Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Harian Neraca
Tipe: Koran
Tanggal: 1989-12-29
Halaman: 06

Konten


Jum'at, 29 Desember 1989 KPR Bank Tabungan Negara KREDIT macet KPR Bank Tabungan Negara, yang April lalu mencapai Rp 106 miliar, per Desember 1989 telah menurun jadi Rp 57,5 miliar. Hal ini berkat adanya penggalakan langkah- langkah penertiban oleh Bank Tabungan Negara terhadap nasa- bahl debitur KPR BTN, yang tersebar di kota-kota besar Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang dan lain-lain. Direktur Utama Bank Tabungan M.Jakile pekan lalu menga- takan, bahwa penunggak KPR BTN itu, kebanyakan orang- orang mampu, yang rumahnya telah diperbaiki dan dilengkapi perabotan mewah dan mobil. Diantara penunggak KPR BTN itu, ada yang tidak mau tahu, sehingga jumlah 166 diantaranya terpaksa diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (PUPN), untuk diproses penyelesaiannya. Langkah dan usaha menarik kredit macet itu, antaranya memberikan batas waktu tertentu, kepada para debitur, seliwat waktu itu, mereka dikenakan bunga kredit yang tinggi, disamp- ing dikenakan denda. Dan dengan kemudahan itu, dan kesiapan aparat Bank Tabungan Negara sendiri, kredit macet yang men- capai Rp 100 miliar lebih itu, sebagian telah tertagih. Kini tinggal 57 miliar lebih yang masih tertunggak, tergolong kredit macet. Komentar Mereka yang diserahkan kepada PUPN itu, adalah yang keterlaluan. Dan masalahnya sudah jadi lain. Kompromi penye- lesaian kredit, atas kemampuan debitur sudah menipis. Alter- natif akhir ialah eksekusi rumah KPR BTN tersebut, yakni dengan pelelangan umum. Kalaulah pelelangan terjadi, yang paling rugi adalah debitur sendiri. Semua hasil lelang itu, dibayarkan untuk hutang-hutangnya, dan sisanya baru jadi hak pemilik yang terkena eksekusi. Seringkali harga lelang tidak dapat menutup semua hutang- hutang yang ada. Karena hutang pokok yang tertunggak itu, telah berlipat ganda karena bunga berbunga sepanjang hari, bulan dan tahun. Kiranya bagi setiap masyarakat, dalam ber- urusan dengan bank haruslah hati-hati. Bahkan harus penuh perhitungan. Seringkali orang yang mendapat fasilitas kredit BTN ini, walaupun ia mampu tidak mau memperhatikan tanggung jawab rutinnya, mencicil hutangnya dan membayar bunga se- cara teratur. Dan kalau hutang itu telah bertumpuk, baru kela- bakan, dan bahkan dirasa malapetaka menimpa mereka ber- sama keluarga. Untuk sadar bank ini,kiranya juga tidak seluruhnya kesalahan debitur. Tapi aparat bank sendiri, seperti BTN kita ini, mungkin lebih banyak di belakang meja. Artinya bank kurang mengetahui nasabahnya. Dengan begitu komunikasi hampir tidak ada, se- lain hanya berkorespondensi surat peringatan dan lain-lain. Bagaimanapun usaha yang dilakukan BTN menagih piutangnya, dengan adanya kasus penyerahan 166 hal kepada PUPN itu, menunjukkan komunikasi itu sudah tidak berjalan. Kalaulah yang terkena itu, betul-betul orang yang tidak mampu, tindakan eksekusi pelelangan rumah KPR BTN, mungkin menambah pula tunawisma baru. Kita tidak berharap hal itu terjadi bagi debitur KPR BTN ini. Apalagi dipenghujung tahun 1989 ini di mana setiap orang bersukaria menyambut tahun baru 1990, tapi sebagian saudara kita tertimpa musibah, kehilangan rumah ataupun harta kekayaan isi rumahnya, untuk membayar hutang KPR BTN yang terkena lelang. Namun begitu, kita tidak dapat pula menyalahkan BTN, yang dewasa ini sudah berusaha dengan segala macam daya, untuk menyelesaikan kredit macet itu dengan debitur-debiturnya. Kemacetan KPR BTN yang besar, jelas menghambat kesem- patan bagi rakyat lainnya untuk mendapatkan rumah KPR BTN baru. Puluhan juta orang masyarakat kita, baik yang bekerja di kota maupun di daerah, butuh rumah tempat berlindung. Dan bagi penunggak KPR BTN yang tergolong orang mampu, adalah tidak adil untuk tidak menyelesaikan kreditnya secara baik. Dewasa ini, Bank Tabungan Negara telah memberikan kredit KPR BTN sebanyak 498.000 unit rumah. Dalam masa Pelita V ini Bank Tabungan Negara, merencanakan pemberian fasilitas KPR BTN sebanyak 450.000 unit rumah. Untuk membangun rumah sebanyak itu, tidak sedikit dana yang diperlukan. Kare- naya usaha penagihan kredit macet, tentu