Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Harian Neraca
Tipe: Koran
Tanggal: 1989-06-19
Halaman: 05

Konten


Senin, 19 Juni 1989 PERTANIAN - KOPERASI Pengurus Koperasi Sebaiknya Tidak Merangkap Manajer Jakarta, NERACA Pengurus koperasi selalu beru- PENGURUS koperasi sebaik-bah setiap minimal tiga tahun nya tidak merangkap sebagai ma- najer koperasi. Ini dimaksudkan supaya koperasi itu bisa dikelola secara profesional. sekali. Padahal kunci dari mana- jemen sebuah perusahaan adalah membutuhkan ketekunan dan ke- disiplinan, mengevaluasi setiap hasil yang telah dicapai. "Kalau pengelola perusahaan itu sering- kali berganti, penggantinya belum tentu bisa cepat mengatasi persoal- an yang dihadapi," kata Eddi Supardi. Eddi Supardi memberikan ko- Salah seorang direksi PT Prima- texco Indonesia, Eddi Supardi da- lam percakapan dengan wartawan, belum lama ini, mengatakan bila manajer koperasi itu dipilih dan salah satu pengurus ma ka koperasi itu sulit berkembang. Kupang, NERACA USAHA pengembangan tanam- an kapuk di NTT tersendat-sendat karena hanya digalakkan dalam bentuk tanaman pagar atau tum- buh liar tanpa ada usaha perawat- an dan peremajaan. Keadaan ini disebabkan masalah pengembangan pemasaran produk- si kapuk NTT nampaknya tidak jelas dan kurang menguntungkan petani, baik itu pasaran lokal, an- tarpulau maupun kebutuhan eks- por yang selama ini hanya dilaku- kan dalam bentuk biji kapuk dengan volume yang relatif rendah. Menurut Kepala Subdinas Usa- ha Tani Dinas Perkebunan NTT. Ir. Mochamad Sjachur di Kupang NTT Antarpulaukan 590.988 Ternak Potong Mengenai pengantarpulauan ter- nak kambing. Ledo mengatakan. pada 1983 dan selama empat tahun terakhir tidak ada realisasinya Subsidi Jangan Memanjakan PEMBERIAN subsidi itu hendaknya tidak terlepas dari keseluruhan sistem pembinaan yang diberikan. Secara lebih tegas disarankan agar subsidi itu harus merupakan bagian integral dari program penyuluh- an/pembinaan yang dilakukan. Artinya, setiap jenis subsidi harus merupakan sarana moti- vasi untuk mengadopsi sesuatu gagasan yang dianjurkan mela- lui penyuluhan. Unsur penyuluhan harus ada sebelum, selama dan sesu- dah subsidi diberikan. Sabtu, di daerah pegunungan NTT kebanyakan ditemui tanaman ka- puk itu tumbuh dan berkembang secara liar dalam kawasan hutan belukar sehingga nilai sosial mau- pun ekonomisnya hampir tidak pernah memberi keuntungan bagi masyarakat setempat. Di dataran rendah tanaman ka- puk memperlihatkan nilai produksi vang cukup menggembira kan. Na- mun karena masalah pengembang Tujuan utama pemberian subsidi se yogyanya bukan seke- dar menutup kelemahan ke- mampuan ekonomi koperasi, tetapi untuk lebih memotivasi atau mendorong adanya peru- bahan pola perilaku warga ko- perasi. Kemampuan ekonomi koperasi harus dapat dicapai melalui upaya sendiri (belajar), subsidi hanya bersifat mendo- rong. Pengembangan Kapuk NTT Tanaman Pagar Secara khusus. selama lima tahun terakhir sejak 1984 terlihat bahwa volume antarpulau ternak potong NTT dari tahun ke tahun bervariasi. Kalau pada 1984 ter- catat 71.132 sapi, kerbau, kuda dan kambing, maka pada tahun berikutnya turun menjadi 70.891 ekor. Pada 1986 volume antarpulau kembali mengalami kenaikan hing- ga mencapai titik puncak yakni 75.482 ekor (tanpa kambing). turun menjadi 63.511 ekor pada 1987 dan 1988 naik lagi menjadi 72.579 ekor juga tanpa ternak kambing. Dalam kurun waktu yang sama. NTT mengantarpula ukan sekitar 81.022 ternak bibit (angka semen- tara) karena selama 1988 belum semua kegiatan antar pulau di- masukkan dalam daftar pengeluar- an ternak NTT. Dengan demikian setiap sub- sidi harus diarahkan benar un- tuk menimbulkan perubahan perilaku dalam bentuk mening- katnya kemampuan, sehingga subsidi secara berangsur-ang- sur dapat dikurangi sampai akhirnya dihentikan sama se- kali. Dalam keseluruhan program pembangunan perkoperasian diperlukan adanya berbagai ke- giatan secara simultan. Antara lain adalah kegiatan yang ber- sifat regulasi dan pengawasan, kegiatan pelayanan (penyedia- an sarana dan perkreditan yang belum/tidak dapat dilakukan sendiri oleh koperasi), serta ke- giatan penyuluhan. Ketiga jenis kegiatan itu da- pat dikoordinasikan dalam satu wadi yang sama, te to pi aparat pela nanya perlu dipisah- kan. Aparat yang melaksana- kan tugas pengaturan dan pe- nga wa san tidak bisa merang- kap tugas penyuluhan dan/atau pemberian pelayana. sara