Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Harian Neraca
Tipe: Koran
Tanggal: 1988-10-27
Halaman: 10

Konten


Kamis, 27 Oktober 1988 Jakarta, NERACA PENGEMBANGAN akutansi di Indonesia menghadapi berba- gai kendala yang perlu secara ber- ta hap dihilangkan, seperti masih banyaknya pengusaha kita yang berpandangan kurang mengun- tungkan bagi perkembnagan per- pajakan. Memprihatinkan Profesionalisme di Kalangan Akuntan Namun kendala yang cukup memprihatinkan adanya gejala erosi profesionalisme di kalangan akuntan praktisi," tandas Menko Ekuin, Drs. Radius Prawiro ketika membuka seminar "Pengelolaan Fungsi Akuntansi Menyongsong Repelitla V di Jakarta, kemarin. Seminar berlangsung dua hari itu diorganisir oleh Ikatan Akun- tan Indonesia (IAI) dan MAS As- sociates. Radius melihat, masih saja di- jumpai adanya kantor akuntan publik yang kurang teguh meme- gang disiplin profesionalnya de- ngan tidak mematuhi standar kerja Cirebon, NERACA RUMAH Sakit Umum (RSU) Gunungjati Cirebon sampai kini belum memperoleh bayaran biaya perawatan korban kecelakaan ja- lan raya yang dijamin PT Asuransi Menurut sumber NERACA yang patut dipercaya, tertundanya pembayaran biaya perawatan para ma 1986 diduga, karena pihak Jasaraharja menyangsikan atau meragukan kebenaran nilai tagi- han. raya sela- Sebab kuintausi-kuintansi tagi- han RSU Gunungjati kepada Jasa- raharja diduga tidak sesuai dengan nilai biaya perawatan yang diberi- kan kepada pesien korban kecela- kaan jalan raya. Sumber tersebut menjelaskan, kuitansi tagihan tersebut yang dini- lai terlalu dibuat-buat dan lebih besar keti nilai biaya pera- watan yang diberikan kepada pa- USULAN PBB agar bank- bank menghancurkan kebuntu- an hutang Dunia Ketiga dengan menghapuskan sepertiga dari to tal US$ 1,2 triliun, memproleh sambutan dingin dari sektor komersial dan krisis itu kini berpindah ke Bank Dunia, de- mikian tulis John Tanner da- lam "Compass News Features". Sebuah laporan UNCTAD (United Nations Conference of Trade and Development) yang baru disiarkan mencatat bahwa masalah hutang luarnegeri kini berada dalam tahunnya yang ketujuh-telah mencekik pertumbuhan di banyak negeri miskin. Laporan itu mengimbau bank di negeri-negeri industri agar membatalkan/mengha- puskan 30% dari pinjaman-pin- jaman mereka yang belum dilu- naskan. KEUANGAN PERBANKAN Radius Prawiro : Ini akan mengakhiri tekan- an/jepitandevisa dan mengem- balikan pihak yang berhutang ke jala na rah pertumbuhan eko- nomi. Akan tetapi para jurubi- cara bank di London me nja wa h secara negatif. Mereka bilang mereka ma- sih mengharapkan memperoleh uang mereka kembali. Mereka tanya, siapa yang akan melak- sa na kan "rencana besar" UNC- TAD itu? Para ekonom PBB berharap politisi Barat akan melihat unsur-unsur dalam pe- nyelesaian mereka yang oleh para bankir tidak dilihat. Jasa Raharja Cirebon Ragukan Tagihan RSU Gunungjati Rp 90 Juta Masalah hutang luarnegeri yang bervariasi dari US$ 114,5 miliar di Brazil hingga US$ 3,8 miliar di Uruguay dibicarakan pada rapat tahunan Bank Du- nia-IMF di Jerman akhir Sep- tember 1988. dan kode etik profesi. Keadaan ini membawa dampak negatif bagi masyarakat akuntasi di dunia usaha yang berdasarkan azas profesionalisme akutansi yang sebenarnya. Laporan UNCTAD menga- ta kan pembayaran kembali hu- tang sebesar US$ 1,2 triliun itu "Para akuntan publik ditantang untuk menghilangkan kendala ini agar standar kerja dan perilaku akuntan publik dapat mendorong berkembangnya sistem akuntabi- liti lengkap dengan perangkat tek- nik mengukurannya di lingkungan masyarakat dan dunia usaha," tan- Ekuin. Dikatakan pula, masih banyak pengusaha kita yang berpandang- an kurang menguntungkan bagi perkembangan perpajakan. Pandangan yang benar ialah, pajak bagi suatu usaha business adalah unsur biaya sama halnya dengan biaya tenaga manusia, bia- ya energi, biaya bahan baku dan sebagainya. "Apabila saudara-saudara ber- "Mudah mudahan Kanwil Dep- kes Jawa Barat dalam waktu yang tidak lama lagi dapat mengungkap kasus di RSU Gunungjati Cirebon dan diharapkan dapat