Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Kamis 16 September 1993 No. 2421 Tahun IX N Untuk Lunasi Kredit Likuiditas Bank Indonesia: BPPC Terbitkan 'Promissory Notes' Jakarta, NERACA-Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) menerbitkan surat berharga promissory notes senilai Rp 780 miliar untuk melunasi Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), menyusul dilakukannya kontrak penjualan "Mudah-mudahan dalam waktu dekat, hasil penjual- an promissory notes itu su- dah kami terima, sehingga KLBI bisa dilunasi," kata Ketua Umum BPPC, Huto- mo (Tommy) Mandala Putra usai penandatanganan kon- trak penjualan cengkeh BPPC kepada PT Gudang Garam, kemarin, di Jakarta. Garam. Penerbitan promissory notes itu dijamin dengan dana hasil kontrak penjualan cengkeh itu Dikatakan, jumlah penga- daan BPPC sampai Agustus berupa bilyet giro (check) mundur berdiskonto 16% lalu hanya 25.000 ton atau per tahun. Sementara itu, konsorsium yang dipimpin Bank Bumi Daya (BBD) telah menyatakan kese- hanya 30% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 75.000 ton. Sehingga diha- rapkan, pengadaan cengkeh BPPC tahun ini bisa ditekan menjadi 45.000 ton. Sedang- kan tahun lalu mencapai 142.000 ton: diaannya membeli promissory notes BPPC tersebut. Tommy menyebutkan, dalam kontrak penjualan itu disebutkan, PT Gudang Garam akan memperpan- jang pembelian stok cengkeh BPPC untuk 22 bulan men- datang dengan jumlah 73.000 ton. Untuk itu Gu- dang Garam akan memba- yar dengan bilyet giro mun- dur senilai Rp 780 miliar ditambah diskonto 16% per tahun yang kemudian digu- nakan BPPC sebagai jamin- an promissory notesnya. MILIK MONUMEN PERS NASIONAL HARIAN EKONOMI NERACA Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Jakarta, NERACA Perbankan khususnya bank-bank besar perlu mem- bentuk Komite Kredit (loan commitee) yindependen agar bisa mengatasi kemungkin- an timbulnya kolusi dalam masalahan kredit macet pada bank-bank swasta, BI tengah mengkaji kemung- kinan untuk membentuk peradilan khusus. BI juga tengah menyusun kriteria bank-bank bermasalah seba- dengan UU. "Karena itu di masa datang, diperkotaan akan dikembangkan kopera- si konsumsi yang terbuka bagi setiap warga perkota- mendatang, kita akan (BI), Soedradjad Djiwando- kan penelitian tentang ke- mengakui, belum banyak pemberian kredit, yang bisa gai akibat kredit macet, bisa menyusun ketentuan yang berkaitan dengan penetap- rena datanya belum valid. "Menurut BPS ada 29,4 juta an sanksi bagi pengurus pengusaha kecil. Tapi angka bank yang melaporkan kre- ini masih meragukan. Kare- dit macet yang tidak benar. na itu pada tahun 1994 "BI juga tengah melaku- Gubernur Bank Indonesia 73.000 ton cengkeh BPPC kepada PT Gudang panen tahun ini terlihat atasi. Kemudian nantinya ada. Soebiakto megatakan, an, apapun juga profesinya, melakukan survei mengenai no mengatakan hal itu dalam mungkinan- kemungkinan jejak Gudang Garam ini saat ini koperasi di perkota- seperti KUD di pedesaan," pengusaha kecil ini." (18/44) Jakarta, NERACA Tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia kena call dumping dari Masyarakat Eropa. Pekan pertama Sep- tember 1993, Eurocotton asosiasi perteksilan Eropa) mengirim petisi ke Komisi Eropa