Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Senin HARIAN EKONOMI NERACA September 1993 PERBANKAN * Bank Muamalat Bentuk MBC Pengusaha Kecil 1 itu harus disusun sedemiki- Jakarta, NERACA-Bank Muamalat Indonesia an rupa dengan pengertian dan kesabaran semua pihak. (BMI) membentuk Muamalat Business Club (MBC) Dalam mengantisipasi hal itu, ujar Zainulbahar, BMI yang akan digunakan sebagai ajang konsultasi peng- mencoba membakukan bebe- rapa konsep dan kebijaksa- usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan bis- naan dasar. Usaha itu anta- nisnya. MBC yang merupakan gagasan baru dari ra lain men-set-up jaringan kerja sama dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) BMI tersebut akan dibentuk di setiap kantor cabang Syariah dan BPD (Bank Pembangunan Daerah), kendati pelaksanaannya tidak dapat secepat dan BMI dan sebagai permulaan diselenggarakan pada September tahun ini di Kantor Cabang Cipulir. semudah itu. Juga men-set- up kerjasama dengan peme- rintah daerah dan kumpul- an pengusaha, men-set-up jaringan kerjasama dengan mesjid-mesjid di dalam for- mat proyek Imaratul Mas- jid. "MBC itu merupakan bagian dari komitmen kita untuk mengangkat para pengusaha kecil, baik per- orangan atau kelompok yang ditujukan agar mereka bisa lebih baik dalam menangani deal (kontrak perjanjian) bisnis. Oleh karena itu, MBC terbuka untuk seluruh peng- usaha kecil, baik nasabah atau bukan nasabah BMI," kata Dirut BMI, Zainulba- har Noor, di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pengusa- ha di Indonesia saat ini masih cenderung tradisional atau apa adanya dalam mengelo- la bisnisnya, sehingga dalam waktu yang kurang panjang jarang yang mampu meng- alami peningkatan volume atau kualitas. Bila dalam forum MBC itu pengusaha kecil akhirnya membutuh- kan pembiayaan untuk me- realisasikan bisnis, maka BMI juga siap membantu- nya. untuk disalurkan kredit dengan sistem bagi hasil," katanya. Keterbatasan Zainulbahar pada kesem- patan lalu pernah mengata- kan untuk beberapa tahun ini BMI masih menghadapi keterbatasan. Pada tahun pertama pengoperasiannya, bank ini tidak dapat menca- pai pengusaha kecil di luar Jakarta secara leluasa, teru- tama pada dua atau tiga tahun karena pembatasan dan ketentuan pemerintah. "Pada pengusaha kecil yang jauh dari ibukota pro- pinsi belum bisa terpenuhi oleh BMI dalam waktu de- kat. Hal tersebut memerlu- kan kerja keras, tidak hanya dari pengurus bank, tapi juga dukungan nyata dan penger- tian penuh umat Islam, khususnya pengusaha," ka- tanya. BMI yang memiliki asset Rp 162 miliar bermaksud me- nempatkan dana kreditnya untuk pengusaha kecil 80% dan sisanya untuk pengusa- ha besar. Saat ini baru seki- tar 25% kredit usaha kecil (KUK) yang tersalurkan dari portofolio kredit Rp 65 mi- liar. "Namun kita terus mencari pengusaha potensial Dia mengatakan meski- Menurut Zainulbahar, pun dengan keterbatasan itu, BMI mencoba untuk men- jembatani permasalahan yang dihadapi oleh pengusa- ha kecil dan menengah. Namun, bank ini tidak akan dapat memecahkan dan memberikan pemecahan semua masalah secara simul- tan dan dalam waktu pen- dek. Konsep pemecahan dan pelaksanaan kebijaksanaan FORUM Barang Mewah Pada forum Pajak bebera- pa waktu yang lalu telah pernah diperkenalkan pe- mungutan pajak yang sifat- nya tambahan dari pemu- ngutan