segera me- nindak oknum-oknum yang terli- bat. - Sehingga, para korban kecela- kaan jalan raya khususnya men- dapat perawatan di RSU Gunung- jati Cirebon dengan nyaman dan memperoleh jaminan sesuai de- ngan haknya," ujar sumber tadi. Ia mengatakan, bila memang terbukti adanya penyelewengan di RSU Gunungjati tentunya yang dirugikan langsung para pasien, korban kecelakaan jalan raya. Sebab, hak para pasien tersebut dalam memperoleh jaminan peng- Studi itu juga menandai ada- nya koordinasi oleh negara indus- mengurangi surplus perdagangan- tri dan kemajuan Jepang dalam nya. Tapi laporan itu mencatat bahwa surplus perdagangan Jer- man Barat telah tumbuh bersa- sien. Terutama keraguan terhadap nilai pemakaian obat yang kurang masuk akal. Sampai sekarang kebenaran ka- sus kuintansi tagihan RSU Gu- nungjati kepada Jasaraharja masih lainnya dalam tahun ini dan defisit maan dengan negara-negara Eropa perdagangan AS menyusut dengan Jerman Barat yang sama pacun ya Kecelakan (AK) Jasaraharda Per- dalam penelitian pihak Departe- penundaan pembayaran biaya pe- menghimbau dunia usaha Indone- mempunyai tingkat nilai tukar Keuangan memperkirakan defisit dengan pihak Jepang. men Kesehatan Propinsi Jawa Ba- wakilan Cirebon sebesar Rp 90 juta. rat. yang kondusif untuk penyesuaian berikutnya dari defisit perdagang- an Amerika Serikat," demikian dikatakan seorang pejabat senior Departemen Keuangan sebagaima- miliar dolar. na ia menyampaikan laporan ke- "Pembaharuan berikutnya diha- pada Konggres dengan judul "Eko-rapkan akan berlangsung pada ta- nomi Internasional dan Kebijaksa- hun depan," kata laporan itu. naan Nilai Tukar". perdagangan AS untuk 1988 akan menurun dengan 30 miliar dolar dan neraca pembayaran berjalan akan mengalami defisit sebesar 20 mencekik pertumbuhan Dunia Ketiga. Dollar, DM dan Yen yang diperoleh dengan susah-payah dikuras habis untuk melunas- kan hutang dan bukan untuk membayar impor alat-alat dan pemasokan bagi pembangunan. Jika tidak dilakukan apa- apa, maka 15 negara yang pa- ling banyak hutangnya akan tumbuh cuma dengan setengah persen per kapita setahun. hasil memasya ra katkan pengertian dasar ini, maka dampaknya sangat positif bagi pengembangan aku tansi business. KONTRAK KERJASAMA. Menristek/Dirut IPTN, Prof. B.J. Habibie (kanan) dan Vice President General Dinamics, Charles A. Anderson (ke-2 dari kanan) baru-baru ini menandatangani kontrak kerja- sama pembelian tujuh jenis komponen F-16 periode 1988/1990 senilai 2.759.521 dolar AS, di Texas. (Foto ANT) Akan tetapi jika hutang-hu- ta ng dihapuskan, ke 15 negara itu dapat menikmati pertum- buhan ekonomi lebih dari 5% setahun untuk 5 tahun yang akan datang, kata sekretariat UNCTAD. "Kami berpendapat, peri- nganan/pembebasan hutang bu kanlah jawaban tepat. Kami memang mengharapkan pada suatu saat memperoleh kem- bali jumlah pokok dari pinja- man kami kepada Dunia Keti- ga, malahan pada hutang-hu- ta ng yang dianggap tidak dapat dibayar kembali. Dikatakan, keengganan semen- tara pengusaha untuk mencatat transaksi dan demi kepentingan pajak akan berangsur-angsur hi- lang dan pelaporan berdasarkan prinsip akutansi akan dapat pula terlaksana. Siapakah yang melaksana- kan pembebasan hutang ini ter- hadap bank-bank? Siapa yang akan melaksanakan rencana be- sar ini? Dengan dari lingkung- aneksternal dan kebijaksanaan- kebijaksanaan internal yang te- pat, maka suatu jalan kembali ke pasar sukarela adalah mung- kin", kata seorang jurubicara sebuah bank terkemuka di Lon- don. Di sisi lain Radius melihat, ma- sih banyaknya pihak yang belum cukup mendalami kegunaan akun- tansi karena lebih melihatnya dari segi biaya dan sarana bagi penggu- naannya. Argumentasi UNCTAD BANK-bank di Utara telah * Mendukung dan mengkoor- Akibatnya, manfaat akutansi se- bagai sistem informasi untuk pe- ngambilan keputusan dan sebagai dinasikan pengembangan akuntan- alat pengendalian "assets and lia- bilities" kurang mendapat perha- tian. "Ini tentunya akan merugikan si pengusaha itu sendiri," tuturnya si pemerintah dan akuntansi busi- lebih