Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

I 4cm Rudjito Perolehan Laba Bersih Pasti Lampaui Target JAKARTA (Suara Karya): Bank BRI memastikan laba bersih semes- ter 1/2004 akan melampaui target. Dirut BRI Rudjito mengungkapkan, dibanding periode yang sama tahun lalu, laba bersih BRI dalam enam bulan pertama 2004 naik sekitar 40 persen. "Laba hinga akhir Juni belum bisa diumumkan karena masih dihi- tung akuntan. Tapi dipastikan bisa melampaui target. Dari target seki- tar Rp 2,6 triliun untuk setahun atau sekitar Rp 1.3 triliun untuk enam bulan, laba bersih BRI pada semester 1/2004 bisa melebihi Rp 1,5 tri- liun," kata Rudjito dalam perbincangan dengan Suara Karya, di Jakar- ta, Selasa. Sementara rasio kecukupan modal (CAR) mencapai 23 persen dan kredit bermasalah (NPL) diperkirakan sekitar 3,15-3,16 persen. Sedang return on equity (ROE) akan berada di sekitar 44,7 persen, dan return on asset (ROA) sekitar 2 persen. "Persentasenya kurang lebih sama dengan kinerja akhir Maret 2004," ucap Rudjito. Pada kuartal 1/2004, BRI membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 1,38 triliun. Laporan keuangan mencatat laba setelah taksiran pajak periode kuartal 1/2004 yang dimulai 1 Januari hingga 31 Maret 2004 sebesar Rp 1,1 triliun. "Itu meningkat 46,6 persen dari pencapaian laba bersih setelah tak- siran pajak untuk periode tahun 2003 yang tercatat sebesar Rp 725 miliar," kata Rudjito, akhir Mei silam. Perolehan laba BRI pada kuar- tal 1/2004 terdiri atas pendapatan bunga sebesar Rp 3,79 triliun dan biaya bunga Rp 1.21 triliun, sehingga menghasilkan net interest income Rp 2,58 triliun. Rudjito mengemukakan, pencapaian BRI pada kuartal I/2004 tidak terlepas dari komitmen kuat dan tetap fokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga kuartal I/2004, total portofolio kredit BRI pada sektor UMKM mencapai 86,23 persen. Di lain pihak, menyangkut rencana BRI membeli 71 persen saham Permata, Rudjito mengaku bahwa pihaknya masih mempelajari pihak atau konsorsium yang bisa diajak bekerja sama. "Kalau ditanya siapa orangnya, masih rahasia. Nantilah," tandasnya. Sebagai businessman, Rudjito menganggap bahwa membeli saham Permata sangat menguntungkan karena melengkapi bisnis BRI. BRI menguasai ritel di pinggiran kota, sementara Permata menguasai perkotaan. "Saya bisa pastikan jika itu terjadi tidak akan ada satu pun cabang Permata yang ditutup," ujar Rudjito. Untuk itu, katanya, BRI mencari mitra yang memiliki dana memadai agar bisa memenuhi persyaratan Indonesia. Dalam pandanganan Rudjito, tak ada investor lokal yang mempu- nyai dana cukup untuk bergabung bersama BRI membeli 71 persen saham Permata ini. "Jadi pasti asing lah yang punya dana besar untuk (beli saham Permata) itu," ucapnya. Karena itu Rudjito kembali mene- gaskan, rencana pembelian saham Permata ini belum final. (D-4) Wacana Kasus Palu Dan Peran Intelijen Kita Oleh Hendardi B erondongan peluru yang dimuntahkan penembak gelap di Gereja Effata Palu pada Minggu malam 18 Juli lalu, yang menewaskan Pendeta Susianti Tinulele yang te- ngah berkhotbah dan empat anggota jemaat menderita luka-luka, sungguh merupakan per- buatan terkutuk. Belakangan Desriyani, seorang dari empat jemaat yang menderita luka-luka, akhirnya juga menghembuskan nafas terakhir ketika dirawat di RS Bala Keselamatan Palu. Tin- dakan tersebut sungguh melukai hati nurani kita sebagai bangsa. Peristiwa mengenaskan itu, entah kebetulan atau tidak, terjadi beruntun dengan beberapa peristiwa kekerasan di beberapa wilayah