Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Rabu, 24 Oktober 1990 Komentar Inflasi yang Perlu Diwaspadai Menko Ekuin /Wasbang Radius Prawiro, pada pem- bukaan Kongres Nasional11 Asosiasi Keuangan Ekseku- tif Indonesia kemarin mengingatkan bahwa kita perlu mewaspadai laju inflasi yang cenderung meningkat. Bila tahun 1987 tingkat inflasi 8,9 %, tahun 1988 menurun jadi 5,47 prosen dan tahun 1989 naik sedikit jadi 5,97 prosen. Sedang tahun 1990, yakni sampai September 1990 ini laju inflasi telah mencapai 8,11 prosen, hampir sama dengan laju inflasi keseluruhan tahun 1987. Sebagian dari inflasi itu kata Menko Radius lebih disebabkan oleh kenaikan harga BBM bulan Mei lalu, disusul dengan penyesuaian harga dan tarif angkutan, jasa dan lain-lainnya. Namun begitu yang lebih mendo- rong tingginya inflasi sampai September 1990 ini ada- lah pula karena meningkatnya permintaan investasi dan kegiatan keuangan perbankan, akibat deregulasi Kebijaksanaan Pakito 1988. Apa dan bagaimana pera- nan masing-masing komponen kegiatan investasi, ke- giatan keuangan dan perbankan itu, berandil inflasi dewasa ini, tidaklah tergamnbar jelas dalam ungkapan Menko Euin Radius Prawiro ini. Tapi yang jelas, pemerintah kata Menko Ekuin Radius Prawiro, akan berupaya keras mengurangi tekanan- tekanan inflasi. Dan pemerintah akan mengupayakan penggunaan peningkatan pendapatan minyak, tanpa memperlebar kesenjangan antara permintaan dan pe- nawaran barang dan jasa. Pada APBN berjalan Peme- rintah hanya menentukan harga minyak US$ 16,5 perbarelnya. Sedangkan setelah kasus Teluk Persia yang belum berkesudahan harga minyak telah melebihi US$ 30 perbarelnya. Di satu pihak penerimaan negara dari minyak, akan lebih besar dari yang direncanakan. Kelebihan itulah kiranya yang akan digunakan peme- rintah, untuk merangsang kegiatan ekonomi masyara- kat, bagi mencapai keseimbangan penawaran dan per- mintaan akan barang-barang yang diperlukan. Menteri Pertambangan dan Energi Ir. Ginanjar Kertasasmita pernah berucap di depan Komisi VI DPR- RI beberapa waktu lalu bahwa dengan kenaikan harga minyak dunia US $ 1 perbarelnya, Indonesia akan mendapatkan tambahan pendapatan sekitar US$ 380 juta. Ini berarti bahwa pemerintah memang mempu- nyai dana yang lumayan untuk menumbuhkan kegiat- an ekonomi masyarakat. Dengan begitu peluang peme- rintah membangun infra struktur ekonomi mayarkat akan lebih besar, Harapannya tentunya disesuaikan dengan langkah dan rencana pemerintah mengembang- kan pembangunan ekonomi Indonesia Timur, yang kini masih belum bergerak maju. Usaha memantau, membendung dan mengendalikan inflasi memang harus dilakukan pemerintah dengan sekeras-kerasnya. Tapi dengan ungkapan yang hanya melihat karena besarnya investasi, lalu menimbulkan inflasi yang besar, apakah seluruh ungkapan itu benar. Inilah mungkin yang dipertanyakan. Melalui penelitian Dr. Iwan Jaya Azis dan Dr Suhadi dari Fakuultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang besar kepada bank-bank operasional di sini, adalah pendorong utama inflasi. Sementaa kenaikan harga BBM ikut mendorongnya lebih tinggi lagi dalam tahun-tahun belakangan ini. Dan kini keadaannya sudah lain, yang menimbulkan kenaikan harga harga adalah kenaikan BBM, semen- tara Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang besar pada bank-bank operasional mulai ditarik. Sedikitnya sekitar Rp 16 triliun dana Kredit Likuidi- tas Bank Indonesia itu ada pada bank-bank operasio- nal. Hingga September 1990, sekitar Rp 2 triliun lebih telah masuk kembali ke Bank Indonesia, dengan target penarikan tiap bulan sekitar Rp 400 sampai Rp 800 miliar untuk masa 10 tahun. Jadi penyedotan uang beredar atau uang yang ada pada bank-bank oleh Bank Indonesia juga berjalan ketat, seirama dengan policy moneter ketat pemerintah ini. Sudahlah uang beredar di masyarakat banyak disedot, pemberian kredit bank khususnya untuk kredit konsumptif juga terhalang. Terhalang dalam artian, karena dengan kredit konsum- tif memberikan efek kehidupan masyarakat yang berme- wah-mewah, dan sekaligus pula mendorong inflasi. Masyarakat dengan kebijakan moneter ketat peme- rintah ini, memang merasakan dampak positifnya. Di satu sisi setelah penyesuaian kenaikan harga BBM, harga kebutuhan masyarakat tidak melonjak naik. Namun terganggu oleh