Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

TAJUK RENCANA Berita Yudha RABU, 12 APRIL 1995 Naiknya Harga Rumah Sederhana Dan Sangat Sederhana Meskipun masih diharapkan tidak terjadi, tetapi keputusan peme- rintah untuk menaikkan harga rumah sangat sederhana (RSS) dan rumah sederhana (RS) akhirnya tidak bisa dihindari. Menteri Negara urusan Perumahan Rakyat Akbar Tandjung dalam pengumumannya kemarin (11/4) mengemukakan, bahwa harga RSS naik antara 11-14 persen, akibat kenaikan sejumlah harga bahan bangunan, naiknya Harga Pedoman Setempat (HPS) Semen, pemberlakuan Upah Mini- mum Regional (UMR) serta inflasi. Keputusan untuk menaikkan harga RSS itu sudah memperhitungkan peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Per Kapita (PPK), yang berarti meningkatnya daya beli masyarakat. Memang berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 1990 sampai dengan 1993 terjadi peningkatan PDB dan PPK. Setiap tahun peningkatannya berkisar antara 7 dan 5 persen, suatu gambaran akan baiknya tingkat kemampuan masyarakat. Dengan kenaikan itu, maka harga RSS tipe (T)-21 yang semula Rp. 4,5 Juta naik menjadi Rp. 5 juta atau naik 11,11 persen. Jumlah uang muka maksimal tetap 10 persen. Harga RSS T-27 yang semula Rp. 4,9 Juta sekarang menjadi Rp. 5,5 Juta yang berarti naik 12,24 persen. RSS T-36 dari harga Rp. 6,1 juta naik menjadi Rp. 7 Juta atau naik 14,75 persen. Rumah Sederhana (RS) juga mengalami kenaikan harga sekitar 10 persen. RS T-18 naik dari harga Rp. 7,5 Juta menjadi Rp. 8,25 Juta dan T-21 dari Rp. 8,5 Juta menjadi Rp. 9,35 Juta. Keputusan mengenai kenaikan harga apapun juga selalu tidak populer dikalangan masya- rakat. Apalagi ini menyangkut rumah sangat sederhana dan rumah sederhana, yang amat dibutuhkan oleh masyarakat kalangan bawah. Dengan kemampuan dan daya beli yang amat terbatas, harapan untuk memiliki rumah secara cicilan memang terbuka dengan adanya pro- gram RSS ini. Tetapi kenaikan harga yang terjadi sekarang, tentunya membuat harapan itu menjauh, karena dengan harga lamapun harapan itu sepertinya tidak akan terjangkau. Pemerintah tentu menyadari sepenuhnya hal itu. Menpera Akbar Tandjung menjelaskan, bahwa keputusan kenaikan harga RSS dan RS itu sudah dikonsultasikan dengan berbagai pihak. Termasuk pihak developer sebagai pelaku pembangunan rumah sederhana, pihak perbankan sebagai pendukung keuangan dan juga kalangan DPR. Kalangan DPR menurut Menteri dapat memahami pemerintah dalam keputusan tersebut. Target pembangunan RS dan RSS dalam Pelita VI harus dicapai. Yaitu sebanyak 610.000 unit rumah RSRSS. Target itu dibagi pada pemerintah dalam hal ini Perum Perumnas sebanyak 250.000 unit, swasta/real-estate Indonesia 300.000 unit dan koperasi 60.000 unit. Kita mengetahui, bahwa bagi rakyat kalangan bawah, kesempatan memiliki rumah merupakan hal yang amat membahagiakan. Bila dimasa-masa lalu mereka hanya mampu menyewa atau mengontrak rumah-rumah bedeng atau gubuk, maka dengan program perumahan rakyat mereka dapat menikmati tinggal dalam sebuah rumah layak. Tentu saja dengan ukuran sesuai kemampuan mereka yang terbatas. Sebuah rumah sederhana atau rumah sangat sederhana, yang dapat dicicil. Dan kemudian, bila ada rejeki dapat diperbaiki atau diperluas. Ini memang merupakan tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakinuran rakyat seluruhnya, terutama yang masih dalam taraf sosial-ekonomi yang rendah. Rasanya, dalam keadaan seperti sekarang ini, dimana harga-harga bahan bangunan naik dan makin naik dengan naiknya HPS semen, beban masyarakat kalangan bawah jangan