na. Siapa yang harus melaksana- kan penyuluhan perkoperasi- an? Sebelum menjawabnya per- lu kita lihat dua contoh yang berbeda yang terdapat di bi- dang penyuluhan pembangun- an di Indonesia. mentar ini sehubungan dengan ke- ikutsertaan sa ham koperasi di dalam penanaman modal dan se- jauhmana kesiapan koperasi untuk memanfaatkan peluang ini. Menurutnya, pengurus koperasi memegang kebijakan dalam arah koperasi. Tapi pelaksanaan di. dalam bisnisnya sebaiknya dise- rahkan kepada seorang manajer yang profesional. Mamajer profe- sional yang umumnya mempunyai nuansa luas di dalam bisnis ini bisa Yang pertama, Penyuluhan Pertanian, yang memiliki lem- baga dan aparat khusus yang Padahal disadari, tanaman ka- puk merupakan salah satu komo- diti perdagangan yang sangat ber- manfaat besar bagi kebutuhan manusia itu sendiri. ta berbagai keperluan dalam setiap TANAMAN jagung petani di la memberi contoh, serat kapuk kasinya 3.570 hektar. untuk kebutuhan pembuatan ban- tal/kasur.pengisih baju hangat ser- dapat diandalkan. Di sini GKBI num terutama pengurus, untuk ke- wengan atau penyalahgunaan pada Semarang, NERACA nur Jambi H. Masjchun Sofwan ditoleransi lagi dan harus diselesai Jawa Tengah tahun 1989 sampai jagung di Jawa Tengah. tahun pentingan diri sendiri, kata Guber- tubuh koperasi kini tidak dapat Guna meningkatnya produksi 1989 diterapkan pola PIR (Peru- SH, Sabtu. sa haan Inti Rakyat) di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali dan Grobogan masing-masing 100 hek- usa ha industri antara lain diguna- kan secara hukum. kan sebagai isolasi panas. pelam- pung, sarung tinju dan pengedap suara di pesawat. bulan Mei. produksinya menurun Walaupun selama 20 tahun per- dibanding periode yang sama ta- koperasian di Indonesia sudah hun 1988. akibat iklim basah di memberikan hasil nyata, namun daerah ini, kata Kepala Dinas Per- pada kenyataan masih saja ada Kupang, NERACA prinsip koperasi. terbatas. Timur (NTT) sekitar 11 tahun ter- akhir hingga Desember 1988. mengantarpulaukan 590.988 ter- nak potong untuk memenuhi ke- butuhan konsumsi di Pulau Jawa serta daerah lainnya di seluruh Bijin ya dapat diolah menjadi karena kemungkinan tidak ada per- minyak makan dan margarine, di- 39,510%, Nichimen Corporation sangat mend uk ung untuk menca- tindakan yang menyimpang dari tanian Tanaman Pangan Jawa Te- tar dengan melibatkan 1.200 orang sebelumnya hanya Rp 18.000 se- PROPINSI Nusa Tenggara mintaan atau karena produksinya manfaatkan sebagai bahan bantuan (Jepang) 12,745%. Jumlah inves- porsessing dalam industri seperti tasi di pabrik ini pada tahun 1988 peremah crumb rubber karet. ba- tercatat Rp 46,39 triliun. Sedang- kan jumlah seluruh tenaga kerja 1882 orang, terdiri 1880 orang tenaga kerja Indonesia dan sele- bihnya tenaga kerja warganegara (13) Jepang. tanah air. an pemasaran yang tidak jelas dan bahkan merugikan maka kalangan petani pun tidak berminat melaku kan pengembangan secara intensif. katanya. hevur jumlahnya dan tersebur luas di tanah air. Pelaksanaan kegiatan antarpu- lau ternak bibit itu sebagian besar memenuhi kebutuhan di daerah transmigrasi di seluruh tanah air. Menyangkut harga pasaran lokal Mochamad menuturkan, satuan harga paling rendah terdapat di daerah Kabupaten Sumba Barat Para peserta rapat tersebut men- (pulau Sumba) hanya Rp 100/kg cakup utusan Kanwil Kehutanan. untuk serat kapuk bercampur biji. Koperasi. Kanwil Perindustrian. Sedangkan tertinggi di Kupang. Dinas Pertanian tanaman Pangan. Ende dan Manggarai masing-ma- Dinas Peternakan. Dinas Perke- sing Rp 450. Rp 400 dan Rp bunan, perikanan serta biro ekono- 370/kg dalam tahun 1988. mi kantor gubernur. (Antara) (Antara) Dalam praktek penyuluhan pertanian secara umum dilaku- kan pula oleh semua aparat pemerintah daerah yang mem- punyai wilayah kerja tertentu, seperti bupati, camat, kepala desa dan bahkan juga para Koramil, Babinsa, pemuka-pe- muka masyarakat desa dan lain sebagainya. Namun adanya aparat penyu- luh pertanian (PPL, PPM dan PPS) masih tetap sangat di- perlukan, terutama untuk me- nyuluhkan aspek-aspek teknis pertanian yang sulit untuk di- tugaskan kepada aparat atau orang lain. han sabun detergent dan persit, di samping bungkilnya dapat pula digunakan untuk kebutuhan ma- kanan ternak karena mengandung banyak protein. Contoh yang berbeda adalah para penyuluhan keluarga be- rencana, BKKBN sebagai ba- dun koordinasi pada