Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

HARIAN EKONOMI NERACA 16 September 1993 T RA NSP 0 RT A S I PT Pelabuhan II Bebani Pemilik Barang dengan Dana Kebersihan Jakarta, NERACA PT Pelabuhan II sebagai pengelola pelabuhan merupakan pihak yang ber- tanggungjawab terhadap kebersihan di dalam pela- buhan, karena perusahaan ini memperoleh pen- dapatannya dari penjualan jasa kepada pelayaran dan pemilik barang. P Namun yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok adalah sebaliknya. Pihak pelayaran dan pemilik ba- rang, selain harus membayar tarif resmi berdasarkan Sk Menteri Perhubungan di- bebani juga biaya tambahan tarif kebersihan oleh PT Pe- labuhan II. iaya tarif Tambahan tersebut dibenarkan ber- dasarkan surat edaran Ad- pel No. AL 005/8/12 tanggal 4 Maret 1993. Yang dimaksudkan untuk mendapatkan biaya peme- liharaan kebersihan di dalam pelabuhan. Setiap perusahaan pe- layaran dikenakan tarif Rp 15.000/M3 sampah untuk setiap ship call kapal, pemilik barang dikenakan tarif ke- bersihan bongkar-muat ba- rang sebesar Rp 50/ton. Sementara tarif kebersihan penyewaan kantor milik PT Pelabuhan II sebesar Rp 7500/ruangan. Menurut keterangan yang dihimpun Neraca, tarif ke- bersihan tersebut tidak di- pungut langsung oleh PT Pelabuhan II. Tetapi dikontrakkan kepada 5 perusahaan yaitu PT TPJ, PT SS, PT TM, dan PT IM. PT Pelabuhan II dalam hal ini hanya menerima ber- sih hasil pungutan uang kebersihan tersebut setiap tahun dari ke lima perusa- haan swasta itu. menimbulkan kecurigaan di kalangan pelabuhan. Sebab setiap kontrak yang nilainya di atas Rp 100 juta telah diatur berdasarkan Keppres. Ini sebagai gambaran bagaimana masih melekat- nya anggapan bahwa mem- peroleh sambungan telepon sukar sekali. Ketua SPSI (Serikat Pe- kerja) Tanjung Priok H.Ono Suryono kepada Neraca, me- ngatakan penunjukan kon- traktor itu telah diperma- salahkan kepada Direksi PT Pelabuhan II. Dikhawatir- kan tidak dilakukan melalui tender sesuai ketentuan yang berlaku. Berapa besar jumlah kontrak tersebut, tidak di- ketahui pasti. Sehingga P AR P OST EL Trauma masyarakat ter- hadap PSB telepon sekitar tahun 1980-an tampak ma- sih melekat hingga sekarang. Saat itu sudah berkembang bahwa memasang telepon sulit bukan kepalang. Selain sulit, belum lagi akibat ulah praktek' percaloan, harga PSB telepon, menjadi berli- pat dari harga resmi. Memasuki Pelita V, Tel- "Permasalahan itu ter- ungkap, karena tenaga ke- bersihan yang dipekerjakan bertentangan dengan kese- pakatan Dirjen Perhubung- an Laut Soentoro dengan pihak SPSI," katanya. Dalam kesepakatan ter- sebut, Soentoro mengin- struksikan agar tenaga ke- bersihan di Pelabuhan Tan- jung Priok menggunakan tenaga pekerja pelabuhan yang sudah lanjut usia yang disalurkan melalui Yayasan Kemanusiaan 'Annas'. kom berusaha memberantas praktek percaloan tersebut. Sementara sistem pemasar- an terus diperbaiki. Ter- masuk di antaranya meng- gunakan pemasaran ter- buka, yang diiklankan di "Ketetapan tersebut, se- bagai balas jasa terhadap pekerja yang telah lama mencari nafkah di pelabuh- an, sehingga tidak kehilang- an pekerjaan", ucap Suryono. Sebelumnya, Adpel Tan- jung Priok mengenakan ta- rifkebersihan bongkar-muat barang sebesar Rp 100/ton. Karena dianggap memberat- kan pemilik barang, kemu- dian diturunkan menjadi Rp 50/ton, kata Ketua APBMI (Asosiasi Perusahaan Bong- kar-Muat) Tanjung Priok H. Tidak jarang surat pem- baca mempertanyakan me- ngapa sudah sekian lama menunggu, telepon belum masuk ke rumah mereka. Pengirim surat pembaca ini ada yang melampirkan tan- da bukti