Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Rabu 29 Desember 1993 No. 2509 Tahun IX N . Jakarta, NERACA-Setelah mengalami kelesuan dalam dua tahun terakhir, iklim investasi di dalam negeri terutama untuk proyek PMDN-mulai mencapai titik balik. Ini terutama terlihat dari peningkatan nilai investasi proyek PMDN yang disetujui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepanjang 1993 ini. Demikian antara lain hasil evaluasi akhir tahun BKPM yang disampaikan Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, Ir. Sanyoto Sastrowordoyo, kemarin, di Jakarta. Dikatakan, setelah meng- alami penurunan sejak 1991, proyek investasi PMDN yang Uraian I. PMDN 1. Jumlah proyek 2. Nilai Investasi (Rp triliun) 3. Investasi Rata-rata ● Dari Evaluasi Akhir Tahun BKPM: Tak Semua Misi Kesenian Iklim Investasi Indonesia Capai Titik Balik Bebas Fiskal Luar Negeri Pembayaran Jakarta, NERACA Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad mene- gaskan, tidak semua misi kesenian, olah raga dan k- eagamaan yang bertolak ke luar negeri mendapat ke- bebasan membayar Fiskal Luar Negeri (FLN). Yang mendapat kebe- basan adalah anggota misi kesenian yang mengikuti festiva yang diikuti oleh le- bih dari satu negara, misi olah raga yang mengikuti pertandingan oleh raga dalam rangka Olimpiade, Asian Games dan Sea Games, misi keagamaan yang mengikuti konferen- si atau perlombaan di bi- dang keagamaan, dengan mendapat rekomondasi dari Departemen Terkait, Penegasan Menteri Keuangan itu dituangkan dalam Keputusan No. 929/ KMK.04/1993 sebagai pe- laksanaan dari Keputusan Presiden No. 90/1993 ten- tang Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN). Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan, Agus Haryanto dalam sia- ran pers Keputusan Men- teri Keuangan itu menga- takan selain misi keseni- an, misi olah raga, dan misi keagamaan, terhadap ma- hasiswa, pelajar dan guru yang akan belajar ke luar negeri juga diberikan pe- negasan. Perkembangan Investasi Tahun 1992-1993*) 1992 per Proyek (Rp miliar) 4. Tenaga Kerja a.TKI b.TKA 5. Tenaga Kerja per proyek 6. Proyek Orientasi Ekspor a. Jumlah b. Nilai ekspor per tahun (US$ miliar) II. PMA 1. Jumlah proyek 2. Nilai Investasi (US$ miliar) 3. Investasi Rata-rata per Proyek (US$ juta) 4. Tenaga Kerja a.TKI b.TKA 5. Tenaga Kerja per proyek 6. Proyek Orientasi Ekspor a. Jumlah b. Nilai ekspor per tahun (US$ miliar) HARIAN EKONOMI NERACA Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial disetujui BKPM tahun ini mulai meningkat kembali yaitu Rp 39,5 triliun / naik 34,8% dibandingkan 1992. "Trend ini menunjukkan iklim investasi sudah men- capai titik balik sehingga ditahun-tahun yang akan datang dapat diperkirakan akan terus meningkat,"kata 436 29,3 67,2 328.950 504.657 3.128 3.754 762 928 230 5,8 1993 Perubahan Anggapan demikian, ka- dangkala menempatkan 548 39,5 72,1 Dari setiap pengaduan, terkesan besarnya harapan masyarakat agar DPR dapat menyelesaikan masalah yang mereka adukan itu. Se- pertinya DPR adalah hakim politik yang harus mengadili dan memutuskan setiap masalah yang disampaikan. Berangkat dari penger- tian DPR adalah wakil rak- yat, para pengadu menem- patkan diri sebagai orang- orang yang secara juridis formal dan politik, diwakili oleh para anggota DPR itu. Anggapan bahwa anggota DPR adalah wakil mereka, melahirkan muatan harapan politik yang teramat besar tanpa menghiraukan posisi dan fungsi DPR yang sesung- guhnya. 