dasarnya tidak mempunyai aparat yang besar jumlahnya meskipun yang menjadi sasaran dari pro- gram ini jumlahnya sangat be- sar dan tersebar pula diseluruh nusantara. Aparat BKKBN pa- da dasarnya hanya melaksa- na kan tugas koordinasi. TETAPI, lanjutnya, permasalah- an lain dihadapi lagi vakni satuan harga produksi kapuk untuk pasar- an lokal masih sangat rendah. mengakibatkan para petani merasa rugi dan enggan memelihara. me- mupuk maupun melakukan kegiat- an peremajaan tanaman baru. Menurut Mochamad Sjachur. rendahnya harga kapuk NTT ini sebagai akibat mata rantai pema- saran terlalu panjang dengan biaya transportasi begitu tinggi, mem buat pihak pedagang kurang berani memberlakukan harga yang lebih tinggi lag Penyuluhan Kuda dasar- nya dilaksanakan oleh seluruh unsur masyarakat, termasuk pula tugas pelayanan alat kon- trasepsi. Ini dimungkinkan ka- rena secara teknis penggunaan alat kontrasepsi itu mudah, se- hingga tidak memerlukan ada- nya petugas-petugas teknis vang jumlahnya besar. Sekarang bagaimana de- ngan penyuluhan perkoperasi- an? Konsep dan teknik perko- perasian sebagai lembaga eko- nomi tidak tergolong sederha- na, setidak-tidaknya sampai sekarang belum diterjemahkan dan dijabarkan ke dalam ben- luk yang sederhana dan mudah. Oleh karena itu pelaksanaan penyuluhan perkoperasian me- merlukan bentuk seperti penyu- luhan pertanian. Karena seca- ra teknis tidak sederhana maka diperlukan adanya penyuluh- penyuluh lapangan yang teram- pil yang bertugas tidak saja sebagai penganjur tetapi juga sebagai pembimbing dalam pro- mengkonsentrasikan diri hanya dalam usaha koperasi saja, sedang- kan pengurus hanya pada masalah organisasi koperasi saja. Menanggapi tentang keikutser- taan koperasi dalam penanaman modal, menurut mantan pengurus primer koperasi Batik di Pekalo- ngan ini adalah koperasi harus lebih profesional dan cepat tang- gap terhadap peluang-peluang bis- nis yang menguntungkan. Tapi, lanjutnya, tidak betul bahwa koperasi itu lemah dan selalu menjadi "sleeping partner" dalam kerja sama dengan swasta atau BUMN. ses kerja koperasi yang sebe- narnya, Sementara itu konsep kope- rasi perlu dijabarkan ke dalam bentuk yang sederhana, sehing- ga segi idiil dari koperasi dapat pula disuluhkan oleh aparat pemerintah yang lain atau oleh tokoh-tokoh masyarakat. Banyak koperasi yang mantap dan bisa diandalkan dalam kerja- sama dengan perusahaan-perusaha- an besar. Dia mengambil contoh pemilikan saham GKBI (Gabung- an Koperasi Batik Indonesia) da- lam pabrik tekstil PT Primatexco. Dalam tempo tujubelas tahun sa- ham GKBI dalam pabrik Prima- texco Indonesia naik lebih 21%, yakni dari 26,67% tahun 1971 Koperasi Jangan Dijadikan Obyek menjadi 47,745% tahun 1988. Yang jelas para penyuluh itu harus menguasai secara mema- dai prinsip-prinsip perkoperasi- an, teknik-teknik kerja kopera- si, berbagai jenis bisnis yang dapat dilakukan koperasi, dan menguasai pengetahuan dan ketrampilan untuk melaksana- kan penyuluhan perkoperasian (prinsip-prinsip penyuluhan, metoda penyuluhan, metoda pendekatan dan menggerakkan masyarakat, dll. Berkaitan dengan itu perlu "Kenaikan saham koperasi da- lam pabrik Primate xco membuk- tikan bahwa koperasi juga mem- punyai kekuatan yang mantap dan Pelaksanaan kegiatan tata niaga antarpulau kebutuhan ternak po- tong tersebut langsung di bawah koordinasi pihak Dinas Peternakan setempat, namun pelaksanaan di lapangannya dilakukan para peng- usaha yang bergabung dalam or- ganisasi Pepehani NTT. Menurut Andi Abdullah, masya- Staf Dinas Peternakan NTT. Ir. R. N. Ledo dalam makalahnya bertema Pembangunan Peternakan Di NTT Dalam Pelita V pada rapat pelaksanaan Proyek Pembi- naan Pedagang Golongan Ekono- mi Lemah di Pengembangan Pe- masaran (P3GEL dan PP) Sabtu mengatakan, realisasi antarpulau itu mencakup ternak sapi, kerbau. kuda dan kambing. rakat Kecamatan Poleang Timur ningkat menjadi 105 KPN dengan perorangan menjadi tidak mendapat hambatan berarti dalam memasarkan produksinya. sebab para pengusaha langsung membeli kepada petani di lokasi dengan harga sekitar Rp 13.000 per kg. anggota 10.576 orang. Peningkatan terus berlanjut. sampai Juni 1989 jumlah KPN menjadi 115 buah dengan anggota perorangan 11.447 orang. Jupen Kecamatan Poleang Ti- mur. Andi Abdullah mengatakan Sabtu, hasil panen masyarakat ter- sebut memperlihatkan adanya ke- majuan dibanding produksi 1988 yang hanya mencapai 70-100 kg