kelangkaan-kelangkaan produk tertentu seperti semen dan lain-lain. Dan kalau ada kenaikan atau penyesuaian harga, itu juga terjadi di- sektor kegiatan yang dikuasai pemerintah seperti tarif telepon, tarif hotel dan lain-lain, bahkan akan menyusul kenaikan tarif angkutan udara ataupun lainnya, yang mungkin memang tidak sesuai lagi dengan kenyataan. Kita berharap, dalam penyesuaian-penyesuaian harga, entah produk yang dikuasai pemerintah ataupun bukan, seyogianya tidak menimbulkan kenaikan harga- harga-harga barang kebutuhan masyarakat banyak. Harga BBM Premix yang kini dinaikan, tokh juga tidak jadi perhatian masyarakat. Masyarakat percaya dengan langkah dan usaha merintah membendung dan menmgendalikan inflasi pe. ini. Namun yang diharapkan masyarkat bahwa dengan pembendungan inflasi itu, kegiatan ekonomi masyarkat juga hrus berkembang. Berkembang dalam artian, kalau pihak swasta tidak bisa melakukannya, pemerintahlah yang punya dana ini bisa menjadi motor penmbangunan ini. Inipun kiranya hanya sementara, karena Indonesia yang memerlukan modal besar untuk pembangunan dan investasi, tentu tidak akan menghalangi investasi ini. Bahkan Indonesia terus menerus mencari dana- dana murah luar negeri, guna pembiayaan ekonomi, termasuk peningkatan ekspor non migas. Mudah- mudahan langkah poemerintah, terutama dengan kebijakan moneter ketatnya, tidak terlalu lama pula mengendor kegiatan ekonomi masyarakat. Dan kiranya pula menjelang akhir tahun ini, bagian besar dana masyarakatpun akan tersedot oleh pembayaran pajak masyarakat. Oleh karena itu perlu keluwesan **. Perusahaan Penerbit Pers PT. PERSINDOTAMA ANTAR NUSA Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, No. 002/Menpen/ SIUPP/A7 1985 Tanggal 14 Agustus 1985 Bank HARIAN NERACA Pengasuh Pemimpin Umum & Pemimpin Redaksi Pernimpin Perusahaan Redaktur Staf Ahli Terbit Pagi Harga Langganan Tarip Iklan Alamat Redaksi/ Tata Usaha/Iklan Telepon Fax Y Telex Setting Cetak BDN Cabang Gambir Jl. Ir. Haji Juanda Rekening Nomor : 01316.2.2.11.01.5 BNI 1946 Cabang Kramat Jl. Kramat Raya Rekening Nomor: 002890001 BRI Cabang Khusus Jl. Sudirman Rekening Nomor : 314568235 Bank Umum Koperasi Indonesia Jl. Letjen S. Parman Rekening Nomor : 041408 Giro Pos: A. 13350 Zulharmans : Azwirman Noersal : Azwar Bhakti, Ferik Chehab, Drs. Peter Tomasoa : Dr. Anwar Nasution, Dr. Alfian, Drs. Abdul Latief, Tanri Abeng MBA, Sanjoto : 6 X seminggu : dalam kota DKI Jakarta Rp 7.500/ bulan Luar kota tambah ongkos kirim Display Rp 3.000 per mm/kolom Keluarga Rp 2.000 per mm/kolom *3 Baris pertama Rp 10.000; baris berikutnya Rp 2.000/baris, minimal 3 baris : Jalan Jambrut No. 2- 4 Kramat Raya, Jakarta 10430 : 323969, 337441, 332676 Tromol Pos No. 386 : (021) 3101873 : 46000 NERACA IA Jakarta : P.T. Agrapress Isi diluar tanggungan percetakan Surat kabar ini dicetak di atas kertas produksi dalam negeri ISSN 02 531 81 FORUM - OPINI Koperasi Jadi Mesin Penumbuh Ekonomi Rakyat Indonesia DALAM "Indonesia 1990 An-Official Handbook" yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan RI disebutkan anggota koperasi dewasa ini tercatat mencapai 17,4 juta orang yang tersebar di berbagi pelosok nusantara. Hal ini berarti ratio (perbandingan) keanggota- an koperasi dengan po- pulasi penduduk Indone- sia yang diperkirakan 175 juta jiwa, adalah satu ber- banding sepuluh (1:10. De- ngan demikian dari jumlah 10 orang penduduk Indone- sia paling tidak satu orang sudah menjadi anggota ko- perasi, sehingga setiap ta- hunnya jumlah anggota ko- perasi selalu mengalami inc- reasing trend (kecenderu- ngan meningkat) sekitar 0,4 juta. Data tahun 1988 jumlah keseluruhan anggota kope- rasi mencapai 16,8 juta se- dangkan pada tahun sebe- lumnya hanya 16,4 juta anggota. Kalau kita melihat di atas, maka setidaknya kita mem- punyai gambaran bahwa koperasi sudah sesuatu yang asing lagi, tetapi ia sudah menjadi pergulatan masya- rakat Indonesia sehari-hari. Artinya secara kuantitatif tingkat kesadaran masya- rakat untuk hidup berko- perasi sudah cukup ting- gi. Namun barangkali bila dilihat secara kualitatif ke- lembagaannya, koperasi Indonesia sebenarnya bo- leh dibilang masih rapuh. Dengan kata lain, sosok ke- lembagaan koperasi belum sepenuhnya kokoh dan da- pat menjawab setiap tanta- ngan yang timbul dari suatu cakrawala