Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Rabu, 4 Agustus 2004 ama Saham elamat Sempuma orini Corporation 2 ona Topas Tourism 2 upama Tbk ristol-Myers 3 ristol-Myers anex Olanjang arasa Nugraha Tbk 2 urya Semesta unson Textile antar TOP Tbk uba Indah Tbk urya Dumai ug Samapersada 2 umalindo Lestari 2 Baru Lampung 1 baga Mula Mandom Indonesia 2 xmaco Jaya Tbk fico Tbk paraksa Satria ra Austenite Tbk 2 rta Mahakam ko Gunung Agung 2 abrik Kertas Tw lekomunikasi 1 Bayaran Tempuran 2 GIS Tbk empo Inti Media 2 urya Toto 2 xmaco Perkasa 2 megah Securities2 u Agro Persada 2 as Sentosa Tbk 2 ust Finance mpo Scan Pacific 1 unas Ridean Tbk tahana Jaya Perkasa2 tra Jaya Milk Tbk1 nggul Indah Cahaya2 nited Capital skrie Sumatra nited Tractors Tbk2 nilever Indonesia 1 ksel Electric Tbk2 ahana Phonix caksana Overseas 2 bra Nusantara Tbk2 m ain 0 0 100 190 0 2,100 25 3,075 0 2,950 DAU'S ejenis jaan -10 O Akhir O 150 1,500 250 210 96 25 2,000 0 5 O O O 175 125 385 ochoso 100 O 5 0 0 5,000 135 2,200 1,000 195 220 6,750 365 215 3,750 115 725 7,650 650 95 45 85 ଜୁଲପୁରୀ୫୫୫୫୧ Volume 6 457.500 75,000 0 20,500 .0 5,500 2,728,500 149,500 2,470,000 90,500 0 6 159,000 12.500 1,927.000 7,837 500 205,500 0 0 0 15,151,000 8:26,000 266,500 1,035,000 500 3,411,000 49.000 999,500 4,048,500 ound profit taking) di tengah membu- aknya outlook pasar global aki- at ketidakpastian atas harga minyak dan keamanan. Kendati berhasil mencatat enaikan setelah pemerintah AS meningkatkan level siaga, na- un para eksportir besar Jepang eperti Canon dan Toyota Motor erus mengalami penurunan. In- eks Nikkei 225 berakhir me- emah 0.73 persen menjadi 1.140,57 dan indeks Topix ter- esi oreksi 0,76 persen ke posisi 127.03. Beralih ke Korea Selatan, ospi terangkat sejauh 0,95 ersen ke posisi 726,44 dengan ukungan perusahaan beropen- asi ekspor, rebound dari keme- osotan hari sebelumnya. Bursa Australia terus mem- -ukukan kenaikan dalam tujuh terakhir. S&P/ASX 200 tutup naik 9,5 poin ke 3.554.4. i Filipina, bursa tertekan oleh rofit taking menyusul kenaikan erdagangan sebelumnya. Phi- ppine Stock Exchange Index ergelincir 0,2 562,03 dipacu Ayala Corp. ank of the Philippine Islands an First Philippine Holdings. Bargain hunting berhasil me vyelamatkan bursa Taiwan, se lan dengan meredanya kece asan atas serangan teror di AS. mn persen ke WSE Index naik 0,3 persen ke 367.22. Hang Seng Index di ong Kong melonjak 1,27 persen posisi 12.357,12 mengikuti enaikan di Wall Street. (CW-3) 25.500 147.500 63,000 10,000 eksa Dana aqaf investasi cukup besar. Se agai contoh donatur dari dom dhuafa sebanyak 15.000 ang dapat dijadikan sebagai in estornya. Meski begitu investor dan non-muslim ari institusi ga terbuka untuk melakukan vestasi. Dana yang dikumpul an dompet dhuafa selama 10 ta an sebesar Rp 93 miliar. Salah satu ikhtiarnya, menurut ahmad, adalah dengan menga semua pihak yang bersedia engan ikhlas untuk ikut berpart dalam program wakaf investasi rek- sipasi ing tunai dan dana dompet Dhuafa Batasa variah, yang merupakan hasil antara baik erjasama yang compet Dhuafa selaku Nadzir aqaf dengan BTS Capital se gai manajer investasi profe onal, yang telah terbukti mem- rikan manfaat bagi hasil yang kup kompetitif. Kata Rahmad. atuk waqaf tunai akan dilak perkembangan nakan ktor riil dengan risiko, yang rkontrol. (CW-3) guna AKUALIFIKASI P-UM/VIII/2004 wa Kelautan dan Perikanan Seleksi untuk melakukan Pekerjaan: "Operasional Karang/Illegal Terumbu n/kualifikasi yang harus dan Kemampuan sejenis dalam kurun daftar dan mengambil dok. awasan Sumberdaya Perikanan, n dan Perikanan nur No. 16 Lt. XIV, (021) 3523126 tanggal 16 Agustus 2004 an dokumen Prakualifikasi nitia paling pukul 10.00 WIB. stus 2004 n/Pembelian an Lelang lambat han Rabu, 4 Agustus 2004 Deregulasi HTI Tumbuhkan Optimisme Para Pengusaha ta- pembayaran ter- saya JAKARTA (Suara Karya): Dere- gulasi pembangunan hutan naman industri (HTI) yang dila- kukan Dephut bisa menjadi lang- kah cantik jika penerapan skema tunggakan dana re- boisasi (DR) sebagaimana tuang dalam SK Menhut Nomor 308/2003 lebih lentur. "Dengan deregulasi ini, optimis HTI akan kembali bang- kit. Apalagi Dephut juga menge- luarkan ketentuan yang mungkinkan swasta membeli sa- ham milik BUMN seperti tercan- tum dalam SK Menhut Nomor 256/2004." papar Ketua Bidang Hutan Tanaman Asosiasi Peng- usaha