121.108 201.765 3.554 4.854 409 660 137 4,5 246 6,2 305 313 10,3 8,0 33,8 25,9 168 3,8 +25,7% +34,8% +7,3% +53,4% +20,0% +21,8% +7,0% +6,9% + 2,6% -22,3% -23,4% +66,6% +36,6% +61,4% +22,6% -15,6% Rahardjo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/12). "Audit lingkungan tidak hanya perlu dilakukan ter- hadap lingkungan yang su- dah rusak, tetapi layanan tersebut juga diperlukan oleh suatu industri yang ingin membuktikan bahwa dirinya menggunakan teknologi ber- sih untuk memenuhi tuntutan eco-lebelling dalam promosi produknya di pasar- an internasional,"kata Ketua Umum DPP Inkindo Poeji Kilas Balik 1993 (Bagian III) Salah satu langkah ke arah itu, adalah berupa ren- cana partisipasi Inkindo dalam melakukan audit manajemen di PT Inti Indo- rayon Utama (PT IIU), pab- rik Pulp dan kertas, di Tapa- nuli Selatan bersama-sama konsultan asing yang dite- tapkan Bapedal. Juga sudah diadakan pertemuan dengan sejumlah menteri diantaranya Mente- ri Negara Lingkungan Hi- dup Sarwono didampingi oleh Deputi Bapedal Nabiel Makarim dan PL Coutrier. Sumber: BKPM Ket *) sampai 27 Desember Inkindo Audit Indorayon Jakarta, NERACA Ikatan Konsultan Nasio- nal Indonesia (Inkindo), saat ini sedang mempersiapkan para anggotanya yang ber- gerak dalam layanan audit lingkungan untuk "go inter- national" sehingga bisa memperoleh kepercayaan di lingkungan masyakarat in- ternasional. Sanyoto. Data menunjukkan, pada 1990 nilai investasi yang disetujui BKPM untuk pro- yek Penanaman Modal Da- lam Negeri (PMDN) menca- pai Rp 56,510 triliun, kemu- dian turun menjadi Rp 41,077 triliun pada 1991, dan turun lagi menjadi Rp 29,341 triliun pada 1992. Mengenai profil investasi PMDN 1993 ini, Sanyoto mengatakan, jauh lebih baik dibandingkan tahun sebe- lumnya. Bila pada 1992, ni- lia rata per proyek adalah Rp 67,2 milíar maka untuk tahun ini naik menjadi Rp 72,1 miliar. Begitu juga de- ngan jumlah tenaga kerja yang diserap dan potensi ekspornya. (lihat tabel) Dalam kesempatan itu Sarwono katakan, kebijakan sertifikasi kualitas limbah akan diserahkan kepada swasta. Kebijakan ini meru- Sedangkan untuk proyek Penanaman Modal Asing (PMA), Sanyoto mengakui, Indonesia dihadapkan dalam persaingan yang makin ke- tat terutama dari Cina dan Vietnam. Dalam tahun ini, nilai investasi PMA turun 22% dari US$ 10,3 miliar pada 1992 menjadi US$ 8 miliar pada 1993. (lihat ta- bel) Namun begitu, menurut Sanyoto, secara riil penurun- an itu tidak besar. "Seperti diketahui pada 1992 lalu itu, ada proyek PMDN dengan nilai sekitar US$ 1,6 miliar yakni Chandra Asri (pabrik olefin milik Prayogo Panges- tu-red) yang berubah status menjadi proyek PMA. Bila investasi perusahaan itu dikeluarkan, maka PMA 1992 sebenarnya hanya US$ 8,7 miliar," katanya. Rp 11 triliun Menurut Sanyoto pening- katan invetasi PMDN terse- but tidak terlepas dari ke- berhasilan paket deregulasi, terutama setelah dikeluar- kannya Pakto '93. "Semula kami khawatir apakah nilai Masyarakat dan Kewenangan DPR Sejak awal dasawarsa segala aparatnya, sebagai memutuskan atau tidak. 1990-an gelombang penga- lembaga pemutus-ekseku Yang dikehendaki adalah duan masyarakat ke DPR tor-dalam tatanan kehidup- bagaimana aspirasi mereka terus menggelar. Dari kasus an bernegara dan bermasya- bisa diterima dan diselesai- tanah, kasus buruh ,kasus rakat. kan oleh DPR, sebagai wakil agama, kasus pendidikan, kasus calon gubernur, kasus mereka itu. SDSB hingga kasus peleceh- an susila. pakan tindak lanjut dari kebijakan Oktober 1993 yang melimpahkan sertifikasi IMB dan AMDAL dari peme- rintah kepada para konsul- tan anggota Inkindo. Pelimpahan itu merupa- kan tanda-tanda akan sema- kin pentingnya peranan konsultan di masa yang akan datang. Sarwono menyaran- kan adanya pertemuan seti- ap tiga bulan sekali antara Bapedal dan Inkindo untuk membahas tema-tema khu- sus secara aktual. Dalam kaitan persiapan Munas Inkindo, akan dise- lenggarakan seminar ten- tang Audit Lingkungan dan Penyusunan Prosedur Ope- rasi Standar (POS), di Ja- karta pada 11 dan 12 Janua- ri 1994.