luas kehidupan maupun alam menghadapi siklus ekonomi serta per- saingan dunia usaha yang makin keras, licin dan pe- nuh kompetisi. Persoalan kita sekarang bukan hanya terfokus pada besarnya kuantitas anggota koperasi semata, tetapi sudah seberapa jauh koperasi kita bisa dian- dalkan menjadi mesin penumbuh (the engine of growth) ekonomi rakyat Indonesia? Atau sudahkan koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat teruta- ma mereka yang berada di pedesaan yang merupakan partikel terbesar dari jum- lah penduduk Indonesia? Sampai sejauhmana ba- ngunan ekonomi itu menja- di alat pembebas kemelarat- an ataupun yang dapat mengangkat rakyat lapisan bawah dari persoalan-per- soalan kemiskinan yang kerap menghantui mereka? al kembali oleh pemiliknya melalui pasar modal. Dengan demikian, masyarakat akan tergiur lewat nilai tambah dari hasil penjualan saham tersebut. Hal itu dilihat dari banyaknya masyarakat kita yang berbondong-bondong memenuhi gedung BEJ, un- tuk mengadu nasib berspe- kulasi memutarkan uangnya dengan membeli lembaran saham tersebut. Hal lain yang berhubu- ngan dengan pengadaan in- vestasi dalam negeri itu adalah usaha Pemerintah untuk tidak terlalu banyak menggunakan investasi luar negeri. Namun di balik ramainya perdagangan di bursa saham itu, ada suatu kendala yang harus diselesaikan karena menyangkut lajunya pemba- ngunan nasional. Kendala tersebut adalah terjadinya penurunan harga saham di BEJ. Kemerosotan yang sangat tajam itu membuat para investor dan spekulan serta para penjudi saham dikecam kepanikan. Akankah pola pembina- nyaan, faktor apakah yang an koperasi yang kita anut menjadi penyebab belum sekarang akan terus berlan- mantapnya peranan kope- rasi dalam percaturan eko- jut ataukah perlu upaya renovasi dan deregulasi?." nomi kita? Pertanyaan se- perti ini tampaknya memang masih tetap merupakan agenda masalah yang aktual, setidaknya untuk saat seka rang ini. Barangkali serenceng pertanyaan inilah yang ke- rapkali muncul menggelitik pikiran dan hati kita, sehing- ga mendorong saya untuk memberikan sepercik sum- bangan pemikiran yang sudah pasti terbatas pada kemampuan dan daya anali- sa. Penulis tidak berpreten- si untuk menghadirkan sua- tu karya ilmiah akan menco- ba berusaha untuk meracik- Oleh Iskandar nya dalam satu menu tuli san agar layak dihidangkan dan dinikmati terutama bagi pembaca budiman "Hari- an Neraca" maupun para praktisi yang sehari-harinya menggeluti bidang perkope- rasian. Hampir dapat dipastikan bahwa sejak awal berdirinya koperasi di Indonesia ada- lah selaras dengan cita-cita pergerekan nasional kita yakni merdeka dari setiap belenggu penjajahan politik maupun sosial ekonomi. Begitulah setidaknya upaya- upaya yang telah dilakukan atau diperjuangkan oleh para pendiri republik ini founding fathers) untuk menjadikan koperasi seba- gai soko guru perekonomian nasional Indonesia. Namun dalam perjala- nannya yang sudah mengin- jak usi 43 tahun ini (sejak kongres pertamanya di Ta- sikmalaya tanggal 12 Juli 1947), koperasi masih jauh tertinggal di belakang rekan- rekannya yakni sektor swas- ta dan badan usaha milik negara (BUMN). Bahkan lebih disayangkan lagi, sumbangan koperasi terha- dap perekonomian nasional pun sampai akhir Pelita IV masih/baru mencapai 5 per- sennya. Ini berarti menun- jukkan adanya indikasi bahwa peranan sektor kope- rasi dalam pembangunan ekonomi nasional masih sangat minim. Dengan kata lain pereko- nomian nasional Indonesia 95 persennya didominasi oleh sektor swasta dan BUMN. Padahal begitu be- sarnya perhatian maupun komitmen verbal pemerin- tah kita terhadap sektor koperasi hingga boleh dika- takan menjadi alat kebija- kan pemerintah baik yang tertuang dalam GBHN, In- pres No 2/1978 maupun Inpres No 4/1984 sementara itu peranannya dalam tata ekonomi bangsa masih be- lum banyak berarti. Kemudian timbul perta- Keyakinan masyarakat kepada anjloknya harga saham di BEJ tersebut ber- akibat buruk juga terhadap perusahaan yang menge- luarkan saham. Karena mereka beranggapan bahwa perusahaan itu juga menga- lami keguncangan. Dampak lain yang menjadi penyebab anjloknya bursa saham ada- lah tingginya suku bunga Teka-Teki Bursa Saham SEJAK dihidupkannya pun masyarakat secara luas atau dibukanya lagi Bursa tidak terpengaruh dan tidak Saham yang berlokasi