per hektar. Hal ini disebabkan para petani tambak di kecamatan itu Akibatnya produksi kapuk NTT sangat rendah. Tahun 1988, dari sekitar 31.499 hektar (angka perki- raan) ternyata hanya mampu mem- produksi 4.191 ton serta kapuk. Realisasi kegiatan antarpulau ternak bibit itu mencakupi ke- empat jenis ternak prioritas - sapi. Di Kecamatan Poleang Timur masih memiliki potensi areal tam- bak seluas 1.015 hektar, seluruh- nya merupakan tanah pasang surut. disamping hutan bakau yang bisa Dengan demikian perkembang- an keanggotaan PK PN pada 1988 mengalami kenaikan 244 persen. seda ng jumlah anggota perorangan naik mencapai 168 persen. Namun jika dibanding jumlah Kegiatan rapat yang dimaksud- kan untuk mewujudkan program kerjasama Departergen Perdagang- kerbau. kuda dan kambing, dengan Dengan perhitungan volume pro- sudah mulai mengikuti aturan pas- dikonversi menjadi tambak udang. KPN yang ada di Jambi keanggo- sedangkan kedele April 1988 ter- jatah penyaluran kredit Intek (In- an dengan LKBN ANTARA. di- volume tertinggi terlihat pada daf- tar pengeluaran ternak sapi menca- duksi untuk tiap hektar hanya ber- kisar antara 116-138.6 kg. berarti ca panen yang baik, katanya. Areal tambak seluas 425 hektar hadiri sejumlah instansi pemerin- Para petani tambak di an itu, sudah mematuhi aturan taan PK PN sekarang baru menca- catat 15.277 hektar, April 1989 tensifikasi Temak Kerja) lima ta- tah terkait dipimpin langsung pe- pai 73.919 ekor dari seluruh masih jauh di bawah sasaran 150- tersebut milik 69 kepala keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pai 49 persen dan jumlah keang- mimpin proyek. Bonefasius Keraf. BBA. volume antarpula u. kg/hektar. anggota masyarakat Desa Tempoe, Kecamatan Poleang Timur vang tergabung dalam kelompok tani Gersamata. Segar Bugar dan Ke- lompok tani Pelita Jaya. untuk tidak merusak hutan-hutan bakau yang ada, kecuali mendapat izin resmi dari pemerintah setem- pat. Ia menyebutkan, dari jumlah ternak potong tersebut sebagian besar adalah ternak sapi mencapai 474.247 ekor, menyusul 65.940 kerbau, 46.018 kuda dan 4.783 kambing. seluas 13.903 hektar dan kacang tanah April 1988 ada 8.907 hektar dan bulan yang sama tahun 1989 seluas 6.780 hektar, sehingga pe- nurunan tanaman jagung cukup gotaan kurang dari 35 persen. Ia menyebutkan, pada 1985 simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan pada IKPN hanya Rp 664 ribu, tapi pada akhir 1988 meningkat menjadi Rp 8.3 juta atau naik 1.244 persen. tinggi. Wadah kelompok tani untuk masyarakat pedesaan sangat ber- guna bagi peningkatan produksi maupun areal tambak. terutama pelaksanaan pasca panen yang baik. Sebab para petani mengelo- lanya secara bersatu sekaligus ber- Produksi jagung tahun 1989 ter- sebut. sudah mencapai 50 persen Perkembangan ini memperlihat lebih dari sasaran yang ditetapkan kan indikasi bahwa tingkat ke- percayaan dan kesadaran ber ko- Jawa Tengah sebanyak 1.235.060 ton dengan luas panen 539.590 perasi di Jambi sangat positif, kata- hektar. Sasaran tersebut. menurut Su- nya. Dalam hal yang terakhir ini perlu diadakan koordinasi yang baik dan teliti, mengingat per- koperasian menyangkut dan mengkait dengan kepentingan aspek-aspek kehidupan yang lain, baik kepentingan pribadi (individual) fa upun kepenting- an kelompok/kelembagaan. Ja ngan sampai keterlibatan ba nyak pihak dalam program pe- nyuluhan perk operasian ini jus- tru akan menambah beban yang harus ditanggung oleh koperasi yang sedang dibina. Lembaga penyuluhan perko- perasian beserta aparat penyu- luhannya perlu dibangun. Lem- baga itu perlu dibangun dalam arti yang sebenarnya, sebab lembaga yang sekarang ada seperti Kanwil Koperasi dan Kantor Koperasi yang lain pada hakekatnya bukanlah lembaga penyuluhan, tetapi lembaga pengaturan, penga- wasan dan pelayanan. Balai Latihan Koperasi me- rupakan kekecualian, yang bisa dijadikan titik tolak untuk mem- bangun lembaga penyuluhan perkoperasian. Aparat untuk penyuluhan perkoperasian perlu disiapkan secara baik. Adanya bentuk pendidikan khusus bagi calon penyuluh perkoperasian perlu dipertimbangkan. kan diri, tapi juga mampu me- tidak hanya mampu menyesuai- ngembangkan dirinya," ujar Eddi- wan. Selain GKBI, pemilikan saham di pabrik Primate xco Indonesia adalah Daiwabo Co, Ltd (Jepang) Buton Kendari, NERACA MASYARAKAT Kabupaten Buton bagian utara saat ini sedang melaksanakan panen udang pada areal seluas 425 