Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

J". I Rabu, 1 Nopember 1989 Kini Bertambah Banyak Bank PERMOHONAN pendirian bank-bank baru, pembukaan kantor cabang bank, dan peningkatan status bank, sejak Pakto 1988 hingga Oktober 1989 telah mencapai 594 buah. Dian- taranya 403 permohonan untuk pendirian bank baru, 185 per- mohonan pembukaan cabang bank dan cabang lembaga keua- ngan bukan bank, serta selebihnya permohonan untuk pen- ingkatan status bank umum menjadi bank devisa. Dari 403 permohonan izin pendirian bank baru itu, Departe- menKeuangan telah mengeluarkan izin usaha kepada 61 bank, berupa 15 bank umum swasta, 6 bank campuran dan 40 bank perkreditan rakyat. Sedang izin prinsip telah diberikan kepada 224 bank, dengan perincian 16 bank umum swasta, 3 bank cam- puran dan 205 Bank Perkreditan Rakyat. Izin Usaha dan Izin prinsip, kata siaran Departemen Keuangan pekan ini, diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pakto 88, sedang pemohon yang tidak memenuhi syarat, ditolak yakni sekitar 111 permohonan. Dalam kaitan itu, dilaporkan ada 7 permohonan Bank Umum Swasta yang ditolak, karena persyaratan tidak lengkap. Terlebih lagi rencana kerja mereka belum menggambarkan kelayakan usaha. Sedang penolakan terhadap 104 Bank Perkreditan Rakyat, umumnya karena persyaratannya tidak lengkap, penempatan modal di setor keliru, akte pendirian tak sesuai dengan keten- tuan, rencana kerja yang disusun belum memadai, sehingga belum menggambarkan kelayakan usaha bank yang hendak didirikan. Atau juga pemilik, pendiri, pengurus bank yang hen- dak didirikan itu terdapat nama-nama dalam daftar hitam Bank Indonesia, yang dewasa ini melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan. Komentar Sementara itu dari 11 permohonan Bank campuran, sudah 6 buah bank campuran yang mendapat izin usaha, dan 3 bank cam- puran mendapat izin prinsip, sedang 2 permohonan izin bank campuran lainnya masih dalam proses. Semua permohonan izin bank campuran ini berdomisili di Jakarta. Sedang Bank Per- kredit Rakyat sesuai dengan Pakto 88, izin yang diberikan Departemen Keuangan, menyebar diseluruh pelosok kecamatan tanah air Indonesia. Dari 205 Bank Perkreditan Rakyat yang memperoleh izin prinsip, dan 40 memperoleh izin usaha, 90 di- antaranya berlokasi di Jawa Timur, 53 BPR di Botabek, 28 BPR di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, 21 BPR di Jawa Barat dan 53 lainnya di luar Jawa. Sedang pembukaan kantor cabang bank, Departemen Keua- ngan menyetujui pembukaan 131 kantor cabang dari 185 per- mohonan yakni 94 kantor cabang bank umum swasta dan 16 kantor cabang bank pemerintah, 1 bank pembangunan daerah dan 7 kantor cabang lembaga keuangan bukan bank. Dari sisa permohonan itu yakni 55 permohonan pembukaan kantor ca- bang bank umum swasta masih dalam proses, dan 4 permohonan ditolak, karena bank umum swasta bersangkutan dianggap ku- rang sehat. Peningkatan status bank umum swasta menjadi bank devisa sejak Pakto 88 adalah 6 buah, sehingga dengan demikian jum- lah bank umum devisa swasta kini telah 16 buah, yakni Bank Buana, Bank Bali, BCA, Bank Duta, Bank Niaga, BDNI, Bank OEB, Bank Panin, Bank Pacific, Bank Umum Nasional, Bank Danamon, Indonesia Bank Internasional Indonesia, Bank Agung Asia (Bank Suma), Bank Central Dagang, Lippo Bank, dan Tamara Commercial Bank. Bank campuran baru yang sudah mendapat izin itu adalah Fuji Bank Internasional Indonesia (joint BII & Fuji Bank Ltd), Sanwa Indonesia Bank (joint Bank Bali dengan The Sanwa Bank), Mitsubishi Buana Bank (joint Bank Buana dengan The Sumitomo Bank Ltd), IBJ Indonesia Bank (joint Bank Duta dengan Industrial Bank of Japan Lid), dan Bank LTCB Central Asia (joint BCA dengan LTC Bank of Japan). Bank umum swasta yang mendapat izin usaha setelah Pakto 88 adalah 15 buah yakni Bank Seri Partha di Denpasar Bali, Halim Indonesia Bank di Surabaya, Bank Dharmala Nugraha di Jakarta, Nusantara Parahiyangan Bank di Bandung, Bank Tiara Asia di Jakarta, Bank Risyad Salim di Jakarta, Bank Jasa Jakarta di Jakarta, Bank Swadeshi di Surabaya, Bank Yakin Makmur di Jakarta. Bank Aken di Jakarta. Java Bank di Jakarta, Bank Intern Modern di Jakarta, Bank Perkembangan Surya di Sura- baya, Subentra International Bank di Jakarta dan Bank Mashill Utama di Jakarta. Dengan izin baru itu, jumlah bank swasta nasional kini menjadi 79 buah, sedang bank asing dan campuran menajdi 17 buah. Bank Perkreditan Rakyat yang melebihi 3.000-an diseluruh Indonesia, juga tengah berbenah diri, dan bahkan mungkin ter- ancam gulung tikar alias tutup, karena tidak mampu menyesuai- kan diri dengan Pakto 88. Izin usaha dan izin prinsip