Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Rabu, 1 Januari 1997 Penerbit Pemimpin Umum/Pendiri Wakil Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Perusahaan Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta Perwakilan Banda Aceh SIUPP Dicetak Oleh : : : : : 1 : : : : R analisa Yayasan SIKAP PRESS. Harta Susanto. Supandi Kusuma. H. Soffyan. H. Ali Soekardi. Joeli Salim. Paulus M. Tjukrono. H. War Djamil. H. Amir Siregar, H. Kaharudin, H. Bahari Effendy, H. Naswan Effendi, Usman Alie, H. War Djamil, Mulyadi Franseda, H. Ismail Lubis, H. Basyir Ahzar, H. Azmi Majid (foto). M. Hatta Lubis, Mac. Reyadi MS, Budiman Tanjat, Buoy Harjo, A. Rivai Siregar, Hasan Basri Ns, Timbul O. Simarmata, Johan Jambak, Ismugiman, Idris Pasaribu, Agus Salim, M. Sulaiman, Ali Sati Nasution, Samil Chandra, M. Nur, Hermansyah, Aswadi, Faisal Fardede, Kwa Tjen Siung, Hendar Tusmin, Anthony Limtan. Seminggu 7 kali. Rp. 4.500,- per mm/kolom (umum). Rp. 3.000,- per mm/kolom (keluarga). Jalan Jend. A. Yani No. 35 43 Medan. Kotak Pos: 1481. Telex No: 51326 ANALIS IA Fax: (061)- 514031, Telegram: ANALISA MDN. Redaksi: 556655 (2 saluran)/511256. Tata Usaha: 554711 (3 saluran)/513554. Frans Tandun, Jln. K.H. Hasyim Ashari. No. 43-A Jak. Pusat Tel. 3446609/3844339/3453912 Fax.: (021)- 363388. H. Harun Keuchik Leumiek Jalan Tgk. Cik Ditiro 106 Tel. (0651) - 23839. Fax: (0651) 23839. SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985. Tanggal 24 Desember 1985. P.T. KUMANGO Medan (Isi di luar tanggung jawab pencetak). Tajukrencana 1997 HARI ini tahun baru telah tiba. Tahun 1997. Tahun 1996 telah berlalu dengan meninggalkan jejak dan bekasnya. Dengan datangnya tahun baru tentu banyak yang tertanya-tanya : Bagaimana keadaan atau situasi pada tahun 1997 ini? Akan lebih baik atau sebaliknya? Tentu banyak orang telah memperhitungkan, mem-prediksi atau meramal apa yang akan terjadi. Apakah "hawa panas" tahun 1996 masih akan terasa, bertambah panas, atau sebaliknya, mendingin? Tetapi tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa lebih banyak orang yang berharapan dan berdoa, agar tahun 1997 akan lebih cerah dan sejuk. Harapan yang wajar. Tahun 1996 memang terasa ada hawa panas. Lihat saja ber- bagai peristiwa kerusuhan yang tidak membawa manfaat telah terjadi. Peristiwa 27 Juli, terbunuhnya wartawan M.Fuad Syarifuddin yang sampai sekarang belum terungkap siapa pem- bunuhnya, peristiwa Situbondo, Tasikmalaya, larinya Eddy Tansil yang hingga kini pun belum diketahui di mana berada, peristiwa Zarima dan semakin maraknya kasus ekstasi, dan lain sebagainya. Begitu pula di bidang ekonomi juga terasa ada yang kurang sreg seperti melemahnya ekspor, sedangkan impor yang tetap tinggi, masalah ekonomi biaya tinggi, lalu kemerosotan wibawa hukum penyebab utama terjadinya kolusi dan korup- si, dsb. Tetapi yang jelas tahun 1997 adalah tahun yang strategis. Mengapa? Karena pada tahun inilah dilaksanakan pemilihan umum yang keenam di masa Orde Baru. Dan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997 terasa paling penting dan sangat strategis, justru pemilu inilah yang dapat diper hitungkan sebagai awal dari proses suksesi. Hal ini mengingat usia Pak Harto yang kini telah sepuh. Dan jika pada Sidang Umum MPR tahun 1998 sebagai kelanjutan dari Pemilu 1997 Pak Harto masih bersedia dan terpilih kembali sebagai presiden, maka yang terpenting adalah masalah wakil Presiden. Tetapi semua ini tidak akan sampai menimbulkan masalah, jika segala sesuatunya dilakukan tetap secara konstitusional dan sesuai dengan mekanisme yang ada. Meski begitu kita tidak dapat menutup mata, bahwa men- jelang Pemilu tentu suhu politik akan naik. Terutama pada saat kampanye. Namun dengan adanya ketentuan baru mengenai kampanye yaitu antara lain kampanye dialogis, dan menguta makan program daripada jumlah massa, wajar membuat kita tetap optimis. Seperti yang dikemukakan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid, memang bukan mustahil pada hari-hari seputar pemilu, khususnya pada masa iskampanye akan diwarnai dengan persaingan antar OPP. Kelom u pok-kelompok di luar kontestan Pemilu juga mungkin turut mewarnai suasana. Tetapi itu semua diperhitungkan masih dalam batas wajar. Kalau mau bersuara kritis, silakan. Tetapi ingat aturan dan batasannya! ABRI sendiri sudah siap meng hadapi itu semua, baik pengamanan phisik maupun non phisik. Namun, bagaimana pun juga dalam memasuki tahun baru 1997 ini kita