agar mengadakan in- vestigasi atas sejumlah produk TPT negeri ini. Direktur Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan (Direkssilintam), Ismaildin Wahab, yang dikonfirmasi soal ini pada Temu Wicara/ Konsultasi Usaha Pening- katan Pemasaran Pakaian Jadi, yang diselenggarakan BPD API DKI Jaya, kema- rin, menolak memberi pen- jelasan. Wakil Ketua Umum Aso- siasi Perteksilan Indonesia (API), Chamroel Djafri, ke- pada Neraca di Jakarta kemarin, mengatakan Euro- cotton minta Komisi Eropa melakukan investigasi pe- ngenaan antidumping duty terhadap produk cotton fab- rics, polyester fabrics dan bedlinen. Negara lain yang dapat tudingan serupa ada- lah Turki, India, Muangthai dan Pakistan. yang biasa digunakan oleh PT Gudang Garam. "Apalagi Gudang Garam juga akan mendapatkan fasilitas," ka- tanya tanpa menyebutkan fasilitas apa yang akan di- peroleh Gudang Garam. Menteri Kehutanan (Men- s hut), H. Djamaludin Suryo- hadikusumo mengatakan, akan mengusut penebangan pohon tengkawang yang di- lakukan beberapa perusaha- an pemegang Hak Pengusa- haan Hutan (HPH) di Ka- limantan Barat (Kalbar). "Saya akan perintahkan Kakanwil dan Kadis Kehu- tanan Kalbar mengusut tuntas masalah ini, sebab tengkawang merupakan pohon yang dilindungi. Jika ada pemegang HPH yang tebang tengkawang, akan ditindak," ujar Menhut menjawab pertanyaan ang gota Komisi IV DPR-RI, Darwis Abubakar pada ra- ker Rabu kemarin. "Buyers tidak akan mau mengambil risiko membayar 'pajak tambahan, jika ternya- ta tuduhan dumping itu benar. Sebab, aturan yang ada mengharuskan importir membayar dumping duty atas produk yang diimpor- jika profit yang mereka pa- nya. Anda bisa bayangkan, tok 15%, lalu tiba-tiba mere- "Namun, berdasarkan kaharus membayar dumping pemberitahuan terakhir duty 20%. Besar kemungkin- yang kami terima dari Law- an mereka bisa mati. Itulah Darswis, anggota DPR Fraksi PDI dari daerah pemilihan Kalbar itu mena- nyakan tindakan Dephut terhadap anak perusahaan Barito Pacific Group (BPG) dan beberapa perusahaan pemegang HPH lain di Kal- bar yang melakukan pene- Sedangkan mengenai pe- lunasan hutang atau kewa- jiban BPPC lainnya seperti pinjaman komersial ke BBD senilai Rp 140 miliar, Tom- my mengatakan, akan diba- yar dari hasil penjualan stok cengkeh BPPC ke perusaha- an rokok lain. "Yang pasti menjelang akhir 1994, pinja- man kepada BBD itu bisa dilunasi," katanya. Menurut Tommy, stok cengkeh nasional baik yang ada diperusaahan rokok, Koperasi maupun BBPC masih cukup besar yakni sekitar 3 tahun pemakaian atau sekitar 240.000. Tapi katanya, dengan produksi tahun ini hanya 45.000 ton dan konsumsi 80.000 ton maka stok itu akan terus berkurang. "Bila kecenderu- ngan seperti ini bisa diperta- hankan, maka pada saatnya nanti kita bisa menekan stok hanya untuk satu tahun pemakaian," kata Tommy Gembira Dia juga menyebutkan, dari 73.000 ton yang dibeli Gudang Garam itu hanya 40.000 ton yang merupakan pembelian baru dengan har- ga Rp 10.500 per kilogram. Sisanya 33.000 ton berasal Menurut Tommy, pembe- dari sisa kontrak pembelian banan diskonto 16% itu ti- lama dengan harga Rp 11.350 dak akan memberatkan PT per kilo gram. Sementara Preskom PT Indosepamas Angggun Indonesia Sudwikatmono (kiri) berbincang dengan