diperberat. Bagi mereka wajar bila diberikan subsidi perumahan, sehingga harga yang harus mereka bayar untuk RS atau RSS yang akan mereka cicil, tidak menambah beban. Subsidi itu diberikan hanya kepada masyarakat kalangan bawah, karena memang mereka memerlukannya. Kalangan pengusaha real- estate dan pengusaha besar di bidang bahan bangunan kiranya dapat pula ikut membantu memberikan subsidi itu. Kita kerapkali bicara soal pemerataan hasil pembangunan. Dengan memberikan subsidi perumahan bagi masyarakat kalanganbawah, maka pemerataan sudah berlangsung. Sebaliknya, bila kalangan masyarakat bawah dengan kenaikan harga RSS dan RS itu menjadi semakin jauh dari harapan memiliki sebuah rumah, maka pemerataan tingggal menjadi slogan saja. Karena itu, sekali lagi kita ingin menyampaikan harapan agar khusus bagi perumahan untuk kalangan masyarakat bawah, yang sudah ada dalam program RS dan RSS, tidak harus terpengaruh oleh kenaikan harga- harga bahan bangunan, termasuk kenaikan harga semen. *** Pojok Yutha RS/RSS Pemerintah menaikkan harga RS/RSS 11-15 persen, akibat kenaikan HPS semen sebesar 40 persen. - Karena ini gara-gara keputusan pemerintah sendiri, ya no comment-lah...... ARA IKLAN DPR tidak keberatan TVRI menayangkan iklan. Karena ini suara wakil rakyat, tunggu apa lagi? BAHASA Menurut Mendikbud, pada tahun 2010, seluruh rakyat Indonesia sudah mampu berbahasa Indonesia. -Asal saja, yang sudah mampu sekarang malah lupa karena sering bicara "cas-cis-cus" dengan bahasa asing. ANALISA/KOMENTAR Indonesia Berpeluang Tanggulangi Perubahan Iklim Global Implementation) untuk menang gulangi perubahan iklim secara global. Kehadiran Indonesia dalam kan sering berbeda pendapat," Konperensi Iklim-Perserikatan ujar warga Pakistan itu. Bangsa-Bangsa (PBB) di Ber- lin 28 Maret hingga 7 April 1995 tampaknya memang di tunggu-tunggu oleh sjumlah negara industri dan berkembang untuk menentukan sikap politik dalam perubahan iklim global. "Indonesia menempati posisi yang strategis dalam konperensi ini, karena secara geografis maupun politis berkaitan de- ngan berbagai dampak peruba- han iklim global," kata DR Ata Qureshi, Wakil Presiden Cli- mate Institute yang berpusat di Amerika Serikat kepada AN- TARA di Berlin. Perbedaan pendapat semacam itu terlihat pula dalam Kon- perensi Iklim-PBB tersebut, karena adanya "ganjalan" be- rupa kecurigaan negara Utara- Selatan, serta pertanyaan dari negara Timur Tengah - Arab Saudi dan Kuwait-tentang data akurat berkaitan dengan dampak negatip emisi CO2 berkaitan dengan pemakaian bahan bakar minyak bumi. Pakar klimatologi itu me- ngemukakan, dari segi geo- grafis, posisi Indonesia berad di kawasan terkaya dengan ke- ragaman hayati di wilayah hutan tropis terbesar dan lautan terluas, serta memiliki kepulauan ter- banyak di dunia. Oleh karena itu, berbagai dampak perubahan iklim sangat berkaitan crat de- ngan potensi alam Indonesia. Secara politis, posisi Indone- sia sebagai Ketua Gerakan Non- Blok (GNB), anggota aktif ne- gara-negara pengekspor minyak (OPEC) dan PBB menentukan pula sejumlah pendapat bagi negara lain-baik negara industri ara) maupun negara ber- kembang (Selatan) - yang mengesahkan Konvensi Peru- bahan Iklim. "Harus kita akui bahwa dalam menentukan kebijakan politik terhadap lingkungan hidup se- tiap negara memiliki persepsi dan kepentingan tersendiri, bah- Tangan-tangan sarjana asal Sulawesi Selatan ternyata masih mau mencangkul dan menggaru tanah di dusun terpencil yang untuk mencapainya harus ter- lebih dahulu melalui jalan becek sepanjang sepuih kilometer. Puluhan sarjana