lanjut. Dalam uraiannya, sebelumnya obatan dan perawatan di RSU Gu- nungjati Cirebon sebagian hilang. Sementara itu Kepala Jasarahar- ja Cirebon Drs. Diding Sudirja An- war ketika dihubungi NERACA Senin lalu membenarkan adanya rawatan korban kecelakaan jalan raya yang dirawat di RSU Gunung- jati Cirebon. Diding S. Anwar mengakui, se- karang masih belum berani mem- bayar tagihan RSU Gunungjati sebesar Rp 90 juta, sampai me- nunggu hasil penelitian pihak Dep- kes Jawa Barat. Menurut Diding, tagihan, biaya belum dibayar hanya selama 1986, sedangkan tagihan-tagihan 1987 telah dibayar dan untuk 1988 ma- sih dalam proses penyelesaian "Pokoknya soal kasus kuintansi tagihan RSU Gunungjati saya ti- dak mau mengomentari lebih jauh. Sebab masalahnya sudah ditangani pihak yang lebih atas," ujar Diding Sudirdja Anwar. (K.11) Radius mengemukakan bahwa se- jalan dengan perkembangan pem- bangunan, Pemerintah secara sa- dar akan terus berupaya bagi pe- ngembangan akuntansi business (akuntansi manajemen dan ke- uangan). Salah satu upayanya adalah me- an dana untuk men- lalui peny dukung rencana pengembangan- nya agar informasi akuntansi dapat berguna dan dipercaya oleh para pengambil keputusan dalam pro- ses menjalankan usaha perekono- mian. pemerintah untuk membentuk tim Inilah yang menjadi dasar bagi koordinasi pengembangan akun- tansi yang bertugas : mencatat 25% atau lebih dari pinjaman-pinjaman Dunia Ke- tiga mereka sebagai "bad debts", hutang-hutang yang di- anggap tidak dapat dibayar. ness. * Mengatur kembali tata kerja kantor-kantor akuntan publik. *Menugaskan BKPK untuk membina dan mengawasi kegiatan kantor akuntan publik. Sasaran yang hendak dicapai, adalah pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat da- lam bentuk memberikan informasi yang benar dan akurat. yang "Dilain pihak pemerintah dan masyarakat memerlukan informasi relevan dan dapat dipercaya mengenai kegiatan pemerintah dan masyarakat beserta satuan-satuan usahanya, tutur Radius. Pada kesempatan itu Radius "Jika hutang-hutang diha- puskan, hal itu akan membuat sangat sulit bagi negeri-negeri memperoleh keuangan di masa mendatang", kata sebuah sum- her bank London. Bandung, NERACA (DIPENDA) Dinas Pendapat- an Daeran Provinsi Jawa Barat, mengadakan pendekatan dengan pihak ketiga/pengusaha sebagai upaya menarik sumbangan pihak sia agar bersedia berbagi informasi dengan IAI dan pemerintah de- ngan mengungkapkan informasi baru yang menyangkut efisiensi dan produktivitas dunia usaha, yang antara lain tercermin dalam: *Pelaporan keuangan berdasar- kan prinsip-prinsip akuntansi In- donesia yang terus dikembang- kan/disempurnakan oleh IAI. * Kesediaan busi- Bahkan beberapa anggota legis- latif dan ness untuk meninggalkan pan- Konggres dari kedua Partai telah dangan-pandangan yang kurang diberitahu mengenai adanya keja- menguntungkan terhadap pajak. tuhan lanjutan dari nilai dolar yang (is/5) ditekankan oleh pejabat Departe- ketiga bagi pendapatan daerah. Kepala Dipenda Jabar Drs. H. Moch. Sanusi mengemukakan itu, pekan ini kepada NERACA di dampingi Humas Dipenda Drs. Dipenda Jabar Lakukan Pendekatan dengan Kadinda Yun Wahyuna. la mengatakan, akan diadakan pendekatan melalui organisasi pro- fesi dagang, semisal Kadin. Beberapa organisasi pengusaha yang dipantau oleh Dipenda Jabar untuk mengadakan pendekatan, di- antaranya Perteksi (Persatuan Peng usa ha Tekstil Indonesia), API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) Jawa Barat. Lainnya, PHRI (Persatuan Peng- usaha Hotel dan Restoran). Ga- pensi (Gabungan Pengusaha/Pem- horong Konstruksi Nasional), As- pep (Asosiasi Permesinan dan In- dustri Logam), Asita/Biro-Biro Perjalanan dan Gapmi (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minum- an Indonesia), Jawa Barat. Pengharapan kedua bahwa pemerintah-pemerintah atau lembaga-lembaga multilateral (yang dibayar oleh pemerintah- pemerintah) akan melepaskan setiap orang dari kesukaran. "Ia adalah sebuah masalah sumberdaya-sumberdaya, apa- kah Anda memperolehnya me- lalui peringanan hutang atau, sumberdaya