lain. Antara lain peledakan bom di Bandung, di Medan, dan Poso, serta terakhir teror bom di Gereja Bala Keselamatan Poso 22 pada Juli lalu. Kita tentu sangat prihatin terjadap peristiwa seperti itu. Karena itu, adalah tugas aparat kepolisian dan intelijen untuk memeriksa apakah terdapat kaitan antara satu peristiwa dengan peris- tiwa lain. Yang pasti, serangkaian peristiwa kekerasan itu harus digo- longkan sebagai aksi terorisme dan telah mengundang pandangan sebagian masyarakat bahwa terdapat nuansa dan motif politik di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Aksi teror dan kekerasan di wilayah Sulawesi Tengah seperti tidak per- nah mau berhenti sejak konflik Poso terjadi beberapa tahun silam. Pola dan motif politik dalam setiap peristiwa kekerasan hampir sama, yaitu selalu sarat dengan nuansa agama dan tampak dirancang untuk meman- cing sentimen agama. Kendati banyak diyakini bahwa sejak konflik Poso, berbagai peristiwa kekerasan bukan konflik agama atau perseteruan antarumat beragama, tampak kuat ada kepentingan politik guna me- ngarahkan teror ke sentimen agama, seperti juga apa yang terjadi dalam konflik Maluku. Pola dan motif politik semacam itu semestinya sudah direkam dan ditelusuri oleh aparat intelijen yang menjadi garda depan kerja detek- si dini bagi pengamanan masyarakat. Namun, tampaknya, kerja pihak intelijen-baik kepolisian maupun Badan Intelejen Negara (BIN) masih jauh dari memuaskan, baik dalam mengendus apalagi meng- ungkap aksi-aksi kekerasan tersebut. Pola serupa dalam aksi-aksi itu, yakni dengan memanfaatkan sentimen agama, seharusnya telah dianti- sipasi oleh pihak intelijen. Karena itu, dalam konteks tersebut, jelas bahwa aparat intelijen merupakan pihak pertama yang mesti diper- salahkan-apa pun alasan kesukaran yang mereka kemukakan. Tantangan-tantangan baru Indonesia, seperti berbagai bentuk teror kekerasan yang marak beberapa tahun belakangan ini serta berbagai konflik horizontal di berbagai wilayah yang terkesan kuat sarat rekayasa politik, justru tidak mampu dijawab oleh aparat intelijen kita dalam menunaikan tugas utama deteksi dini. Kepolisian, termasuk aparat intelijennya, dalam berbagai peristiwa teror dan konflik sosial yang tersulut dan sarat dugaan rekayasa politik acap gamang menyangkut siapa yang dihadapi. Sementara BIN sebagai lembaga koordinasi intelejen terkesan masih bekerja dengan visi dan ori- entasi yang belum berubah signifikan sejak era pemerintahan yang lalu. Orientasi dan aktivitas mengintai, menyelidiki, dan memusuhi rak- yat (kelompok-kelompok masyarakat) seperti mahasiswa, LSM, dan kalangan yang berbeda pendapat dengan penguasa masih sangat kuat mewarnai kerja BIN ketimbang belajar menghadapi tantangan- tantangan masa kini yang konkret dan semakin kompleks. Saya rasa, perubahan visi dan orientasi BIN untuk menjawab tantang- an-tantangan baru Indonesia masa kini menjadi hal yang segera harus dipenuhi. Tentu saja itu menyaratkan pula kepemimpinan lembaga BIN yang tidak berasal dari orang-orang intelijen kawakan pada era pemerin- tahan lalu yang sudah pasti visi dan orientasi "menginteli dan memusuhi rakyat" masih kental diwariskan. Problem politik ini mesti dipulangkan kepada presiden dan DPR yang mengangkat mereka, ke depan ini. Pada akhirnya kita hanya bisa berharap agar aparat kepolisin, terma- suk BIN, peka terhadap masalah yang mengusik nurani kita sebagai bangsa. BIN juga mesti bisa melakukan deteksi dini. Dengan demikian, tindakan keji yang bisa memancing emosi massa tidak lagi terjadi.