oleh negara berkembangan dalam pengembangan dan peman- faatan teknologi dan jaringan Komunikasi Data pada umum- nya karena penetrasi sambungan telepon yang masih rendah, sehingga konsentrasi utama diarahkan kepada bagaimana secepatnya dapat menggelar ja- ringan telepon untuk memenuhi permintaan dan sekaligus mem- perkuat infrastruktur Informasi Nasional. Sebagai contoh Ma- laysia sangat berambisi untuk mencapai penerasi (kepadatan) telepon minimal 30 sst per 100 penduduk pada tahun 2000. Pilihan teknologi digital sa- ngat tepat untuk menyatukan pembangunan jaringan telepon dan jaringan Komunikasi Data. Dengan teknologi Sentral dan Tranmisi Digital, introduksi berbagai jenis jasa nilai tambah akan lebih mudah dilaksanakan. ISDN (Integrated Services Digital Network) adalah salah satu perwujudan dari penyatuan jasa-jasa konvensional seperti telepon dan telex dengan jasa- jasa lainnya seperti Komunikasi Data, multimedia, dan lain-lain. Memang ISDN berpita sempit (Narrow Band) yang mungkin bisa mengakomodasi Komu- nikasi Data dengan kecepatan rendah, namun ISDN berpita sempit ini dapat menjadi basis (platform) untuk melangkah ke arah pembentukan ISDN berpita lebar (Broadband) di kemudian Pemerintah Diharapkan Konsisten Pada Kebijakan Pasar Bebas Sejumlah indikasi yang cukup kuat telah ditunjukkan Peme- rintah Indonesia secara sungguh- sungguh menerapkan kebijakan Indonesia secara disadari bahwa pada awalnya akan menimbulkan berbagai dampak terhadap pere- konomian nasional. tukan kebijakan-kebijakan peru- sahaan guna mengantisipasi ber- bagai hal setelah suatu kebijakan diterapkan. Keinginan Indonesia untuk menjalankan ekonomi terbuka, sebenarnya, telah dimulai bebe- rapa tahun yang lalu, terutama setelah keberhasilan Indonesia meningkatkan volume ekspor non-migas Pada tahun 1970-an, keter- gantungan penerimaan negara terhadap migas mencapai sekitar 80 persen. Pada tahun anggaran 1986/ 1987 ketergantungan terhadap migas turun menjadi 39.3 persen, 1988/1989 menjadi 41,4 persen, 1989/1890 39,2 persen 1990/ 1991 23,9 persen dan pada tahun anggaran 1993/1994 ketergantu- ngan terhadap minyak itu tinggal 16 persen. Sikap Indonesia terhadap ke- bijaksanaan ekonomi terbuka nampak lebih jelas lagi saat di- terimanya batas waktu pasar bebas Asia-Pasific oleh para pemimpin APEC pada pertemuan informal di Bogor 15 Nopember lalu. Saat itu para pemimpin APEC Pengusaha lainnya, Presiden Direktur PT. Kodel, Soegeng Sarjadi, meminta pemerintah melanjutkan kebijakan dere- gulasi dan debirokratisasi. Lebih sepakat untuk memberlakukan rapkan. perdagangan dan investasi bebas di kawasan Asia-Pasifik, paling lambat tahun 2010 untuk negara dari itu, katanya, pemerintah juga Oleh: Bambang Nurbianto maju dan tahun 2020 untuk negara harus berani mengurangi atau kalau menghapus proteksi dan subsidi hari. Dengan demikian arah pembentukan National Infor mation Infrastructure akan menjadi lebih mudah. Kecenderungan global dan nasional membawa juga dampak terbentuknya lingkungan kom- petitif pada sektor telekomu- nikasi di Indonesia. Deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah pada sektor ini akan membawa implikasi positif bagi pengem- Peluang bisnis terbuka juga bagi sektor swasta dan koperasi yang sudah tentu arahnya adalah agar dapat bersama-sama membe- rikan pelayanan jasa komunikasi yang lebih baik kepada masya- rakat luas. Restoran B ??? Oleh : A.A. Ariwibowo Kebijaksanaan Pemerintah yang mengatur hal ini dian- taranya; Undang-undang No- mor 3 tahun 1989 tentang Penyelenggara Telekomunikasi adalah BUMN (TELKOM dan INDOSAT), Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Teleko- mengapa Indonesia menerapkan "emoh" (tidak mau) dengan ekolabel?, bagaimana persiapan muatan politis dalam jual beli Indonesia menyongsong era produk. ekolabel?.. "Konsumen 'emoh' dengan Dengan baju baru" sebagai muatan politik dalam proses jual Ketua Lembaga Ekolabel In- beli produk. Sebagai yang em- donesia (LEI), Emil mengana- logikan penerapan ekolabel de- ngan hak istimewa yang dimiliki para konsumen untuk memilih masuk