semua berharap, semua masalah yang timbul selama tahun 1996 dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah, aparat keamanan, dan partisipasi seluruh masyarakat. Kita berharap agar hawa panas 1996 menjadi cair, dan suasana tahun 1997 penuh dengan ketenangan dan kese- jukan, sehingga kita laksanakan Pemilu dengan tertib dan lan- car, tetap dengan cara luber (langsung, umum, bebas dan rahsia). Kita songsong tahun 1997 dengan tekad yang lebih kuat memberhasilkan pembangunan bangsa, lebih mawas diri agar dapat mencegah terulangnya terjadi gejolak yang mempriha tinkan dan merugikan kita semua. Akhirnya diucapkan Selamat Tahun Baru 1997. Ramalan dan Harapan BAGI orang awam, ramalan tentang ekonomi naisonal 1997 yang bertentangan dari konsultan asing, pejabat pemerintah dan analis swasta agak membingungkan. PERC, sebuah perusahaan konsultan tentang risiko ekonomi dan politik di Hong Kong dalam laporan terakhir meramalkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Singapura akan melamban dalam 1997 di antara negara- negara Asia yang akan mencatat pertumbuhan lebih baik. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun menjadi persen dalam 1997 dari 7,2 persen tahun ini. Tapi Menteri Negara Pembangunan/Ketua Bappenas, Ginandjar Kartasasmita, sebaliknya, melihat prospek ekonomi Indonesia dalam 1997 lebih cerah dengan pertumbuhan berkisar 7,9 persen, dibanding 7,5 persen yang ditaksir untuk 1996. Sementara laju inflasi 1997 dapat ditekan sampai men- dekati 6 persen dari 6,5 persen dalam 1996. Kedua ramalan positif di atas didasarkannya pada asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia, terutama Jepang, akan meningkat dan pertumbuhan investasi (PMDN dan PMA) 1997 akan lebih besar dari 1996. Tapi Ketua Dewan Pembina Perbankan Nasional, I Nyoman Moena memproyeksi pertumbuhan investasi asing 1997 akan turun lagi. Perbedaan ramalan terhadap perkembangan ekonomi di antara pakar ekonomi dan pejabat pemerintah adalah soal biasa, karena masing-masing memilih sudut pandang dan dasar penilaian berbeda. Baik berdasarkan asumsi, data/ statistik, trend atau perbandingan, ramalan itu dalam kebanyakan kasus, hanya relatif, kalau tidak meleset. Adalah logis, kalau meramalkan pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih baik dalam 1997, karena pertumbuhan ekonomi dunia dan mitra dagang utama Indonesia akan mencatat pertumbuhan lebih baik. Tapi hipotesis ini tidak mutlak bagi Indonesia atau negara lain, karena adanya "variables" atau "unpredictables". Benar, kenaikan pertumbuhan negara-negara industri dapat meningkatkan permintaan terhadap komoditi dan produk kita. Tapi untuk meraih permintaan negara-negara industri itu, kita perlu memperhatikan "variables", seperti kalau produk kita lebih berdaya saing dari negara produsen lain, kalau hubungan dagang kita dengan negara pembeli berjalan lancar, kalau negara itu tidak proteksionistis, dan sebagainya. Seperti halnya laju inflasi yang dalam 1996 kelihatan lebih terkendali dari tahun sebelumnya. Tapi trend ini tak mutlak menjadi indikator trend inflasi 1997. Mengingat struktur khas ekonomi Indonesia, kita masih rawan terhadap melajunya inflasi secara mendadak yang disebabkan oleh kelemahan tata-niaga, hambatan sistem distribusi dan "unpredictables" lainnya. "Unpredictables" mempengaruhi terwujudnya suatu ramalan yang kita cita-citakan. Kita pasrah kepada bencana alam yang sering merusak sendi-sendi ekonomi dan infrastruktur, karena itu adalah "Acts of God". Tapi kita harus waspada, mengantisipasi, mencegah bahkan mena- ngani sampai tuntas "unpredictables" dalam wujud lain, seperti gejolak politik, ekonomi dan sosial, terutama menjelang pemilihan umum 1997 yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi, menaikkan "country risk" dan menggoyah kepercayaan investor asing terhadap kewibawaan pemerintah dan kestabilan nasional. Tahun baru 1997 membawa harapan baru kepada kita semua. Kita harus tetap optimis, selalu memandang ke depan dengan penuh keyakinan pada kemampuan diri kita. Mudah-mudahan apa yang terbaik yang pernah kita cita-citakan selalu terjadi, sesuai dengan ramalan yang positif dan harapan segenap rakyat Indonesia. Renungan pada Akhir Tahun 1996 Oleh Sudin Simanjuntak PADA akhir tahun 1996 ada baiknya kita merenungkan se- jenak sampai di mana kesiap- siagaan bangsa dan negara dewasa ini dalam menghadapi era perdagangan bebas AFTA (2003), APEC (2020) dan WTO. Sampai dimana daya kreativitas