Hutan Indonesia (APHI). Deddy Kusmayadi. me- Dihubungi di Jakarta, kemarin, Deddy menekankan bahwa kom- binasi kedua SK Menhut itu nis- caya menarik investor atau per- usahaan HTI besar yang ingin memperluas areal dan memper- untuk kuat pasokan bahan baku industri mereka. Dibandingkan mengikuti lelang, ujarnya, per- usahaan HTI besar cenderung le- bih tertarik mengakuisisi atau membeli saham BUMN di per- usahaan HTI patungan. "Itu karena mereka pasti lebih megetahui kondisi lapangan. Isti- lahnya, akusisi saham BUMN di perusahaan HTI petungan ini membuat mereka tak seperti membeli kucing dalam karung." tandas Deddy. mengga- si, serta mulai membayar tung- gakan. itu, Deddy Karena risbawahi bahwa Dephut harus melihat kemampuan perputaran uang (cash flow) masing-masing perusahaan HTI dalam penjad- walan kembali (rescheduling) pembayaran kewajiban DR yang tertunggak ini. "Jangka waktu pembayaran ja- ngan terlalu rigid seperti tertuang dalam SK Menhut Nomor 308/2003, karena tidak akan ba- nyak bermanfaat bagi upaya me- narik kembali pinjaman DR yang tertunggak," tuturnya. Deddy menegaskan, jika harus membayar tunggakan DR de- ngan hanya diberi kelonggaran selama 1,5 tahun plus satu daur tanaman (7 tahun), banyak per- usahaan HTI terutama HTI- trans dan HTI di daerah yang su- lit dijangkau (remote area) niscaya kesulitan. "Karena itu, rescheduling tunggakan DR menjadi tidak banyak bermanfaat bagi pemerintah di puluhan per- usahaan HTI," katanya. Senin lalu, Menhut M Prakosa menegaskan bahwa jangka waktu pembayaran DR dalam rangka rescheduling mencapai dua kali daur (14-15 tahun) dengan ang- suran angsuran pertama mulai di- bayarkan 1,5 tahun sejak jatuh tempo. Tetapi beberapa pengusa- ha yang ambil bagian dalam so- sialisasi deregulasi pembangunan HTI menyebutkan bahwa pejabat eselon I dan II di Dephut justru berpegang teguh pada ISI SK Menhut 308/2003. SK itu meng- haruskan HTI membayar tung- gakan DR tak lebih lama dari satu daur (7 tahun) dengan angsuran pertama mulai dibayarkan 1,5 tahun sejak jatuh tempo. (A-9) Kendati demikian, Deddy mengingatkan, tanpa pengaturan jangka waktu pembayaran dan kapan mulainya angsuran perta- ma harus dilakukan, investor nis- tiga beban 'caya menanggung pendanaan. Yakni membayar sa- diakuisisi, memba- ngun dan menanam areal konse- ham yang Aneka Ekonomi Bisnis Bank Mandiri Himpun Dana Rp 1,4 T MANADO (Suara Karya): Bank Mandiri Hub Manado dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Gorontalo dan Maluku Utara, semester pertama lalu menghimpun dana masyarakat sebanyak Rp1.4 triliun. Kepala Cabang Utama Bank Mandiri Hub Manado, Blasius Haryanto, Selasa mengatakan, dana terhimpun 85 persen dari nasabah ritel, selebihnya dari corporate dan komersil. Secara rinci, Blasius menjelaskan, tabungan ritel menca- pai Rp 1.19 triliun, komersil Rp 136 miliar dan corporate Rp 73 miliar dalam kurun waktu sampai akhir Juni 2004. Dibandingkan periode triwulan I (sampai Maret) penghim- punan dana Bank Mandiri mengalami pertumbuhan 8,3 persen, dari Rp 1,29 triliun menjadi Rp 1,40 triliun pada Juni 2004. Khusus nasabah ritel mengalami pertumbuhan sekitar 4 persen, dari penghimpunan dana bulan Maret sebesar Rp 1.15 triliun menjadi Rp 1.19 triliun pada semester 1 tahun ini. Sedangkan dari sektor komersil meningkat tajam dari Rp 69 miliar menjadi Rp 136 miliar (tumbuh 97 persen), dan corpo- rate turun dari Rp 76 miliar menjadi Rp 73 miliar pada Juni. "Bank Mandiri memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah, wajar kalau makin dipercaya," kata Blasius. (Ant) Ribuan PETI Beroperasi Di Minut MANADO (Suara Karya): Sekitar 2.000 penambang emas tanpa izin (PETI) beroperasi di Kecamatam Dimembe, Kabu- paten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut). Kepala Dinas Pertambangan Sulut RL Mamesah Selasa mengatakan, ribuan PETI melakukan penambangan emas dengan menggunakan merkuri. Lokasi yang dijadikan penambangan antara lain di Desa Tatelu dan Talawaan, kata Mamesah didampingi Asisten II Pemerintah Kabupaten Minut, W Kumentas. Menurut Mamesah kendatipun hanya dua lokasi dijadikan tempat penambangan, namun secara keseluruhan ada dela- pan desa dijadikan tempat proses hasil tambang itu. Ke-8 desa itu masing-masing. Kolongan, Wasian, Warukapas. Tetey, Talawaan, Mapanget, Tatelu Rondor dan Desa Tetelu. Di sejumlah desa itu tersebar sekitar 1994 buah tromol untuk melakukan proses penambangan, kata Mamesah. Mereka menggunakan bahan kimia sianida maupun merkuri. