Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

. Kerjasama Regional Untungkan Investasi Di KTI tuk insentif itu, namun kami su- dah membuat batasan. Semua- nya kembali lagi kepada peme- rintah," tambahnya." Jayapura, Jan (BY) Kerjasama regional seperti Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur (EAGA) membuat setiap investasi yang masuk ke kawasan timur Indonesia (KTI) lebih menguntungkan karena tercip- tanya pasar yang lebih prospek- tif. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, Sanyoto Sastrowardoyo ketika membuka lokakarya investasi dan temu usaha se-Maluku dan Irian Jaya di Jayapura, Senin, menilai kerjasama regional se- perti EAGA tidak hanya me- nguntungkan dari segi volume pasar tetapi juga dari efisiensi transfortasi. Selama ini para investor di KTI menganggap transportasi ke Pulau Jawa yang merupakan pasar utama hasil industri dan pertanian KTI sebagai penye- bab tidak efisiennya kegiatan usaha di KTI, namun dengan kerjasama regional, anggapan itu akan berubah. Beberapa kerjasama regional yang diikuti Indonesia seperti Segitiga Pertumbuhan Utara In- donesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT), segitiga pertumbu- han Singapura-Johor-Riau (Si- jori) dan EAGA, kawasan per- tumbuhan terakhir merupakan Jakarta, Jan. (BY) Wakil Ketua Umum Gabu- ngan Pengusaha Eksportir In- donesia (GPEI) M.F. Ubaidi menilai tindakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Soedradjat Djiwandono melakukan inter- vensi di pasar uang sangat tepat untuk meredam adanya isu de- valuasi rupiah. "Langkah intervensi yang dilakukan BI dengan cara men- jual dolar secara 'forward' mencapai 500 juta dolar As Jakarta, Jan (BY) PT Twins Indonesia dan Kon- car dari Kroasia dengan disaksi- kan PM Kroasia Nikica Valen- tic menandatangani kesepaka- tan kerjasama pembangunan in- dustn alat listrik di Indones -10 Melalui kesepakatan keresa- ma itu, menurut Dirut PT Twins Indonesia Stanley Milikan ke- pada ANTARA di Jakarta, Se- nin, kebutuhan "swith gear" dan transmisi listrikd alam negeri yang selama ini masih diimpor dari Jepang dan Eropa dapat dipasok industri peralatan lis- trik nasional. Usai pertemuan pengurus Kadin dengan rombongan PM kerjasama yang sangat prospek- tif bagi KTI. Perpaduan beberapa wilayah dari empat negara (Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam dan Filipina) dalam suatu ker- jasama akan menciptakan vo- lume pasar yang sangat besar. "Saya yakin volume pasar di EAGA tersebut sangat besar karena kerjasama itu akan men- jadi katalisator bagi daerah-dae- rah di sekitarnya," kata Sanyo- to. Jakarta, Jan. (BY) Ketakutan investor asing, se- perti dari Amerika Serikat, me- ngenai bakal terjadinya deva- luasi di Indonesia setelah me- lihat devaluasi di Meksiko adalah akibat ketidaktahuan mereka tentang perbedaan ekonomi antara Indonesia dan Meksiko, kata Presdir Crosby Group, Timothy Beardson, di Jakarta, Senin. Mengingat kerjasama itu akan segera terealisasi, kata Sanyoto, para investor dalam negeri ha- rus mampu merebut peluang tersebut dengan menanamkan modalnya di KTI sejak sekarang, karena para investor asing juga melihat KTI sebagai peluang investasi. "Mereka itu tidak tahu eko- nomi fundamental antara In- donesia dan Meksiko. Padahal antara keduanya benar-benar berbeda. Kondisi ekonomi di