Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

10 P T Berbicara dalam loka- karya Peningkatan Keta- hanan Pangan untuk Me- nanggulangi Kemiskinan di Jakarta, Sabtu, Ibrahim berpendapat kurang ada dinamika dalam penyediaan pangan, karena selama ini swasta lebih banyak hanya menjadi pengumpul pangan di perkotaan. Karena itu swasta harus didorong untuk menjadi modernisator di daerah pedesaan sebagai pengum- pul barang dari desa ke kota untuk menanggulangi kemiskinan,"katanya. Menurut dia, dari sudut Jakarta, NERACA ~ Menteri Negara Urusan Pa- ngan/Kepala Bulog (Menpangan/Kabulog) Ibra- him Hasan berharap agar swasta dapat ikut jadi modernisator ketahanan pangan di pedesaan seba- gai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Jakarta, NERACA Badan Urusan Logistik (Bulog) dianjurkan memba- ngun "kepastian tentang suplai bahan baku serta pusat informasi pasar komo- diti pertanian, khususnya komoditi yang ditangani oleh lembaga ini. E R N | RA E Swasta Dilibatkan Jadi Modernisator Ketahanan Pangan di Pedesaan Demikian dikatakan, Agus Pakpahan, peneliti pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Bogor, pada Lokakarya Peningkat an Ketahanan Pangan un- tuk Mengentaskan Kemis- di Menurut Agus Pakpahan, pasar bahan baku bisa sa- ngat luas atau beragam. Contohnya tebu dijual kepa- da pabrik gula, sedangkan petani nenas atau nelayan dapat menjual hasilnya lang- sung kepada konsumen akhir atau kepada pengolah. Dalam hal ini petani mempunyai alternatif pasar, sedangkan pengolah meng- hadapi risiko yang lebih besar dalam hal kontinuitas pasok bahan baku. A A N Padang, NERACA Gubernur Sumatera Ba- rat (Sumbar), H Hasan Basri Durin memperingatkan para distributor Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) di daerah ini agar tidak mengedarkan kupon tersebut di luar lokasi yangg sudah ditetapkan Pemda. pandang pangan, masalah kemiskinan merupakan masalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi pangannya. Baik yang dise- babkan oleh tidak tersedia nya pangan, maupun akibat tiadanya daya beli. Karena itu, untuk meng- entaskan kemiskinan me- ngandung arti bahwa keter- sediaan pangan yang mencu- kupi dan kemampuan daya beli konsumen terhadap pa- ngan perlu terus dijaga setiap saat, demikian Ibrahim. Diakuinya penyediaan pangan selama ini lebih di- upayakan untuk memenuhi Kompleksitas ini ber- Agorindustri pengolah sumber dari beragamnya nenas, kata Agus Pakpahan, karakteristik pasar bahan akan muncul dan berkembaku, pasar produk olahan bang jika tingkat produksi dan teknologi. Karena itu DAE RAH Sementara para wakil rakyat daerah tersebut menyarankan kepada Pem- da Sumbar supaya menolak beredarnya kupon permain- an judi itu dalam wilayah hukum Provinsi Sumbar. Bulog Perlu Membangun Pusat Informasi Pasar Komoditi Pertanian perlu ada pengkajian kon- sep-konsep kelembagaan." cukup besar, hingga kese- imbangan harga dengan pasar memungkinkan pe- ngolah memperoleh keun- tungan dari aktivitas peng- olahan. Sedangkan untuk menca- pai daya saing atau compa- rative advantage, pengem- bangan industri pangan perlu didasarkan atas reso- urce endowment dan tekno- logi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Dalam nota jawabannya atas pemandangan umum yangg disampaikan angggo- ta DPRD Sumbar minggu lalu, gubernur mengemuka- kan bahwa peringatan yang sama jugga diberikan kepa- da sedikitnya 18 aggen yang menjual kupon SDSB di wi- layah kota Padang. Sehubungan dengan itu, maka penataan kelembaga- an seperti Bulog untuk mengkoordinasi pasok ba- han baku atau memberikan informasi harga komoditi pertanian sangat