dan daya saing telah disiapkan oleh Pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi dinamika in- ternasional yang liberalistis. Ada yang pendapat menvatakan, bahwa masyarakat sudah relatif makmur secara rata- rata. Secara jujur harus diakui bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai, di mana semua warga sudah benar-benar merasakan kemakmuran yang merata tanpa seorang pun dikecualikan. Oleh karena itu masih banyak PR, yang harus diselesaikan pada tahun-tahun berikutnya. Produk dan jasa Indonesia harus dapat mengimbangi arus produk dan tenaga kerja manca negara, yang akan membanjiri pasar domestik. Ekspor Indonesia harus dapat survive terhadap barang-barang di interna- pasar sional, sehingga ekspor Indonesia akan dapat menjadi andalan dalam tulang punggung mencip- takan kemakmuran dan kese- jahteraan bangsa dan negara. Sayang sepertiga dari penghasilan ekspor kita harus disisihkan un- tuk membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, sehingga melemahkan daya pembangunan nasional. Sampai saat ini belum pernah terdengar sesuatu kebijaksanaan yang terkait dengan rencana yang komprehensif dan terperinci secara terarah, konkreet dan koordinatif menghadapi per- dagangan dunia bebas dengan penuh daya saing yang sudah diambang pintu. Nampaknya per- jalanan menuju tahun 2020 lebih banyak diserahkan kepada perkembangan ekonomi dan dinamika, kreativitas serta inovasi dunia usaha, yang merupakan pelaku bisnis, padahal peran Pemerintah sangat potensial mengantar perekonomian In- donesia secara lebih terarah dan efektif dengan penuh daya saing menghadapi era globalisasi. Kebijaksanaan konkreet dalam peningkatan mutu dan efisiensi serta penekanan ekonomi biaya tinggi seperti pungli, pungutan resmi, korupsi, manipulasi dan sebagainya masih tetap seperti biasa. Padahal negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sudah berhasil memerangi korupsi melalui sistem pembuktian terbalik dan sebagainya. 66 54 10 Untuk dapat menyiapkan daya saing Indonesia dalam era globalisasi nanti ada beberapa PR, yang perlu ditanggulangi secara lebih konkreet dan koor- dinatif, yaitu : 1. Faktor mutu SDM, yang harus dapat ditingkatkan di semua lini. 2. Faktor Pemakaian Dana yang lebih produktif. 3. Faktor Biaya Ekonomi Tinggi yang harus dapat ditekan. MUTU SDM Setiap SDM harus dapat mem- bantu meningkatkan kesiap siagaan masing masing dalam segala bidang setiap saat. Kema- juan Bangsa Indonesia Masa Datang tergantung pada daya kreativitas, daya kerja dan peri laku generasi mendatang, yang lahir dan dibina dari Generasi Masa Kini. Oleh karena itu mutu SDM di semua lini harus dapat dibina menjadi SDM Masa Datang, yang dalam bidang keju- juran, mutu managemen, daya kerja serta profesionalisme dapat mengimbangi SDM Manca Ne gara. Jika tidak, angkatan kerja Indonesia akan terlindas oleh tenaga asing disebabkan perusahaan akan lebih cenderung memakai tenaga kerja asing yang lebih profesional. PEMILIHAN Umum (Pemi- lu) Tahun 1997 yang juga lebih populer sebagai "Pesta Demokra- si Rakyat" yang telah ditetapkan secara resmi waktu pelaksanaan- nya, yakni pada hari Kamis tang- gal 29 Mei 1997 yang akan da- tang. Dan proses persiapannya pun telah memasuki tahapan ke- enam, yang dijadwalkan 1 De- sember 1996 sampai dengan 18 Februari 1997. Sebagaimana telah ditetapkan, bahwa tahapan ke- enam, adalah proses penyusunan Caleg, yang kemudian akan di- ikuti oleh penetapan Caleg serta selanjutnya pengumuman Caleg secara resmi oleh Lembaga Pemi- lihan Umum/Panitia Pemilihan Indonesia. Presiden Soeharto pada HUT Ke-25 Korpri tentang Pemilu, an- tara lain menegaskan: "Arti ter- penting dari setiap Pemilihan Umum dalam sistem kenegaraan kita adalah untuk menampung di- namika kehidupan masyarakat kita di dalam GBHN, yang men- jadi pembimbing jalan bangsa ki- ta untuk lima tahun berikutnya". Menurut sensus 1990, 75 persen angkatan kerja, adalah berpendidikan SD ke bawah, sehingga kualitas SDM tersebut kurang memadai menerima alih teknologi dalam era globalisasi. Mutu SDM berpendidikan me nengah dan tinggi dibanding dengan negara-negara maju pun masih jauh lebih rendah. - Tindakan perampokan, pengo pe rekan, tawur-tawuran, merasan, pembunuhan, candu minuman keras, narkotika dan ekstacy merupakan tindakan yang tidak berguna dalam menghadapi era globalisasi. Oleh karena itu tindakan negatif tersebut harus dapat dibendung dan diberantas secara lebih efektif sampai keakar-akarnya. Menurut