Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Senin 19 Juli 1993 No. 2372 Tahun IX N Jakarta, NERACA~INACA (Indonesia National sementara. Bagaimanapun Air Carriers Association) mengusulkan kepada Departemen Perhubungan (Dephub) agar menaik- kan tarif penerbangan domestik dari 10 menjadi 16 sen dolar AS atau naik sebesar 60%, sementara kan pada situasi yang meng- haruskan mereka untuk meningkatkan pendapatan- nya agar bisa menutup be- ban operasi. Dalam situasi demikian mereka tidak mempunyai peluang untuk mencari pasar yang lebih luas, selain menggeroti pa- sar domestik. Situasi itu je- las akan menimbulkan per- saingan menggaet penum- pang. Untuk itu, maskapai nasional tetap akan melaku- kan perang diskon agar dapat menarik penumpang. Dephub disebut-sebut akan menerima usulan itu dan akan mengeluarkan kebijaksanaan tersebut pada Agustus mendatang. Usulan INACA itu meru- pakan hasil perundingan panjang antara maskapai swasta dan milik negara yang berlangsung di Bali dan Jakarta, pada bulan lalu. Perundingan itu membahas perang diskon dan kemung- kinan mengusulkan kenaik- an tarif guna menyesuaikan perbandingan antara penda- patan dan beban operasi yang belakangan ini kian berbeda. Direktur Niaga Garuda Indonesia Kussuyono, di Jakarta, Sabtu, membenar- kan usulan INÁCA itu. Da- lam usulan itu, disebutkan bahwa kenaikkan tarif dari 10 menjadi 16 sen dolar per seat/mil merupakan angka ideal agar dapat mendong- krak pendapatan maskapai penerbangan nasional yang belakangan ini merugi. Usulan kenaikkan tarif itu, ujar Kussuyono, muncul setelah INACA berpendapat bahwa tarif yang saat ini berlaku berbeda jauh diban- dingkan dengan tarif ideal pada 1982. Pada tahun itu, tarif yang diberlakukan Dephub yaitu 13 sen dolar, pada saat kurs dolar AS sebesar Rp 465. Namun ap- resiasi dolar AS terhadap rupiah kian menurun tiap Kemungkinan Usul INACA ini Disetujui Departemen Perhubungan Tarif Penerbangan Harus Naik 60% Mobil Malaysia akan Masuk RI Jakarta, NERACA PT Barito Pacific Timber merombak lagi susunan di- reksinya. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) yang berlangsung Sabtu (17/7), di Gedung Wisma Barito Pacific Group, Slipi Jakarta, mengesahkan usulan merombak direksi dan komisaris. HARIAN EKONOMI NERACA Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial "RULBPS ini dilakukan berkaitan dengan perubah- an komposisi pemegang saham BPT, yaitu masuknya PT Taspen yang menguasai 20% lebih saham BPT. Jadi, RULBPS itu untuk mensyah- kan wakil Taspen di BPT, baik jajaran Dewan Komisa- ris maupun Dewan Direksi," ujar Presdir BPT, Joso Ab- dullah Gotama kepada Ne- tahunnya, dan membuat nilai tarif penerbangan menurun. Dengan tarif sekarang ini, hal itu membuat perusaha an penerbangan tidak mam- pu membeli pesawat baru, yang 60% harus mempergu- nakan dolar AS. "Jadi, wajar kalau tarif dinaikkan sam- pai 16 sen dolar," ujar Kus- suyono. Hentikan perang diskon Dalam perundingan itu, tutur Kussuyono, maskapai swasta dan negara menye- pakati untuk menghentikan perang diskon. Dephub telah membentuk tim yang dipimpin Dirjen Perhubungan Udara Zainu- din Sikado sebagai tindak lanjut kesepakatan tersebut. Tim ini akan memantau pemberlakukan tarif yang dilakukan maskapai pener- bangan tersebut. Tim ini berhak menegur maskapai penerbangan yang diketahui melakukan penyimpangan dalam penyelenggaraan penerbangan. Seorang pejabat di INA- CA memperkirakan bahwa kesepakatan maskapai na- sional untuk menghentikan perang