penting. Selain itu Bulog juga perlu berubah bentuk dan memanfaatkan asset utama- nya yaitu sarana dan prasa- rana yang ada. Menurut Agus Pakpahan, langkah ini dilakukan untuk menekan ongkos pemasaran seperti transportasi, penyimpanan dan lainya. Menyinggung masalah meningkatnya industri pa- ngan, dia mengatakan, masalah utama yang diha- dapi bukan masalah tekno- logi pengolahan pangan melainkan inovasi kelemba- gaan yang belum banyak terpecahkan. K 0 P DPRD Tolak Peredaran Kupon SDSB di Sumatera Barat tersebut di Sumbar. Menurut Hasan Basri Durin, penjualan kupon SDSB merupakan kebijaksa- naan pemerintah pusat da- lam rangka menghimpun dana untuk kesejahteraan sosial, dan pembinaan olah raga di Indonesia. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur berkewa- jiban mengamankan segala bentuk keputusan dan kebi- jaksanaan pemerintah di daerahnya, termasuk per- edaran kupon SDSB, kata seno MS, mewakili gubernur. Sekwilda Sumbar, Drs Kar- Dikatakan bahwa dalam peredaran kupon SDSB ter- sebut, kepala daerah memi- liki wewenangg untuk me- nentukan wilayah adminis- tratif peredaran dan lokasi loket penjulannya, sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap penjualan kupon itu. kebutuhan ketahanan pa- ngan nasional, khususnya beras. Padahal ketahanan pangan yang bertumpu pada beras di tangan pemerintah itu membawa konsekuensi tingginya biaya perawatan dan penyimpanan, di sam- ping mengurangi peran ma- syarakat. Hal itu bisa dilihat dari semakin berkurangnya peran lumbung desa yang di masa lalu berperan dalam mengatasi masalah pangan di masyarakat. Menurut Menpanga/Ka- bulog untuk peningkatan ketahanan pangan nasional sebenarnya bisa diperoleh dari empat sumber, yaitu ketahanan pangan pada ting- kat rumah tangga, lumbung desa, pemerintah dan dalam bentuk hutan suaka pangan yang berupa tumbuhan / tanamanpangan atau hewan yang hanya digunakan pada masa darurat. wasan Kampung Tionghoa, atau Jln Niaga kota Padang. Tetapi ternyata kupon SDSB seri B bernilai Rp 1.000/lem- bar diedarkan di seluruh pelosok kota Padang, bah- kan sudah sampai ke Pulau Mentawai yang berjarak 110 mil laut dari kota Padang. F-PP mengatakan bahwa gubernur juga mengakui walaupun penyelenggaraan kupon SDSB telah dilaksa- nakan sesuai dengan petun- juk pemerintah pusat, na- mun masih ditemui pelang- itu gubernur telah memerin- garan. Sehubungan dengan tahkan kepada enam wali- kota dan delapan bupati yang ada di Sumbar untuk menin- dak mereka yang melakukan pelanggaran dalam peredar- an kupon SDSB. "Tim monitoring dan eva- luasi penyelenggaraan SDSB Tk I Sumbar pada 22 Juni Drs Buchari Rauf, dari 1993 telah melakukan pener- Fraksi Persatuan Pemba- Tapi menurut F-PP, un- tiban secara terpadu dengan nigunan (F-PP) DPRD Sum- tuk menentukan wilayah Tim Penertiban Tk II Padang bar sebelumnya telah mena- penjualan kupon SDSB di terhadap pelanggaran dalam nyakan sekaligus memberi Sumbar, gubernur telah penjualan kupon SDSB," saran kepadda pemerintah mengeluarkan keputusan kata gubernur tanpa daerah agar menolak saja yang menetapkan lokasi menjelaskan hasil penertib- beredarnya kupon SDSB penjualannya hanya di ka- an tersebut. (27/ant). "Dengan keragaman sumber ketahanan pangan itu. maka peluang untuk mengembangkan partisipa- Contohnya, pengembang: an tepung ubikayu sebagai bahan subtitusi bagi sebagi- an proporsi terigu memberi dampak sangat positif bagi industri pangan di Indone- sia dan pengingkatan pen- dapatan serta kesempatan kerja di pedesaan dimanase- lama ini ubikayu adalah sa- lah satu simbol kemiskinan. "Karena itu tujuan peng- embangan industri pagang