Kapolri, selama 1996 terjadi kasus kriminalitas sekitar 150.866 kasus dan yang dapat diselesaikan hanya sekitar 61 persen, sedang terjadinya tindak pidana setiap tiga menit 29 detik. Jumlah anggota polisi di seluruh Indonesia sangat terbatas, hanya 186.700 orang, yang berarti 1 polisi melayani 1000 penduduk, padahal menurut rekomendasi PBB sebaiknya 1: 300. Oleh karena itu hendaknya alat keamanan ditingkatkan secara kwantitas dan kualitas ber Pada acara pembukaan Mu- nas IV Himpunan Wanita Karya (HWK), Presiden Soeharto dalam amanatnya juga menegaskan : "Rakyat diberi kesempatan se- luas-luasnya untuk menentukan sendiri pilihannya dalam pemilu. Asas pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, harus kita hormati dan junjung tinggi". Suatu hal yang digarisbawahi, bahwasanya UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa kedaulat- an itu berada di tangan rakyat ser- ta dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Sedangkan untuk konsis- tensi kedaulatan rakyat itu, dila- kukan Pemilihan Umum setiap li- ma tahun sekali. Pemilu 1997 dengan demikian adalah merupakan upaya pene- gakan kedaulatan rakyat. Yang merupakan pemilu keenam sela- ma pemerintahan di tangan Orde Baru serta yang ketujuh selama pemerintahan di tangan Orde Ba- ru serta yang ketujuh selama Pe- merintahan Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945. angsur-angsur. Soal pengangguran yang makin meningkat menjadi pro- blem nasional. Pada saat ini ter- dapat sekitar 130.000 sarjana pengangguran. Jika jumlah per- tambahan angkatan kerja jauh melebihi jumlah pertumbuhan kesempatan kerja tiap-tiap tahun akan dapat menimbulkan persa- ingan yang makin ketat dalam memperebutkan kesempatan ker- ja. Mereka, yang selalu tidak berhasil memperoleh kerja akhir- nya akan dapat mengalami depresi, melakukan jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan diri, dan keluarga PERSIL - Oleh karena itu perlu diadakan program kerja yang lebih terarah, efektif dan terkoordinir untuk menjaga adanya keseimbangan di antara para pencari kerja dengan lowongan penampungan kerja. Perlu ditingkatkan sistem pen- didikan kejuruan baik ditingkat rendah maupun menengah dan tinggi, sehingga lulusan dapat dibekali dengan keahlian, ketram- pilan dan profesionalisme yang dibutuhkan dalam melaksanakan usaha mandiri atau sebagai para Analisa Menjelang 1997 di Sumatera Oleh Mohd. Saleh Sitompul Sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Soeharto bahwa pe- laksanaan pemilu ini setiap lima tahun sekali, bukan saja untuk menunjukkan tekad kita bersama untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, tapi juga sekaligus menunjukkan tekad kita yang te- guh dalam menjunjung tinggi de mokrasi. PERSPEKTIF KEBIJAKSANAAN SUMUT Direktorat Sosial Politik Pro- pinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dalam pengamatannya ten- tang hasil-hasil yang telah dicapai pada strategi politik di daerah Su- matera Utara ini yang dapat di- simpulkannya dalam empat kate- gori pokok. ANALISA karyawan perusahaan. Lulusan pendidikan yang tidak mempunyai kualifikasi sesuai kebutuhan dunia usaha akan men jadi SDM Panganggur yang tidak mempunyai potensi daya saing dalam era globalisasi. Pem- bangunan pendidikan nasional hendaknya diarahkan melalui : Pertama, keberhasilan dalam membina stabilitas politik yang mantap secara terus-menerus da- lam kurun waktu 25 tahun tanpa adanya gangguan yang berarti, yang hal ini telah memberikan konstribusi yang besar bagi pem- bangunan nasional khususnya ba- gi daerah Sumatera Utara. Kedua, keberhasilan dalam memantapkan Ideologi Nasional Pancasila, sementara kita menyak 1) sistem pendidikan, yang lebih profesional, 2) sistem bela- jar yang lebih efisien dan pro- duktif serta 3) sarana pendidikan sesuai kebutuhan dalam mening katkan mutu pendidikan. - Mutu pengabdi negara perlu ditingkatkan, sehingga mereka jangan menciptakan birokrasi yang menghambat laju pem- bangunan. Untuk itu perlu ditingkatkan Gerakan Disiplin nasional, sehingga mereka dapat bekerja secara lebih jujur, kerja keras dengan mengutamakan kepentingan nasional/umum dari kepentingan pribadi, golongan atau partai sendiri. Untuk itu perlu ditingkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup mereka serta tingkat inflasi diturunkan. PEMAKAIAN DANA Walaupun tiap-tiap pem- bangunan apa pun bentuknya mempunyai nilai positif terten- tu ditinjau dari berbagai aspek tertentu, tetapi dipandang dari