diskon, sifatnya Jakarta, NERACA Ketua DPR/MPR RI, H. Wahono menegaskan, DPR mendukung rencana peme- rintah untuk meninjau kembali seluruh penyertaan modal PT Taspen ke berba- gai perusahaan swasta. "Dewan mengharapkan penyertaan modal PT Tas- pen di perusahaan swasta dapat dilakukan dengan memperhatikan dan meng- utamakan prinsip kehati- hatian serta keamanan dana, karena dana tersebut adalah milik pegawai negeri dan pensiunan. Jangan sampai penyertaan tersebut mengganggu pelaksanaan tugas PT Taspen dalam jang- ka panjang," katanya ketika memberikan pidato Penu- tupan Masa Persidangan ke Jakarta, NERACA Menteri Pertanian, Dr. Sjarifuddin Baharsjah, me- nyatakan Indonesia sebaik- nya keluar dari organisasi komoditi primer interna- sional. Organisasi semacam International Natural Rub- ber Organization (INRO) dan International Coffe Organi zation (ICO) dinilai sudah ti- dak bermanfaat bagi Indone- sia. L raca, Sabtu lalu. Dijelaskan, jajaran De- wan Direksi terjadi perom- bakan dengan penambahan jabatan baru, yakni Wakil Presdir. Pos ini semula ko- song, namun kini dijabat H. Yusran, yang sebelumnya Direktur Administrasi. "Jabatan Direktur Admi- nistrasi yang ditinggalkan Yusran kini ditempati oleh Pamudji dari Taspen. Wakil Taspen yang juga masuk pada jajaran Dewan Direksi adalah Dadang sebagai Di rektur Sumberdaya Manu- sia. Perubahan susunan Dewan Direksi hanya pada tiga jabatan tersebut. Selain itu, tidak ada lagi," kata Joso. RULBPS BPT diselengga- rakan berkaitan dengan ke- luarnya surat Menteri Ke- uangan yang menunjuk wakil-wakil Taspen di BPT, baik di Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. De- ngan demikian, susunan De- "Selain mengesahkan wan Komisaris dan Dewan susunan Dewan Direksi Direksi BPT kini sudah "Organisasi itu telah ga- gal memperjuangkan harga komoditi. Untuk apa mem- pertahankan diri menjadi anggota. Jelas tak efektif namanya," kata Mentan, ke- pada Neraca, Minggu. Pada kesempatan itu, dia juga mengkritik sejumlah kegaga- lan ICO, INRO, dan Interna- tional Cocoa Organization Jadi, ujar pejabat itu, Dephub harus melakukan deregulasi yang mengizin- kan maskapai swasta mela- yani jalur internasional guna menghindari persaingan tersebut. RULBPS Barito Pacific Timber Rombak Susunan Direksi IV DPR Tahun Sidang 1992/ 93, di Jakarta, Sabtu. Pejabat INACA itu me- ngakui, jika pemerintah memberlakukan deregulasi jalur internasional, bisa mengurangi pendapatan Garuda. Karena pesaing Ga- ruda akan bertambah. "Yang semula hanya menghadapi maskapai asing, kini bertam- bah harus menghadapi mas- kapai maskapai dalam nege- ri. Padahal, jalur ini mem- berikan kontribusi besar bagi pendapatan Garuda. Ini di- buktikan dengan pernyataan Menhub Haryanto Dhanu- tirto bahwa Garuda mende- rita kerugian pada operasio- nal semester I," katanya. Menurut Wahono, masa- lah penyertaan dana PT Taspen di perusahaan-per- usahaan swasta-khusus- nya pada PT Barito Pacific Timber (BPT)-telah banyak mendapatkan sorotan ang gota dewan dan para pakar ekonomi. Masalah tersebut juga dibahas dalam sidang- sidang komisi, khususnya Komisi IV dengan PT BPT dan Komisi VII dengan Menteri Keuangan. Namun Kussuyono meno- lak anggapan bahwa Garu- da rugi pada perolehan se- mester I ini. Pendapatan yang diterima tidak mutlak harus dialokasikan untuk membiayai beban operasi. Bisa saja digunakan untuk menutup berbagai biaya yang muncul di luar biaya operasi atau melakukan investasi. Jadi, untuk me- ngukur rugi atau tidaknya hasil operasional