Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Dirut PT. Agung Podomoro Diadukan Ke Polda Metro Jakarta, April (BY). Direktur Utama PT. Agung Podomoro (AP), Trihatma Haltman dituduh dengan nekad telah menjual tanah milik PT. Multi Invesment (MI) yang se- dang dalam keadaan sita jami- nan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Kasusnya kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya sekaligus mendudukkan pemilik developer terbesar di wilayah Jakut ini sebagai tersangka men- jual tanah PT. MI seluas 29.268 m2 yang status tanah justru da- lam keadaan sita jaminan PN Jakut. Sementara itu, pihak PT. MI lewat kuasa hukumnya Bangun Sutjipto, SH mengirimkan surat permohonan penundaan perkara antara PT.MI dengan PT. Indo- fica Housing (IH) ke Ketua PN Jakut dengan tembusan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Hakim Agung Pengawas Daerah (Hawasda) DKI. Lebih lanjut dalam pengadu- annya itu pihak PT. MI juga mempertanyakan apakah pele- takan sita jaminan atas obyek perkara tanah di Jl.C Sunter Tg.Priok telah dicabut atau be- lum. Sepengetahuan pihak PT. MI, pencabutan sita jaminan belum pernah dilakukan se- hingga transaksi atas tanah sengketa/ sita jaminan seharus- nya batal demi hukum yang Bogor, April (BY)* Walikota Bogor Drs. H. Eddy Gunardi menyelesaikan sikap Ny. Aminah Toriq pemilik ru- mah mewah di Jl. Guntur Bogor, yang dianggap telah melanggar kesepakatan bersama yang di- buatnya dengan pihak Pemda Kodya Bogor beberapa waktu lalu. Penyesalan itu timbul dari Ed- dy Gunardi yang menanggapi tindakan Ny. Aminah Toriq me- masang pagar seng rumahnya di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukan pembuatan jalan tembus disamping kiri ba- ngunan rumah mewah milik Ny. Aminah Toriq. Akibat tindakan- nya itu, Pemda setempat menilai rencana pengerjaan pembuatan jalan tembus untuk kepenti- ngan umum jadi terhalang. 20x "Kesepakatan itu kita buat bersama beberapa waktu lalu, bahkan disaksikan para anggo- ta DPRD dan unsur Muspida. Nyatanya dia malah melanggar nya. Rencana semula site pem- buatan jalan tembus itu memang lebar 15 meter dan panjang se- kitar 250 meter. Dengan adanya kesepakatan itu, maka site plan berarti Dirut PT. AP itu telah melanggar pasal 231 KUHP. Dalam pengaduannya (No. Pol. 845/K/V/1995 Satgaops "C" tanggal 5 April 1995) disebutkan bahwa Direktur PT. IH yang juga Direktur PT.AP memperebutkan lahan di Jl.C Sunter melawan PT.MI. Pihak PT. IH dan PT. AP sebelumnya sudah mempersengketakan obyek yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Demikian dengan PT. MI sebelumnya juga telah memperkarakan obyek yang sama itu dengan PT. AP di pengadilan sama. Hasilnya PT. MI dinyatakan sebagai pemilik lahan yang sah oleh majelis hakim agung dalam persidangan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung langsung memerintah- kan pelaksanaan eksekusi sesuai permohonan PT. MI. Seharus- nya pengadilan tingkat pertama tidak boleh ragu untuk merea- lisasikan putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan ek- sekusi. Sebab putusan PK sudah final dan bersifat materiil mengingat pengadilan telah lebih dulu membuktikan adanya kesalahan sebagai salah satu unsur perbuatan melawan hu- kum. Namun kenyataannya pi- hak PN Jakut yang diketuai majelis hakim, Soemarjono, SH yang sebelumnya meletakkan Ia melihat bahwa keberadaan Koperasi karyawan di Pemda Jakarta Pusat sekarang ini akan dapat membawa beban atau ma- salah kepada karyawan itu sen- diri, karena pengelola Koperasi