Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart SELASA LEGI, 25 JULI 2017 (1 DULKAIDAH 1950) TAJUK RENCANA Menimbang Usul Reshuffle Kabinet ISU reshuffle kabinet kembali bergulir pasca pengesahan UU Pemilu di DPR. Sasaran bidiknya tentu PAN yang dianggap mbalela karena melakukan aksi walk out menjelang voting di rapat paripur- na pengesahan UU Pemilu. PAN yang notabene partai pendukung pemerintah tidak sependapat de- ngan formulasi presidential thresh- old 20-25 persen sebagaimana diusung pemerintah. Atas dasar itulah muncul desakan agar posisi kader PAN di Kabinet Kerja ditin- jau lagi. Sementara PAN, melalui salah seorang ketuanya, Yandri Susanto menepis tudingan partainya tak la- gi mendukung pemerintahan Jokowi. Menurut Yandri, dukungan kepada pemerintah tak bisa dibarter dengan UU Pemilu, kare- na partainya punya pandangan subjektif yang berbeda dengan pandangan partai pendukung pe- merintah. Sejauh ini belum jelas bagaimana sikap Presiden Jokowi terhadap langkah PAN yang berbeda pan- dangan dengan partai lain pen- dukung pemerintah. Belum jelas pula apakah PAN bakal terdepak dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Jokowi. Nampaknya, PAN juga tidak ambil pusing dengan statusnya di koalisi, apalagi sebagaimana pernah di- ungkapkan Jokowi, koalisi tersebut tanpa syarat. Dunia politik terkadang sulit dite- bak. Namun, hal yang paling mudah dipahami adalah mereka disatukan oleh kepentingan yang sama. Sayangnya, kepentingan tersebut ti- dak selalu tersurat, melainkan juga tersirat. Membangun sistem presi- densiil yang kuat memang dibu- tuhkan dukungan yang kuat dari parlemen. Bila dukungan itu lemah, niscaya pemerintahan akan tidak stabil, bahkan diwarnai perdebatan yang belum tentu produktif dan sub- Kemalasan penduduk Indonesia untuk berjalan kaki tentu tidak ter- jadi begitu saja. Selain karena kon- disi fasilitas untuk berjalan kaki yang rusak, penyalahgunaan tro- toar untuk lahan parkir dan berda- gang juga turut mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Selain itu, tidak jarang pengendara motor yang ugal-ugalan menggunakan trofoar dengan dalih untuk mener- obos kemacetan. stansial. Dalam sistem presidensiil yang dianut Indonesia, peran parpol sa- ngat menentukan dalam menjaga stabilitas kehidupan berdemokrasi. Meski disebut sebagai lembaga per- wakilan rakyat, DPR tetaplah merepresentasikan kepentingan parpol. Begitu pula dalam pengam- bilan keputusan terkait UU Pemilu, kepentingan parpol jelas sangat dominan. Pikiran Pembaca Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas din berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis. Baru-baru ini telah viral video adu mulut antara aktivis pejalan kaki dan pengendara sepeda motor yang memaksakan melintas di tro- toar. Bukannya meminta maaf atas kesalahannya, pelanggar lalu lintas justru mengamuk lantaran merasa perjalanannya terganggu. Hal itu tentu sangat disayangkan, pasal- nya trotoar ialah hak bagi pejalan kaki. Semua orang tahu, mengganti menteri atau reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif presi- den. Pun semua orang tahu, se- belum mengambil keputusan, pre- siden akan mendengarkan ma- sukan dari berbagai pihak, terma- suk dari partai pengusungnya. Nah, dalam konteks itulah kita mengingatkan, bila presiden hen- dak menggunakan hak prerogat- ifnya mengganti menteri, hen- daknya bukan didasarkan pada alasan politik, melainkan pada ke- butuhan dengan mengedepankan asas profesionalitas. Menghormati Hak Pejalan Kaki KEMACETAN di kota-kota be- sar memang sudah menjadi momok bagi warga kota. Hampir setiap hari mereka harus bergelut dengan kemacetan. Hal itu disebabkan salah satunya oleh membludaknya volume kendaraan pribadi serta ke- malasan warganya untuk berjalan kaki atau menggunakan sarana transportasi umum. kung sarana transportasi umum yang baik, tentu tidak sulit bagi masyarakat untuk berjalan kaki