Pajak Pertambahan nilai ialah Pajak Penjualan atas Barang Mewah dising- kat PPnBM. Karena sifatnya merupakan pungutan tam- bahan maka pengenaannya hanya satu kali yaitu pada waktu penyerahan dari Pab- rikan dan pada waktu impor Barang Mewah yang ber- sangkutan. Tarip pemungut- annya berbeda-beda ada Barang Mewah yang terke- na tarip 10% dan ada pula Barang Mewah yang terke- na tarip 20%. Baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 maupun dalam Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 sela- ku peraturan pelaksanaan- nya tidak terdapat sifinisi barang mewah. Pada Pasal 16 PP No.22 Th 1985 hanya dimuat pengelompokkan Barang Mewah yang terke- na tarip 10% dan yang terke- na tarip 20%. Peraturan Pasal 16 ini telah bebera- pa kali mengalami perubah- an yaitu : Pertama dengan peratur- an Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988 yang merubah pengelompokkan Barang Mewah yang terkena tarip 10%-20% dan ditambah de- ngan kelompok Barang Me- wah yang terkena tarip 30%. Kedua dengan Peraturan Pemerintan Nomor 65 Ta- hun 1991 dan Menteri Ke- uangan RI menerbitkan Keputusan Nomor 1183/ KMK.04/1991 yang membe- Dalam Keputusan Nomor rikan macam dan jenis Ba- 1285/KMK.04/1991 ini yang rang Mewah yang terkena ditunjuk sebagai PKP ada- tarip 10%-20% dan 35% lah Agen Tunggal Pemegang bukan 30%. Dalam penge. Merek (ATPM) untuk menge- lompokkan Barang Mewah nakan PPn Bm atas penye- ini tidak termasuk Kendara- rahan minibus, van, kombi an Bermotor. Dalam Kepu- dan bus yang berasal dari tusannya Nomor 1184/ Chassis minibus dan chassis KMK.04/1991 Menteri Ke- truck, menggantikan kedu- uangan RI mengelompokkan dukan Distributor Utama/ Kendaraan Bermotor yang terkena tarip 20% dan 35%. Ketiga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Ta- hun 1991. Dengan Peraturan Pemerintah ini dibuat peru- bahan-perubahan diantara- Distributor/Dealer/Agen atau Penyalur yang mem- buat atau yang menyuruh membuat minibus, van, kombi, dan bus. misalnya: coca cola, pepsi cola, Fanta, Sprite dan sebagainya. b. Kedalam kelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang terkena tarip 20% di- tambahkan: "Men-set-up jaringan ker- jasama dengan organisasi massa, khususnya Islam, men-set-up jaringan kerjasa- ma dengan organisasi peme- rintah, men-set-up kerjasa- ma dengan pengusaha besar muslim dalam format ba- pak-angkat dan peran pri- badi pengusaha," katanya. Kendaraan bermotor jenis pick up dan semua jenis permadani, selain permada- ni yang sudah termasuk dalam kelompok barang mewah yang dikenakan ta- rip 35%. KEUANG Masalah pengusaha kecil belakangan ini kembali mendapat sorotan, sebab ternyata hingga kini masih banyak bank yang enggan memberikan kredit kepada mereka. Bahkan sektor yang layak sekalipun, bank masih enggan memberikan kredit- nya. Dari kalangan perbank- an diperoleh keterangan bahwa mereka menolak tu- duhan ini. "Namun soal ke- lambanan barangkali, iya," kata seorang bankir peme- rintah. PAJAK Soal kelambanan pembe- rian kredit ini kepada sektor yang layak, tak lepas dari masih tingginya suku bunga kredit, masalah kredit ma- cet yang membuat bank enggan memberikan kredit kepada nasabah baru, dan adanya prudential regula- tions. (*/42) Dalam hal ini apabila PKP dan Distributor ada hubung- an istimewa, maka harga jual dari PKP akan dikoreksi oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Surat edaran nomor SE-02/ Pj.3/1992 tanggal 7 Januari 1992) Apabila minibus, kombi, van dan bus dimaksud diper- gunakan untuk angkutan umum atau untuk angkutan barang maka PPnBm yang telah dipungut dapat dimin- ta kembali. Dalam Keputusan Nomor 1285/KMK.04/1991 itupun diatur bahwa PPnBM dike- nakan tarip 20% terhadap penyerahan atau impor pick up. Untuk setiap impor atau setiap penyerahan oleh PKP, kecuali bila digunakan un- tuk angkutan umum atau angkutan barang, PPnBM yang telah dilunasi dapat diminta kembali. Dasar Penghitungan Pa- jak (DPP) untuk penghitung- an PPnBm minibus ditetap- Kena Pajak (BKP) dari ke- sis untuk minibus, kombi, tau lompok yang terkena tarip van dari ATPM/PKP ditam- 10% dalam PP No.65 terse- bah 25%. Tambahan ini but diatas dinaikkan menja- adalah angka rata-rata un- di 20%: minuman yang tidak tuk biaya karoseri. Angka mengandung alkohol, rata-rata untuk biaya karo- mengandung tambahan gula seri tersebut menjadi 35% atau pemanis lainnya atau bagi bus yang berasal dari aroma, termasuk air soda, chassis truck. A N ASTRA INTL Keputusan Menteri Ke- uangan Nomor 1286/ KMK.04/1991 tentang ma- cam dan jenis barang kena pajak yang dikenakan PPn- BM selain kendaraan bermo- tor masih tetap berlaku. Sedangkan Keputusan Men- 1 BURSA (P: Dikatakan, tunggakan kredit Inpres No. 9/1989 itu di Kotamadya Bandar Lam- pung tercatat paling sedikit nilainya mencapai Rp 384 juta, jika dibandingkan de- ngan empat kabupaten lain- nya di daerah ini. "Jika penunggak kredit KMK.01991 yang mengatur macam dan jenis kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM diganti oleh Kepu- tusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.04/1993 tanggal 10 Juni 1993. (Bersambung) Oleh Uwod Djunaedi KURS VIS AL ANG HIT MW Keuangan KMK.010/1991 tentang Per- ubahan Keputusan Menteri Keuangan No.1548/ KMK.013/1990 tentang Pa- sar Modal. MILIK MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA Penunggak Kredit Massal akan Ditindak Lampung, NERACA Penunggak kredit progam massal dan non-massal di Lampung yang diketahui membangkang akan ditin- dak tegas dan bila perlu permasalahannya diproses secara hukum. berstatus pegawai negeri sipil dan ABRI, penagihan- nya dilakukan ke instansi di tempatnya bekerja dan pembayarannya melalui pemotongan gaji," kata Tar- mizi. uang yang pernah dipinjam- nya, kalau tidak, hal ini dapat menghambat pemba- ngunan," kata Gubernur, kutip Antara ketika membu- ka Rapat koordinasi Bimas se-Sultra di Bau-Bau, Sabtu (4/9). Kepala Biro Humas Pem- da Lampung, Drs. Tarmizi Ali menjelaskan, Sabtu, jumlah tunggakan kredit massal dan non-massal Rp 15,7 miliar. "Tunggakan terbesar ada di Lampung Tengah yang mencapai Rp 7,6 miliar, dan selebihnya tersebar di tiga kabupaten lainnya," kata Tarmizi, kutip Antara. Tunggakkan di Sultra PENGGERAK BURSA: Saham Astra International (Al) merupakan salah satu saham yang ramai diperdagangkan pemodal selama perdagangan pekan kemarin di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Al yang juga sebagai penggerak perdagangan di BEJ, pada akhir pekan kemarin kenaikan kursa 24 poin menjadi Rp 15.800 per saham. (Komar) perlu melakukan musyawa- rah mufakat, di mana peme- rintah selalu otoritas mone- ter mampu menciptakan ik- lim kredit KPR yang sehat, dan dibarengi