Presdir PT Makindo Gunawan Yusuf (penjamin emisi) dan Direksi Indoshoes Fransiscus Welirang dan Benny S.S., seusai public ekspose di Jakarta, kemarin. Produsen Gudang Garam. Sebab, ting- biaya pengadaan cengkeh kat bunga itu sesuai dengan BPPC saat ini diperkirakan jualan cengkeh BPPC kepa-sepatu merek Reebok dan Adidas itu, akan menjual 6 juta unit sahamnya dengan harga berkisar Rp 3.800 hingga Rp 4.200 per saham. Sementara itu Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Soebiakto Tjakrawerdaya, usai diteri- ma Presiden Soeharto, ke- marin, di Bina Graha, me- ngatakan bahwa Presiden merasa gembira atas ditan- datanganinya kontrak pen- (Koniar) TPT RI Kena Call Dumping ME Empat dari 28 Diancam Pajak Ekstra 20% BUMN Depperind Menderita Rugi firm Van Beal & Bealis di Brussels, ternyata kita ha- nya kena dua. Khusus bedli- nen, kita tidak dituduh men- jual dengan dumping," ujarnya. Usut Penebangan Pohon Tengkawang di Kalbar Jakarta, NERACA bangan pohon tengkawang. Menhut menyatakan terima kasih atas masukan dari Darwis Abubakar. "Tidak saja Barito, pemegang HPH lain yang tebang teng- kawang akan ditindak." Menurut dia, petisi itu akan dibahas Komisi ME pekan depan, pada 23 Sep- tember 1993. Jika petisi itu diterima, lanjut Djafri, sete- lah dua bulan sejak diteri- ma, mereka akan melaku- kan investigasi ke sejumlah perusahaan di negeri ini. Sehubungan itu, Djafri mengatakan kendati belum terbukti benar, tuduhan itu pasti akan merugikan ekspor jenisitu ke ME. Ekspor cotton TPT Indonesia, utamanya fabrics dan polyester fabrics Indonesia ke sana akan terganggu, bahkan bisa terhenti sama sekali. mencapai Rp 9.200 ditam- bah biaya bunga. Mengenai stok BPPC saat ini, menurut Tommy, ting- 150.000 ton. mu- dah-mudahan jumlah stok ini bisa dikurangi, jika lang- kah Gudang Garam itu bisa diikuti oleh pabrik rokok lainnya," kata Tommy. Apa- lagi lanjut Tommy, hasil mengalami penurunan, se- hingga kewajiban pengada- an BPPC juga akan berku- rang. sebabnya importir memilih menghentikan pembelian daripada harus membayar pajak tambahan," tuturnya. Sehubungan soal itu, dia minta pemerintah segera menyusun aturan anti dum- ping. Menurut dia, aturan anti dumping itu sangat diperlukan, terutama untuk menghadapi hal serupa. Se- lain itu, dengan aturan anti dumping yang ada, Indone- sia bisa melakukan hal seru- pa kepada negara lain yang membanjiri pasar negeri ini dengan produk yang dijual dumping. "Aturan itu tidak harus Jika produk dumping yang kita terapkan secara mutlak. masuk itu belum kita pro- duksi dan tidak menggang- Darwis ketika ditany jumlah volume tengkawang haan BPG, mengatakan ti- yang ditebang anak perusa- dak tahu pasti. Dia hanya tahu penebangan pada areal HPH BPG di Kecamatan Sepuak, Tempunak dan Be- limbing, Kabupaten Sintang, Pengusahaan Hutan BPG, Sementara itu, Direktur Johannes Hardian mengata- kan, sulit menjawab masa- lah ini, sebab BPG merasa tidak pernah menebang pohon tengkawang. "Sejam lalu saya mencek ke staf di Kalbar yang ber- giatan penebangan kayu. tanggung jawab teradap ke- Ternyata tidak ada. Sebab kami tak punya HPH di keti- gakecamatan itu. Areal HPH kami di Kecamatan Nanga- pino," ujar Johanes. (29) gu pasar dalam negeri, tentu baliknya, jika