Bank Perkreditan Rakyat yang baru itu, menumpuk di Pulau Jawa sedangkan di luar Jawa hanyalah sekitar 65 saja. Ini menunjuk- kan perhatian dan tumpukan kegiatan ekonomi masyarakat masih di Jakarta khususnya dan Jawa umumnya, yang mengua- sai peredaran uang sekitar 60% lebih. Dan juga tidak diketahui dari jumlah Bank Perkredit Rakyat itu, berapa yang berbentuk koperasi, sedangkan dari bank-bank umum swasta yang men- dapat izin baru, tidak satupun dalam bentuk bank koperas. Perkembangan Pakto dengan banyaknya bank, dan kantor cabang bank, membuat banyak arti bagi masyarakat. Artinya masyarakat makin punya pilihan terdekat pada bank-bank di daerahnya, untuk bermitra dalam usaha. Dan perkiraan mini- mal dari 15 bank baru, serta 6 bank campuran yang telah mendapat izin usaha, paling tidak pertambahan modal dana yang ada guna operasi perbankan, naik menjadi 210 miliar rupiah (jika masing-masing bank baru itu menyetor modalnya minimal 20% saja). Ini, berarti akan semakin banyak peluang bagi bank menyalurkannya ke masyarakat usaha secara pro- duktif. Kita berharap, dengan bertambahnya bank-bank baru ini, keluhan masyarakat, akan kesulitan mendapatkan kredit bank, dapat diperkecil. Dengan begini pertambahan kegiatan ekonomi dapat meningkat, sekaligus juga akan menyedot tenaga kerja yang tidak sedikit. ** HARIAN NERACA Ekonomi untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Perusahaan Penerbit Pers PT. PERSINDOTAMA ANTAR NUSA Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, No. 002/Menpen/ SIUPP/A7 1985 Tanggal 14 Agustus 1985 Bank Terbit Pagi Harga Langganan Tarif Iklan Alamat Redaksi/ Tata Usaha/Iklan Pengasuh Pemimpin Umum & Pemimpin Redaksi : Zulharmans Pemimpin Perusahaan: Azwirman Noersal Redaktur Staf Ahli Telepon Fax Telex :. BDN Cabang Gambir Jl. Ir. Haji Juanda Rekening Nomor : 01316.2.2.11.01.5 BNI 1946 Cabang Kramat Jl. Kramat Raya Rekening Nomor : 002890001 BRI Cabang Khusus Jl. Sudirman Rekening Nomor : 314568235 Bank Umum Koperasi Indonesia Jl. Letjen S. Parman Rekening Nomor : 041508 • Giro Pos: A. 13350 : Azwar Bhakti, Ferik Chehab, Drs. Peter Tomasoa. :Dr. Anwar Nasution, Dr. Alfian, Drs. Abdul Latief, Tanri Abeng MBA, Sanjoto, Ahmad S. Adnanputra : 6 X seminggu : dalam kota DKI Jakarta Rp 6.500/ bulan Luar kota tambah ongkos kirim : Display Rp 3.000 per mm/kolom Keluarga Rp 2.000 per mm/kolom Baris Rp 3.000 per baris, minimal 3 baris : Jalan Jambrut No. 2- 4 Kramat Raya, Jakarta 10430. : 323969, 337441, 332676 Tromol Pos No. 386 : (021) 3101873 : 46000 NERACA IA Jakarta : P.T. Agrapress Setting/Cetak Isi diluar tanggungan percetakan Surat kabar Inl dicetak di atas kertas produksi dalam negeri ISSN 02 531 81 FORUM - OPINI Pancasila dan Etika Bisnis (the beautiful), akan tetap merasakan adanya sesuatu yang hilang dalam kehidupan seka- rang ini. Sadar atau tidak, nilai- nilai kodrati itu pasti akan dicari kembali, terutama pada saat kehidupan sudah mulai menyen- tuh harkat dan derajat dirinya. Soalnya sekarang, apakah etika itu. Catatan Redaksi : Makalah ini disampaikan pada seminar sehari 'Etika Bisnis' 25 Oktober lalu di Jakarta, yang diadakan oleh MAS Associates. 76321314 Abstrak MENDISKUSIKAN masa- lah Pancasila, apalagi dikaitkan dengan etika bisnis, meng- hadapkan kita pada suatu kom- pleksitas permasalahan yang amat dinamis. Di dalamnya tersimpul hakekat manusia yaitu para pelaku bisnis yang dengan pro- fesinya harus menangani 'suatu dunia yang sangat teknis', di samping masalah-masalah yang bersifat 'meta-teknis'. Untuk memahami itu semua, dibutuhkan kesediaan kita untuk mendekatinya melalui "gramatika filsafati', yaitu melalui pen- dekatan secara reflektif-kritis- mendasar, sedemikian rupa se- hingga segi intrinsik dari peran dan fungsi dunia bisnis sebagai bagian dari suatu kehidupan bangsa yang sedang membangun dapat difahami secara utuh- lengkap. Terutama dalam kaitanya dengan pembangunan yang bertujuan hendak memben- tuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Manusia Indonesia seutuhnya, selain menjadi asas juga menjadi tujuan tersendiri; manusia Indo- nesia seutuhnya yang selain menjadi objek, juga menjadi subjek pembangunan. Etika bisnis harus difahami dalam konteks pembangunan itu sedang tolok-ukur keberhasilan dalam penerapannya adalah nilai- nilai yang merupakan milik kita sendiri. Nilai-nilai itu tidak lain adalah juga Pancasila itu sendiri. Pengantar MENDISKUSIKAN masa- lah etika, termasuk etika bisnis, dewasa ini sudah merupakan permasalahan tersendiri. Betapa tidak! Dalam iklim budaya di mana arus distorsi dan erosi sedang melanda berbagai segi dan sendi kehidupan yang paling mendasar, maka