untuk menangglangi kemis- kinan perlu dinyatakan se- cara eksplisit dan dijadikan kriteria dalam pengambil ke- putusan investasi," katanya. Lokakarya ini juga mem- bahasan makalah Mubyar- to, Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa Depdagri, Soehoed, dan Kepala BPS. Hadir dalam acara ini Waka Bulog, Beddu Amang, Wakil Kepala BPS Soegito, Konsul tan Bappenas, Timmer. (23) S I si masyarakat semakin ter- buka luas," ujarnya sambil menambahkan bahwa belum semua sumderdaya pangan nasional tergali secara optimal. Keragaman hayati yang tersebar wilayah Indonesia, baik di darat maupun di laut merupakan kesempat- an kerja baru mengingat industri pangan relatif jauh dari resesi karena faktor besarnya permintaan domes- tik dan bersifat kontinyu. "Itu artinya diversifikasi pangan, baik padi sisi per- sediaan maupun perminta- an, terbuka lebar untuk digarap, "lanjut Ibrahim. Lokakarya yang berlang- sung sehari penuh itu ber- tujuan antara lain untuk me- ngetahui kaitan antara ting- kat ketahanan dan penye- diaan pangan di suatu dae- rah dengan tingkat dan lo- kasi kemiskinan. Sedangkan pembicaranya, Prof.Dr.Mub- yarto (Bappenas), Soehoed WP (Dirjen Bangdes Dep- dagri) dan BPS. (13) T RA NS M I G RA SI 2.000 KK Penduduk P.Lombok akan Ditransmigrasikan Mataram, NERACA mereka akan memperoleh l ha lahan usaha dan 0,5 ha lahan pekarangan. Untuk mengatasi kepa- datan penduduk di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), ta- hun 1993/1994 akan memin- dahkan sebanyak 2.000 ke- pala keluarga (KK) ke UPT (Unit Pemukiman Transmi- grasi), di berbagai provinsi. Kepala Humas Pemda, Tk. I. NTB, Drs. Mahfud Akhmad, kepada Neraca, menjelaskan, penduduk Pulau Lombok kini menca- pai 2,5 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 4.738 km2 dengan rata-rata kepadatan 509 jiwa/km2. Kondisi ini lebih diperburuk oleh ren- dahnya keterampilan warga yang 75% hidup dari usaha tani. "Akibatnya lapangan kerja sulit. Padahal pengusa- ha banyak beroperasi di daerah ini. Tetapi mereka tetap sulit disalurkan lanta- ran tidak memiliki keteram- pilan," katanya. Upaya un- tuk meningkatkan taraf hidup mereka adalah dengan cara memindahkan mereka lewat program transmigra si. Dengan program ini Palu, NERACA Masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah yang ingin memiliki Surat Ijin Menge- mudi (SIM) dan sertifikat tanah kini tak perlu lagi antri di loket-loket karena kepe- ngurusannya bisa melalui Koperasi Jasa Raya. Menurut Irwan, koperasi berintikan tukang ojek ter- yang anggotanya 450 orang sebut sudah melaksanakan operasinya mengurus SIM dan Sertifikat Tanah untuk anggota dan masyarakatluas dengan memungut biaya jasa Rp. 5000/SIM dan Rp.10.000/ sertifikat. Di Palu Urus SIM dan Sertifikat Lewat Koperasi "Sekarang kami sudah mengurus sekitar 600 lem- bar SIM, sedangkan sertifi- kat sudah sekitar 1.000 per- sil. Namun untuk sertifikat dan Rp. 501,3 juta. Pemda Tk.II Lobar (Lombok Barat) mengungkapkan, pendapatan dari wilayah Kota Administratif (Kotip) Mataram, sejak dua tahun terakhir dikembalikan pe- manfaatannya kepada Kotip. Itu dimaksudkan, jika Kotip Mataram berubah status menjadi Kota Madya (Kodya) pengalian, penggaturan dan pemanfaatan dana tidak banyak mengalami perubah an, ujar Kiagus Syahrul, SH. Pendapat yang menyebut- kan bahwa Kabupaten Lo- miliar dari pajak daerah. Kemudian Rp. 2,82 miliar Selain itu, IMB (Ijin nesia) Cabang persiapan berasal dari Retribusi Rp. Mendirikan Bangunan) dan NTB (Nusa Tenggara Barat) 105 juta dari peusahaan pajak penerangan jalan kembali mendapat keperca- daerah dan Rp. 203,2 juta