baru dari pemba- yar pajak," kata seorang ban- kir. Citibank di Amerika Serikat tahun lalu membuat ketentuan "bad debts" sebanyak US$ 3 miliar dan bank-bank Amerika dan Inggeris lain dengan cepat menyusul. Akan tetapi para bankir sungkan melepas kepercayaan bahwa suk ubunga dan modal atas semua pinjaman, bahkan "bad debts", pada akhirnya akan dibayar kembali. Maka port" mencapai kesimpulan yang berlainan. reaksi mereka yang pertama terhadap usulan UNCTAD, adalah usulan itu tidak dapat dan tidak akan jalan. HARIAN NERACA Akan tetapi studi UNCTAD, yang disajikan dalam "1988 Trade and Development Re- SUMBANGAN: Ibu Tien Soeharto selaku Ketua Purna Bhakti Partiwi Rabu di Kediamannya Jalan Cendana menyerahkan bantuan berupa paket program vaksinasi hepatitis B lengkap untuk 1.200 anak (sekitar 5.000 dosis). Bantuan itu diserahkan kepada Gubernur Bali Prof. Dr. Ida Bagus Oka. Gubernur NTB dan Gubemur NTT Dr. H. (Foto Ant) Apabila sumberdaya (bantu- an, pinjaman-pinjaman dan in- vestasi luarnegeri) dapat diting- katkan 2,5 kali, maka hal itu akan menciptakan pertumbuh- an kurang lebih 3% setahun. Tetapi pertumbuhan itu cu- ma akan diperoleh dengan terus-menerus menumpukkan hutang-hutang dari 15 negara Tidak Diperlukan Penurunan Dolar Selanjutnya men Keuangan sebagai "tingkat nilai tukar sekarang dan juga ting- kat nilai tukar pada puncak Agus- tus adalah tetap di bawah tingkat Oktober 1987", ketika pasar sa- ham mencapai lonjakan berseja- rahnya. Washington, NERACA PENURUNAN berikutnya da- ri dolar AS, terhadap Yen dan Mark Jerman adalah tidak diper- lukan karena untuk memelihara perbaikan terhadap defisit perda- gangan Amerika Serikat, demikian dikatakan Departemen Keuangan AS, pekan ini. Akan tetapi Taiwan dan Korea Selatan yang telah memanipulasi- kan tingkat nilai tukar harus meni- lai kembali mata uangnya, kata Departemen. "Dalam kenyataan, kami masih "Satu kali kami menghapus- kan hutang-hutang, tidak akan yang paling banyak berhutang. ada lagi insentif bagi yang ber- hutang untuk melaksanakan perubahan-perubahan ekono- mi", ditambahkannya. Setelah lima tahun pertum- buhan beban hutang masing- masing negeri, dalam rangka Gross Domestics Product (GDP) akan sama saja, kata laporan itu. Seraya kemelut hutang me- masuki tahunnya yang ketujuh, bank-bank hersipagut/berpe- gang kepada pengharapan. Yang pertama, ialah faktor- tor eksternal akan menjadi baik; suk ubunga akan turun, harga-harga komoditas akan naik dan yang berhutang akan mampu lagi melunaskan hu- tangnya. Menghapus beberapa dari hutang-hutang suatu negara Dunia Ketiga tidaklah akan membahayakan kemampuan- nya memperoleh pinjaman-pin- jaman di masa mendatang, de- mikian argumentasi UNCTAD. Disambut Dingin, Pemecahan Masalah Hutang Dunia Ketiga Kasus Keranjang DENGAN kembali kepada Menurut Moch. Sanusi, masih Kantor-kantor Samsat di Jawa dipantau bobot sumbangan pihak Barat selama ini, memberi sum- ketiga/pengusaha, berupa sum- bangan besar terhadap meningkat- bangan "fisik" ataukah "nonfisik". nya PAD (Pendapaan Asli Dae- "Karenanya, akan terus dilaku- rah). (K.10). kan pendekatan-pendekatan de- ngan pihak ketiga. Menjawab sekitar peranan jem- batan timbang yang kini berfungsi, "uji petik", ia mengatakan, masih menunggu keputusan/kebijakan pemerintah, tentang perlu tidaknya jembatan timbang dikembalikan fungsinya seperti pada 1982. Di Jawa Barat, kini ada 22 jem- batan timbang, tapi yang difungsi- kan nyak 9 jembatan timbang. Sejauh ini, belum diketahui pasti pendapatan dari jembatan timbang yang berfungsi "uji petik". Tapi Sanusi mengemukakan, jembatan timbang dapat dijadikan sarana pengontrol arus barang yang keluar masuk Jawa Barat, terma- suk untuk komoditas ekspor non migas. Atas pertanyaan kemungkinan diperluasnya Kantor Samsat, mengingat kota Bandung menga- lami perluasan daerah administra- sinya, Kepala Dipenda Jabar be- lum memberi alternatif yang pasti. Dikemukakan, Kantor-kantor Samsat sangat dibutuhkan dalam rangka memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. pertumbuhan, maka