Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

1996 Rabu Wage, 7 Agustus 1996 uang hpu- Ke iMo ban- aneh atap a ra- pinsi awah kitar ma- belah berita erjadi 5.- Suk BBN pet 5.- suk BN, zon Lulit ony cing ial, pet 5.- BN. ND. lit, der, lial, pet uk, BN, ND, Film pet BBN A 0.- BBN 02 C 1938 Harian untuk Umum Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila Terbit Sejak 16 Agustus 1948 Tajuk Rencana Memahami Polemik Pariwisata di Bali DALAM beberapa hari terakhir ini polemik masalah sisi positif dan negatif pariwista Bali mencuat ke permukaan. Mula-mula Gedong Bagus Oka melontarkan pernyataan bahwa perkembangan pariwisata meruntuhkan soko guru spiritual masyarakat Bali. Pernyataan itu mendapat tanggapan dari kalangan pengusaha pariwisata-antara lain John K. Panca, I Gede Sudantha - yang me- nyebutkan bahwa keberadaan pariwisata justru menggairahkan aktivitas spiritual akibat kemajuan ekonomi yang disumbangkan sektor pariwisata. Walaupun bukan baru kali ini terjadi, polimik masalah pariwista di media massa dalam beberapa hari terakhir ini bisa dilihat sebagai tanda-tanda baik untuk perkem- bangan pariwisata Bali secara menyeluruh. Melalui silang pendapat tersebut masyarakat bisa memahami secara lebih bulat, menyeluruh, komprehensif, utuh, dan korektif perkembangan sektor usaha yang berkem- bang cepat di daerah ini. Dengan demikian, masyarakat selaku pendukung sekaligus pelaku utama sektor pariwisata bisa me- ngambil tindakan atau keputusan yang memiliki dimensi sosial, religi, kultural, dan ekonomi yang tepat. Harus diakui, selama ini diskusi atau pemberitaan tentang pariwisata didominasi pengungkapan dimensi positif sektor ter- sebut. Komentar demikian biasanya datang dari kalangan pemerintah, sebagian besar pengusaha pariwisata, lembaga pendidikan pariwisata, dan anggota masyarakat yang mendapat keuntungan dari sektor tersebut. Dari golongan ini biasanya terungkap bahwa pariwisata telah meningkatkan kemampuan perekonomian rakyat, membuka peluang kerja, meningkatkan peluang berusaha dan sebagainya. Pemerintah pun sering menegaskan bahwa pariwisata akan menjadi sektor utama penghasil devisa negara awal abad ke-21. Dalam kasus Bali, mereka yakin bahwa manfaat ekonomi pariwisata telah memung- kinkan masyarakat untuk memelihara ke- kayaan seni budayanya secara lebih baik. Bagi mereka, sulit membayangkan nasib Bali tanpa industri pariwisata seperti sekarang ini. Mereka bukannya tidak pernah menyinggung dampak negatif pariwisata, tetapi lebih senang berpikir dan menonjolkan sisi positifnya. Bagi mereka sisi negatif tidak perlu dibesar-besarkan karena tanpa pariwisata pun perubahan dan kemerosotan sumber daya alam akan terjadi. Oleh karena itulah mereka berpendapat bahwa kemajuan pariwisata harus diperjuangkan terus sehingga memberikan kemakmuran yang seluas-luasnya. Komentar berlawanan biasanya datang dari intelektual "kritis", independen, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bagi kelompok ini, pariwisata dianggap telah menjadi penyebab dari segala penyebab kemerosotan moral, spiritual, atau pening- katan tindak kriminal. Perkembangan pariwista yang dilaksanakan pemerintah secara besar-besaran melalui penetapan 21 kawasan wisata di Bali - dinilai sebagai langkah eksploitasi tanpa batas sumber daya alam Bali. Mereka juga mengaitkan bahwa perkembangan pariwisata telah menimbulkan bentuk penggusuran petani secara sistematis dari ladangnya. Mereka menunjuk pariwisata sebagai penyebab dari segala penyebab komersialisasi seni budaya. Pura dan puri telah menjadi tempat-tempat untuk pesta wisatawan. Kelompok kedua ini, bukannya tidak memahami atau melihat dampak positif pa- riwisata. Mereka sadar hal itu ada tetapi berpikir bahwa dampak negatif yang ditim- bulkan jauh lebih serius daripada dampak positif. Perkembangan pariwisata, menurut Gedong Bagus Oka, mengakibatkan "pe- ngaruh uang telah memasuki tubuh cere- monie kita" (Bali Post, 6/8). "Sajak Pulau Bali" yang ditulis tahun 1970-an oleh penyair W.S. Rendra, menyebutkan bahwa Bali "dengan segenap kesenian, kebudayaan, dan alamnya, harus biasa diringkaskan, untuk dibungkus dalam kertas kado, dan disuguhkan pada pelancong. Pendek kata, komersialisasi dan kemerosotan kultural telah terjadi di Bali dan penyebabnya adalah dunia pariwisata. Pro dan kontra terhadap sektor pariwisata dari kedua kubu tadi sebetulnya merupakan dua puncak gunung yang dasarnya sama. Kontras pendapat terjadi karena perbedaan sudut pandang dan penonjolan yang diberikan. Jika dirunut lebih dalam, keinginan yang terkandung