formulir daftar tunggu telepon yang pernah diajukan tahun 1984 lalu. Suatu hari, di halaman Kantor Daerah Telekomuni- kasi (Kandatel) Jakarta Barat, sekelompok orang tampak was-was harus menunggu undian telepon. Meskipun para calon pelang- gan telepon itu mempunyai peluang besar mendapatkan PSB, karena satuan sam- bungan telepon (sst) yang diiklankan tersedia 100 sst sementara peminatnya pada hari itu sebanyak 105 orang , namun kekhawatiran tidak mendapatkan telepon saat itu tampak sekali. Wajah mereka tampak was-was. Mengapa? Dari perbincangan de- ngan calon pelanggan, hari itu, dapat diperoleh kesim- pulan bahwa kesempatan untuk memperoleh PSB te- lepon sudah sangat lama ditunggu. "Seandainya hari ini saya tidak dapat, saya mesti menunggu kesem- patan mungkin empat tahun lagi," kata seorang dari me- reka. Cara pemasaran terbuka tersebut memang suatu tro- bosan baru. Image praktek percaloan telepon, secara bertahap mulai terhapus. Bahkan kini sebagian mas- yarakat sadar bahwa PSB telepon melalui calo, jelas melanggar aturan main. Risikonya, sambungan tele- pon tersebut dapat dicabut kembali. Kembali pada sebuah contoh gambaran masyara- kat di atas, cara pemasaran terbuka yang dilakukan PT Telkom, tampaknya masih banyak yang harus disem- purnakan. Misalnya, dari sisi persyaratan PSB. Sing- kronisasi pekerjaan lapang- an antara bidang pem- bangunan dan niaga. Pemasaran telepon di daerah potensial untuk kawasan perumahan misal- nya, sering terjadi ketidak- serasian. Sementara per- mintaan masyarakat dalam satu blok di sana masih banyak yang tidak dapat dilayani, di blok terdekatnya -setelah diiklankan-ma- sih banyak sisa. Pertanyaan sederhana yang muncul adalah, mengapa tidak di- pasarkan saja ke blok terde- katnya itu? Orang awam sering mempertanyakan itu. Se- mentara bagi petugas Tel- kom sulit memberi jawaban. Artinya, untuk memindah- kan sambungan telepon yang tersisa tersebut, membutuh- kan prosedur teknis yang cukup rumit. Tidak mudah. Sedangkan untuk menjelas- kan komunikasi dengan kan kesulitan itu, dibutuh- masyarakat sesering mung- Hamidi kepada Neraca ke- marin, Ada gambaran bahwa antara sisi pembangunan dengan niaga di tingkat pe- layanan Kandatel masih belum mencapai sinkronisasi yang solid. Mengapa setelah nomor sentral selesai,jaring. an primer dan sekunder di kawasan tersebut telah ter- Pihak PBM membeban- kan tarif bongkar-muat ba- rang tersebut kepada pemilik barang. Tapi pembayaran- nya tidak dilakukan melalui asosiasi, melainkan oleh masing-masing PBM, ucap- nya. Menurut dia, kapasitas bongkar-muat barang yang dilakukan 30 PBM Tanjung Priok mencapai 800.000 ton per bulan. PT Pelabuhan II memperoleh pendapatan tarif uang kebersihan yang dipungut dari pemilik barang sebesar Rp 40 juta per bulan atau sekitar Rp 480 juta/ tahun. PT Pelabuhan II Tanjung Priok mentargetkan, hasil pungutan tarif kebersihan dari bongkar-muat barang seluruhnya sebesar Rp 960. juta/tahun. Jumlah ini belum termasuk tarif kebersihan yang dipungut PT Pelabuh- an II kepada perusahaan pelayaran, dan tarif kebersihan sewa perkantor- an. Misalnya, jumlah ship call di Pelabuhan Tanjung Priok setiap bulan rata-rata 1000 unit. Maka PT Pela- buhan II akan memperoleh tambahan pendapatan pungutan tarif kebersihan dari pihak pelayaran sekitar Rp 15 juta atau Rp 180 juta/ tahun, kata Ketua DPC INSA Jaya Capten Asmiadi. Pungutan uang keberihan tersebut, belum termasuk sejumlah perusahaan swas- ta seperti EMKL, Pela- yaran, PBM dan lain-lain yang menyewa ruangan pusat perkatonran milik PT Pelabuhan II. Setiap ruangan perka- toran