Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Jum'at, 29 Desember 1989 Dengan Sembilan Jurus, Menuju "Wong Cilik Biso Surabaya, NERACA DENGAN sembilan jurus pola pembangunan yang dilak- sanakan oleh Pemda Tingkat I Jawa Timur, yang dikenal dengan SP dan 4 K, yang dimotori oleh Gubernur Soelarso dengan dukungan seluruh masyarakat, diharapkan bisa mene- robos kendala yang dihadapi dalam Pelita V dengan tinggal landas menuju "wong Cilik Biso Gemuyu". DAERAH - TRANSMIGRASI Sejak tampilnya Soelarso memimpin Propinsi yang padat penduduknya di Indonesia akhir Pelita V, ia menyatakan tekadnya untuk melanjutkan pembangunan yang dicapai selama ini bahkan ditingkatkan untuk mencapai tinggal landas. Penduduk yang padat itu, kini sar penduduknya berdiam di dapat menopang pembangunan Pedesana, maka pembangunan di Jawa Timur, terbukti dalam Jawa Timur banyak diarakan pembangunan tahun 1988/89 lalu kepelosok pedesaan yang terdiri telah menunjang dengan swadaya dari 8.385 Desa yang kini sudah murni masyarakat sebesar Rp 57 79% menjadi Desa Swasembada. Sedangkan harapan Pemerintah miliar. Pusat secara Nasional hanya 60% "Itulah sebabnya, saya op- timis sekali rencana pemba- ngunan yang dicanangan bisa ber- hasil karena mendapat dukungan masyarakat," demikian dikata- kan dalam Rakorbang dengan aparatnya, (27/12'89), di Sura- baya. Dikatakan selanjutnya, pe- ranan swasta dan masyarakat sa- ngat penting sekali dalam menun- jang pembangunan di Jawa Timur. Ia mengambil contoh in- Vestasi di sektor swasta dengan berbagai macam sektor usaha tahun 1988/89 sebesar Rp 6 tril- yun 837 miliar 790 juta, bantuan Luar Negeri Rp 593 miliar 480 futa, dan investasi dari Pemerin- tah hanya Rp 352 miliar 320 juta rupiah. Dari angka angka terse- But, menurut Gubernur Jatim Soelarso peran swasta mencapai 88% dari seluruh investasi. Berdasarkan evaluasi, per- kembangan investasi PMDN dan PMA di Jawa Timur selama 8 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang menggem- birakan. Jumlah proyek PMDN tercatat 66 buah dengan investasi Rp 973,24 milyar dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 24.718 orang. Sedangkan proyek PMA sebanyak 11 proyek de- ngan nilai investasi US. $ 116,96 juta dolar dengan menyerap te- naga kerja 7.122 orang. Jumlah ini, kata Soelarso, bila dibandingkan dengan tahun 1988/ 89, tercatat perkembangan 26% untuk proyeknya dan investasinya 59% dan 16,5% untuk tenaga kerjanya. Pedesaan MENYADARI sebagian be- Pelayanan nan tersebut," tambahnya. Sementara itu H. Hartoto Hardikusumo seusai acara terse- but kepada wartawan mengatakan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai 5 persen setahun sangat menggembirakan. Namun sayangnya justru pertum- buhan pelayaran Niaga kita se- baliknya melorot drastis. Hal ini lanjutnya karena kon- disi armada yang ada saat ini 70 persen sudah tua untuk diandal- Kan sebagai alat angkut barang dalam menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut. FEEL S TUDO Menurutnya, pada dasarnya Kondisi pelayaran niaga nasional sudah seharusnya diremajakan. Namun untuk melaksanakan itu para pengusaha kita agaknya ti- dak mampu karena harga kapal semakin lama semakin tinggi. "Dalam kondisi seperti ini tak mungkin ada peremajaan baru. Paling-paling kita cuma mampu membeli yang secondhand dan sulitnya yang secondhand dan masih laik laut ini sudah langka MEMBAI IK kembali ge- rakan pembangunan Sumatera Barat tahun 1989 semenjak bulan Januari sampai Desem- ber ini masalah pengemba- ngan Pedesaan. Titik berat pengembangan Pedesaan ini, terasa sebagai warna baru yang menandai kepemimpinan Gubernur Drs. Hasan Basri Durin sejak ia tampil sebagai pelanjut Ir Azwar Anas Pendapatan rata-rata pen- duduk Jawa Timur tahun 1987 hanya Rp 533.851, tahun 1988 meningkat menjadi Rp 589.507,- pertahun naik 10,43%. Di bidang pangan produksi beras tahun 1988 mencapai 5,3 juta ton dan ber- hasil mengumpulkan untuk stock Dibidang ekspor non migas hasil perikanan sampai Oktober 1989 mencapai US$ 120 juta 87 ribu. Komoditi perkebunan ber- hasil memasukkan devisa US$ 450 juta, berupa tembakau, kopi, karet, coklat, teh, cengkeh dan Desa Swasembada, sehingga kapas. Komoditi Kehutanan de- Jawa Timur telah melebihi targetnya. Hasil yang dicapai selama ini menunjukkan adanya peningkatan, pertumbuhan eko- nomi selama lima tahun terakhir mencapai rata-rata 6,08% dan selama dasa warsa 7,46%. ngan eksport US. 12 juta dollar lebih. Eksport dibidang industri nilai ekspor US$ 373 juta. Kendala Mataram, NERACA KEPALA Kejaksaan Tinggi NTB, D Soedikto, SH menga- takan, lima tersangka yang diduga keras membobol