di peduli dengan kejadian itu, Jakarta, dengan nama Bur- lagi pula banyak dari mere- sa Efek Jakarta, maka pena- ka yang tidak mengerti sama rikan investasi yang dibu- sekali dan tidak merasa ter- tuhkan untuk menambah libat. Namun muncul suatu dana pembangunan nasional pertanyaan, apakah penye- akan menjadi lebih cepat. bab semua itu? Keberadaan Bursa Efek Ja- karta (BEJ) dalam hal pena- rikan investasi dari masya- rakat dengan jalan menjual saham-saham perusahaan yang telah go publik, sebe- tulnya yang diharapkan oleh masyarakat dari pembelian tersebut adalah ingin men- dapatkan capital gainnya. Capital gain tersebut me- rupakan nilai tambah dari suatu saham pada saat diju- HARIAN NERACA bank yang diberikan kepada kreditur, sehingga masyara- kat banyak beralih kepada menabungkan uangnya di bank. Kemerosotan harga jual di pasar sekunder BEJ, da- lam hari-hari terakhir ini sangat tajam. Kemerosotan terjadi bukan hanya dapat dilihat dari Indeks Harga Gabungan atas transaksi di lebih dapat dilihat dari me- pasar sekunder, tetapi lebih- rosotnya harga saham peru- sahaan tertentu, jauh di bawah harga perdana. Ditinjau dari sudut per- usahaan dalam hal ini ada- lah yang sudah go publik, maka go publik itu dapat diartikan sebagai cara suatu perusahaan untuk pertama, melakukan struktur permodalan perusa- perubahan haan, agar pemilikan modal perusahaan dapat diperluas. Modal usaha dapat diperbe- terbagi di antara pemilik sar dengan resiko yang lebih saham yang jumlahnya semakin banyak saja. Sesungguhnya kecende- rungan penurunan ini sudah terlihat sejak tanggal 4 Ap- ril 1990 yang lalu atau su- dah lima bulan lebih. Tetapi penurunannya hanya bebe- rapa poin setiap hari dan terkadang naik kembali beberapa poin. Tidak seta- jam sekarang ini. Dengan adanya kegunca- ngan pada bursa saham ter- sebut, maka masyarakat Pemilikan saham sama banyak yang menjual kem- artinya dengan pemilikan bali lembaran saham yang usaha dan sekaligus turut dibelinya, tentu dengan serta menanggung resiko harga yang rendah, walau- rugi, bukan hanya harapan Sebenarnya menarik un- tuk mengamati perkemba- ngan perkoperasian di tanah air terlebih-lebih pada kope- rasi primer semacam KUD yang pada awalnya diran- cang oleh para pendiri re- publik ini (termasuk gagasan Suranuraga, SE Bung Hatta), untuk menja- dikannya soko guru pereko- nomian bangsa yang ber- muara kepada konsepsi ke- sejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya seka- ligus merupakan bangun ataupun pilar ekonomi pa- ling tepat dalam menjawab dan mengemban amanat konstitusi (constitution of trust) khususnya pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Kemudian secara norma- tif keberadaannya diperku- at lagi melalui pasal 3 Un- dang Undang No 12/1967 tentang Pokok-pokok perko- perasian yang memberi pe- negasan bahwa "Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwa- tak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang meru- pakan tata susunan ekono- mi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluar- gaan." Menurut para pengamat dan pelaku pasar saham di BEJ, para penjamin emisi di masa lampau terlalu tinggi menilai harga saham, se- hingga pada saatnya saham, mau tidak mau harus berge- ser ke arah harga yang lebih riil atau nyata. Barangkali lebih dari itu, sejarah telah mencatatnya bahwa koperasi Indonesia mempunyai basis kekuatan tersendiri dalam membebas- kan massa rakyat dari keke- nyalan kolonialisme dan kemiskinan struktural yang ditanam penjajah beratus tahun lamanya. Sebagai sebuah lembaga sosial eko- nomi, koperasi terutama KUD-nya haruslah dipan- dang secara jujur. Karena ia setidaknya akan memberi- kan corak dan warna kope- rasi yang ruang lingkup wi- layahnya (lebensraum) di pedesaan serta diperuntuk kan buat konsumsi rakyat lapisan bawah yang meru- pakan bagian terbesar dari jumlah populasi penduduk Indonesia. Sehingga diha- rapkan nantinya KUD bu- kan saja mampu sebagai tulang punggung perekono- mian desa tetapi juga men- jadikan mesin penumbuh ekonomi rakyat Indonesia di masa depan. Namun kita sadari, bah- wa untuk menjadikan kope- rasi sebagai garda terdepan Oleh Entang Sastraatmadja laba usaha akhir tahun buku atau deviden atau memper- oleh capital gain, sebagi ni- lai tambah yang diperoleh kalau terjadi kemerosotan