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk menghadapi penambang para tersebut, emas terutama dalam mencegah rusaknya lingkungan. Langkah lain akan mencari solusi dengan perusahaan per- tambangan kontrak karya PT Tambang Tondano Nusa Jaya, karena lokasi PETI tersebut berada dalam konsesi dari kon- trak karya tersebut, kata Mamesah. (Ant) Tahun Ini Tak Perlu Impor Beras SEMARANG (Suara Karya): Persediaan beras di tingkat petani saat ini masih cukup, apalagi ditambah dengan panen gadu, maka hingga Desember 2004 tak perlu impor beras, kata ketua Persatuan Pedagang beras Pasar Dargo Semarang, H Koelyani. "Stok beras sampai Desember masih cukup, jangan lakukan impor dulu," katanya saat berdialog dengan Mentan Bungaran Saragih ketika Šidak di Pasar Dargo Semarang. Selasa. la mengatakan, stok beras di tingkat petani masih cukup untuk satu bulan lagi, ditambah dengan panen gadu yang bisa untuk persediaan tiga bulan berikutnya. Dengan kondisi itu hingga Desember 2004 tak perlu mengimpor beras dari luar negeri, katanya menegaskan. Menurut dia, stok beras di Pasar Dargo cukup melimpah, antara lain datang dari Purwodadi, Demak, Kudus, Pati, dan Delanggu. Harga beras saat ini rata-rata turun sekitar Rp 100/kg. "Saat ini memang ada penurunan harga, tetapi tidak drastis," katanya. Harga beras di pusat perdagangan beras Pasar Dargo jenis IR 64 Rp 2.400/kg. C4 Rp 2.600/kg. C4 Super Rp Cisadane 2.700/kg. Rp 2.800/kg. Bromo Rp 2.900/kg. Umbuk Mentik Rp 2.800/kg. Mentik Wangi Rp 3.000/kg. 'Rojolele Rp 4.500/kg, dan beras ketan Rp 4.000/kg. (Ant) Banyak Hotel Di Bali Tak Berizin DENPASAR (Suara Karya): Kalangan pengusaha hotel dar restoran yang beroperasi di wilayah kota Denpasar, hampir sebagian besar belum mengantongi izin dari pihak Dinas Pariwisata setempat. "Lebih dari separuhnya hotel dan restoran yang beroperasi di Denpasar saat ini belum memi- liki izin," aku Kepala DipartaKota Denpasar, Drs. I Putu Budi- asa, Selasa. Selain hotel dan restoran, juga banyak usaha hiburan dan salon kecantikan di Denpasar yang tidak memegang ijin usaha. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Denpasar, sejak awal 2001 hingga sekarang, hotel dan restoran yang tercatat mengantongi izin usaha hanya 35 persen, sedangkan selebihnya (65 persen) tanpa izin. Data tahun 2000 mencatat, di kota Denpasar terdapat 19 hotel berbintang yang sebagian besar berlokasi di kawasan wisata Sanur, 93 hotel melati dan 31 pondok wisata. Budiasa menambahkan, dengan minimnya pengetahuan masyarakat tetang tata cara mengurus izin usaha, Dinas Pariwisata menyikapinya dengan terus mengadakan sosial- isasi kepada masyarakat khususnya pemilik usaha. (Ant) PEMASOK ES- Para nelayan di Muara Baru, Jakarta Utara, tidak perlu repot-repot membeli sendiri es batu untuk meng- awetkan hasil ikan tangkapan. karena sudah banyak pedagang keliling sebagai pemasok. Pedagang pada umumnya memiliki pelanggan masing-masing yang memasok es batu secara rutin. (Suara Karya/Yons) Harga Minyak JAKARTA (Suara Karya) : Peme- rintah mematok harga minyak mentah rata-rata sebesar 34 dolar AS per barel dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2004. Hal tersebut untuk untuk menye- suaikan dengan tingginya harga minyak saat ini. "Hal itu akan diumumkan secara res- mi oleh presiden di hadapan sidang pa- ripurna DPR pada 16 Agustus, ber- samaan dengan penyampaian nota ke- uangan 2005," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yus- JAKARTA (Suara Karya): Pemu- langan warga negara dan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia terancam tertunda. Ren- cananya, setelah pres) putaran kedua. pemulangan dilakukan pemilihan presiden (Pil- Dirjen Pembinaan dan Penem- patan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnaker- trans). I Gus Made Arka, me- ngatakan, ini berkaitan dengan per- siapan pembiayaan dan bukan kare- na alasan politis. Pemulangan akan dilakukan secara bertahap setelah Pilpres juga akan mempermudah penanganan dan pembiyaan pemu- langan TKI sampai ke desa asalnya. "Penundaan pemulangan bu- kan karena alasan politik atau alasan lainnya. Penundaan hanya sekadar untuk persiapan pena- nganan pemulangan dan biaya," kata Arka, ketika ditemui war- tawan di