dana KUT (Kredit Usaha Tani) musim tanam tahun 1987/1988 sebesar Rp 26.559.141, kini sedang diperiksa pihaknya. Dikatakan, bengkaknya tunggakan KUT tidak seluruhnya nyangkut ditangan petani. Tapi setelah ditelusuri diketahui bahwa KUD (Koprasi Unit Desa) yang menjadi jalur paket kredit itu sampai ketangan peminjam dan pengembalian dari petani ke BRI selaku penyandang dana, kurang beres. Menurut Kajati, rincian bobol- nya dana KUT tersebut, terdiri dari lima paket perkara. Kasus (Sambungan dari Hal. 1) didapat," ujar Hartoto. Salah satu jalan ialah mereali- sasikan gagasan pemerintah un- tuk membangun kapal berkekua- tan antara 3500-5000 ton tapi sayangnya hal ini pun tak kunjung terwujud karena terbentur dengan Situasi .... Pembobol Dana KUT NTB Diperiksa Jaksa pertama, menyeret tersangka HS, yang diduga menyabet uang KUT dan KUD Setia Budi Lombok Barat sebesar Rp 7.964.740 Yang kedua, di KUD yang sama, meli- batkan tersangka SH yang mengambil setoran KUT sebesar Rp 5.296.365. Selanjutnya AS memotong setoran KUT sebear Rp 3.222.975, bersama LM yang menekorkan KUT sebesar Rp 5.575.061 dan terakhir oknum D yang membuat ludes KUT se- banyak Rp 4.500.000 Ketiga orang yang disebut terakhir ini, beroprasi di KUD Karya Muda Gunung Sari, Lombok Barat, ter- hadap dana KUT Musim Tanam 1987/1988, tegas D Soedikto, SH diruang kerjanya belum lama ini. Diakuinya, bahwa dari jum- kepada Kepala Badan Intelijen Negara ini yang diperkirakan tidak akan menimbulkan masalah besar. Dikalangan mahasiswa kini telah tumbuh pemahaman mengenai tugas, fungsi dan bagaimana mereka harus me- nyalurkan dinamikanya. Se- hingga mereka akan makin sadar akan jalur-jalur hukum yang di- dambakannya dan tentu maha- siswa tidak akan melakukan hal- hal yang lebih buruk dari apa yang sudah terjadi, katanya. Menyinggung masalah tanah, Ka Bakin mengakui mungkin dalam kasus pembebasan tanah prosesnya kurang mantap se- hingga timbul permasalahan. Te- Tema pengembangan pede- saan, bukan saja terlihat dari realisasi program-program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui APBD dan APBN tapi juga tercermin dari berbagai kegia- tan lembaga-lembaga profesi dan kemasyarakatan serta per- guruan tinggi yang ada. Pada bulan Januari tidak kurang dari pakar ekonomi Prof. Hendra Esmara dari Universitas Andalas Padang membahas Struktur Ekonomi Desa Pantai Sumatera Barat dari segi permasalahan dan program pengembangannya. Guru Besar Perencanaan Pembangunan Fakultas Eko- nomi Unand itu bicara dalam suatu Seminar Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia Cabang Sumatera Barat bertempat di Kantor Gubernur Jl Sudirman Padang. Pada seminar ini Hendra Esmara menyimpulkan, pem- bangunan desa pantai di daerah Sumatera barat perlu mendapat perhatian khusus. Disamping untuk mengangkat kehidupan ekonomi desa pan- tai yang masih rendah, namun juga desa pantai tersebut memegang peranan penting artinya dalam rangka pengem- bangan basis ketahanan na- sional Indonesia. Hal itu berkaitan dengan posisi desa pantai Sumatera Barat berada nasional sebesar 937.000 ton. beras yang berarti 45% dari peng- adaan nasional dihasilkan dari Jawa Timur. Jagung 3 juta ton, ubi kayu 4,4 juta ton, kedele 432.000 ton, sayur sayuran dan buah buahan 2,2 juta ton. Bidang peternakan, telah mampu meningkatkan hasil telur, daging, serta susu sapi semakin meningkat. Hampir semua sektor telah meningkat, seperti yang diharapkan oleh rakyat di Jawa Timur. Soelarso Gumuyu" di pintu Gerbang lautan Ilin- dia dan wilayah internasional. Oleh karena itu program pembangunan desa pantai, harus didasarkan atas keterkaitan pembangunan sek- tor perikanan dengan sektor- sektor lainnya dan perlu mem- perhatikan keadaan lingkung- an sekitarnya. SEKALIPUN telah berhasil dicapai Pemda Jawa Timur, de- ngan pemberian penghargaan Samkarya Purna Karya Nugraha serta Priyacana kriapata, namun masih banyak kendala yang dihadapi. Usaha-usaha untuk me- ningkatkan mutu nelayan tra- disional perlu dilakukan ber- samaan dengan pembangunan sektor perikanan "modern". Kedua sektor tersebut, tidak dapat dielakan lagi, meru- pakan bagian dari proses pembangunan Sumatera Barat. Menurut Hendra Esmara, perkembangan perekonomian daerah Sumatera Barat lebih banyak berorientasi ke daerah pedalaman dibanding ke wilayah pesisir dan desa pan- lai, Dari3 539 buah Desa pada waktu itu (sebelum penciulan) hanya 64 desa yang dapat dikategorikan sebagai desa nelayan atau hanya 2%. Desa pantai jauh lebih kecil dari desa persawahan (2.542) atau sekitar 72% dari seluruh desa di Sumbar. Menurut pengamatan Neraca, masih banyak pengangguran