Indonesia sesungguhnya me- nampakkan prospek yang baik di masa datang", ujarnya pada jumpa pers dalam rangka me- rayakan hari jadi yang kelima PT Crosby Indonesia. Pimpinan grup bisnis dari Hongkong yang bergerak di Dia menyebutkan, sampai pertengahan Desember 1994, investasi yang masuk ke Irian Jaya dalam rangka penanaman modal dalam negeri (PMDN) hanya 68 proyek senilai Rp.6 triliun atau sekitar dua persen dari total investasi PMDN. Sementara penanaman modal asing (PMA) berjumlah 25 proyek dengan nilai investasi 1,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp.3,8 triliun yang merupakan Tindakan Gubernur BI Tepat adanya kekhawatiran terjadinya krisis keuangan seperti yang dialami Meksiko. dalam sepekan di pasar uang Jakarta telah meredam adanya isu devaluasi", kata Ubaidi dalam percakapannya dengan ANTARA di Jakarta, Minggu. Dikatakannya, adanya isu pemerintah akan melakukan devaluasi mata uang rupiah ter- hadap dolar telah menyebabkan tingginya minat masyarakat membeli dolar AS. Mencuatnya isu devaluasi yang dilontarkan para spekulan tersebut antara lain karena Kroasia, Stanley mengatakan, pertimbangan memilih mitra. kerjasama perusahaan dari Kroa- sia itu adalah teknologi mereka di bidang peralatan listrik tidak kalah dibanding negara Eropa. ne Selain peralatan listrik, kata Ketua Kadin Dewi Motik pada kesempatan yang sama, negara Eropa Timur itu juga memiliki kemampuan besar dalam indus- trimesin dan logam dasar. Investor Asing Banyak Tidak Tahu Sepakat Bangun Industri baik, katanya. Peralatan Listrik Dengan mutu yang sama, ka- tanya, produk mesin dan logam dasar Kroasia lebih murah dari produk serupa dari negara Ero- pa Barat, sehingga saingan uta- ma mereka hanya muncul dari Hongaria, Czeek dan China (Ant) bidang sekuritas, "corporate finance'" dan "management asset" itu mengatakan, ekonomi Indonesia yang bagus itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mampu men- capai 6,5 persen dan defisit transaksi berjalan terhadap Pen- dapatan Domestik Bruto (PDB) yang relatif kecil, yakni dua persen. dua persen dari total investasi PMA di dalam negeri. Sementara Meksiko, angka pertumbuhan ekonominya tidak lebih dari tiga persen dan defisit transaksi berjalan mencapai delapan persen. Di samping itu, angka inflasi Indonesia secara konsisten dikendalikan sehingga tetap kecil dan pemerintah sendiri menegaskan bahwa tidak akan ada devaluasi, tetapi hanya de- presiasi. (Ant) Di Maluku juga terjadi angka yang tidak jauh berbeda, di mana PMDN hanya 119 proyek de- ngan nilai Rp.4,5 triliun dan PMA 11 proyek senilai 110 juta dolar ataus ekitar Rp. 220 miliar. Sanyoto memperkirakan ter- ciptanya kerjasama regional se- perti EAGA yang dilanjuti de- ngan realisasi perdagangan be- bas ASEAN (AFTA) akan lebih meningkatkan arus investasi ke KTI yang akan menjadi lalu lin- tas perdagnagan. 