tidak se- "Kesimpulannya, DPR memberikan dukungan de- ngan dikeluarkannya SK Menteri Keuanganan Nomor 702/MK.01/1993 tanggal 14 Juli 1993 tentang peninjau- an kembali seluruh komit- men penyertaan modal yang DPR Dukung Peninjauan Modal PT Taspen dilakukan PT Taspen terha- dap perusahaan swasta." kredit yang sehat dan pe- nyempurnaan sistem lapor- an kredit macet yang lebih informatif," kata Wahono. Mengenai Pakmei 29 Mei 1993, DPR mengakui paket kebijaksanaan itu dimaksud- kan untuk melonggarkan sejumlah kendala yang menghambat kelancaran perkembangan kredit per- bankan, dengan tidak me- ngorbankan prinsip kehati- hatian dan praktek perbank- an yang sehat. baru, RULBPS juga merom- bak susunan Dewan Komi- saris. Jabatan Wakil Pres- kom yang sebelumnya tidak ada, kini diadakan. Pos baru tersebut dijabat wakil Tas- pen, Yusuf Anwar, yang kini Sekjen Departemen Keuang- an. Jadi, sebetulnya perom- bakan ini hanya karena penambahan. Jabatan lain pada Dewan Komisaris te- tap." Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Billy Joedono, menyatakan pemerintah memang tengah mempelaja- ri untung ruginya menjadi anggota organisasi komoditi primer internasional. Tapi Mendag berpendapat, untuk saat ini Indonesia masih membutuhkan organisasi itu. "Kami sudah membahas masalah itu dengan Men- tan," kata Mendag. Mentan menyatakan ke- gagalan organisasi karet, kakao, dan kopi dunia dalam memperjuangkan harga komoditi tersebut selama bertahun-tahun menjadi bukti bahwa manfaat orga- nisasi semacam itu sudah tak Pada kesempatan itu, Wahono juga menyampaikan pendapat DPR atas masalah yang menonjol belakangan ini seperti soal kredit mecet, UU No. 14/1992, kenaikan PBB dan sebagainya. mata-mata melihat angka perbandingan antara patan dan operasi. Namun, dia mengakui, perolehan Garuda telah berkurang dibanding dengan perolehan yang diterima pada periode yang sama tahun lalu. Keku- rangan ini akan ditutup pada operasional semester II. "Makanya you nanti lihat pada akhir tahun saja," ujar Kussuyono. Dia juga membantah Wahono mengatakan soal kredit macet telah menda- patkan sorotan tajam DPR. Dewan meminta agar masa- lah tersebut segera dituntas- kan. Solusi untuk memecah- kan masalah itu dengan pe- ningkatan cadangan, penam- bahan modal dari pemegang saham atau merger. "Sedangkan langkah yang jangka panjang berupa pen- ciptaan sistem pengendalian kredit yang sehat dan macet, petunjuk tentang pemberian Mentan: Keluar Saja dari INRO dan ICO (ICCO) dalam menyelamat- kanjatuhnya harga komoditi primer. luar negeri. "Cara ini sudah kita lakukan dan hasilnya cukup baik," kata Mentan. ada lagi. Dia juga berpendapat jika Indonesia keluar dari keang gotaan organisasi komoditi primer internasional tidak akan mempengaruhi pasar maupun harga produk per- tanian Indonesia di pasar dunia. "Sudah saatnya Indo- nesia melepaskan diri dari organisasi yang tak berman- faat. Tanpa organisasi itu kita bisa menembus pasar dunia. Kita harus membia- sakan diri dengan kemam- puan yang ada dalam me- nerobos pasar dunia," katanya. lengkap. Puji Prajogo Sementara itu, kalangan DPR menyatakan pujian atas kesediaan Preskom BPT Prajogo Pangestu datang memenuhi panggilan Komi- si IV DPR-RI untuk Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU), Kamis pekan lalu, walaupun sedang dikecam dari berbagai penjuru. Mantan Ketua Komisi VI DPR, Tadjudin Noer Said, Sekretaris Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), M. Dja'far Siddiq, para Wakil Ketua