Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

10 TRANSMI GRASI Wawancara akhir tahun dengan Mentrans-PPH Siswono Yudohusodo Kultur Masyarakat Jawa Perlu Diubah Pengantar redaksi Tahun 1993 sebentar lagi berakhir. Pada tahun ini banyak peristiwa yang terjadi di lingkup Departemen Transmigrasi- Pemukiman Perambah Hutan (Deptrans- PPH) seperti di lantiknya Siswono Yudohusodo menjadi Menteri Deptrans- PPH dicanangkannya transmigrasiswakarsa mandiri (TSM) oleh Presiden Soehato, serta diresmikannya Pusat Infor masi Bisnis Daerah Transmigrasi (PIBDT). Untuk menge- tahui penyelenggaraan program transmigrasi 1993 dan prospektahun 1994 wartawan Neraca, Amrin Amirmelakukan wawancara dengan Siswono Yudohusodo. Di samping itu diturunkan juga tulisan tentang TSM. Berikut petikan wa- wancara tersebut Ir Siswono Yudohusodo Bagaimana penilaian Anda terhadap pelaksanaan program transmigrasi sela- ma tahun 1993? Secara garis besar pro- gram transmigrasi sudah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, namun demikian masih banyak pekerjaan lain yang belum diselesaikan. Bisakah Anda memberi- kan contoh pekerjaan yang perlu diselesaikan tersebut? Mengatasi keluhan-ke- luhan para transmigran. Pembagian tikar untuk transmigran yang baru di- pakai satu minggu sudah ro- yang bek dan bibit tak kun- jung tiba. Di samping itu jalan, pemukiman terkena banjir, rumah yang tidak berkualitas. Saya berjanji akan membenahi semua itu, sehingga tujuannya program transmigrasi adalah untuk kesejahteraan transmigran dalam upaya mengentaskan kemiskinan dapat tercapai. Apa langkah Anda untuk mencapai tujuan transmigra- si dalam upaya mening-kat- kan kesejahteraan transmi- gran.? Kita tidak akan mempu- sokan unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang gagal, sebab menurut pene- POJOK Jambi, Kampung Besar dengan Hiburan Malam Mencari pohon besar di kota Jambi tidak mudah. Pohon-pohon perdu dan Bulian menyemak di sana. Kalaupun ada pohon besar maka dia adalah pohon durian, rambutan dan nangka. Pohon Bulian memang banyak di sana. Ukurannya tidak besar. Maklum tanah di Provinsi Jambi, selain yang di kawasan Bukit Barisan, lebih banyak terdiri atas lahan gambut. Lahan gambut ini cocok untuk durian, rambutan dan nangka, bulian dan pohon-pohon perdu lainnya. Lahan untuk tanaman padi hanya ada di dua Ka- bupaten di Provinsi Jambi, dengan haaasil pasa-pasan. Pertama di Kabupaten Tanjung Jabung, dekat pantai, dan kedua Kabupaten Kerinci, di kawasan pegunungan Bukit Barisan. Hanya mekanisme pasar yang membantu aliran beras dari Palembang ke Jambi. e Penduduk, selain bertanam padi, bekerja sebagai pen- gumpul hasil buah-buahan. Selain itu mereka menjadi pedagang. Sebagian lain memburu pekerjaan di pabrik kayu lapis dan mencari hidup di areal hutan milik HPH. Lalu wanita muda pun tumpah ke kota Jambi dan kota-kota yang berdekatan dengan pabrik kayu lapis. Mau disebut kota, tentu jauh berbeda dengan kota-kota di pulau Jawa. Kota di provisi Jambi mirip dengan se- buah kampung besar. Kota Jambi, ibukota provinsi, juga bak kampung besar dengan rumah-rumah besar. Tata bangunan di kota be- lum beraturan dengan baik. Suasana kampungan' masih terasa kuat di sana-sini. Namun arena karaoke dan bar tersebar di tengah kota. Bahasa Melayu Jambi terdengar dari mulut-mulut. Namun bahasa Jawa dengan logat Jambi lebih mendomi- nasi pergaulan rakyat. Bahkan lidah pegawai Kanwil Kehutanan dengan marga Siahaan pun sangat akrab dengan bahasa Jawa. Hotel termegah di Jambi masih menyandang bintang dua. Hotel-hotel lain masih tergolong dalam kelas Melatí. Kendati masih termasuk kelas Melati namun di halaman hotel yang sama ada gedung karaoke, pub dan bar. Suasana malam di Jambi lebih ramai dibanding siang hari. Pria dan wanita muda ramai duduk-duduk ber- cengkerama di persimpangan jalan. Dan jalan raya di kota memang sudah termasuk kelas bagus, satu kualitas dengan jalan raya Trans Sumatra. 