ekonomi- nya akan makmur dan bank- bank luarnegeri akan sama ce- kepingin memberikan kredit-kredit baru. "Suatu pengurangan seba- nyak 30% dalam hutang bank komersial, bersamaan dengan meminjamkan baru oleh badan- badan multilateral serta usaha- usaha kuat oleh yang berhu- tang untuk menginvestasi dan mengekspor diperkirakan me- rupakan minimum yang dibu- tuhkan untuk melenyapkan kendala devisa," kata laporan UNCTAD. Persentase dari hutang yang dibatalkan akan berbeda dari negeri ke negeri dalam sebuah usaha bersama yang tuntas oleh bank-bank. Suatu langkah kembali kepa- da pertumbuhan akan berarti bahwa bank-bank luarnegeri dapat mengharapkan 70% dari hutang-hutang mereka akandi- lunaskan secara layak, demi- kian kata UNCTAD. Bagi satu bank memaafkan hutang-hutang akan hanya membuat lebih mudah bagi ne- geri bersangkutan membayar kembali hutang-hutang kepada bank-bank lain. Akan tetapi sebuah pengha- pusan bersama oleh semua bank, seperti dalam suatu latih- an penjadwalan kembali, dapat menguntungkan masing-masing kreditor, kata sekretariat UNC- TAD. mau disebutkan identitasnya, di- Dari seorang pejabat yang tidak dapat keterangan bahwa sesudah kerusuhan pasar saham pada ta- hun lalu dolar juga telah jatuh se- kit memperbaiki pada tengah tahun cara tajam dan hanya dapat sedi- Dalam laporan tersebut, pihak ini. Model UNCTAD hanya akan jalan, apabila yang berhu- Tapi Departemen juga menge- luarkan peringatan kepada pasar uang, dengan mengatakan campur tangan bank sentral "dapat lebih belumnya" dan secara mantap membantu daripada se- mendukung kebijaksanaan bank Jakarta, NERACA AUSTRALIA akan memberi- kan bantuan hibah untuk tiga pro- yek pembangunan yang baru seni- lai Rp 45 milyar. Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengumumkan di Jakarta, Selasa. di Indonesia selaku Berbicara dalam kunjungannya Menteri Luar Negeri, Senator Evans mengatakan proyek-proyek tersebut menyangkut bidang pen- didikan, latihan dan penyediaan air bersih. "Australia menyambut baik kesempatan untuk membantu Indonesia dalam bidang berpriori- tas tinggi ini, kata Senator Evans. Proyek Universitas Indonesia di tralia (Indonesia - Australia Eas- Kepulauan Timur Indonesia - Aus- tern Island Universitas Project) yang akan dimulai awal 1989, akan membantu pengembangan kurikulum dan meningkatkan me- todologi pengajaran terutama da- lam bidang pertanian dan ilmu peternakan dasar (livestock basic sciences) dan bahasa Inggris di Universitas Udayana, Universitas Mataram dan Universitas Nusa Cendana. Lebih dari 100 orang staf uni- versias akan disponsori untuk mengikuti studi di Australia. Sementara banyak lagi akan mengikuti kegiatan perkembangan staf yang diatur oleh penasehat- penasehat Australia," kata Senator Evans. "Proyek ini akan berlang- sung selama lima tahun dengan biaya total Rp 33 milyar." Proyek kedua, program penye- 4:19 tang terus melaksanakan penye- suaian-penyesuaian ekonomi. Akan tetapi para bankir ada- lah benar mengunjukkan usul- usul itu akan merampas dari mereka daya ungkit (leverage) ekonomi yang cukup besar ter- hadap pihak yang berhutang. Tatkala didesak, bankir para mengakui faktor faktor ekster- nal mustahil akan membaik sampai akhir 1990-an. "Bebera- pa negeri, orang harus akui adalah kasus-kasus keranjang (basket cases), akan tetapi jika saja Brazil akan menyusun sua- tu kebijaksanaan ekonomi yang koheren, hal itu akan merupa- kan suatu permulaan," kata se- orang bankir. Tetapi sekalipun jika bank- bank tetap harus diyakinkan, politisi mungkin lebih mudah mengikuti logika dari usulan UNCTAD. sentral AS. Pejabat Departemen Keuangan mengatakan bahwa campur tangan itu memberikan tanda baik kepada pasar valuta asing. Pertemuan puncak tujuh ne- geri industri di Toronto Juni 1988 menyetujui sebuah "me- nu" tindakan, paling tidak un- tuk hutang-hutang non-komer- sial. umumkan bahwa Departemen Pejabat Keuangan juga meng- mengadakan pembicaraan babak baru dengan Taiwan dan Korea Selatan yang bersangkutan dengan usa ha perubahan nilai tukar mata uangnya. Laporan itu menyimpulkan