yang sedang mempersiapkan kebun murbai itu, bukanlah terpaksa menerima pekerjaan tapi di balik itu semua tertaman tekad besar mereka un- tuk membangun kembali sutera alam kebanggaan Bumi Ma- kasar yang saat ini tenggelam. Keberadaan para sarjana di tempat terpencil itu merupakan bagian dari program trans- migrasi sarjana dengan pola usa- ha sutera alam di Desa Binturu Kecamatan Larompong, Kabu- paten Luwu, Sulsel dengan pe- rusahaan inti PT Adi Sinergi Tansutera (ASET). kemudian membentuk pi ASET itu seakan membangun kan semua instansi seperti Per- industrian, Pemda, dan Balai Persutraan Alam yang selama ini tak acuh terhadap semakin suramnya budidaya sutera alam di Sulsel. Sutera alam pernah menjadi primadona di Sulsel pada tahun 1970-an. Dua daerah, yaitu So- peng dan Trator, yang menjadi pusat penghasil kokoh (kepom- pong ulat sebagai bahan baku kain sutera), saat itu relatif cu- kup makmur penduduknya. Namun semua itu tinggal ke- nangan. Kualitas kokon sema- kin hari semakin tertinggal dari produksi negara lain seperti Je- Kepala Biro Hubungan Ma- syarakat Departemen Perda- gangan Lily Rosyana sebagai pejabat yang mewakili Joedono saat mengumumkan kenaikan HPS semen itu hanya menga- takan "Menteri Perdagangan tidak bisa mengumumkannya Bahkan, dalam forum Lem- baga Swadaya Masyarakat (LSM) muncul pula beberapa gugatan" mereka terhadap manuver dari sejumlah negara Utara dan Selatan dalam menin- daklanjuti permasalahan yang dibahas dalam konperensi, se- perti Protokol Persekutuan Ne- gara Kepulauan Kecil (AOSIS), penurunan emisi CO2 mencapai 20 persen pada tahun 2005, dan kerjasama saling melengkapi (JI). bidang Industri dan Perdagangan Hartarto Sastrosoenarto mem- berikan penjelasan resmi pe- merintah dan bertindak sebagai Menteri Perdagangan Ad-In- terim. Anung Karyadi selaku Ketua Delegasi LSM mewakili Ja- ringan Perubahan Iklim Indo- nesia menyatakan bahwa "atu- ran main" dalam Konperensi Berlin cenderung mengalami kemacetan karena ada negara dari Timur Tengah yang mem- pertahankan mekanisme peng- ambilan keputusan secara kon- sensus, walaupun tidak disetujui negara lain. Tidak jauh berbeda dengan isi "press release" Departemen Perdagangan, Hartarto juga mengatakan kenaikan HPS itu ditujukan untuk niat yang sama yaitu menarik investor baru, di samping memberikan prospek cerah kepada importir. Yang menarik dari penjelasan Hartarto pada acara yang sengaja digelar untuk menjelaskan HPS baru kepada pers itu adalah ke- naikan HPS itu sudah dibica- rakan dan dirumuskan secara akurat oleh menteri-menteri ter- kait termasuk Menteri Perindus- trian. Keadaan ini menyebabkan bila hari ini tidak ada keputusan dalam pembicaraan satu per- masalahan, maka pembicaraan berlanjut keesokan harinya. Hal ini merupakan peluang bagi In- Jadi, katanya, kenaikkan itu bukan merupakan suatu yang bersifat mendadak seperti yang tersirat dari sekian banyak ko- mentar pejabat pemerintah yang Tak percaya Mujahidin mengatakan, ia hampir tak mempercayai ren- cana menampung sarjana untuk bertransmigrasi berjalan secara cepat. Program tersebut berawal ketika dibentuk Yayasan Sinergi Karya (YSK) 21 Oktober 1994 dan pada 28 Maret keluar Izin Penyelenggaraan Transmigrasi (IPT) bagi PT. ASET (Perusa- haan dibawah YSK). "Mulanya kami hanya kum- pul-kumpul berdiskusi menge- nai masalah pembangunan di Sulsel termasuk mengunjungi kampung-kampung terpencil untuk mencari masukan," ka- tanya. la mengungkapkan, di suatu desa terpencil ternyata masih menyimpan sarjana yang meng- anggur dan setelah dicek" di Kanwil Depnaker ternyata jum- lah