masing-masing Rp. 113,0 yaan anggauta, untuk men- dari Dinas Daerah selebih- juta dan Rp. 98 juta. Selebih- Jadi ketua PWI setempat nya penerimaan lain-lain. nya berkisar pemasukan priode 1993-1997, dalam Lancarnya pemerintahan antara Rp. 11 juta sampai pemilihan Senin, (12/7) di dan roda pembangunan di dengan Rp. 72 juta digaet Lobar, selain ditopang PAD dari Pajak bangsa asing, juga didukung penerimaan PPKU, Sewa toko, tanah dan pajak. Pada 1992/1993 dari bangunan. Disamping itu, sumber pajak seperti PBB juga pemasukan dari Rekla- (Pajak Bumi dan Bangunan) me, Leges, Ijin lokasi, jijin maupun PKB (Pajak Kenda- H.O, retrébusi kebersihan raan Bermotor) Lobar ber- kota dan retribusi Huller, bar akan kehilangan sum- hasil menggaet dana Rp. 1,70 kata Syahrul panjang lebar. ber PAD (Pendapatan Asli miliardari target Rp. 2,18 bat lah yang potensial, aki- miliar.Sedangkan untuk tersebut, dalam mengantisi bat lahirnya Kodya Mata- 1993/1994 diproyeksikan pasi kelahiran Kodya Mata- ram, sama sekali tidak be- penerimaan sektor ini sebe- nar. Bahkan sejak dua ta- ram, jauh-jauh hari Lobar sar Rp. 2,61miliar, katanya. sudah mendata sumber PAD hun, PAD dan PBB yang Sekretaris Jendral PWI, Dari hasil penggarapan yang potensial, terutama Haji Sopyan Lubis, dalam bersumber dari Kotip tidak sumber dana pembangunan diwilayah pedesaan. "Ba- pengarahannya menilai, pe- lagi dimanfaatkan diluar tersebut, papar Kiagus Syah- nyak obyek pajak yang be- milihan pengurus PWI NTB wilayah Kotip. Dan tokh rul, tercatat Rp. 2,5 miliar lum terdaftar, disebabkan sebagai lancar tertib, mes- pembangunan di wilayah diserahkan pengelolaannya jumlah petugas yang belum kipun sedikit hangat. Ko- Luar Kotip (Lobar) tetap ja- kepemerintah Kotip Mata- memadai dibanding luas mposisi pengurus yang su- lan, kata Syahrul. Menurut dia, PAD Lobar yang ada di wilayah Kotip mudian, terbatasnya sarana ram. Padahal sumber dana wilayah yang digarap. Ke- dah terbentuk, merupakan hasil kerja maksimal para pada 1992/1993 hanya terse- sendiri, pada 1992/1993 dan prasarana yang menun- Pormatur yang didasarkan rep Rp. 4,62 miliar dari tar. hanya mampu memberikan jang mobilitas kerja aparat pada berbagai pertimbang get Rp. 5,57 miliar. Sedang kontribusi sebesar Rp. 1,16 Dinas Pendapatan," kata- an, demi kemajuan organi- kan penerimaan PAD pada miliar. Andalan terbesar nya. muncul dari Cukai Pasar, "Perdebatan sengit dian- sasi. - 1993/1994 diproyeksikan Rp. (Ros) KEMARAU: Seorang pencari kayu tengah membelah kayu diantara tandus dan gersangnya tanah sekitar Pantai Dadap, Batu Ceper, Tangerang, baru-baru ini. Selama kemarau tanah pantai di sekitar kawasan ini terbelah kekeringan. (Ipphos) jumlah pendaftaran yang dilakukan Kanwil Deptrans- PPH awal Juli 1993 sudah mencapai 4.649 kk. Padahal target pengirman tahun ini 2.000 kk. Menurut Suharno ke 2.00 kk tersebut akan dipindah- kan ke Kalimantan Barat Selain Chairul M, duduk Haji Iskandar Sukmana sebagai wakil ketua, Drs. Salman selaku Sekretaris dan Kiagus Hamim sebagai bendahara. Mereka dibantu seksi-seksi. Siwo dipegang oleh Bur Solihin, Seksi war- Seksi Hankam, Syam Chan- dra dan Seksi Pertanian, Kt. Narwadha. sebanyak 258 kk, Kaliman- tan Tengah 296 kk, Kaliman tan Timur dan Selatan masing-masing 200 kk. Kemudian Sulawesi Tengah 281kk, Sulawesi Selatan 128 kk dan Sulawesi tengah 187 kk. Sedangkan 210 kk dipro- yeksikan ke UPT Fakfak dan Manokwari Irian Jaya. "Kanwil Departemen Koperasi sudah menerbitkan Sedangkan kepengurusan akte pendiriannya sementa- sertifikat, selain memenuhi ra Kapolres Donggala dan semua persyaratan, proses- Kepala Badan