Jakarta, kemrain. Menurutnya, jika terdapat 600.000 hingga 800.000 TKI ile- gal yang dipulangkan maka seti- daknya diperlukan biaya sebesar mengingat diperkirakan setiap WNI/TKI yang dipulangkan mem- butuhkan biaya sebesar Rp 2 juta. Dana yang dimiliki Depnaker- trans dan Depsos sangat terbatas. sehingga perlu jangka waktu ter- tentu untuk menghimpun dana. "Kita juga sedang berusaha mem- Pemulangan TKI Dari Malaysia Setelah Pilpres Putaran Kedua inta Mereka bantuan Malaysia. jangan hanya bisa memulangkan TKI saja. Oleh karena itu, Indonesia me- minta Malaysia menunda pemu- Jangan dan memberikan sinyale- men yang jelas untuk turut mem- bantu biaya pemulangan seperti yang biasa dilakukan pada proses pemulangan sebelumnya. Selama ini Malaysia secara ru- tin memulangkan TKI ilegal di tiga pelabuhan yang sudah diten- tukan. yakni Belawan-Medan, Tanjung Priok, dan Tanjung Pe- rak. Pada pemulangan secara be- sar-besar nanti, Indonesia menun- juk empat titik masuk, yakni Entikong, Kalbar, Nunukan, Pare- pare, Sulsel, dan Kuala Tungkal. Ketika ditanya kapan persisnya WNI/TKI ilegal dipulangkan, Arka yang baru-baru ini berkunjung ke Malaysia, mengatakan, sudah ada kesepakatan antara Indonesia de- ngan pemerintah Malaysia bahwa WNI/TKI dipulangkan setelah Pil- pres putaran kedua dan pasca Ra- madhan. "Malaysia sudah menga- barkan akan memulangkan mereka pada akhir tahun ini atau sekitar Desember 2004," kata Arka. Lebih lanjut dikatakan, ke depan Indonesia dan Malaysia harus me- mikirkan upaya pencegahan agar tidak terjadi kembali perekrutan TKI secara ilegal yang sebenarnya merugikan TKI dan sebaliknya jus- Harus Dengan Pemerintah Pusat DKI meliputi aspek pengaturan, peng- awasan, pengendalian setiap ke- giatan pembangunan, pendayagu- naan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan pela- buhan nasional" kata Harijogi. Deputi Prasarana dan Sarana Transportasi Bappenas, Suyono Dikun menilai, langkah Pemprov membangun Jakarta New Port (JNP) pada lahan 242 Ha di Ancol Timur harus dikoordinasi- kan dengan Pelindo II dan de- partemen terkait. Sejumlah pejabat Dephub me- ragukan investor asal Jepang yang bersedia membiayai JNP. Karena semua investor asing, bi- asanya melakukan koordinasi de- ngan departemen teknis sebelum kerjasama dilanjutkan, terlebih saat ini. Soal JNP, DKI JAKARTA (Suara Karya): Depar- temen Perhubungan (Dephub) me- nyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap harus berkonsul- tasi dengan pemerintah pusat bila ingin membangun pelabuhan baru. Masalah pelabuhan telah diatur dalam PP Nomor 69 tahun 2001. Kepala Badan Litbang Dephub. Harcahya Harijogi, di tengah ber- langsungnya seminar tentang Ke- bijakan dan Strategi Transportasi Nasional-Lembaga Administrasi Nasional (LAN), kemarin mengata- kan, Pemda DKI tak bisa mengacu kepada UU No. 34 tahun 1999, karena dalam UU secara tegas menjelaskan, setiap rencana pem- bangunan pelabuhan harus meng- acu kepada peraturan yang ada. Artinya, kata Harijogi, bisa saja rencana itu dilanjutkan, tapi harus mengacu kepada PP Nomor 69/2001. Dalam peraturan itu di- sebutkan,. Menhub selaku pembi- na teknis, berwenang penuh ter- hadap setiap pembangunan pela- buhan dan Pemda hanya diberi- kan hak memberikan rekomenda- SI terhadap rencana itu, sesuai ruang tata umum SUARA KARYA rencana (RUTR) kota. "Mereka tak bisa beralasan mengacu pada UJ lokal yakni UU 34/1999 tentang pemerintah- an DKI saja. Sebab PP 69/2001 tetap menyatakan Menhub mela- kukan pembinaan kepelabuhanan, giantoro di Jakarta, kemarin. Menyangkut terkaitnya kenaikan sub- sidi bahan bakar minyak (BBM), menu- rut Purnomo, subsidi diperkirakan akan meningkat. Namun, lanjutnya, hal ini masih akan dipengaruhi oleh harga mi- nyak dunia di akhir tahun. "Kita harapkan kauartal terakhir ta- hun ini harga minyak dapat turun, de- ngan begitu maka subsidi akan turun. Meskipun harga minyak tinggi, kita akan mengambil rata-rata dalam seta- hun," katanya. Menyangkut keamanan pasokan da- lam negeri, ia menjelaskan, jaminan ke- uangan dan pembayaran subsidi peme- rintah untuk PT Pertamina (Persero) di- harapkan mampu menjaga pasokan BBM dalam negeri dalam kondisi aman. "Tujuannya bagus bisa menda- tangkan investor. Tapi tetap saja harus berbicara dengan departe- men teknis yakni Dephub, jangan asal main bangun. sebab soal pelabuhan di bawah pembinaan Menhub," paparnya. Alasan