(19) pimpinan fraksi yang mene- rima pengaduan kepada in- stansi terkait. si yang menerima pengadu- an masyarakat itu, pada po- sisi serba sulit. Karena frak- si-fraksi tersebut tidak pu- Sering pula terjadi fraksi nya kewenangan untuk me- yang menerima pengaduan mutuskan sesuai dengan ke- tentuan perundang-undang- lokasi untuk melihat secara itu melakukan peninjauan an yang ada. DPR dalam ka- langsung permasalahannya. pasitasnya sebagai wakil Hasil peninjauan langsung rakyat, memang berkewajib itu kemudian disampaikan an untuk memperjuangkan kepada pemerintah untuk aspirasi masyarakat yang menyelesaikannya. disampaikan kepadanya. Tetapi pada dirinya, DPR tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Karena kewenangan tersebut ada pada pemerintah dengan Sulitnya, masyarakat se- lalu minta agar DPR menye- lesaikan kasus yang diadu- kannya itu. Mereka tidak mau tahu apakah DPR pu- nya kewenangan untuk investasi PMDN tahun ini bisa sama dengan tahun lalu. Tapi setelah dikeluarkannya Pakto 93 tersebut, minat investor menjadi meningkat. Dua bulan setelah kebijak- sanaan itu dikeluarkan, ni- lai investasi PMDN naik sebesar Rp 11 triliun," kata- nya. menjadi kendala dalam men- Masalah lain yang sering cari penyelesaian atas penga- duan/aspirasi yang disam- paikan ke DPRítuialah, aro- ganisme baik pada pihak pe- merintah yang selalu merasa memiliki privilege maupun aroganisme struktural yang melekaterat pada diri anggo- diri pada posisi sebagai ta DPR yang menempatkan lembaga tinggi negara. Mengenai prospek 1994, Sanyoto yakin akan lebih baik. "Dari segi pembiayaan, suku bunga sudah mulai turun dan likuiditas mone- ter juga sudah baik. Ditam- bah dengan proses perizinan yang makin cepat, saya opti- mis tahun depan akan lebih baik," katanya. Menjawab persaingan dalam menarik investor a- sing terutama Cina dan Vi- etnam, Dia mengatakan, secara potensial kedua ne- garaitu adalah pesaing yang kuat. Ekspor Hasil Industri Hadapi Kendala Berat ketika menghadap Presiden Soe- harto di Istana Merdeka, "Tapi untuk beberapa hal Sanyoto juga diminta untuk seperti stabilitas politik, le- lebih meningkatkan pelayan- tak geografis, kebijaksana- an kepada investor. "Meski- an ekonomi makro, potensi pun kesempatan untuk pasar dan kebebasan mena- menarik modal investasi rik laba usaha oleh investor tetap baik di tahun-tahun asing, Indonesia lebih ung- mendatang, tapi pelayanan Jakarta, NERACA Walaupun peluang ekspor hasil industri, utamanya untuk 19 komoditi andalan di pasaran dunia masih luas, tapi upaya menggenjot ekspor komoditi-komoditi itu lebih besar masih berat. "Satu-satunya jalan mengatasi masalah itu adalah dengan memberikan motivasi kepada dunia usaha untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di pasar global," kata Dirjen Aneka Industri, Ir. Soesanto Sahardjo dalam percakapan akhir tahun dengan pers di Jakarta, kemarin. Diakui bahwa untuk membuat dunia usaha lebih lin- cah, aktif memanfaatkan peluang tersebut tidak cukup dengan menyediakan iklim usaha yang kondusif saja sebab bagi dunia usaha yang skalanya menengah-kecil masih memerlukan pembinaan pemerintah. Di dalamnya termasuk penyediaan informasi mengenai peluang pasar. Dikatakan, sumbangan perusahaan industri skala menengah-kecil yang jumlahnya puluhan ribu itu sangat besar dalam meningkatkan ekspor hasil industri Tapi harus diakui pula walaupun sudah sukses melakukan ekspor, akses pasar