tersebut, penyewa sejak bulan Maret 1993 lalu harus membayar uang kebersihan sebesar Rp 7.500,- per bulan. Sehingga, pungutan uang kebersihan pelabuhan itu seluruhnya diperkirakan mencapai Rp 1 miliar lebih/tahun. (40) Dephub tak Ingin Campuri Urusan Mikro BUMN tahu persis dalam satu blok di kawasan perumahan itu, rumah nomor mana saja yang telah siap membutuh- kan PSB, tentu tidak ada sambungan telepon, yang diiklankan itu, tersisa. Dari petugas Niaga Kan- datel Jakbar diketahui bah- terjual (sisa), setelah diiklan- wa nomor telepon yang tidak kan tersebut, sebagian besar karena disebabkan bahwa rumah di blok itu belum berdiri. Artinya, baru beru- pa tanah kavling saja. Sebab lain karena rumah itu belum ada penghuninya. Sekali lagi, seandainya Telkom sebelum mengiklan- kan PSB telepon, sudah memiliki data lapangan per- mintaan calon pelanggan yang aktual, tentu kejadian sisa telepon di atas, kemung- kinan kecil sekali terjadi. Deregulasi PSB PSB telepon dengan cara berjalan selama ini tampak- pemasaran terbuka yang nya masih perlu dideregu- lasi. Artinya, masih perlu dilakukan berbagai perbaik- longgar. an persyaratan agar lebih Jakarta,NERACA Dephub (Departemen Per- hubungan) tidak ingin men- campuri urusan mikro Badan Urusan Milik Negara (BUMN) yang berada di lingkup pembinaan teknis- nya. Setiap BUMN diberi kebebasan melakukan impro- visasi bisnis maupun peren- canaan perusahaan. Instansi ini hanya menginginkan agar mereka dapat melakukan semua itu dengan kemam- puan mereka sendiri. "Kami hanya menging- inkan agar mereka dapat merencanakan dan menga- tasi kesulitan mereka. Tapi itu bukan berarti kami tidak ingin membantu mereka. Kami akan bantu sepe- nuhnya," ujar Menteri Per- hubungan Haryanto Hary- anto Dhanutirto dalam den- gar pendapat antara Dephub dan Komisi V di Jakarta, kemarin. Setiap BUMN dibebaskan melakukan per- encanaan bisnis mereka sepanjang itu masih di dalam aturan main yang berlaku. Untuk itulah, katanya, setiap BUMN harus benar-benar menempatkan dirinya sesuai fungsi yang diemban. Dia mencontohkan, Garuda Indonesia pernah mengkonsultasikan kepada Dephub tentang rencananya melakukan investasi sekitar US$ 3,7 miliar guna program fleed plannya. Dephub me- nanyakan kepada maskapai penerbangan itu, dari mana mereka mendapatkan dana dan bagaimana pengembali- annya. Pertanyaan itu berkaitan dengan usaha Dephub yang menginginkan agar Garuda juga bersikap realistis dalam melakukan program fleed plan. Dephub menginginkan agar perencanaan program fleed plan itu semuanya ber- muara pada turn over yang diraih perusahaan tersebut. Bila Garuda menginginkan melakukan program fleed plan, sebaiknya mereka harus sadar bahwa itu harus dikembalikan lewat turn over yang mereka peroleh. "Arti- nya perencanaan program fleed plan yang mereka canangkan harus mengacu pada turn over mereka sen- diri. Ini realistis saja". *Sebuah Pemikiran Perbaikan Pelayanan di Kandatel Jakbar Menghadapi Era Kompetisi, Deregulasi PSB Telepon Suatu Kebutuhan Masih banyak masyara- media massa setiap hari kat Jakarta dan sekitarnya Sabtu. menganggap bahwa pasang sambungan baru (PSB) te- lepon sangat sukar. PSB itu bisa menunggu 5 sampai 15 tahun. Sementara berdasarkan anggaran yang bersumber dari Daptar Isian Proyek (DIP) Departemen Perhubun- gan alokasi dana untuk pembangunan sub sektor perhubungan udara sebesar Rp 533, 820 miliar (33) pendekatan 'sekuriti'. Ini dapat dimaklumi, cara itu merupakan upaya meng- hindari praktek percaloan. Namun, pertanyaannya apakah 'trauma' ini tetap harus berlarut-larut semen- tara era kompetisi