Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

XIJIM HARIAN EKONOMI NERACA 16 September 1993 GRAM BAM MENUKOR 1 N DUST R I *Tunky: Untuk Kembangkan Industri Hilir Presiden Minta Hipmi Diperlukan Kemitraan Usaha Besar-Menengah Pandai Baca Situasi Jakarta, NERACA Presiden Soeharto minta pengusaha muda yang ter- gabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pandai-pandai membaca situasi, keadaan misalnya dari GBHN dan repelita-repelita. "Dengan membaca situasi itu kita bisa jadi kreatif melihat peluang- peluang apa yang ada dan memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya," kata Kepala Negara ketika menerima Pengurus Hipmi dipimpin Ketua Umumnya Adi Putra Tahir di Bina Graha, Rabu. Kepala Negara menunjuk sejumlah pengusaha besar sekarang pada mulanya juga tumbuh dari usaha kecil. Namun mereka bisa mem- baca situasi dan keadaan kemudian memanfaatkan- nya, sehingga usahanya tumbuh menjadi besar. Diakui, selama ini para. pengusaha yang tergabung dalam Hipmi masih banyak bergerak di bidang kon- traktor yang sedikit banyak tergantung pada proyek- proyek pemerintah. Namun dalam tahun-tahun terakhir juga sudah ada anggota yang beralih perhatian ke agro industri, membuka perkebu- nan di lahan-lahan tidur daerah transmigrasi. Sejak didirikan 21 tahun lalu, kemajuan Hipmi terasa agak lambat. "Kita perlu memacu pertumbuhan Hipmi dengan lebih cepat karena itu para anggota perlu memiliki wawasan kebangsaan luas," kata Adi Tahir yang juga didampingi Sutrisno Bachir dan pengu- rus lainnya. Kepada Presiden, Hipmi melaporkan pula pengala- man bermitra dengan pen- gusaha besar yang telah maju seperti dengan Salim Grup untuk mengangkat kemampuan pengusaha kecil anggota Hipmi. Usahakemi- traan itu hasilnya tidak memuaskan karena ada kendala. Menurut Adi Pu- tra, kendala itu sebenarnya bukan yang subtantif, tetapi masalah teknis semata. Dikatakan, para pro- fesional di Salim Grup lebih banyak bertindak mengejar untung atas investasinya. Padahal kemitraan ini lebih banyak mengemban tugas sosial. Presiden pada kesem- patan ini menyatakan, perekonomian Indonesia tidak akan bisa dikuasai oleh Palembang, NERACA Sedikitnya 104 perlin- tasan kereta api di wilayah Perumka Ekploatasi Sumsel sampai sekarang tidak memiliki pintu pengaman (tak terjaga). Sementara kesadaran pengguna jalan raya terhadap Undang-un- dang No.13 tahun 1992 ten- tang perkereta apian dinilai masih rendah. Demikian pengusaha-pengusaha besar karena pemerintah punya kekuatan membuat pera- turan untuk mencegah pen- guasaan ekonomi oleh pen- gusaha besar itu. "Pengusaha besar itu hanya beberapa, jadi mana mungkin menguasai perekonomian Indonesia," tandas Kepala Negara ketika menjawab kekuati- ran yang disampaikan Hipmi. Menurut Adi Tahir, pe- merintah telah membuat peraturan untuk membatasi penguasaan oleh peru- sahaan besar dan memberi kesempatan pengusaha menengah-kecil berpartisi- pasi untuk menjadi lebih besar. Pemerintah menghar- apkan timbul suatu sinergi diantara pengusaha besar menengah dan kecil. Kemitraan antara pen- gusaha besar, menengah dan kecil menurut Presiden hendaknya tidak hanya didasarkan pada keuntun- gan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan keuntungan pengalaman. Ini misalnya pengalaman suatu perusahaan besar yang dulunya tumbuh dari perusahaan kecil. Kepala Negara menaruh harapan pada Hipmi yang akan menjadi pengusaha besar di masa mendatang, untuk mengembangkan kemitraan ini. dikemukakan Kepala Perumka Ekploatasi Sumsel, Marsono M, kepada wartawan di Palembang, kemarin. Dia dimintai keter- angan sehubungan dengan peringatan HUT Perumka yang jatuh pada tanggal 28 September