lebih banyak menyediakan ba- Walkot Bogor Tuduh Aminah Langgar Kesepakatan Seluruh Jalan dirobah menjadi lebar 8 meter sehinggå lahan milik dia tak ba- nyak yang terpotong pembuatan jalan tembus itu", ujar Walikota Bogor Eddy Gunardi. Laporan Palsu ra Ny. Aminah Toriq yang pe- milik Hotel Pangrango di Bogor dengan Walikota Bogor beserta aparatnya itu bersumber dari tindakan "bongkar paksa" oleh Pemda setempat terhadap se- bagian bangunan rumah mewah senilai Rp. 1 miliar milik Ny. Yang membuat jengkel, tam- Aminah di Jl. Guntur beberapa bah Walikota, Ny. Aminah Toriq waktu lalu. Pembongkaran itu membuat laporan palsu. Seolah- terjadi karena rumah tersebut di- olah telah terjadi keributan fisik bangun tidak memiliki surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pekerjaan Umum Pemda Kodya Bogor sebagai- antara keluarganya dengan petu- gas Pemda yang akan menertib- kan dan meminta agar Ny. Ami- nah segera membongkar pagar seng itu pada Jum'at malam lalu (7/4)... mana lazimnya. "Kan tidak lucu. Dia melapor- kan telah terjadi pengeroyokan oleh petugas kepada dirinya. La- poran itu disampaikannya ke Komandan Den POM ABRI Letkol. Sutarna. Padahal sama sekali tak pernah terjadi yang na- manya bentrokan fisik itu", tu- turnya gemas. Ditambahkan, pi- haknya tidak segan akan bertin- dak tegas terhadap setiap warga- nya yang dinilai menghambat pembangunan di daerahnya. Sebagaimana disiarkan harian ini (BY.10/4), ketegangan anta- rang-barang mewah daripada barang kebutuhan sehari-hari. Akibatnya barang mewah yang dikreditkan tersebut dijual kem- bali kepada orang lain, sehing- ga membawa malapetaka kepa- da karyawan itu sendiri. RAT Kopkar Kantor Walkot Jakpus Jakarta, April (BY)* Koperasi karyawan lebih baik menyediakan barang kebutuhan sehari-hari daripada barang-ba- rang mewah, jika ingin maju. Sebab apabila Koperasi karya- wan menyediakan barang me- wah, seperti Televisi, Radio dan barang mahal lainnya yang telah dikreditkan kepada karyawan di- khawatirkan akan dijual kembali untuk mendapatkan uang tunai. Wakil Walikota Jakarta Pusat Drs. Mora Tua Simamora me- ngatakan hal itu dalam rapat anggota tahunan Koperasi kar- yawan Kantor Walikotamadya Jakarta Pusat tahun 1994 di Ru- ang Pola Kantor Walikota Ja- karta Pusat, Selasa kemarin. Uang namanya, apabila terla- lu mudah didapat, cepat pula ha- bisnya, soal kredit urusan bela- kang. Sementara Karyawan Pe- merintah Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat banyak membu- tuhkan bantuan dari koperasi. Karena pada umumnya Kopera- si ini menyediakan barang-ba- rang mewah, barang inipun di- sikat walaupun telah punya Te- levisi dan Radio dirumah akan tetapi dapat dijual kepada orang lain. Akibatnya bukan hanya mem- bawa malapetaka kepada kar- yawan, akan tetapi juga kepada Koperasi itu sendiri. Oleh sebab itu supaya Koperasi karyawan di Jakarta Pusat bisa maju harus Gubernur Tingkatkan Jakarta, April (BY) Direksi dan pegawai Bank DKI harus meningkatkan pro- fesionalisme dan efisiensi, se- hingga Bank DKI mampu tum- buh dan bersaing dengan bank- bank lainnya. Penegasan itu disampaikan Gubernur KDKI Jakarta, Surjadi Soedirdja selaku Ketua Dewan Pengawas Bank DKI Jakarta, pada upacara ben- dera memperingati HUT Bank DKI yang ke-34 di halaman parkir kantor pusat Bank DKI, JI Ir H Juanda III/9 Jakarta Pusat, Selasa 11 April 1995. sita jaminan di atas lahan meng- ubah putusannya sendiri men- jadi status quo atas dasar pu- fusan Sela. Anehnya, kata kuasa hukum PT. MI hakim bersang- kutan masih