Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart I 4cm 2S Selasa Kliwon, 17 Oktober 2017 Deddy Mizwar UND Deddy Mizwar Mulai Safari Politik WAKIL Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mulai bersafari politik ke sejumlah partai politik, dan sebagai langkah awal safari politiknya ia mendatangi kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Barat di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Senin. Pria yang akrab disapa Demiz ini mengatakan kun- jungan dadakan dirinya ke kantor PDI Perjuangan Jabar tersebut sebagai pembuka komunikasi politik antara dirinya dengan PDI Perjuangan. "Jadi ini baru awal. Baru main mata, dari mata bisa saja kan turun ke hati. Masih panjang, masih banyak waktu," kata Demiz. Selain ke PDIP Jabar, kata dia, rencananya ia akan melakukan safari politik ke Partai Perindo. "Sekarang ke PDIP Jabar, besok Insya Allah ke Partai Perindo sebagai partai peserta pemilu yang paling muda," kata dia lagi. Kunjungan dadakan Demiz ke kantor DPD PDIP Jabar diterima langsung oleh Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana. Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdy Yuhana mengatakan kedatangan Demiz ke kantor DPD PDIP Jabar ini sudah diinformasikan DPP PDIP kepadanya. Menurut dia, DPP dan DPD PDIP pun, katanya, sangat mengapresiasi kehadiran Demiz di kantor DPD PDIP Jabar itu. "Dan kami mengundang Demiz dalam acara yang akan kami selenggarakan pekan ini, bersama sejumlah tokoh Jabar untuk mendengarkan sesi presentasi calon-calon kepala daerah Jabar," katanya. DOK Abdy menuturkan Demiz memaparkan pembangunan di Jabar selama ini, sekaligus rencananya membangun Jabar di masa yang akan datang. (ant) JAKARTA, BERNAS -- Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan dukungan dari kalangan Islam dalam Pemilu 2019 nanti, oleh karena itu figur-figur santri dinilai layak untuk mendampingi Joko Widodo. Hal itu agar mampu meredam konflik sosial di masyarakat, kata Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Adi Prayitno, di Jakarta, Senin, mengatakan di tengah suasana batin kebangsaan yang gaduh karena isu komunis serta massifikasi gerakan Islam, maka sebaiknya Jokowi mempertimbangkan dukungan kalangan Islam. "Kombi- nasi kelompok nasionalis dan Islam dapat meredam potensi konflik sosial, karena keduanya merupakan kekuatan terbesar di republik ini," ucap Adi. Apalagi, sebagaimana dikatakan oleh Wasekjend DPP PDIP, Ahmad Basarah semangat menyatukan kekuatan Islam dan Nasionalis sudah menjadi visi-misi PDIP dalam memilih calon kepala daerah pada gelaran pilkada 2018, tentunya hal ini akan sangat mungkin berlanjut pada Pemilu 2019. Belakangan ini, sejumlah survei merilis nama-nama yang dianggap potensial mendampingi Jokowi maju Pilpres 2019, di antaranya Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Zulkifli Hasan, Romahurmuzy dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin). "Pada tahap inilah, figur santri seperti Cak Imin, Zulkifli Hasan, dan Romy layak diperhitungkan," tuturnya. Di antara tiga nama ketua Umum parpol ini, lanjut dia, Cak Imin nisbi unggul dengan sejumlah alasan. Pertama, perolehan suara PKB melampaui suara PAN dan PPP. Kedua, Cak Imin merupakan representasi kekuatan politik NU saat ini dengan potret keagamaan yang moderat, cocok untuk meredam isu-isu komunisme dan radikalisme. (ant) Hinca telah mengisi Sistem Informa- si Partai Politik (Sipol) dengan baik, dan telah menyerahkan seluruh dokumen persyaratan yang diwajibkan KPU. "Mo- hon doanya agar pesta demokrasi 2019 berjalan baik, adil, dan menyenangkan kita semua," kata Hinca. Hinca datang ke KPU didampingi sejumlah petinggi Demokrat antara lain Agus Hermanto, Edhie Baskoro Yudho- yono atau Ibas, Andi Timo Pangerang dan lain-lain. Dalam kesempatan tersebut, Ibas yang juga merupakan putra Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan saat ini target Demokrat adalah lolos verifikasi KPU. Menurut Ibas, Demokrat juga meng- harapkan proses demokrasi ke depan dapat berjalan damai jujur dan adil, JAKARTA, BERNAS -- Mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin (Akom) mengakui pernah melaporkan desas-desus me- ngenai Setya Novanto kepada Ketua Umum Golkar saat ibu, Aburizal Bakrie alias