hektar dari 725 hektar tambak yang ada di Keca- matan Poleang Timur dengan pro- duksi mencapai 350 sampai 500 kilogram per hektar. Penyuluhan Koperasi Menjadi Tanggung Jawab Siapa? (3) HARIAN NERACA pula dibangun adanya korps penyuluh perkoperasian yang lengkap dengan kode etik, sta- tus dan jenjang kariernya. Pe- nyuluh bukanlah birokrat, teta- pi pendidik guru, pelatih, pembimbing, organisator, moti- vator. Apakah perkoperasian di In- donesia akan dikembangkan terus secara massal sekaligus, ataukah akan dikembangkan secara massal tetapi bertahap? Jawaban terhadap pertanya- an itu penting untuk menentu- kan strategi penyuluhannya. Tanpa harus mengurangi la- ju perkembangan perkoperasi- an saat ini, ada baiknya diper- timbangkan adanya sa saran-sa- saran terbatas dari penyuluh- an perkoperasian yang akan direncanakan nanti. Misalnya, sa saran penyuluhandibatasi pa- da koperasi-koperasi yang akan dibina menjadi Koperasi Mandiri. Yang lainnya dibina dengan cara seperti apa yang telah biasa dilakukan. KERJASAMA: Presiden Soeharto didampingi Menteri Kehutan- an Hasirul Harahap menerima Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Korea Selatan Sik Kim yang membicarakan peningkatan Hai itu ada kaitannya de- ngan pembangunan sistem pe- nyuluhan perkoperasian yang praktis harus dimulai dari nol. Menyiapkan sarana kerja pe- nyuluhan bila memang ada da- nanya bisa dikerjakan secara cepat. Masyarakat Buton Panen Udang tukar pikiran tentang pengalaman dan berbagai hal serta mempermu- dah bagi PPL memberikan petun- juk. Tetapi menyiapkan tenaga penyuluh yang tangguh akan memerlukan waktu yang tidak singkat dan harus bertahap, tidak bisa sekaligus dihasilkan sejumlah besar senuga penyu- luh untuk seluruh tanah air. Jambi, NERACA KOPERASI hendaknya jangan dijadikan obyek bagi oknum-ok- Untuk mencapai suatu koperasi yang maju dan baik harus mela- kukan keterbukaan, kejujuranslan tanggung jawab. Faktor tersebut Kegiatan perkoperasianpun sering menyangkut atau terkait dengan program lain. Misalnya kegiatan KUD sering berkait- pai tujuan dan cita-cita perkoperasi- an. Sikap mental juga sebagai masa- lah yang cukup mendasar, kata gubernur dalam sambutan tertulis- nya dibacakan Wakil Gubernur Drs. Abdurrahman Sayuti pada pembukaan rapat anggota tahunan Hal ini disebabkan para petani menyadari arti perlindungan sum- ber daya alam yang ada, untuk mencegah perusakan lingkungan pantai dan biota laut lainnya yang merupakan makanan pokok bagi udang di tambak rakyat, katanya. (Antara) an dengan program-program pertanian (Bimas, Inmas, Insus, Intam, dll), atau dengan pro- gram/proyek transmigrasi, atau program lainnya. Sehubungan dengan hal-hal di atas muncul dua permasalah- an. Yaitu apakah penyuluh- an/pembinaan perkoperasian akanditangani oleh satu instan- si Departemen Koperasi de- ngan seluruh jajarannya saja, ataukah harus ditangani ber- sama oleh instansi-instansi yang terkait. Kedua, siapa yang harus ber- tindak mengkoordinasikan ber- bagai instansi yang terkait itu? Pengalaman di daerah-daerah menunjukkan betapa perlunya koordinasi itu, tetapi juga seka- ligus menunjukkan betapa ti- dak mudahnya koordinasi yang efektif dilakukan. Pembinaan perkoperasian se yogyanya dapat ditingkatkan dari program Departemen Ko- perasi menjadi program atau gerakan nasional, di mana seti- ap instansi yang terkait diminta- kan komitmennya secara nyata. Alhasil, penyuluhan perkope- rasian bukan sekedar program menyebar informasi tentang perk operasian, tetapi satu bagi- an vital, dari program pembi- naan perkoperasian secara ke- seluruhan. Penyuluhan perkoperasian ti- dak sekedar menjelaskan teori- teori atau pengetahuan umum tentang perkoperasian, tetapi penyuluhan perk operasianada- lah bagian dari sistem pembi- naan perkoperasian yang akhir- nya menghasilkan koperasi-ko- perasi mandiri yang mantap, yang memiliki kemampuan un - tuk mengembalikan diri secara berkelanjutan. Belum lagi perlu waktu yang cukup untuk melakukan uji- coba terhadap berbagai cara kerja dan metoda penyuluhan yang akan dipakai. Keterpaduan PERKOPERASIAN selalu Oleh karena itulah dirasa terkait dan tersangkut dengan ada urgensinya membicarakan kepentingan-kepentingan lain. pula keterkaitannya dengan pi- Pelayanan terhadap koperasi hak-pihak lain beserta betuk- juga dilakukan oleh fihak-fi- hak lain, Bank dan Kantor Per- dagangan misalnya... bentuk koordinasi dan