PP 69/2001 sudah di-ju- dicial review oleh MA, juga dini- lai kurang tepat. Menurut Harijo- gi, PP itu masih berlaku. Karena judicial review di MA hanya pasal per pasal, bukan keseluruhan, dan itupun belum final. Hal senada diungkapkan Kahu- mas PT Pelindo II, Hendra Budhi. "Meskipun harga minyak mentah dunia melonjak hingga 44 dolar AS per barel, pemerintah menjamin pasokan BBM dalam negeri tetap aman. Ini dika- renakan pemerintah telah membayarkan sebagian subsidi BBM sesuai kesepa- katan dengan Pertamina," jelasnya. Jadi, ada jaminan dari pemerintah un- tuk membantu cash flow Pertamina da- lam jumlah tertentu yang akan dipakai dalam kondisi darurat untuk membeli BBM dan subsidi untuk Pertamina sudah diberikan sebagian beberapa waktu lalu. Menurut Purnomo, pasokan dalam negeri hanya bisa terganggu oleh tiga hal, yakni kondisi keuangan Pertamina, keadaan alam yang mengganggu pengi- riman BBM melalui tanker, dan kenaik- an permintaan BBM melebihi alokasi tru sangat menguntungkan peng- usaha-pengusaha Malaysia. Selama ini terdapat indikasi bahwa pengusaha Malaysia mere- krut TKI ilegal agar bisa membe- rikan upah yang murah dan terlepas dari kewajiban melindungi TKI dalam program jaminan sosial serta mampu menghindar dari pajak. Pemerintah Malaysia agaknya sudah menyadari dan tidak bisa menolerir kondisi tersebut. Dari pernyataan resmi pemerintah Ma- laysia ketika mengumumkan ren- cana razia dan pemulangan tenaga kerja asing ilegal, disebutkan bahwa pengusaha Malaysia jangan mengeluh atas rencana razia itu. Arka menyatakan sesuai MoU penempatan TKI formal ke Ma- laysia yang ditandatangani kedua negara sudah diatur kualifikasi dan mekanisme perekrutan calon TKI begitu juga dengan hak-hak dan kewajiban TKI. Berkaitan dengan itu, pemerin- tah Malaysia diminta untuk lang- sung merazia perusahaannya yag menggunakan TKA secara ilegal tanpa harus menunggu jumlahnya menjadi banyak. "Sebab kalau kedua negara tidak bisa mence- gah perekrutan TKI secara ilegal maka pemulangan TKI secara besar-besaran akan terus terjadi. Itu akan menjadi preseden tidak baik bagi dua negara yang berte- tangga," tandasnya. (CW-4) Konsultasi Dia menyatakan, PP 69/2001 te- tap berlaku. Dalam keputusan pri- mernya, MA malah menolak uji materiil terhadap PP 69/2001. Da- lam keputusan subsider, MA cu- ma meminta revisi PP 69/2001 pada pasal-pasal tertentu. "Jadi memang belum final, te- tapi kenapa Pemprov DKI meng- umumkan ke Ppemda lain untuk mengeluarkan Perda baru soal pe- labuhan. Seharusnya harus meng- acu dulu kepada PP 69/2001," ujar Hendra. temen lukan Pada bagian lain, Deputi Bi- dang Kajian Kinerja Kelemba- gaan dan Sumber Daya Aparatur, LAN, Sudiman, mengusulkan Dephub dirubah menjadi Depar- Trnasportasi. Itu diper- agar penanganan trans- portasi lebih efisien dan efektif. Seminar yang diselenggarakan Ikatan Alumni Pasca Sarjana ITB. LAN dan Dephub itu menilai, persoalan transportasi akan men- jadi sangat penting di masa yang akan datang untuk mendorong peerekonomian masyarakat. "Seharusnya kelembagaan yang menangani pengelolaan trans- portasi nasional yang akan datang hendaknya memiliki kewenangan yang utuh terhadap pengelolaan keempat unsur-unsur transportasi yang meliputi jalan, alat angkutan. tenaga penggerak, dan terminal." kata Sudiman. (S-2) Mentah Di APBNP Dipatok 34 Dolar AS antara anggota OPEC sendiri hanya Saudi Arabia yang masih dapat meningkatkan produksi dalam waktu dekat. Apalagi sekarang ada masalah Yukos (perusahaan minyak Rusia yang teran- cam bangkrut-red) yang dikhawatirkan tidak bisa berproduksi jika ada klaim dari pemerintahnya. Juga ada ketakutan aksi-aksi teror," papar Purnomo. "Kita akan mengadakan pertemuan pada September mendatang untuk mengusahakan agar harga minyak dunia turun. Sejauh ini masih ada peluang, te- tapi itu tergantung dari dua hal, yaitu supply and demand, serta faktor-faktor nonfundamental," katanya. TEXMACO JAKARTA (Suara Karya): Badan Pertimbangan Tabungan Peru- mahan (Bapertarum), baru dapat menerbitkan Standard Operation Procedure (SOP) pada Jumat (30/7) pekan lalu. Ini karena, menyangkut dana dalam jumlah yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan kredit macet. besar Kepala Pelaksana Harian Ba- pertarum, Toeti Ariatisussongko, menyatakan hal tersebut Selasa, ketika dimintai tanggapannya se- hubungan instruksi Dirjen