dan angkatan kerja belum bisa ter- tampung. Karena itu, Gubernur kemampuan industri perkapalan kita. Ia menunjuk contoh dalam Pelita IV dari 5 unit kapal yang direncanakan baru terealisir 1 buah. Dengan begitu sepertinya pelayaran niaga nasional tetap berjalan di tempat," demikian Hartoto. (F/15). Tahun 1989 (Sambungan dari Hal. I) tapi, saya kira sepanjang keten- tuan dan prosedurnya dilak- sanakan, disatu sisi aparat pe- merintah melaksanakan sesuai dengan garis yang telah diten- tukan dan masyarakat menyele- saikan hak-haknya tidak melalui orang lain tapi langsung ke in- stansi yang berwenang, maka saya kira tidak akan ada masalah. Begitu juga soal konglomerat, kepada GBHN dimana dinyata- semua itu perlu kita kembali kan dalam GBHN agar ada pe- merataan dalam pembangunan dalam arti aktivitas maupun menikmati hasil-hasilnya. "Saya kira kita perlu menyelaraskan diri dan berpedoman kepada apa yang telah ada dalam GBHN itu," tam- bah Sudibyo, (18). Sementara itu jumlah ne- layan di Sumbar diperkirakan hanya 0,4% dari jumlah pen- duduk (3,8 Juta 1988) atau sekitar 15.000 orang. Kalau dihitung dengan seluruh keluarga nelayan, paling men- capai 2% dari seluruh pen- duduk. Jadi tidak menghe- rankan, jika usaha-usaha pengembangan desa pantai kurang mendapat perhatian. Profil Desa PADA bulan Februari lem- baran gerak pembangunan Sumbar mencatat pula suatu peristiwa yang berkaitan de- ngan pengembangan Pedesaan dalam bentuk Lokakarya Studi Pembahasan Profil Desa di Sumatera Barat. Lokakarya ini berlangsung di Gedung Tri Arga Bukittinggi yang dihadiri oleh peserta dari berbagai Provinsi di Indonesia. Pada kesempatan ini selain dibahas keadaan Pedesaan di Sumatera Barat oleh kalangan Perguruan Tinggi dan pihak Direktorat Pembangunan Desa dilakukan pula peninjauan Desa Terbaik di Sumbar yaitu Desa Rajawali di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar. meminta agar investasi industri di Jawa Timur diharapkan bisa menyerap tenaga kerja yang besar. DR.Abdul Aziz Saleh pakar Sosiologi dari Fakultas Sastra Unversitas Andalas padang, "Keadaan mengungkapkan dan Masalah Sosial Buday Masyarakat Pedesaan Su- matera Barat merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan Pede- saan. Selain itu, Gubernur Soelarso meminta agar Balai Latihan kerja ditingkatkan fungsinya dan di- tambah agar menghasilkan hasil tenaga kerja yang siap pakai dan bisa mandiri. Misalnya konsep budaya "Sato Sakaki" adalah nilai budaya berkaitan dengan par- tisipasi yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Oleh karenanya, ini penting diper- Pertumbuhan penduduk yang besar, dikhawatirkan akan mem- pengaruhi swasembada pangan Nasional. Karena itu, Soelarso meminta agar KB bisa berhasil di Jawa Timur dan bisa menekan pertumbuhan penduduk di Jawa Timur. Daerah Jawa Timur seka- rang berpenduduk 32 juta jiwa, idealnya adalah berpenduduk 22 juta jiwa. Pemerataan pembangunan, perluasan jangkauan pelayanan kesehatan, perluasan daya tam- pung pendidikan, pemecahan isolasi wilayah kepulauan, pe- mantapan kesejahteraan, pe- merataan distribusi pendapatan dan lain-lain. Namun Gubernur Jatim bertekad dengan 5P dan 4 K. yaitu penanganan dibidang Pangan, Pekerjaan, Pendidikan, Prasarana, Perumahan, Kese- hatan, Kependudukan, Kesejah- teraan Sosial, Kelestarian Ling- kungan Hidup dan Kelestarian Hasil Pembangunan. (K15) lah kerugian sebesar Rp 26 juta lebih itu, belum ada uang negara yang berhasil diselamatkan. Namun begitu pihaknya berjanji para tersangka yang dianggapnya jadi biang mengungkapnya setoran KUT yang sudah disetor petani ke KUD itu, dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke pe- ngadilan. Memang Kajati NTB, tidak merinci bagaimana tehnis kelima tersangka hingga berhasil mem- bobol dana KUT yang seharusnya disetor ke BRI itu. Bahkan pe- ngurus KUD lainnya, nyaris ti- dak banyak tahu lolosnya se- bagian tanggung jawab mereka kekantong para tersangka, ungkap Soedikto. Keberhasilan pihak Kejak- saan menyingkap tabir Korupsi di tubuh kedua KUD tersebut telah mengundang ribuan petani yang menjadi anggauta KUD mengucap salut, kata seorang pengurus Koprasi. HARIAN NERACA hatikan, bukan saja dalam arti untuk memikul beban-beban pembangunan, tapi harus diawali semenjak tahap pengambilan putusan atau tahap perencanaan. Konsep Sato Sakaki itu, bukan hanya dari penduduk desa yang ada di kampung kalangan saja, tapi juga warga desa yang telah menjadi pe- rantau. Rasa ikatan bathin Pendapatan Pekerja & Peg. Negeri Menurun Warnai Pembangunan Disamping, jelas sumbangan sektor perikanan terhadap pembentukan pendapatan re- gional