*** Hendardi adalah Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Jakarta. SUARA KARYA FORUM DIALOG MASYARAKAT PROFESIONAL RABU, 4 AGUSTUS 2004 - Nomor 10276 Th. XXXIV nama-nama KPU Tetapkan Anggota Definitif DPR Dan DPD saksi dari partai politik peserta pemilu, khususnya partai poli- tik yang meraih kursi di DPR. Rapat juga dihadiri saksi dari DPD. Mei lalu. Namun karena mun- cul gugatan terkait sengketa pe- milu yang diajukan parpol dan anggota DPD ke Mahkamah Kon- stitusi, penetapan itu baru bisa dila- kukan kemarin. nyatakan SK KPU No 44/ 2004 tentang penetapan nama ang- gota DPR dan DPD hasil pe- milu 5 April 2004 tidak berlaku la- gi," ujarnya. Berdasarkan ke- putusan Mahka- mah Konstitusi, terdapat empat kursi DPR serta satu kursi DPD yang beralih kepe- milikan. Pertama, untuk daerah pe- milihan Kalbar, yang semula dite- tapkan KPU untuk Partai Na- sional Banteng Kemerdekaan (PNBK), diputuskan menjadi milik Partai Bintang Reformasi (PBR) untuk terpilih caleg DPR Rusman HM Ali. Kedua, di daerah pemilihan Irjabar, satu kursi DPR yang semula milik Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), ditetapkan menjadi milik Partai Damai Sejahtera (PDS) untuk Pastor Saut M Hasan. Ketiga, di Papua, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Pelopor sehingga mendapat Karena itu, me- nurut Nazarud- din, penetapan nama anggota DPR dan DPD terpilih dilakukan berdasarkan ke- putusan Mahka- Nazaruddin Syamsuddin mah Konstitusi. "Dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi pada sidang 18 Juni 2004, KPU me- tambahan satu kursi DPR (Etho Bulo) yang semula milik Partai Golkar. Keempat, di Sulteng, Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Nurhadi M Musanif mendapat limpahan satu kursi dari Partai Demokrat. Setelah ditandatangani ang- gota KPU dan saksi parpol ser- ta DPD, berita acara penetapan anggota DPR dan DPD ini se- lanjutnya disampaikan kepada presiden untuk ditandatangani. "Secara resmi, itu akan diu- mumkan melalui lembaran ne- gara," tutur Sekjen KPU HSA Jussacc. Berdasarkan jadwal dan ta- hapan penyelenggaraaan Pe- milu 2004, penetapan peroleh- an suara dan perolehan kursi DPR serta DPRD ditetapkan 5 HARIAN ditawarkan. Jadi selain keuntung- an, risikonya juga harus diinfor- masikan, terutama produk baru," katanya. GP ANSOR Sejumlah pengurus GP Ansor menyampaikan dukungannya kepada kepemimpinan Megawati dan Hasyim Muza- di, melalui Sekjen PDI Perjuangan Soetjipto (kedua kiri), di Jakarta, Selasa (3/8). Mereka menilai kepemimpinan Mega mampu mengemban nilai-nilai demokrasi dan tradisi keagamaan. (Suara Karya/Setiyo Sc) Mengenai bentuk lembaga me- diasi ini, Maman menyebutkan bahwa itu tergantung pada keing- inan sendiri yang langsung berkepentingan. Menu- rut dia, ada beberapa pilihan ten- tang itu. Misalnya BI sebagai fasilitator antara pihak yang bersengketa (bank dan nasabah) atau membentuk semacam lem- baga arbitrase khusus yang menangani masalah perbankan. Pembentukan lembaga media- si, ujar Maman, masih tergantung pada undang-undang yang akan dipakai sebagai landasan atau mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, UU Perbankan, atau UMUM BI Dorong Pembentukan Lembaga Mediasi Bank JAKARTA (Suara Karya): Bank Indonesia (BI) berusaha mendo- rong terbentuknya lembaga me- diasi yang bertugas menyelesai- kan masalah perbankan dengan kalangan nasabah selesai pada ta- hun 2005. "BI hanya mendorong, karena sesuai program Arsitektur Perbankan Indonesia (API) harus ada upaya mendidik dan member- dayakan