mengganggu kita akan biarkan saja. Se- pasar, aturan itu jadi alat efektif untuk menghentikan nya," kata Djafri. ME menerapkan kuota atas 12 kategori TPT. Peman- faatan kuota dalam tiga tahun terakhir, rata-rata berapa kategori tertentu, tercatat 83,1%. Khusus be- seperti tekstil lembaran katun dan sweater, peman- faatan kuotanya tercapai se- cara maksimum. (47) Bogota, NERACA skema retensi yang berlang- Sidang Technical Group sung di Bogota, Kolombia, memutuskan pengawasan stok retensi akan diserah- kan kepada SGS. Stok reten- Oktober 1993. Khusus Indo- si itu sendiri mulai berlaku 1 nesia berlaku 1 April 1994. ta, mengatakan selain SGS, Sumber Neraca di Bogo- kontrol juga akan dilakukan oleh agen yang ditunjuk. Selain itu kontrol akan dila- kukan oleh penyimpanan yang ditunjuk International kopi pada gudang-gudang Coffee Organization (ICO). Sedangkan di Indonesia, kemungkinan besar tugas kontrol akan diserahkan kepada Sucofindo. da Gudang Garam itu. Sebab, kata Soebiakto, dengan hasil penjualan ceng- keh itu, BPPC akan dapat lainnya diantaranya melipu- "Hasil keputusan sidang retensi dan sekitar masalah ti selang harga, besarnya penerbitan surat keterangan asal," katanya. Bank Indonesia. "Presiden gembira sekali karena salah satu masalah yang cukup berat dalam tataniaga ceng- keh dan mempunyai banyak dimensi politis itu, dapat kita IN PELAKSANA digunakan adalah komposi- Selang harga yang akan si harga ICO, yaitu US$ 0,75/ anitu masih terkotak-kotak. Ada Koperasi Karyawan atau Kopkar dan lainnya. Kepada Presiden juga di- laporkan perana pengemba. Bila bukan karyawan orang ngan tidak boleh masuk, Yang menarik kata menteri, ini sebenarnya bertentangan kalau di desa itu ada kopera- siyang berbasis produksi dan siapa saja bisa menjadi ang- gota (KUD), tapi di perkota- an, koperasi model ini belum SGS akan Laksanakan Kontrol Retensi Kopi Jakarta, NERACA Empat BUMN (Badan perusahaan negara yang Usaha Milik Negara) dari 28 berada dibawah binaan Departemen Perindustrian sampai tahun lalu masih menderita rugi sekitar Rp 48,47 miliar. Tapi 24 BUMN tahun 1992 tercatat meraih Perindustrian lainnya, pada laba sebesar Rp 663,6 miliar. Tunky Ariwibowo dalam ra- Menteri Perindustrian, Ir. DPR di Jakarta, kemarin me- pat kerja dengan Komisi VI- ngatakan, empat BUMN meliputi PT Kertas Leces Rp yang rugi pada tahun 1992, 15.441 juta, PT Kertas Gowa Rp 6.460 juta, PT Industri Sandang I Rp 12,5 miliar dan sebesar Rp 14 miliar. PT Industri Sandang II rugi juga dua BUMN penyum- Dalam raker itu diungkap bang laba terbesar pada 1992 diantara 28 BUMN di lebih dari 50%-masing- mana saham Pemerintah masing PT Pupuk Sriwijaya sebesar Rp 204,8 miliar dan 103,9 miliar. PT Petrokimia Gresik Rp Ekspor hasil industri pada 1992/1993 mencapai US$ 21, penolong untuk sektor indus- 29 miliar, dan impor bahan/ tri US$ 11,508 miliar (tidak termasuk impor barang modal). (5) dapat diikuti pabrik rokok lainnya," kata Soebiakto. lbs, US$ 0,80/lbs dan US$ nya retensi sejak 1 Oktober 0,85/lbs. Sementara besar- 1993 adalah 20%. Guna me- nentukan besarnya retensi selanjutnya, dihitung dari harga rata-rata selama 20 Khusus mengenai sertifikat hari pasar 1 Oktober 1993. asal dibuat berdasarkan pada bukti sertifikat