11 Insentif perpajakan Sementara itu Ketua Komisi VI DPR, Errie Soekardja me- nilai perlunya memberikan ke- mudahan baru kepada para in- vestor baik yang sudah maupun yang akan menanamkan modal- nya. "Saya melihat kemudahan- kemudahan yang ada selama ini kurang memadai untuk wilayah Irian Jaya dan Maluku yang masih mengalami kesulitan se- perti transportasi. Dan saya me- nilai, insentif perpajakan dalam bentuk keringanan pajak meru- pakan pilihan yang tepat," kata- nya. "Kami (DPR-red) tidak tahu persis konkritnya mengenai ben- Meksiko pada 20 Desember 1994 lalu mendevaluasikan mata uang pesonya sebesar 15 persen dan menimbulkan krisis kepercayaan investor terhadap mata uang Asia. "Isu pemerintah akan mela- kukan devaluasi mata uang ru- piah terhadap dolar AS yang dilontarkan para spekulan ter- sebut tidak benar, karena per- ekonomian Indonesia cukup Dikatakannya, dalam meng- antisipasi isu yang dilontarkan para spekulan itu disamping BI melakukan intervensi di pasar uang juga pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan le- bih menggalakan ekspor komo- diti nonmigas agar devisa yang diraih lebih meningkat lagi. Selain itu, Pemerintah juga harus meningkatkan sarana infrastruktur, sehingga distri- busi barang-barang hasil pengu- saha besar, menengah maupun kecil akan lebih lancar lagi. "Tindakan BI melakukan intervensi di pasar uang untuk meredam gejolak pasar uang benar-benar tepat sehingga ke- percayaan investor nasional dan asing terhadap Indonesia akan tetap tinggi", tuturnya. Jakarta, Jan (BY) Pemerintah perlu segera me- lengkapi UU Pajak 1994 dengan berbagai peraturan pelaksanaan- nya, karena secara efektip UU itu mulai berlaku sejak 1 Januari lalu. EKONOMI Salah satu yang belum di- lengkapi dengan peraturan pe- laksana, kata pengamat pajak Hussein Kartasasmita pada Sem- inar UU Perpajakan 1994 dan Peraturan-peraturan Pelaksanan- ya di Jakarta, Senin, adalah ten- tang pemungutan Pajak Peng- hasilan atas transaksi penjualan di bursa efek. "Sampai saat ini belum per- nah terlihat adanya satu keputu- san dari Dirjen Pajak, padahal kini sudah pertengahan Januari," tambahnya. Menurut dia, UU Perpajakan 1994 yang merupakan peruba- han dan penyempurnaan UU Pa- Menanggapi pernyataan Er- rie, Sanyoto mengatakan peme- rintah telah memikirkan tentang perlunya memberikan insentif tambahan bagi investor di KTI, dan saat ini masih menjadi pem- bicaraan pada tim perumus. Namun, untuk saat ini hal yang paling mendesak adalah menye- diakan sarana dan prasarana ekonomi selama ini dinilai yang kurang oleh para investor. Pembangkit tenaga dan jari- ngan transmisi listrik merupa- kan salah satu insfrastruktur yang dinilai penting untuk segara di- bangun, dan saat ini sudah ada swasta yang mau masuk dalam pembangkit listrik di Irian Jaya dengan kapasitas 100 megawatt. Pemerintah sendiri akan se- gera membangun beberapa in- frastruktur yang dibutuhkan dan hal itu, menurut Sanyoto, sangat mungkin dilakukan mengingat dana yang dianggarkan dalam RAPBN 1995/1996 untuk KTI sangat besar. "Dari 60 persen dana pem- bangunan yang dianggarkan un- tuk wilayah luar Jawa, sebagian besar diantaranya diperuntukkan bagi KTI, " katanya. (Ant). Kepada para pengusaha eks- portir produsen maupun non- produsen anggota GPEI yang saat ini mencapai sekitar 160.000 perusahaan diharapkan agar lebih meningkatkan eks- pornya sehingga sasaran ekspor. nonmigas dalam Pelita VI dapat dilampaui. Guna mendukung peningka- tan ekspor nonmigas tersebut diharapkan agar pemerintah memberikan kemudahan dalam prosedur perijinan baik terhadap eksporter produsen maupun nonprodusen karena eks- para porter nonprodusen umumnya memiliki jaringan pemasaran yang cukup luas. UU Pajak Perlu Dilengkapi Peraturan Pelaksana "Dengan kebijaksanaan eks- pansi kredit yang hati-hati, saya