konsumen," kata Deputi Gubernur BI Maman Sumantri usai pembukaan seminar menge- nai agen mediasi perbankan, kemarin, di Jakarta. Edukasi konsumen perbankan, menurut Maman, selain ditempuh de gar memberikan informasi mengenai produk-produk bank, juga me- nuntut perbankan sendiri mem- beri tahu risiko produk-produk bank. "Kita akan membuat keten- tuan atau Peraturan Bank Indone- sia (PBI) yang menyaratkan bank memberikan standar minimum informasi kepada publik menyangkut produk-produk yang dan pemberdayaan perbankan UU arbitrase. Sementara itu, Kepala Biro Stablitas Sistem Keuangan BI Mulyaman D Hadad mengatakan, pembentukan lembaga mediasi sangat diperlukan untuk men- http://www.suarakarya-online.com JAKARTA (Suara Karya): Ko- misi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan 550 nama menjadi anggota Dewan Per- wakilan Rakyat (DPR) dan 128 anggota Dewan Perwakilan Da- erah (DPD) hasil pemilu legis- latif 2004 sesuai hasil keputus- Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, na- ma-nama anggota DPR dan DPD yang ditetapkan KPU ini sudah definitif. Penetapan gota DPR dan DPD itu dilaku- kan dalam rapat pleno KPU di an ang- Jakarta, Selasa. Rapat yang di- hadiri anggota KPU dan di- pimpin Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin itu dihadiri pula Menneg BUMN Ganti Direksi Garuda Tim Wiranto: Kami Jangan Dijebak Rozy Munir JAKARTA (Suara Kar- ya): Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu menye- rahkan hasil kajian kasus VCD pro-Mega kepada Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar di Mabes Polri Jakarta, Selasa. Rom- bongan Panwas Pemilu dipimpin langsung ketua- nya Komaruddin Hida- yat, didampingi anggota Panwas Masyhudi Ridwan yang juga Ketua Tim Pengusutan VCD Pro-Mega, Rozy Munir, Saut Sirait, dan Topo Santoso. Mabes Polri sendiri kini mempersiapkan sidang kode etik dan disiplin menyangkut kasus VCD pro-Mega yang melibatkan man- tan Kapolwil Banyumas Kombes AA Mapa- ressa ini. Dalam forum itu dibahas aspek- aspek yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan disiplin Polri terkait pertemuan Kapolwil Banyumas dengan kalangan pur- nawirawan polisi. Berdasar sidang kode etik ini pula, Kapolri kemudian akan mengambil tindakan terhadap Maparessa. Rozy Munir menyatakan. rapat pleno dorong perkembangan perbankan nasional. Dia menekankan, ke- beradaan lembaga mediasi sangat menguntungkan perbankan. "Per- bankan Indonesia sudah sangat memerlukan lembaga ini, karena komplen nasabah yang tidak ditangani dengan baik bisa menu- runkan reputasi bank," katanya. Kalangan perbankan nasional sendiri menyambut baik rencana pembentukan lembaga mediasi bank-nasabah ini. Direktur Bank Internasional Indonesia (BII) misal- Sukatmo Padmosukarso, nya, mengatakan bahwa rencana tersebut niscaya membantu per- bankan dalam mengurusi kom- plen nasabah. "Kami berharap lembaga mediasi ini bisa segera diaplikasikan, dengan karena lembaga itu kita lebih mudah me- nangani kasus-kasus dengan na- sabah, notabene selama ini sangat menguras tenaga apalagi bisa sampai ke pengadilan," katanya. Menurut Sukatmo, dengan keber- adaan lembaga mediasi, urusan mengungkapkan. pihaknya sedang mempersiapkan sidang kode etik dan disi- plin terkait kasus VCD pro-Mega ini. "Sidang kode etik dan disiplin yang akan Sanksi Bagi Maparessa Tunggu Sidang Kode Etik Panwas Pemilu yang digelar Senin lalu memutuskan masalah ini semua," kata Da'i. menetapkan bahwa mantan Kapolwil Ba- Menurut dia, dalam persidangan kode etik nyumas AA Maparessa tidak berbukti