bah- wa Taiwan dan Korea Selatan sedang berusaha mengubah kebi- jaksanaan tingkat nilai tukar guna mencegah penyesuaian efektif ne- kompetitif yang tidak wajar, kata raca pembayaran dan keuntungan pejabat itu. (AFP/Ant) Melalui kerjasama dengan lem- baga ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Australia juga akan mem- bantu mendirikan kursus latihan untuk teknisi instrumen untuk me- 80% dari hutang negeri-nege- ri itu, adalah kepada bank- bank komersial. Bersama-sama, ke 15 negara yang paling banyak berhutang merupakan hampir se paroh dari semua hu- tang luarnegeri Dunia Ketiga. Para analis mengatakan, ha- nya tindakan sedramatis seperti usulan 30% itu tampaknya mungkin menghentikan pe- numpukan terus-menerus dari hutang Dunia Ketiga, Apakah bank-bank cukup berpandangan jauh untuk me- laksanakan pembatalan hutang tetap harus dilihatkan, demi- kian tulis John Tanner dalam "Compass News Features". Yang berhutang paling besar dari Dunia Ketiga, siapa-siapa saja? Hingga akhir 1987, ke 15 negara paling banyak berhu- tang dari Dunia Ketiga mem- punyai hutang luarnegeri sebe- sar US$ 476,7 miliar, terdiri sebagai berikut: Brazil US$ 114,5 miliar Mexico US$ 105,0 miliar Argentina US$ 49,4 miliar Hutang Dunia Ketiga juga Venezuela US$ 33,9 miliar berada di agenda pertemuan Filipina US$ 29,0 miliar tahunan Bank Dunia-IMF di Nigeria US$ 27,0 miliar Berlin yang dimulai 26 Sep- Yugoslavia US$ 21,8 miliar tember 1988. Chile US$ 20,5 miliar Maroko US$ 17,3 miliar Per US$ 16,7 miliar Colombia US$ 15,1 miliar Pantai Gading US$ 9,1 miliar Ecuador US$ 9,0 miliar Bolivia US$ 4,6 miliar Uruguay US$ 3,8 miliar (BN) Bagi negeri-negeri berhutang yang paling miskin, yang ba- nyak di antaranya terdapat di Afrika, UNCTAD mengakui pembatalan hutang-hutang ti- daklah memadai. Sebagai tam- bahan, suatu jumlah esktra se- besar US$ 3 miliar dalam sum- berdaya baru dibutuhkan untuk memulai kembali pertumbuh- an di negeri-negeri itu. Akan tetapi secara sengaja memusatkan perhatian pada pi- hak berhutang yang lumayan kedudukannya, terutama di Amerika Latin, itulah yang di- lakukan oleh UNCTAD. Karyawan Depag Bandung Terjerat Rentenir Bandung, NERACA sangat memberatkan, namun juga berarti telah membuka kesempat- an bagi mereka untuk meminjam SEJUMLAH karyawan di ling- kungan kantor Departemen Aga- akhir ini terjerat uang rentenir dalam upaya menutupi bia ya hi- dupnya, terutama yang bersifat mendadak dengan jumlah cukup besar. ma kabupaten Bandung, akhir- uang kepada rentenir, mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, terutama yang bersifat mendadak, kata para karyawan. Dari sekitar 3000 karyawan De- pag di kabupaten Bandung, terca- tat lebih dari 600 orang menjadi nasabah BTPN dengan jumlah pin- jaman sekitar Rp 300 juta. Namun setelah adanya larangan itu, mere- ka yang telah melunasi cicilan pin- jamannya ke BTPN menjadi pin- dah meminjam ke rentenir, meski- pun bunganya yang cukup besar, mencapai 10 persen per bulan. Menurut keterangan beberapa karyawan, hampir setengahnya da- ri karyawan Depag yang telah menjadi nasabah BTPN kini sudah terjerat dengan uang rentenir, na- mun belum diketahui jumlah pin- jamannya. Para karyawan Depag Depar- temen Bandung mengharapkan ke sempatan meminjam uang dengan bunga yang kecil yakni 2,5 persen per bulan yang diberikan BTPN dibuka kembali, guna menjaga bertambah banyaknya karyawan yang terjerat rentenir dalam menu- tupi kebutuhannya. (Ant) Secara terpaksa para karyawan tersebut harus meminjam uang ke- pada rentenir, karena untuk me- minjam ke Bank Tabungan Pen- siunan Nasional (BTPN) seperti yang selalu mereka lakukan sebe- lumnya telah dilarang oleh kepala kantor Depag kabupaten Bandung. Kepala sub bagian tata usaha kantor Depag kabupaten Bandung drs. Syarief Hidayat ketika dihu- bungi wartawan, Selasa, menyata- kan pihaknya tidak tahu bahwa ada karyawan Depag yang telah terjerat pinjaman uang rentenir itu. Keterangan yang dihimpun dari kantor tersebut di Bale Endah me- nyebutkan, kepala kantor Depag kabupaten Bandung beberapa bu- lan