mendatang. Dalam rangkaian ulang tahun tersebut, Perumka ESS akan melaksanakan serangkaian kegiatan yang salah satunya adalah me- masyarakatkan undang- undang perkeretaapian. Sementara itu Sutrisno Bachir yang turut dalam pertemuan itu menam- bahkan, Presiden tidak menginginkan peraturan yang dibuat pemerintah itu membuat ketergantungan oleh pengusaha, terutama pengusaha kecil. Sebaliknya pemerintah melalui pera- turan diharapkan men- dorong mereka menjadi kreatif. Presiden mengharapkan Hipmi ikut ambil bagian berperan dalam usaha mengentaskan kemiskinan. Mengenai hal ini, kata Adi Putra Tahir, Hipmi telah meminta kepada semua pengurus daerah untuk mengadakan pendekatan kepada Pemda mencari po- tensi di desa-desa miskin. DAERA H Dalam tahun anggaran mendatang setiap desa mi- skin akan mendapat ban- tuan yang diatur melalui Inpres sebesar Rp 20 juta. Jumlah itu secara nasional sangat besar karena men- urut data ada 2.633 desa tergolong miskin. (18) buah. Namun karena kemampuan dana yang dimiliki Perumka masih terbatas maka baru 54 buah yang tersedia pintu penga- man berikut petugas pen- jaganya. "Selebihnya belum ada pengaman yang mema- dai, selain tersedianya po- lisi tidur berupa bangunan cembung diatas aspal jalan yang dapat menggetarkan kendaraan yang berjalan diatas. Dengan begitu, pengemu yang ngantuk akan terkejut dan sadar bahwa di depannya (sekitar 50 meter) ada pintu perlin- tasan." Masih 104 Perlintasan KA Sumatera Selatan tidak Dijaga Disebutkan, untuk mem- bangun sebuah pintu per- lintasan yang refresentatif sedikitnya dibutuhkan dana Rp 60 juta. Itu baru berupa perangkat keras seperti bangunan pos dan perala- tan sinyalnya. Marsono yang didampingi Kahumas Agus Sukamto Perhitungan biaya terse- dalam but akan bertambah besar keterangannya menyebutkan seluruhnya bila dikalkulasinya dengan jumlah perlintasan kereta biaya operasionalnya ter- api di Sumsel kini telah masuk gaji pegawai (petu- berkembang menjadi 214 gas) jaga. Jakarta, NERACA Jenazah Brigjen TNI- AD (Purn) Soemantri MS, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perwalian Umat Buddha Indonesia (Walubi), yang wafat Jumat (10/9), dipera- bukan Minggu sore (12/9) di Krematorium Cilincing, Jakarta Utara, setelah diawali dengan upaça mil- iter dan upacara Agama Buddha. Menteri Perindustrian, Ir Jakarta, NERACA Tunky Ariwibowo menilai, mengalirnya modal dari pengusaha besar dalam industri hilir skala menen- gah di Indonesia tidak perlu dikhawatirkan, asal pengembangan usaha itut dilaksanakan dengan mo- del kemitraan antara pengusaha besar-menengah. Mantan Asisten Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Gatot Subroto (1956- 1959) itu meninggal dalam usia 77 tahun akibat penya- kit jantung yang telah lama diidapnya. Mantan Ang. gota MPR-RI Soemantri MS meninggalkan seorang isteri, Retno Soedjati, em- pat anak, dan enam cucu. Sambutan pada upacara kremasi itu disampaikan Menteri Agama RI yang diwakili oleh Dirjen Bin- mas Hindu & Buddha De- partemen Agama Drs. A.A. Gde Putra, Ketua Umum DPP Walubi Yang-Ariya Girirakhito Maha-Thera dan Ketua Umum DPP. Majelis Buddhayana Indo- 2 Terjunnya konglomerat menggarap usaha di sektor hilir bisa dibenarkan dan sesuai dengan konsep pe- ngembangan industri yang akan dikembangkan pada Pembangunan Jangka Pan- jang Tahap II mendatang. Untuk itu, model kemitraan harus dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat men- jamin tercapai trilogi pem- bangunan, kata Tunky me- nanggapi pertanyaan ang- gota DPR-RI Ir. Tadjuddin Noer Said dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Perindustrian di Jakarta, kemarin. SZIVOVO Jenazah Brigjen TNI-AD (Purn) Soemantri MS Diperabukan "Satu pintu perlintasan minimal harus dijaga oleh empat orang secara bergan- tian, yakni setiap 8 jam. Seorang penjaga harus digaji minimal Rp 100.000/bulan. Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan un- tuk membangun perlintasan di 104 lokasi tersebut," ujar Marsono. MENTERI PERINDUSTRIAN RAKER: Menteri Perindustrian Tunky Ariwibowo, didampingi Dirjen Dep. Perindustrian llchaidi Ellias, dalam rapat kerja dengan komisi VI, di gedung DPRD-RI Jakarta (15/9). (endang) Munculnya perlintasan jalan raya dengan jalur kere- taapi, menurut Ka Perumka ESS, disebabkan kurang sinkronnya pembangunan yang dilakukan oleh pemer- intah setempat dalam mem- buat jalan, dengan kebera- daan rel yang sudah ada sejak zaman Belanda di Sumsel ini. Selain itu, perlintasan juga muncul karena berkem- bangnya satu desa atau kecamatan. Orang desa bias- anya membuat jalan setapak yang melintas jalur KA. Tapi karena perkembangan pem- bangunan di desa itu, maka jalan setapak itu menjadi jalan umum yang dilalui kendaraan roda dua dan empat. (DM/K.6) dia menjadi asisten Jen- deral Gatot Soebroto yang ketika itu menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Jabatan terakhirnya di pemerintahan adalah Asisten Gubernur DKI Jakarta 1969 sampai 1979. nesia (MBI) Pandita Drs. Tjoetjoe Ali Hartono, MBA. Soemantri MS, yang lahir di Bekasi 16 Desember 1915, memiliki sejumlah bintang jasa berupa Bintang Gerilya dan Penegak Kemerdekaan RI. Dia tercatat sebagai anggota PETA dan bersama Dia mengabdi di ling- Brigade Slamet Riyadi turut kungan Agama Buddha menumpas pemberontakan sekitar 34 tahun dan men- PKI Madiun 1948. Pada dapat gelar kepanditaan 1945, dia juga menjabat dengan nama Maha-Upa- Batalyon saka Sasanasinha. Ketua Wonogiri (426) dan Koman- Umum DPP-Walubi dija- dan Kota Solo (1948-1949). batnya selama periode Sejak 1956 sampai 1959 1982-1986.(*/43) Komandan DIPERABUHKAN: Jenazah Brigjen TNI-AD (pur) Mahaupasaka Sasanasinha Soemantri MS diperabukan di Krematorium Cilincing, Jakut, Minggu (12/9), setelah sebelumnya dilakukan upacara militer dipimpin Irup Mayjen TNI FX Soedjasmin. Dalam kesempatan itu, Tadjuddin mengharapkan, konsep pengembangan in- dustri pada PJPT II dapat memberikan peluang lebih besar kepada pengusaha untuk menengah-kecil memanfaatkan peluang-pe- luang ada. Tadjuddin mensi- nyalir, kegiatan penanaman modal pada suatu kegiatan industri belakangan ini, banyak yang perusahaan yang sama. Menanggapi sinyalemen itu, Tunky mengatakan, harus diakui perusahan- perusahaan besar pada dilakukan oleh umumnya bisa melihat kesempatan usaha yang punya, tapi siapa yang dengan tajam sehingga tidak mengelolanya. "Sebab tidak heran jika pengusaha besar mungkin suatu dana bisa juga ikut mengembangkan berkembang dalam penge- usaha di sektor hilir. "Tapi, lolaan yang tidak benar, kata umumnya pula, usaha-usa- Menteri Perindustrian. ha tersebut dikembangkan dengan an lainnya, melalui usaha joint venture atau bentuk kerjasama lainnya," tutur Tunky. Dengan mengembangkan model kemitraan itu, maka tidak selalu perusahaan besar menguasai mayoritas saham pada bidang-bidang usaha yang digeluti di sektor hilir, kata Tunky. Menurut dia, sudah se- harusnya pengusaha besar melakukan hal itu agar memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan bisnis tersebut. "Jika hal itu bisa dilakukan oleh perusa- haan-perusahaan besar di dalam negeri dampaknya sangat baik, karena cara tersebut memiliki aspek pemerataan," kata Tunky. Sebetulnya, ujar Tunky, kemajuan suatu perusaha- an itu bukan karena siapa Koran Masuk Desa jadi Koran Membangun Desa Solo, NERACA Menteri Penerangan Harmoko