yang dipunyai peru- sahaan menengah-kecil itu masih terbatas. Untuk akses bersama-sama PM Pakistan Benazir Bhutto meninjau pasukan pengawal kehormatan bersama PM Cina Li Peng selama upacara kedatangannya di Balai Rakyat Besar Beijing, Senin (27/12). Bhutto tiba Senin untuk kunjungan 3 hari ke Cina (AP) formasi pasar dalam arti yang luas. Menyinggung kendala ekspor yang diperkirakan akan muncul pada tahun depan, Soesanto Sahardjo menga- takan, selain munculnya pesaing-pesaing baru seperti RRC, Vietnam, India, Pakistan dan Bangladesh, ekspor Indonesia juga akan tetap menghadapi blokade proteksi yang dilancarkan negara-negara maju. "Walaupun su- dah ada persetujuan GATT, tapi proteksi akan tetap ada dalam wujud yang lain seperti technical barier, ecolabe- ling, intelectual property right dan sebagainnya. MONUMEN PERE NASIONAL SURAKARTA Ketika menyinggung masalah peluang pasar ekspor, Soesanto mengatakan, masih terbuka luas. Sebagai con- toh ekspor sepatu Indonesia, yang tahun ini diharapkan bisa mencapai US$ 1,6 miliar. "Dengan total ekspor sebesar itu, pangsa pasar sepatu Indonesia di pasar dunia belum sampai 3%," kata Soesanto. Jakarta, NERACA pemerintah di tahun-tahun Konsistensi kebijakan mendatang, baik di bidang moneter maupun fiskal makin diperlukan, agar bisa Sementara itu data Ditjen Aneka Industri menunjuk- kan bahwa ekspor 10 komoditi utama sektor industri selama Januari-Agustus 1993 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil, walaupun meng- hadapi masalah turunnya harga satuan tetap bisa tum- buh 19,13% yakni dari US$ 3.43 miliar menjadi 4.09 mi- liar. Kayu dan Produk Kayu juga naik 37,32% ditengah- tengah gencarnya isu lingkungan di dunia internasional, yaitu dari US$ 2.77 miliar menjadi US$ 3.80 miliar. (5) gul. Bila pelayanan kepada investor bisa terus ditingkat kan, dan ditambah 6 atau 7 keunggulan komparatif itu maka kemampuan bersaing Indonesia tetap kuat," kata- nya menjelaskan. Sebelumnya, visi pengusaha dalam me- patkan diri pada posisi verti- kal, sulit untuk mewujudkan suatu kemitraan yang sem- ngatur strategi industriali- purna. Karena kemitraan itu sasi dan kebijakan investa- hanya ada pada posisi hori- si. Bila tidak pengusaha akan sontal, ada kesejajaran fung- riskan untuk menerapkan visi jangka panjang dalam kegiatan investasinya. an vertikal. sional bukan graduasi peran- nampak dengan jelas dalam Ketidak sejajaran itu perumusan kesimpulan ra- pat kerja antara Komisi but sebagai "mitra kerjanya", dengan Menteri yang dise- tidak jarang dilanggar kare- na memang tidak punya ikatan secara hukum. (Bersambung) sia (Masika ICMI) yang ber- strategis bagi kebijakan in- mad Ikhsan menyampaikan Faisal H Basri dan Moha- hal itu dalam makalah me- reka berjudul Refleksi Eko- 1994 yang disampaikan Fai- nomi 1993 Menyongsong sal dalam dialog Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cen- dekiawan Muslim se-Indone- moneter dan fiskal tidak diabdikan untuk mendukung strategi pembangunan jang- ka panjang, strategi indus- trialisasi dan kebijakan in- vestasi. Jakarta, NERACA Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, Ir. Sanyoto Sastrowardoyo me- ngatakan, setelah Salim Gro- up, kini ada dua lagi perusa- haan nasional sudah menga- jukan minatnya untuk go in- ternational melalui penjua- lan saham di bursa asing. dengan Kadin dan asosiasi harus bisa menyediakan in- AS Usulkan Perundingan AS Usulkan "Keduanya sudah datang menemui saya, tapi belum mengajukan surat permo- honan izin secara tertulis," kata Ketua Badan Koor- dinasi Penanaman Modal (BKM) itu, kepada pers, kemarin, di Jakarta. Namun ketika ditanya na- ma kedua