Komisi IV DPR, ma- sing-masing Imam Churmen dari FPP, Arifin dari Fraksi ABRI, dan Djauhari Effendi dari FPDI mengemukakan Wakil Presiden Try Sutrisno, Sabtu (17/7), di Istana Merdeka Selatan, menerima Gubernur Negara Bagian Louissiana, AS, Edwin W. Edwards (bersalaman) bersama Pimpinan CEO Freeport Jams R. Moffett (kanan). Kunjungan tamu dari AS itu untuk membicarakan kerjasama kedua negara, khususnya antara Negara Bagian Louissiana dengan Propinsi Jawa Timur. (ant) Diharapkan hal ini akan dapat meningkatkan poten- si produksi perbankan da- lam memcu pertumbuhan ekspansi kredit, sehingga da- pat memacu pencapaian sa- saran indikasi espansi kredit 17% dalam rangka pertum- buhan ekonomi 6%. (19) Mentan mengatakan or- ganisasi komoditi primer internasional bukan meru- pakan pangsa pasar, tapi merupakan wadah tempat berkumpulnya organisasi dari negara-negara produ- sen. kabar yang menyebutkan Garuda itu muncul setelah Sempati Air diberikan ke- sempatan yang sama untuk melayani jalur-jalur yang semula didominasi BUMN ini. Anggapan seperti itu, kata Kussuyono, jelas keli- ru. Karena Garuda tak per- nah menganggap Sempati Air merupakan pesaingnya, Keberadaan Garuda di jalur internasional, ujar Sementara itu, Malaysia dan Thailand juga minta Indonesia, secara bersama- sama, keluar dari perjanjian karet alam dunia karena perjanjian itu hanya meng- untungkan konsumen saja dan merugikan produsen karet. Indonesia kurang menanggapi permintaan tersebut sehingga dinilai takut dengan Amerika Se- Pemasaran hasil pertani- an ke pasar dunia dapat di- lakukan melalui Atase Per- dagangan di KBRI atau dengan membangun kantor perwakilan pemasaran di rikat. (23) hal tersebut kepada Neraca, secara terpisah pekan kema- rin. Kussuyono, memakan proses yang Untuk jak di jalur tersebut tidak bisa hanya dengan sekali tekan dan sekali membeli pesawat lalu berani mengib- arkan maskapainya di jalur internasional. "Jadi, tidak begitu saja Dephub berani memberikan kebebasan kepada maskapai swasta, entah itu Sempati atau lain- nya untuk memijakan kaki nya di pasar internasional," "Sampai pukul 07.00 WIB hari itu (Kamis, 15/7) saya belum yakin Prajogo akan datang sendiri. Pengalaman selama ini membuktikan bahwa umumnya para kong- lomerat tidak mau memenu- hi panggilan DPR jika diun- dang untuk RDPU. Konglo- merat yang mau datang hanya Bob Hasan, itu pun dalam kapasitas sebagai Ketua MPI (Masyarakat Pehutanan Indonesia) dan Apkindo (Asosiasi Panel Kayu Indonesia)," ujarnya. Menurut Tadjudin, terle- pas dari kesalahan Prajogo yang lain, namun sikapnya patut dipuji. Prajogo dengan PEGAWA NEGERI SIPIL ujar Kussuyono. Dia mengatakan, kehati- hatian Dephub untuk mem- berikan izin kepada maska- pai swas untuk melayani jalur internasional cukup beralasan. Ini disebabkan, setiap maskapai yang sudah berani memijakan diri di peta penerbangan internasional, perlu menyediakan perang- kat modal yang besar dan kesiapan sumber daya manu- sia. (33) jiwa besarnya mau datang sendiri ke DPR merupakan terobosan yang menumental dalam sejarah DPR. Sikap ini patut menjadi contoh bagi konglomerat lain, bahkan bila perlu dilembagakan. "Saya memang keras me- nanggapi rencana BPT go public. Namun saya ajak An- da besikap objektif. Sudah banyak konglomerat yang kita panggil ke sini, namun yang datang hanya wakilnya, itu pun mereka tidak menentukan di perusahaan." Tadjudin memberi contoh, PT Indah Kiat Pulp & Paper yang berkali-kali dipanggil Komisi VIDPR. Namun yang datang bukan Eka