mencatat adanya suatu penyesuaian bagi predikat "Koran Masuk Desa" yang digunakan selama lebih kurang lima belas tahun, men- jadi "Koran Membangun Desa" dengan singkatan KMD. "Penyesuaian bagi predikat tersebut telah diman- tapkan melalui salah satu Keputusan Sidang Pleno XXXVIII Dewan Pers Tahun 1993 di Bromo, Jawa Timur yang antara lain disebutkan: "Untuk lebih dapat memberikan motivasi terhadap pembangunan masyar- akat di perdesaan," kata Menteri Harmoko pada acara sambutan pembukaan rapat kerja peningkatan manajemen Koran Membangun Desa (KMD), di Monu- men Pers, Selasa (14/9). Menurut Menteri, perubahan tersebut dengan singkatan KMD, bukan sekedar merupakan penggan- tian istilah semata-mata, tetapi justru selanjutnya diharapkan agar KMD dapat lebih mampu menum- buhkan motivasi terhadap sasaran khalayak ramai. Dapat memperkuat tekad para penyelenggara KMD untuk memprioritaskan penyajian materi pedesaan yang merupakan bagian dari kiprah pembangunan yang sangat dinamis di daerah pedesaan. Oleh karena itu kata Menteri, sangat tepatlah pada Raker kali ini mengambil tema "Meningkatkan budaya baca masyarakat melalui koran membangun desa (KMD), dalam memasuki pembangunan jangka panjang tahap II," Kehidupan bangsa yang cerdas sangat berkaitan erat dengan meningkatkan minat baca masyarakat. Dalam perjalanan sejarah KMD jelas Menteri, masih banyak dijumpai adanya kekurangan, namun semua itu telah mulai dirasakan adanya beberapa kemajuan yang cukup berarti. "Bila 14 tahun lalu peserta KMD diikuti 34 penerbitan pers, maka sekarang peserta KMD telah mencapai 58 penerbitan pers, 8 penerbit di antaranya telah mampu terbit secara mandiri." Dilihat dari perjanjian yang ditetapkan dalam kon- trak kerjasama, tiras KMD sebanyak 8.400.000 eksem- plar, realisasinya telah mencapai 38.556.580 eksem- plar. "Apabila kita gunakan salah satu tolak ukur keber- hasilan KMD dari segi jumlah tiras, maka hal ini berarti adanya suatu tahap keberhasilan yang cukup mem- banggakan," ujar Harmoko. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pemerataan arus informasi ke wilayah pedesaan, baik melalui media massa maupun sarana penerangan pada umumnya. Salah satu manifestasinya di samping pener- bitan KMD kata Menteri, juga diadakan program Surat Kabar Untuk Desa (SKUD) yang diikuti oleh lima penerbitan pers ibu kota yang disebarluaskan dilini pedesaan mencakup berbagai wilayah propinsi dengan jumlah sebanyak 2.175.820 eksemplar setiap tahunnya.. Menurut Harmoko, kegiatan pembangunan peneran- gan dan penerangan pembangunan serta pengemban- gan penerbitan pers nasional, bersama-sama dengan berbagai sektor kegiatan lainnya, berupaya secara terus menerus mempercepat proses modernisasi kehidupan masyarakat pedesaan. Berbagai upaya penerangan terse- but telah diperkuat dengan langkah-langkah pemben- tukan kelompok informasi dalam masyarakat. Kelompok tersebut antara lain, kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa (Kelompencapir), dimana telah menciptakan kondisi ketahanan masyarakat pedesaan dalam menghadapi dampak berbagai pengaruh asing yang datang dari luar lingkungannya nampaknya se- makin mantap. "Bahkan kegiatan kelompencapir kini berkembang ke kawasan regional ASEAN dan telah menjalin kerjasama dengan Malaysia," jelas Harmoko. Gambaran sekilas kata Menper dari perkembangan dan pembangunan perdesaan tersebut mempunyai kaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangan pers nasional kita. Khususnya di dalam upaya peningkatan KMD dan SKUD. "Semua ini tidak bisa disangkal lagi, kecerdasan masyarakat kita di perdesaan kini semakin meningkat sebagai proses dari pembaharuan dalam pembangunan