sudah di ambang pintu? tisi perusahaan negara Menghadapi era kompe- LUNARA Selama ini, hasil penga- matan penulis, ada kesan untuk melakukan PSB tele- pon dibutuhkan persyarat- pertama adalah bahwa pe- an yang masih rumit. Kesan tugas Telkom masih mena- ruh curiga bahwa calon pe- langgan itu adalah calo. Penilaian dengan rasa kecu- rigaan tampaknya ditempat- (BUMN) yang bergerak kan lebih dahulu, daripada dalam jasa 'public service' bagaimana melayani dengan belakangan ini, borlomba- lagi, ini dapat terlihat an pelayanan. Berbagai stra- cepat PSB tersebut. Sekali lomba mengadakan perbaik bagaimana persyaratan tegi tengah dicoba. Semua- untuk memperoleh sam- nya menuju pada sasaran bungan telepon di lima Kan- kepuasan. Cepat dan aku datel DKI Jakarta. rat. Anjungan Ada Gagasan Pesawat Telepon tak Dijual Dalam salah satu persya- Dalam industri jasa per- ratan PSB permohonan mintaan, harus dilakukan Pemerintah kini berlomba bankan misalnya. Bank pemohon langsung. Kalau memberikan pelayanan yang toh harus harus diwakilkan, serba cepat dan akurat. masih dibutuhkan persya- Misalnya, untuk mengambil ratan yang cukup berbelit. uang, dahulu harus melewati Akibatnya di lapangan, ba- beberapa loket pelayanan, nyak calon pelanggan PSB kini cukup dilakukan pada tersebut harus mondar- satu loket pelayanan. Ser mandir untuk melengkapi bat cepat dengan akurasi persyaratan. Kurang infor- tinggi. Untuk melakukan ini masi(?). beberapa persyaratan diper- longgar. sambung, tidak didata bagai- mana kondisi permintaan masyarakat setempat (de- mand) terhadap PSB yang sebenarnya? Untuk melaku- kan ini tentu menjadi per- kerjaan tersendiri bagi bi- dang niaga. Seandainya bidang niaga lebih banyak menggunakan BUMN yang bergerak dalam jasa lain belum melakukan Ada kesan bahwa persya- ratan PSB tersebut masih Sementara masih ada Ada gagasan untuk tidak menjual telepon genggam kepada konsumen. Investasi dibebankan pada pemakai- an pulsa. Gagasan ini sedang berkembang. Kalangan investor sedang membicarakannya. Entahlah apa gaga- san ini sudah dibisikkan ke Telkom. Gagasan ini agaknya layak dipertimbangkan. Ter- utama oleh otoritas Telkom dan investor yang ditunjuk sebagai penyelenggara jasa telepon. Sebab, investor akan mampu menjaring pemakai pulsa lebih banyak ketim- bang menjual pesawat telepon. Logikanya, sama dengan orang bersantap di restoran. Harga nasi dan lauk-pauk memang lebih mahal ketim- bang masak sendiri di rumah. Konsumen tidak harus membeli piring, gelas dan sendok, karena dipinjamkan oleh restoran. Pesawat telepon adalah sarana untuk menikmati pulsa. Sama halnya ketika Rajawali Citra Televisi Indonesia masih mengutipiuran. RCTI menyediakan dekorder yang tidak harus dibayar. Pemilik televisi tidak usah membeli pesawat lain, cukup yang ada saja. Lewat televisi itu día sebenarnya menikmati siaran TVRI. Nah, agar bisa menikmati siar- an RCTI perlu dekorder. RCTI tidak membebankan harga dekorder kepada konsumen. Memang ada sejumlah uang jaminan yang harus dibayar. Pada saat dekorder dikembalikan, uang juga kembali. Pemerintah agaknya perlu mempertimbangkan kemudahan seperti itu. Calon pemakai pulsa akan mene- rima pesawat telepon, terutama telepon genggam. Kon- sumen harus membayar sejumlah uang jaminan, dan biaya investasi tidak terbeban pada uang jaminan itu. Investor memperoleh bagian dari harga pulsa. Inves- tasinya akan lewat penghasilan pulsa. Ini bisa dilakukan karena pulsa telepon genggam lebih mahal dibandingkan telepon kabel. Catatan menunjukkan harga pulsa lokal telepon kabel Rp 50/3 menit. Pulsa sambungan