me- dan disiplin itu akan diuji aspek-aspek yang lakukan tindak pidana dalam pemilu presi- berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan den (pilpres) 5 Juli 2004. disiplin anggota Polri. Namun demikian, Maparessa terbukti melanggar asas jujur dan adil (jurdil) pemilu. "Karena itu, penyelesaian kasus itu dise- rahkan ke internal Polri karena UU Pemilu tidak mengatur sanksi atas pelanggaran ter- hadap asas jurdil," kata Rozy. Informasi di Mabes Polri sendiri menye- butkan, dengan dimutasi ke Mabes Polri, secara tidak langsung Maparessa telah men- dapatkan sanksi administratif. "Sebelum dimutasi, dia memiliki kewenangan me- ngatur di dalam lingkup tanggung jawabnya. Tetapi setelah dimutasi, dia sekarang di- lingkupi keterbatasan," kata sumber. Sebelumnya, papar Rozy, Panwas Pemilu menduga ada 3 elanggaran dalam kasus VCD ini, yaitu kampanye di luar jadwal, politik uang, dan pelanggaran asas jurdil. Ternyata 2 dugaan tidak terbukti. Mapares- sa, tandas Rozy, hanya terbukti melanggar asas jurdil. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar, seusai menjadi inspektur upacara pada sertijab Pelakhar Badan Narkotika Nasional (BNN) dari Komjen Pol Togar Sia- nipar kepada Irjan Pol Makbul Padmane- gara. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Paiman, Maparessa dimutasi karena dia berdasarkan pemeriksaan sementara keliru menjabarkan 2 telegram rahasia Kapol- ri yang keduanya berisi instruksi agar ang- gota kepolisian bersikap netral dalam pilpres. Paiman menambahkan, penonaktifan Mapa- ressa baru merupakan langkah sementara. "Langkah selanjutnya tergantung hasil akhir pemeriksaan Divisi Profesi dan Penga- manan Polri yang kini masih berada di sana (Banyumas) termasuk apakah Kapolwil Banyumas dianggap tidak kata Paiman. (J-2) ketidakpuasan nasabah dapat dise- lesaikan dengan pasti, cepat, dan murah. Namun dia berharap ca- kupan operasional lembaga itu juga bisa mencapai ke cabang- cabang di daerah yang selama ini jauh dari pengawasan. "Selama ini, kantor-kantor ca- bang di daerah banyak tidak me- respon ketidakpuasan nasabah misalnya dengan tidak melapor- kan kasus ke pusat. Kondisi ini bisa menurunkan reputasi bank bersangkutan," kata Sukatmo. Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Sukmaningsih me- ngatakan bahwa lembaga mediasi perbakan-nasabah diharapkan bisa memperbaiki hubungan kon- sumen dan produsen yang selama ini lemah. "Di tengah gencarnya penawaran produk perbankan ke masyarakat, sudah selayaknya ada tempat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang timbul antara bank dengan nasabah," ujarnya. (Ant/A-9) netral," Sementara untuk kursi DPD. Mahkamah Konstitusi hanya mengubah pemilikan satu kursi, yakni mengabulkan gugatan KH Ahmad Hehalwani dengan menggeser perolehan suara Dahlan Rais. Berdasarkan JAKARTA (Suara Karya): Men- ko Polkam ad interim Hari Sa- barno mengatakan, putusan Mah- (MK) terhadap gugatan kamah Konstitus) Salahuddin Wa- penghitungan manual KPU dinyatakan memperoleh 128 kursi DPR, "dikoreksi" menjadi meraih 127 kursi, PDIP 109, PPP 58, Partai Demokrat 56, PAN 53, PKB 52, PKS 45, PBR 14, PDS 13, PDK 4, PDKB 2, PBB 11, Partai Pelopor 3, PNI Marhaenisme 1, PKPI 1 dan PPDI 1. (Vc-1) hid bisa berpengaruh terhadap stabilitas politik keamanan nasio- nal menjelang pilpres putaran ke- dua. "Meski berhak menolak atau menerima gugatan itu, tidak da- pat dipungkiri apa pun keputus- an Mahkamah Konstitusi niscaya berdampak terhadap stabilitas keamanan dan politik nasional," katanya usai Rakor