mendiskusikan masalah etika oleh sementara pihak disangsikan keefektivan- nya. Ibarat 'anjing menggonggong kafilah terus berlalu' khotbah dan ceramah untuk menyebarluaskan nilai-nilai etika dan moral sepi dari perhatian orang. Tidak ba- nyak orang yang merasa concern. Malahan sebaliknya, sinisme dan skeptisisme-lah yang dilontarkan- nya, seraya berdalih bahwa jarak antara harapan dan kenyataan, antara sollen und sein, begitu jauhnya. Nilai-nilai etik dan moral sudah menjadi barang yang langka, sudah terlalu asing untuk sebagian warga masyarakat. Pelanggaran terhadapnya dirasa- kan sebagai sesuatu yang sudah biasa. Pemberitaan di media massa tidak pernah sepi dari pe- ristiwa-peristiwa korupsi, mani- pulasi, tindak kriminal, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu merupakan manifestasi kehidup- an di mana pelanggaran nilai-nilai etik sudah dipandang sebagai hal yang 'biasa'. Namun demikian kodrat manusia sebagai insan yang ber- budaya dan beradab, dengan ciptanya yang selalu mendam- bakan kebenaran (the truth), dengan karsanya yang selalu mendambakan kebaikan (the good), dengan rasanya yang se- lalu mendambakan keindahan Agar khalayak ramai menge- tahui sumber-sumber informasi mengenai saham, berikut ini penjelasan Badan Pelaksana Pasar Modal. Batasan tentang etika ETIKA (dari kata Yunani ethos yang artinya sepadan de- ngan kata susila) adalah salah satu cabang (ilmu) filsafat yang kemu- dian sering juga disebut sebagai filsafat moral. Olehnya diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dibimbing menuju kearah pema- haman dan pengamalan nilai-nilai kesusilaan atau kebaikan. * Bursa Efek Indonesia di- aktipkan kembali 10 Agustus 1977 berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan 14, Jakarta Pusat. Selanjutnya, berdasarkan PAKDES 1987, telah dibuka kesempatan kepada swasta untuk menye- lenggarakan Bursa Efek. Real- isasinya pada 16 Juni 1989 Menteri Keuangan RI meresmi- kan berdirinya Bursa Efek Sura- baya berkedudukan di Gedung Bank Ekspor Impor Indonesia (BANKEXIM) Cabang Sura- baya, Jl. Pemuda No. 27-29, Surabaya. Sedangkan Bursa Efek Jakarta sementara ini masih dikelola Pemerintah (Badan Pelaksana Pasar Mo- dal-BAPEPAM); Sebagaimana lazimnya di bursa-bursa efek di dunia, tahap pertama bagi calon investor yang ingin "bermain" di bursa adalah dengan menghubungi pialang/broker terdaftar. Ke- pada pialang dapat dimintakan penjelasan segala sesuatu me- ngenai tatacara bermain, dan informasi penting mengenai perusahaan yang sahamnya ingin dibeli. Untuk membeli saham baru yang sedang ditawarkan pada masa penawaran perdana, calon investor dapat mem- pelajari prospek perusahaan melalui "Prospektus" yang khusus diterbitkan untuk itu (Prospektus ringkasnya diwa- jibkan diiklankan di surat-kabar berperedaran nasional). Se- dangkan bagi perusahaan lama. (sahamnya sudah listed), Etika merupakan ajaran hidup secara arif atau bijaksana, sebagai suatu 'seni' tersendiri. Masalah etika bukan menghadapkan kita kepada keputusan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, antara yang etis dan yang tidak etis, melainkan bagaimana kita memutuskan untuk memilih an- tara dua kebaikan atau dua keti- dak-baikan sebagai jawaban atas sesuatu peristiwa konkrit yang dihadapkan kepada kita. Di dalam etika manusia sendirilah yang menjadi subjek dan sekaligus objek. Karena itu perbedaan dalam pandangan mengenai apa dan siapa' manusia itu, pasti akan segera melahirkan perbedaan dalam menentukan nilai-nilai etik yang akan dijadikan ideal atau panutan hidup. Apabila kita melacak tradisi (filsafat) Barat semenjak zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles hingga zaman abad pertengahan, kesemuanya mengajarkan bahwa hidup secara bijaksana akan menjadikan orang bahagia. Ke- bijaksanaan (wisdom) adalah syarat yang harus dimiliki untuk menuju kebahagiaan hidup. Ka- rena itu etika mereka bercorak eudamonistik. Dengan tampil- nya ajaran Immanuel Kant (di abad ke-18) masalah etika bukan lagi masalah kebijaksanaan, melainkan sudah merupakan ke- wajiban. Etika menurutnya adalah suatu kategori imperatif, dalam arti bahwa etika bukanlah sekedar alat untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu, melainkan menjadi tujuan di dalam dirinya sendiri. Artinya etika dipatuhi, dengannya orang berbuat baik bukan untuk mencapai sesuatu tujuan, melainkan untuk dan demi kebaikan itu sendiri. Sedangkan bagi tradisi Timur, etika berkisar pada ajaran karma dan dharma (filsafat India), atau berkisar pada Taoyaitu jalan lurus yang menggariskan pemisahan antara yang baik dengan yang buruk (filsafat Cina), ataupun berkisar pada suatu