langsung jarak jauh (SLJJ) per tiga menit sekitar Rp 800. Pulsa fokal telepon genggam 4 kali Rp 50/ 3 menit. Sambungan langsung jarak jauh telepon genggan 1,5 kali harga pulsa SLJJ telepon kabel. Sebuah penelitian mengungkapkan demand atas tele- pon genggam hanya 600.000 unit. Pada saat ini sudah 300.000 telepon genggam beredar di Indonesia. Peluang masih terbuka untuk 300.000 unit. Tidak jelas asal usul hitung-hitungan kebutuhan 600.000 ini. Bisa jadi karena mahalnya pesawat telepon jenis ini. Menurut catatan harga pesawat saja antara Rp 13 juta sampai Rp 16 juta. Lalu telepon kendaraan bermotor sekitar Rp 7 juta. Sementara pesawat telepon rumah saat ini ada 3,2 juta satuan sambungan telepon (sst). Diperkirakan sampai tahun 2.000 akan ada 9 juta sst. Lambatnya permintaan inipun abibat masih tingginya biaya penyambungan tele- pon. Singapura mencatat biaya sambungan telepon US$ 49 per satuan. Malaysia mencatat biaya US$ 50. Sementara wilayah Jabotabek Rp 1.011.000, atau sekitar US$ 500 per satuan. Logikanya, bila biaya penyambungan telepon diturun- kan maka permintaan akan melonjak. Bila harga telepon genggam juga turun sampai di bawah Rp 2 juta perminta- an akan naik, Konon lagi jika investor tidak menjual pesawat itu, akan tetapi dipinjampakaikan. Menurut catatan, sistem telekomunikasi di Indonesia mampu menyediakan pulsa dalam jumlah tidak terba- tas. Nah, berapapun jumlah pesawat telepon yang ada maka pulsa tetap tersedia. Tidak perduli telepon geng- gam atau telepon kabel di rumah tangga, Barangkali radio base station untuk telepon genggam perlu diperbanyak. Sebab telepon genggam mengguna- kan konsep global systems for mobile phone (GSM). Atau daya tampung sentral telepon digital plus perangkat roaming yang ada perlu diperbesar. Silakan dipertimbangkan. (Mansur Amin). hal itu. Jasa pengiriman paket lewat Perum Pos Giro, misalnya, hingga kini masih dirasakan lamban. Untuk menerima paket, konsumen harus mengambil sendiri ke kantor pos. Belum lagi, ka- lau nama dan alamat yang tercantum dalam paket itu tidak sama, konsumen ha- rus melengkapi bukti diri SYARAT PEMILIK TELEPON harus menggunakan pen- dekatan yang berbeda. Bila selama ini dalam melakukan PSB telepon lebih banyak menggunakan pendekatan sekuriti, di masa datang cara itu harus diubah menjadi pendekatan kecepatan pe- layanan. Artinya, meskipun cara pemasaran terbuka lewat iklan di media cetak namun dari sisi persyaratan yang harus dipenuhi calon pelanggan, masih perlu di- lakukan perbaikan. dengan surat keterangan. cukup mendukung sasaran, Ada kesan bahwa pelayan- an paket lewat Perum Pos dan Giro masih mengguna- berlebihan. Terasa kaku. kan pendekatan sekuriti dalam pelayanan jasa paket, Akibatnya, harus diakui, BUMN itu kalah dengan perusahaan swasta. Belum lama ini Dirut PT mengungkapkan bahwa PT Telkom Setyanto P.Santosa, Telkom kini tengah melaku- kan perubahan budaya per- usahaan. Dari budaya mono- petisi. Untuk ini sisi pen- poli, menjadi budaya kom- dekatan 'sekuriti' akan sedi- kit dikurangi, sedangkan ditingkatkan. kecepatan pelayanan' akan pimpinan PT Telkom ini Dari pernyataan pucuk tampaknya dapat dijadikan sebagai gambaran bahwa Gambaran ini penulis arah perbaikan pelayanan di sengaja angkat ke permuka- masa datang terus dipacu. bahwa PSB telepon yang di-baikan pelayanan PSB tele- an sebagai pendukung fakta Di antaranya termasuk per- lakukan Witel IV Jakarta, pon (?). (Koko Sujatmiko) Perusahaan jasa hantar- lincah. Mereka kelihatannya an dan kiriman swasta lebih lebih banyak mengutama- kan kecepatan pelayanan, oleh masalah