yakin tidak akan terjadi kredit macet" tuturnyansloo iged al Menanggapi kenaikan suku bunga perbankan, Ubaidi me- nilai masih dalam tingkat wajar, karena sesuai dengan permin- taan pasar. "Bank-bank di luar negeri termasuk di AS umumnya sudah menaikan tingkat suku bunga, oleh karena itu wajar bila per- bankan di Indonesia juga me- naikan suku bunganya", kata Ubaidi. (Ant) KEUANGAN Ekspansi kredit Wakil Ketua Umum GPEI Ubai- di mengharapkan agar bank- bank pemerintah lebih berhati- hati sehingga tidak terjadi kredit Mengenai ekspansi kredit, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia Senin mengatakan pengenaan pa- jak withholding secara final maupun tidak final 100 per- sen sesuai dengan UU yang macet. Scangkan untuk kepastian hukum dan keadilan beberapa pasal dapat ditafsirkan berbeda, seperti Pasal 25 ayat 8 PPh mem- Ke Halaman XI Jakarta, Jan (BY) Pengenaan pajak dimuka (withholding tax) yang bersi- fat final sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang (UU) Perpajakan khususnya UU No.10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan (PPh). Dirjen Pajak Fuad Bawazier usai membuka Pe- latihan Internasional tentang PELATIHAN INTERNASIONAL PPN: Dirjen Pajak Fuad Bawazier (kiri), di dampingi Kepala Pelatihan Pajak Yohad Harjosoemiotro (kanan), bercakap-cakap dengan Dubes Nigeria untuk Indonesia Tijani Boluri, sebelum pembukaan pelatihan internasional mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) di Jakarta, Senin. Pelatihan diikuti peserta dari 14 negara. (Foto: Antara). Pengenaan Pajak Dimuka Yang Bersifat Final Sesuai UU Perpajakan Padang, Jan (BY) Pemerintah mencadangkan lahan seluas 500.000 Ha di Kawasan Timur Indonesia (KTI) untuk pembangunan ke- bun pola Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans) tahap II guna mempercepat pertum- buhan ekonomi di kawasan tersebut. Dirjen Perkebunan, Ir M Bad- run, di Padang, Sumatera Barat, Minggu, mengatakan, lahan se- luas itu digunakan oleh petani peserta (Flasma) dalam pola PIR yang melibatkan BUMN, swas- Jakarta, Jan (BY)* Calon pelanggan jasa teleko- munikasi yang masuk dalam daftar indent "kring" sampai Ma- ret 1995 serta yang masuk dalam daftar cicilan dan "kring" 1995 dapat penyesuaian tarif baru. Dimana kelebihannya akan di- kembalikan setelah "kring" Sedang kasus yang dijanjikan "kring" Desember 1994 dan hingga kini belum "kring", pihak PT. TELKOM akan mengem- balikan setiap harinya 10 pulsa sampai pesawat calon pelang- garan "kring". INDUSTRI Kepala Regional Divisi II PT. TELKOM John Welly mengu- tarakan hal itu dalam acara tatap muka dengan wartawan Unit ke- rja Dep. Parpostel berkenaan dengan rencana Divisi II yang merupakan nama baru dai Witel IV Jakarta, di kantor Divisi II Jakarta, kemarin. ART Contoh berhasil Pemerintah Cadangkan 500.000 HA Fuad Bawazier mengata syalseim Untuk PIR- Trans Di KTI Sedang semua yang me- nyangkut hubungan dengan ca- lon maupun pelanggan jasa te- lekomunikasi diserahkan kepa- da Kandatel setempat, sebab Di- visi II hanya akan menangani masalah strategis, serta meren- canakan sesuatu yang lebih mantap, serta penuh perhitu- ngan. Dengan demikian fungsi serta peranan Kandatel yang kini bertambah luas, dimana ke Barat sampai ke Merak, Selatan sam- pai ke Cisarua dan sebelah Ti- mur sampai ke Purwakarta atau Kandatel