harga saham di bursa efek. Sedangkan arti go publik, sama dengan upaya peme- rataan pemilikan usaha oleh lebih banyak orang atau lembaga atau perusahaan yayasan, yang termasuk kesempatan karyawan dan koperasi. Kedua, upaya untuk menekan beban bunga, atau yang dikenal dengan istilah debt equity ratio' yang ber- arti rasio antara modal sen- peroleh dari pihak ketiga, diri dengan kredit yang di- misalnya kredit yang diper- oleh dari lembaga keuangan bukan bank dan dari bank itu sendiri. Dengan go pub- lik, maka beban bunga yang semula harus dibayar dapat ditekan, sehingga mengura- ngi beban biaya produksi. Anjloknya harga saham di BEJ, harga jual saham yang lebih rendah dari har- ga perdana terjadi, karena hal-hal sebagai berikut: 1. Harga perdana yang dita- warkan terlalu tinggi, di lain pihak pembeli saham perdana lebih banyak berdasarkan pertimba- ngan spekulasi atau membeli kucing dalam karung. 2. Terjadi manipulasi dalam pembuatan neraca atau laporan keuangan pro- speknya begitu cerah padahal kenyataannya perusahaan dalam keada- lah parah. 3. Pembeli saham go publik terbawa arus latah, ikut berspekulasi dan hanya memperhitungkan ke- mungkinan adanya capi- tal gain, setelah ternyata harga saham merosot, justru rame-rame mena- warkan sahamnya se- hingga harga saham semakin merosot dan tak menentu. 4. Kebanyakan perusahaan yang go publik, ternyata hanya bertujuan untuk memobilisasi dana, untuk memperbaiki struktur permodalannya. dari bangun perekonomian nasional tampaknya masih memerlukan waktu yang cukup panjang serta perlu ikhtiar penyesuaian dalam suatu kerangka analisa eko- nomi terbuka (open eco- nomic analysis). Hal ini dapat kita pahami karena sejak awal Orde Baru terjadi tendensi untuk mempangli- makan liberalisasi ekonomi ketimbang sistem ekonomi koperasi itu sendiri. Seperti apa yang pernah dikatakan Presiden Soehar- to (1984) bahwa "Sistem ekonomi Indonesia merupa- kan sistem ekonomi kopera- si. Meskipun pada saat se- karang kita belum menggu- nakan sistem tersebut, hal ini hanya bersifat sementa- ra. Tetapi nantinya kita akan melaksanakan sistem ekono- mi koperasi secara penuh". Dari sinyalemen kepala negara tadi dapatlah ditarik benang merah bahwa fakta dan trend yang disarikan tentang koperasi sebagai satu-satunya model dan sis- tem integral ekonomi Indo- nesia adalah sudah menjadi jaminan konstitusi republik ini yang harus kita junjung tinggi eksistensinya. Adapun sampai kini pemerintah be- lum sepenuhnya memberi- kan porsi yang lebih besar peranannya kepada kopera- si, kemungkinan besar dise- babkan adanya alasan-ala- san khusus yang sifatnya transisi/peralihan semen- tara. Sehingga nanti pada masanya koperasi telah benar-benar siap untuk memikul tingkat estafeta pembangunan ekonomi na- sional maka barulah ia "go public", dalam arti meng- gunakan dan melaksanakan sistem ekonomi koperasi secara totalitas bertali-tema- li dan berkesinambungan. Memang benar, membica- rakan koperasi dalam per- kembangannya dewasa ini cukup mengundang berba- gai tanggapan dari beberapa pakar ekonomi, analis, wa- kil-wakil rakyat di DPR-RI maupun respin balik kepala negara. Kali ini dua orang pakar ekonomi senior seka- liber Prf. DR. Sri Edi Swaso- no dan Prof. DR. Mubyarto, mengemukakan buah piki- rannya. Bagi Prof Sri Edi tuduh- an dan penilaian negatif terhadap koperasi baik KUD maupun non KUD, seperti pertumbuhannya yang lam- ban, kurang efisien, tidak profesional dan sebagainya adalah merupakan fakta dan kebenaran. Selanjutnya guru besar Fakultas Ekono- mi Universitas Indonesia dan ketua umum Dekopin ini memprediksi, bahwa bukan hanya kurang dite- Namun demikian penga- mat ekonomi kita Kwiek Kian Gie (1990) menyatakan rasa optimisme bahwa bur- sa efek kita akan bertahan dan justru dengan turunnya harga saham sekarang ini, bisa menjadi sehat dan lebih mendapat kepercayaan, asalkan Pemerintah mempu- nyai konsep yang jelas ba- gaimana cara memperbaik- inya. Pernyataan bahwa na- iknya harga pada beberapa jenis saham disebabkan tin- dakan pengatrolan harga, rupanya tidak diterima oleh Asosiasi Pialang Saham. Pasar saat ini masih men- cari 'bottom price' atau har- ga dasar yang tepat. Penai- kan harga-harga pada se- kan bahwa investor tertentu jumlah saham, menunjuk- sudah melihat adanya sa- ham yang pas harganya. Pernyataan