sekuriti. Bagai- dari pada harus terkekang manapun juga kondisi mas- yarakat sekarang menghen- akurat. daki hal itu. Cepat dan PU K O NST RUKSI Besar, Peluang 'Go International' Jasa Konstruksi ke Timur Tengah Jakarta, NERACA Peluang industri jasa kon- struksi Indonesia untuk menerobos pasar luar negeri (go international), khusus- nya di Timur Tengah, mulai terbuka, mengingat terjad- inya perubahan situasi poli- tik di kawasan itu. Pengusaha jasa kon- struksi harus memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya dengan terus mengem- bangkan profesionalisme, disiplin tinggi dalam bisnis, serta meningkatkan efisi- ensi. Negara-negara Timur Tengah kini giat mela- ksanakan pembangunan ne- garanya, apalagi perang Is- rael-Palestina diperkirakan mereda sehingga semua negara di kawasan itu akan lebih menitikberatkan pada pembangunan ekonomi. Dengan demikian, sektor konstruksi secara keselu- ruhan baik kontraktor, konsultan maupun produk- produk material penunjang konstruksi lainnya -akan berkembang. Selain Timur Tengah, kawasan Asia Tenggara pun memberi peluang besar. Misalnya saja Malaysia, Brunei Darussalam, Viet- nam dan Myanmar, yang tengah giat membangun negaranya masing-masing. Kesemua itu merupakan pasar jasa konstruksi yang menjanjikan dan bisa segera digarap. Demikian rangkuman pendapat dari Sekjen Depar- temen PU Ir.Ruslan Diwiryo, Direktur Utama PT Jaya Konstruksi Ir.Arifin Pontas dan Direktur Eksekutif Asosiasi Kontraktor Indone- sia (AKI) Bambang Prama- dio,SH,MBA, di sela-sela acara "Temu Bisnis Indone- sia-Australia di Bidang Pembangunan Prasarana" di Jakarta, kemarin (15/9). Kontak Bisnis Temu bisnis itu sendiri dilakukan sebagai tindak lanjut kesepakatan (Memo- randum of Understanding) antara Menteri PU dan Menteri Perindustrian Aus- tralia belum lama ini. Temu bisnis ini, kata Ruslan, dimaksudkan agar terjadi transfer ilmu penge- tahuan dan teknologi serta kontak bisnis, khususnya di bidang jasa konstruksi, an- tara bisnisman Indonesia memanfaatkan kemampuan Jakarta, NERACA Setelah ditangguhkan selama 10 tahun sejak 1983, orejo di perbatasan Ka- pembangunan Waduk Won- bupaten Trenggalek, Tulung Agung, tahun ini dilanjutkan kembali dengan memperoleh pinjaman Jepang 14,713 miliar yen melalui Consulta- tive Group on Indonesia (CGI) yang disalurkan lewat lembaga Overseas Economic Cooperation Fund (OECF). "Penangguhan proyek tersebut terpaksa dilakukan karena pemerintah mempri- oritaskan penanganan proyek lain yang dinilai lebih mendesak," kata Kabag Humas Departmen PU Bambang Utojo. Nantinya Waduk Won- orejoini selain untuk pengen- dalian banjir dan irigasi di Kabupaten Tulung Agung, juga akan memberi suplesi debit air Kali Brantas, se- hingga dapat menambah debit bagi sumber air baku air bersih kota Surabaya di Karang Pilang. masing-masing. Dengan demikian, lewat kerja sama yang baik maka masing-masing usahawan bisa melakukan kegiatan usaha, baik di Indonesia maupun di Australia, serta di negara-negara lainnya. Menurut dia, Indonesia sebenarnya sudah mener- obos pasar luar negeri. Sep erti misalnya menangani pembangunan jalan tol di Malaysia. Namun dengan kerja sama dengan usahawan Australia, maka kemampuan untuk masuk ke pasar luar negeri diharapkan akan lebih baik lagi. Pompa-pompa itu sudah beroperasi selama 12 tahun merintah berusaha mere- sejak 1981. Karenanya, pe- majakan pompa-pompa ini. Biayanya didapat dari ban- tuan hibah Jepang. Berkiprahnya usahawan Indonesia di luar negeri, ujarnya, akan berdampak cukup luas. Antara lain, bisa meningkatkan kinerja peru- sahaan nasional, bisa