perusahaan itu, Sanyoto tidak bersedia men- jawab. "Mereka belum meng- ajukan permohonan izin secara resmi, jadi saya belum maksimum kepada investor tetap harus dilakukan,"kata Presiden. Sedangkan mengenai dampak persetujuan GATT terhadap kegiatan investasi, Sanyoto mengatakan, tidak banyak berpengaruh. Sebab, katanya, hanya satu perat- uran investasi di Indonesia yang bertentangan dengan GATT yaitu tentang peng- gunaan komponen lokal di beberapa sektor usaha. Dan lagi, lanjutnya, kita masih punya waktu lima tahun lagi. (al/18/44) Jakarta, NERACA Kepala Perwakilan Da- gang AS (USTR), Mickey Kantor, Senin (27/12) mengu- sulkan diadakannya perun- dingan dagang darurat de- ngan Jepang mengenai per- dagangan semikonduktor. Usul tersebut dikeluarkan setelah adanya laporan ten- tang penurunan baru dalam pembelian semikonduktor luar negeri oleh Jepang. Pada kwartal keempat 1992, Jepang membeli 20,2% dari kebutuhannya akan semikonduktor dari berbagai sumber di luar negeri, tetapi angka itu menurun selama kwartal ketiga tahun ini menjadi 18,1%. Sebelumnya, Presdir Ke- lompok Usaha Bakrie, Tanri Abeng, usai Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Sa- ham Bakrie & Brothers (BB) Group kepada pers menya- takan, sedang mempersiap- kan anak perusahaannya yang bergerak di bidang te- lekomunikasi yaitu Ratelin- do-patungan BB dengan Telkom - - untuk go inter- national (Neraca, Kamis, 23 Desember) 2 Perusahaan RI Berniat 'Go International' bersedia mengumum-kan "Kami telah menandata- menguasai 55% saham Ra- nama perusahaannya. Tapi telindo dan sisanya 45% yang pasti, hal ini sudah saya dikuasai oleh PT Telkom. sampaikan kepada Pre- siden," ujarnya. Dia juga me- nolak menjawab ketika di- konfirmasikan, apakah salah satu perusahan itu termasuk dalam Kelompok Usaha Bakrie. Menurut dia, dalam ke- pengusaha menjadi riskan adaan seperti itu, wajar jika ka panjang dalam melaku- kan investasinya. "Dampak- nya perekonomian akan sangat rentan terhadap ge- jolak internal dan eksternal," kata Faisal. ngan komitmen Jepang un- tuk secara penuh menerap- kan persetujuan semikon- duktor," kata Kantor yang dikutip Reuter. Izin Departemen Penerangan RI No. 002/Menpen/SIUPP/A7 1985 Persetujuan itu, kata Kantor, mengimbau Jepang agar meningkatkan pangsa pasarnya terhadap semikon- duktor luar negeri minimum sekitar 20% selama empat kwartal pada 1993. Disamping itu guru yang bertolak ke luar ne- geri dalam rangka program yang berdasarkan perjan- jian resmi RI dengan pe- merintah negara bersang- kutan dan penyandang ca- cat yang berobat ke luar negeri atas biaya organi- sasi sosial dengan persetu- juan Departemen Kesehat- an juga mendapat kebe- basan. Disamping itu satu orang pendampingnya juga dibebaskan. Harga eceran Rp 500. ngani MOU dengan perusa- haan multi nasional, dan me- reka telah bersedia untuk membeli saham Ratelindo se- banyak 10%. Disamping itu, saham Ratelindo juga dita warkan kepada lembaga ke- uangan internasional, tapi belum ditentukan jumlah- nya," kata Tanri tanpa ber- sedia mengatakan nama per- usahan multi nasional tersebut. Mengenai realisasinya, Tanri mengatakan, sedapat mungkin pada tahun 1994 mendatang. "Kini tinggal menunggu izin dari BKPM mengenai peralihan status Ratelindo dari PMDN men- jadi PMA," ujar Tanri. Dijelaskan, sebagai peme- gang saham mayoritas, BB Dalam kapasitasnya seba- gai wakil rakyat, DPR me- mang tidak bisa menolak as- pirasi yang disampaikan ma- syarakat pemilihnya. Bahwa dia tidak punya kewenangan untuk memutuskan, bukan alasan untuk menolak aspirasi yang disampaikan masyarakat kepadanya, dalam kasus apapun. Masyarakat yang me- nyampaikan