Peru- mahan dan Permukiman (Perkim) Depkimpraswil, Sjarifudddin Akil kepada Bapertarum untuk mener- bitkan SOP agar perbankan me- nyalurkan bantuan uang muka dan kredit konstruksi sebagai perce- patan pemenuhan target 200 ribu AKTIVA Piutang lain-lain Persediaan Uang muka pembelian Pajak dibayar di muka Biaya dibayar di muka Jumlah Aktiva Lancar AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp 72.855 539 687 pada tahun 2004 dan Rp 37.257.038.676 pada tahun 2003 Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang ditetapkan pemerintah. "Namun karena subsidi untuk Perta- mina sudah dibayarkan, jadi sekarang tidak ada masalah lagi," tutur menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. Jumlah Aktiva Tidak Lancar Turunkan Harga Pada bagian lain, Purnomo yang menjabat sebagai Presiden Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), menjelaskan, OPEC akan ber- upaya semaksimal mungkin untuk me- nurunkan harga minyak yang saat ini melonjak hingga 44 dolar AS per barel. Untuk kepentingan itu, masalah terse- but akan dibahas dalam pertemuan OPEC di Wina, Austria, pada 15 September men- datang. OPEC optimis masih ada peluang penurunan harga minyak meskipun di JUMLAH AKTIVA AKTIVA TIDAK LANCAR Plutang hubungan istimewa, setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp. 22.925.129.544 pada tahun 2004 dan 2003 Aktiva pajak tangguhan Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Aktiva tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 618.712.129.704 pada tahun 2004 dan Rp 538.317 341 817 pada tahun 2003 Aktiva lain-lain Saldo per 31 Desember 2002 Rugi bersih periode berjalan Saldo per 30 Juni 2003 Saldo per 31 Desember 2003 Rugi bersih periode berjalan Saldo per 30 Juni 2004 2004 akan JAKARTA (Suara Karya): Peme- rintah melarang impor udang, khususnya dari Cina sela- ma tiga bulan. Pelarangan ini akan dilakukan setelah Deperte- men Kelautan dan Perikanan (DKP) memberikan bukti telah terjadinya injury pada industri perudangan nasional. "Impor udang akan dilarang se- lama tiga bulan. Pelarangan ini di- lakukan setelah DKP memberikan bukti telah terjadi injury di dalam negeri. Kami sudah mengirimkan surat kepada DKP untuk segera memberikan bukti kuat sehingga bisa menghentikan impor," kata Dirjen Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (Ikahh) Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag). Benny Wahyudi, di Jakarta, Selasa (3/8). Menurutnya, indikasi terjadinya injury (sebagian besar industri udang atau petambak mengalami kerugian dengan adanya produk impor) mencakup adanya penu- runan karena harga banyaknya pasokan udang di dalam negeri. Selain itu, injury juga dapat dibuktikan dengan fakta adanya Selama ini AS mengenakan udang impor, membuat udang kebijakan antidumping ke bebera- lokal tak laku dijual dan para pa negara seperti Cina, India, Thai- eksportir udang tidak mau mem- land, dan Vietnam sebagai huku- beli udang lokal. man (punishment) karena melaku- "Kami sudah mengirim surat ke kan dumping. AS juga menge- DKP dan asosiasi petambak untuk nakan biaya masuk sangat tinggi di melaporkan keadaan perdagangan empat negara itu. Cina dikenakan melakukan dumping. Penuhi Target RSH, Bapertarum Terbitkan SOP persen dari gaji pokok, maka KPR dapat diproses. Depkimpraswil yang meminta agar Bapertarum segera menerbitkan SOP. "Karena prosesnya cepat, SOP masih belum sempurna, sehingga masih perlu perbaikan yang akan dilakukan sambil berjalan,"jelasnya. SOP itu merupakan hal penting. Sebab bagi perbankan itu nyangkut risiko yang harus ditang- gung, sedangkan bagi PNS untuk memberikan kepastian agar jangan sampai dirugikan karena serti- fikasinya tidak dapat diproses. me- Dalam SOP disebutkan, bank pelaksana tidak mengucurkan kredit konstruksi apabila kemam- puan PNS diragukan. Terkait hal itu, bank meminta daftar PNS 2.248 452.999 79.262.007.836 27.806.948.084 9.900 369.677 83.659.253.007 4.363.257 459 51.721.167.680 1.431.540.512 260.392.997.254 112.250 474 187 9.867.052.181 PT. TEXMACO JAYA Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN TEKSTIL NERACA KONSOLIDASI 30 Juni 2004 dan 2003 (Tidak diaudit) (Dalam Rupiah) 2003 KEWAJIBAN DAN EKUITAS (DEFISIENSI) 7.079.943.240 Pemerintah Akan Larang Impor Udang Dari Cina Selama Tiga Bulan tahun terakhir udang saat ini. Apalagi saat ini im- por udang belum dilarang. Kita