Pertanahan nya juga harus sesuai atur- Nasional Donggala menge- an, antara lain melalui pro- luarkan rekomendasinnya ses pengukuran tanah, pani- masing-masing. "Kata Ketua tia sembilan, persetujuan Koperasi Jasa Raya, Irwan kanwil BPN Sulteng serta Wijaya HS, sambil menun- penyelesain biaya sertifikat sud kepada Antara Palu, Donggala," katanya. jukkan surat-surat dimak di kantor BPN Kabupaten Senin. Koperasi Jasa Raya yang kini memiliki modal sendiri Rp. 50 juta itu sedang merin- KUD di Sulteng dalam hal tis kerjasama dengan KUD- penerbitan sertifikat serta pengadaan barang-barang kebutuhan KUD. Koperasi Jasa Raya ingin menjadi pemasok KUD, se- dangkan KUD-KUD bisa memanfaatkan Jasa Raya untuk pemasaran produk- produk yang akan dijual ke masyarakat atau ke luar darah, katanya. (Ant) ditentukan oleh sumberda- Departemen Transmigra- ya manusia khususnya war- si-Pemukiman Perambah ga transmigran dan aparat Hutan (Deptrans-PPH) be- Deprtrans-PPH. kerjasama dengan swasta pada bulan Agustus 1993 akan membangun Pusat Informasi Bisnis Daerah Transmigrasi (PIBDT). "Sisanya 240 kk akan dipindahkan ke Pulau Sum- bawa (NTB). Daerah terakhir Sementara itu Kepala ini kini tidak lagi menjadi Bidang Penerangan Kanwil areal transmigrasi lokal, Departemen Transmigrasi- tetapi ditetapkan menjadi Pemukiman Perambah penerima transmigrasi Hutan (Deptrans-PPH), umum berdasarkan Kepres Suharno, ketika dihubungi No54/1992. Artinya, trans- Neraca ditempat terpisa migrasi dari daerah mana- menjelaskan animo masya- pun di Indonesia, dapat di- logi," kata Mentrans-PPH rakat Lombok untuk me- ngubah nasib dengan ber- transmigrasi sangat besar. "Kerjasama pendirian PIBDT untuk mengantisipa- si kendala keterbatasan transmigran dalam meng- olah lahan, permodalan, pemasaran hasil usaha tani maupun penguasaan tekno- Siswono pindahkan ke sana," kata Suharno. Hala ini tercermin dari tanah semua masih dalam proses," katanya. Untuk pengurusan SIM, setiap peminat harus meme- nuhi persyaratan yang di- minta POLRI, namun khu- sus untuk pemeriksaan ke- sehatan, Koperasi Jasa Raya menyediakan dokter dengan biaya Rp.6.000/orang. # tara para anggauta, dalam memilih yang dikehendaki, merupakan cermin hidupnya ngan penuh rasa kebersama- an. Pertebal semangat keke- luargaan. Pecahkan persoal- an secara musyawarah un- tuk mencapai mufakat. Se- hingga organisasi propesi ini, benar-benar memiliki eksis- tensi disemua kalangan. "Namun disadari atau tidak, angka nol meski tak punya nilai, pada hakekat- nya mampu membesarkan angka-angka lainnya. (Ros) Tangerang, NERACA Nasib limabelas hektar sawah teknis di Desa Kam- pung Melayu Timur, Teluk Naga, Tangerang, Jawa Barat kembali terancam. Bila sebelumnya ancaman itu datang dari tujuh peng- usaha yang berniat memba- ngun kawasan wisata, kini lima developer telah pasang ancang-ancang untuk mem- bangun perumahan di areal sawah itu. Kelima developer itu ada- lah PT Graha Cemerlang, PT Trisurya Intinusa, PT Samu- dra Mulia Sentosa, PT Indo- global Adya Pratama, PT Lima Pasak Raya, dan PT Badai Makmur. Asisten Daerah (Asda) I Sekwilda Pemda Tangerang, HIsmet Iskandar menyebut- kan, satu dari pemilik ren- Graha Cemer- lang (GC), telah memegang izin dari Bupati Tangerang sejak 1992 untuk memanfa- atkan lahan itu. Sisanya, empat lainnya, baru sampai tahap perolehan advis pla- ning. Senin 19 Juli 1993 HARIAN EKONOMI NERACA Jakarta, NERACA Suku Dinas (Sudin) LLA- JR Jakarta Barat akan me- Dari segi material dan lain- PWI tak punya apa-apa ke- cuali ide. Ini yang mahal. nya, PWI adalah Nol '0': Mitra kerja kita, mulai dari angka 1 (satu) s/d 9 (sembi- Menurut dia, dalam upa- lan). Kesembilannya menga- kui punya keunggulan ma- ya mengkondisikan pelaksa- naan UU No. 14/1993, di sam- sing-masing. Dan boleh jadi nol dianggap tak punya nilai ping memberikan penyuluh- sama sekali. an, pihaknya juga telah men- ambah rambu-rambu lalu lintas, menambah shelter bus, menambah jembatan penyebrangan, dan marka jalan serta zebra cross. Di Jakarta Barat terda- Siswono dalam sambutan tertulis yang dibacakan Dir- jen Rahbin Ir. Widarbo Rus- Julí 1993, Sabtu di Deptrans- lan pada upacara bendera 17 PPH, mengatakan mening- katnya dinamika dan tan- tangan pembangunan dalam masyarakat transmigran menuntut peningkatan manajemen pelaksanaan transmigran secara fungsio- nal dan profesional. Lang- kah ini sejalan dengan pe- ngembangan organisasi Deptrans-PPH. Namun demikian perlu disadari betapa pun cang- gihnya sarana dan prasara- na yang ada dengan didu- kung dengan organisasi yang mantap pada akhirnya tetap Namun, Ismet belum itu bertindak melebihi batas. "Jika benar, perusahaan- perusahaan itu membebas kan lahan lebih dari limabe- las hektar, izinnya tentu akan kita tinjau kembali. Bila perlu dicabut," tutur Sementara sumber Asda I Sekwilda Tangerang Neraca di kantor Bappeda ini. Kepala Sudin LLAJR Jakarta Barat, Lorens Sima- tupang mengatakan, opera- si yang merupakan bagian dari upaya penyuluhan ke- pada para awak angkutan umum dalam rangka diber- lakukannya UU No.14/1993 di nal-terminal bus. "Selain itu, kita juga melakukan penyu- luhan langsung ke masyara- kat yang ada di Jakarta Barat," ujar Lorens. Koperasi simpan pinjam yang usahanya sangat dira- sakan manfaatnya oleh ang- masih terbatas Agustus 1993 PIBDT Berdiri ruang geraknya akibat dana Jakarta, NERACA yang dikelolanya hanya me- ngandalkan modal sendiri." Yang jelas usaha-usaha konsumen itu sedemikian jauh belum memperlihatkan keunggulan kompetitif bagi anggota dan masyarakat pada umumnya, kata Soelarso. Di lain pihak usaha distri- busi, perdagangan grosir, dan eceran yang dijalankan swas- ta, memperlihatkan pening- katan yang fantastik. "Masalah yang perlu men- dapat perhatian dalam upa- ya pengembangan koperasi adalah upaya mengatasi kon- disi ketidaklayakan akibat pendekatan pengorganisasi- annya," kata Sularso. sarkan lingkungan kantor nya tidak ditetapkan berda- Pengorganisasian hendak- atau pabrik, tetapi diperluas dalam lingkungan wilayah seperti kecamatan atau ka- bupaten, katanya. Ia menyarankan, sikap pengurus yang menangani pengelolaan mengembang- kan koperasi dengan seada- nya dan secara sambilan, per- lu secepatnya dihilangkan. Dia mengatakan bahwa migran Lombok hingga 1993, realisasi pengiriman trans- telah mencapai 249 kk (906 jiwa) masing-masing dikirim ke Kalbar sebanyak 54 kk (164 jiwa), Kalteng 116 kk (439 jiwa) dan Kaltim 81 kk (303 jiwa). "Dengan data ini saya optimis target 2.000 kk itu akan dapat dilaksanakan," kata Suharno. Namun de- mikian data yang ada mem- perlihatkan target pengiri- man transmigrasi asal Pulau Lombok, selain tidak pernah tuntas dikirmkan juga target (Ros) terus menurun. du JABOTABEK Lahan Sawah di Tangerang Teracam Musnah Tangerang mempertanya- kan perolehan restu itu. Menurut dia, sesuai aturan mainnya, izin dari bupati itu diperoleh setelah memegang advis planing yang dikeluar- kan Bappeda dan rekomen- dasi dari kantor Badan Per- tanahan. "Kalau dua syarat itu telah dimiliki, biasanya baru boleh mengajukan per- izinan ke bupati," ujar dia. Dia juga menyangsikan kepatuhan dari developeritu. Menurut dia, bisa saja keli- ma developer itu membebas- kan lahan lebih dari limabe- las hektar, sebagaimana