Polkam di Ja- karta, Selasa. Karena itu, apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi atas gu- gatan Pasangan Wiranto-Sala- huddin ini harus benar-benar di- dasarkan pada kepentingan hu- kum, bukan kepentingan individu masing-masing hakim Mahka- mah Konstitusi. Secara terpisah, Jaksa Agung MA Rachman meminta masyara- kat agar bersabar dan menyerah- kan proses hukum gugatan yang diajukan Wiranto-Salahuddin ke- pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berjalan seusai aturan dan hukum yang berlaku. "Biarkan masing-ma- sing institusi menangani gugatan yang diajukan. Mahkamah Agung akan menangani judicial review, sementara Mahkamah Konstitusi menangani sengketa hasil penghitungan suara pil- pres," katanya. Ketua Mahkamah Indeks Saham Sementara Konstitusi Jimly Asshiddiqie me- ngatakan, putusan atas gugatan tentang perselisihan hasil penghi- tungan suara pilpres putaran yang diajukan pasangan Wiranto- Salahuddin paling lambat diba- cakan, Senin pekan depan (9/8). Menurut Jimly, pembacaan pu- tusan itu akan dilakukan setelah proses pemeriksaan bukti-bukti pada persidangan yang terbagi dalam dua panel sejak kemarin. I keputusan Mahkamah Konstitusi, maka Partai Golkar yang berdasarkan A Penjualan Bendera Merah Putih Marak Bupati Lebih Perhatikan Indonesian Idol Huzrin Hood Masih Bebas Di Luar LP "Semua tergantung pada pen- dapat dua panel. Saya tinggal se- tuju saja," ujar Jimly saat ditemui pers di ruang kerjanya, kemarin. Dia menambahkan, dalam putus- an itu tidak akan ada perbedaan pendapat (dissenting opinion). Jimly menilai, perkara gugatan hasil pilpres beserta pembuktian- nya sangat sederhana. Itu karena pernah dilakukan saat Mahka- mah Konstitusi saat menangani gugatan tentang perselisihan hasil pemilu legislatif 5 April. Putusan, kata Jimly. dasarkan pada hasil pembuktian atas klaim tim kuasa hukum Wi- ranto-Salahuddin. Putusan juga dilakukan dengan dasar pembuk- tian KPU sebagai termohon. Hasil dua pembuktian itu kemu- dian dicek ulang. di- AKSI beli yang dilakukan oleh investor, ditambah kenaikan saham ADES, membuat IHSG BEJ pada penutupan perdagangan Selasa kemarin (3/8) rebound 7,837 poin menjadi 757.295. Indeks LQ-45 juga naik 1,828 poin menjadi 164,984, diikuti Indeks JII 1,685 poin menjadi 126.593, Indeks MBX 2,174 poin menjadi 205,369, dan Indeks DBX 1.726 poin menjadi 172,526. Sementara kurs rupiah kemarin ditutup melemah di level Rp 9.170 per dolar AS. Simak berita pasar modal dan bisnis di halaman II dan XII Terbit 12 Halaman Harga Eceran Rp 2.000 Berita Pilihan Pendapatan Indosiar Naik 13% AVE IHSG BEJ E Patokan Harga Minyak Di APBNP 34 Dolar Agassi Berhasil Balas Dendam Jimly menambahkan, ada tiga kemungkinan putusan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini. Pertama, jika klaim pihak Wiranto terbukti, permohonan gugatan dikabulkan. Kedua, jika klaim tidak terbukti, permohonan ditolak. Ketiga, jika klaim terbukti namun jumlah suara yang diklaim tidak cukup. permohonan gugatan tidak dapat diterima. Namun dia mengakui, apa pun putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan pihak Wiranto-Salahuddin ini pasti me- ngejutkan. Di lain pihak, Ketua KPU Na- zaruddin Syamsuddin mengata- kan bahwa pihaknya akan mene- rima apa pun keputusan Mah- "Apa pun putu- san Mahkamah Konstitusi atas gugatan pihak Wiranto-Salahud- din, pasti menge- jutkan. Jimly Asshidiqie Ketua Mahkamah Konstitusi Rupish kamah Konstitusi sehubungan dengan gugatan sengketa hasil perolehan suara pilpres putaran pertama yang diajukan-pasangan Wiranto-Salahuddin. 