tak mau mematikan industri dalam ne- geri, maka kita minta data dan kete- rangan yang valid," ungkap Benny. Seperti diketahui, dalam beberapa impor udang dari Vietnam, Cina, dan Thailand cenderung meningkat. Pada volume impor 2.500 Indonesia metrik ton. Tahun lalu 2.600 metrik ton, dan hingga Juni 2004 sudah menca- pai 2.600 metrik ton. cam Ketua Umum Gabungan Perusahaan Perikanan Indonesia (Gappi), Yohanes Kitono, secara tegas meminta pemerintah segera melakukan pelarangan impor udang. Pasalnya, ekspor udang Indonesia ke Eropa dan AS teran- masuk (BM) terkena bea 300 persen. Eropa dan AS bisa mengenakan BM itu jika bisa membuktikan Indonesia menjadi tempat pengapalan kembali de- ngan mengganti label untuk direekspor (transhipment) udang yang dituduh 385.609.755.509 143.655.200 rumah sederhana sebat (RSH). "Kita baru sekarang bisa ter- bitkan SOP karena menyangkut uang yang harus dikelola dengan hati-hati agar nantinya tidak menimbulkan persoalan akibat kredit macet," katanya. Bapertarum sebelum mener- bitkan SOP sudah pernah mela- kukan sosialisasi kepada bank pelaksana dalam menyalurkan dana Bapertarum yang diperun- tukan bagi pinjaman uang muka dan kredit konstruksi. "Tidak benar jika bank belum mengetahui sama sekali SOP dalam menyalurkan pinjaman uang muka dan kredit konstruksi, hanya saja baru kali ini kita ter- bitkan yang tertulis agar memiliki dasar hukum yang jelas,"ujarnya. Diakui pihaknya mendapat ins- truksi langsung dari Dirjen Perkim (Disajikan Kembali) 3.663.891.593 155 839.257.735 81.497.579.442 7.912.337.351 221.240.837.632 6 529.007 806 56.313.836.765 3.763.418.837 536.760.167.163 83.554.631.362 312.549.091 6.435.697.908 464.161.209.346 415.962.614 514.950.880.317 554.880 .050.321 775.343.877.571 1.091.640.217.484 Modal disetor 180.000.000.000 180.000.000.000 180.000.000.000 180.000.000.000 KEWAJIBAN LANCAR Pinjaman jangka pendek Wesel bayar Hutang usaha Lebih jauh Purnomo menjelaskan, pi- hak OPEC optimis jika masalahnya se- kadar permintaan dan penawaran, maka pihaknya bisa mengatasi peningkatan harga minyak tersebut. Namun jika ber- asal dari faktor nonfundamental, diakui hal itu akan sulit dilakukan. "Harga minyak dunia sekarang sudah semakin tinggi. Kondisi ini menggila. Pihak ketiga Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Hutang pembelian aktiva tetap Hutang pajak Beban masih harus dibayar Bagian hutang sewa guna usaha yang jatuh tempo dalam satu tahun Kewajiban lancar lain-lain Jumlah kewajiban lancar EKUITAS Modal saham KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang hubungan istimewa Pinjaman jangka panjang Kewajiban pajak tangguhan Hutang sewa guna usaha Cadangan uang jasa karyawan Jumlah kewajiban Sidak lancar HAK MINORITAS dari Modal dasar-1.440 000 000 saham dengan niki nominal Rp 500 per saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 360.000.000 saham Tambahan modal disetor Akumulasi defisit Jumlah defisiensi Tambahan modal disetor JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (DEFISIENS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI 30 Juni 2004 dan 2003 (Tidak diaudit) (Dalam Rupiah) Telah ditentukan penggunaannya (2.450.019.100) (972.299.558.679) (73.564.762.931) (2.450.019.100) (1.045.864.321.610) (2.450.019.100) (1.248.061.758.957) (147.478.062.078) (2.450.019.100) (1.395.559.821.065) 2004 327.121.815.352 188.994.604.648 11.686.628.220 203.111.041.174 296.933.874 6.349.501.484 234.434.215.498 2002, untuk menelusuri kemampuan membayar KPR. Selama ini ham- pir 90 persen PNS sudah memili- ki kredit di tempat lain, sepanjang pinjaman itu tidak 33.175.620.374 20.758.263.569 1.025.918.624.193 negara 614.355.600.810 328.600.000.000 10.385.875.067 14.056.127.972 967.397.603.849 37.489.694 Saldo Laba (akumulasi defisit) Belum ditentuka penggunaannya 2003 (Disajikan Kembali) 301.851.344 967 176.755.178.270 30.942.055.605 461.820.627.087 271.482.435 3.377.417.238 171.711.478.885 23.413.990.183 16.992.064.708 1.187.135.639.398 180.000.000.000 180.000.000.000 (2.450.019.100) (2.450.019.100) (1.395.559.821.065) (1.045.864 321.610) (1.218.009.840 165) (868.314.340.710) 406.598.790.003 328.600.000.000 9.649 406.421 17.636.274.430 10.288.239.390 772.772.710.244 46.208.552 775.343.877.571 1.091.640.217.454 (defisiensi) 900.000.000 (794.749.577.779) (73.564.762.9313 900.000.000 (868.314.340.710) 