lalu telah mengeluarkan larang- an peminjaman uang ke BTPN bagi seluruh karyawannya. Larangan tersebut dinilai karya- wan Depag di kabupaten Bandung Bantuan Australia untuk RI, Rp 45 Miliar diaan air bersih untuk masyarakat Community Water Supply Pro- kepulauan Timur (Eastern Island gram) akan memajukan penyedia- Sumbawa dan Flores, dimana per- sediaan air terbatas terutama pada tuan yang baru ini akan memperta- menuhi kebutuhan pemerintah dan han di Australia dan Indonesia industri. Proyek ini meliputi lati- dengan biaya Rp 2,7 milyar selama an air bersih untuk 35 kota di tiga tahun. "Secara keseluruhan, paket ban- musim kemarau yang panjang. hankan suatu tradisi kerjasama Proyek senilai hampir Rp 10.5 milyar ini yang akan berlangsung selama lima tahun dimulai 1989, meliputi kontruksi sarana-sarana untuk 23 kota dan rehabilitasi 12 penyediaan air bersih yang baru sarana yang ada. Australia telah terlibat selama bertahun-tahun dalam membantu masyarakat Indonesia untuk me- ngembangkan sistem-sistem penye- diaan air bersih dan sanitasi. Misalnya, sebuah proyek Aus- tralia, yang menggunakan tekno- logi sederhana untuk keperluan penyediaan air bersih dan sanitasi ke berbagai desa di Lombok Te- ngah, telah dipilih sebagai model oleh Bank Dunia untuk dilaksana- kan di Kalimantan dan Sumbawa dengan maksud untuk digunakan di seluruh Indonesia dimasa men- datang. IWAPI Jatim Ingin Miliki Pusat Perdagangan Surabaya, NERACA PENGURUS Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Ja- wa Timur menyampaikan keingin- annya memiliki sebuah pusat per- rajinan sebagai salah satu wadah dagangan hasil industri kecil/ke- promosi kegiatan IWAPI maupun daya tarik wisatawan. Pengurus IWAPI Jatim dipim- pin ketuanya Ny. Sri Djuaeni me- nemui Gubernur Jatim Soelarso untuk menyampaikan masalah ter- sebut serta meminta kesediaan ke- pala daerah Jatim untuk menjadi pelindung organisasi tersebut. tersebut merupakan pengembangan dari pu- sat kerajinan IWAPI di pasar Tun- jungan Surabaya yang letaknya dipandang kurang strategis sehing- ga sering lolos dari perhatian ma- syarakat maupun wisatawan. Gubernur mengatakan, berdiri nya pusat kerajinan tersebut me- mang penting karena dapat mem- ujar Djuan beri keuntungan ganda baik bagi mengembangkan potensi wisata. IWAPI maupun perajin, sekaligus Keberhasilan suatu daerah men- pembangunan yang kuat, yang oleh Australia dianggap sebagai suatu unsur yang an bilateral dengan Indonesia, kata Senator Evans. Australia juga telah memperhati- kan prioritas tinggi yang diberikan Indonesia terhadap pembangunan pulau-pulau di bagian Timur dan kebutuhannya akan tenaga profe- sional yang terlatih dengan baik dan tenaga kerja teknik untuk per- tumbuhan ekonomi dimasa men- datang". tang, Kantor Statistik Jawa Te: ngah mulai mengadakan survei heaya hidup rumah tangga untuk mengetahui data tentang tingkat konsumsi masyarakat. Halaman X Pelaksanaan survei ini dilaku- kan di Kodya Semarang yang meli- batkan dua ribu keluarga sebagai sampel terpilih yang mewakili ting- kat atau golongan masyarakat, ka- ta kepala bidang distribusi dan neraca wilayah instansi tersebut Soetrisno BC. ST, Selasa. la mengemukakan, di samping berkaitan dengan pengukuran laju inflasi, survei biaya hidup juga untuk memperbaiki diagram tim- bangan dari index harga konsu- men yang merupakan hasil survei serupa sepuluh tahun yang lalu. Survei pada Januari 1988, meru- pakan pelaksanaan survei putaran pertama dengan obyek penelitian sebanyak 1.000 keluarga selaku responden yang ditunjuk. Seoul, NERACA INDONESIA dan Malaysia me- rupakan dua negara yang paling cocok untuk bisnis penanaman mo- dal Korea Selatan di ASEAN, demikian hasil suatu penelitian or- ganisasi ekonomi mengatakan Sela- sa. jadi tujuan wisata dengan sendiri- nya dapat membantu berkembang- nya industri kecil/kerajinan, seba- liknya obyek wisata juga memer- lukan dukungan industri kecil yang mampu menyediakan cinderama- ta bagi wisatawan, tegasnya. Kedua negara itu telah mem- buktikan memiliki kondisi yang terbaik untuk investasi luar