Sumbar hanya 2%, ka- rena jumlah kegiatan sektor perikanan tersebut tidak pula begitu besar. para perantau merupakan potensi pembangunan desa di Sumatera Barat yang cukup andal untuk mendukung dan meningkatkan laju pemba- ngunan di Pedesaan. Hanya saja kata Aziz Saleh, potensi perantau itu bervari- asi pula dimiliki oleh desa yang ada. Sehingga akibatnya, ti- dak jarang terjadi ketimpang- an antara desa yang memiliki perantau yang berkualitas tinggi dengan desa yang ren- dah kualitas perantaunya. Hasil survei yang dilakukan Sosiolog tersebut, perubahan Nagari menjadi beberapa desa (Undang-Undang No 4 tahun 1979) telah menimbulkan dampak negatif dalam kesediaan para pemantau dalam memberikan partisipasi- nya dalam/memikul beban pembangunan. Bandung, NERACA MASALAH mikro pereko- nomian Indonesia yang membu- tuhkan pemecahan serius mulai awal 1990, adalah pendapatan para pekerja dan pegawai negeri sipil, karena golongan ini yang diharapkan produktivitasnya mendorong pertumbuhan eko- nomi. Sumbangan para perantau Minang yang paling besar adalah, dalam peningkatan perbelanjaan dan daya beli (purchasing power) sebagai akibat kiriman uang kepada masing-masing keluarga yang dianggap menjadi tanggungan mereka (para perantau). Sedangkan pendapatan golo- ngan tersebut, semakin menurun dalam perhitungan rielnya. Bahkan, akan semakin mengkha- watirkan pendapatan para pe- kerja dan pegawai negeri sipil, apabila pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), sebab dampak kenaik- annya akan lebih berantai. Demikian pengamat ekonomi Boy Musbar Nurmawan.SE yang dosen Fakultas Ekonomi Unpad, dalam suatu percakapan dengan NERACA, belum lama ini. "Pemerintah seyogianya mencari upaya konkret terhadap pe- mecahan masalah mikro eko- nomi itu," ujarnya. Ia berpendapat, sangat perlu diperhatikan kesejahteraan para pekerja dan pegawai negeri sipil yang masih terhitung berpeng- hasilan rendah. Bagi pegawai negeri, sangat wajar apabila di- berikan gaji ke-13. Untuk pemecahan lanjutan, Boy Musbar Nurmawan, SE yang Ketua Harian Panitia Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat menjelaskan, seyogianya Peme- rintah secara dini membuat rumusan untuk mengatasi kegia- tan perekonomian perusahaan. yang masuk "konglomerat". Perusahaan kategori itu adalah Kini tidak lagi kalangan pe- tani dihantui bulan-bulanan pihak berwenang yang melakukan oprasi penumpasan tunggakan KUT di lapis bawah, karena tudi- ngan pengurus KUD yang ber- tumpu pada pihak petani sebagai penunggak kredit. Bahkan akibatnya, anggauta lain yang jujur mengembalikan kreditnya terpaksa tidak memperoleh KUT lagi pada musim tanam berikutnya, sebab KUD tidak diperkenankan turut sebagai penyalur KUT yang disebabkan tunggakan pengembalian kredit masih membengkak. Di bidang produksi usaha- usaha yang telah langsung pada 1989 akan diteruskan mulai dari kegiatan explorasi, pengemba- ngan maupun produksi. Buat kalangan petani, KUT adalah dewa penolong. Selain dapatmeningkatkan nilai tambah bagi mereka, juga dengan me- Khususnya oleh PT Aneka Tambang, lanjutnya, di bidang manfaatkan pinjaman dari peme- rintah itu, berarti petani telah ter- pengembangan adalah proyek tengkulak dan rentenir. Se- hindar dari jeratan praktek berskala besar tambang nikel baru di P. Gag dengan kapasitas 4,0 baliknya, bila petani tidak mem- juta ton bijih nikel basah per- peroleh KUD, semua kebutuhan tahun. Proyek ini direncanakan mereka mulai dari Bibit, Pupuk, dalam rangka kerjasama dengan Obat obatan hingga ongkos Queensland Nickel Joint Ventura, mengolah dan nenama padi, oto- untuk suplay bijih nikel se matis diperoleh dari pinjaman luruhnya ke pabrik nikel mereka di Yabulu, Queensland, dan (Ros/9) Australia. sistem ijon.. Cerah .... dan Eropa, turun ke tingkat 4.725 ton. Begitu pula emas murni pada 1988 produksi dan pemasaran- nya masing-masing 163 kg dan 163 kg, pada 1989 produksi naik ke tingkat 181 kg, tapi pemasaran- nya turun ke tingkat 100 kg. Sebaliknya Perak Murni pada 1988 produksi dan pemasaran- nya masing-masing 2.900 kg dan 7.778 kg, pada 1989 produksi turun ke tingkat 1.950 kg dan pemsarannya naik ke tingkat 9.958 kg. Sedang pasir besi produksi dan pemasarannya sama-sama turun, dari 202.000 tondan 220.000 pada 1988 menjadi 138.825 ton 136.850 ton pada 1989. Dia mengirakan prospek per- mintaan mineral-mineral terakhir ini tidak akan jauh beranjuk dari permintaan sekarang. Walau, berbagai terobosan yang amat berarti ke pasar-pasar lain akan terus diusahakan. berbagai kendala pasar yang Hal ini, katanya, menyangkut mungkin terus berlangsung se- perti gerakan-gerakan proteksio- nisme