keselarasan (harmoni) antara kehidupan indi- vidu dan sosial, antara manusia dan alam lingkungan, antara in- dividu dan Tuhan Yang Maha Esa; sebagaimana juga kita bangsa Indonesia yang mengajar- kan pandangan hidup yang 'se- laras, serasi dan seimbang' melalui berbagai kesempatan atau penataran dalam kerangka peng- hayatan dan pengamalan Pan- casila. FORUM PEMBACA Sumber Informasi Soal Saham Setiap bangsa dan setiap zaman mempunyai persepsi dan Oleh Prof Dr Koento Wibisono Siswomihardjo (Rektor Universitas Sebelas Maret, Solo) HARIAN NERACA BADAN PELAKSANA PASAR MODAL orientasi sendiri-sendiri dalam menentukan gagasan-gagasan vital bagi pemberian dasar dan arah kehidupan etisnya, yang pada gilirannya secara sadar atau tidak, mencoba menjabarkannya ke dalam kehidupan praktis se- hari-hari, tanpa lepas dari kon- teks budaya di mana nilai-nilai etik lahir dan berkembang. Kepala Biro Hukum dan Riset Djoko Koesnadi NIP. 060021844 Karena itu apabila dalam fo- rum ini saya berhadapan dengan 'dunia bisnis yang dalam kehidupannya sehari-hari ditun- tut untuk terus-menerus bertindak dan mengambil suatu sikap dan keputusan konkret, maka yang pertama-tama saya mintakan perhatian adalah, perlunya pemakaian kerangka acuan yang sama, sedemikian rupa agar distorsi atau kerancuan di dalam kita berdiskusi mengenai PANCASILA DAN ETIKA BISNIS dapat kita hindari. Se- bab mendiskusikan masalah etik yang akan kita jadikan panduan bagi kegiatan kita dalam ber- bisnis, menuntut kesediaan kita untuk terlebih dahulu terjun ke kawasan teoritis-filsafati, bukan langsung ke kawasan teknis operasional. Bagi sementara pihak mungkin mendiskusikan suatu yang teoritis-filsafati dirasakan sebagai sesuatu yang terlalu idealistik, tidak pragma- tis, on-ekonomis, dan mem- buang-buang waktu. Namun tanpa kesediaan itu kita akan terjerumus kepada masalah- masalah periferik, tanpa me- nyentuh unsur-unsur substantif yang menjadi pangkal-tolak- derivasi-deduktif dalam kini ber- sikap dan bertindak dan seka- ligus yang akan menjadi tolok- ukur induktif dalam menentukan etis-tidaknya sikap dan tindakan kita tadi. Manfaat dan aktualitas pema- haman segi-segi teoritis-filsafati ini adalah pada kemampuannya untuk menunjukkan permasa- lahannya sebagai realitas yang utuh, sehingga dalam kita mene- rapkannya secara teknis-opera- sional dapat memberikan makna mengenai apa yang benar atau salah (true of false) secara ra- sional, dan mengenai apa yang benar atau (right of wrong) se- cara etis. Pancasila sebagai sumber etika bisnis DENGAN kembali sejenak untuk melacak sejarah perjoang- an kita bangsa Indonesia yang gigih hendak mempertahankan kepribadiannya, maka perlu ditingkatkan bahwa Pancasila bukanlah sekedar konsensus po- litik semata-mata. Lebih dari itu. dapat dipelajari melalui lapo- ran tahunan perusahaan(nera- canya juga wajib diiklankan di surat-kabar). Kedua bahan in- formasi tersebut seyogyanya disediakan kantor pialang. Khusus bagi pemegang saham lama, perusahaan akan mem- bagikan buku laporan tahunan secara langsung pada waktu diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang juga dihadiri segenap pe- megang saham; *Akan halnya pengalaman pahit yang dialami Sdr. E. Dewiyani dari salah seorang pialang di BES tentang informasi "Ti- ficorp", terus-terang sangat disesalkan. Namun demikian, kiranya perlu Saudara memak- luminya mengingat volume ke- giatan di BES sejak diresmi- kan, langsung mengalami pe- ningkatan yang pesat, semen- tara sebagian besar pialang broker yang beroperasi di BES masih baru, sehingga tenaga profesinya masih perlu diting- katkan. Untuk itu, seyogyanya Saudara tidak menggunakan I nilai-nilai Pancasila, etika bisnis (satu) pialang saja, melainkan tadi juga harus bersumber dari beberapa pialang, agar pada utamanya pasal 33 UUD 1945, akhirnya Saudara dapat menen- yaitu : tukan pialang yang berkenan; (1) Perekonomian disusun *Mengingat pesatnya perkem- sebagai usaha bersama berdasar bangan pasar modal akhir- atas asas kekeluargaan. akhir ini, sedangkan tempat (2) Cabang-cabang produksi kedudukan Saudara berada di yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di- dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. Alangkah dalamnya makna pasal tersebut, yang penjabaran- nya ke dalam etika bisnis apa- bila nilai etisnya dijunjung tinggi luar Jakarta/Surabaya, kami sarankan untuk mengikuti perkembangan Bursa Efek melalui media cetak maupun TVRI/RRI. konsensus Pancasila yang menurut Prof. Notonagoro memenuhi syarat untuk disebut sebagai Staatsfun- damental Norm, dengan sendiri- nya juga merupak filsafati yang mengandung ko- mitmen-komitmen