dengan kejer- nihan berpikir oleh para bankir. Mereka berkumpul bersama dalam round table Sementara itu Gubernur KURS Sulawesi Tenggara (Sultra), Drs. H Laode Kaimuddin mengakui sistem penagihan kredit petani di propinsinya belum tertata dengan baik. Hal ini berdampak beng- kaknya kuantitas kredit secara kumulatif pada peta- ni Sultra sampai akhir April 1993 mencapai Rp 2,9 mi- liar. "Petani harus melunasi Tim Kelompok In- pres No.9 Lampung yang Menurut dia penyusunan diketuai Abu Mansyur beru- pola pengembalian kredit paya meningkatkan koordi- petani harus sebaik mung- nasi dengan instansi terkait, kin, agar tidak memberat- termasuk menyertakan ke- kan mereka, namun petani jaksaan, demikian Tarmizi. harus mampu membayarnya tepat pada waktunya. "Agar dapat menghasilkan penyu- yang baik, maka perlu du- kungan semua pihak, teruta- sunan ma Kepala Desa, Camat, E FE men-dokumen pendukung, seperti tanggapan tertulis oleh para pemegang saham dan pemakai jasa dari LKPP, persetujuan Dewan Komisa- ris, dan pendapat Pihak- pihak yang berkepentingan. K 3. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah di- terimanya Permohonan Per- setujuan, Ketua BAPEPAM Mekast Aidkan May e. Perubahan peraturan ngan menyertakan doku- urangi ketentuan sebagai- atau Kontrak sebagaimana mana dimaksud dalam butir dimaksud dalam Pasal 41 3 diatas, suatu Peraturan Keputusan Menteri Keuang- LKPP dapat berlaku pada an No.1548/KMK.013/1990 saat diajukan kepada Ketua tentang Pasar Modal seba- gaimana telah diubah de- ngan Keputusan Menteri BAPEPAM dalam hal : 2. Jika suatu LKPP ber- hasrat mengajukan, meng- ubah atau menghapus suatu Peraturan LKPP, maka ha- BAPEPAM dalam rangkap 6 rus diajukan kepada Ketua (enam) dengan mengguna- Permohonan Persetujuan kan Formulir No.III.B.601. kan alasan permohonan yang juan atas pengajuan, per- dimaksud wajib menerang- maka permohonan persetu- antara lain menyangkut ubahan atau penghapusan masalah-masalah yang diha- dimaksud diatas berlaku dapi dan cara pemecahan- efektif. nya serta hasil pembahasan mengenai hal tersebut de- akan memberitahukan seca- ra tertulis kepada LKPP yang bersangkutan untuk meminta keterangan lebih lanjut atau menyatakan bahwa permohonan tersebut lam jangka waktu 30 (tiga telah disetujui. Apabila da- puluh) hari tersebut diatas memberikan tanggapan ketua BAPEPAM tidak 4. Dengan tidak meng- Bupati dan instansi terkait," kata Kaimuddin. . Dia mengatakan, penang- gungjawab penagihan kredit pada petani Sultra diserah- kan kepada Pembantu Gu- bernur. "Petugas agar meng- usahakan sebelum musim Juklak Bapepam (Habis) Keputusan Ketua Bapepam No. 21/PM/1993 tentang Dokumen Bapepam yang Terbukan untuk Umum Alcan nowatt den a. Penafsiran rutin dari arti, pelaksanaan atau pene- gakan Peraturan LKPP yang memperjelas tetapi tidak menambah atau menghapus persyaratan yang tercantum dalam Peraturan-Peratuan LKPP tersebut; b. Suatu saran hanya mengenai pelaksanaan inte- ren dari LKPP seperti : 1) kebijaksanaan tentang kode resmi untuk pegawai LKPP; tanam berikutnya, sebagian kredit yang pernah diterima petani harus sudah dilunasi," kata Gubernur Sultra. c. Beberapa jenis Barang Kena Pajak yang semula tidak dikenakan PPn Bm, bila diimpor dikenakan ta- rip 35% termasuk didalam- nya: Barang Perabot Rumah Tangga, Barang Perabot