Ical. "Saya mengingatkan kepada ketua umum Partai, Pak Ical. Saya sampaikan bising di media, bisik-bisik, tolong diingatkan Pak Ketua agar Pak Novanto tidak terlibat dalam pekerjaan itu karena ada kekhawatiran saya. Saya saat itu kebetulan sekretaris fraksi dan beliau juga benda- hara partai, posisi itu krusial, kalau partai menerima uang tidak halal maka partai bisa terlibat," kata Akom saat ber- saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin. POLITIK HUKUM Akom Laporkan Setnov ke Ical Unibraw Akom menjadi saksi un- tuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang didakwa men- dapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp 1 miliar dalam proyek pengadaan KTP-Elektronik (KTP-E) yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun. "Memang berita tentang apa, sampai harus mengingatkan," tanya ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar. "Iya tolong diingatkan agar tidak terlibat pekerjaan itu, soal e-KTP," jawab Akom. "Akhirnya diingatkan atau tidak," tanya hakim Jhon. "Akhirnya benar diingat- kan dan Pak Novanto sering berkoordinasi dengan saya mengenai banyak hal karena ketua dan sekretaris harus banyak bekerja sama dalam banyak hal. Lalu Pak Novanto mengatakan 'sudah saya sam- paikan ke Pak Ical tidak apa- apa' ya sudah alhamdulilah," jawab Akom. "Ada pertemuan di rumah HARIAN BERNAS HAFIDZ MUBARAK/ANTARA SIDANG LANJUTAN ANDI NAROGONG -- Anggota fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin meninggalkan ruang sidang seusai bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/10). Dalam sidang tersebut dihadirkan lima saksi di antaranya mantan Ketua DPR Ade Komaru- din, mantan Ketua fraksi Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah, dan mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufiq Efendi. ketua partai," tanya hakim Jhon. tanpa mengesampingkan proses-proses yang mengedepankan etika serta moral. "Kami juga berharap pilkada serentak yang diikuti seluruh partai politik berja- lan lancar dan dapat menghasilkan pas- angan pemimpin yang bisa menjalankan tugas serta fungsinya sebagai kepala da- erah. Sedangkan untuk 2019 Demokrat ingin mengisi proses demokrasi sebagai partai politik yang sah secara hukum, dan berkontribusi menampilkan karya nyata bagi masyarakat luas," kata Ibas. Sementara PKB mendaftar ke KPU dengan diiringi pasukan pengibar ben- dera pusaka (Paskibraka) dan barongsai. "Hari ini alhamdulillah PKB mendaftar- kan diri sesuai dengan ketentuan PKPU 11/2017. Sengaja perjalanan kami dari DPP mengusung lambang Garuda Pan- casila besar, dikawal paskibraka dan kaos kami bergambar Pancasila dan ada barongsai," ujar Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding saat melakukan pendaf- taran di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin. Pasukan pengibar bendera me- mimpin barisan rombongan jajaran pengurus, kader serta simpatisan PKB yang hadir mengenakan kaos bergambar lambang Garuda Pancasila, dan menge- nakan ikat kepala merah putih dan mengusung sebuah lambang Garuda Pancasila berukuran besar. Karding mengatakan dengan meng- "Tidak itu di rumah saya. Kami koordinasi malam hari di rumah saya. Banyak agen- da di rumah saya, lalu dia mengatakan 'Aman'ya sudah alhamdulilah. Pertemuan itu kalau besoknya ada agenda penting partai yang harus diamankan jadi kami koor- dinasi," jawab Akom. Pertemuan itu terjadi di rumahnya di Jalan Mendawai 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada sekitar tahun 2014. "Apa pertemuannya ber- dua saja?" tanya hakim Jhon. "Iya, kan beliau ketua fraksi, dan saya sekretaris. Dia (Setnov) menyampaikan ke ketua umum Pak Ketua mengamankan 'aman beh'. Figur Santri Layak KPK Periksa Eddy Rumpoko Dampingi Jokowi JAKARTA, BERNAS -- Komi- si Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Batu Tahun 2017. "Yang ber- sangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Edi Setyawan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakar- ta, Senin. Selain itu, KPK juga akan memeriksa tiga saksi lainnya dalam kasus yang sama untuk tersangka Eddy Rumpoko. Tiga saksi seluruhnya antara lain Aang Tjandra dan Filipus Djap dari unsur wiraswasta serta Agus Soerjanto dari unsur swasta. KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut. Diduga