35 Dan itulah, bahasa Jawa logat Jambi dan bahasa Melayu bercampur baur, di sela-sela tukang yang men- jajakan makanan khas Palembang. Sebut saja Pempek dan Kapal Silem. Maklum sebagian besar penduduk di sini adalah perantau dari Palembang yang mencari hidup di Jambi. Ruangan Karaoke juga dipenuhi wanita muda asal Palembang. Ada turunan Jawa ada juga turunan Cina. Pokoknya satu demi satu mereka bergiliran memegang mike dan nekad buka suara. Maklum, alat karaoke ini memang membuat orang jadi nekad. Suara sumbang pun lepas asal keluar. Apalagi jika tenggorokan sudah dilewati bir dan minuman ber- alkohol lainnya. Tiap arena karaoke pasti ditunggui oleh seorang Mami. Dia akan menghampiri tamu sambil menawarkan: Anda perlu kawan? Atau tinggal memilih di antara foto yang dipajang. Tarifnya, Rp 75.000 jangka pendek dan Rp 100.000 sampai pagi. Cerita lebih jauh, ya, bisa disusun sendiri. Mereka yang tidak akrab dengan hidangan Minang dan Palembang agak sulit mencari warung tempat makan. Sebab, warung nasi dan rentoran yang menyajikan hi- dangan masakan dari dua daerah itu ada dimana-mana. Restoran dengan masakan Cina sudah dicari, apalagi yang khas Sunda dan Jawa. litian semua UPT yang ga- gal itu dapat diatasi. Saat ini tercatat 2.700 UPT dari jumlah itu 86 UPTyang gagal diangkat dari kemiskinan dan sebagian lagi masih bermasalah. Apa kiat Anda untuk menarik masyarakat khusus- nya di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok agar ikut program transmigrasi? Untuk menarik masyara- kat bertransmigrasi perlu merubah kultur masyarakat itu sendiri. Misalnya menja- dikan masyarakat di Pulau Jawa suka merantau ke luar Jawa. Lihat orang awak (Mi- nangkabau) dimana saja ke- beradaannya tetap menyatu dengan masyarakat setem- pat. Tapi, syukurlah kini te- lah banyak terjadi perubah- an watak itu. Orang Jawa banyakyang merantau. Nah bersiap-siaplah menyantap nasi hangat dengan lauk yang sudah dingin. Oh Jambi, Kota Beradat. Entah adat apa pula ini. Mansur Amin Wilayah yang dianggap potensial untuk penempatan transmigran, daerah mana saja? Hampir semua wilayah luar Jawa masih banyak yang kosong. Dan memerlu- kan sumber daya manusia untuk mengembangkannya. Di Kabaupaten Merauke misalnya, dapat menampung jutaan penduduk dan dae- rah itu dapat dikembangkan secara besar-besaran, begi- tu juga di Halmahera, dan daerah lainnya. Apakah program TSM yang dijadikan gerakan na- sional itu dapat mengisi kekosongan wilayah di luar Jawa? Saya optimis dengan pro- gram TSM, daerah yang ko- song itu dapat diisi. Perlu di ketahui TSM bukanlah se- suatu yang baru, sebab UU No.3 tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Transmi- grasi. Dalam pasal 2 (dua) ditegaskan bahwa sasaran kebijaksanaan umum penye- lenggaraan transmigrasi di- arahkan kepada terlaksana- nya transmigrasi swakarsa (spontan) yang teratur dalam jumlah sebesar-besarnya. emansipatif. Masudnya ba- gaimana? FIN Artinya peranan rakyat akan semakin didorong dan dikembangkan. Dalam kait an ini TSM merupakan un- sur pembangunan yang ber- napaskan semangat eman- sipatif di sub sektor transmi- grasi. Jadi makna TSM ada- lah transmigran berpindah atas kemauannya sendiri tanpa biaya pemerintah. Dalam kaitan TSM, apa kah pemerintah akan mem- berikan berbagai kemudah an agar masyarakat tertarik ikut program transmigran? Pemerintah tetap akan memberikan penyuluhan, dana disamping membiayai beberapa hal tertentu yang sepatutnya dibiayai peme- rintah. Dapatkah Anda menceri- takan arah pembangunan transmigrasi pada Pelita VI yang akan dimulai April tahun 1994? Dalam Pelita VI menda- tang ini pembangunan trans- migrasi khususnya pemu- kiman akan