Purwakarta, Serang dan Bogor masuk ke Divisi II, masih tetap seperti semula. Perubahan nama dan status dari Witel IV Jakarta menjadi Divisi II ini, menurut John Wel-. ly merupakan langkah untuk mencapai efesiensi dan produk- tifitas jajaran PT. TELKOM da- lam memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon maupun pelanggan jasa telekomunikasi. Untuk "melangkah" ke Divisi II ini dibutuhkan suatu persiapan yang akan memakan waktu se- kitar 6 bulan, dimana dalam MENJADI DEVISI II: Kawitel IV Jakarta raya dan sekitarnya, John Waelly memaparkan prestasi witel IV tahun 1994 serta perubahan proses peralihan itu akan banyak strukturisasi witel IV menjadi Devisi II, dalam rangka effisiensi dan peningkatan daya kerja, Senin (16/1). (Ipphos). perubahan-perubahan termasuk berlaku. Dikatakannya, UU No.10 tahun 1994 tentang PPh pasal 4 ayat 2 dan penjelasannya secara tegas menyebutkan bahwa pengenaan "withhol- ding tax" itu dapat dilakukan dan bersifat final. pajakan. Menurut dia, pengenaan pajak seperti itu bahkan su- dah dilakukan sebelum refor- masi perpajakan pada 1983 yang kemudian dilanjutkan dan diperluas pada UU setelah baru se- sedangkan jika berfluktuasi tidak difinalkan, katanya. Beberapa anggota DPR mempermasalahkan pe- ngenaan "withholding tax" se- cara final itu dengan me- ngatakan bahwa hal itu tidak sesuai dengan UU. Karena itu, pemungutan reformasi itu. Dengan UU Menurut mereka, setiap pajak dimuka yang dilaku- karang selain lebih diperluas transaksi seharusnya dihitung sesuai dengan tahun fiskal, selain itu dengan pengenaan seperti itu wajib pajak (WP) tidak dimungkinkan untuk melakukan resstitusi pajak yang dimungkinkan dalam UU. kan oleh pihak-pihak tertentu terhadap penghasilan bunga deposito, tabungan, transaksi saham dan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangu- nan yang bersifat final tidak bertentangan dengan UU Per- ta dan koperasi sebagai penge- lolanya. "Paling lambat tahun ini pem- bangunan pola PIR-Trans tersebut sudah dilaksanakan," katanya dalam upacara penanda- tanganan perjanjian kerjasama antara Bank Pembangunan Da- erah (BPD) Sumbar dengan PT Arthasolid dalam rangka pelak- sanaan program PIR kemitraan di daerah itu. Dikatakannya, sumber dana membangun perkebunan pola PIR-Trans di KTI tersebut ber- asal dari Kredit sekitar 250.000 jak 1984 juga kurang mencer- minkan prinsip kepastian hu- kum, keadilan dan keseder- hanaan, padahal ketiga prinsip Akan Dikembalikan Setelah "Kring" hanaan, padahal ketiga prinsip itu harus tetap dipegang teguh dalam pelaksanaan perubahan. Pengertian ketiga prinsip itu sangat relatif, apa yagn diarti- kan oleh aparatur pajak me- ngenai kepastian hukum, keadi- lan dan kesederhanaan, belum tentu dapat dirasakan dalam pe- laksanaannya oleh wajib pajak. Menurut dia, dari pengalaman 10 tahun pelaksanaan UU Per- pajakan sebelum diubah, ba- nyaknya pasal mencerminkan bahwa faktor kesederhanaan ti- dak tercermin dalam UU itu. BERITA YUDHA-SELASA, 17 JANUARI 1995 HALAMAN V administrasinya. "Dengan penerapan kebijak- sanaan ini, TELKOM diharap- kan mencapai efesiensi dan pro- duktivitas yang tinggi, sehingga dapat tampil lebih baik di arena kompetisi dalam memenuhi ke- butuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi", ujar John Wel- ly. Berbicara mengenai keberha- silan