sudut keterbatasan dana dan masih cukup tingginya utang luar negeri adalah jauh lebih efektif dan produktif, jika diprioritaskan pembangunan rakyat, yang lebih diarahkan kepada pengentasan kemiskinan, yang adil, makmur dan merata sampai ke daerah- daerah terpencil, yang secara otomatis akan dapat me- ningkatkan daya beli rakyat desa, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik. Sekitar 65 persen dari jumlah penduduk yang hidup dibawah kemiskinan berada di pedesaan. Ini berarti, jika pendapatan per kapita di pedesaan dapat ditingkatkan secara merata di atas garis kemiskinan sebahagian besar jumlah kemiskinan sudah dapat ditanggulangi. Oleh karena itu perlu lebih diaplikasikan teknologi di pedesaan yang tepat guna, yaitu yang dapat diterima dan di pergunakan secara mengun tungkan, mampu menyerap te naga kerja, membantu pertum- buhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial dan dapat mempercepat proses penyam- paian desa swasembada, yang kesemuanya dapat mempertinggi kesiap-siagaan dalam meng hadapi era globalisasi. Pembangunan terpusat pada suatu pulau atau wilayah terten- tu mendorong arus urbanisasi yang tidak terbendung ke kota- kota/daerah-daerah tertentu dan memperlambat pertumbuhan eko nomi di daerah-daerah. Arus ur- banisasi tersebut menimbulkan padat lalu lintas dan pengang- guran serta tindakan kejahatan yang makin menonjol. Dengan demikian padatnya lalu lintas di kota-kota di Jawa maka ditingkatkan pembangunan jalan-jalan tol dan jalan-jalan layang sampai tingkat tiga, yang menelan biaya yang bukan sedikit Yang pertama, masih belum mantapnya kemandirian pada Or- sospol dalam melaksanakan kon- solidasi di tubuhnya masing- masing. Kedua, masih adanya si- kap perilaku pada sementara an- ggota pengurus Orsospol yang ti- dak konsisten dengan konstitusi PEMBANGUNAN POLITIK DI organisasinya. Ketiga, masih me- lemahnya sumber pendanaan pa- da Orsospol, yang tentunya hal ini erat kaitannya dengan kiner- ja orsospol itu. Ketiga, keberhasilan peman- tapan Demokrasi Pancasila, se- mentara di bagian lain disaksikan pula bagaimana situasi praktek Demokrasi Liberal dan format/ sistem demokrasi-demokrasi lain- nya yang tidak lestari. Dan keempat, keberhasilan dalam membina persatuan dan ke satuan dari suatu masyarakat yang majemuk, sementara kita menyaksikan dibanyak bagian dunia bahwa perbedaan ras, agama, dan etnis menjadi ajang tumbuhnya konflik nasional yang tidak pernah kunjung selesai. Tentang peningkatan keman- dirian, kemampuan dan kualitas Organisasi Sosial Politik dan Or- Pemilu Utara ganisasi Kemasyarakatan di Su- matera Utara, Kadit Sospol Zul- firman Siregar menyebutkan ada lima aspek yang perlu dicermati secara mendalam. Selanjutnya yang keempat, masih belum mantapnya meka- nisme dan penjenjangan kader di orsospol masing-masing. Dan ke- lima, masih belum berfungsinya secara efektif orsospol dalam menjalankan peranannya sebagai organisasi penyalur aspirasi dan sarana berpartisipasi rakyat da- lam kehidupan dan pembangunan politik. PETA SITUASI OPP Dengan berbagai masalah dan Surat Pembaca jumlahnya. Umpamanya seluruh biaya yang dibutuhkan dalam membangun. jalan layang tingkat tiga mencapai Rp. 5,8 trilyun lebih, yang diperoleh dari sindikat bank dan lembaga keuangan, baik dalam maupun luar negeri (Kompas 26/12). Jika dana yang dipergunakan untuk membangun jalan-jalan tol dan layang yang besar diperguna kan dalam pembangunan jalan- jalan di daerah-daerah yang berpotensi ekonomis akan dapat menambah pendapatan negara dan masyarakat setempat. Biaya untuk membangun pro- yek kebudayaan raksasa pada saat ini akan lebih berdaya guna, jika disalurkan ke proyek-proyek yang lebih produktif. Monumen Jalesveva Jayamahe di Surabaya yang dilengkapi dengan gong terbesar di dunia (2,4 ton seharga Rp. 8,5 juta) dengan tinggi patung raksasa (60,6 meter), yang menjadi patung kedua tertinggi di dunia setelah Patung Liberty di Amerika Serikat memang sangat kolosal dan mengagumkan : kut segala masalah tentang Tugas MUI tentunya menyang keislaman dan juga memberikan Patung Legenda Borobudur di Bekasi Timur setinggi 12 meter dan lebar 7 meter, yang mengam- bil ide arsitektur legendaris seperti patung Liberty AS, tembok China dan piramide di Mesir pun sangat kolosal dan mengagumkan. Pembangunan Patung Garuda Wisma Kencana di Desa Pecatu, Kelurahan Benoa yang akan mulai dibangun Pebruari 1977 akan merupakan patung tertinggi dapat termasuk produsen ikan laut. setelah