di berbagai negara maju, hutang negara berkembang, de- fisit anggaran dan negara perdagangan Amerika Serikat dan lain-lain. Pengembangan Pedesaan Apakah generasi ketiga yang tamunya lahir di peran- tauan, memiliki rasa ikatan primordial yang sama dengan generasi kedua dan pertama? Kemudian masalah lain kata Aziz Saleh, bagaimana meng- organisasi potensi perantau Minang itu hingga efektif se- bagai sumberdaya pemba- ngunan di Pedesaan? perusahaan yang masuk ukuran 'monopolistik", karena di- kuatirkan akan menghambat masuknya perusahaan-peru- sahaan baru yang sejenis. Bahkan dikuatirkan, akan berdampak "distorsi" dalam mekanisme pasar, yang pada gilirannya ber- dampak merugikan masyarakat banyak. Potensi dasar Pedesaan di Sumatera Barat dalam arti lahan dan penduduk, menun- jukkan berbagai hal mem- prihatinkan. Rata-rata jumlah penduduk perdesa di daerah ini adalah 954 jiwa dengan rata-rata luas perdesa lebih kurang 12,93 Kupersegi. Pada waktu itu Sumatera Barat yang luasnya 42.297 Ku persegi itu berpenduduk 3.053.317 (tidak termasuk penduduk kota). Ir Alidinar Nurdin MS mantan Kadit Bandes Tk I Sumbar mengungkapkan, kate- gori Desa Swasembada tidak menjamin dapat dicapai de- ngan luas wilayah saja, masih diperlukan faktor lain seperti faktor penduduk dan kelem- bagaan dan adat istiadat maupun tradisi kebudayaan. Penanaman Modal MENGENAI prospek pe- nanaman modal di Indonesia 1990 mendatang, Boy Musbar Nur- mawan, SE mengatakan, akan menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Makin banyak penduduk, makin baik organisasi dan bi- asanya makin intensif pula Dicontohkan, Singapura, Hongkong dan Taiwan akan lebih banyak melirik ke Indonesia un- tuk menanamkan modalnya. Penyebabnya, selain kondisi/ iklim investasi di Indonesia su- dah lebih membaik dengan ber- macam kemudahan yang diber- lakukan pemerintah, juga pertum- buhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Singapura, misalnya, akan lebih banyak menanamkan mo- dalnya di Indonesia, karena didorong faktor lahan Singapura sudah sangat terbatas. Disusul, Hongkong dan Taiwan, karena masalah-masalah politik yang menghantui kedua negara ini, sehingga akan berpaling ke Indo- nesia untuk menanamkan mo- dalnya. Dengan demikian, iklim in- vestasi di Indonesia akan lebih banyak lagi mengundang inves- tor-investor asing di kawasan Asia, menyusul negara-negara industri baru lainnya. (K.10) (Sambungan dari Hal. I) Kontrak jual beli berjangka 12 tahun itu, kini sudah memasuki tahap "finishing". Di bidang produksi juga diperkirakan tidak ada masalah- masalah yang menyulitkan, ke cuali khusus untuk ferronikel pro- duksi dibatasi pada tingkat 4.600 ton demi konservasi dari sumber daya mineral. Sementara untuk meningkat kan produktivitas dan efisiensi, kini sedang dilakukan penyele- saian program optimasi pabrik ferronickel Pomalaa, dengan investasi sebesar Rp 5,9 miliar, yang akan meningkatkan kapasi- tas produksi sebesar kl 20 sampai 25 %, dan akan sangat positif dilihat dari efisiensi dan pro- duktivitas. Lebih jauh lagi, adalah pro- gram serta peningkatan kapasitas produksi Unit Pelolaan dan Pemurnian Logam Mulia, pere- majaan alat-alat produksi, dan sebagainya. Semuanya akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan usaha maupun ter- hadap peningkatan efisiensi dan produktivitas. (28) Tindak .... (Sambungan dari Hal. 1) dikehendaki undang-undang. Ini GBHN, ini amanat rakyat, ini undang-undang, saya lak- sanakan," tegasnya. Sumbar Secara berkala para pe- kegiatan produktifnya bagi rantau juga potensial sebagai pembangunan. Oleh karena itu salah satu sumber pembiayaan perlu adanya faktor keterpa- bagi pembangunan. Ma- duan antara lahan, penduduk salahnya sekarang, seberapa dan kelembagaan masyarakat jauh ikatan primordial peran- maupun pemerintah secara tau kampung halaman itu dapat "Manunggal" berlanjut dari generasi ke gen- erasi. Sistem "Manunggal Sa- kato" (Pembangunan Desa Terpadu) yang telah terbukti berhasil mengkoordinir pro- gram dan kegiatan pemba- ngunan secara optimal, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan terus. Pada bulan Februari, mun- cul ide dan gagasan dari Gu- bernur Sumbar Drs. Hasan Basri Durin untuk mendorong dinamika gerak pembangunan desa dengan mengalirkan te- naga kerja terdidik ke Pede- saan. Baik sebagai pengerak, maupun sebagai pelopor dan motivator pembangunan bagi masyarakat di Pedesaan. Gagasan ini, pertamakali mendapat sambutan dari Men- teri Tenaga Kerja Drs. Cosmas Batubara dalam suatu kunju- ngan kerja Menaker ke Sum- bar. Menurut hemat Menaker, gagasan Guberur itu, sangat relevan bagi perluasan kesem- patan kerja dalam negeri. Malah ditegaskan, dengan mendorong Sarjana dan Pede- saan, justru lebih baik dari mendorong mereka bekerja di luar Negeri. Bukan saja sarjana ke Desa itu, kembali ke negerinya, tapi pekerjaan demikian jelas mengandung nilai Idealisme sebagai para pejuang pembangunan bangsa. (Brambling) harus Diingatkan, tindakan yang dilakukan itu jangan sampai ada vested kepentingan pribadi, tidak takut. 