direncanakan pada areal skala besar mini- mal bisa didiami untuk 2.000 kepala keluarga (KK). Ini akan berdampak terhadap lajunya pertumbuhan ekono- mi daerah, sebab permukim- an transmigrasi skala besar itu akan lebih cepat tumbuh dan berkembang. Dengan cara tersebut apakah dapat menarik ma- syarakat untuk ikut program TSM? Kita harapkan dengan pemukiman skala besar itu mampu menarik transmigra- si swakarsa mandiri. TSM yang kita harapkan yang bergerak di berbagai sektor, termasuk yang berkecim- pung dalam sektor non per- tanian terutamamasyarakat yang berasal dari daerah Jambal (Jawa, Madura, Bali dan Lombok). Dengan demi- kian sasaran penggunaan lahan semakin efektif dan efisien. Dalam Pelita VI menda- tang pembangunan transmi- grasi memasuki tahap pem- bangunan yang partisipatif/ TROMBE 000 K EH UT Sasaran TSM tahun 1994/1995 yang akan dipin- dahkan berapa banyak? Tahun 1994/1995 TSM ditargetkan 15.000 KK, 1995/ N A A N 1996 sebanyak 35.000 KK, tahun 1996/19967 45.000 KK, tahun 1997/1998 65.000 KK'dan 1998/1999 sebanyak 90.000 KK. Saya optimis dengan gerakan memasya- rakatkan transmigrasi seba- gai gerakan nasional TSM akan sukses. rata 25.000 hektar per ta- hun, pada 1982/1983 terjadi kebakarana hutan yang cukup luas di Kalimantan Timur, yaitu 3,6 juta hektar. Akibat ini kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai Rp 2 triliun. Begitu pula dengan yang terjadi di Ta- man Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Deptrans-PPH mengun- dang kepada pengusaha untuk investasi di daerah transmigransi. Dalam hal ini apakah pemerintah akan memberikan fasilitas kepa- da swasta, misalnya kredit lunak? Memang kita membuka peluang bagi pengusaha. Namun sampai sejauh ini kami belum bisa menjanji- kan apa-apa kepada swasta yang terjun ke daerah trans- migrasi. Sebagai langkah awal kita telah membuka PIBDT. PIBDT ini akan memberikan informasi kepa- da investor yang akan mem- buka usaha di daerah trans- migran. Menurut Meike, berbagai kejadian kebakaran hutan tersebut sebagai akibat menyatunya faktor penyalut. Misalnya, api dengan ba- han bakar yang berada di la- pangan, baik dalam bentuk tagakkan kayu, samak-be- lukar, serasak daun, ranting atau tonggak bekas tebang- an, batu bara dan gambut yang dilihat dari potensi atau voluemnya sangat tinggi. Selain itu kata Mieke, faktor pendukung lain yang mendorong kebakaran hutan adalah kondisi iklim dan Dijelaskan, berdasarkan tofografi. Sumber api di In- pemantauan yang dilakukan donesia umumnya dari kela- Direktorat Jendral Perlin- laian dan kecerobohan ma- dungan Hutan dan Pelesta- nusia dalam menggunakan rian Alam (PHPA) Dephut, api untuk aktivitas sehari- selain kebakaran hutan rata- hari seperti perladangan, Bagaimana minat swasta setelah dicanangkannya PIBDT? Banyak pengusaha yang sudah menyatakan untuk terjun di daerah transmigra- si. Data terakhir tercatat 300 investor yang ingin terjun ke daerah transmigrasi, baik dalam skala besar maupun kecil. Terobosan lain yang Anda lakukan untuk memanfaat- kan lahan tidur daerah transmigran apa saja? Mulai tahun 1994 kita memberi peluang kepada kontraktor yang melaksana- kan pekerjaan fisik pemu- kiman transmigrasi untuk memanfaatkan lahan usaha transmigrasi. Tentu saja aturan-aturan mainnya ha- rus jelas dan sama-sama menguntungkan baik untuk pengusaha maupun transmi- gran. Selain itu kita telah menargetkan 20.000 KK transmigrasi umum yang tersebar pada 50 lokasi pemukiman transmigrasi baru. Ini berarti terbuka kese- mpatan bagi 50 mitra kerja kontraktor /pelaksana fisik yang akan membuka lahan seluas 20.000 ha. (***) Kebakaran Hutan Capai 25.000 Ha/tahun Jakarta, NERACA Salah satu gangguan ter- hadap hutan yang cukup serius dewasa ini adalah kebakaran hutan. Di Indo- nesia luas kebakaran hutan rata-rata 25.000 hektar