dalam kedua pendapat yang tampak bertolak belakang itu adalah sama, yakni sama-sama menginginkan agar kehidupan seni, budaya, ritual masyarakat Bali makin kuat. Jangan sampai pariwisata memerosotkan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam segala aspeknya. Kalangan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat yang mendapat atau menikmati keuntungan dari dinamika pariwisata yakin bahwa semua itu terjadi karena khasanah seni budaya Bali. Oleh karena itulah mereka tidak ingin, meminjam istilah Gedong Bagus Oka "soko guru spiritual" Bali runtuh. Mereka ingin hal itu ajek, sama dengan keinginan kelompok intelektual kritis lainnya. Dampak negatif dan positif pariwisata merupakan realitas objektif. Keduanya muncul dalam saat yang sama, barangkali juga dengan kekuatan seimbang. Makin maju pariwisata, makin besar dampat positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Supaya persepsi dan penerimaan masyarakat terhadap dampak pariwisata itu seimbang, dampak negatif pariwisata perlu terus didengung-dengungkan. Jangan sampai masyarakat terlena akan kegemerlapan dolar pariwisata tetapi tidak sadar bahwa kehidupan seni budayanya terongrong. Dengan kontinyu mengingatkan berbagai dampak negatif pariwisata, masyarakat akan memiliki kesadaran yang baik dalam mengembangkan tatanan kehidupan sosial budaya di satu pihak dan sektor pariwisata di pihak lain. Dalam konteks inilah, polemik tentang dampak positif dan negatif pariwisata bisa kita berikan arti yang paling berharga. Chun Doo-Hwan Dituntut Hukuman Mati SENIN (5/8), jaksa penuntut umum menggelindingkan demokrasi. Kedua, menuntut hukuman mati mantan presiden dengan dukungan militer, Presiden Chun Chun Doo-Hwan dan hukuman seumur hidup dituduh menumpas gerakan prodemokrasi, penggantinya, mantan presiden Roh Tae- dan ini berarti presiden tersebut lebih Woo. Sejumlah tokoh kunci lain juga mengutamakan pendekatan keamanan dan menerima tuntutan hukuman berat, seperti pelestarian status quo daripada pendekatan Chung Ho-Yong dan Hwang Young-Si, demokratik. mantan jenderal yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan masal Kwangju tahun 1980. Masalah semacam itu banyak terjadi di sejumlah negara berkembang dan selalu menimbulkan kontroversi. Menyeret mantan kepala negara, lebih-lebih yang tumbang karena gebrakan kelompok oposisi, terjadi di kawasan Asia antara lain di Korea Selatan, Filipina dan Bangladesh. Di Korea Selatan, dua orang mantan presiden, Chun Doo-Hwan dan Roh Tae-Woo, diseret sekaligus. Di Filipina, mantan presiden Marcos berhasil melarikan diri ke luar negeri dan meninggal di perantauan, sehingga tidak sempat menghadapi meja hijau. Namun harta kekayaan hasil penyelewengan pada masa jayanya berhasil dilacak dan disita untuk negara. Di Bangladesh, mantan presiden Ershad diadili setelah partainya kalah dalam pemilu dan kekuasaan jatuh di tangan Khalida Zia. Seburuk apa pun reputasi seorang mantan pemimpin, perlakuan buruk terhadapnya tampaknya selalu mengundang kontroversi. Walaupun Marcos terkenal telengas dan korup dalam masa pemerintahannya, masih tetap terdapat warga bangsa Filipina yang menaruh simpati padanya dan keluarganya. Ketika turut ambil bagian dalam pemílu, Nyonya Imelda Marcos berhasil meraih dukungan dan kursi dalam dewan perwakilan. Walaupun telah mendekam di penjara beberapa tahun sebagai ganjaran perilaku buruknya semasa dia memegang kendali pemerintahan, Ershad masih tetap memiliki pendukung cukup banyak, walaupun tidak mampu mengungguli jumlah pendukung lawan-lawan politiknya. Itulah sebabnya, tindakan hukum terhadap mantan pemimpin negara dapat dikatakan selalu akan diwarnai pro-kontra dalam masyarakat. Chun Doo-Hwan tumbuh dari lingkungan militer dan memperoleh kekuasaan melalui jalan makar atau kudeta terhadap Presiden Park Chung-Hee tahun 1979. Roh Tae-Woo, yang memiliki latar belakang sama,- merupakan tangan kanan Chun dan pelaksana pembantaian Kwangju. Perbedaan hukuman yang dituntutkan terhadap Chun dan Roh tampaknya didasarkan pada kenyataan bahwa Chun, sebagai presiden saat itu, merupakan aktor intelektualis pembantaian tersebut, sementara Roh merupakan pelaksananya. Baik Chun maupun Roh dikenal ma- syarakat Korsel sebagai presiden pelaku kolusi dengan pihak pengusaha. Seba- gaimana kolusi umumnya, kolusi yang mereka lakukan pada mulanya tidak transparan, sehingga tidak banyak pihak yang mengetahui dan mengeksposnya. Kolusi antara penguasa dan pengusaha hampir selalu berjalan secara tertutup, namun kadang-kadang diselubungi slogan dan alasan yang