mewujudkan target-tar- getnya. Walaupun masih ada juga beberapa bagian yang be- lum memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Seperti jumlah pelanggan dari target sebesar 1.017.274 SST hanya Jakarta, Jan. (BY) Menteri Perhubungan, Har- yanto Dhanutirto, mengatakan, arus kontainer (peti kemas) takkan mengalami kongesti pada tahun 1995 walaupun arus kontainer tahun 1994 diperki- rakan mendekati kapasitas maksimal. Kami akan mempercepat pembangunan dan pengope- rasian beberapa dry port (pelabuhan darat) di Bukit Indah City, Cikarang, dan perluasan dry port Gede Bage di Bandung sehingga kapasitas arus kon- tainer di Tanjung Priok pada tahun 1995 akan mencapai 1,5- 1,6 juta TEUS", kata Menhub kepada ANTARA di Jakarta, Senin. lagi juga ada penegasan se- cara hukum tentang peneta- pan withholding tax yang dimungkinkan final sesuai dengan keadaan di lapangan. maksudnya, kalau pemungu- tannya pasti dikenakan final, Menurut sumber ANTARA, Menteri Perindustrian, Tunky Ariwibowo telah mengingatkan pihak Departemen Perhubungan mengenai tingginya lonjakan arus kontainer pada tahun 1995 mengingat berbagai realisasi investasi akan meningkat pada tahun ini, sementara arus kon- tainer di pelabuhan Tanjung Priok sudah mencapai titik maksimal yakni 1,2 juta TEUS. Namun Menhub menyatakan, hingga kini belum menerima surat peringatan itu. Pelabuhan Kepala Keluarga (KK) sebagai anggota koperasi peserta PIR- Trans. nyusunan UU, Indonesia berlaku di AS yang pelak- belajar dari peraturan yang sanaannya disesuaikan den- gan kondisi yang ada di Indo- nesia. "Di AS itu semua kegiatan dikenakan PPN hingga kegi- atan penjualan yang paling akhir berhadapan dengan kon- Fuad Bawazier mengata- sumen misalnya pedagang kan, Kalau di olivnegara berkembang lainnya befurti menerapkan itu antara berhasil dalam pelaksanaan PPN sehingga sebagai Ketua Gerakan Non-Blok (GNB) Indonesia diminta untuk membagi pengalamannya. lain dengan menetapkan sam- pai batas tertentu dalam pe- ngenaan PPN-nya," katanya. Mereka nilai Indonesia se- bagai contoh yang berhasil sehingga minta agar Indone- sia memberikan pengalaman- nya dalam bidang PPN, kata- nya. lamenyebutkan, pembangun- an pola PIR tahap 1 (1977-1986) terdapat di 76 lokasi yang ter- sebar di 19 provinsi, dengan lu- as 564.910 Ha terdiri atas kebun plasma 398.430 Ha dan Inti 166.480 Ha. la menjelaskan, dalam pem- bangunan kebun pola PIR terse- but melibatkan 368.582 KK pe- tani peserta (plasma), sedang Ke Halaman XI tercapai 926.377 SST, sedang jumlah pelanggan Sambungan Telepon Bergerak (STB) men- capai 57.773 SST sedang target- nya hanya 36.780 SST. Arus Kontainer Di Priok Takkan Kongesti Dibidang pembangunan, ka- pasitas sentral telepon berhasil dibangun 411.400 SST, semen- tara targetnya sebesar 329.000 SST. Pembangunan jaringan kabel berhasil diselesaikan 297.520 SSP dari target yang ditetapkan sebesar 511.900 SSP. Dan untuk pendapatan dari target sebesar Rp. 1.414 milyar dapat terealisir Rp. 1.398 milyar atau sebesar 97,90 persen. (R. 29) Tanjung Priok hingga akhir November 1994 telah mencapai 1 juta TEUS dan diperkirakan pada akhir tahun 1994 akan mencapai titik maksimal yakni 1,2 juta TEUS. "Selain itu, kami akan mem- percepat pula penerapan EDI (Electronic Data Interchange) pada pertengahan tahun 1995 sehingga dapat mempercepat bongkar