yang diizinkan. Karena, kini saja, berdasarkan informasi di lapangan, para developer itu telah melanggar batasan luas yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Izin Operasi Angkutan tak Laik Jalan Dicabut Mentrans-PPH juga me- ngatakan setiap arapat pemerintah di lingkup Dep- trans harus mampu meng- pat tiga terminal, yaitu ter- minal Grogol, Jakarta Kota, terminal bis antar kota dan Tidak Benar Kodya Lombok Barat Kehilangan Sumber PAD Potensial Pimpin PWI NTB Chairul M Terpilih Lagi Mataram, NERACA 150 juta. Khusus pembangunan hotel itu dimulai pada Maret 6,19 miliar. Target tersebut pajak pembangunan satu Mataram, NERACA Chairul Makmursjah, SH dalam resapel pengurus PWI Kepala Bagian Humas akan ditopang oleh Rp. 3,02 masing-masing Rp. 180 juta (Persatuan Wartawan Indo- demokrasi dikalangan war- ngadakan uji ulang (Kir) ter- dalam kota di Kalideres. Mogot, hotel pertama didiri- 1991, dengan jumlah kamar tawan NTB. Hasilnya, bu- hadapangkutan umum yang kanlah rekayasa orang per- beroperasi di wilayah ini. orang, tapi mari kita terima Dalam operasi itu nenti, jika sebagai hasil kita bersama", terbukti ada kendaraan yang katanya mengingatkan. sudah tidak laik beroperasi, Kepada pengurus terpilih, izin Sekjen PWI berharap agar usahanya akan dicabut. Data yang ada juga me- nyebutkan di terminal Gro- gol terdapat 34 trayek, di terminal bus dalam kota Kalideres 20 trayek, termi- nal bus antarkota 58 trayek, dan terminal bus Jakarta Kota 28 trayek. (he) hargai waktu, kualitas, pres- tasi kerja serta mengupaya- kan tumbuh berkembangnya suasana yang menyenang- kan bagi karyawan, melalui tim kerja yang baik. Di sisi lain Siswono me- ngatakan tahun kelima Peli- ta V anggaran Deptrans dialokasikan sebesar Rp 818,8 miliar yang akan digu- dan memindahkan 50.000 nakan untuk membangun pembangunan fisiknya lebih kepala keluarga. Sedangkan kurang menelan biaya Rp 500 miliar. Kini Indonesia telah dibangun 2.317 unit penempatan transmigrasi (UPT). Dari jumlah ini yang sudah diserahkan kepada Pemda sebanyak 1.765 UPT. Sisanya masih dalam pem- binaan transmigrasi. Menyinggung masalah transmigrasi swakarsa mandiri (TSM), Siswono menyebutkan untuk mendo- rong terlaksananya TSM perlu memperbaiki citra transmigrasí. (23) Pengorganisasian Koperasi Konsumen Tibulkan Keterbatasan Berdasarkan hasil pemantauan Neraca di la- pangan, PT GC yang telah mengantongi izin bupati, sedang melakukan pengu- rugan sawah. Menurut sa- lah seorang pelaksananya, di atas lahan ini nanti antara lain akan dibangun peru- mahan karyawan Garuda. PT GC ini membebaskan areal sawah tenis milik war- ga Kampung Melayu Timur sejak 1992. Ia memberi ganti atas tanah yang dibebaskan- nya Rp 6.000-Rp 7.000/m2. Pembebasan itu sendiri ber- jalan mulus, konon karena mendapat dukungan Camat Teluk Naga. Jakarta, NERACA Pengorganisasian kopera- si konsumen antara lain Ko- perasi Pegawai Negeri, dan Koperasi Karyawan pada per- usahaan, dapat menimbulkan keterbatasan yang berpenga- ruh terhadap perkembangan usaha. Ketebatasan itu antara lain adanya ketergantungan terhadap pimpinan setempat, kata Dirjen Koperasi Pedesa- an, Sularso, pada seminar "Strategi Pengembangan Koperasi Konsumen" di Ja- karta, Sabtu. Disamping itu juga dialami keterbatasan wilayah kerja karena keang- gotaannya bersifat tertutup, hanya diikuti para pekerja atau pegawai setempat, sehingga sulit mengembang- kan usaha secara sehat. Ia mencontohkan, usaha pertokoan, untuk melayani anggotanya belum dikelola secara profesional, lokasinya kurang strategis, jumlah dan jenis barangnya terbatas, dan sulit berkembang. Jakarta, NERACA