per tahun. Dampaknya tidak saja dirasakan negara pemi- lik hutan tetapi juga oleh negara-negara tetangga. "Perlu ada upaya perlin- dungan dan pengamanan yang sungguh-sungguh atas gangguan hutan, terutama kebakaran. Hutan merupa- kan sumberdaya alam yang mempunyai nilai penting bagi manusia, baik sebagai devisa negara, ilmu penge- tahuan dan plasma nutfah," ujar peneliti dari Pusat Lit- bang Hutan dan Konservasi Alam Dephut, Mieke Suhar- ti pada diskusi tentang Pe- nanggulangan Kebakaran Hutan di Indonesia, Senin kemarin di Jakarta. penggeambalaan ternak, merokok, menggunakan obor waktu berwisata atau me- masak dan pembukaan la- han baru. pemanfaatan keindahan alam. Lapangan pekerjaan baru sebagai pemandu wisa- ta, misalnya, akan terbuka," kata Djamaludin. "Kelalaian dan keceroboh- an dalam menggunakan api di lapangan sangat pula didukung oleh bahan bakar yang tertumpuk di hutan, yang ditambah dengan fak- tor iklim dan kondisi kema- rau panjang. Ketiga faktor ini cukup untuk menjadi pemicu kebakaran hutan di Indonesia," kata Mieke mengingatkan. Pemanfaatan hutan pro- duksi akan dialihkan dari hasil kayu menjadi non kayu. Hasil hutan yang tadinya disebut produk ikutan nanti akan beralih menjadi produk utama. Hasilnya akan lebih besar bila dibandingkan dengan harga jual kayunya. Akibat peristiwa kebakar- an hutan itu, apa yang dira- sakan. Bermacam-macam kejadian atau kegiatan da- pat terjadi, baik yang lang- sung dapat dihitung dalam bentuk kerugian rupiah maupun kerugian-kerugian yang tidak langsung. Program TSM Mengharapkan Kesadaran Masyarakat pada sistem agribisnis. Sistem ini dapat meningkatkan pendapatan petani kar- ena cara ini terkait mulai dari budidaya sampai pemasaran hasil panen yang biasanya dilakukan oleh swasta. Kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk di Pulau Jawa, Bali dan Lombok terus dikem- bangkan pada masa-masa mendatang. Hal ini penting karena pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa mencapai 1,7 juta jiwa per tahun. Sementara kemampuan Departemen Transmigrasi Pemukiman Perambah Hutan (Deptrans-PPH) untuk memindahkan penduduk hanya 50 ribu kepala keluarga (KK). Untuk mempercepat perpindahan itu, maka di- lakukan gerakan transmigrasi swakarsa mandiri (TSM) oleh Presiden Soeharto, 4 Desember 1994 lalu. Program TSM yang baru dicanangkan menjadi gerakan nasional diharapkan dapat mendorong perpindahan pen- duduk keluar Jawa lebih efisien. Apalagi dengan menyedi- akan fasilitas. Repelita VI kebijaksanaan sub sektor transmigrasi sep- erti dituangkan dalam Tap MPR No 11/MPR 1993 tentang GBHN yang menyebutkan pembangunan transmigrasi diarahkan pada pemerataan pembangunan. TSM salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tar- get yang sudah ditetapkan. Jika hanya mengandalkan pro- gram transmigrasi biasa yang dibiayai oleh APBN per- pindahan penduduk akan memakan waktu lama, mengin- gat kemampuan pemerintah hanya mampu membiayai 50 ribu KK/tahun. Di samping itu untuk memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dengan berpegang pada rencana tata ruang daerah dan wilayah serta pelestarian terhadap lingkungan hidup. Sehubungan dengan itu kalau boleh saya katakan bahwa TSM merupakan program yang mengharapkan kesadaran masyarakat untuk ikut bertransmigrasi. Artinya, masyar- akat yang program ini atas kemauan sendiri dengan biaya sendiri pergi ke lokasi transmigrasi. TSM mempunyai arti penting dari segi pembangungan di luar Jawa, sebab kekosongan penduduk di luar Jawa masih ada sekitar 12 ribu desa. Desa-desa tersebut hanya berpenduduk di bawah dari 200 ribu KK. Untuk mengisi kekosongan penduduk tersebut paling tidak diperlukan sekitar 4,5 juta KK. Dengan program TSM yang sasarannya adalah anggota masyarakat yang potensial maka diharapkan dapat mencapai