'Saya bekerja membantu Presiden, mengabdi kepada negara, bagi kepentingan rakyat, jadi kita tidak usah takut," ujarnya. Masalah penayangan buron terpidana dan tersangka di- lakukan, karena sudah diputus pengadilan tapi tidak melak- sanakan, tentu tidak bisa didi- amkan. Hal demikian harus diupayakan karena Kejaksaan Agung harus bertanggungjawab atas eksekusi, (KNI). Jakarta, NERACA Yayasan Penyalur Pembantu SEBANYAK sembilan puluh Rumah Tangga (PRT) di DKI Jakarta tidak miliki izin opera- sional atau penyaluran dari Kanwil Depnaker DKI Jakarta. Sehingga yayasan yang tersebut merupakan yayasan gelap. Kepala Koordinator Urusan Pelaksana Teknis Kanwil Dep- naker DKI Jakarta, Drs. T.S. Panggabean, SH yang didam- pingi para staf ahli mengatakan itu kepada wartawan, Kamis di Jakarta. Tenaga Kerja 90 Yayasan Penyalur PRT di DKI tak Miliki Izin Lebih lanjut dijelaskan, untuk menertibkan yayasan tersebut agar memenuhi prosedur yang berlaku saat ini sedang diper- siapkan SK. Gubernur DKI Jakarta mengenai pembinaannya. "Kalau SK. Gubernur itu sudah keluar maka yang mena- ngani penyaluran pembantu adalah Biro Bina Sosial (BBS). Dengan demikian pelaksanaan nya diharapkan lebih terarah dan tidak disalahgunakan," ungkap- nya. Selain itu dikatakan, sampai akhir Oktober 1989 pencari kerja yang mendaftar di Kanwil Naker DKI sebanyak 98.602 orang. Dari jumlah itu 10.769 orang berhasil mendapatkan pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Sedangkan di pihak lain dalam kurun waktu yang sama jumlah lowongan yang terdaftar ada 19.660 lowongan. Ini berarti masih ada lowongan sekitar 1.264. Namun pencari kerja yang belum ditempatkan sejumlah 105.337 orang. "Pencari kerja tahun 1989 jika kita bandingkan dengan tahun 1988 terjadi penurunan 4,79%. Tercatat 103.559 orang pencari kerja, yang ditempatkan 11.306 orang berarti ada penurunan 3,44%. Pada tahun 1988 jumlah lowongan 17.170 lowongan, Investor raib entah ke mana dengan mem- bawa uang para investor sekitar Rp 40 miliar dari 4000-an orang yang telah menanamkan uangnya mulai 1986. Sembiring 1 berarti ada penurunan sebesar jelasnya. 13,64% pada tahun 1989," mengatakan, terbentuknya Perwakilan Penana- man Modal PT TMB, atau sebuah tim yang mewakili para investor pada 25 Nopember 1989. Wadah itu berdiri berdasarkan persetujuan Kuasa Hukum KW, yakni Tafrizal Hasan Gewang- Sofyan Taher & Rekan tertanggal 15 Nopember 1989. Surat kuasa hukum itu menyatakan menyam- but baik terbentuknya tim (Per- wakilan Penanam Modal PT TMB) sebagai wakil seluruh in- vestor PT TMB. Sedangkan penempatan kerja melalui AKAN (Antar Kerja Antar Negara) disebutkan, sam- pai akhir Oktober 1989 sebanyak 381 orang yang berhasil dikirim ke Arab Saudi 141 orang, 5 orang ke Hongkong, 22 orang ke Ma laysia, 26 orang ke Singapura, 123 ke U.SA, 21 orang ke Timur Tengah dan 28 orang ke negara- negara lain oleh 108 PPTKI. Sementara itu mengenai penggunaan tenaga kerja asing hingga akhir Oktober 1989, te- naga kerja asing domistik di DKI Jakarta sebanyak 2.066 orang. Terdiri dari izin baru sebanyak 1.094 orang dan perpanjangan 972 orang. "Di samping itu Mabes Polri pun menyetujuinya. Dan kami tetap bekerjasama, baik dengan Kuasa Hukum serta Mabes Polri", tutur Sembiring sambil menam- bahkan, misalnya mendata asset PT TMB, para investor, dan mengevaluasi anak perusahaan dari KW. Kuasa Hukum KW pun menyetujui dan menunjuk Per- wakilan Penanam Modal PTTMB menjajagi kemungkinan untuk meneruskan pengelolaan atas bidang usaha PT TMB atau bidang lain, di mana KW duduk sebagai pengurus dan pemegang saham. Alternatif.. memang mudah tergelincir un- tuk tidak mengecewakan peru- sahaan iklan, mereka mudah melupakan keadaan masyarakat kita, sebab, masih sedikit peng- usaha yang menyadari pen- tingnya peran iklan. Kehilangan satu klien akan sulit dicarikan gantinya. Oleh karena itu kita masih sering mendapatkan ke- giatan periklanan yang menya- lahi tata cara dan tata krama periklanan (kode etik periklan- an). Kita masih sering membaca iklan obat-obatan yang seolah- olah bisa membuat mukjijat. Kita masih kerap menemukan iklan- iklan yang berbau seronok atau seksual dan, tidak sedikit pesan iklan yang