Tjipta Wijaya atau Presiden Direk- tur, Teguh Ganda Wijaya, tapi Letjen (Purn) Rais Abin atau penasehat Sinar Mas Group, Yusuf Hamka. Begi- tu pula Sudono Salim dan anaknya Anthony Salim yang berulang-kali dipang- gil melalui PT Indocement Tunggal Prakarsa dan Indo- mobil Group. Mereka tidak pernah mau datang. "Walaupun dengan baha- sa Indonesia yang agak ter- sendat-sendat, Prajogo ada- lah konglomerat yang telah menempatkan DPR pada porsi sebenarnya. Tanpa kehadiran Prajogo pun su- dah memenuhi syarat. Dia bisa saja buat alasan kesibu- kan dan sejenisnya seperti yang umumnya dipakai oleh konglomerat," kata Dja'far Siddiq.(29) SWASTA TASPEN didie su 18-7-93 Izin Departemen Penerangan RI No. 002/Menpen/SIUPP/A7.1985 Langkawi, NERACA Mobil buatan Malaysia, Proton Saga, bakal mera- maikan pasar mobil di Indonesia. Mobil itu bisa diekspor ke Indonesia dalam bentuk jadi (built up). Namun harganya diduga sangat mahal. Harga eceran Rp 500. Menko Industri dan Perdagangan (Indag) Ir.Hartarto menyatakan ini di Langkawi, Sabtu (17/ 7). Berdasarkan deregu- lasi Juni 1993, Indonesia boleh mengimpor mobil jadi dengan bea masuk 200%, jika tipe mobil ter- sebut sudah diproduksi di dalam negeri. Jika belum diproduksi di Indonesia, mobil itu pun dikenakan bea masuk tambahan 100% di samping bea masuk 200%. 14 Agustus 1985 ISSN 02 531 81 PT Persindotama Antar Nusa Malaysia. Juga disepaka- ti mengenai ekspor berba- gai jenis sayur-mayur Indonesia ke Malaysia. Impor sayur-mayur Ma- laysia setiap tahun men- capai US$ 200 juta. Menurut Hartarto, Indonesia mengharapkan dalam waktu dekat sek- tor perbankan kedua ne- gara akan mendirikan usaha ventura untuk membantu sebuah per- usahaan dengan menye- diakan bantuan dana ser- ta manajemen. Bantuan modal serta tenaga ma- najemen akan ditarik kembali dari perusahaan yang dibantu itu setelah batas waktu tertentu. Dijelaskan, jika seba- gian komponen Proton Saga berasal dari Indone- sia-artinya mobil itu dirakit di Indonesia- harganya tidak akan ter- lalu mahal karena ada keringanan atau insentif. "Keinginan Malaysia me- ngekspor Proton Saga se- benarnya sudah lama ter- dengar," tambahnya. Eskpor Proton Saga ini merupakan salah satu dari serangkaian kesepa- katan Indonesia-Malaysia yang dicapai dalam pem- bicaraan Presiden Soehar- to dan Perdana Menteri Mahathir Mohammad di Langkawi, Sabtu, demiki- an Antara melaporkan. Menkeu Malaysia Anwar Ibrahim menjelas- kan di masa lampau bank Malaysia belum mendiri- kan cabang di Indonesia karena peraturan me- mang tidak memungkin- kan. Dia mengharapkan pembukaan kantor-kan- tor perwakilan bank itu bisa dilakukan tahun ini. Kesepakatan lain yang dicapai dalam perunding- an yang juga dihadiri Menpasportel Joop Ave, adalah peningkatan ker- jasama Singapura-Johor, Malaysia-Batam dan Riau, terutama karena Johor agak tertinggal. Joop Ave dan Hartarto direncanakan tetap ting- gal dua hari lagi di Lang- kawi untuk mengikuti pertemuan tiga pihak Kesepakatan lain ter- tentang persiapan pem- dapat di bidang perbank- bentukan kerjasama se- an dan sektor ekonomi gitiga Indonesia-Thai- lain. Presiden Soeharto land-Malaysia, yang di- menyetujui keinginan kenal sebagai Segitiga Pemerintah Malaysia Pertumbuhan Daerah membuka perwakilan Utara (Northern Growth bank di Indonesia, dan Tiangle)). Gagasan kerja- bank-bank Indonesia sama itu berasal dari mendirikan cabang di Malaysia. (*/jon) Tidak Ada Tender Ulang Tiga PLTGU Jakarta, NERACA Menteri Pertambangan dan Energi, Ida