integra- si-nya. Perlukah ada sema am Ba Koordinasi Gerakan Perkoperasian Nasional (Bako- gerkopas) baik di tingkat Pu- sat maupun tingkat daeran? (Selesai). PK PN Propinsi Jambi tahun buku 1988. Ia mengatakan, setiap penyele- kerja sama kedua negara di bidang kehutanan di Bina Graha, Sabiu (Foto: Ant/NERACA) lalu. Untuk kegiatan memberikan kredit Kepres 33/1983 tahun 1987 mencapai Rp 96,2 juta, kredit rumah tumbuh Rp 85.5 juta, dan pada 1988 tercatat Rp 96.2 juta dan Rp 67.5 juta. Pada 1989 sam- pai Pebruari tercatat Rp 80 juta untuk dua primer kredit rumah tumbuh dan satu primer memper- oleh kredit Kepres 22/1983 se- besar Rp 4.5 juta. (Ant) Sementara itu Purba mewakili pengurus pusat IKPN menyatakan, Produksi jagung di Jawa Te- PKPN di Jambi telah membukti-ngah tahun 1989 sampai bulan Mei. menurut Sukardjo tercatat kan suatu kerja yang baik, meski- 678.238 ton dari luas panen 258.- pun demikian masih perlu dilaku- 158 hektar. sedangkan periode kan upaya berikutnya sehingga seluruh pegawai negeri di daerah ini masuk ke wadah koperasi dan se ka lig us masuk PK PN. yang sama tahun 1988 mencapai 909 453 ton dengan luas panen 346.937 hektar. Ketua PK PN Jambi H.M. Ro- zali SE dalam laporannya menye- butkan, pada 1985 baru 43 KPN menjadi anggota PKPN dengan anggota perorangan 6.297 orang Pada akhir Desember 1988 me- Wapres Akan Meninjau KUD Sane dan Mangasa MILIK MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA Produksi Jagung Jawa Tengah Menurun ngah, Ir Sukardjo Dirdjowinoto. Jumat. Lebih kecilnva luas tanaman jagung tersebut, karena petani yang semestinya sudah menanam ja- gung, mereka masih menanam pa- di disebabkan adanya hujan dan tersedianya air untuk mengairi la- hannya. Akibat musim basah itu per- geseran tanaman pala wija ke ta- naman padi di Jawa Tengah per- bedaann va cukup jelas. dicontoh- kan tambah tanam bulan April 1988 ta naman padinya seluas 96.669 hektar dan tahun 1989 pada bulan yang sama mencapai 134.520 hektar. Dili, NERACA TIM terpadu pembangunan per- tanian daerah tingkat I Timor Ti- mur, Jumat lalu melakukan perja- lanan safari di kabupaten Liquisa. tiga puluh lima kilometer arah ba- rat kota Dili. Ujung pandang, NERACA WAKIL Presiden Soedharmo- no dalam kunjungan kerja dua hari Rombongan safari yang terdiri di Sulawesi Selatan yang akan dari Kakanwil Departemen Per- dimulai 22 Juni 1989 akan menin- tanian, perdagangan, perindustrian. jau KUD Sane, Rantepao, Kabu- koperasi, kehutanan, tenaga kerja. paten Tanatoraja, dan KUD Ma- Dolog dan para kepala dinas perta- nga sa, Tamalate, Kotamadya nian tingkat I Timtim berada di Ujung pandang, Kepala Biro Hu- daerah itu guna memantapkan pe- mas Pemda Tingkat I Sulsel Drs. laksanaan program demonstrasi Rusdin Abdul Rachim mengata- massal bidang pertanian yang dica- kan di Ujung pandang, Sabtu. nangkan Gubernur Timtim baru baru ini. ini. KUD Sane, menjadi KUD Man- diri pertama di kabupaten Tana- toraja, bersama 28 KUD lainnya daerah pertama yang dikunjungi yang meraih predikat serupa pada dari tiga belas kabupaten yang akhir Pelita IV di Sulsel, sebelum akan disinggahi, Tim tersebut me- program KUD mandiri dilaksana- lakukan temu wicara dengan para kan secara nasional mulai Pelita V kelompok tani, tokoh masyarakat/ tokoh adat serta anggota Muspida KUD Mangasa, merupakan di daerah itu. KUD yang paling maju di Ujung- Kakanwil Departemen Pertani- pandang, tahun ini akan dipromosi- an Timtim, Ir. Dady Ganda Sukar- kan menjadi KUD mandiri per- yo mengatakan, upaya peningkat- tama di ibukota provinsi Sulsel itu. an pertanian di Timor Timur KUD Sane dengan unit usaha diarahkan untuk meningkatkan kese- andalan kredit simpan pinjam, jahteraan petani/nelayan serta pengadaan cengkeh dan pangan mencukupi kebutuhan pangan dan serta kerajinan rakyat, memiliki gizi masyarakat. asset Rp 1 miliar, dalam tahun Agar tercapai sasaran tersebut buku 1988 berhasil memperoleh diupayakan pembinaan dan penyu- sisa hasil usa ha (SHU) Rp 50 juta. luhan yang berkesinambungan ke- KUD Mangasa yang juga memi- pada peta ni/nela yan, pemanta pa n liki unit usaha kredit simpan pin- sikap mental unsur aparat dan pe- tani, kemudahan mendapatkan sa- jam, pertokoan dalam tahun buku 1988 memperoleh keuntungan Rp ra na produksi. perbaikan pemasar- 60 juta dengan volume usa ha Rp an dan keterpaduan penanganan 700 juta. antar sektor, ujarnya. Mataram, NERACA REALISASI pengadaan pa ngan stok nasional di kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat mu- sim tanam 1988/1989 hingga akhir Mei mencapai 1929.26 ton. berada di atas target yang ditetap kan 1.500 ton atau telah mencap 128,6 persen. 