mentereng. Roh Tae-Woo memberikan alasan, demi kepentingan pengembangan kehidupan politik yang menuju demokrasi dia melakukan pungutan terhadap sejumlah pengusaha. Tidak jarang selubung kemunafikan diterapkan dengan menampilkan gebrakan-gebrakan kemanu- siaan dan keagamaan demi menutupi praktik kolusi. Praktik kolusi ini merupakan simbol keruntuhan moral presiden, yang kini dalam status mantan, yang kebetulan sudah memiliki tiga noktah besar lainnya, yaitu merebut kekuasaan, melanggar nilai ke- manusiaan melalui pembantaian, dan penghambatan pertumbuhan demokrasi. Jaksa penuntut umum melihat sejumlah hal utama untuk mengajukan tuntutan hukuman mati terhadap Chun dan hukuman seumur hidup terhadap Roh. Kedua mantan pemimpin negara itu dituduh terlibat dalam peristiwa pembantaian Kwangju 1980 yang menewaskan tak kurang dari 200 nyawa mahasiswa prodemokrasi. Peristiwa ini mempunyai sejumlah makna yang amat penting bagi kehidupan dan pertumbuhan bangsa Korea Selatan. Pertama, kepe- mimpinan Presiden Chun cenderung lebih mengutamakan pelestarian status quo daripada menghormati nyawa manusia. Pelanggaran hak asasi manusia semacam itu merupakan pukulan sangat berat bagi rakyat Korsel yang kini tengah berjuang keras waktu saja. Bali Post Iran dan Kebijakan Luar Negeri AS di Timur Tengah ADA dua pintu utama yang menjadi jalan keluar kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pertama suatu klausul yang menyatakan bahwa kebijakan- nya sebagai suatu perjuangan internasional, yang berfungsi mengamankan kondisi internal. Ini adalah sebuah pandangan biasa dan universal sifatnya (politik luar negeri adalah resultante dari politik dalam negeri). Jalan kedua adalah dalam tiap kebijakan tersebut, harus men- gutamakan perjuangan moral. Di sini arti moral lebih disesuaikan dengan ideologi dan nilai-nilai Amerika (terutama demokrasi). Sebenarnya konsep ini merupa kan gaya politik luar negeri umum dari AS, yang digunakan oleh pemerintahan mana saja. Tetapi "roh" kebijakan tersebut terlihat lebih matang di masa pe- merintahan Clinton yang cen- derung lebih mengutamakan hak asasi manusia. Moral dalam pan- dangan presiden ini bukan seka- dar demokratisasi tetapi juga mendorong kemajuan hak asasi manusia. Bisa dikatakan kedua pintu tadi dipakai sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya, yaitu kesinam- bungan perkembangan ekonomi dan keamanan nasional. Tetapi pola kebijakan luar negeri tersebut harus diberi cata- tan tersendiri. Pola penegakan demokrasi, dan hak asasi manu- sia lebih banyak diterapkan kepa- da negara-negara yang dalam pan- dangan AS tidak membahayakan secara langsung keamanan inter- nal dan ekonominya. Penangan an terhadap negara yang dipan- dang negatif dalam hal ini, mak- simal dilakukan dengan cara sanksi ekonomi atau seruan pem- boikotan terhadap event tertentu. Dalam konteks kesinambun- gan ekonomi, Amerika Serikat lebih banyak berkonsentrasi pada pendekatan dan negosiasi dengan negara-negara yang ada di ka- wasan Asia Timur dan Asia Teng- gara. Ini bukanlah problem be- sar bagi negara adidaya itu kare- na secara tradisional, wilayah tadi sudah bisa "dikuasai" sejak di- taklukkannya Jepang pada Perang Dunia II, sampai dengan dijinak- kannya Cina (yang hendak meny- erbu Taiwan) beberapa bulan lalu. Walaupun pernah kalah di Viet- nam tahun 1975, kondisi terakhir yang ada di Vietnam sekarang te- lah memperlihatkan bahwa mod- el-model ekonomi kapitalis yang sekarang diterapkan Vietnam, bisa dipandang sebagai sebuah kemenangan dalam bentuk lain AS di negeri itu. Tidak terlalu sulit bagi Amerika Serikat menarik keuntungan jika dasar-dasar perekonomiannya sudah bisa di- terima. Oleh GPB Timur Tengah Tantangan yang cukup berat dihadapi sekarang adalah di ka- wasan Timur Tengah. Satu ming- gu trakhir ini, di tengah marakn- ya Olimpiade Atlanta, tiba-tiba saja suasana panas terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran. Walaupun berada di Teluk Parsi, tetapi secara geografis, Iran tidak terlalu jauh dengan Timur Tengah, dan justru karena jarak geografis yang memungkinkan itu, pen- garuh nilai-nilai Iran di Timur Tengah sangat besar sejak tahun 1978, ketika kelompok Islam fun- damentalis berhasil mendongkel kekuasaan Shah. Negara kaya minyak dan tanpa utang ini di- tuduh sebagai dalang peledakan bom yang terjadi di Arab Saudi dua bulan lalu, yang menewaskan beberapa prajurit Serikat. Berita terakhir menyebut- kan, pasukan AS konon sudah di siagakan untuk menyerbu Iran. Apakah move politik itu benar atau tidak nantinya, sekali lagi ini