Jepang, dan RRC. nomor empat terbesar di dunia di dunia (140 meter) di atas areal 200 ha, bernilai Rp. 250 milyar dan juga sangat kolosal. Teknologi pembuatan pesawat terbang dan bermacam-macam Indonesia adalah daerah kepulauan dengan sekitar 17.500 merk mobil sedan konsumptif pulau-pulau di ekuador, di antara mana masih 49 persen (8508), yang belum dihuni, sehingga masih cukup luas lahan untuk menampung kepadatan pen- duduk di daerah dataran pulau seperti Timor, Cakra, Menggala, Bakrie, Bintang, Karimun, Maileo, Baleno dan Dewata akan merupakan teknologi canggih yang kiranya diharapkan akan dapat dibanggakan. Jawa. Walaupun demikian, jika dipandang dari sudut ekonomi dan daya guna bagi negara dan bangsa adalah jauh lebih pro- duktif ketimbang konsumtif jika dapat dipergunakan dalam pem- bangunan kerakyatan, yang dapat menyerap SDM pengangguran seperti pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, agro in- dustri dan agro bisnis, yang mengolah kemenyan, kopi, markisa, hortikultura, karet, minyak kelapa sawit dan sebagainya yang juga dapat memberi nilai tambah bagi para petani-petani. im usqued suu Budidaya perkebunan di Ma laysia ternyata dapat menyedot tenaga kerja dari Indonesia. Selanjutnya pembangunan mari tim sangat potensial untuk diolah. Sumber daya alam yang tersim- pan dalam laut indonesia sekitar 75 persen dari wilayah Indonesia (5,8 juta km2) perlu sedini mungkin digali dan diolah semaksimal mungkin. Potensi perikanan laut Indonesia sekitar 6,1 juta ton per tahun, sedangkan produksi ikan baru sekitar 2,2 juta ton per tahun. Menurut data tahun 1985 seharusnya Indonesia konflik internal yang kini diha- dapi oleh ketiga OPP di Sumate- ra Utara, namun tentunya kondisi tersebut akan memperlihatkan suatu jati diri OPP itu dalam menghadapi Pemilu 1997, khusus nya di Sumatera Utara ini. Pertama, adalah OPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selama empat kali pelaksanaan pemilu masa sebelumnya (1977, 1982, 1987 dan 1992), kondisi perolehan suaranya menunjukkan kecenderungan yang menurun. Data prosentase suara PPP itu dapat dilihat di tabel 1. Dari 17 Dati-II di Suamtera Utara, PPP boleh dinyatakan cu- kup memadai prosentase peroleh- an suaranya di tiga Dati-II, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, yang masing-masing PPP menda- patkan 47,88 % pada pemilu 1977 dan 41,22 % di pemilu 1982. Se- dangkan di Kodya Tanjungbalai PPP meraih puncaknya pada pe- milu 1977 yaitu 40,87 % serta di Kotamadya Medan pada Pemilu 1977 meraih 39,02 %. Kedua, kontestan Golongan Karya (Golkar), yang secara kon- sisten memantapkan kemapanan- nya selama empat kali Pemilu. Hal ini memperlihatkan nilai kua- litatif. Orsospol Golkar di Suma- tera Utara dalam keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. TAHUN BARU SUDAH TIBA .- BERARTI USIA KITA BERTAMBAH SATU TAHUN, BANG...! Yang patut dicatat, bahwa Golkar di daerah ini pernah men- Dengan perkembangan pen- duduk sekitar 2 persen setahun diperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 (APEC 2020) akan meningkat menjadi 300 juta. Jumlah besar dampak sosial ekonomi, politik ini akan dapat menimbulkan dan lingkungan disebabkan makin sempitnya lahan dan sumber daya alam di daratan. Maka tidak ada pilihan lain selain mendayagunakan dan meman- faatkan lautan Indonesia lebih efektif dan efisien. Cadangan minyak yang belum terjamah adalah 89,5 milyar barel (84 persen), di antara mana 57,5 milyar barel terkandung di lepas pantai. Oleh karena itu perlu ditingkatkan usaha mengeksplo tasi cadangan minyak/gas yang belum digali secepat mungkin dalam era globalisasi per- dagangan nanti. Juga bahan tambang dan mineral cukup tersedia di perairan Indonesia antara lain : biji besi, pasir besi, timah, nikel, perak cobalt, mangan tembaga dan seng. Selanjutnya lautan In- donesia memiliki potensi sumber energi gelombang laut, pasang surut dan perbedaan suhu air capai puncaknya di tiga Dati-II, karena keberhasilannya mengan- tongi suara di atas 90 %. Masing- masingnya adalah di Kabupaten Nias pada pemilu 1977, 90,33%, kemudian pemilu 1982 (98,51 %), pemilu 1987 (98,49 %), dan pe- milu 1992 (98,64 %). Kabupaten Tapanuli Utara, 90,19 % pada pemilu 1977, 96,89 % (1982), dan 95,14% (1987). Serta di Kabupa- ten Tapanuli Tengah yang mana Golkar berhasil melewati angka 90% ini pada dua kali pemilu, 90,69% pada pemilu 1987 dan 92,56 % pada pemilu 1992. Data lengkap tentang prosentase suara yang dicapai oleh