sebagai pihak pemberi, yaitu pengusaha Filipus Djap. 12 (3) JAM018AM 2839 13MUMOM bi.og.otnimol.ngm Pribadi Eddy Rumpoko. "Penyidik sudah dua kali memanggil yang bersangkut- an untuk diperiksa tetapi ke- dua panggilan tersebut tidak dihadiri tanpa keterangan. Pertama, untuk pemeriksaan pada Kamis (28/9) dan kedua untuk pemeriksaan Sabtu (30/9) di Polres Batu," tutur Febri. Sedangkan diduga seba- gai pihak penerima, yakni Wali Kota Batu nonaktif Eddy Rumpoko dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan. Sementara itu dalam penyi- dikan kasus itu, KPK meren- canakan akan menjemput paksa Lila Widya, Sekretaris Sejak itu, menurut Febri, Sejak tahun 1998, kata Karding, demokrasi di Indonesia terlalu didomi- nasi demokrasi liberal yang jauh dari kepribadian bangsa Indonesia yang su- ka bergotong-royong, bermusyawarah, tidak menang-menangan, serta me- mentingkan nilai-nilai keakraban dalam menjalankan kehidupan. Saya 'positif thingking' saja karena kepentingan saya hanya untuk partai karena kaitannya beliau bendahara umum kan bisa partai dian- cam dibubarkan kalau ada aliran dana (ke partai). Tapi disampaikan 'aman' berarti secara peraturan yang ber- laku aman," jawab Akom. K Karding menekankan sebagai partai politik PKB sengaja mengusung simbol Pancasila, karena betul-betul ingin menunjukkan bahwa politik modern harus diikuti dengan penuh keakraban, dan nilai-nilai Pancasila, tanpa mening- galkan tradisi luhur bangsa. Dalam pendaftaran ini PKB mem- bawa 100 persen dokumen pengurus provinsi, 75 persen dokumen penguus kabupaten/kota, serta 50 perseb doku- men pengurus kecamatan. Kita juga sekaligus membawa 20 orang tim ad- ministrasi DPP untuk membantu KPU dalam verifikasi terhadap administrasi. Pendaftaran dipimpin Karding didam- pingi oleh sejumlah anggota DPR RI dari Fraksi PKB seperti Lukman Edy, Arzetty Bilbina, Krisna Mukti, Ida Fauziah, serta Daniel Johan. (ant) "Tapi Irman Dirjen Duk- capil juga pernah datang ke ruang Anda?" tanya hakim Jhon. "Pernah, waktu itu saya ditelepon dari rumah katanya ada tamu ketika saya sedang di luar. Akhirnya saya temui beliau. Beliau mengatakan kegelisihannya 'Saya bekerja baik untuk negara ini kok saya disorot-sorot', begitu katanya Pak Irman kemudian saya sampaikan 'Jangan khawatir APRILLIO AKBAR/ANTARA PEMERIKSAAN EDDY RUMPOKO-- Walikota (nonaktif) Batu Eddy Rumpoko (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/10). Eddy Rumpoko di- periksa penyidik KPK sebagai saksi kasus suap kepada dirinya terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 dengan tersang- ka Edi Setiawan. Demokrat dan PKB Daftar Pemilu 2019 ke KPU JAKARTA, BERNAS Partai De- mokrat dan PKB mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Senin. Kedua Parpol menyatakan kesi- apannya bertarung dalam Pemilu 2019. usung lambang Garuda Pancasila, PKB ingin mengingatkan seluruh elemen bangsa agar senantiasa mengedepankan demokrasi dalam mewujudkan keda- ulatan rakyat. "DPP Demokrat secara resmi menu- naikan dengan tunai kewajiban undang- undang, dengan mendaftarkan diri sebagai partai politik peserta Pemilu 2019. Demokrat siap bertarung 2019," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin. Pak Irman sepanjang se- suai peraturan yang berlaku tidak usah takut, kita akan bersama-samalah," jawab Akom. "Setnov datang ke rumah anda sedikit banyak terkait e- KTP, Irman juga datang bicara tentang e-KTP, kok bisa titik temunya ke bapak?" tanya hakim Jhon. penyidik telah berkoordinasi untuk menghadirkan yang bersangkutan, tetapi hingga kini belum diketahui ke- beradaannya. "Karena telah dua kali dipanggil dan tidak hadir tanpa memberikan ke- terangan, sesuai Undang-Un- dang penyidik dapat melaku- kan pemanggilan dengan perintah pada petugas untuk menghadirkan yang bersang- "Pak irman pernah ber- temu dengan Pak Mendagri, suka ketemu 2-3 kali secara resmi apun tidak resmi jadi saya komunikasi de beliau wajar karena semua menteri berkomunikasi, ke- mudian dengan pak irman komunikasi secara umum ti- dak khusus bicara, semacam silaturahmi," jawab Akom. Akom pun membantah pernah menerima uang ter- kutan," ucap Febri. Sebelumnya, dalam ope- rasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu di Batu pada