ini menandakan keyakinankita bahwa keme- rosotan pasar kini terutama lebih disebabkan tengah berlangsungnya koreksi pasar atas harga saham yang kelewat tinggi di masa lalu. Ada sumber menyatakan bahwa turunnya harga-har- ga saham sekarang ini me- rupakan tanggapan pasar, yang antara lain mungkin disebabkan karena turunnya harga-harga di bursa saham negara-negara Asia lainnya seperti Tokyo, Thailand, Korea Selatan dan Taiwan. Akan tetapi hal itu merupa- kan gejala biasa, yang tidak perlu dirisaukan dan tidak perlu tindakan intervensi dari Pemerintah. Naik turunnya harga saham itu soal biasa, dan itu merupakan sebuah pelajar- an bagi kita bahwa membeli saham itu mempunyai risi- ko yang besar. Tidak sela- manya orang akan untung dalam pembelian saham, dan pemerintah juga tidak per- nah mengatakan akan sela- lu untung. Ada kalanya har- ga naik dan ada kalanya juga harga turun. Golongan optimis akan membeli saham, sedangkan yang pesimis akan menjual sahamnya. Itu adalah wa- jar. Dalam keadaan seperti sekarang ini, yaitu di mana keadaan pasar kuat dan lesu, Pemerintah tidak akan in- tervensi. Kalau Pemerintah intervensi itu tidak baik, dan malahan akan berbahaya. Karena di samping interven- si itu membutuhkan biaya yang sangat besar, Pemerín- rapkannya suatu policy atau kebijaksanaan sebagai pang- kal musababnya, tetapi le- bih penting dari itu adalah kemampuan mengenal apa sebetulnya hakekat pem- binaan koperasi ini. Jadi menurut pandangan- nya yang dimuat dalam Majalah Bulanan Forum Keadilan (edisi Juni 1990), yang perlu dibina adalah rakyat lemah, belum terdi- dik, terbelakang secara so- sial ekonominya. Pendeknya yang menjadi sentral perma- salahan adalah rakyat, de- ngan demikian yang patut dianak-emaskan adalah rakyat bukan koperasi atau KUD-nya. Dan sebagai pe- nyebab lambannya perkem- bangan koperasi yakni dari kelemahan dan keterbe- lakangan rakyatnya. Sedangkan Prof. Mub- yarto berpendapat bahwa koperasi terutama KUD te- tap akan sulit melaksanakan fungsi koperasi yang sesung- guhnya, selama wilayah ker- janya meliputi satu kecamatan. Direktur Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM Yogyakarta sampai pada kesimpulan bahwa "KUD lebih merupa- kan koperasi pengurus". Ini artinya, KUD telah mening- galkan azas koperasi yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan anggota. Menurutnya keadaan KUD akhir-akhir ini banyak yang salah urus, paling ti- dak tercermin dalam arti- kulasi kepentingan yang dikembangkan pengurus- nya yang nota bene keba- nyakan adalah elite desa. Degnan demikian hanya pengurus dan yang dekat dengan pengurus yang memperoleh keuntungan, itu sebabnyak di mata kita KUD lebih merupakan koperasi pengurus semata. Namun Mubyarto mengakui, KUD sebagai alat kebijakan pemerintah me- mang sudah banyak berfung- si. Akan tetapi sebagai ba- ngun perusahaan yang tum- buh dari bawah serta yang dapat mengembangkan se mangat berkoperasi sebagai gerakan idiologi, masih cukup jauh dari fungsinya. Sungguh menarik dari opini kedua pakar tadi, di satu kutub menyoroti keter- belakangan massa rakyat yang menjadi sebab lamban- nya perkembangan koperasi, sementara di lain kutub mempertanyakan eksistensi KUD yang tidak lebih meru- pakan koperasi pengurus belaka. Kesimpulan saya: "sudah waktunya kita mengubah pola pembinaan koperasi agar lebih memperhatikan kepentingan dan permasa- lahan rakyat lapisan bawah yang juga miskin akan alter- natif, sehingga massa rak- yat yang terbelenggu keme- laratan tadi dapat mera- sakan manfaat yang diper- oleh dari lembaga sosial ekonomi tersebut". Pakar Ekonomi & Koperasi DALAM satu seminar Perkoperasian di Jakarta baru-baru ini. Prof Hendra tah memang tidak cenderung untuk turun tangan setiap kali harga saham merosot. Meskipun berbagai pihak mengatakan koreksi pasar saat ini sudah mulai mem- bawa saham kepada nilai normal, tetapi beberapa in- vestor tetap yakin akan ter- jadi lagi perbaikan lanjutan pada saham-saham terten- tu, sesuai dengan prospek perusahaan masing-masing. Kalau kritikan ma- pun syarakat terarah pada spe- kulatif para investor dan pialang, kenyataannya kon- disi BEJ sekarang berjalan seimbang antara kehendak menjual dan membeli. Se- perti ham Bang terjadi pada sa- Duta yang men- catat harga pembelian Rp. 5.500,- sama dengan sehari