Kantor, Barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan, sepatu dan lain-lain. Keputusan Menteri Ke- uangan yang kedua dalam rangka PP nomor 76 tahun 1991 tersebut ialah Nomor 1286/KMI,04/1991. Keputus- an ini mengubah lampiran I lampiran II dan lampiran III Keputusan Menteri Keuang- an Nomor 1183/KMK.04/ Menteri Keuangan RI dalam hubungan dengan PP Nomor 76 Tahun 1991 ini menerbitkan pengaturan 1991. Pada dasarnya penge- macam dan jenis Barang lompokkan barang-barang Mewah dalam dua Keputus- yang dikenakan PPn Bm annya 3. Nomor 1285/ 10%-20% dan 35% tidak KMK.04/1991 yang merupa- berbeda. kan pengganti dari Keputus- annya Nomor 1184/KMK.04/ 1991 tersebut dimuka, yang berisi jenis Kendaraan Ber- motor yang baik impornya maupun penyerahannya terutang PPnBm 20% dan 35%. Saat berlakunya PP no76 tahun 1991 ini ditentukan sebagai berikut : a. Untuk Barang Kena Pajak selain kendaraan ber- motor untuk penyerahan oleh Pabrikan dan atau impor yang dilakukan sejak tanggal 1-1-1992. b. Untuk kendaraan ber- motor untuk penyerahan dan atau impor yang Faktur Pajaknya dibuat atau doku- sejak tanggal 1-1-1992. men impornya diselesaikan Demikianlah perubahan yang ketiga dari pasal 16 PP Nomor 22 Tahun 1985. ialah dengan Peraturan Perubahan yang keempat Pemerintah Nomor 36 Ta- hun 1993, tidak lain dalam rangka mendukung deregu- lasi di bidang otomotive. Oleh karena itu perubahan ini hanya mengenai PPnBm atas kendaraan bermotor. kebutuhan sehari-hari,” kata Kaimuddin. Peningkatan indeks sela- ma pekan lalu tersebut apa- bila dibandingkan dengan meningkatnya posisi indeks pada pekan sebelumnya, maka tercermin perselisih- an yang mencolok. Karena pekan sebelumnya indeks melonjak sebanyak 21,763 poin dari 387,910 menjadi 409,673 poin. Dalam kesempatan itu dia meminta petugas mengupa- yakan peningkatan mutu produksi dan jumlah hasil panenan, sehingga penda- patan dan kesejahteraan masyarakat dapat mening- kat dan mereka dapat me- ngembalikan kreditnya. Begitu juga volume dan nilai transaksi yang dicatat pengelola bursa swasta kedua di Indonesia pada pekan lalu mengalami pe- nurunan apabila dibanding- kan dengan pekan sebelum- nya. Tetapi penurunan ini akibat perselisihan hari bursa yang membuat penu- runan tersebut. Pada pekan Dia merasa yakin bahwa indeks hari ini akan menga- lami peningkatan sedikit. Tetapi dia tidak berani memperkirakan akan naik berapa poin. "Pokoknya tung- "Bagaimana mereka da- pat mengembalikan kredit gu saja hari ini, kalau turun pun tidak terlalu melorot, nya, jika hasil panenannya kan lalu hanya empat hari begitu juga kalau naik, tidak sebelumnya tercatat lima hari bursa, bursa. Sementara itu, saham Pan Pengelola bursa selama pekan lalu mencatat volume Brothers Tex tercatat seba- sebanyak 81,598 juta unit gai saham perusahaan yang dengan nilai transaksi sebe- dipindahtangankan dalam sar Rp 350,898 miliar. Se- dangkan pekan sebelumnya volume sebanyak 86,857 juta unit dengan nilai transaksi Rp 387,676 miliar. volume tertinggi. Saham pe- rusahaan yang bergerak di bidang garment ini tumpah ke lantai bursa sebanyak 6,04 juta unit dengan nilai tran- saksi sebesar Rp 11,683 mi- illnsisc IHSG Naik 7,488 Poin Volume/Nilai Turun Jakarta, NERACA bahwa perdagangan pekan ini akan bergairah. Meski- pun tidak seperti pekan sebe- lumnya, namun untuk lon- jakan-lonjakan kecil kemung- kinan