berani lagi mene- rima gugatan baru atas obyek perkara yang sama sementara putusan PK tentang pelaksanaan eksekusi tidak diindahkan ha- kim ketua Soemarjono, SH ter- sebut. Hal yang menimbulkan kecurigaan dipihak PT. MI ke arah majelis hakim yang diketuai Soemarjono, SH bahwa selama ini persidangan antara PT. MI dengan PT. IH berlang- sung sangat cepat. Kendati pi- hak PT. MI tidak hadir persi- dangan jalan terus. Selain itu bebepara kejanggalan terlihat cukup jelas. Sejak semula PT. MI telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang diletakkan sita jaminan. Ketua Mahkamah Agung telah meme- rintahkan pelaksanaan eksekusi tapi tidak diindahkan, kecuali itu gugatan PT. IH terhadap PT. AP milik kakak-adik kandung ini masih juga diterima ketua pengadilan dan PT. IH juga dinyatakan sebagai pemilik saham atas obyek perkara yang seharusnya sudah dieksekusi dan diserahkan ke PT. MI. Da- Ke Halaman XI 4 tahun terakhir ini Bank DKI telah mencatat pertumbuhan rata-rata 24 persen, suatu angka yang menggembirakan baik dilihat dari total asset, laba, se- toran deviden, maupun tingkat kesehatannya, direksi bersama segenap pegawai berkewajiban mengelola bank ini dengan pe- nuh kehati-hatian dan penuh tanggung jawab. Demikian juga dalam meng- antisipasi kemajuan bank-bank pesaing, sekaligus ancaman yang dapat memperkecil pangsa pasar Bank DKI, Gubernur se- laku Ketua Dewan Pengawas mengajak seluruh jajaran Bank ini, agar memanfaatkan tekno- Disamping itu lanjut Guber- nur, segenap aparat disamping harus mampu mencapai per- tumbuhan sebesar minimal 20 logi yang maju, sehingga dapat persen, juga harus mampu me- ningkatkan disiplin dalam segala bidang dengan mematuhi segala ketentuan dan aturan yang ber- laku. Hal ini mengingat, hampir semua Bank Pemerintah mau- pun Bank Swasta yang besar telah memanfaatkan kemajuan teknologi guna memberikan pelayanan yang lebih baik ke- pada para nasabahnya. Ditegaskan, walaupun dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nasabah- nya. Perkembangan Usaha Penghimpunan dana pada tahun 1994 terdiri dari Dana Masyarakat, Pinjaman yang di- terima dan Modal sendiri yang berhasil dihimpun oleh Bank DKI sebesar Rp 1.438.219 juta atau naik 21,4 persen dibanding- kan tahun 1993 sebesar Rp Sementara Ny. Aminah Toriq terus membangun rumahnya ka- rena merasa telah mengajukan permohonan IMB serta memba- yar biayanya sebesar Rp. 4 juta lebih kepada Dinas PU setem- pat. Meskipun permohonan itu ditolak, ia terus membangun ka- rena adanya oknum-oknum di Dinas PU yang berjanji akan membantu menyelesaikan pem- buatan IMB tersebut. Pemba- ngunan rumah Ny. Aminah itu sendiri telah mencakup lahan untuk pembuatan jalan tembus sesuai site plan Pemda tahun 19- 86 lalu. (047/Fac) mengambil langkah-langkah dengan menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Jalan lain pengurus koperasi harus menja- lin mitra kerja dengan pabrik- pabrik yang ada, agar barang- barang tersebut dapat dibeli le- bih murah dan dijual lebih mu- rah kepada anggota. inta Bank DKI Profesionalisme Namun kenyataannya seka- rang ini barang-barang di Kope- rasi justru lebih mahal harganya daripada di luar, hanya saja di- peroleh dengan cara kredit yang dapat mencekik leher. Guna meningkatkan fungsi dan manfaat Koperasi karyawan di lingkungan Kantor Walikota- madya Jakarta Pusat, Wakil Wa- likota Simamora mengatakan tak ada pilihan, selain memilih pengurus yang benar-benar me- ngerti terhadap dunia perkope- rasian, bertanggung jawab, me- miliki