Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm Bali Post PIRASI MAT PON, 25 OKTOBER 1996 Goes Arya. anye Masuk Kampus lembaga ilmiah boleh berkampanye di kampus itu untuk beberapa duduk politik salah satu kekuatan (ormas dan orso- ang tidak objek kali atau dan seterusnya. inya. Ini berarti in us-kampanye Kampus-kampus Mana? ilmiah. Sehing Pertanyaan yang tidak kalah menarik adalah: kampus bukan Apakah semua kampus punya hak dan kewajiban agi sekadar can untuk menerima kampanye masuk kampusnya? ik sebagai iltru, Misalnya tiap kampus merasa punya hak untuk minta Tagar kampanye masuk kampusnya ataukah Mendik- mu, seperti sega bud dan Mendagri mau mewajibkan kampus-kam- bawah kaidah pus agar dimasuki kampanye. an dengan prin- Pertanyaan ini akan mudah dijawab dengan prin- n dari kampus, sip dasar kampus tadi. Kampus merupakan lemba- agai politik be ga ilmiah. Jika demikian, kampus yang boleh dima- undukkan oleh suki kampanye hanyalah kampus-kampus yang il- g brengsek itu. miah. Kampus yang memang menempatkan politik do sebagai ilmu, bukan ilmu sebagai politik. Litsus Jurkam ms Saya berani berbicara begini lantaran kita pun , tentu saja juru harus akui bahwa bukan rahasia umum lagi kalau oleh tiap OPP banyak kampus di Indonesia yang tugasnya hanya rus dilitsus lagi untuk mencetak ijazah dan gelar. Selain itu, banyak an berbeda den kampus yang didirikan hanya untuk menjadi pen- kampus tak adab spol). Cobalah tengok, ada kampus yang sudah tua dan sudah banyak mencetak sarjana; tapi prestasi ilmu- misalnya pakar/cendekiawan yang lahir dari kampus itu tidak ada. Apakah kita percaya bah- wa kampus-kampus macam itu akan bisa menem- patkan politik sebagai ilmu? Kelihatannya pekerjaan menyoal kampanye ma- suk kampus ini tidak mudah. Salah-salah kita men- gambil keputusan, justru kampanye masuk kampus akan mempolitisasi kampus atau mendrop kejaha- tan politik masuk kampus. Bila itu yang terjadi, maka kalau selama ini kampus-kampus kita mem- punyai bobot yang rendah, berarti setelah Pemilu 1997 nanti kampus-kampus kita makin bertambah bobroknya. Selain masalah ini perlu dipikirkan yang matang- matang, juga masalah kampanye masuk kampus harus diatur secara yuridis-formal; misalnya mela- lui peraturan pemerintah (PP) atau UU. Sehingga segala aturan mainnya menjadi jelas dan teratur. Anthony Tonggo ata dari sisi il SUZUKI WINDO BALI SAKTI leh kampus se engecek materia -kam yang tidak ng tampil dalam ta us haruslah ter erja dengan un erintah, kepoli- ca Kerja tim litsuse psi sarjana: ju- t an materinya di kampus, tidak ensi ke sana. m dari kampus h berkampanye vit s tetaplah bek- menilai baik- Haknya jurkam r ata tim penilai berkompeten; bicara-berpikir bahwa jurkam im boleh mem- tersebut. Tentu nurut berat-rin itnya kesalah- u tidak tampil Derlu ditampil ic haruskan tidak TA LINES) AR-BALI 31616 AS Proses Mudah Kredit 1-5 Th Hadiah Langsung Tape Akari ET 90 Uang Muka Rp. 475.000,- Tipe Bravo, Tornado GX, GS Double Cassete/Sepeda MTB/ Kompor Gas. BONUS Ollie ESSO, Jam Tangan Exclusive, Spion Chrome, Helm, Jaket, T.Shirt SUPER BONUS! dan Service Gratis 1 th Cuci Gratis 50 Kali! Melayani: ●Penjualan Perawatan Suku Cadang Asesoris Pengecatan