sebelumnya, tetapi minat penjualan masih bertahan pada Rp. 6.000,- Ini sebenar- nya memperlihatkan terja- dinya pro dan kontra analisa antara menjual dan membe- li saham itu cukup ketat. Terlepas dari situasi yang terjadi sekarang, Pemerin- tah memang bermaksud untuk mengeluarkan per- aturan baru untuk menyem- purnakan pasar saham. Dengan mengakui bahwa kita memang belajar dari pengalaman maka kita bisa menganggap bahwa sudah waktunya pasar modal di- sempurnakan. Di samping pihak Pemerintah yang mengeluarkan peraturan untuk memperbaiki kemero- sotan pasar modal, para pialang juga sangat berpe- ngaruh sekali dalam hal ke- lancaran kegiatan di bursa saham. Selain itu juga pihak Bapepam yang bertindak sebagai pengawas pasar modal sangat penting sekali untuk mengaktifkan lagi keadaan pasar modal terse- but. Pihak Bapepam harus memberikan masukan-ma- sukan serta pemikiran-pemi- kiran yang dapat membang- kitkan kepercayaan para pembeli saham agar mereka tidak merasa dibohongi, sekaligus juga dapat meng- hapuskan teka teki pasar modal yang sekarang ini sering membuat tanda ta- nya besar bagi kebanyakan masyarakat. Mudah-mudahan saja tidak begitu! Penulis adalah staf peneliti dan pengajar FE Uninus, Bandung. (Z2) Esmara dalam kapasitasnya sebagai guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Anda- BERTOLAK dari proble- yang las dan DR. Arief Budiman matika yang cukup kompleks dialami lembaga sosial sebagai staf pengajar Uni- ekonomi semacam koperasi, versitas Satya Wacana me- ngungkapkan, bahwa pemi- tentunya menuntut per. kiran Bung Hatta mengenai hatian sekaligus pemecah- an sebagai jalan keluar pe- koperasi sudah banyak tidak sesuai lagi dengan tutunan nanggulangannya. jaman sehingga perlu inter- Mnenurut hemat saya pretasi ulang (Rubrik Opini, perlu diidentifisir masalah Harian Neraca 8/9). yang sedang dihadapi per. Halaman VI Apa yang dikatakan Prof koperasian serta dicoba Hendra dan DR. Arief menu- rut Prof Sri Edi membi- ngungkan, persis seperti apa yang dikemukakan Kepala Negara beberapa hari yang lalu bahwa banyak pakar ekonomi yang kurang com- mited pada koperasi membi- ngungkan masyarakat bah- kan menakutkan masyara- kat untuk berkoperasi, te- gasnya. Lebih lanjut Srí Edi mensitir bahwa perjuangan dan kegiatan koperasi Indo- nesia berdasarkan garis- garis pemikiran dan pedo- man Bapak Koperasi Bung Hatta, UU 12/1967 dan In- pres 4/1984. Tanggapan berikutnya datang dari Drs. Suryadi wakil ketua DPR-RI koordi- nator ekonomi keuangan. Menurutnya tidak proporsio- nal jika dalam keadaan se- perti sekarang ini, koperasi disuruh bersaing habis-ha- bisan dengan sektor swasta. Sementara koperasi belum siap untuk bersaing dengan sektor swasta serta BUMN. Tidak berlebihan kalau pendapat ini dinilai pesimis- tis emosional". Lewat celoteh politis yang memisalkan koperasi sebagai "menti- mun", sedangkan swasta adalah durian; begitu ter- timpa durian mentimun itu akan hancur lebur, sikap itu terungkap. Jelas siapapun tahu ka- lau koperasi itu kecil dan lemah, seperti juga swasta orang-pun tahu kalau sektor itu besar dan unggul. Masa- lahnya sekarang, bukan koperasi harus kita suruh bersaing habis-habisan de- ngan sektor swasta akan tetapi bagaimana membe- nahi dan membangun kope- Alternatif Pemecahan Masalah rasi agar mampu bersan- ding dengan sektor swasta dan BUMN. Kalau saja pakar ekono- mi itu telah mempelajari benar-benar ide koperasi Bung Hatta dalam konteks yang utuh, apakah juga mereka betul-betul ingin membina koperasi dan bu- kan mencaci maki semata- mata, apakah mereka me- ngerti dan tahu bahwa de- mokrasi ekonomi itu juga mengemban misi politik bukan sekedar misi ekonomi semata tegas Sri Edi. Menurut hemat penulis, 2. Pembinaan para pe- pandangan Prof Hendra ngurus koperasi dalam Esmara dan DR Arief Budi- susunan organisasi man tidak seluruhnya salah yang sekaligus dapat serta pendapat PRof Sri Edi menciptakan sistem "benar" adanya. Hanya saja kontrol yang baik. mungkin dalam persepsi Untuk itu diminta kesa- saya, terkadang orang seka- daran pengurus dan seti- rang sulit untuk menangkap ap anggota untuk mela- yang sebenarnya dari apa kukan open management' yang dicita-citakan Bung dalam proses kerjanya. Hatta tentang perekonomian Para pengurus diberikan yang cocok bagi Indonesia. hak dan tanggung jawab