akan terus digalakkan. Dana masyarakat yang dihimpun BTN, baik dalam bentuk giro maupun dalam bentuk pengerahan dana lainnya, juga diharap- kan akan bertambah terus, sehingga dapat membantu pemberian KPR BTN itu yang lebih banyak. Bank Tabungan Negara, dalam hal KPR BTN, adalah bank yang sudah berpengalaman. Kiranya dengan pengalaman BTN ini, tentu ada langkah baik, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kendati pun BTN adalah satu-satunya bank hipotik pemerintah di bidang perumahan, namun dengan tumbuh dan kembangnya bank-bank baru, BTN tentu punya saingan. Tidak saja oleh bank yang sudah ada tapi juga bank-bank baru, yang menjalankan program kredit pemilikan rumah, kredit pemba- ngunan rumah dan sebagainya. Banyak bank yang telah melakukan hal ini seperti Bank Duta, Bank Niaga, Citibank dan lain-lain. Termasuk pula Bank BNI, BRI, BDN, PBD ataupun BEII. Kita berharap, bahwa dari pengalaman itu, BTN juga mem- perbaiki pelayanannya kepada masyarakat. Jangan sampai na- sabah yang tak pernah kuat di mata bank ini, selalu pula dirugikan. Tanpa bank juga harus memberi imbalan yang memadai kepada debitur nasabahnya. Misalnya kalau ada de- bitur yang mau menyelesaikan kreditnya lebih cepat, berilah pula kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan dengan program BTN itu, makin banyak masyarakat berkesempatan memiliki rumah, yang juga akan memberi gambaran kesejahteraan rakyat banyak ** HARIAN NERACA Ekonomi untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Perusahaan Penerbit Pers PT. PERSINDOTAMA ANTAR NUSA Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, No. 002/Menpen/ SIUPP/A7 1985 Tanggal 14 Agustus 1985 Bank Pengasuh Pemimpin Umum & Terbit Pagi Harga Langganan Tarif Iklan Alamat Redaksi/ Tata Usaha/Iklan Pemimpin Redaksi : Zulharmans Pemimpin Perusahaan: Azwirman Noersal Redaktur Staf Ahli Telepon Fax Telex :. BDN Cabang Gambir Jl. Ir. Haji Juanda Rekening Nomor : 01316.2.2.11.01.5 • BNI 1946 Cabang Kramat Jl. Kramat Raya Rekening Nomor : 002890001 • BRI Cabang Khusus Jl. Sudirman Rekening Nomor : 314568235 • Bank Umum Koperasi Indonesia Jl. Letjen S. Parman Rekening Nomor : 041508 • Giro Pos: A. 13350 : Azwar Bhakti, Ferik Chehab, Drs. Peter Tomasoa. : Dr. Anwar Nasution, Dr. Alfian, Drs. Abdul Latief, Tanri Abeng MBA, Sanjoto, : 6 X seminggu : dalam kota DKI Jakarta Rp 6.500/ bulan Luar kota tambah ongkos kirim :* Display Rp 3.000 per mm/kolom * Keluarga Rp 2.000 per mm/kolom * Baris Rp 3.000 per baris, minimal 3 baris : Jalan Jambrut No. 2 - 4 Kramat Raya, Jakarta 10430. : 323969, 337441, 332676 Tromol Pos No. 386 : (021) 3101873 : 46000 NERACA I A Jakarta : P.T. Agrapress Setting/Cetak Isl diluar tanggungan percetakan Surat kabar ini dicetak di atas kertas produksi dalam negeri ISSN 02 531 81 atau PEJABAT yang berwenang lanjutnya disebut Tim Penilai Pusat, (2) Kakanwil Depdikbud menetapkan angka kredit adalah dibantu oleh Tim Penilai Jabatan sebagai berikut: (1) Mendikbud Guru Tingkat Provinsi, yang se- atau pejabat lain yang ditunjuk Pembina lanjutnya disebut Tim Penilai olehnya bagi Guru sampai dengan Guru Utama, (2) Provinsi, dan (3) Kakantor Kakanwil Depdikbud Depdikbud Kabupaten/Kota- madya dibantu oleh Tim Penilai pejabat lain yang ditunjuk oleh Mendikbud, bagi Guru Madya Jabatan Guru Tingkat Kabupaten/ sampai dengan Guru Dewasa Kotamadya, yang selanjutnya Tingkat I pada sekolah di ling- disebut Tim Penilai Kabupaten/ Kotamadya. Untuk memperlan- kungan propinsi yang ber- sangkutan, dan (3) Kakantor car penilaian, Tim Penilai dapat Depdikbud Kabupaten/Kota- dibentuk lebih dari satu Tim dan jumlahnya disesuaikan dengan madya, bagi Guru Pratama sam- pai dengan Guru Muda Tingkat I yang bertugas pada sekolah di lingkungan Kabupaten/Kota- madya yang bersangkutan. Keputusan tentang penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang tersebut di atas ber- sifat tetap dan tidak dapat diajukan keberatan. Dalam menjalankan kewe- nangannya, (1) Mendikbud di- bantu oleh Tim Penilai Jabatan Guru Tingkat Pusat, yang se- Lampiran. NO. 1 1 2 3 4 5 7 9 FORUM - OPINI Tatacara Penetapan Angka Kredit dan Pengangkatan Jabatan Guru 10 11 12 6 III/b 13 GOLONGAN RUANG 2 II/a