terlalu menonjolkan segi kebaikan suatu produk, tanpa menyebutkan segi-segi yang membahayakan atau merugikan calon pembeli. A Akibat iklan-iklan seperti ini jelas negatip. Tetapi bagaimana mengatasi permasalahan iklan- iklan seperti ini? Disesuaikan Dengan Kondisi Lingkungan FRAKSIABRI yang menyo- roti segi keamanan dan ketertib- an lalulintas di jalan-jalan tol yang kini berada di tengah kota, meminta agar tidak diperuntuk- kan bagi pemasangan reklame. Sedangkan para reklame yang sudah terpasang di pelosok kota, diminta fraksi ini untuk dieva- luasi apakah masih sesuai de- ngan kondisi lingkungan sekitarnya. **** Juga mengelola dan mene- ruskan usaha-usaha tersebut serta bertanggung jawab atas segala akibat pelaksanaannya. Memberi- kan laporan dan pertanggung- jawaban secara berkala, serta Mengingat reklame itu bisa melahirkan opini masyarakat, hendaknya isi reklame itu tidak memuat hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum, kesatuan dan persatuan bangsa. Tetapi, reklame bisa menjadi masalah suatu penceriminan kepribadian suatu bangsa," kata Tatacara .... 37,5%, dan 25% dari angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan guru satu tingkat lebih tinggi. Untuk menjaga obyektivitas pemberian angka kredit guru di daerah terpencil, maka penen- tuan daerah terpencil didasarkan atas Keputusan Gubernur yang bersangkutan. Penyesuaian ke dalam jabatan dan angka kredit guru, ditetapkan mulai 1 April 1990 dan harus selesai selam- bat-lambatnya September 1990. Kenaikan pangkat/jabatan guru terhitung 1 Oktober 1990 telah menggunakan persyaratan angka kredit sesuai dengan SK Menpan No. 26/MENPAN/1989 tanggal 2 Mei 1989 dan SEB Mendikbud dan Ka BAKN No.57686/MPK/ 1989 dan No. 38/SE/1989 tanggal 15 Agustus 1989. Namun apabila pada 1 April 1990 ada guru yang telah memenuhi syarat kenaikan pangkat, maka Ka (Sambungan dari Hal. VI) Rais Daud. Kata akhir Fraksi PDI dan PPP masing-masing dibacakan Ny Repita Silalahi dan HM Joenoes Rachman serta fraksi lainnya, sama-sama meminta pemasangan reklame di Ibukota tetap mem- perhatikan nilai kesopanan dan kebudayaan bangsa serta tetap menggunakan gambar/orang bangsa Indonesia. Semua fraksi juga mengi- nginkan, agar pemasangan reklame tidak dibenarkan di dekat tempat ibadah atau pendidikan. Termasuk pula pada taman-ta- man, di samping ada pengen- dalian lokasinya pada, tempat- tempat milik perorangan. Materi reklame itupun men- urut FPP, harus disesuaikan de- ngan kondisi pemukiman yang ada. Artinya, jangan muncul iklan AC atau komputer pada lingku- ngan yang masyarakat belum mampu untuk itu. Juga diminta agar ditingkatkan penertiban reklame tempel yang banyak terdapat di halte-halte, sarana umum termasuk telepon umum. Karena diperkirakan, biaya penertibannya jauh lebih besar ketimbang pajak yang dihasilkannya. KKB DALAM tahun 1989 menurut T.S. Panggabean, jumlah kesepakatan kerja bersama (KKB) 382 buah, meliputi karya- wan 143.914 orang. "Hal ini peningkatan 42 buah dengan jumlah tenaga kerja 13.490 orang jika dibanding dengan tahun 1988," katanya. Jumlah peraturan perusahaan (PP) sebagai jembatan pemben- tukan KKB, telah disyahkan sejumlah 420 buah PP sehingga secara kumulatif berjumlah 3.667 PP, yang mencakup sejumlah 347.742 orang karyawan. Pada kesepatan itu juga di- singgung masalah upah minimum tenaga kerja DKI Jakarta. Ter- nyata di DKI Jakarta ada sekitar 200 perusahaan yang belum mengetrapkan upah minimum. "Keadaan upah minimum di DKI Jakarta tahun 1989 masih Rp 1.600,-/hari sesuai dengan SK Menaker. Namun untuk-mende- kati kebutuhan fisik minimum perseorangan (KFM) telah diper- siapkan rencana kenaikan sebesar Rp. 2.100,-/hari," jelasnya. Mengenai pengetrapan upah (Sambungan dari Hal. I) mengadakan koordinasi dan mendapat petunjuk dari Mabes Polri, yakni Sub Direktorat Re- serse Ekonomi-nya. minimum tersebut pada tahun 1990 pihak Kanwil Depnaker DKI Jakarta terus melakukan pelacakan pelacakan terhadap perusahaan yang belum mengetrapkan upah minimum. Dan sesuai ketentuan SK. Me- naker, bagi perusahaan yang ti- dak menjalankan upah minimum dikenakan kurungan penjara 3 bulan dan denda Rp. 100.000,-. Disisi lain mengenai penga- wasan ketenaga kerjaaan dise- butkan, selama tahun 1988 ditemukan 3918 kasus pelangga- ran. Di sini telah dilakukan tindakan peringatan kepada 1848 perusahaan. Sedangkan yang di- teruskan dengan berita acara yus- ticia sebanyak 5 perusahaan. Kelima perusahaan tersebut antara lain di Jakarta Utara PT. BC belum melaksanakan P4P, PT. SD tidak melaporkan karyawan yang meninggal akibat kece- lakaan, PT. GV belum melak- sanakan Astek dan