nasional." (Fir) Belum optimal Dalam raker tersebut juga diungkapkan mengenai pemanfaatan fasilitas GSP (Generalized System Prefer- ence) yang diberikan peme- rintah Amerika Serikat ke- pada Indonesia. Data yang tersedia menunjukkan bah- wa pemanfaatan fasilitas itu belum optimal. Data Depperind menye- butkan, pada 1992 peman- faatan fasilitas GSP-AS oleh Indonesia hanya mampu mencapai 55,86 persen. Kondisi serupa juga ter- jadi pada tahun 1990 dan 1991, masing-masing hanya mampu memanfaatkan fasi- litas tersebut sebesar 48,50 persen dan 51,84 persen. Padahal pada tahun 1988 dan 1989 pemanfaatan fasi- litas itu cukup optimal, ter- utama tahun 1989 mencapai 86,05%, sedangkan tahun 1988 sebesar 70,10 persen. Jakarta, NERACA Kapasitas terpasang pro- duksi gas industri dalam negeri diperkirakan akan meningkat terus sehingga diharapkan mampu me- menuhi kebutuhan nasional hingga akhir Pelita VI. Saat ini, sudah terdapat 100 pab- rik di dalam negeri yang menghasilkan berbagai jenis gas industri. Kapasitas Produksi Gas Industri Naik "Itu menunjukkan indus- tri ini sudah berperan menunjang sektor industri lainnya dalam mensuk- seskan Pelita VI," kata Sekre- taris Jenderal Asosiasi Gas Industri, Ir. Widiyatmo da- lam keterangan persnya di Jakarta, kemarin, sehubun- gan dengan akan diseleng- garakan Kongres Asosiasi Gas Industri V pada 22-24 September 1993 mendatang. Dijelaskan, kapasitas masing-masing sektor gas industri itu meliputi oksigen, nitrogen dan argo mencapai sekitar 500 juta meter kubik per tahun, karbon dioksida 66 juta kilogram per tahun, asetilin 13 juta kilogram per Hal itu dikatakan Men- dagri dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR yang dipimpin oleh Suparman Achmad di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu siang. Ditegaskan, pendidikan politik rakyat perlu diper- hatikan, termasuk perilaku politik yang primordialistik. Kondisi itu mengakibatkan kaderisasinya lebih cende- rung pada nilai-nilai patri- monial. Karena itu, kaderi- sasi politik perlu dilakukan dengan meningkatkan kua- litas kader yang profesional dan mendorong berkembang- nya keterbukaan komuni- kasi politik timbal balik agar kegairahan politik masyara- kat menunjang kiprah pem- bangunan. Dikatakan pula, prioritas Data selengkapnya, yak- ni: pada tahun 1988 nilai komoditi ekspor yang men- dapatkan fasilitas GSP se- besar US$ 124,1 juta sedang- kan nilai pemanfaatan fasi- litas tersebut (free duty) se- besar US$ 87 juta; tahun 1989 nilai fasilitas US$ 172 juta dimanfaatkan US$ 148 juta; tahun 1990 nilai fasili- tas US$ 563 juta dimanfaat- kan US$ 273 juta; tahun 1991 nilai fasilitas US$ 677 juta dimanfaatkan 351 juta; dan tahun 1992 nilai fasilitas US$ 1.151 juta dimanfaat- kan US$ 643 juta. Pada tahun 1992 nilai ekspor Indonesia ke AS yang tergolong GSP adalah sebe- sar US$ 1,1 miliar, dengan perincian memenuhi persya- ratan GSP-AS sebesar US$ 643 juta, sedangkan produk yang dianggap telah melampaui competitive need limited (CNL) sebesar US$ 302 juta. Sementara yang tidak memanfaatkan fasili- tas GSP antara lain karena kesalahan administratif atau importir tidak menyertakan dokumen GSP senilai US$ 206 juta. (al) Jakarta, NERACA Mabes Polri segera men- urunkan timnya untuk melakukan penyelidikan dan pengusutan terhadap perju- dian "Pesona Nada" yang meresahkan masyarakat di Sulawesi seperti di Manado, Ujungpandang, Gorontalo, dan Palu. tahun, hidrogen 18 juta kilo- gram per tahun dan nitrouse oksida 18 juta kilogram per tahun. Jakarta,NERACA program pembangunan in- Menteri Dalam Negeri frastruktur politik berupa (Mendagri), Yogie S Memet santiaji politik bagi infras- mengatakan, infrastruktur