sarjana pencari kerja di Sulsel Padahal, seperti yang di- katakan Sekjen Komisi Sutera Alam Internasional, Dr. gerald, Chavancy, permintaan sutera alam di pasaran dunia terus me- ningkat sehingga sebetulnya In- donesia berpeluang untuk me- masuki industri sutera alam. "Saat ini usaha sutera alam di Sulsel berjalan tersendat-sen- dat karena tidak ditangani secara profesional, tapi mereka mem- perlakukan usaha itu sebagai usaha sambilan," kata Direktur Utamat PT. ASET Ir. Mujahidin Fahmid. diminta keterangannya. Investor baru? Alasan kenaikkan HPS yang tertulis dalam "press release" Departemen Perdagangan adalah "kenaikkan itu diha- rapkan dapat mendorong inves- tasi baru dalam industri semen juga tidak bisa diterima berbagai kalangan." 31 Namun alasan tersebut diper- tanyakan oleh beberapa penga- mat. Faisal Basri, misalnya, me- lalui investror barau malah akan semakin tidak berani masuk da- lam sektor tersebut karena pasar dalam negeri yang akan semakin oligopolistik setelah kenaikkan HPS. Menurut Faisal, produsen lama yang selama ini dinilai sudah meraup keuntungan se- besar 20-40 persen dari total Oleh: Priyambodo RH donesia untuk bersikap aktif mencari alternatif, karena posi- sinya secara politis sangat dinan- tikan oleh negara lain," kata aktivis Wahana Lingkugnan Hidup Indonesia (Walhi) itu. Sikap Indonesia Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LB) Sarwono Kusumaatmadja dalam kon- perensi itu membeberkan se- jumlah ketegasan sikap Indone- sia berkaitan dengan perma- salahan perubahan iklim secara global, terutama menyangkut Protokol AOSIS, emisi CO2, dan Jl. Di tengah maraknya kehadi- ran hotel asing atau hotel yang jaringan hotel internasional, ter- manajemennya ditangani oleh nyata masih terdapat peluang bisnis bagi jaringan hotel na- sional, sebab pada kenyataannya tidak semua kota besar mem- butuhkan hotel asing. Trans Sarjana Mengusik Suramnya Sutera Alam Bumi Makasar pang dan Cina, sehingga sulit bersaing dan akhirnya masya- rakat melupakannya. Kalau hotel asing semacam Hilton, Mandari, Sheraton dan Shangri-La "meraja" di kota seperti Jakarta, Surabaya dan Bali, maka pangsa pasar hotel- hotel "pribumi" terbesar di kota-kota besar macam Medan, Lampung, Bandung serta se- jumlah kota di Indonesia Bagian Timur. "Kita secara tegas mendu- kung Protokol AOSIS, karena pada prinsipnya Indonesia juga negara kepulauan," katanya." Bahkan, Sarwono di hadapan 129 delegasi resmi konperensi itu mengemukakan bahwa In- donesia dengan kondisi alamnya yang unik selama ini mem- formulasikan perencanaan ma- najemen kawasan pesisir secara integral untuk mengantisipasi sejumlah permasalahan poten- sia, seperti kenaikan permukaan air laut. "Melarang hotel-hotel asing masuk dan beroperasi di Indo- nesia, tidak mungkin. Jadi, 'pinter-pinterlan' manfaatkan peluang," kata Sekjen Per- himpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Rianto Nur- hadi. Menurut dia, "hotelier" man- Formulasi itu, menurut dia, serupa dengan Protokol "Alli- ance of Small Island States" (AOSIS) karena Indonesia me- rupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu mencapai sekitar 81.000 kilometer, dan 60 persen pen- duduk Indonesia bermukim di daerah pesisir tersebut. mencapai 10.000 orang. Kemudian timbullah gagasan mengikutkan mereka dalam pro- gram transmigrasi sekaligus mengambil pola usaha sutera alam yang dulu pernah menjadi komoditi andalan Sulsel. "Kerjanya begitu cepat dan bersemangat, sampai-sampai Bu Marwah (Ibu Marwah Daud, anggota DPR-RI yang menjadi sekretaris YSK) ikut bersama kami menyusun