restoran A atau restoran B. punya uang, mereka menuntut produk yang dibelinya itu harus ramah lingkungan, titik, Iba- ratnya, mereka bebas masuk ke restoran A atau ke restoran B," katanya pula. munikasi Nomor 97 tahun 1990 tentang Sapta Kebijakan Par- postel, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1991 tentang pengalihan bentuk Perumtel menjadi PT. TELKOM, Pera- turan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 1993 tentang Ditingkat- kannya Peran Swasta dan Ma- syarakat dalam pengembangan dan pembangunan sektor Te- lekomunikasi, KEMPEN- PARTOSTEL. Nomor 39 tahun 1993 tentang pembentukan PT. Satelindo dan Ratelindo men- cerminkan peluang yang sangat besar bagi peningkatan parti- sipasi swasta dan koperasi pada sektor Telekomunikasi, juga Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 tentang Peranan PMA dalam Bisnis Teleko- Dalam hal ini, katanya, kon- Penerapan ekolabel agaknya sumen adalah raja sehingga me- "menyerempet" pada kepenti- reka berhak membeli atau tidak ngan negara-negara industri membeli suatu produk. Kon- yang hendak memaksakan politik sumen akan bertanya apakah sua- dagangnya negara berkembang tu produk ramah lingkungan, rapan ckolabel merupakan politik dengan dalih lingkungan hidup. dagang luar negeri? apa dan bahkan boleh jadi konsumen Sebut saja contoh, konflik per- munikasi. Dalam kaitannya dengan Infrastruktur Informasi pada umumnya dan Komunikasi Data khususnya, dalam hal "tata niaga" kecenderungan global menuju kepada terbentuknya UBN (Universal Broadhand Network). UBN dapat menjan- jikan tranparansi dalam penye- diaan jasa-jasa informasi, baik yang interaktif maupun yang non-interaktif. Transpransi ini dengan sendirinya dapat mem- beri peluang kepada siapa saja untuk berusaha disektor Infras- truktur Informasi atau komu- nikasi. Dengan UBN maka tawaran yang paling logis adalah ter- bentuknya peluang bisnis bagi penyedia jasa (Service Provider) maupun Service Reseller tanpa perlu menjadi Penyedia jari- ngan. Service Procider dapat menawarkan jasa akses infor- masi kepada pelanggan dengan memanfaatkan jaringan yang telah tergelar, demikian juga service Reseller dapat mem- Ekolabel Indonesia, Masuk Restoran A Atau dagangan Amerika Serikat dan Meksiko mengenai ekspor ikan tuna Meksiko ke AS. Negeri Pa- man Sam waktu itu menerapkan embargo terhadap ekspor ikan tuna Meksiko dengan alasan Meksiko kurang mengusahakan pencegahan pembantaian ikan lumba-lumba yang turut tertang- kap sewaktu menangkap ikan tuna. Sebelumnya, sebagai Anggota ASEAN, Indonesia juga telah sepakat untuk melaksanakan Per- dagagnan Bebas ASEAN (AF- TA) Untuk itu, bersama-sama dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia harus menurunkan tarif bea masuk impor dari nol sampai lima persen mulai tahun 2003. Komitmen GATT Komitmen Indonesia yang diberikan dalam GATT adalah memberikan tarif bea masuk yang bernilai setinggi-tingginya 40 persen untuk 8.877 pos tarif atau sekitar 94,6 persen dari total 9.381 pos tarif dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 1993. Selain itu, Indonesia cepat atau lambat nga harus menghapus tataniaga impor yang tidak sesuai dengan GATT Walaupun Menteri Perdaga- ngan Satrio Budihardjo Joedono menyatakan bahwa rata-rata tarif bea masuk Indonesia telah men- capai 11 persen (jauh dari 40 persen yang disanggupi oleh Indonesia), para pengamat eko- nomi masih mengkhawatirkan sejumlah produk akan terlintas jika tarif bea masuk itu dite- berikan pelayanan jasa infor masi kepada pelanggan dengan membelinya dari Service Pro vider yang kemudian dijual ke pelanggan. Secara logis aktivit semacam ini dapat memberikan tingkat efisiensi nasional yang tinggi karena penggelaran ja ringan biasanya sangat mahal dan inipun dapat meningkatkan produktivitas pemanfaatan ja ringan karena terjalin kerjasama yang sinergis antara penyedia jaringan, penyedia jasa dan Service Reseller. Indonesia pun pernah me- ngalami tekanan dalam perda- gangan internasional dengan dalih lingkungan hidup, misalnya tekanan terhadap komoditi hasil industri kehutanan karena