retensi. Sebelum memasuki sub- gai negara peserta dan ke- stansi pembahasan, berba- penghargaannya kepada tua sidang menyampaikan disebabkan putusan politik Indonesia. Sikap respek itu, negeri ini untuk ikut ambil bagian dalam stok retensi. bisa memberi statement pada Mereka minta Indonesia pertemuan di Brazil, 23-24 hasan pembentukan ACPC September, dalam pemba- ing Countries-Red). Selain (Association of Coffee Produc- Indonesia, negara lain yang juga diminta adalah Kolom- ka serta Brazil selaku tuan bia, Amerika Latin dan Afri- rumah. (47) CATA Pimpinan Sanyo ke Indonesia Jajaki Peningkatan Investasi Tokyo, NERACA Selama di Indonesia, Company Ltd, Yasuaki Ta- akan meninjau lahan indus- Pimpinan Sanyo Electric menurut Okamoto, Takano kano akan berkunjung ke tri Sanyo seluas 226.000 Indonesia selama empat hari meter persegi di Bekasi, mulai Jumat (17/9), untuk Jawa Barat. Sebagian kecil dan menjajaki kemungkin meninjau pabrik-pabriknya lahan tersebut sekarang ini an peningkatan investasi dan relokasi lebih lanjut indus- trinya di Indonesia. sudah dimanfaatkan untuk kegiatan produksi kompre- sor. la Seksi Komunikasi Inter- Hiroyuki Okamoto, Kepa- nasional Sanyo Electronic kepada Antara, kemarin mengatakan, pimpinan ter- tinggi kedua di Sanyo itu akan maninjau pabriknya di Batam, seusai kunjungan sehari di Singapura. "Kunjungan itu, akan di- tiga kompleks industri Sa- lanjutkan dengan meninjau nyo lainnya yang berada di Jakarta dan sekitarnya," kata Okamoto. Okamoto menjelaskan, sejauh ini pimpinannya be- lum memiliki jadwal perte- muan tertentu dengan peja- bat pemerintah Indonesia. "Namun, sudah diprogram- kan serangkaian pembahas- an tentang situasi usaha serta rencana bisnis di masa mendatang dengan para eksekutif Sanyo di Indone- sia," ujarnya. Seusai kunjungan ke In- ngunjungi Thailand selama donesia, Takano akan me- empat hari dimulai Selasa pekan depan. Kunjungan kerja Tkano ke Indonesia ini menyusul pengumuman perusahaan- nya Mei lalu untuk mening- katkan kapasitas produksi VCR di Indonesia secara bertahap. Kapasitas produk si itu semula 700.000 unit per tahun, sejak Desember 1992 menjadi 1,0 juta unit dan sampai 1996 diperkira- kan akan meningkat menja- di 1,6 juta unit per tahun. katanya. Sedangkan mengenai pengusaha kecil, Soebiakto Mengosongkan Kegiatan Keputusan Sanyo merelo- kasi industri VCR ke Indo- nesia itu dikomentari pers Jepang beberapa waktu lalu sebagai tindakan yang "akan mengosongkan" kegiatan pabriknya di Osaka- yang menjadi basisi produksi GUBERNUR BANK INDONESIA Sanyo. Sanyo memproduksi VCR di Indonesia melalui pabrik- nya, PT Sanyo Jaya Compo- nents Indonesia (SJCI) di Cimanggis, Jawa Barat. Produksi VCR diawali de- ngan kegiatan pembuatan komponen-komponen pda 1989 yang dilaksanakan bertahap hingga mempro- duksi penuh pada Desember 1992. PT SJCI kini memiliki 1.200 pekerja yang akan di- tambah lagi sejalan dengan rencana peningkatan pro- duksi tersebut. Sampai ta- hun lalu pabrik VCR Sanyo di Osaka menghasilkan se- kitar 1,0 juta unit VCR per tahun untuk diekspor, dima- na 350.000 unit di antara- nya untuk pasaran Amerika Utara. Sanyo mengawali inves- tasinya di Indonesia pada 1971 dengan membuka kompleksindustri di Sunter, Jakarta Utara. Pabrik