akan terjadi. Meskipun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjelang akhir pekan lalu di Bursa Efek Jakarta (BEJ) terkoreksi, namun apabila dibanding dengan akhir pekan sebelumnya masih menunjukkan peningkatan. Sementara baik volume maupun nilai transaksi yang dicatat mengalami penurun- an. yang masuk ke tempat-tem- pat tersebut; atau 3) buku pedoman kepega- waian, atau pelaksanaan prosedur kegiatan lain. 5. Jika suatu LKPP meng- ajukan perubahan mengenai hal-hal sebagaimana dimak- sud dalam butir 4 Peraturan ini wajib menggunakan Fomulir No.III.B.6-5 dalam rangkap 6 (enam) dan menyertakan suatu pernya- taan yang membenarkan anggapan tersebut. Dia pun mengingatkan, dalam upaya peningkatan kuantitas produksi petani, maka peranan Koperasi Unit Desa (KUD) lebih diaktifkan sehingga petani yang menja- di anggotanya tidak terjerat operasi para tengkulak Sementara itu, para pe- lintah darat. (stn) blaku bursa tetap optimis liar. (39) maupun 6. Ketua BAPEPAM da- pat membatalkan suatu Peraturan LKPP sebagaima- na dimaksud dalam butir 4 Peraturan ini, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya peraturan dimaksud. Melonjaknya perdagang- an sepekan lalu, hanya cer- min dari tiga hari bursa saja. Namun dari tiga hari bursa tersebut telah mendorong meningkatnya indeks. In- deks BEJ mampu menem- bus angka tertinggi 422,825 poin. Tetapi dua hari kemu- dian indeks kembali terko- reksi hingga menembus angka 417,161 poin. Meskipun demikian, po- sisi indeks selama pekan lalu masih mampu bertahan pada posisi terakhir berki- sar pada 417,161 poin. Apa- bila dibandingkan dengan posisi indeks akhir pekan sebelumnya yang berada pada posisi 409,673 poin, maka ada suatu peningkat- an sebanyak 7,488 poin, 2) perubahan persyarat- nal yang diperlukan untuk an mengenai tandal penge- memasuki tempat-tempat tertentu di LKPP tetap bu- kan merupakan perubahan a. Suatu permohonan yang mempengaruhi siapa untuk mengajukan, meng- unit, realisasinya mencapai 113.598 unit. Dari jumlah itu, 81% atau 91.596 unit diba- ubah atau menghapus suatu Peraturan LKPP wajib dila- kukan dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan dalam Formulir No.III.B.6- 1. ngun oleh swasta, dan sisa- nya 19% atau 22.002 unit oleh Perum Perumnas. Kemudian tahun kedua Pe- lita V, sampai dengan Sep- tember 1990, rumah yang b. Suatu permintaan ke- terangan tambahan atau perubahan Permohonan Persetujuan atas pengaju- an, perubahan atau pengha- pusan Peraturan LKPP wajib dilakukan dalam ben- tuk dan isi sebagaimana ditetapkan dalam Formulir No.IIII.B.6-2. "Kita harapkan saja situa- si perdagangan awal pekan ini bisa memperlihatkan ge- jolak seperti hari-hari bursa sebelumnya. Karena saya melihat banyak faktor yang mendukung kegairahan bur- sa, sehingga pemodal akan tetap memperhatikan pasar modal," tutur John Semba- yang pialang di BEJ. Menurut John, mengenai menurunnya perdagangan dua hari menjelang akhir pekan lalu, karena hal itu didorong oleh spekulasi pemodal yang melihat bah- wa ada peluang untuk mencari gain dari sektor lain. Sehingga mereka rela mele- pas saham perusahaan mes- ki dengan posisi turun. "Jadi, kalau terjadi profit taking itu sudah hal biasa, karena mereka bertahan untuk mendapatkan atau menunggu waktu yang tepat untuk melepas kembali sa- ham perusahaan yang mere- ka miliki. Justru, menurut saya, hal itu sangat bagus dan menandakan bahwa pasar modal kita sudah de- wasa," tuturnya. Para pialang lainnya me- rasa yakin bahwa perdagang- an hari ini akan lebih baik lagi. "Memang di akhir per- dagangan pekan lalu situasi pasar sedikit dikejutkan oleh menurunannya posisi IHSG, Tetapi hal itu tidak akan mempengaruhi perdagangan. hari ini," ujar seorang pemer- hati bursa. 