dianggap Indonesia memotong pohon semaunya - memaksa pemerintah untuk melaksanakan ekolabel sebelum tahun 2000. Secara nyata Warung Tele komunikasi (Wartel) adalah Tekanan lainnya, tekstil In- donesia yang diekspor ke Jerman tidak boleh dibungkus plastik dan Ke Halaman XI agen bentuk Service Reseller. De mikian juga sektor swasta dan koperasi yang akan mengelola telepon Umum, pen jualan kartu telepon dan penjualan terminal STB (Sam- bungan Telekomunikasi Ber gerak). Tata niaga yang demi- kian akan membuka peluang pengembangan dan perluasan jasa telekomunikasi, dengan lebih cepat dan lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa tele- komunikasi. Pengembangan dan pene- rapan teknologi tidak terlepas dari pengembangan SDN, yang justru merupakan inti dari keberhasilan, SDM bukan hanya obyek tetapi juga subyek dalam pengembangan dan penerapan teknologi. Bob Harmon, Kepala Per- wakilan Beli Atlantic Asia Inc. memperkirakan dalam kurun 25 tahun mendatang Indonesia memerlukan 65 juta sst, per- kiraan itu dikemukakan berda- sarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dewasa ini fasilitas telepon telah terbangun 3 juta sst dan direncanakan akan di- bangun 5 juta sst lagi dalam kurun Pelita VI. Teknologi Informasi dan In- frastruktur informasi akan mem- bawa dampak perubahan pada kultur masyarakat luas, apalagi pada masyarakat ekonomi dan bisnis. Ethos kerja bukan lagi hanya kerja keras namun juga lebih efisien, lebih efekti, dan sudah tentu lebih produktif, bila kita memanfaatkan dengan baik infrastruktur informasi, maka dalam mata rantai berikutnya dapat juga dicapai peningkatan efisiensi dan produktivitas. Adaptasi teknologi memer- lukan adaptasi SDM yang menunjang agar tidak menga- lami hambatan yang tidak perlu. Seluruh transformasi menuju masyarakat informasi meru- pakan proses yang memerlukan SDM yang adapti terhadap perkembangan teknologi infor- masi. Peluang bisnis pengusaha sudah tentu terbuka lebar, namun manfaat baliknya adalah jsutru dengan penggunaan Teknologi Informasi dapat menumbuhkan SDM yang berbudaya efisien dan produktif, yang pada gili- rannya akan meningkatkan daya saing. Disamping itu, mereka ber- pendapat, Indonesia juga masih harus kerja ekstra keras untuk menyesuaikan tataniaga impor- nya agar sesuai dengan peraturan- peraturan GATT. Sehubungan dengan antisipasi Indonesia untuk menyongsong era apsar bebas, baik itu APEC, AFTA atau GATT, Palgunadi mengharapkan agar semua pihak melakukan persiapan-persiapan, karena berbagai masalah masih akan dihadapi oleh Indonesia. Khusus untuk dunia usaha, ia menganjurkan, agar mengambil langkah-langkah yang tepat untuk bersaing secara bebas di pasar internasional. Untuk itu mereka perlu segera menyelesai- kan berbagai masalah yang ber- kaitan dengan efisiensi. Masih menurut Palgunadi, pe- ningkatan sumberdaya manusia merupakan salah stu usaha yang sangat penting, karena hal itu erat sekali hubungannya dengan efisiensi. Para pengusaha perlu pe- ningkatan ilmu pengetahuan dan kemampuan menggunakan tek- nologi tinggi bagi para karya- wannya. "Tanpa usaha-usaha seperti itu, kita hanya akan mem- punyai ketahan ekonomi yang semu," kata Palgunadi. Sependapat dengan Palgunadi, Soegeng Sarjadi menyatakan, Indonesia masih perlu mela- kukan banyak hal dalam upaya mengantisipasi liberalisasi eko- nomi Namun demikian, dari ber- bagai usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, Peme- rintah tetap sebagai pemegang kunci keberhasilan kebijakan ekonomi bebas tersebut, kata Soegeng. Untuk itu, selain melakukan reformasi ekonomi secara kon- sisten yang mendukung para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan ke- pada para aparatur sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan dilapangan. "Pasar bebas juga menuntut aparatur yang bersih dan ber- wibawa, karena tanpa aparatur yang demikian, sulit untuk menciptakan efisiensi. Sebab aparatur pemerintah yang tidak bersih akan mendorong ekonomi biaya tinggi. Akibatnya, pereko- nomian Indonesia tidak akan mampu bersaing di pasar inter- nasional," katanya (Ant).