9.095 Sementara itu, sidang gugatan hasil penghitungan suara pilpres putaran pertama itu sendiri, yang berlangsung kemarin sejak pukul 10.30 WIB, dibagi menjadi 2 panel dengan agenda sidang pem- buktian gugatan. Persidangan di panel satu berlangsung di lantai IV gedung Mahkamah Konstitusi, serta dipimpin oleh tiga hakim konstitusi. Mereka adalah Laica Marzuki, Mukthie Fadjar, dan I Dewa Gede Palguna. Ketiganya membahas perselisihan hasil pe- milu di Pulau Jawa, Bali, dan Nu- sa Tenggara. Hingga persidangan kemarin ditutup, pembuktian di panel satu ini sudah sampai pada pembahasan di lima provinsi. Sementara persidangan di pa- nel dua yang dilaksanakan di lan- tai I gedung Mahkamah Konsti- tusi dipimpin lima majelis hakim konstitusi, yakni Maruarar Sia- haan, Harjono, Achmad Roestan- di, HAS Natabaya, dan Soedar- Sementara 2 3 4 8 SERANGAN - Warga Irak memeriksa bangkai mobil setelah pertempuran sengit pasukan AS dengan pejuang Irak, di Kota Najaf, Irak, Selasa (3/8). Enam kendaraan tempur pasukan AS mengepung rumah Muqtada al-Sadr tetapi mendapat perlawanan sengit dari pejuang Irak. Saat pertempuran itu Muqtada tidak berada di tempat. (AP/Hadi Mizban) 9 10 sono. Panel dua membahas per- selisihan hasil pemilu di 17 provinsi, yakni di luar Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Hingga sidang kemarin ditutup, pembuktian di panel dua baru mem- bahas satu provinsi, yakni Ka- limantan Tengah. Lamanya pem- bahasan dipicu perdebatan soal hukum acara sejak sidang dibuka. Sementara itu, kuasa hukum Wiranto-Salahuddin, Albert Sa- gala, menyatakan bahwa pihak- nya kesulitan mendapatkan bukti manipulasi penghitungan suara 12 mau di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilih- an kecamatan (PPK). Dia menje- laskan, petugas PPS tidak menyerahkan bukti-bukti dengan alasan bukti dimaksud adalah ra- hasia negara. Karena itu, hakim I Dewa Gede Palguna meminta agar pemohon mengajukan bukti keberatan menandatangani berita acara di KPU. Permintaan itu ba- ru bisa dipenuhi pada persidang- an Rabu ini. Di lain pihak, kuasa hukum KPU kemarin justru mempersoal- kan bukti-bukti yang diajukan pi- hak Wiranto-Salahuddin yang hanya didasarkan pada hasil la- poran KPU sendiri. Bukti itu pun sebetulnya sudah ditandatangani oleh seluruh wakil pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Menanggapi hal itu, kuasa hukum pihak Wiran- to, Zulhenri Hasan, berkomentar singkat: "Kami jangan dijebak dengan pembuktian angka-angka." itu, menanggapi kecaman PDIP terkait pernyataan bahwa posisi pasangan Megawa- ti-Hasyim akan tereliminasi jika gugatan Wiranto Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly As- shiddiqie mengaku punya alasan dalam melontarkan pernyataan itu. "Saya sengaja, supaya ra- mai," katanya enteng. dikabulkan saat rius. Jimly beralasan, pernyataan itu dilontarkan karena pihak Mega- wati-Hasyim Muzadi dianggap mengabaikan panggilan sosialisasi hukum acara persi- dangan Mahkamah Konstitusi. "Dipanggil, tim Mega tidak per- nah datang. Sudah dalam sidang. mereka masih belum mengerti prosedur acara. Padahal ini Karena inilah kali pertama bangsa kita menyelenggarakan pilpres secara langsung. Ini juga kali pertama kita mempraktikkan peradilan sengketa hasil pilpres yang menyangkut dukungan juta- an rakyat. Ini juga pengujian sis- tem ketatanegaraan kita," papar Jimly. Dia berharap semua orang menaruh perhatian terhadap pentingnya persidangan di Mah- kamah Konstitusi ini. (J-3/Sat) se- 4cm Fun Color Rendition Chart