5 Kepala Satuan Administrasi (Satmin) Dolog Dompu, Sahiran menjelaskan di Dompu Sabtu, pe masukan beras tersebut diperoleh dari empat KUD yang memper- oleh plafon kredit pemerintah yak- ni KUD Doro Tangga, KUD Do- ro Bara, KUD Doro Nowa dan KUD Samanganwa. Ia mengatakan, dalam menun- Selain mengunjungi KUD, Wa- pres bersama Ny. E.N. Soedhar- jang pelaksanaan pola usaha tani mono juga akan memberikan pe- sebagai upaya terobosan pemba- ngarahan di depan peserta rapat ngunan pertanian Timtim pada kerja bupati/walikota se-Sulsel di Pelita V. maka keterpaduan pena- nga nan aparat pemerintah daerah balai kena nunggalan ABRI-Rak- yat Ujidang 22 Juni, sedang dengan penyuluh pertanian mutlak kan Ny dharmono pada hari yang sama membuka pameran ke- rajinan rakyat Sulsel dan memberi- kan pengarahan di depan pengurus Dharma Wanita, Dharma Pertiwi dan BKOW se-Sulsel di Ujung- pandang. (Ant) Pemasukan beras oleh KUD Doro Tangga telah mencapai 924, 06 ton dari sasaran yang ditetap- kan 1.000 ton, kemudian KUD Doro Bara memasukkan 271.91 ton beras dari kontrak 1.000 ton, KUD Doro Nowa memasukkan 126,82 ton dari target 400 ton dan, KUD Sama nga wa telah memasuk- kan 27,93 ton beras dari sasaran 100 ton. petani. Melalui pola PIR tersebut dima- sukkan varietas perpotensi tinggi vakni hibrida cí. cpi dan pionir serta komposit seperti arjuna Jenis jagung hibrida produksinya men- capai lima ton lebih/hektar dan komposit 3.5 sampai empat ton/- hektar, sedangkan jenis lokal ha- nya 2.1 ton/hektar. diperlukan. Seusai temu wicara rombongan tim terpadu tingkat I Timtim mela- kukan peninjauan ke lokasi demon- strasi massal di desa Lois yang mencakup seluruh sub sektor baik ta na ma n pangan, perkebunan, per- ikanan dan peternakan. Pene ka na n pe na nga na n sub sek- Pengadaan Beras Dompu 1,929 Ton Harga jagung di Semarang, me- nurut Kantor Departemen Per- dagangan. Kotamadya Semarang bulan Juni 1989 dalam minggu ketiga naik 11.11 persen menjadi Rp 250.-/kg dibanding pekan se- belumnya yang tercatat Rp 225.- /kg karena meningkatn va permin- taan konsumen sedangkan perse- diaan barang tetap. Selain oleh KUD yang menda, patkan plafon kredit, pemasukan beras di Dompu telah pula disepa- katí dimasukkan oleh sebuah KUD yang tidak menerima plafon kredit. KUD tersebut adalah KUD Doło Tofo yang direncanakan memasuk- kan 1.000 ton beras dan baru te- realisir 578,94 ton. Halaman V Tambah tanam jagung tahun 1988 bulan yang sama mencapai 27.139 hektar tahun 1989 bulan Pekanbaru, NERACA Nilai satu paket Rp 700.000 untuk sama hanya 19.819 hektar. SEJAK Propinsi Riau diberi pola satu ekor dan Rp 1.350.000 pola dua ekor. belum mengetahui beram gu 0 Patria nov mengakui pihaknya kredit Intek unuk Riau selama hun lalu sampai kini tidak pernah dimanfaatkan karena terbentur ma- salah tidak adanya agunan yang lima tahun itu. Pihak Bank Indo dimiliki petani. nesia Cabang Pekanbaru yang di- hubungi membenarkan adanya kredit Intek itu. tapi tidak hersedia menyebutkan nila in van Tentang tidak adanya agunandi pihak petani. dijelaskan. sasara n Intek di Riau umumnya petani di lokasi transmigrasi. yang dalam kenvataan mereka umumnya be lum memiliki sertifikat tanah. Se hingga belum bisa dijadikan agu- nan kepada bank. kena. MAT Dari tahun ke tahun jatah terus kardjo dapat tercapai. terutama dikura ngi, tapi juga tidak ada yang dengan meningkatn va intensifikasi memanfaatkannya. Dua tahun per- Gubemur Riau Scripto di de tanaman jagung di daerahnya yang tama berturut-turut 1000 ekor, ke- sampai akhir Maret 1989 menca- mudian berikutnya turun menjadi pan Rapat Bimas Pertanian Riau pai 404.146 hektar dari sasaran 250 ekor, 150 ekor dan terakhir belum lama ini mengisyaratkan 324.600 hektar dan non intensifi- jatah 1989/90 hanya 50 ekor. kepada aparat terkait agar dilaku kan penyesuaian prosedur untuk meringankan persyaratan yang jadi beban petani. karena seberamya dalam satu paket kredit Intek itu ada dana yang bisa digunakan untuk bia va sertifikat tanah senilai Rp 60.000/paket. Safari Pembangunan Pertanian Timtim Alasan lain tidak terlaksananya kredit Intek di Riau. menurut Pat- ria nov. pola ini kurang begitu me- narik bagi petani karena kalah pamor