CitraLand Hotel yang berdiri di sudut Jl. Daan terdiri dari 208 bus besar, 202 bus bis sedang, dan 176 buah komilet. Sementara, arus angkutan kan kelompok usaha Cipu- umum yang keluar masuk tra ini, kini tengah memasu- terimal Grogol per harinya ki tahap akhir penyelesaian sebanyak 586 kendaraan pembangunannnya. Project Manager Citra- Land, Paul White dalam siarn persnya yang dikirim- kan ke redaksi Neraca me- ngatakan, saat ini pemba- ngunan hotel itu telah sele- sai 95%. Sesuai rencananya, hotel ini siap dibuka pada 1 September 1993. Di terminal bus dalam kota Kalideres sebanyak 130 bus besar, 150 bus sedang, dan 155 komilet. Sedangkan di terminal antarkota seba- nyak 3.732 bus besar dan 1.791 buah bus sedang. Pada saat itu nanti dari Di terminal bus Jakarta Kota, beroperasi 335 kamar buah bus besar, 44 buah bus sebanyak 100 kamar telah sedang, dan 1.085 komilet/ siap untuk dihuni. "Khusus masa soft opening nanti, angkutan pinggir kota berencana (APK). Selain itu, di Jakarta CitraLand Barat kini masih terdapat menawarkan discount yang 117 bemo yang beroperasi di menarik bagi mereka y sembilan trayek dan 4.328 menginap di hotel ini. buah bajaj. CintraLand Hotel yang berada di kawasan perbelan- jaan CitraLand Mall ini, terdiri dari 18 lantai. Menu- rut Paul, untuk merealisasi- kan seluruh proyek di areal ini, baik untuk mall yang telah beroperasi, paling ti- dak akan menelan dana US$ Dalam pemantapan kope- rasi sebagai badan usaha per- lu dilakukan melalui kaidah ekonomi yang lazim sesuai dengan sifat kegiatannya," kata Sularso.(Ant) m2. Namun, berkat datang Bapak Camat, masalah itu dapat berakhir dengan da- mai. Indikasi adanya dukung- an dari seorang pejabat di wilayah tersebut, terlihat ketika terjadi masalah anta- ra PT GC dengan seorang pemilik lahan sawah. Hanya, sayangnya, peno- lakan gubernur itu keluar, setelah beberapa pengusaha melakukan pembebasan. Pada saat itu, Hongli seba- Mereka itu, melakukan ak- gai pemilik tanah 2.400 m2 tivitas pembebasan, berlan- yang akan dibebaskan PT daskan rekomendasi dari GC, menolak menerima ganti Bupati Tangerang, Tadjus Sobirin. Kabar terakhir, rugi yang diinginkan perse- ro itu. Dia minta lahannya lahan yang telah berhasil dibebaskan itu, kini dibiar- dibayar Rp 40 ribu/m2, se- dangkan pengusaha hanya kan terlantar. (SB/34) bersedia memberi Rp 15 ribu/ Lahan sawah teknis di Desa Kampung Melayu Timur, Teluk Naga ini, sebe- lumnya juga nyaris musnah. Tujuh perusahaan, waktu itu, berencana menyulap areal sawah itu menjadi kawasan rekreasi lengkap dengan hotel. Hanya, niat itu, ternyata pupus. Guber- nur Jawa Barat, kala itu, Yogie SM, secara tegas me- nolak permohonan pengusa- ha-pengusaha tersebut. Ala- sannya, jika sawah teknis itu jadi bangunan, maka berku- ranglah lumbung padi di Jawa Barat. CitraLand Hotel Siap Operasi 1 September 93 yang direncanakan sebanyak 335. Sementara, berdasar- kan jadwalnya, proyek akan rampung seluruhnya Desem- ber 1993. Ciputra Group, mentar- getkan 70% tamu yang akan menggunakan jasa perhotel- annya itu adalah kalangan bisnis. Sisanya, 30% tamu dari kalangan lainnya. CitraLand Hotel juga akan dilengkapi The Galle- ry- nama dari cafe yang berada dalam kawasan lo- bby hotel- Sarana ini di- targetkan akan terisi repro- duksi lukisan-lukisan artis berbobot, sehingga mencip- takan suasana galeri jadi unik namun memiliki pri- vacy tinggi. Di sebelah gallery itu ter- dapat sebuah bar yang- menurut promosinya-di- rancang untuk layanan per- sonal, Executive Club leng- kap dengan Discotheque, Karaoke, Shark Fin Restau- rant, dan Japanese Restaur- ant. (he)