makin menertibkan pengusaha nasional, dan mendatangkan devisa. Total pompa baru yang akan dibangun 33 buah di 33 ningkatkan area irigasi pada lokasi yang dapat me- musim kemarau, yakni dari 1.450 hektar (ha) menjadi penduduk di tiga kabupaten melayani air bagi 30.000 5.000 ha. Air ini akan mampu tersebut. Australia dinilai Ruslan mempunyai keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini karena Australia memiliki pengalaman tropis yang tidak dimiliki negara- negara maju lainnya. Di samping itu, Australia juga sudah mengembangkan peralatan peralatan khusus di bidang konstruksi yang dikembangkan dengan memiliki keunggulan khusus. Penyediaan pompa dila- ksanakan dua tahap. Tahap pertama sebanyak 18 buah di 18 lokasi untuk mengairi area irigasi seluas 2.750 ha. Pembangunannya dimulai Terobosan ke luar negeri ini, menurut dia, bukan saja dari segi pekerjaan fisik, melainkan juga upaya mengembangkan produksi material-material tertentu yang bisa diarahkan untuk ekspor. Usahawan Nasional Ingin Eskpansi Sementara itu Arifin Pontas dan Bambang Pramadio menegaskan, pada prinsipnya usahawan besar nasional di sektor jasa kon- struksi berkeinginan besar melakukan ekspansi ke luar negeri. "Rasanya tidak ada perusahaan besar yang tidak ingin berkiprah di luar neg- eri," ucap Arifin. Tertunda 10 Tahun, Waduk Wonorejo Ditangani dengan Bantuan Jepang yang berkapasitas sekitar 131 juta m3 adalah Rp 13 miliar. Angka ini berdasar- pekerjaan kan perhitungan sebelum waduk di- tangguhkan padda 1983. digunakan untuk menangani Biaya investasi itu pembebasan tanah, jalan masuk sepanjang 20 km yang hingga kini masih terpe- lihara baik, cover dam, terowongan pengelak sepanjang 1 km, dan base camp. Dalam rangka pem- bangunan waduk itu pula, pada awal Pelita III Pemer- intah Jepang memberi ban- tuan hibah peralatan. Total Pinjaman 64,926 Miliar Yen Selain bantuan untuk Waduk Wonorejo, Pemerin- tah Jepang mengalirkan pinjaman melalui CGI sejum- lah 64,926 miliar yen pada tahun anggaran 1993/1994, khusus untuk pembangunan sektor pekerjaan umum (PU). 9 Negara kecil Emirat Arab telah melakukan hal seperti ini. Bendera Emirat banyak berkibar di negara-negara Hanya saja, segala sesua- tunya harus dipersiapkan dengan matang. Persiapan itu menyangkut aspek manajemen, sumber daya manusia, dan keuangan atau pendanaan. Afrika Utara. Padahal pela- ksananya sebagian besar orang-orang Inggris. "Ini contoh baik yang bisa saja ditiru Indonesia," ujarnya. Acara Temu Bisnis Indo- nesia-Australia kemarin dihadiri 92 pejabat dan Karena itu, Arifin dan bira usaha pemerintah bisnisman Australia. (38) (dalam hal ini Departemen PU) yang telah membuka peluang besar bagi kalangan swasta untuk menjalin kon- tak bisnis dengan Australia. "Anggota AKI memang sudah merintis hubungan Australia. Jadi, kesempatan dengan berbagai perusahaan sai PU bisa kami gunakan "Temu Bisnis' yang diprakar- untuk lebih mendalami dan mengenal perusahaan Aus- tralia lebih banyak lagi," tukas Bambang. Tahap kedua dibangun lagi sebanyak 15 buah di 15 lokasi untuk menyuplai air irigasi di area seluas 2.250 ha. Saat ini sedang dalam pelaksanaan. Dengan satu pompa rata- ratamelayani 151,5 ha, maka hasil panen yang diperoleh petaní Rp 548,5 juta. Biaaya operasi dan pemeliharaan (O&P) tahunan untuk satu pompa Rp 25,2 juta, atau 5% dari hasil panen. Bambang dan Arifin sama menilai bahwa kerja sama dalam bentuk joint operation (JO) dengan perusahaan Australia sekarang ini cukup puan teknologinya cukup menarik, mengingat kemam- tinggi namun dengan harga begitu, kemungkinan besar yang