proporsal sampai jauh malam," kata Ir. Amriati, seorang staf PT ASET. la juga tak menduga se- belumnya bahwa minat para sarjana di Sulsel untuk mengi- kuti program itu begitu besar, padahal Yayasan ketika itu ha- nya memasang iklan satu baris di Harian Fajar 800-51 Sufri Laode, seorang Staf PT. ASET mengungkapkan, pada bulan September 1994 lamaran yang masuk mencapai 788 berkas. Setelah diseleksi terpilih 50 orang sarjana dari berbagai disiplin ilmu seperti pertanian, ekonomi, dan huku. "Setengah dari yang lulus dididik budidaya sutera alam di PT Jado Wanasutera, Sukabumi, Jabar selama 1,5 bulan," ka- BERITA YUDHA - RABU, 12 APRIL 1995 HALAMAN IV Oleh: Budi Santoso sutera, dan YSK sendiri. Demfarm Mujahidin mengatakan, saat ini sekitar 26 sarjana sedang melakukan sosialisasi program dan mempersiapkan pembuatan lahan percontohan (domontrasi farmi/defram) seluas 15 hektar di Desa Binturu yang terdiri dari asrama bagi transmigran serjana, rumah ulat, dan balai pelatihan. penjualan per tahunnya akan semakin diuntungkan dan hal itu akan mengakibatkan pengen- dalian pasar yang lebih kuat oleh produsen yang sudah ada. "Apa ada investor baru yang mau masuk ke pasar yang jelas tidak memberi peluang bagi se- men dengan merek baru," kata Direktur Lembaga Pengem- bangan Ekonomi dan Manaje- men Universitas Indonesia itu. Berkaitan dengan emisi gas penyebab efek rumah kaca seperti CO2 dan metana - yang juga dibahas dalam konperensi tersebut, Sarwono menyatakan, dewasa ini ada gejala baru, pe- ngurangan pemakaian gas se- macam itu berkaitan pula dengan kepentingan efisiensi industri dan keinginan masyarakat me- ngurangi polusi udara. Kalaupun pemerintah menar- getkan kenaikan HPS itu baru akan menghasilkan harga jual yang terjangkau masyarakt da- lam jangka panjang, Faisal menilai, target itu hanya angan- angan. "Tanpa membicarakan dam- pak perubahan iklim secara glo- bal sekalipun, masyarakat kini cenderung menyadari bahwa pengurangan emisi CO2 berarti mengurangi polusi udara dan lebih efisien bagi dunia in- dustri," ujarnya. Namun, ia mengatakan secara politis setiap negara mengingin- kan kebijakan untuk menentu- kan sikap nasional dalam meng- hadapi masalah emisi gas pe- nyebab efek rumah kaca. Menurut dia, bila dalam waktu sekitar dua tahun diperkirakan Dalam kaitan itu, ia me- nyambut baik kebijakan Jerman - seperti dikemukakan Kanselir Jerman Helmut Kohl dalam sambutan resmi di Konperensi Iklim-PBB, Rabu (5/4) - untuk menurunkan emisí CO2 men- capai 25 persen mulai tahun 2005. Berkaitan dengan pernyataan Arab Saudi dan Kuwait tentang aturan main konperensi dan pertanyaan mereka mengenai dampak emisi CO2 bagi negara- negara anggota OPEC, Sarwono menyatakan, posisi Indonesia Bandung, misalnya, merupa- kan pasar yang tepat bagi opera- tor hotel nasional. Sebagai con- toh, di kota itu tingkat hunian hotel Sheraton hanya 50 persen, tidak setinggi tingkat hunian hotel Panghegar, yang mencapai 60 persen. Kenyataan tersebut membuk- tikan ketidakbenaran pendapat yang menyatakan bahwa ja- nangan hotel internasional dapat menjamin bahwa suatu hotel akan selalu penuh terisi tamu alias memiliki tingkat hunian tinggi, kata Rianto. "Sosialisasi itu penting agar masyarakat desa setempat me- nerima program tersebut dan bersedia berpartisipasi sebagai transmigran," katanya. tanya. la mengungkapkan, biaya seleksi dan pendidikan di Su- kabumi ditanggung keroyokan oleh PT. Inhutani 1, PT. Semen Tonasa, Kanwil Deptrans dan PPH Sulsel, Dinas Kehutanan Tk 1 Sulsel, PT Jado Wana- "Bahkan pada pengolahan lahan, lebih kurang 160 warga yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Binturu A. Muk- mir bersama-sama kami mela- kukan land clearing dan pengo- lahan lahan seluas satu hektar untuk menyemai bibit murbai," katanya. Salah satu kendala program itu adalah masalah transportasi ke lokasi yang sangat sulit ka- rena belum selesainya pemba- ngunan jalan aspal ke lokasi sepanjang tujuh kilometer, padahal sesuai penjelasan papan proyek di lokasi seharusnya pro- yek itu sudah akan selesai 31 "Begitu mendengar rencana pengembangan ulat sutera, ba- nyak penduduk yang tadinya lari meninggalkan desa. Kini kem- bali berdatangan," katanya me- ngungkapkan dampak lain pro- gram transmigrasi di desanya itu. Mempertanyakan Tujuan Pemerintah Menaikkan HPS Semen lam mengatur pelaku dan sistem pasar yang harus dibuat. Ketika harga pedoman se- tempat (HPS) semen diumum- kan pemerintah, tidak hanya angka kenaikan 43 persen yang mengejutkan, tetapi diumum- kannya langkah strategis itu ha- nya oleh pejabat eselon II De- partemen Perdagangan juga mengundang tanda tanya. "Kalau peranan pemerintah itu sudah lebih besar ketimbang swasta, investor baru akan antri untuk menunggu persetujuan izin investasi," optimis. kata Anwat Di samping itu, juga muncul pertanyaan mengapa Menteri Perdagangan S.B. Joedono yang menandatangani Surat Kepu- tusan No. 48/Kp/111/95 tentang kenaikan HPS semen itu sulit ditemui oleh para wartawan pada saat dan setelah pengumuman tersebut. Oleh : Ramdani Sirait pabrik baru akan mulai berpro- duksi, maka rantai distribusi akan semakin dikuasai oleh pro- dusen lama yang jelas tidak akan mau mengendurkan peran. Pengamat ekonomi Anwar Nasution juga mengatakan, tata niaga semen yang sudah sekian lama dikendalikan swasta meru- pakan permasalahan utam dalam industri semen nasional. Mujahidin merasa bangga terhadap semangat kerja sarjana itu karena walaupun hanya diberi bekal makanan tanpa uang ho- nor, mereka dengan senang hati bekerja di lokasi terpencil. Semangat sarjana itu ternyata tak bertepuk sebelah tangan karena menurut ketua kelompok sarjana yang mempersiapkan demfarm, Dwidarma Dayana, masyarakat desa Binturu sangat antusias menyambut program tersebut. Dalam hal ini, Anwar tidak menyalahkan swasta yang menurut dia "Di manapun, ka- panpun, dan siapapun selalu profit oriented' dalam setiap gerak dan langkah bisnisnya." Tetapi, mengingat semen ma- sih dikategorikan sebagai komo- diti strategis, peranan pemerin- tah seharusnya lebih besar da- Oleh: Karuni Rompies canegara semacam Hyatt, le Meridien dan Inter-Continental hanya berminat beroperasi di kota-kota dengan tingkat per- tumbuhan ekonomi tertentu, sehingga "hotelier" nasional sebaiknya mengarahkan usaha- nya ke kota-kota di luar kota incaran jaringan hotel asing itu. Operator hotel mencanegara memang mempunyai keung- gulan berupa jaringan kerja (net- work) yang luas, antara lain karena didukung oleh sistem reservasi hotel yang serba canggih atau "computerized reservation system". tetap berada di tengah. "Dalam hal ini kita tetap menghargai OPEC karena In- donesia menjadi anggotanya. Tetapi, kita juga berbeda kepen- tingan dengan Arab saudi dan Kuwait dalam menanggulangi perubahan iklim secara global," ujarnya. Kerjasama adil "Namun mereka pun me- miliki keterbatasan, sebab ho- tel-hotel bermerek asing itu hanya terkonsentrasi di pusat- pusat bisnis tertentu, sehingga operator hotel nasional mem- punyai keleluasaan beroperasi di luar pusat-pusat bisnis itu," kata Rianto. Christopher Flavin, Wakil Presiden Bidang Riset Wolrd. Watch Institute yang berkantor pusat di Amerika