truktur politik dan pening- politik sekarang ini akan katan kemampuan, kualitas menghadapi masalah de- dan kemandirian organisasi mokratisasi dan keterbuka- kekuatan sosial politik, ser- an yang bertanggungjawab. ta organisasi kemasyarakat Sebab, sebagaimana yang an agar semakin mampu diamanatkan GBHN berpartisipasi di setiap ke- 1993,pengamalan etika dan giatan pembangunan dan budaya politik Pancasila pemerintahan dalam ke- dirasakan masih memerlu- hidupan bermasyarakat, kan peningkatan lebih lan- berbangsa dan bernegara. jut. Santiaji politik dimaksud- kan agar Orsospol, Ormas dan lembaga sosial kemas- yarakatan dapat semakin berkembang sehat dan di- namis serta mampu men- jalankan kehidupan konsti- tusional, demokratis dan tegaknya hukum. Perjudian ini dalam waktu singkat sangat dige- mari masyarakat, mulai dari remaja, pegawai dan maha- siswa. Bahkan, kalangan mahasiswa menyebutkan dengan istilah "Kuliah Pe- sona", karena para pemain duduk seperti di ruang kuliah. Kendati demikian, diakui, hingga saat ini pemasaran gas industri belum berorien- tasi ekspor karena pertim- bangan ekonomis. Pesona Nada atau Kuliah Nada bukanlah bentuk per- judian baru di Tanah Air, karena perjudian ini sama seperti judi "KIM" yang umumnya dimainkan pada pasar malam seperti Pekan Raya Jakarta (PRJ). Judi ini dilarang beroperasi hingga kini. Perjudian tersebut dalam Namun, Widiyatmo me- nambahkan, dalam me- nunjang pengembangan ekspor, gas industri memiliki peran yang tidak sedikit baik pada pemantapan struktur industri nasional dalam rangka keterkaitan sektor industri maupun sektor ekonomi lainnya. Kemudian dalam pengembangan indus- tri kecil dan industri pengo- lahan hasil pertanian dalam arti luas. Berkaitan hal itu, men- urut dia, Asosiasi Gas Indus- tri sebagai wadah pada lini terdepan bagi pengemban- gan industri itu di Indone- sia, bertekad melakukan pembinaan intensif terhadap anggotanya-dari sekitar 100 produsen 43 perusahaan anggota Asosiasi. (al) Infrastruktur Politik Hadapi Demokratisasi dan Keterbukaan dalam perwujudannya se- cara nyata ada dalam prak- tik penyelenggaraan peme- rintahan daerah. Mendagri juga menjelas- kan kebijakan pemerintah terhadap Organisasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Bila pemerintah mentolerir, pembentukan organisasi 'SBSI itu akan memberikan kesan yang kurang baik terhadap dunia pekerja Indonesia. Sebab, istilah buruh hanya menjadi obye': pengusaha. Selain itu,sampai saat ini SBSI belum memberitahu- kan keberadaannya kepada pemerintah, sedangkan pe- merintah selalu konsisten "Kalau terbukti ada yang membuka usaha perjudian Para pengunjung harus Pesona Nada', pengelolanya menerka salah satu dari 50 akan ditindak tegas," kata judul lagu yang dicantumkan Kadispen Polri Brigjen Pol di atas selembar kupon. Drs I. Ketut Ratta kepada Tempat duduk ditata seperti pers di Jakarta, Rabu. ruang kuliah lengkap den- ganmejanya dan pengunjung duduk seperti orang yang tengah belajar dan diawasi pelayan wanita. Jika permainan digelar, para pelayan menyodorkan kupon, yang terdiri tiga jenis warna. Kupon hijau seharga Rp 2.000 dan bila menang memperoleh hadiah Rp 80 ribu. Kupon kuning Rp 5.000 berhadiah Rp 200 ribu dan kupon merah seharga Rp 10.000 dan bila menang mendapat hadiah Rp 400 ribu. Lintasindustri Cara pengisian dengan menyilangkan nomor lagu yang tertera bersama judul lagunya. Dalam satu kupon terdapat 50 judul lagu. Kota Impor BB Industri 1992/93 US$ 11,5 M Jakarta-Impor bahan baku (BB) dan penolong untuk sektor industri tahun 1992/93 sebesar US$ 11,508 miliar dan tahun 1993 periode Januari-Mei sebesar US$ 4,750 miliar (tidak termasuk