atau menggunakan sarana trans- portasi umum. Dalam hal ini peme- rintah harus membenahi infras- truktur serta menjamin keamanan pejalan kaki. Pasalnya, angka pe- jalan kaki yang menjadi korban ke- celakaan lalu litas cukup tinggi. Pada tahun 2013 saja persentase- nya mencapai 30 persen dari 3.675 kecelakaan lalu lintas. Peneliti dari Stanford University Amerika Serikat yang melakukan penelitian melalui aplikasi peman- tau aktivitas, menemukan hasil yang tidak begitu mengejutkan, yaitu bahwa penduduk Indonesia merupakan penduduk yang paling malas berjalan kaki. Sedangkan penduduk Hongkong menjadi pen- duduk paling rajin untuk berjalan kaki. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pejalan Kaki berhak atas; 1) Ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penye- berangan dan fasilitas lain; 2) Mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan; 3) Menyeberang di tempat yang dipilih dengan mem- perhatikan keselamatan dirinya. Jika fasilitas pejalan kaki di Indonesia sudah baik, serta didu- Pertanyaan pentingnya, bisakah presiden melepaskan diri dari tekanan politik untuk mengganti atau tidak mengganti menteri ? Pertanyaan ini mungkin tak mu- dah dijawab, tapi bisa dianalisis pa- da hari-hari belakangan ini. Bila terjadi reshuffle yang didasarkan pada hasil paripurna DPR yang mengesahkan UU Pemilu, tentu mudah dianalisis keterkaitannya dengan kepentingan politik. Kita lihat saja perkembangan- nya. Kita hanya mengingatkan Presiden Jokowi atas komitmennya untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Bila komitmen tersebut benar-benar dipegang teguh, nis- caya berbagai tekanan politik bakal mudah diatasi. Inilah momentum bagi Jokowi untuk membuktikan dirinya bukan hanya milik parpol, tapi milik rakyat. -c Selain itu, kebanyakan trotoar di Indonesia juga belum ramah terha- dap difabel. Padahal penyediaan fa- silitas pendukung untuk difabel dan manusia usia lanjut meru- pakan amanat undang-undang. Mengetahui fakta bahwa pejalan kaki di Indonesia seperti anak tiri di jalan raya, hal tersebut sangat- lah miris. Padahal hak dan kewa- jiban pejalan kaki sudah tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Bahkan dalam undang-undang ter- sebut diketahui bahwa jalan kaki juga merupakan suatu moda trans- portasi, oleh karena itu patut diper- hatikan juga kenyamanan dan ke- selamatannya. Pada akhirnya, perlu adanya ke- sadaran bersama untuk menghor- mati hak-hak pejalan kaki. Pe- merintah harus mengevaluasi kebi- jakannya agar lebih memperhati- kan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Para pengguna ken- daraan pribadi juga harus mempri- oritaskan keselamatan pejalan kaki. Pengendara kendaraan pribadi yang mengutuk kemacetan harus belajar dari pejalan kaki, karena mereka berani merelakan kenya- manan pribadinya dengan tidak menggunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan. Artinya, mereka tidak sekadar me- nuntut pemerintah untuk meng- atasi kemacetan, tetapi mereka me- lakukan aksi nyata terhadap ma- salah tersebut. Q-c Thoriq Tri Prabowo Pengelola Resource Centre Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. OPINI Menjaga Kalimantan TACANA pemindahan ibukota Indonesia gencar dilansir media masa beberapa hari terakhir ini. Adapun lokasi yang diwacanakan untuk calon bukota baru adalah Palangkaraya. Jika kota ini jadi alternatif kuat, saya adalah orang yang ikut menolak. Alasannya sederhana. Jika Palang- karaya menjadi bukota, maka dipastikan kota ini akan terus berkembang pesat, karena pe- mindahan Jakarta juga akan diikuti dengan pe- mindahan para pegawai di kementerian berikut keluarganya. investasi deras masuk dan mengubah tata ru- ang kota, dengan kehadiran mall, shopping centre, central bussiness district, jaringan infor- mation, communication and technology (ICT), dan berbagai infrastruktur lainnya. Diperkira- kan di ibukota yang baru penduduk yang semu- la