transendental yang menjanjikan kesatuan sikap dan pandang di dalam kita melangkah maju menyambut masa depan kita bersama. Konsekuensi dan implikasi- nya ialah, bahwa Pancasila de- ngan kelima silanya sebagai satu kesatuan yang utuh, juga meru- pakan asas bagi pendasaran dan pengembangan etika sosial kita termasuk pula di dalamnya etika bisnis kita. Dengan kata lain seperti sebelumnya telah dikemukakan, Pancasila meru- pakan apa yang disebut sebagai pangkal-tolak-derivasi-deduktif untuk merumuskan etika bisnis kita, dan sekaligus juga meru- pakan parameter-induktif untuk menentukan apa yang disebut etis atau tidak-etis dalam kegiatan bisnis. Kelima sila Pancasila baik sendiri-sendiri maupun secara utuh sebagai satu kesatuan harus diberi arti dan makna Indonesia - dunia bisnis akan dapat ber- fungsi sebagai ujung tombak di dalam memberi isi kepada pasal 27 ayat (2) yaitu: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; dan juga kepada pasal 34 yaitu: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara; dengan cara me- nyalurkan sebagian laba dan fa- silitas ke dalam proyek-proyek yang sifatnya menambah lapang- an kerja yang sangat kita butuhkan itu, serta kegiatan-kegiatan filan- tropis guna menolong fakir-mis- kin, atas dasar rasa dan tang- gungjawab etis para kaum bisnis. sendiri, sehingga apapun yang hendak kita lakukan atau kita wujudkan, haruslah didasari, dijiwai dan dibatasi oleh nilai- nilai Pancasila. Penjabarannya secara teknis-operasional perlu disusun dalam suatu rule of con- duct melalui semacam gentle- men agreement antar organisasi perusahaan sejenis (OPS), atau mungkin melalui kebijaksanaan yang tersirat dalam ketentuan- ketentuan yang dikeluarkan oleh KADIN, ataupun secara implisit tercantum dalam hukum positif yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur suatu bidang. Bertolak dari suatu penger- tian bahwa kegiatan dunia bisnis tidak dapat dilepaskan dari kegiat- an masyarakat Indonesia yang sedang membangun atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka di samping Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai Etika Bisnis DARI uraian tersebut di atas maka apabila kita telah menegas- kan bahwa Pancasila merupakan sumber etika bisnis kita, maka langkah berikutnya yang mutlak kita butuhkan adalah sikap dan pandangan yang sama di ka- langan kaum bisnis terhadap Pan- casila itu. Tidak cukup hanya pemahaman secara kognitif komprehensif, melainkan juga penghayatan dan pengamalannya secara moril dan etis, sehingga terhindarlah suatu sinkretisme, di mana nilai-nilai Pancasila meskipun telah benar-benar difahami namun dianutnya se- cara tidak utuh, diambil segi-segi yang menguntungkan saja dan di-sampiri dengan nilai-nilai yang tidak etis, bahkan nasional, de- ngan penuh "pemaafan' karena alasan-alasan modernitas atapun ekonomis semata-mata. Penghayatan dan pengamalan Pancasila secara utuh, tidak saja atas dasar rasa wajib hukum melainkan juga (dan terutama!) atas dasar rasa wajib etis dan moril, akan ikut membantu ter- wujudnya keseimbangan struktu- ralisasi dunia lahir dan dunia batin. Hal ini mutlak kita bu- tuhkan, termasuk bagi dunia bisnis untuk menopang kehi- dupan ekonomi bangsa yang kita butuhkan bagi dukungan menuju suksesnya pembangunan. Pro- fesionalisme, entrepeneurship, ketrampilan, produktivitas, kreativitas, dan lain sebagainya - sebagai strukturalisasi dunia lahiriah akan tetap labil dan rapuh, serta mustahil akan ber- fungsi sebagai infrastruktur in- stitusional yang mantap-mapan bagi gerak lajunya pembangunan TEKNOKRAT muda dan pengusaha masa depan Cina menolak sistim pintu belakang dan kemurahan khusus yang dipertahankan pemerintah, seka- lipun pemerintah menyatakan mendukung perdagangan bebas dan kebijakan berdasarkan jasa (meritocracy). Para pengusaha Cina dan Barat melukiskan melakukan bisnis di Shanghai, kota industri terbesar Cina, sebagian pelajaran dalam "penampungan dan pen- gaturan yang belum pernah anda lihat". Bagi mahasiswa di kampus Universitas Fudan, sistim itu hanyalah dikenal sebagai guangxi, yang berarti "hubu- ngan" dan mengandung arti sis- tim kemurahan pribadi yang di- berikan dari atas. "Anda tidak mendapat apapun di Cina, kecuali anda masuk melalui pintu belakang," berkata seorang mahasiswa muda eko-nomi, yang berharap dapat kuliah di luar negeri dan mem- pelajari sistim lain. Sistim itu demikian rumit, hingga ahli-ahli investasi asing mulai memberi nasehat menen- tang dana menjadi terjerat dalam ekonomi Cina terutama ka- rena hura-hara berdarah baru- baru ini yang melanda negeri itu. Mereka memandang pembe- rontakan mahasiswa Beijing di Cina sebagai reaksi