Serikat, mengemukakan bahwa sebagai salah satu negara "inti" di Se- latan, Indonesia memiliki posisi menentukan dalam kegiatan kerjasama dengan negara lain secara adil. Atas dasar itu, pasar tetap ter- sed namun operator nasional juga harus tetap menjaga bahkan meningkatkan kualitas pela- la menyatakan, selama ini proses kerjasama yang dila- kukan sejumlah negara industri yang juga didukung dana lem- baga internasional sering kurang adil, karena lebih memen- tingkan keinginan dari pihak pemberi donor. yanan. "Saat ini kebanyakan hotel asing memang masih beroperasi di kelas bintang empat dan lima. "Proses pemberian bantuan dana dan teknis semacam ini kurang adil. Kini saatnya bagi negara-negara berkembang ber- potensi untuk menentukan sikap secara tegas melalui konsep baru seperti Joint Implementa- tion'," kata salah seorang pe- nulis buku "State of the World 1995" terbitan WorldWatch In- stitute itu. Kemungkinan tidak adanya sanksi tersebut juga dinilai Faisal sebagai ketidaklengkapan SK Mendag No. 48/Kp/1/95 karena menurutnya, SK itu harus diikuti dengan peraturan yang melampirkan sanksi yang akan dikenakan kepada produsen dan distributor ada acara lain. Setelah hampir sepekan, Tidak Semua Kota Besar Butuh Hotel Asing Menteri Perdagangan Ad-In- barulah Menteri Koordinator la menegaskan negara Selatan perlu menyusun konsep untuk mengimbangi sejumlah ke- mungkinan kegiatan yang di- tawarkan oleh negara Utara da- lam menerapkan kerjasama saling melengkapi (JI-Joint Lima tahun Kakanwil Deptrans dan PPH Sulsel Ir. Muhamad Muslih me- ngatakan, program transmigran pola sutera alam itu akan ber- langsung lima tahun mulai tahun anggaran 1995/1996. Pada tahun pertama akan ditempatkan 300 kepala keluarga (KK) trans- migran sedangkan tahun beri- kutnya bertambah menjadi 500 KK. Rencana komposisi transmi- gran untuk tahap pertama terdiri atas 100 tranmigran sarjana (75 sarjana dari Sulsel dan 25 sarjana dari daerah pengirim transmi- gran) dan 200 transmigran non sarjana (150 transmigran lokal, dan 50 transmigran dari daerah pengirim). Muslih mengatakan, lahan yang sudah direkomendasikan Bupati Luwu baru 1.500 hektar, sedangkan kebutuhan lahan masih kurang 37.500 hektar sehingga pihaknya masih men- cari lahan pencandangan di ká- bupaten lain. Dinas Kehutanan Sulsel sen- diri telah mengajukan alternatif tambahan lahan di Keang Kabupaten Mamuju seluas se- kitar 5.000 hektar dan di Su- marorong, Kab. Polma dengan luas sekitar 3.000 hektar. Prediksi Anwar memberi is- yarat bahwa kebutuhan semen apda tahun 1995 sebesar 23,3 juta ton - saat ini 22,7 ton per - memang merupakan peluang investasi yang bukan mustahil untuk direbut. tahun Adakah sanksi? Pertanyaan mengenai kejang- galan kenaikan harga semen sebenarnya sudah muncul ketika HPS lama untuk wilayah Ja- karta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dari Rp. 5.930 per zak (ukuran 40 Kg) melambung menjadi Rp. 8.000 Sementara itu, Sarwono Ku- sumaatmadja menyatakan Indo nesia dalam menanggapi konsep JI bersikap menerima gagasan tersebut secara rasional, dan ber keinginan agar proyek ker. jasama yang akan dilakukan bersifat seimbang bagi negara yang terlibat. Indonesia tidak meng. inginkan adanya kerjasama yang bersifat mencoba teknologi yang belum teruji, atau bahkan dikaitkan dengan sejumlah te kanan dari negara pemberi do nor," katanya. Mengenai proses kerjasama di luar JI yang belum ber- langsung di Indonesia, Sarwono mengatakan masih ada kecen- derungan pada negara-negara Utara untuk memberi tekanan tertentu kepada negara-negara Selatan yang secara nyata