aspirasinya kepada DPR, selama ini nampaknya tidak mau tahu tentang fungsi DPR sebagai inilah yang terkadang me- Aroganisme struktural lembaga legislatif yang ber- nempatkan kedua pihak tugas melakukan pengawas- pada posisi berbeda menu- an-bukan memutuskan-rut pemahaman dan penaf- terhadap jalannya penye- siran para pihak. Anggota lenggaraan negara. DPR menempatkan diri se- bagai anggota lembang ting- gi negara disatu pihak, se- dangkan dilain pihak peme- rintah menempatkan diri sebagai pihak yang paling penyelenggara negara. bertanggung jawab atas Dalam kondisi dimana Kendati tidak punya kewenangan memutuskan, tetapi DPR selalu berusaha menyampaikan tuntutan dan aspirasi masyarakat itu langsung melalui rapat-ra- kepada pemerintah baik pat kerja maupun tak lang- DPR, khususnya fraksi-frak- sung melalui surat dari para pihak berusaha menem- mendukung pengembangan Akibatnya, sering kebijakan untuk menerapkan visi jang- khususnya sektor nonbank, lindungan yang diberikan min pula dari pulihnya per-: 14 Agustus 1985 ISSN 02 531 81 "Pada saat itu, kami akan berusaha mengajukan sebu- ah rencana bersama untuk meningkatkan secara dras- tis pangsa luar negeri dan akses ke pasar semikonduk- tor Jepang." Munurutnya, karena ke- nyataannya setelah angka menunjukkan 20, 2% selama kwartal terakhir 1992, pang- sa untuk kwartal pertama tahun ini menjadi 19,6%, un- tuk kwartal kedua turun menjadi 19,2% dan kwartal Berdasarkan persetujuan ketiga turun menjadi 19,1%. tahun 1991, pangsa pasar "Angka terakhir itu, me- Ia mengusulkan diada- semikonduktor luar negeri di nimbulkan masalah-masa- kannya pertemuan bulan Jepang meningkat dari lah serius sehubungan de- depan, dan menambahkan, 14,3% pada kwartal ketiga Kantor menjelaskan, per- undingan-perundingan da- rurat itu diadakan jika tuju- an dari persetujuan AS-Je- pang pada 1991 mengenai semikonduktor tidak terca- pai. Dikatakannya, persetu- juan itu juga mengusulkan diadakannya tiga konsultasi tetap setiap tahun, yang te- lah diadakan secara rutin sejak Oktober 1991. PT Persindotama Antar Nusa Perundingan Dagang Darurat dengan Jepang Dikatakan, besarnya FLN sama dengan keten- tuan sebelumnya yaitu Rp 250 ribu setiap orang un- tuk sekali bertolak ke luar negeri dengan mengguna- kan pesawat udara, Rp 100 ribu bagi yang mengguna- kan kapal laut dan Rp 50 ribu bagi yang lewat da- rat. Pembayaran FLN bisa menggunakan Surat Seto- ran Pajak (SSP) atau de- ngan Tanda Bukti Pemba- yaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN). mi. "Perekonomian Indone- sia yang terlalu cepat over- heated, merupakan salah satu bukti kesalahan ter- sebut," kata Faisal. Prospek 1994 Dosen FEUI itu menye- butkan pertumbuhan ekono- mi Indonesia tahun 1993 sedikit lebih baik dibanding sebelumnya, yaitu 6,4%. Estimasi tahun depan, PDB Indonesia tumbuh sedikit Pembayaran dengan SSP dilakukan hanya pada bank persepsi atau pos giro di lingkungan pelabuhan pemberangkatan. Pemba- tasan tempat pembayaran itu untuk menghindari pe- malsuan SSP. Sedangkan pembayaran TBPFLN dilakukan pada unit pelak- sana FLN di pelabuhan. pemberangkatan. Dijelaskan, bagi wajib pajak (WP) dalam negeri, pembayaran FLN meru- pakan pembayaran PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 25 yang dapat diperhi- tungkan dengan PPh yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun PPh. Pembayaran FLN yang ditanggung sendiri oleh orang yang bertolak ke luar negeri, dapat diperhitungkan dengan PPh yang teru- tang dalam SPT Tahun PPh. Karyawan yang keluar negeri untuk kepentingan perusahaan, pembayaran FLN bisa dibebankan se- bagai biaya yang dapat di- kurangkan dari