Amerika menjadi bukti bahwa kawasan Timur Tengah sampai sekarang belum bisa dikuasai secara utuh. Inilah problem yang bisa menga- ncam keamanan nasional negeri Paman Sam itu, dan dalam kon- teks seperti ini, politik luar negeri AS menjadi agresif. Yang lebih menjadi pertimbangan utama ad- alah politik luar negeri sebagai se- buah perjuangan internasional untuk menjaga keamanan kepent- ingan AS di mana pun berada. Inilah catatan penting untuk poli- tik luar negeri AS. Secara tradisional, Timur Ten- Suka Arjawa gah adalah kawasan yang kaya dengan minyak. Dalam pandan- gan Daniel Yergin, minyak adalah komoditi yang erat kaitannya den- gan strategi nasional dan politik kekuatan global. Alasan-alasan itulah yang membuat negara- negara besar tetap hadir di ka- wasan. Bagi Amerika Serikat, apabila suplai minyak dari Timur Tengah macet, bisa dipastikan kondisi ekonomi dalam negerin- ya macet atau minimal mengala- mi gangguan. Bagi pemerintah yang berkuasa, kondisi ini sangat membahayakan karena akan bisa menjadi isu utama untuk menjatu- hkan kekuasaan. Tetapi apa yang diperlihatkan Amerika Serikat kepada Iran sekarang, sebenarnya bukanlah soal suplai menyuplai itu. Paso- kan minyak AS kini boleh dika- takan aman dengan kawalan ar- mada yang tersebar di Lautan Hindia, dan Samudera Pasifik, dan sebagian besar negara ka- wasan Pasifik (tempat di mana ada Selat Malaka dan Laut Cina Menyambut HUT Ke-29 ASEAN, 8 Agustus 1996 Selatan berada) "berpihak" ke- pada Amerika Serikat. Kuwait yang ada di Selat Hormuz, juga sudah dikuasai, Irak masih lum- puh dan AS menempatkan 20.000 pasukan di Teluk Parsi. Kondisi- kondisi demikian jelas telah men- gamankan pasokan minyak terse- but. Problem yang dihadapi sekarang di Timur Tengah adalah makin kuatnya kelompok-kelom- pok yang berani melawan nilai- nilai Amerika Serikat. Celakan- ya kelompok tersebut masih san- gat tidak jelas. Hizbullah dan Hamas merupakan kelompok yang tidak bersedia menerima cara-cara AS di kawasan itu. Teta- pi peledakan bom di Arab Saudi bulan Juni lalu yang menewaskan 19 tentara AS, tidak jelas siapa pelakunya. Demikian juga dengan kasus jatuh dan meledaknya pe- sawat TWA beberapa hari men- jelang Olimpiade Atlanta. Inilah yang membuat AS jengkel. Se- bagai sebuah negara adidaya yang telah berhasil mengalahkan Irak, mensponsori rujuknya Israel-Pal- estina, dan memberikan bantuan keamanan bagi Yordania dan Arab Saudi, tentu aksi teror yang merugikan AS itu adalah tindakan yang memalukan pihaknya. Maka mulailah muncul kambing hitam Iran sebagai sasaran utama. Sete- lah Suriah agak lunak, Irak kalah, dan Libya tidak berani bersuara lantang, Iran menjadi satu-satun- ya negara kawasan yang secara vokal berani melawan AS. Iran, dengan demikian seolah menjadi "barang" pinjaman yang dipakai dalih untuk menyampaikan pesan AS kepada kelompok-kelompok penentangnya di Timur Tengah, bahwa dengan cara apa pun, Amerika Serikat akan melawan aksi tersebut, demi perjuangan internasional yang bermuara pada kepentingan nasionalnya. Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana. Realisasi Perdagangan Bebas Asia Tenggara AGENDA penting dalam forum kerja sama regional ASEAN saat ini adalah memper- siapkan realisasi AFTA (ASEAN Free Trade Area), di mana akan dicapai tingkat hambatan tarif 0 hingga 5 persen pada tahun 2003 nanti. Dengan terpangkasnya hambatan tarif seperti itu, diharapkan ada peningkatan arus perdagangan intra dan ekstra ASEAN. Momentum peringatan HUT ke-29 ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1996 ini seyogianya ditandai dengan refleksi guna bersiap menyongsong realisasi pasar bebas Asia Tenggara. Ten- tu saja masih ada agenda penting lain dalam tataran non-ekonomi, misalnya cita-cita menuju Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Tak seperti perundingan soal senjata nuklir di Asia Tenggara yang seringkali mengalami set- back, perundingan ekonomi un- tuk merealisasi AFTA berjalan relatif lebih lancar. Untuk me- ngimbangi kerja sama ekonomi regional di berbagai kawasan (misalnya di daratan Eropa, Amerika Utara, Karibia, Asia Se- latan, Asia Pasifik, Amerika Lat- in, dll) negara-negara anggota AFTA memang harus berbenah dan berkompetisi. Akan tetapi, harus diakui bahwa masih ada beberapa penghambat yang ke- mungkinan dapat menghalangi perwujudan ide pasar bebas Asia Tenggara. Misalnya saja, tarik-ukur masalah sensitive list, penentuan waktu realisasi AFTA, maupun masuknya anggota baru dalam forum ini. Vietnam pada tahun 1995 yang lalu telah resmi men- jadi anggota ASEAN dan secara