dan pukulan langsung terhadap Guanx dan semua ketidakadilan yang dinyatakannya secara tidak langsung. apabila tidak diimbangi dengan strukturalisasi dunia batiniah. Strukturalisasi dunia batiniah ini tidak lain berupa ethos kerja yang bersumber pada Pancasila sebagai manifestasi budaya bangsa kita sendiri. Sesungguhnya Shanghai dan kota-kota Cina lainnya ingin melepaskan diri dari reputasi ganas dan keras yang dengan cepat diperoleh pemimpin-pe- Namun demikian kita juga menyadari bahwa menghayati dan mengamalkan Pancasila tidaklah semudah dan sesederhana se- bagaimana kita kirakan. Sebab kehadiran Pancasila sebagai sumber etik tidak berada di medan atau ruang yang 'vacuum' dan bebas dari persilangannya ber- bagai masalah yang akan meru- pakan kendala. Kendala itu adalah situasi di mana masyarakat kita, bahkan situasi dunia dewasa ini yang sedang dilanda arus perombakan dalam skala mondial dengan sifat khasnya yang fundamental dan spektakular. Mondial dalam arti bahwa arus perombakan sedang dan akan melanda seluruh pelosok bumi ini, tanpa ada kecualinya, dengan sifatnya yang spektakular, dalam arti sekonyong-konyong, menge- jutkan, tanpa memberi peluang kepada umat manusia untuk mempersiapkan diri, apalagi menyelesaikan akibat perom- bakan itu secara tuntas; dan fun- damental, dalam arti bahwa pe- rombakan itu menyentuh sendi- sendi kehidupan hingga yang paling mendasar. Konsekuensi dan implikasi- nya ialah, bahwa kehidupan menjadi serba tidak pasti. Yang pasti adalah ketidak-pastian itu sendiri. Nilai-nilai etika yang didambakan sebagai panutan hidup ditandingi dengan tindak- tindak pelanggaran terhadapnya secara terang-terangan. Kehi- dupan berlangsung dengan stan- dard ganda. Yang baik dan yang buruk, yang etis dan tidak etis, yang salah dan yang benar, mun- cul bersamaan dipermukaan hidup sehari-hari. Hakekat manusia Indonesia dihindari. dalam kondisi apapun guna membangun masyarakatnya, menuju kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin. Di lain pihak, manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia konkret, hadir di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, yang ti- dak terlepas dari dimensi-di- seutuhnya, di satu pihak adalah manusia ideal, manusia yang kita bagi pihak yang lemah, dapat idam-idamkan sebagai subjek Upaya strategis untuk meng- pendukung dan pengamal nilai- hadirkan manusia Indonesia nilai Pancasila, yang mampu hidup mandiri, mampu berkarya seutuhnya dalam kenyataan hidup sehari-hari dapat ditempuh melalui pendidikan dalam ani luas, sebagai cara untuk mena- namkan nilai-nilai etik dalam kegiatan bisnis, di samping pen- garahan yang secara implisit di- tuangkan dalam ketentuan-keten- tuan di bidang ekonomi, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga non-pe merintah disertai adanya sanksi yang secara konsekuen dan tegas diberikan kepada siapapun yang melanggar etik, baik secara mo- ril-etis maupun secara hukum. Pada gilirannya juga harus kita sadari bahwa kegiatan bisnis bukanlah suatu kegiatan yang mempunyai kedudukan tersendiri untuk kemudian menghalalkan semua cara dan sarana untuk ditempuh guna mencapai sasaran yang hendak dituju. Bisnis se bagai teori memang bebas nilai, akan tetapi bisnis sebagai proses dan aktivitas selalu konteks. Oleh karena itu bisnis dalam masya- rakat Pancasila justru mempunyai 'fungsi instrumental' dalam arti sebagai alat untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi terca- painya pembangunan, baik materiil maupun spiritual. Kesimpulan sebagai akhir Kehadiran Pancasila sebagai sumber etika bisnis dan penjaba- rannya secara teknis semakin terasa urgensinya bagi pemba- ngunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Ini berarti bahwa dunia bisnis dengan etiknya yang bersumber pada Pancasila harus segera ber- peran-serta untuk ikut mengan- tisipasi aspirasi atau tuntutan masyarakat tentang persamaan, keadilan, pemerataan, keman- dirian dalam rangka perwujudan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang sudah dinanti- nantikan kehadirannya. Hakekat Manusia Indonesia Seutuhnya 'MANUSIA Indonesia se- utuhnya' merupakan kata-kata kunci untuk memahami arti- makna etika bisnis sebagai salah satu unsur pendukung dalam kehidupan ekonomi untuk men- dukung geraklajunya pemba- Para perencana muda daerah perkotaan meremehkan penghe- matan ekonomi yang diserukan oleh para pemimpin Beijing. Para ahli Barat mengatakan bahwa rencana berani ekonomi yang menyertai kebijakan pintu terbuka telah dirongrong para pejabat pejabat pemerintah korup yang mengambil keuntungan dari penetapan harga bersubsidi un- tuk memutar keuntungan ekspo- nensial (exponensial) selama persediaan telah menyusut dan investor asing mendapat tekanan keras untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan di Cina untuk melanjutkan proyek mereka. Merosotnya Pendapatan Ubah Shanghai Jadi Raksasa Lumpuh "Banyak orang mengumpul ke Shanghai dalam 1983 dan 1984, tapi investasi merupakan jalan berat," berkata seorang pengamat lama pemandangan bisnis di tempat. Mahasiswa di Shanghai baru- baru ini berkomplot menghenti- kan sistim angkutan umum dalam blokade bus dan kereta api yang bagus sekali, yang membuktikan kerapuhan ekonomi yang ada. "Ya, ini tepatnya bukannya waktu cerah untuk masuk, adalah nasehat yang diberikan seorang diplomat Barat yang negerinya telah menginvestasikan berjuta dolar. Menyusutnya penerimaan anggaran, merosotnya efisiensi industri dan kerusakan prasarana telah membuat Shanghai, tidak "Tidak akan terlalu lama lagi sebelum tempat ini menjadi lan- car," berkata seorang diplomat Barat. Dapat memerlukan berbeda dengan kota-kota Cina waktu empat bulan atau mungkin lainnya, menjadi raksasa industri empat tahun". yang lumpuh. Di Shanghari "kebijakan pintu terbuka yang dinyatakan Deng Xiaoping menjadi se- rangkaian peraturan bisnis yang berlawanan dengan masa kini dan bertentangan dengan abad tekno- logi tinggi, informasi seketika dan aspirasi generasi muda untuk mempunyai ekonomi yang ku- rang terbelenggu pengawasan negara. bahwa manusia Indonesia ngunan menuju sasaran yang te- lah ditentukan. Etika bisnis yang seutuhnya, selain menjadi tujuan, juga menjadi asas di dalam kegiatan bisnis, sehingga apa yang selama ini disinyalir sebagai suasana yang tidak manusiawi dalam kehidupan bisnis dengan jatuhnya korban menempatkan manusia secara sentral, dalam arti manusia se- bagai tujuan, dan bukan sebagai alat. Kini para diplomat menga- takan kepada investor potensial untuk berpikir dua kali tentang datang ke Shanghai, karena tindakan keras baru-baru ini di Beijing dan ketidaksediaan nyata pemerintah untuk membiarkan arus bebas informasi di Cina. Bisnis terguncang kekerasan di Beijing dan menjadi frustrasi kepusingan birokrasi selama de- lapan tahun terakhir kini memikirkan kembali penanaman modal di Shanghai dan kota penting Cina lainnya. Bisnis terguncang kekerasan di Beijing dan menjadi frustrasi kepusingan birokrasi selama de- lapan tahun terakhir kini memikirkan kembali penanaman modal mereka di Shanghai dan kota penting Cina lainnya. Ribuan pengusaha menarik diri di tengah-tengah kekacauan mensi: 1. Personal. dalam arti se- bagai pribadi dengan segala kemandiriannya serta kebebasan- nya, sebagai subjek pendukung dan pengamal nilai-nilai religius, rasional, etis, dan estetis. 2. Relasional, dalam arti keterhubungannya dengan dir- inya sendiri, sesamanya, alam ling-kungannya, serta Tuhan Yang Maha Esa dengan mana nilai-nilai dalam dimensi per- sonal dijadikan dasar dan arah dalam kehidupan relasional se- hari-hari. mimpin di ibukota, disamping yang terjadi untuk berlibur selama mereka juga dibebaskan dari waktu yang tidak ditentukan di kekangan. (the yoek) penindasan tempat-tempat seperti Hongkong. komunis korup yang berasal dari Hampir US$ 250 juta dalam in- Beijing. vestasi Amerika Serikat dari jumlah US$ 4 650 juta di Shang- hai saja terlempar dalam ba- haya serius," menurut seorang pejabat. 3. Struktural, dalam arti keterikatannya dengan struktur masyarakat dan alam lingkun- gannya yang merupakan wadah dan ajang bagi pengaktualisasian nilai-nilai dalam dimensi per- sonal dan relasional. Lebih dari itu, manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang sejahtera dalam aspek-aspek kehidupan: 1. Religius, sebagaimana ter- cermin dalam ketegaran dan keagungan jiwanya, yang mengejawantah dalam kehidupan religius yang menjadi panutan hidupnya. 2. Kultural, sebagaimana ter- cermin dalam penghayatan dan pengamalan kultural dengan 'rasa yang penuh kebangsaan' di dalam dan terhadap budaya bangsanya sendiri. 