impor barang modal), demikian disebutkan dalam data Departemen Perindustrian. Dibandingkan dengan ekspor hasil industri sebesar US$ 21,293 miliar dalam tahun 1992/93 dan US$ 9,409 miliar (Januari-Mei) tahun 1993 menunjukkan neraca surplus, yang berarti kebutuhan devisa untuk impor bahan baku/ penolong dapat dibiayai sendiri dari pendapatan devisa dari ekspor hasil industri. Pengusaha Singapura Lirik Myanmar 11 Singapura-Para pengusaha Singapura sedang mem- pertimbangkan untuk mendirikan pabrik penggergajian dan pengolahan plywood dan pabrik pemroses pertanian di Myanmar, kata Dewan Pengembangan Perdagangan (TDB) hari Selasa (14/9) seperti dikutip KNI dari AP. TDB tidak memberi penjelasan lebih lanjut, tetapi dikatakan bahwa sejumlah perusahaan Singapura yang sedang tumbuh telah mendirikan kantor berdagangan, ruang pamer dan departement store di Ranggon dan Mandalay. Suatu seminar dijadwalkan di Singapura hari Jumat (17/9) mengenai kesempatan bisnis di Myan- mar. Para pembicaranya termasuk Menteri Perdagan- gan Myanmar, Letnan Jenderal Tun Kyi dan enam pejabat kementerian perdagangan dan keuangan. Di- laporkan, Tun Kyi akan mengunjungi Singapura selama tiga hari atas udangan Menteri Perdagangan dan Indus- tri Singapura, Suppiah Dhanabalan. PGS Bangun Industri Semen Yogyakarta- PT Patriot Global Semen membangun pabrik semen senilai Rp 189,3 miliar dengan kapsitas produksi mencapai 1 juta ton, di Yogyakarta. Demikian dikatakan Drs Pramono Hadi, Ketua BKPMD Yogyakarta kepada Business Times, namun untuk menghindari permainan para spekulan dia tidak mau mengatakan lokasi pabrik yang akan dibangun. Dikatakan, pada tahap awal diperkirakan akan memproduksi 200 ribu ton per tahun. Perusahaan ini telah mendapat izin eksplorasi dan tengah menyiapkan untuk memperoleh SIPD eksploitasi. Bahan baku utama industri semen itu banyak tersedia di Kabupaten Gunung Kidul, tapi kebu- tuhan batubara akan didatangkan dari luar Jawa. Sekar- ang ini PGS sedang melakukan study traffic tentang alternatif lokasi, seperti mendatangkan batu bara akan melalui pelabuhan Cilacap dan Tanjung Mas Semarang. Selain itu, juga sedang dijajaki kemungkinan men- dapatkan bahan baku berupa Gibson dari Australia atau Thailand. Dalam hal pemasaran, PGS mendapat jami- nan memasok kebutuhan semen di Bangladesh dalam bentuk klinker, dan akan dilakukan apabila pabrik telah mencapai kapasitas 600 ribu ton per tahun. KI Batam Pinjam Dana S$ 100 Juta Mabes Polri Usut Judi Pesona Nada praktiknya mengeksploitasi Gorontalo di Sulawesi Utara lagu-lagu Pop Daerah dan juga dilanda perjudian Pe- Pop Indonesia. Di Manado, sona Nada yang tampaknya misalnya, judi Pesona Nada dilindungi oknum-oknum berlangsung di belakang tertentu, seperti di Taman Shoping Centre Manado. Wisata Pasir Putih, Kelura- Setiap hari buka pulul 14.00- han Leato, Kecamatan Kota 02.00 dinihari. Sedikitnya Selatan yang beroperasi 250 kursi tersedia dan satu dengan izin Walikota Goron- meja dengan tiga tempat talo, Ir. Yusuf Dali. duduk. Singapura- PT Batamindo Investment Corp. (devel- oper Batam Industrial Park) meminjam dana senilai S$ 100 juta (dolar Singapura) guna membiayai pem- bangunan tahap kedua proyek kawasan industri (KI) di Batam tersebut, Perusahaan itu akan mendapatkan S$ 50 juta pinjmanan jangka lima tahun dan $$ 50 juta merupakan pinjaman pendukung. Dalam mengium- pulkan dana itu, diserahi tugas kepada Schroder Inter- national Merchant Bankers di Hongkong. Sejauh ini PT Batamindo telah mencatatkan S$ 250 juta dari pasar uang, yang sindikasi terakhir akan ditutup minggu ini. Batamindo merupakan hasil kerjasama Salim Group, Singapore Technologies, Industrial