Golkar di 17 Dati II se Sumatera Utara ada di tabel 2. sional telah mengalami krisis Ide- Pelecehan Terhadap MUI fatwa tentang ajaran Islam ter- mengerti soal hukum syariat ologi, khususnya sejak hancurnya Ideologi Komunisme di kubu ter- kuatnya di Uni Sovyet dan nega- ra-negara Eropa Timur. makanan/ba Apalagi kalau sang pro- rang yang halal dan haram. dusen memang kebetulan non- Sungguh mengherankan dan muslim, bisa saja semuanya memprihatinkan, jika dalam disebutkan halal, biar lebih laku. memproses Rancangan Peraturan Ini kan sudah nggak benar. Pemerintah (RPP) tentang Apapun alasannya dalam "Labelisasi Halal", ini tidak memproses RPP mengenai dilibatkan MUI. Lebih menyedih labelisasi halal ini harus kan lagi ketika Menpangan melibatkan MUI dan Depag Ibrahim Hasan setuju untuk sebagaimana yang sudah pernah menyerahkan labelisasi halal ini disetujui sebelumnya. Tanpa melibatkan MUI sebagai suatu lembaga yang resmi memberikan fatwa itu itu, merupakan pelecehan bagi MUI. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan dengan labelisasi halal itu adalah menyangkut Apa sebenarnya yang menye masalah barang/makanan dan babkan seperti sangat berat minuman yang dijual, bukan melibatkan MUI yang merupakan masalah perjualan/perdagangan- kewajiban dan haknya. nya. Ini namanya menyerahkan Apa ada alasan yang tersirat ? H. SAMAN RASYIDI pekerjaan kepada yang bukan ahlinya (bidangnya) pasti akan Mandala by Pass menjadi rusak. Medan 00000 Apakah setiap produsen Dan yang ketiga, adalah orsos pol Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Yang secara rata-rata dari empat kali pemilu itu, PDI tam- paknya secara gemilang meraih simpati massa yang menggebu- gebu pada waktu pemilu 1992 di daerah Sumatera Utara ini. Ada tiga Dati-II, di mana PDI meraup suara pemilih sampai mencapai di atas 25 %. Daerah itu ialah Kod- ya Binjai (31,02 %), Kodya Pe- matangsiantar (29,03 %) dan Ka- bupaten Deli Serdang (25,36 %). Juga PDI mampu meningkat- kan kinerjanya di empat Dati II, Kabupaten Asahan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Lang kat, dan Kotamadya Medan (da- ta lengkapnya pada tabel 3). Nama dan alamat harus jelas Sertakan Fotokopi KTP 2) Tugas utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan daya beli rakyat melalui pemera- taan kemakmuran dan pengura ngan ketimpangan ekonomi, yang disebut pengentasan kemiskinan dan pengurangan perbedaan kesenjangan sosial. Daya beli rakyat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan dan inflasi. Untuk membuka kesempatan luas mengolah tanah terlantar di Tapanuli perlu ditetapkan Pe raturan Pelaksanaan atas UUPA NO. 5 Tahun 1960 pasal 3 atas hukum hak ulayat berdasarkasn Dalihan Na Tolu di Tapanuli. Dengan jiwa Dalihan Na Tolu tanah adat akan tetap milik ber- sama dan akan tidak dapat beralih ketangan para pendatang, sehingga warga pemilik tanah adat tidak sampai menjadi penumpang/tamu di kampung asal mereka sendiri. Kawasan Danau Toba sangat potensial bagi kegiatan sektor pertambangan, perindustrian, perikanan, kehutanan, pertanian dan pariwisata. Dengan demikian perlu kegiatan terkoordinir, terarah dan efektif untuk menaik- kan debit air danau, menang- gulangi pencemaran air danau, rehabilitasi lahan dan kawasan di Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, meningkatkan mutu kepariwisataan, menggali sumber daya alam semaksimal mungkin dan melestarikan ke budayaan daerah. Dengan demi kian kawasan Danau Toba akan dapat menyumbang devisa besar terutama dalam sektor pariwisata. • wiwiD-96.- PERAN OPP DALAM PEMBANGUNAN BUDAYA IYA, TAPI UMUR KITA BERKURANG SETAHUN, DUL...! PERLUNYA diadakan peraturan mengenai labelisasi halal bagi setiap produk makanan yang dijual, adalah untuk melin- 6 dungi konsumen khususnya umat Islam sebagai jumlah penduduk yang terbesar di negeri tercinta ini. Jadi jelas labelisasi halal itu adalah untuk kepentingan umat Islam, agar tidak tersalah 7. 8. 9. 11. 12. 13. 