II/b II/c 8 III/d II/d III/a III/c IV/a IV/b IV/C IV/d IV/e ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN GURU STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT SMTA/DI/PGSMTP SMTA/DI/PGSMTP SARJANA MUDA/DIII/DII/PGSLB kemampuan Tim dalam menilai serta jumlah dan lokasi guru yang dinilai. SMTA/DI/PGSMTP SARJANA MUDA/DIII/DII/SGPLB Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Provinsi, dan Tim Penilai Ka- bupaten/Kotamadya, masing- masing terdiridari guru dan SMTA/DI/PGSMI SARJANA MUDA/DIII/DII/SGPLB SMTA/DI/PGSMTP SARJANA MUDA/DIII/DII/SGPLB SARJANA PASCA SARJANA SMTA/DI/PGSMTP SARJANA MUDA/DIII/DII/SGPLB SARJANA PASCA SARJANA DOKTOR SNTA/DI/PGSMTP SARJANA MUDA/DIII/DII/SGPLB SARJANA PASCA SARJANA DOKTOR SMTA/DI/PGSMTP SARJANA MUDA/DIII/DII/SGPLB SARJANA PASCA SARJANA DOKTOR SMTA/DI/PGSMTP SARJANA MUDA/DIII/DII/SGPLB SARJANA PASCA SARJANA DOKTOR SMTA/DI/PGSMTP SARJANA MUDA/DIII/DII/SGPLB SARJANA PASCA SARJANA DOKTOR SMTA/DI/PGSMTP SARJANA MUDA/DIII/DII/SGPLB SARJANA PASCA SARJANA DOKTOR SMTA/DI/PGSMTP SARJANA MUDA/DIII/DII/SGPLB SARJANA PASCA SARJANA DOKTOR Pengantar redaksi : - Ketika Dekade Persediaan Air Minum dan SARJANA MUDA S/D DOKTOR Seratus limapuluh tahun yang lampau kolera masih tersebar luas di Eropa dan di banyak wilayah di Amerika Utara. harapan hidup di kota-kota sebelah utara Inggris hanya 17 tahun. Perkembangan sistem penyediaan air bersih dan sanitasi memberikan sumbangan yang besar dalam melenyapkan penyakit. Secara teknis kemajuan serupa sekarang ini bisa dicapai di seluruh dunia. Oleh Komarudin Ketika Dekade Persediaan Air Minum dan Sanitasi Internasional dilancarkan sekitar sepuluh tahun yang lalu, disebutkan bahwa setengah dari penduduk dunia - 2.000 juta pria, wanita dan anak- anak-tidak memiliki kesempatan yang layak untuk memperoleh persediaan air yang aman dan mencukupi. Jumlah penduduk dunia sekarang ini telah menca- pai 5.200 juta, kenaikan besar tercatat di negara-negara yang sedang berkembang. ANGKA KURANG 1 THN 4 25 40 50 60 72 80 80 100 100 100 100 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 550 550 55.0 550 550 700 700 700 700 700 850 850 850 850 850 45 55 LAMPIRAN III: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 26/MENPAN/1989 TANGGAL: 2 Mei 1989 65 75 KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN 4 TAHUN/ TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN LEBIH 5 6 7 8 28 85 110 111 112 116 160 161 162 163 165 222 223 225 226 227 322 323 325 326 327 435 436 437 438 440 585 586 587 588 590 735 736 737 738 740 885 886 887 888 890 Sanitasi Internasional hampir berakhir, kita masih hidup dalam dunia yang kehau- Administrator Program Pemba- san. Dilancarkan oleh Majelis ngunan Perserikatan Bangsa- Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) waktu itu dan Bangsa tahun 1980, Dekade itu dimulai tahun berikutnya dan berakhir tahun 1990, tinggal setahun lagi. Slogannya yang berbunyi "Air bersih dan sani- tasi yang memadai untuk semua pada 1990" malah kedengaran nya masih sumbang. Proporsi rakyat yang masih menderita kekurangan di negara-negara yang sedang berkembang masih besar. Wanita dan anak- anak tetap gampang jadi kor- ban. HARIAN NERACA 1000 1000 susunan pejabat lain yang bertugas di dikbud dengan keanggotaan seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota,dan sekurang-kurangnya 4 orang anggota. Persyaratan Tim adalah sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat/jabatan se- bagai Pembina/Guru Pembina untuk Tim Penilai Pusat, seku- rang-kurangnya menduduki pangkat/jabatan sebagai Penata Muda Tingkat I/Guru Madya bertanggungjawab pada kema- juan Dekade tersebut, menga- takan: "Tak perduli berapa besar ongkos yang mungkin diperlukan untuk menyediakan air bersih dan sanitasi, biaya tersebut jauh lebih kecil dengan yang sekarang kita bayar sebagai akibat dari keku- rangannya. Air yang tidak bersih masih terus menelan korban yang besar. Separuh dari kematin anak-anak di dunia disebabkan oleh penya- kit-penyakit yang ditimbulkan air. Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) memperkirakan bahwa 80% dari seluruh penyakit yang terdapat di negara-negara yang sedang berkembang berhubungan dengan langkanya air dan bu- ruknya sanitasi. Tingkat I untuk Tim Penilai Propinsi, dan sekurang-ku- rangnya telah menduduki pangkat/jabatan sebagai Penga- tur/Guru Muda untuk Tim Penilai Kabupaten/Kotamadya, ditam- bah persyaratan untuk setiap Dari 14 juta kematian anak- anak di bawah usia lima tahun untuk setiap tahun di dunia ini, hampir 36% atau lima juta dise- babkan oleh penyakit diare. Di Indonesia, tingkat kematiannya lebih rendah, namun 26% dari kematian anak di bawah lima tahun berkaitan dengan diare. 31 50 60 70 78 87 90 120 122 124 132 170 172 174 177 180 244 247 250 252 254 344 347 350 352 354 470 472 474 477 480 620 622 624 626 630 770 772 774 776 780 920 922 924 926 930 1000 35 55 66 75 81 91 95 130 133 137 149 180 183 187 191 195 267 271 275 278 281 367 371 375 378 382 505 508 512 516 520 655 659 662 665 670 805 809 812 815 820 955 959 961 964 970 1000 40 60 72 80 8.5 95 100 140 145 150 166 190 195 200 205 210 290 295 300 304 308 390 395 400 405 410 540 545 550 555 560 690 695 700 705 710 840 845 850 855 860 960 995 998 1000 1000 1000 Infeksi sering menyerang tubuh melalui bahan-bahan yang terkena kotoran manusia. Air minum bisa tercemar karena bahan yang terkena kotoran telah meresap ke dalam sumber air. Tangan mungkin tak dibersihkan setelah hajat besar. dimanfaatkan sebagai pupuk ta- naman yang kemudian dimakan mentah atau tidak dimasak se- cara sempurna. Anak-anak terkena dampak yang luas Lalat, misalnya, memindah- SUDAH sangat dimaklumi kan kuman dari tinja ke maka- bahwa sektor yang berhubungan nan. Kotoran yang dibuang dengan air menyebarkan malaria, serampangan mungkin telah filariasis dan demam kuning. Persediaan air dan sanitasi yang baik mengurangi atau mencegah berjangkitnya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air se- perti tifus, kolera, disentri, diare dan infeksi hepatitis, penyakit yang penularannya terjadi ka- Disebutkan pula bahwa pada rena air minum yang kotor. tahun 1980 Perserikatan Bangsa- Anak-anak yang paling sering Bangsa memerlukan $300 milyar kena dampak dari berbagai penya- hanya untuk menutup ongkos kit tersebut. Separuh dari kema- penanaman modal awal untuk tian yang terdapat di Asia, Afrika mencapai sasaran Dekade terse- dan Amerika Latin adalah anak- but. Lebih banyak modal diper- lukan lagi untuk menjaga dan mengoperasikan sistem perse- diaan air dan sanitasi. anak di bawah lima tahun. Para dokter menggambarkan kekuran- gan gizi dan penyakit infeksi sebagai pembunuh yang utama. Dimana ditemukan kekurang- B Arthur Brown, salah seorang an air bersih dan sanitasi, di situ pula ditemukan tingkat penyakit diare yang tinggi. Diare dan kekurangan gizi merupakan satu lingkaran setan, yang satu mem- perkuat yang lain. Adanya fasilitas air bersih dan sanitasi yang dasar jelas tidak cukup untuk menghancurkan lingkaran setan ini. Sikap sosial dan kebudayaan juga memainkan peran kunci. Di beberapa wilayah, di negara-negara sedang berkem- bang, pria dan wanita tidak mem- pergunakan jamban yang sama. Pria biasanya memakai jamban yang jauh lebih higienis. Di wilayah yang lain, sebagaimana dicatat oleh sebuah laporan, anak- anak diperbolehkan buang hajat besar di mana saja yang mereka kehendaki karena, sebagaimana diyakini orang-orang tua yang tidak berpendidikan di pedesaan, tinja anak-anak dianggap tak ber- bahaya. anggota Tim adalah mempunyai kemampuan untuk menilai pres- tasi kerja guru, dan dapat aktif melakukan penilaian. Khusus Tim Penilai Propinsi yang menilai guru pada SD dan SDLB, Wakil Ketua Tim Penilai dijabat oleh pejabat dari Dinas Dikbud Tingkat I yang ber- sangkutan. Demikian juga, khusus Tim Penilai Kabupaten/ Kotamadya yang menilai guru pada SD dan SDLB, Wakil Ketua Tim Penilai dijabat oleh pejabat dari Dinas Dikbud Tingkat II yang bersangkutan. Apabila di- pandang perlu, untuk membantu Tim Penilai Pusat. Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Ka- bupaten/Kotamadya, dapat dibentuk Tim Teknis Penilai untuk masing-masing tingkat, yang terdiri dari para ahli baik yang berasal dari PNS atau bukan PNS untuk menilai bidang- bidang yang bersifat khusus. Untuk membantu Tim Penilai Pusat. Tim Penilai Propinsi, dan Tim Penilai Kabupaten/Kota- madya, dibentuk Sekretariat un- tuk masing-masing Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekrataris Tim Penilai yang bersangkutan. Masa jabatan Tim adalah 5 tahun. Apabila masa jabatan per- tama habis, maka anggota Tim dapat diangkat untuk satu masa jabatan lagi. Anggota Tim Penilai yang telah menduduki 2 kali masa jabatan berturut-turut, dapat di- angkat kembali setelah melam- paui tenggang waktu satu masa jabatan. Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti, dan anggota Tim Penilai dapat diberhentikan atau diganti sebelum masa jabatannya habis. Anggota Tim Penilai yang bukan guru adalah MASALAH tata-tertib per- iklanan dan aspek etisnya masih saja mengundang perhatian para pihak. Masalahnya adalah, masih banyak papan-papan reklame di- dib pasang para pencari untung yang tidak mempunyai izin dan cenderung pula memunculkan kesan tidak etis dilihat dari sudut tradisi ketimuran kita. Untuk itu Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, terus berupaya melakukan operasi penertiban papan-papan reklame tersebut secara terpadu. Hal inilah yang menarik perhatian kita untuk mengkaji lebih jauh untuk seke- dar mencari alternatif output yang perlu kita catat bersama-sama. Fungsi Konstruktif Iklan BEBERAPA waktu lampau Fraksi Karya Pembangunan di DPRD DKI Jakarta telah me- minta agar Pemda DKI, memberi peluang kepada pengusaha kecil di Ibukota dalam penyediaan papan reklame untuk mempro- mosikan hasil usahanya. Semen- Yang paling gampang jadi korban adalah anak-anak, teru- tama yang masih kecil. Pendidikan dan peranserta masyarakat. PENDIDIKAN kesehatan sangat penting. Pendidikan seper- ti itu terutama amat penting bagi wanita yang, sebagai ibu dan pengasuh, bertanggungjawab atas kesehatan anggota keluarga. Wanita lebih banyak ber- hubungan dengan air kotor di- bandingkan dengan siapa pun dalam mengemban tugas rumah- dan Etika Ember yang kotor, yang diper- gunakan untuk mengambil air, mungkin juga mencemari sumur. Begitulah lingkaran tersebut berputar terus. PNS yang tugasnya berkaitan dengan bidang dikbud, jumlahnya di dalam Tim Penilai tidak boleh lebih banyak daripada jumlah anggota Tim Penilai yang berasal dari guru. Wanita, Anak-anak, Air dan Sanitasi Peran wanita yang lebih maju tangga, baik dalam mencuci, menyediakan makanan maupun memandikan anak-anak. Ibu-ibu yang merawat anak yang sakit diare mungkin menyebarkan in- feksi melalui tangan mereka yang kotor ke makanan, barang tem- bikar dan perkakas rumah-tangga, dan kepada anggota keluarga yang lain. ABEL Wolman, seorang ahli persediaan air di Johns Hopkins University, mengatakan, Air pada saat yang bersamaan adalah pelayan dan tuan dari pria." Te- api, dalam kenyataannya, di banyak negara yang sedang berkembang, air lebih banyak merupakan tuan dari wanita. Wanita dan gadis acapkali bertindak sebagai pengambil air. Mereka harus bersedia berangkat untuk mengambil air sebagai pekerjaan awal di pagi hari dan mengulanginya lagi pada waktu siang-dan lebih sering lagi kalau ada pakaian yang harus dicuci atau untuk keperluan mandi. Membawa air menguras be- gitu besar energi seorang wanita sehingga kapasitasnya untuk kegiatan lain terkuras hebat. Bertambah dekatnya sumber air kadang-kadang keadaan mereka lebih buruk. Kalau jarak dengan sumber air sudah lebih dekat, jumlah air yang mereka bawa bertambah banyak. membuat Di DKI Jakarta, kata sebuah laporan Perserikatan Bangsa- Bangsa, lebih setengah dari pen- duduk memperoleh air dari sumur dan 22 persen dari pedagang air. Kali dan kanal dipergunakan sebagai sumber untuk memasak, mencuci dan pembuangan. Tidak seperti kebanyakan wi- layah Indonesia lainnya, pulau Jawa tidak memiliki persediaan air yang melimpah. Jaringan pipa air di Jakarta sudah tua dan tingkat kebocoranny tetap tinggi. Hampir 80% penduduk kota ini mempergunakan air tanah, yang menurut laporan tersebut telah terkuras secara mantap. Rumahtangga yang paling miskin di Jakarta tergantung pada pedagang air dan membayar 13 kali lipat dari harga air leding. Di akhir Dekade Internasional untuk persediaan air dan sanitasi dalam tahun 1990, Pemerintah Indonesia berharap akan bisa menyediakan pelayanan sanitasi yang memadai