muat kontainer di pe- labuhan. Namun hal itu perlu ditunjang pula oleh kelancaran lalu lintas di DKI agar pengi- riman barang datang tepat wak- tu", katanya. Pelabuhan Indonesia 11 cabang Tanjung Priok seharus- nya pada pertengahan tahun 1995 ini telah mengoperasikan UTPK (Unit Terminal Peti Kemas III), namun karena ber- bagai alasan pihak swasta yakni PT Humpuss, baru akan mela- kukan pembangunan pancang pertama Maret 1995. "Saya cek terakhir pada Dirut PT Pelabuhan Indonesia II, semua rencana pembangunan UTPK III masih dalam sche- dule", katanya. .(Ant) Bahkan, menurut Fuad, ada negara yang minta agar ke- giatan pelatihan itu di- langgengkan walaupun nantinya Indonesia tidak lagi US$ SINS PON.S MALS DM HK$ REAL YEN AUS menjadi Ketua GNB. Kepu- tusan itu nantinya akan diten- tukan oleh pemerintah. BNI BBD BDN Bank Exim BRI BAPINDO BTN BCA Panin Bank Bank Bali Bank Buana Ind Bank Duta BDI Bank Tamara Bank BIl Aspac Bank DANA HUTAMA Bank Utama Bank Windu Kencana Jaya Bank Bank Dewa Ruci Bank Umum Servitia Bank Yudha Bhakti Bank Indo Monex ABN BANK Bank Aken Bank Gunung Kencana Bank Bukopin Metropolitan Bank Bank Dharmala Guna-Bank Ia juga mengatakan, meru- pakan suatu kewajaran jika Indonesia diminta untuk Emas 24 Karat Emas 23 Karat - Emas 22 Karat membagi pengalamannya di bidang PPN karena pajak itu sudah diterapkan sejak 10 tahun lalu, sementara mereka belum menerapkan. Alasan pilihan mereka itu antara lain karena dalam pe- VALUTA Kurs Valuta Asing menurut PT.DINERO Pratama Internasional (DPI) JI.Batu Ceper No.50 C Jakarta, hari ini sebagai berikut: Emas (ex L.M) Kegiatan yang dilaksana- kan untuk keduakalinya itu diikuti oleh 14 negara berkembang dan akan ber- langsung hingga 27 Januari 1995. Ke-14 negara itu adalah Bangladesh, Brunei Darus- salam, India, Meksiko, Nige- ria, Pakistan, Papua Nugini, Sri Lanka, Tanzania, Thai- land, Philipina, Senegal, Ve- nezuela dan Vietnam. JUAL 2.200,- 1.488,- 3.478,96 868,19 1.274,52 286,41 521 22.25,- 1.620,79 DEPOSITO BERJANGKA HARGA EMAS BELI 2.170,- 1.483,- 850,30 852,19 1400,26 281,24 1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 10,00 % 10,00 % 12,00% 12,00% 11,25% 11,50 % 13,00% 13,00 % 11,25% 11,50 % 13,00% 13,00 % 11,25% 11,50 % 13,00% 13,00% 11,00 % 11,00 % 13,00% 13,00% 11,00 % 11,00 % 13,00% 13,00 % 10,00 % 10,00 % 12,00 % 12,00% 9,5% 10,5% 11,00% 11,00% 12,50 % 13,00 % 14,00% 14,00 % 13,50% 14,00 % 14,50% 15,00 % 12,50 % 13,00 % 13,50% 14,00% 13,00 % 13,50 % 14,00% 14,00% 13,50% 14,00 % 14,50% 14,00% 13,00 % 13,50 % 13,50% 14,00% 13,00 % 13,50 % 14,00 % 14,00 % 13,00 % 13,50 % 14,00 % 14,00% 10,50% 11,00 % 11,50% 12,00% 13,25% 14,00 % 14,25% 14,25% 13,50% 13,50 % 14,00 % 15,00 % 14,00 % 15,00 % 16,00% 16,00% 13,50% 14,00 % 14,50% 15,00% 14,00 % 14,50 % 15,00 % 15,00% 14,50 % 15,00 % 15,50 % 15,50% 13,50% 13,50% 14,00 % 12,50% 12,00% 13,00 % 14,00 % 12,50% 11,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00% 13,00 % 13,50 % 13,50% 14,00% 12,50 % 13,00 % 13,50% 14,00% 14,00 % 15,00 % 15,00% 15,00% 15,00% 15,50 % 15,50 % 15,50% 14,00% 15,00 % 15,00% 14,50% JUAL Rp.27.300,- 485 21.91 1.662,79 Harga tersebut belum termasuk ongkos bikin dan Pajak Penjualan. PT. Duta Pratama Impexinco/DPI JI Batu Ceper 50/C Tilp. 3800245 -3800248 Jakarta. BELI Rp.26.800,- Rp.25.450,- Rp.24.100,- Rp.26.850,-