target. Pelita VI rencana dilakukan pemindahan dan penem- patan transmigran sejumlah 600 ribu KK dengan rincian transmigrasi swakarsa berbantuan 350 KK dan TSM se- banyak 250 ribu KK. Untuk menarik swasta tersebut pemerintah tahun 1993 mencoba membangun Pusat Informasi Bisnis Daerah Trans- migrasi (PIBDT) yang akan direalisasikan tahun 1994. PIBDT diharapkan dapat embantu para swasta yang ingin mengembangkan usaha di daerah transmigran. Dengan demikian usaha para transmigran sudah mengara logne #seewex ib sams nopriedmanes dot qoynbe unica. (InA).swil At tugnetem Jakarta,NERACA eco label. Untuk mengantisi- Pengusahaan dan peman- pasi itulah Menteri Kehutan- faatan hutan tahun 1994 dan an melempar gagasan tero- seterusnya akan mengikuti bosan dalam pengusahaan tuntutan perubahan zaman. dan pemanfaatan hutan di Ada tiga tuntutan yang pa- tut memdapat perhatian. Pertama konservasi hutan, kedua, kepedulian sosial dan ketiga, pengusaha HPH diminta kepeduliannya ter- hadap pembangunan di dae- rah areal kerja mereka. Menteri Kehutanan Dja- maludin Suryohadikusumo, Senin, mengatakan pengusa- ha tidak boleh menepuk dada karena sudah menanam modal di sana. Ada kewajib- an lain yang harus dipenuhi. "Sebagian keuntungan dari pemanfaatan hutan harus dikembalikan ke daerah bergeser dari penebangan ke itu ukuran kayu makin ke- itu Itulah, esensi tuntutan pergeseran nilai pengusaha- an dan pemanfaatan hutan, yang disampaikan Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo, dalam jumpa pers akhir tahun 1993, di Jakarta, kemarin. "Sela- ma tahun 1993 pengusaha- an dan pemanfaatan hutan tidak lepas dari kecende- rungan politik nasional dan internasional dan tuntutan Transmigrasi mempunyai misi dan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di pemukiman, baru. Membangun unit-unit permukiman transmigran (UPT) di daerah tujuan transmigrasi hingga terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi. Jika program transmigrasi berhasil, minimal mampu mengatasi beban kepadatan yang terpusat pada satu kota tertentu sebagai akibat dari urbanisasi. Dengan adanya program transmigrasi memiliki akan terciptanya pemerataan penyebaran penduduk yang diim- bangi pemerataan ekonomi yang potensial yang dapat menjadi pengikat kuat bagi transmigran untuk menetap secara permanen seumur hidupnya. Faktor yang paling menentukan keberhasilan transmi- gran adalah kondisi permukiman yang memadai, pembi- naan UPT dalam tatanan satuan kawasan pemukiman yang memberikan kesempatan pada masyarakat agar bisa berkembang secara wajar. Artinya mobilitas penduduk menuju kemajuan dan tetap menghargai hak azazi setiap anggota masyarakat untuk menentukan pilihan tempat tinggal yang sesuai. Belajar dari pengalaman masa lalu diamana transmi- gran banyak meninggalkan lokasi karena kondisi alam yang tidak mendukung, maka Deptrans-PPH sudah saatnya tidak memberikan janji-janji muluk kepada calon transmi- gran disamping memperbaiki sarana pendukung lain. Dengan cara memperbaik kondisi yang ada tersebut, dapat menarik transmigran untuk bertransmigrasi den- gan harapan untuk meningkatkkan kesejahteraan. Supaya para transmigran tidak meninggalkan lokasi dan terca- painya tujuan, maka yang perlu dilakukan adalah pembi- naan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup, menumbuhkan rasa kebersamaan, aman dan tentram. Menurut pengamatan Neraca selama ini pelaksanaan program transmigrasi boleh dikatakan berjalan cukup baik, namun harus diakui sasaran dan target penempatan trans- migran yang sudah ditetapkan pemerintah ternyata masih belum tercapai, salah satu sebab adalah kurangnya sarana dan partisipasi swasta berinvestasi di daerah pemukiman transmigran. Rabu HARIAN EKONOMI NERACA Kurangnya partisipasi swasta ini mengakibatkan la- pangan kerja produktifbelum tercapai. Padahal jika swasta investasi di daerah transmigran bisa menyediakan lapan- gan kerja bagi angkatan kerja yang ada, mengingat jumlah angkatan kerja meningkat sekitar 1,5 juta sampai 2 juta per tahun. Produksi kayu memang akan dikendalikan. Bahkan akan dikurangi. "Produksi kayu akan diturunkan dari 31 juta M3 menjadi 22 M3," kata Menhut. 