otomatis harus berpartisipasi dalam AFTA. Banyak pengamat memprediksi bahwa hingga bera- khirnya abad ini, tiga kekuatan lain akan bergabung. Mereka ad- alah Laos, Kamboja, dan Myan- mar Masuknya anggota-anggota baru tentunya memiliki kon- sekuensi ekonomis. Di samping memperbesar volume pasar, keikutsertaan keempat anggota baru tersebut juga memperbesar potensi konflik yang akan ber- pengaruh terhadap kinerja ekonomi regional. Kerja Sama Ekonomi Sesuai dengan Deklarasi Bangkok 1967, organisasi re- gional ini sangat ideal sebagai wadah kerja sama antarbangsa di Asia Tenggara dalam bidang- bidang ekonomi, sosial, tek-nolo- gi, seni budaya dan pendidikan. Namun belakangan ini tampak bahwa agenda kerja sama ekonomi dalam tubuh ASEAN ASEAN. Menurut data Sekretar- iat ASEAN (1995) pada tahun 1994 saja total perdagangan ASEAN telah mencapai 554,412 milyar dolar AS atau men- ingkat dari 427,293 milyar dolar AS. Dari jumlah tersebut, perda- gangan intra ASEAN tahun 1994 mencapai 111,099 milyar dolar atau 20,04 persennya. Sedangkan pada tahun sebelumnya, pangsa perdagangan intra ASEAN ter- hadap total perdagangan hanya Oleh Indra Ismawan relatif lebih mendapat perhatian. Kecenderungan bipolarisme poli- tik yang berganti arah menuju globalisme-multilateralisme perekonomian sangat mempen- garuhi warna kerja sama antar- bangsa di Asia Tenggara. Namun harus diakui, saat ini cita-cita menuju realisasi AFTA masih terbentur pada beberapa kendala yang sangat mendesak untuk dicarikan solusinya. Pertama, penentuan waktu yang tepat bagi realisasi ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Pada KTT-ASEAN pada bulan Januari 1992, dihasilkan jadwal realisasi AFTA pada tahun 2008 melalui skema CEPT (Common Effective Preferential Tariffs). Namun dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN di Chiang Mai, Thailand bulan September 1994, pember- lakuan perdagangan bebas area di enam negara Asia Tenggara dia- jukan lima tahun menjadi tahun 2003. Dalam ASEAN Ministeri- al Meeting Juli 1995 di Bandar Seri Begawan, tuan rumah Bru- nei secara mengejutkan mengaju- kan usul untuk mempercepat lagi jadwal pemberlakuan AFTA. Mempercepat deadline liber- mencapai 18,51 persen; dengan nilai absolut mencapai 79,073 milyar dolar AS. Di masa men- datang khususnya ketika ham- batan tarif lebih turun hingga mencapai 0 sampai 5 persen - intensitas hubungan perdagangan intra ASEAN akan terus tumbuh. Dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini yang seg- era memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan ma- syarakat serta tingkat permintaan mereka, pertumbuhan volume perdagangan merupakan suatu keniscayaan. alisasi berarti memacu arus per- dagangan intra dan ekstra Surat Pembaca pati itu. Petugas tersebut memberi tahu kami, bahwa tanah yang kami tempati ini menjadi/dijadikan jam- inan, pada bank, seluas enam belas are oleh Ny. Endang Sisworo Dasih (ipar kami) yaitu istri dari kakak kandung kami, I Gst. Md. Artha- na, S.H. dengan mendapat kuasa dari I Gst. Kt. Anom, S.H. yang sekarang sudah almarhum (adik kandung almarhum ayah kami), yang katanya menjadi pemilik ser- tifikat seluas 16 are dari tanah waris yang kami tempati ini. Persyaratan: Sertakan Fotokopi Identitas Chun menilai pengadilan yang kini dia Tanah Warisan hadapi merupakan perwujudan dari pem- balasan politik pemerintah sipil pimpinan Kami akan Disita Presiden Kim Young-Sam terhadap pemerintahan militer di bawah kepe- Kami sekeluarga bersaudara mimpinannya dan pewarisnya, Roh Tae-Woo. kandung 12 orang, terdiri atas Itulah sebabnya, dalam keadaan amat kritis enam laki-laki dan enam perem- tersebut Chun masih bisa berkata bahwa puan, yang semuanya sudah beru- mah tangga. Masalahnya, orangtua baginya kematian bukan apa-apa. Dia rela menemui kematian sebagai korban balas kami, I Gst. Kt. Bagus (almarhum), dendam politik semacam itu, asalkan hal itu menerima sebidang tanah warisan dapat mengakhiri perpecahan bangsa yang kurang lebih satu hektar, dari almar- hum kakek kami, I Gst. Pt. Kaler. kini mengancam Korea Selatan. Barangkali benar ucapan seorang mantan Tanah warisan tersebut, setahu presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln: kami dan keluarga, masih atas Yang membuat kami sekeluar- "we can fool some people for all the time or nama buyut kami yaitu Ni Gst. all people for some time, but never all people Kompyang Geria (belum sertifikat ga heran, kapan sertifikat itu ada? for all the time." Tampaknya, baik Chun hak milik), terletak di Jalan Mayor Tentang munculnya surat kuasa itu maupun