me- merlukan dana pembangunan. Selain itu, ada lembaga do- nor internasional yang kurang memiliki dana secara memadar bagi sejumlah proyek di negara- negara berkembang, sehingga terkesan pemberian bantuan kurang terkoordinir dengan baik dan memuaskan semua pihak "Berkaitan dengan 'Joint Implementation', kita menyam- but baik bila ada ketegasan tidak menyertakan syarat yang mem- beratkan pada negara-negara berkembang. Selain itu, pra- syarat tentang kerjasama ini ha rus tertuang secara jelas dalam aturan mainnya," demikian Sarwono. Tapi tidak mustahil kelak me- reka juga masuk ke Indonesia melalui kelas-kelas hotel kecil seperti bintang satu, dua bahkan hotel melati," kata Rianto me- ngingatkan. Data Dirjen Pariwisata mem- perkirakan dalam tahun 1995/ 1996 di Indonesia akan terdapat tambahan kamar hotel ber- bintang sebanyak 6.100, se- hingga total kamar pada tahun itu menjadi sekitar 58.000. Oleh sebab itu ia menilai, di manapun suatu hotel berada, bu- kan menjadi ukuran, tetapi pe- layanan yang diberikan lah yang akan menentukan. "Kuncinya, setiap karyawan harus pro- fesional," katanya. Konsultan perhotelan Rianto, yang adalah putra Pahlawan Revolusi, MT. Har- yono, juga mengatakan pasar lain yang selama ini masih ter- bentang luas adalah jasa kon- Ke Halaman XI Maret 1995. Proyek yang dikerjakan oleh CV Panel Utama tersebut baru selesai sekitar lima puluh persen karena baru sebagian jalan yang dibantu sedangkan sisa ruas jalan tiu masih tanah yang kondisinya makin para jika hujan turun. Menurut Kades Binturu, Mukmir, salah satu sebab lam- batnya proyek itu adalah peng- gunaan mobil jenis kijang untuk mengangkut baru (untuk me- nguruk jalan) padahal akan lebih effisien jika menggunakan dump truk karena kapasitasnya lebih besar dan lebih kuat menghadapi medan jalan yang parah. Pada saat peninjauan lokasi calon pemukiman transmigrasi itu oleh Gubernur Sulesl ZB. Palaguna tanggal 7 Maret 1995, sekitar tujuh dump proyek di- persiapkan untuk mempercepat pembangunan jalan tersebut "Namun begitu rombongan Gubernur selesai meninjau, dump truk tersebut ikut meng- hilang," kata A. Murki yang sudah menjadi Kades sejak tahun 1967. Mukmir mengatakan, masya- rakat desa rupanya berharap banyak dari proyek ini karena hasil cengkeh yang menjadi penghasilan andalan saat ini mengalami kemunduran. Rp. 9.000 per zak, bahkan pada puncaknya sempat men- capai Rp. 13.000 per zak. Dengan adanya patokan HPS semen yang diumumkan pe- merintah, maka pertanyaan be rikutnya adalah: apakah HPS baru yang mendekati harga jual selama ini akan menjamin tidak naiknya harga jual di tingkat pengecer? Adakah sanksi yang akan diberikan pemerintah kepada produsen - mengingat sebagian besar distributor merupakan kepanjangan tangan produsen- apabila harga jual tetap jauh di atas HPS? terim, Hartarto menjawab bah- wa sanksi itu merupakan kebi- jaksanaan Asosiasi Semen In- donesia (ASI) yang dinilainya mengetahui lebih banyak ten- tang tindak tanduk para ang gotanya. Mengenai sanksi tersebut, Ketua Umum ASI, Socpardjo, secara tegas menolak kemung- kinan pihaknya akan membe- rikan sanksi kepada anggotanya yang menjual melalui para dis- tributor dengan harga di atas HPS yang telah ditetapkan. Menurut Faisal, pertanyaan mengenai masalah sanksi itu agaknya memang tidak tepat ditujukan ke Soepardjo yang jelas akan membela kepentingan, para produsen. Kesimpangsiuran masalah sanksi tersebut akhirnya me nambah panjang rangkaian, pertanyaan yang terus bergulir, di benak masyarakat berkaitan dengan fenomena harga semen ang selalu penuh kejutan tersebut.