Corp. dan Jurong Environmental Engineering. Pembangunan KI diperkirakan akan menelan investasi S$ 600 juta. terhadap kenyataan bahwa organisasi pekerja yang te- lah terdaftar adalah SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Pemerintah, baik pembina umum maupun pembina teknis dan instansi terkait,telah sepakat tidak akan memberikan pelayan- an terhadap organisasi yang keberadaannya belum ter- daftar. "Meskipun secara formal DPRD diberi hak cukup luas untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan ten- tang pemerintahan daerah, itu semua tidak banyak ber- arti bila DPRD dan anggota- Ditegaskan pula, peme- nya tidak memanfaatkan rintah belum mempunyai hak-haknya dengan baik," pemikiran untuk mengganti kata Mendagri. undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, walau dalam kenya- taannya setelah ada undang- undang itu terasa peranan DPRD semakin melemah. Melemahnya peranan DPRD itu bukan karena undang- undang itu, melainkan kare- na adanya faktor-faktor lain. Secara formal undang-un- dang itu telah memberikan hak yang luas kepada lem- baga dan anggota DPRD. Yang paling menentukan dalam meningkatkan peran- an DPRD adalah tekad dan semangat DPRD itu sendiri, apakah dia memang meng- hayati dan memanfaatkan hak dan kewajibannya de- ngan baik atau hanya seka- dar menjalani masa jabatan selama dia menjabat dengan segala konsekuensi adminis- tratif dan protokolernya se- cara rutin. Hak-hak DPRD yang di rumuskan dalam pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1974, jika dibandingkan dengan hak-hak DPR RI, sebenarnya tidak kalah leng- kap dan luas. Makna yang paling hakiki dari hak-hak DPRD tidak terletak dalam rumusan secara formal, tapi Untuk mendayagunakan dan menghasilgunakan fungsi DPRD, Depdagri kini telah menyelenggarakan orientasi bidang tugas Ang- gota DPRD Tingkat I dan II. waktu dekat, Dalam Depdagri akan menyeleng- garakan seminar peningkat- an peranan dan fungsi DPRD. (19) 225 Penderita Jantung Tunggu Bantuan Masyarakat Jakarta, NERACA Saat ini sekitar 225 pen- derita penyakit jantung dari kalangan masyarakat tak mampu menunggu uluran tangan masyarakat untuk biaya operasinya. "Kami mengimbau kepada masyarakat untuk membantu operasi para Izin operasi tersebut penderita penyakit jantung dikeluarkan walikota, tersebut, sehingga mereka katanya, tanpa konsultasi dapat kembali ke masyar- akat dan berfungsi sebagai lebih dulu dengan para manusia yang kreatif," kata stafnya, sehingga tindakan Walikota Ir. Yusuf Dali yang Indonesia, Ny. Bustamil Ketua Yayasan Jantung akan berakhir masa jabatan-Arifin, dalam ceramahnya di nya September ini, selain depan forum Bakohumas, bertentangan dengan agama kemarin. juga bisa menimbulkan dampak buruk bagi generasi muda di daerah tersebut. Sejak berdirinya Yayasan Jantung Indonesia pada 1981, lembaga swadaya masyarakat itu telah mem- bantu operasi 1.027 pender- itajantung. Dana yang diper- lukan bagi setiap operasi sekitar Rp 7,5- Rp 15 juta. Para tokoh masyarakat dan pemuka agama setem- pat mengharapkan pemerin- tah menghentikan kegiatan perjudian itu, yang disam- paikan melalui wakil-wakil rakyat di DPRD dan aparat kepolisian setempat. Namun hingga kini belum ada pen- indakan atau penertiban. "Jika kegiatan perjudian itu terus berlangsung, kami akan melakukan unjuk rasa dan turun ke jalan raya, serta mengirim surat ke Kotak Pos 5000," kata mereka. (43) Dana itu berasal dari sumbangan masyarakat dan berbagai kegiatan sosial seperti malam dana. Untuk mengantisipasi masalah ini perlu dilakukan upaya-upaya terpadu semua instansi pemerintah atau lembaga terkait lainnya serta dukungan dari semua pihak. (12).