Roh hanya berhasil membodohi Metra No. 63, Kelurahan Liligun- kami sekeluarga tidak ada yang semua orang Korea Selatan untuk sementara di Singaraja, di mana kami sekelu- tahu. Petugas bank, kenapa tidak arga tinggal sekarang ini. Setahu memeriksa lebih teliti lokasi tanah kami tanah warisan itu baru seba- yang dijadikan tanggungan, pada- tas bagi pamong biasa secara keke- hal begitu banyaknya anggota ke- luargaan, dengan wewenang baru luarga kami yang bertempat ting- sebatas menempati dan mengolah gal di lokasi tanah tersebut. tanah, serta hasilnya untuk meng- I Gst. Kt. Armaya hidupi keluarga. Liligundi Singaraja Anggota Redaksi Denpasar: Agustinus Dei, Dwi Yani, Legawa Bali Post Partha, Nikson, Palgunadi, Pasma, Riyanto Rabbah, Srianti, Sri Hartini, Suana, Suarsana, Sudarsana, Sueca, Sugendra, Suja Adnyana, Sutiawan, Emanuel Dewata Oja, Artha, Alit Suamba, Subagiadnya, Sugiarta, Sutarya, Wahyuni, Wilasa, Kasubmahardi, Martinaya, Mas Ruscitadewi, Oka Rusmini, Sawitri, Umbu Landu Paranggi. Bangli: Karya, Buleleng: Tirthayasa, Gianyar: Alit Sumertha, Jembrana: Edy Asri, Karangasem: Dira, Klungkung: Daniel Fajry, Tabanan: Alit Purnatha, Jakarta: Muslimin Hamzah, Bambang Hermawan, Sahrudi, Dadang Sugandi, Alosius Widhyatmaka, NTB: Agus Talino, Nur Haedin, Izzul Kairi, Raka Akriyani, Ruslan Effendi, Siti Husnin, Syamsudin Karim, Suyadnya. NTT: Hilarius Laba. Surabaya: Endy Poerwanto, Bambang Wiliarto, Yogyakarta: Suharto. Wartawan Foto: Arya Putra, Djoko Moeljono. Kami sekeluarga, 19 Juli 1996, sangat dikejutkan kedatangan se- rombongan orang, dengan ken- daraan dua buah mobil dari Bank Bukopin Cabang Denpasar, diser- tai petugas Pengadilan Negeri Sin- garaja, yang akan menyita tanah warisan orangtua yang kami tem- Penjelasan tentang Kawasan Pariwisata Sehubungan Surat Pembaca dengan judul "Mohon Penjelasan Pemda Bali" tentang SK Guber- nur Bali No. 528 Tahun 1993 ten- Namun di sisi lain, penga- juan deadline juga bisa berarti pukulan bagi negara seperti In- donesia yang cenderung mem- beri respon lamban terhadap ak- selerasi penurunan tarif dalam AFTA. Indonesia dinilai belum siap seandainya AFTA harus di- realisasikan pada tahun 2000 sebagaimana pernah diusulkan oleh Brunei. Pada tahun 2000, rata-rata tarif komoditi yang masuk dalam perhitungan CEPT baru mencapai 5,81 persen. Be- rarti 0,81 persen di atas standar maksimal yang telah ditetapkan. Baru pada tahun 2002 atau satu tahun menjelang deadline, Indo- nesia telah memasuki tingkat tang kawasan pariwisata, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut: tarif rata-rata CEPT 5,00 pers- en. Thailand juga tak cukup siap dengan percepatan realisasi AFTA. Pada tahun 2000 rata-rata tarif CEPT di Thailand mencapai 7,00 persen. Angka tarif rata-rata yang lebih besar dibandingkan Indonesia ini menunjukkan bah- wa pasar Thailand masih relatif lebih tertutup dibandingkan negara-negara anggota ASEAN yang lain. Apalagi dibandingkan dengan Singapura yang tarif ko- moditi CEPT-nya telah mencapai 0 persen. Kedua, liberalisasi produk yang masuk dalam kategori daftar sensitif (sensitive list). Produk sensitif ini adalah komoditi per- tanian yang tidak termasuk dalam daftar CEPT-sehingga harus melalui trick khusus menuju era liberalisasi. Produk pertanian erat kaitan- nya dengan kepentingan kaum petani yang rata-rata miskin. Mereka diperkirakan tak cukup fleksibel untuk menerima pe- rubahan secara progresif dan ce- pat. Produk pertanian di nega- ra-negara ASEAN (yang nota- bene masih negara agraris, ten- tu saja kecuali Singapura) di- pandang belum kompetitif un- tuk bersaing dengan produk per- tanian mancanegara (baca: AS). Jika petani domestik kalah dalam persaingan, mereka lam- bat laun akan tersingkir. Pada- hal populasi petani masih cuk- up tinggi. Di Indonesia, jumlah absolut petani mencapai sekitar 60 juta jiwa atau sama den- gan total penduduk Thailand atau tiga kali lipat jumlah pen- duduk Malaysia! Oleh sebab itu wajar bila Indonesia masih mempertahankan beberapa ko- moditi penting dalam daftar sen- sitif untuk memperoleh penjad- walan khusus. Masalah sensitive list cukup rentan karena ketiadaan standar yang baku mengenai komoditi mana saja yang termasuk dalam daftar ini. Sebagai contoh, In- Pengalaman Belanja di Court Tanggal 19 Juli 1996, saya berminat membeli barang den- gan sistem kredit di Court Jl. Cokroaminoto Denpasar. Barang yang saya ambil antara 1. Bahwa Surat Keputusan Gu- lain TV, sepeda, gitar dan mixer. bernur Kepala Daerah Tingkat I Saat itu juga saya menyetor un- Bali yang mengatur kawasan pari- tuk empat kali angsuran per wisata adalah "Surat Keputusan minggu (satu kali angsuran/bu- No. 528 Tahun 1993 tanggal 6 lan). Petugas/sales bilang semua Oktober 1993 tentang Kawasan berkas akan diproses dan pengir- Pariwisata". 