akrab dengan hutan dan alam, di ujungnya akan terlibat dalam pola konsumsi global. Dampak selanjutnya pada tantangan isu poli- tik karena benturan kepentingan dan isu-isu keadilan sosial. Jika ini terjadi, ikan Palangkaraya akan menjadi pusat pertumbuhan baru. Kota ini akan makin membesar, dan di ujungnya akan menyulap Kalimantan menjadi pulau kota' yang baru, menggantikan Pulau Jawa yang kini penuh sesak. Padahal orang juga paham, Kalimantan adalah paru-paru dunia. Di Pulau Kalimantan masih tersisa' hutan hujan tropis yang lebat, lengkap dengan berbagai flora fauna, species langka, yang menjadi jantung kehidupan manusia Indonesia, bahkan dunia. Tidak dapat dibayangkan jika nanti Kalimantan menggan- tikan Pulau Jawa (yang kini telah nyaris karam karena degradasi lingkungan), maka kita akan menuai bencana. Megapolitan Berkaca kepada Jakarta yang kini telah 'me- nyatu dengan Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi (Jabodetabek) dan membentuk sebuah 'megapolitan'. Demikian pula Semarang dengan Kedungsepur' (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), atau Surabaya dengan 'Gerbang kertasusila' (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Kalau kita melihat pertumbuhan kota-kota besar di dunia, kekhawatiran tersebut sangat beralasan. Menurut Cohen (2006), pada awal abad XX hanya ada 16 kota di dunia yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa, namun sekarang ada sekitar 400 kota di dunia yang berpenduduk satu juta jiwa atau lebih. Menurut John Friedmann (dalam Laquian, 2008), tipe- tipe urban fields akan melebar ke luar dari batas administratif pusat kota sejauh 100 kilometer. EJAK awal bulan Juli 2017 diskusi me- ngenai utang pemerintah mengemuka lagi di media cetak dan elektronik. Berdasarkan data Kemenkeu RI (2017) posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2017 menca- pai Rp 3.672,33 triliun, dengan demikian me- ningkat Rp 1.0675 triliun sejak awal pemerintah- an Jokowi pada tahun 2014 (KR, 12/07/17). Utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.943,73 triliun (80,2%) dan pinjaman luar negeri sebesar Rp728,60 trili- un (19,8%). Rasio utang pemerintah terhadap produk do- mestik bruto (PDB) pada akhir tahun 2016 su- dah mencapai sekitar 28,3%. Berdasarkan data posisi utang pada akhir Mei 2017 maka besaran angka rasio juga berkisar 28%. Rasio tersebut meningkat dibandingkan dengan rasio pada tahun 2012-2016 yang besarannya mencapai 23% -27%. Rasio utang pemerintah terhadap PDB Indonesia pada tahun 2016 masih lebih baik di- bandingkan negara tetangga seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia. Negara-negara termak- sud rasio utangnya masing-masing sebesar 41,2%, 42,1% dan 53,2%. Rasio utang pemerin- tah tersebut masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu sebesar 60 persen terhadap PDB. Mengapa Meningkat Saratri Wilonoyudho Dalam istilah McGee fenomena kewilayahan eperti itu disebut 'desakota', karena ada per- campuran antara karakter kota dan karakter perdesaan yang unik. Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan, pasti akan ikut mengubah wajah pembangunan di Pulau Kalimantan di masa mendatang. Dalam sebuah studinya, Firman (2003) juga me- nemukan bahwa kabupaten-kabupaten yang memiliki basis industri kapitalistis, mengalami pertumbuhan penduduk urban yang lebih cepat. Di ibukota yang baru ini, pasar terbuka lebar, Utang Pemerintah Mengapa utang pemerintah cenderung me- ningkat? Jawabannya terkait pembangunan in- frastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi dalam kurun waktu terakhir. Hal tersebut menyebabkan defisit anggaran (APBN) cen- derung meningkat. Selama 5 tahun terakhir, tahun 2012 sampai tahun 2016, rasio defisit anggaran terhadap PDB sempat menyentuh le- vel tertinggi sebesar 2,6% pada tahun 2015. Defisit pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 2,92%, tertinggi dibandingkan