relatif murah. Dengan produk yang dihasilkan juga akan murah. Melalui OECF, di samp- ing memberi pinjaman, pada 1993/1994 Jepang juga mem- Pinjaman tersebut akan beri bantuan teknik/hibah. Investasi untuk pem- dipergunakan PU untuk Hibah ini akan dimanfaat- bangunan Waduk Wonorejo menangani sektor pen- kan untuk tiga program. (38) "Jika dibandingkan den- gan O&P pompalama sekitar 20%, maka biaya O&P pompa baru ini relatif rendah," ujar Kabag Humas Departemen PU Bambang Utojo. Jalinan kerja sama JO antara usahawan nasional dan Australia juga bakal membuka kemungkinan lebih besar dalam memper- cepat upayago international bagi usahawan nasional. PT Jaya Konstruksi, menurut Arifin, sudah men- jalin kerja sama dalam ben- tuk JO dengan perusahaan Australia. Produknya antara lain direalisasi dalam pem- bangunan properti. Mis- Kerja JO lainnya yang telah alnya, gedung Mulia Tower. dilakukan Jaya Group den- gan perusahaan Australia adalah dengan Kinhill Arkonin. Pompa sudah Berusia Tua, Layanan Air Irigasi Menurun Jakarta,NERACA pada Januari 1992 dan telah Sistem pompanisasi telah diselesaikan pada Maret diterapkan dalam melayani 1993 lalu. kebutuhan air irigasi bagi petani di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Sedikitnya ada 33 daerah irigasi yang dilayani, yakni di Kabupaten Bojonegoro, amongan dan Tuban. Namun, karena usianya sudah tua, pro- duktivitas layanan airnya menurun tajam. Setelah melalui masa uji coba selama 2 tahun, pela- ksanaan O&P setiap pompa, oleh masing-masing Him- termasuk fasilitas dan salu- ran irigasi, akan ditangani punan Petani Pemakai Air (Hippa), yang telah diben- tuk oleh Bupati Bojonegoro, Lamongan dan Tuban. Kerja sama dengan luar negeri, menurut Bambang, tidak harus selalu diartikan dengan masuknya peru- sahaan Indonesia secara total. "Kita bisa saja men- gibarkan bendera peru- sahaan JO di berbagai ne- gara meski tenaga ahli pela- ksananya tidak dari Indone- sia," tuturnya. gairan, bina marga dan cipta karya, dengan jumlah proyek di subsektor pengairan mengambil porsi terbanyak. Proyek-proyek subsektor pengairan itu di antaranya pengendalian banjir Citarum proyek irigasi Batang Hari, Hulu, proyek Waduk Won- orejo, proyek irigasi kecil di Sulawesi Tengah, pengem- bangan rawa, perbaikan sungai, dan pengendalian banjir. Di subsektor cipta karya akan digunakan untuk sis- tem manajemen proyek air limbah DKI, proyek air ber- sih Ujung Pandang, Prouek Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LLDT), dan Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT). "Sedangkan untuk subsektor bina marga akan digunakan untuk peme- liharaan rutin jalan," kata Bambang Utojo. masyarakat petani Bojone- goro, Tuban dan Lamongan," kata Bambang Dia kemudian mencon- tohkan hasil panen dengan membandingkan pompa lama dan pompa baru. Den- gan pompa lama sebanyak 20 unit melayani area 1.450 ha. Ditambah sawah tadah hujan 2.250 ha. Hasil panen padi dua kali setahun diperoleh 27.300 ton, atau sekitar 2,73 ton/ha. Untuk panen jagung sekali setahun diperoleh hasil 8.400 ton. Sedangkan kedelai dengan sekali panen setahun didapat hasil 1.500 ton. Setelah diganti dengan pompa baru sebanyak 33 unit dengan area yang dijangkau 5.000 ha, hasil panen padi dapat ditingkatkan dua kali lipat lebih. Padi dengan dua kali panen setahun akan meng- hasilkan 63.500 ton, sekitar 6,35 ton/ha. tara untuk panen jagung dan kedelai sekali setahun memang mengalami sedikit "Program pompanisasi penurunan, masing-masing tersebut akan mendorong dengan 7.400 ton dan 1.200 peningkatan pendapatan ton. (38) atau Semen-