upah mini- mum. Semua program kerja tim itu dimaksud agar kemelut ini segera teratasi dan asset PT TMB tidak berkurang. "Dan kami sangat berterimakasih kepada Mabes olri yang segera menangani kasus ini. Tapi diharapkan Mabes Polri dapat membantu kami dengan cepat," ungkap Sembiring, ka- rena banyak investor yang meng- alami 'shock akibat kaburnya KW. (26). Halaman X Mengingat ketetapan Perda tentang reklame yang baru se- bagai pengganti Perda 11 tahun 1977 itu, semua fraksi mengha- rapkan bisa lebih meningkatkan pemasukan ke kas daerah dan bisa melebihi dari target yang dite- tapkan tahun ini Rp 11 milyar lebih. Di Jakarta Timur PT. BT be- lum melaksanakan upah mini- menjalankan Astek bagi karya- mum dan Astek, PT. H belum wannya. PT RK, kasusnya sedang ditangani pihak Kanwil Depnaker. (25). Ditemukan (Sambungan dari Hal. 1) sanaan upacara baik itu oleh departemen atau instansi harus ditekan sampai jumlah yang minim. Jika perlu beberapa acara yang thema dan maksudnya sama disatukan. Rapat-rapat kerja dan Rapat Dinas supaya dilakukan lebih efektif dan efisien. Dalam rapat dinas itu perlu diundang instansi terkait untuk memu- dahkan kordinasi dan harus dicegah kesimpangsiuran jalan- nya pemerintahan karena ku rangnya koordinasi. Presiden juga mengharapkan agar upaya untuk meningkatkan ekspor non migas terus dapat perhatian besar. Semua instansi agar membantu menghilangkan semua hambatan ekspor non migas yang ada. Presiden menilai bidang pe ngawasan yang dilakukan di- bawah kordinasi Wakil Presiden telah menunjukkan hasil berupa meningkatnya kesadaran penga- wasan yang mulai membudaya. Dalam kaitan ini Presiden menginstruksikan agar semua menteri dan pimpinan lembaga menanggapi sungguh-sungguh masukan yang disampaikan le- wat TP 5000 di Kantor Wapres .(18) (Sambungan dari Hal. VI) BAKN menerbitkan SK kenai- kan pangkat guru yang ber- sangkutan tanpa disyaratkan angka kredit. Penulis adalah Peneliti Muda di Direktorat Pengkajian Sis- tem, BPP Teknologi. Sumber ... dari Hal. I) bidang pengairan banyak men- dapat bantuan luar negeri, ini cukup besar. Misalnya di Lom- bok terdapat proyek bendungan Pengak dengan dana US$ 30 juta dan dalam waktu singkat ini akan ditenderkan. Sementara Dirjen Bina Marga Ir. Ruslan Dwiryo pada kesem- patan itu menjelaskan, kecilnya mobilitas sumberdaya di Indotim memang merupakan hambatan pekerjaan. Banyak resiko bagi kontraktor untuk bekerja di sini, tandasnya. (11). atas, semua pihak tadi terlibat. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja, yaitu perusahaan periklanan. Media pemuat, dan pemasang iklan juga mempunyai andil dalam pelanggaran tersebut. Maka, tidak munggkin masalah pelanggaran etika periklanan hanya dibebankan kepada dunia usaha periklanan. Meskipun per- usahaan periklanan mempunyai peran penting, ia tidak akan ber- daya berjuang sendirian... Kiranya dalam hal ini semua pihak yang terlibat dalam perik- lanan perlu mematuhi kesepakat- an bersama yang pernah ditanda- tangani bersama tanggal 17 Sep- tember 1981 oleh Serikat Pener- bit Surat Kabar (SPS), Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indo- nesia (PRSSNI), PPPI, Gabu- ngan Pengusaha Bioskop Indo- nesia (GPBSI), Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantunan Iklan Indonesia (Aspindo). Tanpa adanya langkah bersama semua pihak yang terlibat, masalah penataan etika atau tata cara dan tata krama periklanan tidak akan dapat diatasi secara tuntas. Menurut hemat kita upaya optimasi penerimaan daerah dari pajak iklan, janganlah mengabai- kan aspek dampaknya yang meru- sak keindahan lingkungan, atau berdampak negatif terhadap nilai moralitas masyarakat. Papan reklame bisa diman- faatkan secara maksimal aspek- aspek positipnya untuk bisa lebih mendorong pertumbuhan ekon- omi dan pembangunan nasional yang berwawasan moralitas tata karama ketimuran kita. Semoga. (JH/1) Langkah Bersama MASALAH periklanan me- libatkan beberapa pihak, yaitu Penulis adalah : Staf Peneliti pemasangan iklan, media Pembinaan Hukum pemuatnya, dan perusahaan Nasional Departemen Kehakiman. periklanan. Kalau terjadi pelang- Pengamat masalah-masalah Hukum, Ekonomi dan Sosial garan-pelanggaran tata cara dan tata krama periklanan seperti di pada Badan Kemasyarakatan. Jum'at G RUC Den Ha purna d ketiga c delapar dipastik sepakb nurut c hari Ra "Sa Rabu. sembu infus bengka ahli op Per Ar Jakar AM Jakart kedua Junio di kel bawal kedua berha Be 81, s selam Gross D pego. Rien deng 81) GO 198 nam dise sert S K P to D d La se 19 m U te SF de di me (P tue KP pa me un ng suc mi ru akc und dik aka lan bije den pen dik teni pen pem did