900.000.000 (1.070.531.778.087) (147.478.062.078) 900.000.000 (1.218.009.540.165) 112 BM persen, Vietnam 93 persen, dan Thailand baru 29 Juli lalu, akan dikenakan kebijakan antidumping dan dierkirakan BM- nya mencapai 100 persen. Secara terpisah, Dirjen Pema- DKP. Sumpeno Putro, mengatakan, sa- lah satu upaya meminimalisasi impor udang adalah meningkatkan produksi nasional. DKP terus be- kerja sama dengan asosiasi agar realisasi peningkatan produksi ter- capai paling lama Desember 2004. "Impor udang nanti bisa diim- bangi dengan peningkatan pro- duksi nasional. Sekarang impor dilakukan dengan alasan bahwa pabrik pengolahan udang kekuarangan bahan baku udang. Dengan peningkatan produksi, importir dan pabrik tidak mem- punyai alasan untuk mengim- por," kata Sumpono. Ke depan, pabrik pengolahan udang harus menampung udang produksi nasional. DKP hanya menekankan kepada petambak untuk menghasilkan udang yang mutu dan harga dapat diterima pabrik pengolahan. "Saat ini sudah ada kesepakat- an antara petambak dan pabrik pengolahan di beberapa daerah. Ini akan terus kita dorong sehing- ga udang petambak dapat diteri- ma semaksimal mungkin," jelas- nya. (CW-4) saran Ditambahkan, hingga kini OPEC belum menentukan langkah apapun guna mengatasi lonjakan harga minyak tersebut. Satu-satunya anggota OPEC yang memiliki kelebihan produksi minyak hanya Arab Saudi. melebihi 30 "Kemarin Naimi (Menteri minyakan Arab Saudi, Ali Al Naimi-red) bilang, mereka bisa menambah pasokan- nya, tetapi hal tersebut perlu waktu, tidak bisa sertamerta. Iraq sendiri tidak bisa mencapai targetnya. Jadi apa boleh buat, tuturnya. (CW-1) PENDAPATAN USAHA Penjualan bersih Pendapatan usaha lainnya Jumlah Pendapatan Usaha BEBAN POKOK PENJUALAN LABA (RUGI) KOTOR BEBAN USAHA Penjualan Umum dan administrasi Jumlah Beban Usaha RUGI USAHA Halaman III dan Kelembagaan Kantor Pusat dan Pabrik Desa Kiarapayung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Jawa Barat Telp. (0267) 432300, 432306 (0267) 432307 Fax. Periode berjalan Tangguhan Jumlah penghasilan pajak LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI 30 Juni 2004 dan 2003 (Tidak diaudit) (Dalam Rupiah) PENGHASILAN (SEBAN) LAIN-LAIN Pendapatan bunga Beban provisi dan administrasi bank Beban bunga Rugi (laba) kurs, bersih Laba atas penjualan aktva tetap-bersih Pendapatan l bersih Jumlah beban lain-lain-Bersih enam Pada kesempatan itu, Toeti ju- ga ingin meluruskan berita sebe- lumnya yang menyebutkan baru bank yang menyalurkan pinjaman uang muka dan kredit konstruksi. Saat ini 18 bank (tiga bank umum dan sisanya Bank Pembangunan Daerah) dari 31 bank yang sudah menandatangani MoU untuk menyalurkan kedua pinjaman tersebut. Untuk kredit konstruksi yang di- alokasikan tahun anggaran 2004 sebanyak Rp 455 miliar, ditujukan untuk membangun 100.000 unit rumah. Namun, yang terealisasi baru Rp 24 miliar. Sedangkan pin- jaman uang muka dari alokasi sebanyak 65.000 unit, masing- masing Rp 3,5 juta saat ini baru terealisasi 11.000 unit. (N-2) LABA RUG SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DAN POS LUAR BIASA PENGHASILAN (SEBAN) PAJAK RUGI DARI AKTIVITAS NORMAL POS LUAR BIASA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS HAK MINORITAS ATAS BAGIAN LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN RUGI BERSIH RUGI BERSIH PER SAHAM DASAR 2004 DIREKSI 8.180.196.102 23.704.617.415 31.854.813.517 (82.499.618.355) 11.963.149 (448.053.581) 102.191.928.663 5.709.266.758 107.901.195.421 158.516.000.259 (50.614.804.835) (37.827.704.382) (71.216.496 692) (153.716.115.047) 6.226.999.145 6.226.999.145 (147.489.115.902) Per- 2003 (22.933.578.358) (15.720.130.672) (49.658.838.789) 30.996.638.517 1.812.010.857 38.636.364 2.544.944.979 17.142 633.707 Jakarta, 4 Agustus 2004 PT. Texmaco Jaya Tbk 11.053.824 (147.478.062.078) (Disajikan Kembali) 299.575.211.334 8.179.440.514 307.754.651.848 345 582 356.230 (7.947 898. 459) (7.947.898.459) (147.499.115.902) (88.876.200.050) 15.278.427 471 (73.587.772.579) 22.723.973.847 37.519.257.069 60.243.230.916 (98.070 935.296) 63.927.872 (781.383.353) (80.928.301.591) 33.009.645 (73.564.762.931) (204) Catatan: 1. Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 diatas tidak diaudit Kurs tutup buku pada tanggal 30 Juni 2004 dan 2003 masing-masing US$ 1 = Rp. 9.415 dan US$ 1= Rp. 8.285. 4cm աշ Color Rendition Chart