29 Desember 1993 beberapa hal, misalnya, kondisi hutan umumnya beresiko tinggi terhadap kebakaran, mekanisme dan jaringan pelaporan kurang efektif, sarana dan prasaran tidak memadai. Prilaku manusia juga belum siap dengan pola pikir untuk berusaha mencegah setiap kebakaran. Sistem Lemah "Sedangkan aturan hu- kum yang ada kini boleh dibilang masih lemah. Begi- tu pula dengan pengawasan Dari beberapa data yang dan sanksinya. Keadaan ini diperoleh menunjukan bah- semakin diperparah dengan wa sistem pengendalian lemahnya koordinasi dianta- kebakaran hutan di Indone- ra instansi terkait di dalam sia masih lemah. Kelemah- menanggulangi setiap keba- an yang ada disebabkan karan hutan." (29) Kelemahan lain kata Mieke, penggunaan lahan untuk berbagai kebutuhan umumnya kurang memper- hatikan usaha-usaha pe- ngendalian kebakaran dan pelindungan hutan. Di sisi lain tidak ada persiapan baik tentang cara membuka la- han dengan membakar yang terkontrol, dan areal dalam kegiatan persiapan lahan terlalu luas. mi." Menhut memberi contoh objek menjadi subjek ekono- pada pengusahaan hutan pinus. Pohon pinus berusia 10 sampai 30 tahun sudah memberi hasil getah terpen- tin. "Produksi getah selama 20 tahun itu jelas akan lebih besar dari harga kayu pinus," tambahnya. Indonesia. Djamaludin juga menun- juk bahwa pengusahaan hutan bersama penduduk akan membantu melestari- kan satwa. Pengusaha tidak lagi harus melakukan semua pekerjaan yang butuh biaya mahal. Sebagian pekerjaan sudah harus diserahkan kepada penduduk sekitar areal hutan HPH. gagasan itu akan dirinci Menurut Djamaludin, dalam rapat kerja Departe- men Kehutanan pertengah- an Januari 1994. Dalam rapat kerja itu akan ditemu- kan kiat yang diperlukan. Lebih jauh lagi pengusaha Menangani penarikan HPH akan diundang mem- kayu dengan memakai trak- bahas gagasan dan kiat itu. Lewat kiat baru ini diha- tor, apalahi kayu dari hutan Menhut merinci gagasan- rapkan peluang usaha bagi sekunder, merupakan pem- nya. Tampaknya tuntutan masyarakat sekitar hutan borosan. Pekerjaan traktor lebih menonjol ke arah kon- terbuka. Apalagi pada saat bisa diganti dengan gajah, servasi, karena itupula pengelolaan hutan sudah sapi atau kerbau. "Harga pemanfaatan hutan alam berubah dan meningkat ke satu traktor yang Rp 500 juta akan lebih unik. "Kita akan hutan saat setara 50 Dengan uang sebanyak itu bisa diperoleh kerbau lebih banyak. Setelah lima tahun traktor akan menjadi besi tua, sementara sapi dan kerbau berkembang biak." Jakarta, NERACA Untuk memenuhi permin- taan tenaga listrik yang te- rus meningkat, pemerintah memberikan peluang kepa- da pihak swasta untuk turut membangun sarana ketena- galistrikan. Untuk itu, da- lam Repelita VI dan VII men- datang, pihak swasta akan disediakan membangun 19 pusat tenaga listrik di ber- bagai tempat di tanah air. dak satu pun terdapat Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA). Sebab membangun PLTA perlu investasi besar, yang selama ini menyebabkan ka- langan swasta kurang bermi- nat," kata Direktur Pengusa- haan Perum Listrik Negara (PLN) Zulkarnaen kepada Neraca usai meresmikan pe- makaian Gedung PLN Ca- bang Bukittinggi. Zulkarnaen yang waktu itu didampingi Pimpinan PLN Wilayah III (Sumatera Barat dan Riau) Muchtar Azis, menjelaskan, fungsi PLTA banyak seginya. Tidak untuk keperluan sebagai pembangkit listrik saja. Sementara itu Muchtar Azis menambahkan, membangun satu PLTA, bukan listriknya yang menjadi tujuan