Sabtu (16/9), tim KPK mengamankan total uang sebesar Rp 300 juta. Di- duga pemberian uang terkait fee 10 persen untuk Eddy Rumpoko dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu ***** A TUNGGA kait KTP-E. "Alhamdulilah tidak teri- ma," ungkap Akom. Dalam putusan tingkat pertama mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan man- tan Direktur Pengelolaan In- formasi Administrasi Kepen- dudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, Akom disebut mendapatkan 100 ribu dolar AS. Uang diserahkan ke Ade Komarudin melalui ketua pengadaan KTP-e Drajat Wisnu Setiawan. Uang itu berasal dari seseorang yang mengantarkan uang ke ru- angan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri saat itu Diah Angraeni. (ant) Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar. Diduga diperuntukan pa- da Eddy Rumpoko uang tunai Rp 200 juta dari total fee Rp 500 juta. Sedangkan Rp 300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Walikota. Sedangkan, Rp 100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setyawan sebagai "fee" untuk panitia pengadaan. Sebagai pihak yang di- duga pemberi, Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di- ubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Eddy Rumpoko dan Edi Setyawan disangkakan melanggar Pa- sal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tin- dak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ant) RENO ESNIR/ANTARA MENDAFTAR PEMILU 2019 -- Sejumlah kader PKB melakukan longmars saat akan menyerah- kan berkas persyaratan pendaftaran peserta Pemilu 2019 di gedung KPU Pusat, Jakarta, Senin (16/10). Sementara Partai Demokrat juga mendaftar ke KPU. 400 Gur karena itu, kar melakukan perc kata Bisri di Mal. MALANG, BERNAS -- Universitas Brawijaya (UB) Malang masih ke- kurangan sekitar 400 guru besar ntuk mencapai angka ideal di perguruan tinggi tersebut, sampai saat ini hanya memiliki 234 dosen yang bergelar guru besar (profesor). Rektor UB Malang Prof Dr Mu- hammad Bisri, Senin (16/10) me- ngemukakan kebutuhan guru besar hingga 400 orang itu untuk memenu- hi ketentuan ideal di kampus tersebut, yakni 10 persen dari jumlah dosen yang ada. "Idealnya jumlah guru besar kami sekitar 600 orang, namun sekarang masih 234, sehingga kekurangannya sekitar 400 guru besar lagi. Oleh SISWA KERACUNAN PONTIANAK, BERNAS -- Sejumlah mahasiswa Sam- bas, Kalbar menilai Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili layak untuk berpartisipasi untuk masuk ke bursa calon gubernur dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar yang akan digelar pada 2018 mendatang. la mengata yang memenuhi diajukan untuk Dosen yang h syarat sudah di selanjutnya dise bidang akademi Sebenarnya, 80 dosen yang syarat, tapi yang hanya 20 orang. memiliki angk (KUM) mendeka mutlak untuk guru besar. "Layaknya Bupati Sambas untuk maju di Pilgub Kalbar tentu beralasan karena kita melihat sosok beliau sa- ngat berani dan memiliki rekam jejak yang baik," ujar mahasiswa asal Kecamatan Jawai, Sambas, Dedi di Pon- tianak, Senin (16/10). Dekimenambahkan bah- Mahasiswa Nil Sambas Layak CHRICAN RAGL Petugas memb Kota Kediri, Ja Kota Kediri har yang diduga ak wa sosok Atbah juga s mampuni bukan di tir lokal namun internasi dengan dibuktikan pe laman kerja sebelum ia jabat bupati. "Yang penting lagi jumlah suara pemilih di S bas patut di perhitungka Kalbar. Pemilih di Kabup Sambas sangat besar di bar sehingga wajar ada p terbaik Sambas bertarun Pilgub," kata dia. Ia telah merencana dalam waktu dekat a mendeklarasikan dukur agar Bupati Sambas nyambut baik niat maha wa. Politeknik Di sehatan de: Negeri Amba AMBON, BERNAS- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan (BPJS-K) Cabang Ambon Rahmad Asri mengatakan, Politeknik Negeri Ambon merupakan universitas dan sekolah tinggi yang pertama di Maluku mendukung program Badan Penyelenggar Jaminan Sosial-Kesehatan (BPJS-K) dengan meng- ikutsertakan mahasiswanya ke BPJS- Kesehatan. Tanpa du sama, lanjut capai data pa Rahmad sangat bers komitmen ya maupun par Ambon yang sejak jauh-ja dan lain hal: baru bisa dir "Tanggal "Ini adalah bentuk yang sangat nyata dukungan terhadap pemerintah," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan kerja sama BPJS-Ke-