banyak waktu. Ke Halaman XI 1.184.905 juta. Demikian Dirut Bank DKI Soeharto. Menurut Soeharto mening- katnya dana tersebut antara lain disebabkan oleh bertambahnya modal sendiri sebesar 127 per- sen menjadi Rp 185,397 milyar pada tahun 1994, serta mening- katnya Dana Masyarakat men- jadi sebesar Rp 1,144,132 triliun atau naik 38,9 persen dibanding tahun 1993. Sedangkan kredit yang dibe- rikan pada tahun 1994 sebesar Rp 556,114 milyar atau naik sebesar 43,41 persen dari tahun 1993. Untuk tahun 1995 kredit yang diberikan untuk kredit kecil dan menengah, khususnya untuk kegiatan di sektor per- dagangan, KPR, Industri dan Jasa. JAKARTA DAN SEKITARNYA Sementara total pendapatan pada tahun 1994 sebesar Rp 146,012 milyar atau naik 17,9 persen bila dibandingkan pada tahun 1993 yakni sebesar Rp 123,740 milyar. Sedangkan laba sebelum pajak pada tahun 1994 sebesar Rp 34,110 milyar atau naik 58,7 persen bila diban- Ke Halaman XI DIBANGUN TAMAN: Sebagaikelanjutan dari pembongkaran kios-kios pedagang kaki lima di sisi kanan kiri Jl. Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Pemda setempat melalui Dinas Pertamanan DKI Jakarta dibekas lokasi pembongkaran tersebut kini dibangun taman agar dikawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan ini kelihatan asri dan nyaman. (Foto: BY/Rics). Protokol Harus Bebas Dari PK-5 tentu yang menjadikan kebe- radaan PK-5 di kawasan itu se- bagai sumber penghasilan. Jakarta, April (BY).- lam kawasan gedung-gedung tersebut. Untuk Jalan Sudirman misal- nya, dari 95 gedung, tinggal 38 gedung yang belum menanggapi tersebut. Alasan mereka untuk Walikota Jakarta Pusat, H. Abdul Kahfi mene- gaskan, menjelang tanggal 17 Agustus 1995 mendatang, seluruh jalan protokol di Jakarta Pusat harus bebas dari para pedagang Kaki lima (PK-5). Penegasan tersebut disampaikannya ke- marin dalam suatu percakapan dengan wartawan usai beliau mendampingi Gubernur KDKI gedung mereka tidak di disain Jakarta HUT Bank DKI di Jl. Ir. Juanda III 7- 9 Jakarta Pusat. sementara menurut Walikota bisa dimaklumi, yaitu: Gedung- untuk PK-5, atau disain gedung mereka membuahkan kesulitan untuk menyediakan tempat bagi para PK-5 tersebut. Penegasan tersebut disampai- kannya sehubungan adanya pe- nilai yang menyebutkan bahwa DP3KKK telah gagal membe- baskan tanah, bangunan dan benda-benda lainnya di Kelura- han Kebon Kosong dan Kelura- han Gunung Sahari Selatan, Ke- camatan Kemayoran Jakarta Pusat, karena dalam tindak- annya di lapangan menyimpang dari Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan dan Pemanfaatan Lahan (SP3L) Gubernur KDKI Jakarta No. 1737/-1.711.9 ter- tanggal 14 Mei 1991. Hal tersebut terungkap da- lam dialog Delegasi bersama 31 Unit Papan Reklame Di Jakbar Akan Dibongkar Jakarta, April (BY)* Kepala Suku Dinas Penda- patan (Ka Sudin Penda) Jakar- ta Barat, Muljo Darsono me- ngatakan, dari sebanyak 5.000 buah reklame di wilayah- papan nya, 31 unit di antaranya teran- cam akan dibongkar setelah usai peringatan 2 x 24 jam karena ti- dak membayar retribusi. Pola yang diterapkan untuk membebaskan jalan-jalan protokol dari PK-5 adalah de- ngan mewajibkan para pemilik gedung di sepanjang jalan-jalan protokol tersebut untuk me- Peremajaan Sesuai Hukum Dan Manusiawi Jakarta, April (BY).