dika- wasan itu memproduksi air conditiner (AC), lemari pen- dingin dan kipas angin. Sejak 1977, produksi di- untuk kembangkan pembuatan TV warna, pompa listrik (1989) dan mesin cuci (1992). (*) Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, didampingi Direkturnya Boediono, tersenyum mendengarkan pertanyaan anggota Komisi VII DPR-RI dalam rapat kerja dengan komisi itu, di gedung DPR Senayan Jakarta (15/9). (endang) kredit macet. Dengan badan independen itu bank bisa lebih transparan dalam pe- nyaluran kredit. rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI yang dipimpin Moeharsono Kartodirdjo, di Jakarta, Rabu. BI, Komite Kredit Harus Independen Menurut Soedradjad, untuk mengecek kemungkin- an terjadinya kolusi antara pejabat bank dengan nasa- bah dalam memberikan kre- dit tidak gampang. Namun kemungkinan terjadinya kolusi tersebut bisa diperke- cil kalau bank-bank mem- bentuk loan commitee yang independen dalam menanga- ni pemberian kredit. Izin Departemen Penerangan RI No. 002/Menpen/SIUPP/A7.1985 14 Agustus 1985 ISSN 02 531 81 "Dengan adanya loan com mitee yang independen, pem- berian kredit dapat dilakuk- an secara obyektif dan trans- paran," ujar Soedradjad.. Dia mengatakan, Bank In- donesia terus berupaya un- tuk mengatasi membengkak- nya kredit macet perbankan baik di bank BUMN maupun bank swasta nasional. Untuk bank BUMN, BI telah membentuk Tim Supervisi Kredit Bank Pemerintah (TSKBP) dengan anggota pejabat dari BI dan Depkeu. PT Persindotama Antar Nusa Harga eceran Rp 500. "Langkah yang telah di- ambil TSKBP antara lain membentuk Tim Ahli untuk membantu dewan komisaris di masing-masing bank BUMN dan menganalisa data yang disampaikan bank BUMN tersebut, yang men- cakup data perkreditan se- jumlah debitur besar," ujar Gubernur. pembentukan lembaga atau perusahaan khusus untuk mengambil-alih kredit ma- cet seperti yang dilakukan di Jepang. Namun kemungkin- an pembentukan lembaga ini tidaklah mudah, karena permasalahan kredit macet di bank-bank Indonesia jauh lebih kompleks dibanding- kan di Jepang," katanya. Menurut Soedradjad, da- lam usaha penyelesaian kredit macet memang diha- dapi berbagai kendala. Ken- dalanya cukup banyak kare- na menyangkut berbagai pihak yang terkait termasuk nasabah, pemilik/pengurus, pegawai bank, bank pemberi kredit dan pihak lain. Dari segi nasabah, kendala yang dihadapi adalah adanya iti- kad yang kurang baik de- ngan memanfaatkan kele- mahan yang ada pada bank pemberi kredit. "Sementara itikad yang kurang baik dari pemilik/ pengurus terlihat dalam pemberian kredit kepada debitur yang sejak awal sudah diketahui sebenarnya tidak layak diberikan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut bank-bank perlu membentuk loan com- mitee," ujar Soedradjad. Berdasarkan data akhir Juni 1993, jumlah kredit macet perbankan yang dika- tegorikan sebagai kredit macet mencapai sebesar Sementara, ujar Soedra- 2,9% dari total kredit jad, untuk menangani per- perbankan. (42) VISI Mensikapi Ancaman AS Soal Senjata Menristek/Ketua BPPT, BJ Habibie, menyatakan Indonesia sudah bisa memenuhi kebutuhan sendiri persenjataan untuk perdamaian. Kata Habibie, persi- apan industri strategis memang diadakan agar RI mandiri di segala bidang. Saat