negeri, demikian menurut survai perban- dingan lingkungan investasi empat negara Asean yang diselenggara- kan oleh federasi perindustrian Ko- rea. Dua negara ASEAN hain- nya yang diteliti adalah Thailand dan Filipina. IWAPI Jatim kini memiliki 17 cabang dari 37 daerah tingkat II dengan menghimpun sekitar 1500 orang wanita pengusaha yang ber- gerak di bidang industri, jasa dan perdagangan. beraneka ragam yaitu industri ba- Lingkup usaha anggota IWAPI rang kerajinan, pakaian, pangan, kosmetika termasuk bidang jasa SEJUMLAH 2.745 jenis ba- ang impor hasil produksi negara- negara ASEAN dalam rangka Asean Preferensial Trading Arran- gement's (ASEAN PTA'S) diberi keringan bea masuk (Margin of Preferences) antara 25%-50% dari tarif akhir terhitung 1 April 1988. Dari jumlah itu, 1.872 jenis ba- nesia adalah bagian dari program suk 25%, 30% untuk 515 jenis Bantuan Australia untuk Indo- rang mendapat keringanan bea ma- bantuan luar negeri pemerintah Australia yang dikelola Biro ban- barang, 50% untuk 365 jenis ba- pembangunan internasional rang, serta 35% untuk ragi alam aktif (CCCN 21.06.110) dan sa- (KNI). rung tangan karet bedah (CCCN. 40.13.100). Australia (AIDAB). tuan Penelitian itu meliputi 39 hal termasuk stabilitas politik, potensi ekonomi, hubungan ekonomi luar negeri dan hambatan-hambatan atas modal asing, demikian para pejabat federasi itu mengatakan. Mengenai stabilitas politik, Ma- laysia memperoleh penilaian ter- berupa pemasok bahan makanan pada pasar swalayan, pemasok be- si beton dan eksportir hasil perta- nian/perikanan. Semarang, NERACA Pemberian keringanan ini meru- pakan tindak lanjut dari Pemerin- AWAL Januari tahun menda- tah Indonesia setelah ditandatanga- Kegiatan organisasi tersebut te- lah mampu menyerap tenaga kerja sekitar 25.000 orang dengan nilai investasi lebih dari Rp 30 miliar, la mengatakan, pihaknya kini berusaha memperluas organisasi tersebut ke daerah yang selama ini belum terjangkau, selain itu juga mengembangkan/meningkatkan kualitas diri maupun kualitas pro- duksi. Selain bergerak di dunia bisnis, IWAPI juga melakukan kegiatan sosial antara lain membantu para pedagang kecil untuk meningkat- kan usahanya. Pada kesempatan itu juga dilaporkan rencana meng- ikuti Rakernas IWAPI di Manado mungkinan propinsi Jatim men- Nopember mendatang serta ke- dapat tawaran menjadi tuan ru- mah Rakernas 1989. (Ant) 2.745 Produk Impor Asean Dapat Keringanan Bea Jakarta, NERACA ni Protocol on Invprovement on Extension of Tariff Preferences Under The ASEAN PTA'S oleh para menteri ekonomi ASEAN 15 Desember 1987 di Manila. Menteri Keuangan menetapkan ini dalam keputusan No.1006/ KMK.05/1988, 18 Oktober 1988. Keputusan pemerintah ini juga mencakup pula pemberian keri- nganan bea masuk 50% dari tarif akhir terhadap produk-produk ASEAN Industrial Complementa- tion yang diimpor dalam rangka ASEAN PTA'S dengan persetu- juan Departemen Perindustrian. RI dan Malaysia Paling Cocok untuk Investasi Korea Sebelumnya, dalam keputusan Menteri Keuangan No. 13/KMK. 05/1988, besarnya bea masuk da- lam rangka Asean PTA'S ditetap- kan antara 20-50 dari tarif akhir untuk 2.724 jenis barang. Demikian Kabiro Hukum dan Humas, Barcelius Ruru di Jakarta, (6) kemarin. tinggi, diikuti Thailand dan Indone- sia, yang oleh hasil penelitian itu dikatakan konsisten dalam meng- usahakan kebijakan-kebijakan ekonomi walau pun adanya sedikit kemungkinan masalah politik. Indonesia, yang penduduknya hampir mendekati 180 juta jiwa, menempati tempat teratas dalam Thailand, yang tercatat pertumbu- hal potensi ekonomi, diikuti oleh han ekonominya tertinggi di antara empat negara ASEAN Malaysia memiliki hambatan - hambatan yang paling sedikit ter- hadap modal asing dan keadaan perburuhan yang sangat mengun- tungkan. Dalam hal tingkat upah, Indonesia yang paling rendah, dii- kuti Thailand dan Filipina. Malaysia menduduki tempat pertama dalam hal infrastruktur, diikuti Thailand dan Filipina, se- mentara Thailand dan Malaysia melebihi negara ASEAN hinnya dalam kemampuan menarik modal asing. (Persbiro).