utama. Tetapi banyak segi. Memba- ngun sebuah PLTA itu teri- kat dengan undang-undang Kalangan urbanis yang masuk Jakarta khususnya yang berasal dari berbagai daerah ternyata membawa dampak positif bagi pembangunan Pulau Jawa atau daerah yang ditinggali. Dampak yang ditimbulkan ini karena rata-rata pendidikan mereka cukup disertai keterampilan. Melihat kenyataan itu, pemerintah mengalihkan kaum urbanis sebagai sasaran TSM. Dengan demikian me bantu mengurangi beban kota-kota di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta yang telah berat menanggung arus urbanis yang selalu meningkat. TSM ini yang diharapkan mampu mewujudkan UPT yang berswasembada dan berkembang menjadi pusat per- tumbuhan ekonomi. Calon TSM benar-benar harus siap secara mental, punya kemampuan dan punya keahlian. Untuk meningkatkan arus TSM, perlu peningkatan mutu permukiman sehingga punya daya tarik tersendiri. Artinya menciptakan permukiman transmigran yang memadai dan ini merupakan kepedulian sosial yang tinggi terutama dari kalangan developer agar bersedia mengem- bangkan daerah tujuan transmigrasi. Swasta belum Tertarik Bangun PLTA Berbagai upaya pemerintah dalam menggalakkan pro- gram transmigrasi agar bisa mencapai target sasaran, salah satunya adalah menerapkan pola Trans-Jastri yang telah direalisasi di daerah Tondo Sulawesi Tengah. Polaini melibatkan investor sebagai inti. Namun masih menga- lami permasalahan di bidang permodalan, manajeman, teknologi dan pemasaran. Pola Trans-Jastri adalah ideal, karena merupakan sp- esialisasi kegiatan dalam pranata sosial yang mencip- takan interaksi sosial setiap anggota masyarakat. Kehadiran swasta atau BUMN diharapkan bisa meningkatkan technical know how pada transmigran, se- hingga bisa memberi nilai tambah. Kenyataannya masih sulit direalisasi, terutama partisipasi pihak swasta masih sangat kurang. Kurang berminat swasta untukk menggarap peluang ada di daerah transmigrasi karena tidak adanya dukungan dana dari pemerintah seperti kredit murah. Keuntungan yang bisa diperoleh hanya sebatas dalam mendapatkan tenaga kerja yang murah serta kemudahan memperoleh kredit. (Retnoastuti) Menteri Kehutanan me- cil. Masyarakat bisa terlibat dalam angkutan kayu sebab tidak iperlukan truk besar, cukup kendaraan kecil." Pengusaan dan pemanfa- atan hutan lewat kiat ini Kepedulian pengusaha ngatakan pengusaha akan akan membuka isolasi pen- akan konservasi dituntut diminta memahami dan duduk di kawasan terpencil. lebih tinggi lagi. Sebab era membaca pertanda zaman Sebab pengusaha HPH ber- ekspor hasil kayu agaknya ini. Mereka diminta meme- kewajiban mengangkat akan bergeser. Karena itu nuhi tuntutan yang sedang mereka berperan serta da- perlu mengalihkan usaha ke berjalan. "Pertengahan Ja- lam pengusahaan pemanfa- berbagai perkebunan yang nuari 1994 saya akan peng- atan hutan. "Mereka perlu melibatkan rakyat banyak. gil mereka dan membahas diangkat dari posisi sebagai Jadi, kepedulian sosial perlu soal tanggungjawab ini." tata guna air. Sedangkan lis- triknya adalah tujuan ke tujuh. "Fungsinya juga sebagai pengairan, pengendalian banjir, perikanan dan bah- kan pariwisata," ujar Zulkar- naen kemudian. Sedangkan data di Ditjen Listrik dan Pengembangan Energi Departemen Pertam- bangan menyebutkan, pro- Menhut: Pandai-pandailah Membaca Tanda-tanda Zaman Pengusaha HPH Bertanggung Jawab Membangun Daerah swasta yang akan dibangun dalam Repelita VI dan VII tersebut terdiri dari dua type. Yakni, pertama: Solicited (Proyek yang sudah dipro- gramkan pemerintah) dan kedua: Un solicited (Proyek yang diusulkan oleh swasta calon investor). Ke-19 proyek yang terdiri dari tujuh proyek solicited dan 12 proyek un solicite itu, ialah: PLTU Paiton Swasta II yang berkapasitas 2 X 600 MW dan menggunakan ba- tubara; PLTU Tanjung