10. memakan makanan yang diharam kepada produsen saja, sebab ini kan menurut ajaran agamanya. adalah masalah dagang. Karena memang menyangkut ling jelas mengetahuinya masalah soal halal-haram, maka yang pa- hukum syaraknya adalah para sudah ada lembaga yang diberi ulama. Dalam hal ini sebenarnya kan Pemerintah yaitu Majelis Ulama Islam Indonesia. Pembangunan budaya politik nasional adalah bertujuan untuk mewujudkan perilaku dan penam pilan sistem politik Pancasila yang benar-benar dapat memberi kan jaminan yang kuat bagi ter- capainya tujuan pembangunan na sional. POLITIK Dalam memantapkan format pembangunan politik yang ber- asaskan Pancasila dan UUD 1945 sangat pentingnya fungsi orsospol guna mengimplementasikan bu- daya politik konstruktif, yang hal ini berarti berusaha meredam kon flik-konflik yang ada di tubuhnya masing-masing. Sehingga dengan demikian rakyat akan semakin mampu menjalankan hak-hak po litiknya secara jelas. Kalau kon- flik internal itu terus berkembang, pada gilirannya akan menjauhkan kita untuk mencapai kemantapan pembangunan politik yang aktif dan dinamis. 1. 2. 3. 4. 5. Untuk membangun budaya politik itu hendaknya OPP di Su matera Utara ini lebih awal pula menumbuhkan serta memupuk budaya politik yang emansipatif, partisipatif dan terbuka. Budaya politik emansipatif sa- ngat diperlukan bagi berkem- bangnya iklim yang segar, di ma- na seluruh lapisan warga masya- 14. 15. 16. 17. Kab. Deli Serdang Kab. Langkat Kab. Karo Kab. Dairi Kab. Simalungun Kab. Asahan Kab. Labuhan Batu Kab. Tapanuli Utara Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Selatan Kab. Nias Kodya Medan Kodya Binjai Kodya Tebingtinggi Kodya Pematangsiantar Kodya Tanjungbalai Kodya Sibolga PROP. SUMATERA UTARA Halaman 4 SELAMAT TAHUN BARU 1997. BIAYA EKONOMI TINGGI Ekonomi biaya tinggi meng- gerogoti kinerja ekspor. Oleh karena atau ekonomi biaya tinggi harus dapat ditanggulangi secara lebih serius baik oleh pemerintah maupun oleh dunia usaha dan masyarakat umum. Biaya tinggi disebabkan antara lain: tingginya tingkat inflasi, kinerja yang non efisien dan berbagai pungutan- pungutan. TABEL -1 Daftar Prosentase Suara yang Diperoleh Partai Persatuan Pem- bangunan Di 17 Daerah Tingkat II se Propinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 1977, 1982, 1987 dan 1992 No. Daerah Tingkat II Tingkat inflasi tinggi harus dapat ditekan menjadi 5 persen ke bawah, sehingga dapat mengim- bangi tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 7-8 persen setahun dan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Untuk mencapai inflasi rendah tersebut perlu kerja keras dan bersama- sama berupaya menurunkan in- flasi guna meningkatkan efisien- si dunia usaha, efisiensi sektor riil, sektor perbankan dan sebagainya. Pada umumnya tingginya tingkat inflasi disamping disebabkan hambatan dalam distribusi pangan juga disebabkan berkurangnya persediaan bahan pangan dan sebagainya. Memang kekurangan persediaan dapat dipenuhi melalui impor, tetapi ini akan menaikkan defisit transaksi berjalan, yang dewasa ini sudah cukup tinggi. Lebih ideal, jika produksi pangan dalam negeri dapat di tingkatkan melalui intensifikasi pertanian dan peternakan serta menekan biaya produksi dan meningkatkan mutu produksi. Sayang penurunan lahan perta- Bersambung ke hal 11) rakat menikmati perlakuan yang sama. Sehingga masyarakat pun cenderung akan bergairah dalam kehidupan politik. Budaya politik partisipatif di- butuhkan adalah sebagai peno- pang agar potensi masyarakat memiliki kesempatan yang sama, sehingga dapat mengembangkan kreativitas dan daya kritisnya da- lam proses pembangunan politik nasional yang demokratis. Dan budaya politik yang ter- buka adalah juga diperlukan agar seluruh proses kehidupan berba- hasa dan bernegara berlangsung. secara jujur, terbuka, dan bersih. Yang dengan demikian pula pi- hak OPP masing-masing mampu menghargai kritik dari masyara- kat dalam membangun komunika si politik khususnya dalam meng- hadapi pemilu 1997 nanti. Kalau budaya politik ini tidak sejak awal dimatangkan baik ba- gi kalangan pimpinan orsospol maupun pada warga masyarakat, maka akan dikhawatirkan lebih mempersulit perkembangan sosia- lisasi dan pend kan politik pa- da masa-masa mendatang. Kon- flik yang dikembangkan di tubuh masing-masing Orsospol di Su- matera Utara ini, adalah merupa- kan sesuatu yang sepatutnya di- redam dalam rangka membina pembangunan politik yang kons truktif. Pemilu Pemilu Pemilu Pemilu 1982 1987 1992 1977 21,00 19,81 22,41 22,87 3,29 3,38 5.59 4,76 8,88 8,14 22,22 13,16 10,43 14,06 14,86 1,69 1,46 1,85 4,67 2,86 5,88 28,25 24,94 21,49 13,83 8,44 26,03 0,90 5,11 20,04 0,40 17,64 9,59 41,22 0,29 4,56 25,46 0,07 0,85 47,88 2,03 39,02 36,10 30,24 33,48 27,54 17,06 0,50 2,34 21,44 0,12 24,24 17,86 21,10 15,27 21,39 14,36 12,89 9,81 28,57 14,94 13,27 25,25 19,16 40,87 26,72 30,96 17,50 25,51 20,44 | 13,48 | 10,92 Sumber: Diolah dari PPD Tingkat 1 Propinsi Sumatera Utara (Bersambung ke hal 11)