ini RI sudah membuat senjata SS (sergap dan serbu) tipe I yang dikembangkan dari senjata SNC yang dibeli dari perusahaan SN. Senjata itu, menurut dia, sudah diuji coba dengan memanfaatkan peluru khusus SS-109 yang bisa mengenai sasaran tiga kali lebih jauh ketimbang peluru biasa. Ini teknologi paling canggih, standard NATO. Di luar NATO, hanya Indo- nesia yang membuatnya. Pindad, katanya, saat ini sudah bisa memproduksi 160 juta peluru per tahun dan hanya dibutuhkan sepertiganya untuk latihan. Dilihat dari sudut itu, RI sebenarnya sudah swasembada, demikian juga untuk kapal dan pesawat terbang. Pernyataan Habibie ini tampaknya sebagai jawab- an atas ancaman Amerika Serikat (AS) yang telah mengkaitkan penjualan senjata dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Jawaban senada juga dilontarkan sejumlah elit ABRI. Meski begitu, masalahnya ternya- ta tak sesederhana itu. Diketahui, Amerika Serikat (AS) mungkin akan menyetop segala pembelian senjata oleh Indonesia. Ini bisa terjadi jika amandemen senator disetujui Gedung Putih. Sebelumnya, negeri adidaya itu juga telah memblokir penjualan empat pesawat tempur F-5 buatan AS yang kini berada di Yordania. Seperti yang menyangkut GSP (Generalized Sys- tems of Preferences), ancaman penjualan sejata yang diusulkan melalui Amandemen Russel Feingold dalam RUU Bantuan Luar Negeri itu juga berkaitan dengan pelaksanaan HAM di Indonesia. Feingold menuding RI melanggar HAM. Menjual senjata, menurut nalar mereka, sama seperti mempersenjatai negara yang membahayakan negara-negara sekitarnya. Ancaman AS ini memang tidak bisa dianggap sepe- le. Politisi negeri ini hendaknya berkepala dingin untuk mengantisipasi masalah yang kini berkembang. Soal senjata dan GSP, bagi AS, tampaknya tak sekadar itu saja. Itulah sebabnya jawaban yang paling bijak ada- lah dengan meningkatkan perlindungan HAM di sini. Jalan ini bukan berarti membebek kemauan AS. RI sudah memiliki dasar-dasar HAM. Tentu saja, soal aplikasinya yang perlu ditingkatkan. RI tidak bisa menepis segala tudingan AS itu de- ngan argumentasi. Pelajaran yang diperoleh RI dalam kaitannya dengan AS selama ini memang tak tuntas dengan argumentasi tapi lebih sering tuntas dengan janji dan aplikasi masalah yang dikedepankan negeri adidaya itu. Harus disadari bahwa soal GSP dan sejata bisa berkembang ke masalah lain, yaitu pada hubu- ngan perdagangan dan hubungan ekonomi makro. Jika ini terjadi, masalahnya menjadi tidak sederhana lagi. Harus disadari, kepentingan RI atas AS masih sangat besar. Ketergantungan negeri itu atas pasar AS masih amat tinggi. RI tampaknya harus makin mewaspadai segala kebijaksanaan AS. Mengkondisikan RI seperti AS memang tidaklah mungkin. RI punya cara-cara yang lebih beradab, dengan aturan main Pancasila dan UUD'45. Menuruti kemauan AS tidaklah salah, sepan- jang tidak melanggar kaidah-kaidah prinsip budaya dan landasan negeri Indonesia dengan luas wilayah 18 juta km perse- gi-bukanlah negara yang kecil. Eksistensi itu sampai kapan pun akan diperhitungkan dunia, termasuk AS. Ganjalan-ganjalan seperti yang dilakukan AS atas RI bukannya tidak mungkin akan muncul dari negara lain. Itulah sebabnya kemandirian dan swasembada di segala bidang tampaknya kian mendesak.