penghasi- lan bruto perusahaan. Pembayaran FLN itu bagi karyawan adalah peng- hasilan yang terutang pa- jak dan atas jumlah sama dapat diperhitung- kan terhadap PPh Pasal 21 atas karyawan yang ber- sangkutan. (42) ng Makin Diperlukan Konsistensi Kebijaksanaan langsung di Sekretariat DPP dustrialisasi dan pemba- raca modal sebagai bagian ICMI, Jakarta, kemarin. si antara goals, sasar, dan Faisal menilai, konsisten- target berbagai lan pemerintah masih lemah. ngunan ekonomi secara umum," kata Faisal. Tapi sayang, lanjut Fai- lebih tinggi sekitar 6,6%. akhir tahap deregulasi." sal, di sektor domestik ma- "Pertumbuhan ini cenderung Tapi, lanjut Faisal, di sih banyak dijumpai distorsi hasil kontribusi besar dari sektor nonmigas sekitar 7,4% - Indonesia penerapan tahap- seperti pasar monopoli atau an tersebut terbalik. "Nera- oligopoli yang muncul seba- pada tahun ini dan 7,7% ca modal praktis terbuka, gai dampak kebijakan per- tahun depan. Hal ini tercer-: Lebih jauh dikatakan, da- lam melakukan go interna- tional, BB cenderung meng- gunakan strategi aliansi dengan beberapa perusaha- an multinasional. Sementara itu, Ketua BKPM mengatakan, penju- alan saham perusahaan nasional melalui bursa in- ternasional dibatasi sampai 30%. Disamping itu, perusa- haan juga harus bersedia menggunakan seluruh dana hasil penjualan saham itu di dalam dalam bentuk inves- tasi yang produktif. "Bila kedua syarat itu bisa dipe- nuhi, BKPM bisa memper- timbangkan untuk memberi izin," katanya. (al/44) tahun itu menjadi 15,9% pa- da kwartal ketiga tahun beri- kutnya. Pangsa pasar menca- pai 20,2% pada kwartal keempat 1992, tetapi setelah itu turun secara tetap. Pembicaraan mengenai perdagangan semikonduk- tor, yang merupakan unsur utama dalam peningkatan produksi komputer dan per- lengkapan elektronik lain- nya, muncul di tengah-te- ngah berlangsungnya perte- muan-pertemuan AS-Jepang yang bertujuan mengurangi surplus perdagangan Jepang dengan Amerika. Para pejabat AS menga- takan, pemerintahnya tidak akan melonggarkan usaha membuka pasar Jepang bagi barang-barang luar negeri. (Rtr/AFP/Ant/jon) sejak 1967 dan terbuka seca- pemerintah. Dan ini meru- tumbuhan kredit dan makin ra total sejak 1989 saat dibe- pakan kesalahan dalam rendahnya tingkat peredar- melakukan reformasi ekono- baskannya bank swasta dari pagu pinjaman luar negeri," kata Faisal. Kendati begitu, Faisal Misalnya, kata Peneliti Mengenai kebijakan dere mengakui proses deregulasi sunan RAPBN, Menteri LPEM-UI itu, dalam penyu- gulasi, Faisal mengatakan, sejak 1983 yang dijalankan secara teoritis prose deregu- pemerintah telah berbuah Keuangan masih digumuli lasi bermula dari tahap sta- positif. "Pertumbuhan eko- harga minyak, target pene- inflasi, distorsi pasar dan atas rata-rata negara ber- persoalan seputar patokan bilisasi dengan mengurangi nomi Indonesia sejak 1983 di cicilan dan bunga pinjaman. rimaan pajak, pembayaran menurunkan defisit anggar- kembang. Perubahan struk- an. "Kemudian diikuti libe- tural terjadi, baik dari sisi "Padahal itu, sama sekali ralisasi sektor eksternal pada produksi, pengeluaran mau- belum menyentuh persoalan perdagangan, dan dilanjut- pun perdagangan interna- kan dengan liberalisasi ne- sional," katanya. an, cek kosong. Tahun depan. pasar modal akan memban- tu sektor swasta dalam pen- danaan dan mendorong pert- umbuhan dari sektor manu- faktur, utilitas dan properti." Dia estimasikan, sektor manufaktur nonmigas men- jadi motor pertumbuhan sekitar 11,2% pada 1993 dan 11,2% tahun depan. "Pertum- buhan ini berasal dari in- dustri ringan yang meman-: faatkan pasar ekspor dan pa- sar domestik", katanya. (stn)