untuk 60% dari penduduk perkotaannya, naik dari 17% pada tahun 1980. "Untuk mencapai sasaran yang ambisius ini," kata sebuah laporan UNDP, "Pemerintah telah berpaling pada bantuan lokal ...' SEB Mendikbud dan Kepala BAKN ini dilengkapi dengan contoh-contoh surat atau daftar, yaitu (1) Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru, (2) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau Bimbingan dan Penyuluhan, (3) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Proses Be- lajar Mengejar atau Bimbingan dan Penyuluhan, (4) Penetapan Angka Kredit, (5) Surat Kepu- tusan Tentang Pengangkatan Pertama/Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Guru, (6) Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan dan Angka Kredit Guru, (7) Nota Peringatan, (8) Nota Pemberi- tahuan, (9) Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru karena belum ber- hasil mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan, dan (10) Surat Keputusan Pembeba- san Sementara dari Jabatan Guru karena ditugaskan di luar Jabatan Guru/sedang menjalani tugas belajar lebihdari 6 bulan/dijatuhi hukuman disiplin/diberhentikan sementara/cuti di luar tanggung- an negara. Jalan terbaik untuk memahami dan mengatasi hambatan-ham- batan di perkotaan adalah dengan mengajak peranserta seluruh ma- syarakat. Lebih dari 50 persen potensi masyarakat terdiri dari wanita, dan potensi ini tak boleh diremehkan. Pengangkatan PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan guru, harus men:enuhi persyaratan, (1) berijazah serendah-rendahnya Sekolah Pendidikan Guru atau Diploma/Akta Kependidikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Mendikbud, dan (2) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan tahun terakhir seku- rang-kurangnya bernilai baik, dan (3) memiliki angka kredit yang Alternatif Penataan Tata Tertib Periklanan kerja sama dengan Kadin Jaya, asosiasimedia luar ruang (AMLI) atau Perkampungan Industri Kecil (PIK) serta organisasi lainnya yang terkait dengan pembinaan pengusaha kecil, katanya. Kita menyambut gembira langkah-langkah penertiban pa- pan reklame di DKI Jakarta yang tanpa izin. Bagaimanapun hal itu patut dicatat sebagai suatu ke- N tara Fraksi ABRI meminta, agar sepanjang jalan tol dan jembatan layang yang ada tidak diperun- tukkan bagi pemasangan reklame. Oleh kedua juru bicara fraksi tersebut antara lain, Aip Syari- fuddin dan Drs. Rais Daud, hal itu diungkapkan pada sidang paripurna dewan yang mensyahkan Raperda tentang pajak reklame menjadi Perda. Dalam kesempatan itu diminta agar para pengusaha kecil diberi- kan penjelasan mengenai fungsi reklame guna lebih meningkatkan dan mengembangkan perusahaan mereka. Sedangkan dalam pemungutan pajak reklamenya nanti, dilakukan bertahap sesuai situasi dan kondisi mereka. Untuk pelaksanaannya, di- sarankan fraksi ini, dilakukan Oleh: John Henry, SH Bertambah besarnya peran wanita dalam pembangunan merupakan akibat dari kesadaran internasional mengenal perlunya kemajuan untuk wanita dalam masyarakat secara umum. Ham- batan terhadap peranserta wanita dalam pembangunan global harus disingkirkan. Memodernisasikan program persediaan air dan sanitasi hen- daknya tidak saja ditujukan un- tuk meringankan wanita dari beban tradisional mereka, tetapi juga dimanfaatkan untuk lebih memodernisasikan peran mereka sendiri. Kemajuan yang sejati hanya bisa diharapkan kalau wanita sepenuhnya diajak berunding. Mereka bisa memainkan peran yang lebih maju dalam peman- faatan dan pengelolaan air begitu juga dalam perbaikan fasilitas sanitasi pedesaan dan perkotaan. berasal dari pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbin- gan dan penyuluhan dan atau pengembangan profesi yang diperoleh sebelum diangkat dalam jabatan guru. PNS yang lain jabatan guru, selain harus me- menuhi persyaratan di atas, juga harus berusia setinggi-tingginya 51 tahun. PNS yang diangkat kembali dalam jabatan guru, dapat menggunakan jabatan dan angka kredit terakhir yang per- nah dimilikinya serta berusia setinggi-tingginya 51 tahun. Angka kredit kumulatif mini- mal yang harus dipenuhi oleh setiap jenjang jabatan, adalah (a) sekurang-kurangnya 70% angka dan (b) sebanyak-banyaknya 30% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Ini berarti pen- gumpulan angka kredit, boleh di- lakukan dengan 100% berasal dari unsur pertama dan 0% dari dari unsur unsur penunjang. Guru yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk suatu kenaikan pangkat/ jabatan, kelebihan angka kreditnya dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya. Wanita merupakan agen yang bermanfaat dari pembangunan di seluruh dunia. (Khas UNIC) Kenaikan pangkat guru se- tingkat lebih tinggi bagi IV/a ke bawah, ditetapkan dengan SK Ka BAKN, setingkat lebih tinggi bagi IV/b ke atas, diusulkan oleh Mendikbud dan ditetapkan de- ngan keppres setelah mendapat pertimbangan Ka BAKN. Ke- naikan pangkat guru tersebut dapat ditetapkan apabila, (a) guru yang bersangkutan telah memiliki masa kerja dalam pangkat ter- akhir sekurang-kurangnya 2 tahun, (b) guru yang ber- sangkutan telah memenuhi jum- lah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dan (c) tidak ada per- nyataan keberatan secara tertulis dari pejabat yang berwenang. Kenaikan pangkat ditetapkan setiap periode April atau Oktober sesudah tanggal terdekat dari tanggal penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Penyesuaian jabatan dan angka kredit guru, diatur seperti tercantum pada Lampiran. De- ngan demikian PNS yang selama ini menjadi guru dan mengajar di beranian dan ketegasan dari aparat Pemda DKI dalam menertibkan papan-papan reklame di Jakarta yang jumlahnya mungkin ribuan. Meskipun agak lambat dan baru dilakukan setelah Pelita V tahun kedua, namun hal ini patut dicatat sebagai suatu hal yang positip. Dalam arti pemasangan papan reklame mau tidak mau harus meminta izin dan membayar pajak reklame pada Pemda DKI Jakarta jika ingin memasang reklame suatu produk atau jasa tertentu di wilayah DKI Jakarta, karena hal ini merupakan tambahan pemasukan bagi kas daerah di Ibukota. Kalau kita teliti satu-persatu papan-papan reklame yang kita lihat di sepanjang jalan Sudirman dan Thamrin misalnya, atau di jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk atau jalan-jalan lain di Ibukota ini maka sebagian besar papan reklame ini adalah reklame dari produk-produk barang mulai dari minimum, elektronik sampai industri otomotif. Tujuannnya adalah jelas un- tuk memperkenalkan produk- produk tersebut dan menanamkan brand image pada masyarakat dan diharapkan dapat memperbesar tingkat penjualan produk-produk tersebut. Dan kita juga bisa mencatat tidak begitu banyak papan reklame yang isinya bersifat mendidik masyarakat seperti papan reklame Keluarga Beren- cana atau ajakan untuk mengkon- sumsi obat generik. Kiranya reklame itu bisa diarahkan fungsinya berwawasan edu- kasional konstruktif. sekolah, pangkatnya tetap diakui dan jabatan serta angka kreditnya disesuaikan. Guru dibebaskan sementara dari jabatannya, apa: bila (1) tidak dapat mengumpul- kan angka kredit minimal yang ditentukan, atau (2) ditugaskan di luar jabatan guru, atau (3) sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau (4) dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980, atau (5) dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS berdasarkan PP No.4 Tahun 1966, atau (6) sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; kecuali cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan keempat dan seterusnya. Guru yang dibebaskan semen tara dari jabatannya, diangkat kembali dalam jabatan guru, bila ia telah dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang diper- lukan untuk kenaikan pangkat/ jabatan guru setingkat lebih melak tinggi, telah selesai sanakan tugas di luar jabatan guru; telah selesai menjalankan tugas belajar, telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara, dibuktikan oleh pengadilan tidak menyalahi PP4 Tahun 1966. Guru diberhentikan dari jabatan guru, jika setelah 3 tahun sejak pem- bebasan sementara masih juga belum dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan, atau dijatuhi hukuman disiplin PNS berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Masyarakat Kurang Kritis MASALAH etika periklanan telah menjadi topik dalam sam- butan-sambutan pada Musya- warah Kerja