lima tahun sebe- lumnya. Berdasarkan Permenkeu Nomor 45/PMK.02/2006 batas rasio defisit maksimal sebesar 3%, dengan demikian rasio defisit Palangkaraya nanti akan ikut menjadi salah satu pusat pertumbuhan kapitalisme dunia. Menurut Tyner (2002) wilayah Asia adalah wi- layah yang paling dramatis terkena pengaruh globalisasi ekonomi. Kata Castles dan Miller (1993), keterkaitan ekonomi, politik, dan bu- daya, sangat erat serta berpengaruh dalam mi- grasi, selain peranan perdagangan dan inves- tasi dalam kaitannya dengan migrasi tersebut. Dari konsentrasi penduduk (akibat peminda- han ibukota) memunculkan berbagai interaksi. KR-JOKO SANTOSO Y Sri Susilo anggaran masih di bawah batas maksimal. Berdasarkan indikator rasio utang pemerin- tah terhadap PDB dan rasio defisit anggaran ter- hadap PDB maka utang pemerintah dapat di- anggap dalam batas yang masih aman. Dalam hal ini penulis sependapat dengan pemerintah. Namun demikian manajemen utang pemerintah harus ditingkatkan, dalam arti pemanfaatan utang pemerintah harus efektif dan efisien, serta kebocoran' penggunaan utang harus dapat diku- rangi. Isu yang terpenting adalah manajemen utang bukan pro dan kontra terhadap utang pe- merintah. Dalam banyak kajian empiris utang pemerin- tah Indonesia mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang pemerintah terbukti mampu menjadi salah satu motor pembangunan ekono- mi, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mengu- rangi kemiskinan, dan mengurangi ketim- pangan pendapatan. Dalam sejarah manajemen utang pemerintah Indonesia ada beberapa hal positif yang harus dicatat. Pertama, utang pemerintah dimanfaatkan un- tuk pembangunan sektor publik, misalnya pembangunan jalan, waduk, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Utang pemerintah ti- dak digunakan untuk penge- luaran rutin, misalnya gaji pe- gawai, subsidi, membayar utang, dan sebagainya. Kedua, utang pe- merintah dikenakan tingkat bu- nga yang lebih rendah dari ting- kat bunga internasional. Stimulus Pembangunan Ketiga, masa tenggang yang diberikan jangka panjang (lama). Masa tenggang adalah kelong- garan waktu yang diberikan un- tuk mulai mencicil utang pokok dan tingkat bunga. Utang peme- - "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 12 Kota Berkelanjutan Pertumbuhan kota-kota besar kita saat ini, juga diduga tidak diikuti dengan perencanaan strategis guna menunjang pembangunan kota yang berkelanjutan. Ada dugaan bahwa ren- cana tata ruang kota hanya merupakan keleng- kapan administratif belaka sehingga tidak dapat digunakan sebagai pedoman pemba- ngunan kota. Banyak Rencana Tata Ruang Wilayah yang tidak dapat dijadikan sebagai acuan pembangunan. Tata Ruang yang dibuat oleh Pemerintah Kota malah cenderung untuk melegitimasi kebijakan yang lebih berpihak pada kekuatan pasar. Jadilah kawasan konser- vasi untuk pengembangan permukiman, pen- didikan, perindustrian, perhotelan, dan kegiat- an ekonomi lainnya. Karenanya, jika ibukota ingin dipindah, cari lokasi yang tepat, yakni bukan di daerah paru- paru dunia (lahan konservasi). Mungkin lebih tepat memilih tempat yang tidak begitu subur untuk menghindari pengulangan perusakan lingkungan. Negara-negara 'gersang' seperti di Timur Tengah pantas dicontoh bagaimana me- rancang kota besar di lahan yang tidak subur menjadi kota modern yang menarik dikunjungi. Kuncinya adalah perencanaan yang baik dan ketegasan dalam menindak pelanggaran tata ruang. Mari Kalimantan surga kita, serius dijaga dari kerusakan lebih parah. - c *)Prof Dr Saratri Wilonoyudho, Profesor Ilmu Kependudukan dan Lingkungan Perkotaan, Ketua Koalisi Kependudukan dan Anggota Dewan Riset Daerah Jawa Tengah. rintah Indonesia pada umumnya diberikan masa tenggang antara 20 tahun - 30 tahun. Hal terse- but berarti utang yang ditandatangani hari ini mulai dibayar dengan cicilan utang pokok dan bunga setelah 20 tahun - 30 tahun