Bagus Su- djana menegaskan, pemerin- tah tidak akan melakukan tender ulang dalam pemba- ngunan tiga proyek Pem- bangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), masing- masing PLTGU Muara Ta- war (Jabar), PLTGU Tam- bak Lorok, Cilacap dan PLT GU Grati, Pasuruan (Jatim). "Semua pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan peraturan dan kebijaksana- an yang ada," kata Sudjana kepada wartawan, akhir pekan lalu, di Jakarta, sete- lah menghadiri Rapim terba- tas departemen tersebut. S "Oleh karena itu, tidak benar pembangunan ketiga proyek itu dikatakan meru- gikan negara maupun rak- yat. Sebab, pemerintah te- lah memperhitungkan seca- ra teliti sebelum memutus- kan untuk menunjuk satu perusahaan dalam pelaksa- naan sautu tender," kata menteri. Turunkan nilai? Namun di pihak lain di- peroleh kabar dari Direktur GEC Alsthom International, K.A.Bray, bahwa PLN telah menurunkan harga kontrak- nya untuk dua kontraktor yakni ABB dan Sumitomo. Kedua perusahaan kon- traktor itu dikatakan telah menurunkan harga pena- waran menjadi US$470 sam- pai US$ 490 per KW yang berarti di bawah harga yang ditawarkan GEC Alstom. Penegasan Sudjana dike- mukakan menanggapi silang pendapat mengenai pelaksa- naan tender pembangunan ketiga PLTGU tersebut yang masing-masing berkapasitas 500 Mega Watt (MW). Ketiga proyek itu akan d- ibangun kontraktor Swiss- Jerman Asea Brown Boveri (ABB), Mitsubishi dan Sumi- tomo (Jepang) dengan harga US$ 623 per Kilowatt (KW). Ketiga perusahaan itu di- pilih berdasarkan pola repeat order (pesanan ulang) atau mengacu pada harga kontrak proyek sejenis yang sedang berjalan, antara lain pemba- ngunan PLTGU Muara Ka- rang. Menurut Dirjen Lis- K.A.Bray ketika diminta trik, Dr Artono Arismunan- komentarnya mengenai ke- dar, pola itu dipilih untuk putusan Pemerintah Indone- mengatasi keterlambatan sia itu nampaknya tidak pembangunan listrik swasta. terlalu mempersoalkan. Tapi kemudian masalah Katanya, sebagai perusaha- ini ramai dibicarakan, sete- an nomor satu di Eropa dan lah sebuah perusahaan kon- ketiga di dunia, Alsthom traktora patungan Inggris- Internasional tidak terlalu Perancis yaitu General El- pesimistis, dan yang penting ectric Company (GEC) Als- karena tawarannya itu thom International menya- Pemerintah Indonesia diun- takan sanggup membangun tungkan. "Siapa tahu kelak PLTGU tersebut dengan kami dipercaya melaksana- harga US$ 500 per KW atau kan pembangunan pembang- di bawah harga yang dita- kit listrik yang lainnya," warkan ABB dan Sumitomo. katanya. Menurut Sudjana, pemba- ngunan ketiga proyek itu Disebutkan, pertemuan antara PLN dengan ABB sudah sangat mendesak, dan Sumitomo itu berlang- yaitu untuk memenuhi ke- kurangan tenaga listrik in- dustri hingga 1995 menda- sung 14 Juli lalu. Pertemu- an itu berlangsung setelah PLN memanggil kedua per- tang. Saat ini diperkirakan usahaan itu dan kemudian daftar tunggu permintaan diminta untuk melakukan listrik dari sektor industri sudah mencapai 7.000 Mega Volt Ampere (MVA) atau sekitar 3.200 Mega Watt. penghitungan ulang. Semen- tara Dirut PLN Zuhal yang dikonfirmasikan sedang pergi ke luar negeri. (3/44) Menurut perhitungan Bray, dengan penurunan harga kontrak oleh kedua perusahaan itu, pemerintah Indonesia dapat menghemat devisa senilai US$ 85,8 juta atau sekitar Rp 179 miliar. "Kami cukup puas meneri- ma keputusan pihak PLN yang menurunkan nilai pro- yek itu, meskipun proyek itu tidak jatuh ke perusahaan kami," ujarnya kepada war- tawan.