Nasional Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia di Bandung beberapa waktu lam- pau. Halaman VI Kegiatan periklanan, atau lebih umum lagi kegiatan promosi, boleh dikatakan merupakan hal baru bagi masyarakat kita. Kegia- tan promosi terkait erat dengan perkembangan dunia industri. Kemajuan industri menuntut peningkatan kegiatan pemasaran produk-produk. Untuk itu diper- lukan kegiatan promosi. Karena masyarakat kita relatif belum lama memasuki era industrialisasi, kesadaran mengenai arti, peran, dan dampak promosi masih be- lum mengakar betul. Masyarakat masih belum siap, misalnya, dalam menerima pesan iklan. Tidak sedikit, termasuk di antara kalangan terpelajar, yang belum mempunyai kemampuan kritis untuk membaca" pesan Guru yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan se- tingkat lebih tinggi, baginya tetap harus mengui ipulkan sekurang- kurangnya 20% dari angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan proses be- lajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan. Guru Teladan Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi, dan Tingkat Kabupaten/ Kotamadya masing-masing memperoleh angka kredit 50%, (Lihat Hal. X) iklan. Mereka masih memandang pesan iklan hampir sama bobotnya dengan isi sebuah buku, yang dianggap benar. Dunia usaha perikalanan berada di tengah-tengah. Di satu pihak ia dituntut dunia industri untuk menunjukkan prestasi dalam meningkatkan pemasaran produknya. Dunia industri menginginkan produknya laku tanpa memperdulikan cara merayu yang dilakukan pelaku periklanan, bahkan kalau perlu masyarakat sedikit dibohongi agar membeli produknya. Di lain pihak masyarakat kita belum siap menghadapi periklanan dengan sikap kritis. Berbau Seronok KITA semua tahu bahwa tujuan pemasangan papan reklame tidak lain untuk me- rangsang calon-calon pembeli dan juga konsumen untuk mem- beli produk-produk yang di- reklamekan, ditawarkan pada papan-papan reklame yang be- gitu banyak di Ibukota ini. Kita juga tidak heran kalau beberapa waktu yang lalu ada pihak yang keberatan diijinkan- nya papan reklame minuman berkandungan alkohol, bir, ka- rena jelas papan reklame minuman berkandungan alkohol dikategorikan sebagai tindakan untuk merangsang orang guna dan meminum membeli minuman berkandungan alkohol. Yang jelas adanya papan reklame sekarang ini menimbul- kan berbagai permasalahan sosial dalam kehidupan masyarakat metropolitan Jakarta apakah itu soal berizin dan tidak berizinnya papan reklame itu sendiri dan papan reklame yang merusak keindahan lingkungan serta soal dampak moral dari papan reklame ini. Namun bagaimana pun juga papan reklame ini harus kita lihat dari suatu perspektif yang lebih dalam dan lebih posi- tip. Yang ingin kita katakan adalah, di manapun papan reklame secara tidak langsung menggambarkan citra dinamika dan kemajuan ekonomi masya- rakat di mana papan reklame itu berada. Papan-papan reklame menggambarkan keragaman in- dustri dari produk-produk barang dan jasa tertentu, kata Dr. WJ Van de Woestijne seorang ahli reklame. Di Cina umpamanya iklan atau papan reklame yang besar- besar di berbagai penjuru kota Beijing sekitar tahun 1986 ber- munculan setelah penguasa di Cina mengumumkan politik ekonomi terbuka yang diikuti dengan mulai adanya penanaman modal asing di Cina. Sebelum- nya, tidak pernah ada papan reklame di kota Beijing dengan gambar botol dan kaleng bermerk coca cola"/"'pepsi cola" atau "sony". Di sini jelas papan reklame produk-produk tersebut menggambarkan bagaimana tingkat perkembangan perekon- omian di negeri Cina karena sebelumnya produk-produk itu tidak ada. Menghadapi keadaan seperti ini pelaku usaha periklanan (Lihat Hal. X) Jum'at, P Sa da Palu, M SAM Tengah mengga rapa pe menyat "echo" kurang "Da menjad jasa tele pengus Ner hubung oleh b pembic Kau Pe Mana PE visa di dirasa berbel manca hadap di kan perpa ia har minge dah s balik rus pe kini ( sai. U semer cairka paspo imigr la tang c hari N renca beber tiga yang HAT ari 19 datar "Tak dapa tema pula ini". Ia Sura panja lanca panj men AK tente Ged SU ke no m ta ta m m po Ja ut. WE do pe me WL ya or WL lig WIS kur akt WIS pra hin me dar me bra kap tuj satu pad ada mer dibu var wan dala padu peng men alan