dengan program pemeliha- raan ternak "gaduhan" yang se- lama ini dikenal sebagai sa pi Ban- pres, sapi IFAD yang prinsipnya menyerupai kredit. Bedanya, dalam kredit Inte kilka terjadi kematian terdak ampun penyebabnya kerugian harus di- tanggung petani, sedangkan pada program Banpres dan IFAD ke- matian temak tidak menjadi tang gung jawab petani, asalbukankar- na kela la ian peminjam Beras yang terhimpun tersebut direncanakan untuk keperluan go- longan anggaran (pegawai negeri (Ant) dan ABRI) 1.650 ton (Ant) Staf Dinas Peternakan Propinsi Riau, Drh R Patria nov me ne ra ng- kan di Pekanbaru. Jumat. total ternak kerja yang dianggarkan se- jak tahun 1985/86 sebanyak 2.450 ekor sapi/kerbau, dalam satu pa- ket vang sudah termasuk modal tor tersebut disesuaikan dengan potensi wilayah pada masing-ma- sing lokasi demonstrasi misalnya. pada daerah sentra produksi pa- ngan, penanganannya condong ke komoditi pangan tetapi sub sektor lain juga ditangani. Jatah Kredit Ternak Untuk Riau belum Dimanfaatkan Sementara teknologi yang dite- rapkan pada demonstrasi itu ada- lah teknologi sederhana yang dilak- sanakan oleh petani serta tidak memerlukan biaya besar, sehingga teknologi sederhana ini diharap- kan mampu meningkatkan produk- si pertanian Timtim secara menye- luruh. Suhirsan memperkirakan, pe masukan beras oleh pihaknya opti- mis dapat ditingkatkan lagi hingga mencapai 2.500 ton hingga 3.000 ton karena kondisi panenan m syarakat lebih baik dan abun se disebabkan karena harga pembeli belumnya. Di samping itu juga angabah kering panenkP) dan petani oleh KUD cenderung mem- baik yang ditunjukkan oleh harga pembelian per kuimal cha bulan Medan, NERACA KAUM petani yang seumur hi- dupnya hanya bercocok tanam se- cara tradisional di salah satu wila- vah Sumut di garis perbatasan dengan Riau, segera bisa menjadi pekebun apabila sebuah perkebun- an negara yang berpusat di Sima- lungun, mengembangkan Pirtrans. tahun depan. Apabila setiap keluarga dapat memiliki dua hektar kebun Pir- trans, maka 12 ribu keluarga akan tertampung dalam tahap pertama. katanya. dangkan saat ini adalah Rp 19.000. Selain itu keyakinan terpenuhi- nya pengadaan beras yang jauh, melampaui sasaran tersebut dise- babkan tenggang waktu pengum- bulan Agustus padahal di bebera- pulan masih berlangsung hingga pa tempat musim panen masih ber- langsung. sh la menyebutkan, jumlah beras yang terkumpul di gudang Satmini Dompu mencapai 2.146,26 ton dengan perincian untuk keperluan pengadaan pangan stok nasional 1.929,26 ton dan beras pengadaan musim ta nam 1988 sebanyak 217 ton. "Penduduk setempat tidak akan menjadi penonton." katanya. Sosa, sebuah kecamatan di Ka- bupaten Tapanuli Selatan baru be bas dari keterpencilan sepuluh Kebupaten Liquisa merupakan Petani Soga, Jadi Pekebun DAL Anti tahun lalu. Penduduknya kini men- capai 50 ribu jiwa lebih, termasuk dua ribu keluarga transmigran asal Jawa yang ditempatkan di dua pemukiman. Sejak beratus-ratus tahun lalu lahan di Sosa terkenal subur dan menjadi tempat berkembangnya binatang besar. seperti gajah, ba- dak, dan harimau Sumatera. Pirtrans (perkebunaninti rakyat- transmigrasi), merupakan konsep pengembangan perkebunan de- ngan mengikutsertakan rakyat se- tempat dan kaum transmigran menjadi pemiliknya. Direktur Utama PT Perkebun- an VII, Ir. Oesta ra Wiradina ta yang dihubungi ANTARA akhir pekan ini, mengisyaratkan segera dibuka Pirtrans di Sosa untuk ta hap pertama seluas 24 ribu hektar. Menurut Oestara, perkebunan negara membangun areal inti un- tuk dikelola sendiri sebagai per contohan dan rujukan, sementara Ia menegaskan, Pirtrans akan areal plasma dibangun di tanah- tetap membuka kesempatan untuk tanah penduduk dan kaum transmi- keikutsertaan penduduk setempat gran untuk dikelola oleh masyara- di luar kaum transmigran seku- kat. rang-kurangnya 30 persen dari areal. Tetapi daerah itu menjadi kritis akibat pertanian berpindah-pin- dah sejak lebih 50 tahun silam. hingga mengesankan gersang dan tandus, sebelum akhirnya PT Per kebunan VII membangun perke bunan kelapa sawit lima tahun lalu. Biaya pembangunan areal plas- ma tersebut dihitung sebagai pin- jaman masyarakat yang akro ida kembalikan kepada en unan negara dengan memotong hasil kelak. Di Sosa (650 km dan Medan) areal inti sudah terbuka lima tahun lalu seluas lebih dari enam ribu hektar dan seluruhnya ditanami kelapa sawit yang kini mulai meng (Ant) hasilkan.