- Direksi Pelaksana Pengen- dalian Pembangunan Kompleks Kemayoran (DP3KK) menya- takan, peremajaan lingkungan Kemayoran dilakukan berda- sarkan hukum yang berlaku dan dilaksanakan secara manusiawi sekali. Penegasan itu disampai kan oleh Ir. Hindro T. Soemar- djan (Ketua Direksi), didampi- ngi Ir. Abdul Muis (Dir. Pem- bangunan) dan Drs. Duddy Soe- harjo (Dir. Umum), dalam suatu percakapan dengan wartawan di Jakarta kemarin. warga Kelurahan Kebon Ko- song dan Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran de- ngan Komisi A DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Ketua Komisi Moh. Aman di Gedung DPRD DKI Jakarta, sebagai- mana dimuat harian ini pada hari Kamis, 6 April 1995, hal Penyelesaian bagi warga ma- syarakat yang memiliki hak sah atas tanahnya oleh DP3KK di- lakukan dengan menghormati hak-hak sah milik warga yang atas tanah dan bangunan. Men- jamin masing-masing warga untuk dapat memperoleh nilai kompensasi atas tanah dan ba- ngunannya secara wajar berda- sar harga pasar yang berlaku. Bahkan lebih dari itu DP3KK pun menjamin warga dapat tetap memiliki runah dan tanah se- cara sah di Kemoyoran bagi yang menghendakinya. nilai dilakukan oleh Panitia Pe- nilai yang dibentuk pemerintah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan memperhatikan berbagai faktor, antara lain: harga pasar dan penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Standar harga yang telah ditetapkan berda- sarkan status tanah hak milik adalah terendah Rp.300.000/m2 dan tertinggi Rp. 700.000/m2. III. Bagi warga disediakan empat alternatif program yang dapat dipilih secara bebas. Yaitu Pro- gram Konsolidasi Tanah, Pro- gram Relokasi Tanah, Program Tukar Tambah Rumah Susun atau Program Pembayaran Kompensasi Tunai. Rincian penjelasan dari setiap program dilakukan secara terbuka. Penyelesaian bagi warga yang menduduki Tanah Negara tanpa ijin juga dilakukan secara bijak sana. Walau sebenarnya secara hukum, tindakan menduduki tanah tanpa ijin yang berhak, adalah tindak pidana, sebagai- mana diatur oleh Undang-Un- dang No. 51 PrP Tahun 1960. Namun demikian dengan per- timbangan kemanusiaan DP3- KK tetap membantu warga ma- syarakat yang umumnya kurang mampu mengatasi masalah permukimannya. Ketika ditanya berapa besar pemerintah dirugikan akibat ke31 papan reklame tersebut ti- dak dibayarkan retribusinya oleh masing-masing pengusaha, dia mengatakan belum bisa merinci secara pasti. "Kami belum dapat membe- rikan keterangan tentang nilai kerugian pemerintah karena be- lum dihitung. Jadi tolong ber- sabar karena kami sedang me- laksanakan pembongkaran," ujar Muljo Darsono kepada warta- wan, kemarin, di lokasi penerti- Ke Halaman XI lakukan pembinaan atas para pedagang tersebut, melalui ko- perasi karyawan yang ada di ge- dung-gedung tersebut, dan me- nariknya (dengan menyediakan tempat untuk berdagang) di da- amus BERITA YUDHA - RABU, 12 APRIL 1995 HALAMAN III Namun demikian, ungkap Walikota, dalam rangka mewu- judkan kota Jakarta menjadi kota yang Teguh Beriman (Teruskan Gerakan Untuk Hidup Bersih, Indah, Menarik, Manusiawi dan Menurut Ir. Hindro T. Soe- mardjan, tanah yang dipindah- kan penghuninya dalam rangka peremajaan kawasan Kemayo- ran adalah seluas lebih kurang 41,8 hektar dengan penghuni kurang lebih 4.971 KK. Dari luas keseluruhan itu 25,4 Ha berstatus Tanah Negara yang sertifikat Hak Pengelolaannya telah diterbitkan kepada Sekre- tariat Negara RI cq Badan Pe- ngelola Komplek Kemayoran. Sisanya seluas 16,4 Ha ber- status tanah warga masyarakat yang memiliki hak yang sah berdasar Undang-Undang, baik berupa hak milik adat (girik), Hak Milik (HM) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Dalam melaksanakan pere- majaan kawasan itu Direksi DP3KK selalu bertindak