untuk menjalankan roda koperasi secara konsen- trasi dalam arti, jabatan rangkap bagi pengurus Lebih parah lagi penghar- gaan orang sekarang kepa- da Bung Hatta hanya seba- tas memugar makamnya tanpa mau memugar cita- cita yang diinginkannya. Cita-cita untuk menjadikan koperasi benar-benar men- jadi soko guru perekonomian bangsa ini. Perkembangan dan pera- nan koperasi dalam tata ekonomí bangsa kita me- mang masih lambat. Namun seperti yang diamanatkan Presiden Soeharto ketika menerima ketua umum Dekopin di kantor Bina Graha (Senin 3/9), "Yang diperlukan sekarang ini adalah kesabaran nasional. Rakyar harus kita bangun, meskipun pelan kita juga harus membangun terus dan kegagalan masa lampau jangan sampai terulang 3. Masalah loyalitas setiap kembali." anggota koperasi sangat perlu dibina & dikem-* bang-tumbuhkan ke- arah integritas yang kokoh. ; koperasi sedapat-dapat- nya dihindari. Selanjutnya partisipasi seluruh anggota sepe- nuhnya dapat diharapkan mendukung kelancaran usaha dengan mengu- rangi pertimbangan sub- jektifitas sesuai dengan azas kekeluargaan. Dalam pengelolaan mana- jemen, koperasi dapat menerapkan pendekatan- pendekatan objektif, ra- sional, sistematis dan musyawarah serta me- ningkatkan keterampilan pengurus maupun anggo- ta melalui training motivation dan sebagai-, nunya. BySishund Setiap anggota koperasi dijelaskan akan arti pen- tingnya hidup berkoper- asi dalam rangka mening- katkan kesejahteraan anggotanya sendiri. Pada waktu yang sama harus selalu ada respon balik (feed back) antara pengu- rus koperasi dengan ang- gotanya secara komunika- tif dan kekeluargaan : Menerima dan mengiden- tifisir jenis kebutuhan dasar (basic need) para anggota sekaligus mem- berikan kesempatan kepa- da seluruh anggota untuk ikut berperanserta dalam mengelola koperasi. Penutup ham kepada koperasi dari MODUS pengalihan sa- perusahaan-perusahaan raksasa/konglomerat me- mang merupakan upaya peningkatan peran koperasi terobosan baru terhadap dalam ekonomi nasional. Namun aturan mainnya sampai kini belum ada keje- lasan, kecuali bahwa cara memberikan alternatif mecahannya meskipun be lum memadai dibandingkan dengan kompleksnya prob- lem koperasi. 1. Dalam operasionalnya kebijakan-kebijakan perkoperasian belaka- ngan ini diperlukan ad- justment, dimana sistem penampungan hasil pro- duksi koperasi tidak sela- manya memungkinkan. Koperasi kini harus me. ngarah ke-konsumen ori. ented sebagai konsekwen si logis adanya kondisi persaingan yang cende. rung makin tajam dan kompetitif, serta menggu nakan marketing concept (konsep pemasaran) menggantikan konsep penjualan. Di lain pihak koperasi harus dapat membaca karakteristik dan struktur pasar yang dihadapinya, masalah harga, kwalitas produk, daya beli masya- dimasuki se- yang bagai market share kope- rakat rasi. Sukses perekonomian Negara Matahari Terbit (Jepang) patut dijadikan iktibar atau pelajarn yang berharga. Dimana peru- pengalihan sahamnya lewat jalur pasar modal (bursa) ataupun berupa penempat- an langsung (direct place- sahaan-perusahaan besar/ ditegaskan dalam Surat ment) seperti yang diatur/ raksasa di Jepang melin- dungi perusahaan-peru- sahaan kecil dalam bentuk kerjasama komplemen- ter. Memang secara teoritis pemerintah maupun parle- men Jepang tidak menggem- bar-gemborkan sistem eko- lam realitasnya ataupun nomi koperasi, namun da- praktek nyatanya mereka menyerap prinsip-prinsip koperasi secara konkret. Edaran Menteri Koordi- EKBANG (Ekonomi, Ke- nator Bidang EKUIN & uangan, Industri dan Penga- SE-05/M.EKUIN/1990. wasan Pembangunan) No. kepada kesiapan koperasi itu Masalahnya kini kembali pemilikan 25 persen saham perusahaan-perusahaan sendiri untuk melaksanakan (Lihat Halaman XI) *** Pinggir Pinggir SIUPP Mingguan Tabloid Monitor akhirnya dicabut oleh Menpen sebagai akibat munculnya satu angket yang melanggar azas pers bebas bertanggung jawab. -- Aturan main memang perlu ditegakkan tanpa pan- dang bulu. Masyarakat akan dibolehkan menggugat BUMN dan pejabatnya. Tetapi, tentunya, gugatanya jangan ngawur hingga nanti ganti jadi tergungat. Ora lucu ! RI Siapkan usul peningkatan dagang antar Asean. -- Harus bisa jadi keputusan tak sekedar usul. Kalau MEE bisa bersatu, mengapa ASEAN tidak ? Tinggal soal kemauan baik masing-masing dan ini yang diuji ! many Cuil