2. Dalam surat keputusan terse- but, khusus menyangkut kawasan Tanah Lot di dalamnya termasuk desa-desa, Beraban, Bebalang, Pangkung Tibah, Pandak Gede dan Desa Sudimara. 3. Apabila ada beredar di masyarakat fotokopi Surat Kepu- tusan Gubernur No. 528 Tahun 1993 tanggal 14 Oktober 1993 tentang kawasan pariwisata, Pem- da Bali tidak tahu menahu dan di luar tanggung jawab Pemda Tingkat I Bali. 4. Pihak-pihak yang masih meragukan hal ini dapat menany- akan langsung kepada Pemda Bali c.q. Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali. A.n. Sekretaris Wilayah/ Daerah Tk. I Bali Kepala Biro Humas dan Protokol, I Made Astana, S.H. NIP 600004587 iman barang paling lambat dua minggu setelah pembayaran ang- suran tersebut. Tanggal 29 Juli saya mencoba mengkonfirmasikan ternyata kredit tersebut belum diproses dengan alasan bos keluar kota. Tanggal 2 Agustus 1996 saya cek lagi (batas maksimal yang dijan- jikan), ternyata tidak semua barang disetujui dengan alasan total angsuran melebihi batas. Begitu saya nyatakan bahwa saya membatalkan pengambilan barang-barang tersebut dan men- gambil kembali uang yang sudah saya setor, ternyata tidak semudah saat saya menyetor kepada pihak Court. Saya kecewa terhadap pe- layanan ini, sudah menunggu lama, ternyata kemudian kredit tidak disetujui, bahkan ambil uang sendiri juga tidak mudah. A. Haris Jalan P. Bungin 15 Denpasar Kolom HALAMAN 7 Kawasan Wisata *** SURAT pembaca dari I Gst. Tukad Unda jadi dieksploitasi. Gede Suarjana dalam harian ini, Rabu 31 Juli yang lalu membangkitkan hasrat untuk mencermati kembali kawasan Pengelolaan kawasan wisa- wisata di Bali. Sesuai dengan ta yang terletak di daerah pe- SK Gubernur Bali No. 528/1993 gunungan harus dilakukan se- telah ditetapkan 21 kawasan cara berhati-hati. Katakanlah wisata seluas hampir seperem- pengembangan agrowisata pat wilayah pulau ini dan terse- seyogianya dilakukan dengan bar pada semua kabupaten, teknologi pertanian organik berturut-turut Jembrana yang lebih mengutamakan pe- (30.504 ha), Tabanan (23.570 makaian pupuk dan pestisida ha), Karangasem (22.205 ha), alami. Sebaliknya bila agrowi- Badung (18.845 ha), Gianyar sata dikerjakan dengan mema- (16.659 ha), Bangli (15.935 ha), kai senyawa-senyawa kimia (14.251 Buleleng ha), buatan, maka berlangsung Klungkung (12.341 ha) dan semacam kejadian "menuang- Kodya Denpasar (1.104 ha). kan racun" ke dalam gelas air minum sendiri, mengingat ka- wasan tersebut merupakan area tangkapan air. Pembangunan lapangan golf pada daerah pe- gunungan akan menambah do- sis racun pada air minum kita. Padang golf disebut-sebut se- bagai "borok hijau" karena kerakusannya akan air, pupuk dan pestisida buatan. Dosis ra- cun dalam air minum terus ber- lipat seiring dengan menja- murnya restoran dan hotel ber- taraf internasional. Fasilitas demikian biasanya digunakan untuk memanjakan wisatawan mancanegara, yang banyak di antaranya mempunyai pola hidup over-konsumsi. Konsum- si makin banyak, limbah pun bertambah besar. Ironis sekali, pada saat Bali terancam krisis air bersih justru persediaan yang sangat terbatas itu masih Tidak sedikit kalangan mer- isaukan penetapan kawasan wisata seluas itu akan makin memporakporandakan tata ru- ang serta sekaligus memacu timbulnya "kantong-kantong turis" dengan segala efek sampingnya, di antaranya men- jadi "benalu" bagi kepariwi- sataan Bali sendiri. Terdapat fenomena yang kian transparan, yakni pemban- gunan infrastruktur pada ka- wasan wisata justru menimbul- kan reduksi fungsi kawasan ber- sangkutan, dari objek wisata utama menjadi objek wisata penunjang dan fasilitas wisata. Pola pengembangan dengan memprioritaskan investasi pada pembangunan fisik akomodasi wisata pada gilirannya menim- bulkan berbagai dampak yang tidak dikehendaki, atau tidak diduga sebelumnya. Pemban- gunan fisik mempersyaratkan tersedianya sejumlah sumber daya alam. Padahal Pulau Bali merupakan ekosistem kecil den- gan persediaan sumber daya alam sangat terbatas. Di samp- ing tragedi akibat letusannya, Gunung Agung menyediakan pasir dan batu dalam jumlah melimpah. Namun karena kep- erluan akan material tersebut terus meningkat, maka tak urung hasil akhir penambangan galian C hanya menyisakan la- han kritis dan lubang raksasa tempat nyamuk bersarang. Abrasi pantai pun tidak terhin- darkan lagi, karena