ber- dasarkan hukum yang berlaku. Aman), dan untuk menempat- kan Jakarta sebagai percontohan Gerakan Disiplin Nasional yang akan dicanangkan Presiden Soe- harto tanggal 20 Mei menda- tang, tidak ada pilihan lain, selu- ruh jalan protokol di kawasan itu harus bebas dari PK-5. Tanah Abang Menjawab pertanyaan lain, Walikota mengakui pihaknya menghadapi kesulitan untuk membebaskan kawasan Pasar Tanah Abang dari para pedagang K-5. Ia tidak menutup kemung- kinan adanya oknum-oknum yang memetik keuntungan dari keberadaan PK-5 di kawasan itu, atau ada oknum-oknum ter- Berkaitan dengan Program Pembayaran Kompensasi Tunai Karena mereka tidak memi- dijelaskan, bahwa demi tertib- liki hak atas tanah, maka Pro- nya administrasi keuangan ne- gram Konsolidasi Tanah mau- gara maka besarnya nilai kom- pun Program Relokasi Tanah pensasi tunai telah ditetapkan tidak dapat ditawarkan. Bagi berdasarkan lokasi serta status kelompok ini tersedia dua haknya. Penerapan besarnya alternatif program lainnya, yaitu PLANET HOLLYWOOD Namun demikian menurut Walikota, ia bertekad tetap akan menegakkan aturan-aturan yang ada, terutama Perda No: 11/Ta- hun 1988 mengenai Ketertiban Umum dan Perda No: 5 Tahun 1988 tentang kebersihan. Lingkungan Kemayoran Apalagi dengan selesainya kegiatan pembangunan under pass di kawasan itu nanti, tidak ada pilihan untuk tidak mener- tibkan kawasan tersebut. Blok M Sementara itu Walikota Ja- karta Selatan, Drs. Pardjoko pa- Ke Halaman XI treg program tukar tambah rumah susun atau program konpensasi tunai. Meskipun tidak memiliki hak atas tanah menurut Hindro, ke- pada mereka tetap diberikan konpensasi atas tanah yang diduduki sebesar 25 % dari standar harga yang ditentukan. Sedangkan konpensasi bangun- annya dibayar sama dengan yang lain. Untuk menjamin bahwa de- ngan kompensasi itu warga bisa memperoleh permukiman yang layak, maka DP3KK menyedia- kan fasilitas membeli rumah susun bersubsidi melalui pro- gram tukar tambah. Skema subsidi ditetapkan sedemikian rupa sehingga menjamin setiap keluarga bisa memiliki rumah susun yang layak bagi keluar- ganya dengan standar luas 7 s/d 9 meter persegi per anggota keluarga dengan angsuran sa- ngat naurah, yaitu Rp 2.000.-/ meter persegi/bulan. Bahkan ungkap Hindro, bagi yang, kesulitan mengansur pun dibantu DP3KK untuk memper- oleh penghasilan tambahan guna menutup angsurannya. (R.22).- Potensi Pertanian Terkesan "Masih Tidur" Bogor, April (BY) Mendikbud RI Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro menilai, potensi pertanian negara kita terkesan "masih tidur" dan be- lum dikembangkan secara mak- simal. Padahal potensi kita itu sangat besar, hanya masih me- nunggu pakar-pakar pertanian kita untuk menjadi wiraswasta yang handal, sehingga lebih profesional lagi dalam merige- lola sistem pertanian kita. Wardiman menegaskan hal itu kepada wartawan usai membuka acara International Seminar "Workshop on Developing an Enterprise Cultural In Higher Agricultural Education" di Pusdiklat Pegawai, Cinangka Sawangan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa kemarin (11/ 4). Ia menambahkan, upaya un- tuk meningkatkan potensi per- tanian itu, maka pihak univer- sitas akan diberikan tambahan kurikulum baru mengenai ke- wiraswastaan dan kewirausa- haan. "Dengan demikian, nap- tinya disamping sebagai peneliti pertanian, para mahasiswa/ dosen juga merangkap sebagai wiraswastawan yang memiliki pemikiran-pemikiran sebagai pengusaha. Hal ini akan lebih memudahkan mereka bergabung dengan para pengusaha