kemudian. Keempat, sumber utang pemerintah tidak hanya mengandalkan sumber utang luar negeri namun utang yang bersumber dari dalam negeri (domestik). Pemberi pinjaman atau utang ter- besar kepada pemerintah Indonesia, baik secara bilateral dan multilateral, adalah Bank Dunia, Jepang, Bank Pembangunan Asia (ADB), Perancis, Jerman, dan Islamic Development Bank (IDB). Sumber domestik dilakukan peme- rintah dengan menjual Surat Berharga Negara (SBN) kepada masyarakat domestik (WNI). Catatan penutup, utang pemerintah masih tetap diperlukan untuk stimulus pembangunan. Kinerja manajemen ang harus ditingkatkan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas peng- gunaan utang dengan menekan kebocoran' men- jadi PR pemerintah Jokowi yang tidak mudah di- kerjakan.-e *) Dr Y Sri Susilo MSi, Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta, Pengurus Pusat ISEI, dan Dosen PTS di Yogyakarta. Pojok KR Jokowi minta jangan biarkan anak dididik medsos. Orangtua juga sedang disibukkan dengan medsos. Semi pedestrian jangan hanya Malioboro. - Bertahap, perlahan tapi pasti. *** Ketimpangan kaya-miskin di DIY makin lebar. Evaluasi bagi pengambil kebijakan. Berabe SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913-1984) M Wonohito (1912-1984). Xadaulatan Rakyat Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Sihono HT, H Soeparno S Adhy, Drs Widyo Suprayogi, Dra Esti Susilarti MPd, Yon Haryono Hadi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Sulistyo Sutopo, Drs Hasto Sutadi, Eko Boediantoro, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H Chaidir, M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Wahyu Priyanti SH, Ardhi Wahdan SPdi, Fotografer: Effy Widjono Putro, Franz Boedi Sukarmanto, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin. Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Drs HM Romli. Direktur Utama: dr Gun Nugroho Samawi. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos, Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan : Agung Susilo SE. Telp (0274)-565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com. Langganan per bulan termasuk Kedaulatan Rakyat Minggu... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10% Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta, 55232, Fax (0274)-563125, Telp (0274)-565685 (Hunting) Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274)-496549 dan (0274)-496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogya.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI-Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta. Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. Wartawan: H Imong Dewanto ( Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Alfons Suhadi, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8448622. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP, Wakil Kepala Biro: Sukaryono BA Surakarta: Jalan Bhayangkara No. 13, Surakarta 57141, Telp/Fax (0271) 718015. KepalaPerwakilan: Dra Hermin Lestari, Kepala Biro: Qomarul Hadi. Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Edhi Romadhon. Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. Purworejo: Jalan Veteran Blok A Kav. 6, Purworejo Plaza, Telp/Fax (0275) 321848. Kepala Perwakilan: Suprapto SPd, Kepala Biro: Gunarwan. Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suyatno, Kepala Biro: RAgussutata. Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Kepala Biro: Y Agus Waluyo. Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas. SELASA LEGI, 25 JULI 2017 (1 DULKAIDAH 1950) SELINTAS INTERNASION 9 Migran Tewas di Tex SAN ANTONIO: Pihak berwenang di Amerika menangkap sopir yang terlibat jaringan penyelundupar di Texas, Senin (24/7). Tindakan itu diambil setelah apa mukan trailer yang diparkir di depan Walmart di Sar Texas pada Minggu (23/7) waktu setempat. Belakangan polisi memeriksa trailer itu dan mener migran berada di dalam truk. Sedikitnya 9 migran tewa orang lainnya lemas, karena dehidrasi dan kekurangan Udara musim panas membuat para migran tersebut te wanya, saat berada di dalam truk yang minim ventil William McManus menyebut insiden itu sebagai tr manusiaan. Pejabat Imigrasi Texas, Thomas Homan kan semula ada 100 imigran yang berada di trailer terse imigran tersebut berasal dari Meksiko. Fretilin dan CNRT Berkoa DILI: Fretilin dan National Congress for Timorese truction (CNRT) akan mempertahankan koalisi untuk tuk pemerintah baru hasil Pemilu, Senin (24/7). Kesep tercapai setelah hasil final Pemilu diumumkan. Fretilin yang dipimpin Presiden Francisco Guterre 29,66 persen suara, sedangkan CNRT yang dipimpi Guasmao meraih 29,46 persen suara. Angka partisipa dalam Pemilu di Timor Leste mencapai 76 Kemungkinan besar Maria de Araujo yang berasal d akan tetap menjadi Perdana Menteri Timor Leste. China Bebaskan Mahasiswa BEIJING: Pihak berwenang di China akhirnya me Guthrie McLean, mahasiswa Amerika Serikat yang Zhengzhou, Senin (24/7). McLean adalah mahasiswa of Montana dan ditangkap aparat China pekan lalu tuduhan melukai pengemudi taksi. Korban cedera karena dipukul McLean setelah pe taksi tersebut berselisih dengan Jennifer McLean, yang kebetulan tuna rungu. Perselisihan terjadi karena Menurut Senator Montana, Steve Daines, McLean di dan pulang ke AS. Jennifer mengajar di Zhengzhou. putranya yang sedang menikmati liburan musim pana Mosul Banjir Mayat Korban Pe MOSUL: Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) suda Mosul dan kota di Irak itu akan menjalani rekonstru (24/7). Sebelum rekonstruksi berlangsung, operasi per Kota Mosul mulai dilakukan. Petugas menemukan dan mengumpulkan mayat-r ban perang yang tertimbun reruntuhan bangunan. Ha buat kamar mayat di Mosul, kehabisan ruang untuk m mayat-mayat tersebut. Rata-rata ada 30 sampai 40 m ditemukan petugas setiap hari, sehingga hal ini mer persoalan tersendiri. PANGO AMANDA M Pacaran Beda a TAK mudah menjalin hubungan asmara dengan status sebagai selebriti. Fans se- ringkali tak terima dengan pilihan hati sang idola. Itulah yang dirasakan aktris remaja, Amanda Manopo. Pemain sinetron Hati yang Memilih' terse- but harus berhadapan dengan komentar-ko- mentar negatif tentang hubungan as- maranya dengan aktor muda Esa Sigit. Banyak fans yang menilai gaya berpacaran- nya dengan pemeran Surat Kecil un- tuk Tuhan itu terlalu dewasa. Mendapati hubungannya di- tentang penggemar, Amanda sempat merasa risih. Namun, dara 17 tahun itu mulai membiasakan diri dan men- coba untuk menutup telin- ga dengan protes pengge- mar. "Awalnya risih ya. Begitu banyak komen yang masuk lewat handphone saya. Komen-komennya pun enggak jelas. Biasa yang komen-komen seperti itu anak-anak kecil atau orang- orang yang tak punya P S n ta ta a Masyarakat mengedepankan toleransi da- lam kehidupan sehari-hari. Tujuannya satu, bisa hidup sejahtera memanfaatkan potensi alam sekitar dan sebagian besar dari mereka berhasil mewujudkannya. Cerita keberagaman itu kemudian diangkat Reviensmedia, komunitas kreatif di Purworejo. Mereka menceritakan kehidupan masyarakat dalam film dokumenter berjudul 'Sayap Garuda di Hargorojo'. "Kami ingin menun- jukkan kepada khalayak tentang cerita keber- agaman itu, bahwa bhinneka tidak untuk dipertentangkan, tetapi disatukan menjadi kekuatan yang memajukan masyarakat. Hargorojo adalah perwujudan masyarakat ber Pancasila," tegas Ilhan Erda, pendiri komuni- tas Reviensmedia, kepada KR, Senin (24/7). Plot dalam film itu dibuat sederhana. b r manda Keberagaman dalam 'Saya HARGOROJO, sebuah desa di gugusan perbukitan Menoreh di Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Barangkali desa itu da- pat dijadikan contoh keberagaman bangsa Indonesia. Masyarakat beragama Islam, Budha, dan Katolik hidup bersama serta saling menjaga satu sama lain. K m m a P P ta a I H m y tr P d d d. m n m p SU