Jati di Jawa Tengah (2X600 MW, batubara); PLTU Pontianak di Kalbar (4 X 25 MW, batu- bara/gambut); PLTU Jawa Barat (400 MW, batubara); PLTP Wayang Windu di Ja- bar (40 MW, panas bumi); PLTP Patuha di Jabar (40 MW, panas bumi. PLTGU Serpong di Jabar (400 MW, gas alam); PLTP Sarula di Sumut (110 MW, panas bu- lebih tinggi. Pada saatnya nanti kehidupan masyarakat setempat akan terangkat lebih baik. Pemerintah sendiri sa- ngat memperhatikan hak- hak adat penduduk. Bukan itu saja, hak-hak mereka bahkan dipermulia lewat hutan rakyat. Rakyat boleh bali di un- tuk nantinya dijual kepada pengusaha kayu lapis. Sela- in itu pemerintah juga me- nyediakan hutan sosial di areal milik negara. Djamaludin menunjuk pada esensi ketiga pertanda zaman, yakni pengusaha HPH dituntut bertanggung pada pembangunan di dae- rah. Mereka tidak cukup menunjuk diri sudah mena- nam modal di daerah namun tidak mengantisipasi pemba- ngunan yang sedang berja- lan. "Mereka harus bertang- gung jawa terhadap daerah yang sduah memebri mere- ka keuntungan,"ujar nya. Caranya? "Mereka harus menyisihkan sebagian keun- tungan untuk ditanam kem- mereka harus mengembali- kan sebagian keuntungan kepada daerah yang telah memberikan kemudahan kepada mereka." mi); PLTP Dieng di Jateng (55 MW, panas bumi); PL TGU Jawa Timur (500 MW, gas alam); PLTGU Sama- rinda di Kaltim (130 MW, gas alam); PLTGU Sengkang di Sulsel (135 MW, gas alam); PLTU Padang Sidempuan di Sumut (2 X 100 MW, batu- bara); PLTU Amurang di Sulut (2X25 MW, batubara); PLTP Rajabasa di Lampung panas PLTP Ulubelu di Lampung (6 X 20 MW, panas bumi); PLTP Lumut Balai di Sumut (6 X 20 MW, panas bumi); PLTU Awar-Awar di Jatim (2 X 660 MW, batubara) dan PLTU Sibolga di Sumut (3 X 55 MW, batubara). Hutan sosial akan ditana- mi dengan pohon serbaguna. Pada hutan ini penduduk memperoleh hak atas hasil non kayu. Guna menjamin pemakaian hutan itu perlu ada kontrak minimal 25 tahun dengan rakyat. Agar hak itu tidak diperjualbeli- kan maka kontrak akan di- Pembangunan tenaga lis- trik swastaitu nantinya akan memerlukan dana sekitar US$ 2 miliar per tahun. Pro- yek listrik yang telah digarap swasta dewasa ini adalah PL vasta I, berka- TU Paiton pasitas 2 X 600 MW dengan bahan bakar batubara. Untuk memenuhi keper- luan listrik yang terus me- ningkat itu diperlukan dana investasi sekitar US$ 5 mili- ar pertahun. Pemerintah melalui program tenaga lis- trik swasta secara terencana dan terorganisir mengikut- sertakan swasta dalam pembangunan ketenaga- listrikan. (16) perbaharui tiap lima tahun. Tujuannya agar penduduk tidak lagi berpindah. Kesadaran pengusaha memenuhi tuntutan zaman ini juga menyangkut keam- anan dan kelestarian hutan di areal pekerjaan mereka. Pengusaha HPH tentu tidak boleh melecehkan hak-hak adat rakyat. "Kalau mereka biasa mengambil buah teng- kawang di areal HPH, jangan kayu diambil. Mereka harus halangi mereka. Kalau me- reka biasa mengambil madu luluskam keinginan mereka. Dengan begitu mereka ikut memelihara hutan." Perubahan zaman juga menuntut pemanfatan hutan dilakukan dengan penuh keterbukaan. "Mereka tidak boleh menutup diri. Pengusa- ha harus terbuka dari mana terbuka dalam melakukan tebang pilih tanam Indone- sia (TPTI), kata Djamaludin. Ketidakterbukaan akan membawa dampak buruk bagi pengusaha. Lebih-lebih lagi karena dunia sedang masuk ke era eco-label. Jika pengusaha tidak terbuka maka mereka tidak akan memperoleh eco-label. Tan- pa memperoleh eco label, hasil kayu mereka tidak akan ada yang beli di pasar dunia. Pemerintah, kata Djama- ludin, sedasng mendorong terbentuknya lembaga inde- penden yang akan mengawa- si pemanfaatan hutan. "Kita sudah mempersiapkan agar pengusaha memahami dan melaksanakan pengusahaan hutan secara lestari. Jadi, pengusaha harus siap mene- rima keadaan ini." (30)