3 c. Keputusan Ketua BAPEPAM untuk menyetu- jui suatu Permohonan Per- setujuan atas pengajuan, perubahan atau penghapus an Peraturan LKPP wajib dilakukan dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan 7. Formulir-formulir beri- dalam Formulir No.III.B.6- BADAN kut digunakan dalam : PASAR MODAL Ketua, Pertama, mahalnya harga tanah. Ini terjadi karena developer mempu- nyai stok tanah yang terlalu luas. Akibatnya, perminta- an tanah menjadi tinggi dan ikut memacu kenaikan har- ga tanah, yang dampak se- lanjutnya menyodok kenaik- an harga rumah. Untuk mengatasi hal ini, suatu Permohonan Persetu- juan atas pengajuan, per- ubahan atau penghapusan Peraturan LKPP wajib dila- kukan dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan dalam Formulir No.III.B.6- 4. Dana KPR Dibalik Harapan Memiliki Rumah (2) babkan oleh meningkatnya biaya transportasi. Untuk mengatasi masalah bahan bangunan ini, develo- per dapat mengusahakan inovasi pembangunan rumah dengan cara rumah, misal- nya pembangunan dengan memakai beton lebih murah ketimbang dengan kayu. Kenaikan suku bunga meeting guna memahami posito dalam negeri 22%, itu dipikul oleh pemerintah telah dibangun mencapai han bangunan ini juga dise- bank, jawabnya! Sepuluh kelayakan penurunan ting- berarti presmi swapnya kira- tahun lalu, suku bunga bank kat bunga KPR. yang dikenakan pemilik kira di bawah 13% sampai rumah KPR tipe-70 masih Indonesia melepaskan Surat memasukkan dana dari luar Kedua, perlunya Bank 14%. Maka, jikalau ingin 9%, namun di zaman likuidi- Berharga Pasar Uang negeri dengan suku bunga tas ketat untuk tipe-45 dan (SBPU) walau di tengah LIBOR (London Interbank tipe-54 sudah melonjak men- kemelut kredit macet. De- Offered Rate) 7% ditambah jadi sekitar 20-25% bahkan ngan maksud, pihak per- biaya lain-lain menjadi 7,5% sampai 30%. Namun, akhir- bankan tidak perlu melaku- plus swap-nya 13%, hingga akhir ini beberapa bank su- kan off-shore loan yang totalnya sebesar 20,5%. Dan dah mulai menurunkan suku tingkat bunganya lebih ting- kalau dibandingkan dengan bunga untuk KPR. Fenome- gi ketimbang SBPU. Nah deposito 22%, ternyata seli- segar yang baru. na baru, sekaligus angin dampaknya, suku bunga sih 1,5%. Ringan bukan? Jadi KPR Beberapa bank yang konkretnya, apabila premi bunga, kemungkinan berpe- an perumahan yang selama ruh terhadap turunnya bu- Dengan penurunan suku terlibat dalam pembangun- swap turun, pasti berpenga- ngaruh pada semakin me- ini belum diturunkan nga deposito, dan akhirnya nyemangati masyarakat barangkali esok akan suku bunga KPR pun ikut untuk membeli rumah KPR. menyusulnya. Tapi masalah- Akan tetapi, penurunan bunga KPR ini pasti menter- nya: apakah BI bersedia libatkan peran pemerintah. Untuk itulah, hemat saya, kiranya perlu dipikirkan be- berapa langkah berikut ini: Pertama, antara peme- Seperti kita ketahui, da- lam Pelita V, untuk masya- rakat berpenghasilan mene- ngah ke bawah pemerintah