dalam mengembangkan potensi per- tanian kita", katanya. Sementara itu Ketua Pelak- sana Seminar Dr. Ir. Syafrida Manuwoto menambahkan, da- lam mengembangkan pendidi- kan kewirausahaan tersebut, pihaknya bekerjasama untuk melakukan tukar-menukar pe- ngalaman dengan University Royal Colege di Inggeris. "Lembaga pendidikan itu telah mampu melakukan berbagai penelitian yang bisa menda- tangkan pemasukan dana bagi universitasnya. Dengan latar be- lakang itulah, pihak Institut Pertanian Bogor (IPB) akan se- gera melakukan kerjasama dengan lembaga tersebut. Diakui pula, subsidi dari pemerintah bagi pengembangan universitas di Indonesia dinilai sangat terbatas. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.30 yang memberikan kesempatan bagi universitas untuk melakukan usaha, akan sangat membantu. "Untuk me- ngembangkan penelitian se- macam itu, IPB cukup berpe- ngalaman: Dari hasil penelitian tahun lalu saja, IPB mampu mendatangkan dana lebih Rp 16 miliar", tuturnya bangga. Seminar yang dihadiri se- jumlah pakar pertanian dalam dan luar negeri itu, dihadiri pula Rektor IPB Prof. Dr. H. Sitanala Arsyad, Duta Besar Inggeris untuk Indonesia, Graham Bur- ton serta sejumlah pengusaha bidang pertanian di Indone- sia.(047/Fac) Imbauan Pardjoko Jakarta, April (BY)* Walikotamadya Jakarta Se- latan Drs. H. Pardjoko dalam rangka menyongsong Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang akan dicanangkan Presiden Soe- harto, tanggal 20 Mei 1995 men- datang mengharapkan kepada warga masyarakat, pemilik ru- mah tinggal dan penghuninya di wilayah kotamadya Jakarta Sela- tan, supaya menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban umum. Apabila ketentuan ini tidak di- indahkan akan dilakukan tinda- kan tegas, sesuai dengan keten- tuan hukum yang berlaku (Pasal 30 Perda DKI Jakarta No.5 Ta- hun 1988 tentang kebersihan dan Pasal 27 Perda DKI Jakarta No.11 tahun 1988 tentang keter- tiban umum) dengan sanksi pi- dana selama 6 (Enam) bulan ku- rungan atau denda sebesar Rp. 50.000. Bagi bangunan kantor peme- rintah, BUMN, BUMD, Swasta serta tempat-tempat pendidikan, pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat hiburan, Pasar dan pusat perbelanjaan, tempat olah raga dan tempat lainnya su- paya membentuk tenaga-tenaga kerja dibidang kebersihan de- ngan menggunakan pakaian se- ragam celana biru, kaos kuning, topi merah setiap Pukul 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, dan 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Tujuannya disamping me- nyongsong GDN, juga gerakan Jum'at bersih yang telah dica- nangkan Presiden Soeharto dan dalam rangka penilaian keber- sihan bagi semua wilayah kota- madya di Indonesia, guna me- raih "Piala Adipura" yang dilak- sanakan Pemerintah Pusat setiap tahun. Kemudian mewujudkan Mot- to "Jakarta Teguh Beriman" (Te- ruskan gerakan untuk hidup ber- sih, indah, menarik, manusia dan aman) di semua pelosok wilayah DKI Jakarta, termasuk wilayah 1. PRESK SI DOEL DI PLANET HOLLYWOOD: Aktor kondang pemeran Si Doel dalam sinetron Si Doel anak Sekolahan yang ditayangkan RCTI, Selasa (11/4) hadir di Planet Hollywood untuk melakukan hand print atau mengecap kedua telapak tangan sebagai prasasti. Selain itu Rano Karno juga menyerahkan pakaian wisuda beserta toga yang dipakai ketika Si Doel meraih gelar "Tukang Insinyurnya" kepada planet kotamadya Jakarta Selatan. (PK. Hollywood. Rano Karno merupakan aktor pertama dari Indonesia mendapatkan kesempatan di Planet Hollywood. (Foto: BY/Ries). 06) -