pasir dan batu yang oleh kekuatan alam dikirim melalui sungai untuk memperkuat benteng pantai dari gempuran ombak keburu ditambang untuk memperkuat hutan beton hingga volumenya yang sampai di pesisir kian menciut saja. Akibatnya hampir 51 dari 430 kilometer garis pantai Bali terancam abrasi. Tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi kalau pasir yang terendam di sekitar muara pula dibiarkan dicemari berb- agai limbah. Intangible environment yakni faktor lingkungan yang manfaatnya sukar dirupiahkan namun dapat dirasakan - sering dilupakan dalam pembangunan kawasan wisata. Faktor lingkungan seperti kenyaman- an, ketenangan, kesegaran dan kealamian sebuah tebing sepin- tas tampak jauh kalah ekono- mis dibandingkan dengan me- mangkasnya untuk kemudian dibangun hotel. Permasalahan- nya intangible environment adalah aset wisata yang tidak ternilai harganya bagi kepari- wisataan Bali, selain peran so- sial dan ekologisnya. Kehilan- gan faktor intangible environ- ment bisa jadi akan meredup- kan kepariwisataan Bali. Ada baiknya saran agar Bali segera melakukan soft landing mulai dipertimbangkan secara seksa- ma bila tidak menginginkan in- dustri turisme menjadikan Bali ibarat sebuah perusahaan yang sedang dilikuidasi. Kaler Surata donesia memasukkan 17 mata gemoni teknologi Barat. Seper- dagangan dalam daftar sensitif ti kita ketahui bersama, AS pada ini, sedangkan Brunei (14), Fil- tahun-tahun terakhir ini gencar ipina (25), Thailand (7) dan Sin- mengajukan klaim ganti rugi gapura (0). Jumlah komoditi atas tuduhan pembajakan hak sensitive list Malaysia, ternya- cipta oleh beberapa negara. Di ta cukup tinggi (198 buah). samping Cina, Republik Korea, Tingginya jumlah komoditi Taiwan dan Jepang; negara- yang dimasukkan ke daftar sen- negara ASEAN seperti Indone- sitif oleh Malaysia, menunjuk- sia, Malaysia dan Thailand juga kan bahwa ada perbedaan stan- berada dalam watch list. Tiap dar di tiap negara dalam mema- saat, AS dapat menggunakan sukkan produk pertaniannya senjata ampuhnya (yakni Super dalam daftar immediate inclu- Act 301) untuk memberikan te- sion, temporary inclusion serta kanan-tekanan yang mempen- daftar sensitif. garuhi pasar domestik di nega- ra sasaran. Posisi Tawar-Menawar Agenda lainnya yang tak kalah penting dalam forum ker- ja sama ekonomi AFTA adalah menciptakan kekuatan tawar- menawar dengan pihak ekster- nal untuk menjalin kerja sama atau menyelesaikan konflik. Rajutan kerja sama antara AFTA dengan blok-blok regional lain, sangat penting untuk memben- tuk aliansi dagang yang men- guntungkan kedua belah pihak. Di sisi lain, kekompakan negara-negara anggota AFTA sangat diperlukan untuk menga- ntisipasi konflik dengan pihak eksternal. Saat ini misalnya, be- berapa negara anggota AFTA di- masukkan dalam kategori watch list oleh AS, karena diduga te- lah melakukan pelanggaran hak cipta intelektual yang merugi- kan kaum produsen AS. Sebenarnya, isu hak cipta in- telektual membuat posisi nega- ra sedang berkembang (NSB) makin lemah. Kewajiban mem- bayar royalti bagi penggunaan software misalnya, menjadi tar- iff barrier bagi pengembangan teknologi di NSB. Disadari atau tidak, isu royalti atas hak cipta intelektual yang terkait erat den- gan masalah penguasaan tekno- logi, akan memelihara struktur ketergantungan antara negara industri maju dan NSB. Menghadapi kasus seperti ini, tak dapat ditawar lagi bah- wa negara-negara di ASEAN harus bisa mengkonsolidasi diri. Berjuang menghadapi todongan negara Barat atas royalti yang jumlahnya bermilyar dolar, leb- ih baik dihadapi dengan bekal collective bargaining. Setidakn- Masalah intelectual proper- ya, klaim tersebut dapat dimin- by right berkaitan erat dengan imalisasi sehingga jumlah yang bargaining position negara- harus dibayarkan tidak terlalu negara ASEAN menghadapi he- banyak. Catatan Indonesia selalu menderita penyakit kronis birokra - tisme, karena selalu berprinsip "tiada hari tanpa birokratisme". Demikian kata Ketua Umum Posko 66 Drs. HR. Soemarno Dipodisastro. - Karena selalu minta dilayani masyarakat? *** Menurut Ketua BMPTSI (Badan Musyawarah Pergu- ruan Tinggi Swasta Indonesia) Wilayah X, kelemahan sistem pendidikan kita saat ini, secara nasional pela- jar dan mahasiswa cenderung menghafal. - Jangan-jangan pendidikan makin tinggi meng- hadapi permasalahan makin berat. *** Setelah seminggu peristiwa 27 Juli, Jakarta telah kembali ke kehidupan sehariannya, ditandai dengan terjadinya kemacetan lalu lintas. Sudah menjadi menu sehari-hari bagi peng- guna jalan raya. Bang Podjok 4cm