3. Sosial, sebagaimana ter- cermin dalam kemandirian, kese- larasan, keserasian, dan keseim- bangan hidup antara dunia materi dan dunia rokhani, antara kepentingan pribadi dan kepen- tingan masyarakatnya. Jelaslah kiranya manusia In- donesia seutuhnya mengandung makna sebagai sesuatu yang di- namis, bukan sesuatu yang statis. Ia adalah suatu proses yang terus- menerus untuk membentuk diri- nya sendiri. Dan ini berarti suatu 'perjoangan eksistensial' yang tidak mengenal titik-henti untuk mewujudkan dirinya. Oleh Philip Gorton Pemahaman secara tepat mengenai hakekat manusia In- donesia seutuhnya sudah selay- aknya untuk dijadikan dasar dan arah bagi penjabaran etika bisnis secara konsisten, dalam arti - an. (1) Halaman VI Walikota Shanghai dan pejabat-pejabat tertinggi partai terpaksa menyewa 30.000 pe- kerja kota dan memberikan kepada mereka topi putih untuk memelihara ketertiban selama mahasiswa menimbulkan anarki di jalan-jalan, membajak bus-bus dan merintangi semua persimpa- ngan jalan penting. Mereka me- ngucapkan pidato mencela pe- merintah pusat dan menyerukan untuk informasi lebih akurat dari Beijing. kata DI kala kehidupan budaya sedang dilanda distorsi dan erosi yang implikasinya menyentuh berbagai segi dan sendi kehi- dupan, baik individu maupun sosial, di mana masalah-masalah yang timbul sebagai akibatnya tidak mungkin lagi diatasi secara teknis rutin, maka kehadiran etika bisnis sebagai sarana pemba- ngunan (di bidang ekonomi) menjadi semakin dibutuhkan. Etika bisnis sangat aktual dan sangat relevan dengan perjoang- an untuk mewujudkan demokrasi ekonomi menuju terwujudnya pembangunan manusia Indone- sia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kehadiran etika bisnis yang secara efektif dapat berfungsi menyadarkan para pelakunya, bahwa dalam kondisi apapun adalah merupakan suatu impe- ratif, bahwa profesi yang disan- dangnya harus diabdikan kepada kepentingan bangsa yang sedang membangun, di samping men- gabdi kepada kepentingan diri sendiri agar bisnisnya tetap sur- vive dan berhasil. Dengan de- mikian etika bisnis bukanlah hanya sekedar tuntutan moral, melainkan juga tuntutan kearif- Undang-undang keadaan darurat hampir saja diberlakukan di Shanghai, menurut para diplo- mat. Tapi ribuan pekerja pabrik yang mendapat upah kurang. memakai topi putih, tidak dapat menyelamatkan Shanghai dan kota-kota lain dari bentrokan tak terhindarkan aspirasi dan dogma politik. Para investor asing merasakan kegugupan di Cina karena pe- merintah bersikeras memisahkan ekonomi dan politik sepanjang garis garis yang sangat pasti. Kepentingan dagang bersan- dar atas arus informasi konkrit dan dapat dipercaya antara pe- merintah dan bisnis, menurut Stephen Lu, dari Coopers & Lybrand, sebuah perusahaan konsultan di Shanghai. Dipandang sebagai tempat singgah potensial untuk peru- sahaan pelayanan asing, termasuk hotel dan bank, gambaran Shang- hai telah sangat tercemar olehusaha resmi pemerintah menutup-nutupi pembunuhan besar-besaran di Beijing yang disaksikan dunia di layar kaca televisi. "Pengusaha lokal tidak dapat memahami mengapa orang-orang asing telah demikian cepat de mikian menarik diri," berkata Dalam tinjauan kembali ba- seorang diplomat. "Mereka me- nyak kerusuhan dan ketidaksta- lihat segala sesuatunya berjalan bilan di kota-kota Cina dipan- menurut sistim lama yang sama". dang sebagai hasil sampingan Para pengulas merasa kuatir alami sepuluh tahun kebijakan bahwa Shanghai dan kota penting pintu terbuka yang menyertai pe- Cina lainnya dapat menderita rubahan ekonomi, tapi tetap lebih jauh akibat kesalahan- menutup pintu rapat-rapat untuk kesalahan besar para perencana pernyataan bebas dan perubahan Beijing. politik. Tindakan keras politik ter- "Anda tidak dapat mempu- hadap kampus secara efektif dapat nyai yang satu tanpa yang lain- memudahkan generasi muda Cina nya," kata seorang redaktur pada yang paling baik dan paling cer World Economic Herald yang das, menyebabkan mereka terkepung di Shanghai, yang ti- melarikan diri keluar universitas dak dapat terbit dalam dua bulan mungkin keluar negeri. belakangan, karena liputan poli- tiknya dan seruannya untuk arus informasi yang lebih terbuka. Para investor Barat telah se- cara terbuka bertanya-tanya di mana mereka akan dapat mene- Mahasiswa melihat gerakan mukan pemuda-pemuda yang mereka sendiri sebagai upaya memenuhi syarat untuk mengisi merebut sebagian kekuasaan kedudukan yang ada. Kekerasan yang menurut mereka telah dan kebijakan pemerintah yang dijanjikan di bawah kebijakan keras di Beijing telah meng Deng Xiao-ping. hidupkan hantu "mengalir- "Kita telah menunjukkan keluarnya tenaga otak" keluar kewenangan dan kekuatan yang negeri. (DND). kita peroleh melalui perubahan ekonomi dan politik," berkata seorang mahasiswa ilmu kom- puter dari gerakan mahasiswa yang sekarang secara resmi dibubarkan. Ribuan mahasiswa lem- baga-lembaga pendidikan terbaik Cina menginginkan pekerjaan pada perusahaan Barat, karena mereka melihat mobilitas sebagai kemungkinan nyata. jadi MELIRIK keadaan yang ter- sekarang ini, kemungkinan akan hilang suatu kekayaan budaya Rumah Adat Karo, maka sangat dikhawatirkan terjadinya kepunahan total. Prof.DR.Payung Bangun MA mengatakan hal itu dalam semi- nar sehari (Selasa 24/10) tentang "Pelestarian Rumah Adat Karo yang diadakan FISIPOL USU.