membangun dengan fasilitas telah mempunyai sasaran KPR-BTN sebanyak 450 ribu rumah. Komposisi angka itu terdiri dari 120 ribu unit Developer Swasta rumah atau 27% dibangun Perumahan sebagai salah oleh Perum Perumnas, dan satu kebutuhan mendasar 73% atau 330 ribu oleh deve- manusia, tentunya tidak bisa loper swasta. Indonesia, usaha pemba- pertama Pelita V, dari ren- diremehkan begitu saja. Di Yang terjadi pada tahun ngunan perumahan ini cana pembangunan peru- semata-mata. Karenanya, 41.663 unit. Perum Perum- pihak swasta pun diberi nas membangun 9.872 unit sipasi mendirikan perumah- nyak 31.791 unit atau 76%. kesempatan untuk berparti- atau 24% dan swasta seba- an bagi masyarakat. Kira- Dari angka di atas, jelas nya hal inilah yang memacu sekali swasta memainkan dan menyemangati swasta peranan penting dalam lewat wadah yang didirikan pembangunan perumahan nya terlibat dalam pemba- untuk masyarakat berpeng- ngunan perumahan. hasilan menengah ke bawah. Namun demikian, hemat Dan, ketiga, keterbatas- saya, masih terdapat bebe- an keterjangkauan masyara- rapa kendala yang perlu kat khususnya yang berpeng- dipikirkan penyelesaiannya hasilan rendah. Kenaikan adalah sebagai berikut : penghasilan yang mereka terima, ternyata tidak bisa mengimbangi laju peningkat- an harga rumah. Ini meng- akibatkan kecenderungan masyarakat dalam membeli rumah semakin mengecil. Hal ini bisa kian meresah- menurun. berbuat semacam itu, meng- ingat dampaknya bersifat inflatoir? Toh di sini ditun- bertahap, dan sensitif terha- tut kejelian perhitungan, dap antisipasi ke depan yang kan, karena di suatu sisi daya beli masyarakat terhadap rumah sederhana menurun, tapi di sisi lain rumah-rumah nya : a. Beberapa jenis Barang kan sebesar harga jual chas- teri Keuangan Nomor 1285/ rintah dengan para bankir mengait dengan pembangun- mengalami kemajuan pesat. mahan sebanyak 80 ribu developer swasta sebaiknya mewah (real estate) laku keras. an perumahan sederhana. Gebrakan dilakukan sejak Dan, ketiga, perlunya Pelita II lalu, hingga seka- (selisih suku bunga luar sipasi pertumbuhannya. menurunkan premi swap rang terus-menerus dianti- negeri dengan suku bunga deposito tiga bulan di dalam Namun disadari, pemba- ngunan perumahan bagi negeri). Perhitungannya, masyarakat merupakan jikalau suku bunga di luar tugas nasional. Sebuah tang- negeri sekitar 6-7% dan de- gungjawab yang tidak hanya e. Pemberitahuan LKPP kepada Ketua BAPEPAM atas perubahan peraturan yang berlaku pada saat di- ajukan wajib dilakukan da- lam bentuk dan isi sebagai- mana ditetapkan dalam For- mulir No.III.B.6-5. f. Penolakan atas Permo- honan Perubahan Peraturan LKPP yang berlaku pada saat diajukan wajib dilakukan dalam bentuk dan isi seba- gaimana ditetapkan dalam Formulir Nomor III.B.6-6. PENGAWASS d. Keputusan Ketua BACELIUS RURU BAPEPAM untuk menolak NIP.060043093. jangan stok mempunyai tanah terlalu luas dan mele- Untuk mengatasi hal ini, bihi yang dibutuhkan. seyogyanya developer swas- Kedua, harga bahan ta jangan mengambil keun- bangunan masih akan terus tungan terlalu besar - apa- meningkat karena permin- lagi terhadap rumah sangat taan bahan tersebut juga meningkat. Di lain pihak, sumber bahan baku terba- tas. Peningkatan harga ba- sederhana (RSS). (Habis) Oleh Hieronymus Budi Santoso Penulis adalah Pengamat masalah sosial ekonomi