ANSON AMBIL AQUA A. GATOT SUBROTO LOKASI RAIH HUBUNGI: SUZUKI WINDO BALI SAKTI HADIAHNYA Jl. Gatot Subroto No. 74 Simpang Tohpati. Tlp. 461491-461490 PERUMAHAN CALISTA ANYAR INDAH UBUNG KAJA - KODYA DENPASAR HALAMAN 9 Kampanye Pemilu, Pamer Kekuatan, atau...? PRESIDEN Soeharto meminta agar kampanye Pemilu 1997 mendatang lebih menekankan orientasinya pada program untuk menarik simpati dan tidak dilakukan dengan paksaan. Untuk itu, Presiden menginstruksikan kepada Dewan Pertahan- an dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) menyusun konsep kampanye yang tidak sekadar menjadi ajang untuk memamerkan kekuatan. Sekjen Wanhankamnas Letjen TNI (Pur) Soekarto usai mengh- adap Pak Harto di Bina Graha mengatakan, pemilu pada dasarnya bertujuan menarik simpati masyarakat terhadap berbagai program Organissi Peserta Pemilu (OPP). "Sasaran itu tidak akan tercapai jika menimbulkan korban jiwa," ujar Soekarto mengutip pesan Pak Harto. Pesan Pak Harto di atas benar-benar sangat bijaksana, yaitu un- tuk mengantisipasi berbagai tindakan kekerasan dan pemaksaan saat berlangsungnya Pemilu 1997 mendatang. Pesan ini pula mau mengingatkan kita semua agar pelaksanaan pemilu benar-benar bersifat luber (langsung, umum, bebas dan rahasia). Untuk itu, kita semua harus mentaati betul pesan Pak Harto itu. Sehingga, pelaksanaan pemilu di Indonesia benar-benar demokratis dan manusiawi. Apalagi, sebagai pesta demokrasi, pemilu memil- iki tuntutan etis yang tidak boleh dilaksanakan secara paksaan. Pemaksaan kehendak saat pelaksanaan pemilu merupakan pelang- garan terhadap harkat dan martabat manusia. Permasalahan dan sekaligus menjadi bahan pertanyaan kita ad- alah, apakah betul bahwa kampanye pemilu bukan pamer kekua- tan? Kalau boleh saya menilai, bahwa sekalipun pemilu di Indone- sia bersifat luber, namun para pemilih sudah menentukan pilihan- nya jauh sebelum kampanye pemilu diadakan. Celakanya, ada se- bagian warga negara yang merasa bahwa pemilu di Indonesia tidak bersifat luber, tetapi paksaan. Mau bukti? Oke-oke saja! Para guru dan sebagian besar pe- gawai negeri sipil (PNS) sudah hampir dipastikan akan memilih Golkar. Demikian juga dengan kalangan petani dan keluarga pur- nawirawan ABRI serta kalangan yang tidak begitu tinggi kapasitas politiknya baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun di perko- taan. Mereka ini sulit menghindarkan diri dari segala bentuk te- kanan sosial, baik yang berasal dari kalangan aparat pemerintah, mulai dari kepala dusun, dan seluruh jajaran pemerintah desa, se- genap jajaran pegawai kecamatan, sampai ke pemerintah pusat. Pertanyaan kita, apakah anjuran "wajib" memilih Golkar bukan merupakan bentuk pemaksaan? *** Saya melihat, kampanye pemilu di Indonesia bahkan di negara mana pun hanya bersifat formalitas. Para pendukung PPP, Golkar dan PDI sudah dapat terbaca sejak awal. Para pemilih sudah men- jatuhkan pilihan jauh hari sebelum kampanye pemilu dilaksana- kan, baik mereka yang dipaksa" maupun yang mengikuti suara hati nuraninya. Secara teoretis, kampanye pemilu dianggap sebagai sarana per- suasi politik (political persuasion) untuk mempengaruhi tingkah laku memilih (voting behavior). Akan tetapi, dari hasil penelitian di berbagai negara terbukti bahwa dampak kampanye pemilu ter- hadap voting behavior para pemilih umumnya sangat kecil. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Elihu Katz (1989) di Inggris dan Amerika Serikat, misalnya, menemukan bahwa kampanye ternya- ta tidak cukup berpengaruh atau menentukan apakah seseorang akan memilih partai tertentu dalam pemilu. M rut Dafri Agussalim (Kompas, 1/11/1995), ada banyak fak- tor yang dapat menjelaskan kecilnya pengaruh kampanye terhadap voting behavior para pemilih. Waktu kampanye yang pendek, min- imnya kemampuan sebagian besar para pemilih dalam menganal- isis isu yang dilontarkan, adanya kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap para politisi, sikap tak acuh (ignorance) dan sikap paro- chial adalah beberapa contoh dari faktor yang dimaksud. Sedang- kan menurut Katz, faktor yang paling menentukan voting behavior para pemilih adalah identifikasi partai (party identification), teru- tama identifikasi yang didasarkan pada loyalitas sosial, agama atau kelompok etnik. Makin kukuh identifikasi partai seseorang makin kecil kemungkinan kampanye pemilu dapat mengubah voting be- havior mereka. Faktor lain yang lebih penting dalam penentuan voting behav- ior para pemilih adalah mobilisasi. Bisa jadi, banyaknya para pe- milih tersebut memang kuat terhadap OPP ini. Bisa juga, dan ini tampaknya yang paling penting, kemenangan Golkar secara mut- lak di wilayah pemilihan tertentu sebagai akibat dan adanya mo- bilisasi "berlebihan" yang dilancarkan oleh OPP ini terhadap para pemilih. Ini artinya, sekali lagi, para pemilih memilih Golkar bu- kan karena kampanye yang dilancarkan OPP itu berhasil membuat INI BARU DIA MUTUNYA ; TETAP TERJAMIN HARGANYA; PASTI MELAWAN SERVISNYA OK COTT 20 S PTH Rp 10.600/KG (BODY SIZE) COTT 30 S PTH Rp 10.800/KG (BATIK & PRIN) FLAYING BABY LB 115 (ASLI) DAN BANYAK JENIS LAINNYA SEPERTI TOP DYED WARNA RAYON: MISTY GREY (BODY SIZE) COTT COLDORAY 68 X 68 LB 148 REIA ASLI COTT FLECE COTT PRIMA LB 105 LB 140 RK 3 LB 115 : LB 115 35 : KHS I : KHS II : RPIA : RKOA 35 VOLI SIMA PRIMISIMA KRINGKEL 140 (SUPER) 160 mereka secara sadar berbuat seperti itu, tetapi karena rasa terpaksa dan takut kehilangan jabatan. Kasus voting behavior PNS merupakan contoh yang baik ten- tang hal ini. Mereka memilih OPP tertentu bukan karena mereka tertarik atau terpengaruh oleh kampanye salah satu OPP itu, seh- ingga mereka secara sadar dan atas kehendak sendiri melakukan hal itu. Melainkan karena tidak ada pilihan lain kecuali mereka berani menghadapi risiko terkena sanksi atau dipecat oleh atasan di mana mereka bekerja. Jadi, PNS memilih OPP tertentu karena takut kehilangan jabatannya. Dalam konteks inilah pesan Pak Harto di atas tadi dianggap sangat arif. Yakni, kampanye pemilu jangan pamer kekuatan(?) Pesan ini memiliki dimensi yang begitu luas dan dalam. Sebab, bisa jadi, yang dimaksudkan kekuatan di sini adalah kekuatan ekonomi, politik, jabatan, pangkat, status sosial, dan sebagainya. Kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh OPP tertentu, jangan sam- pai disalahgunakan untuk membeli suara pemilih. Kekuatan poli- tik jangan sampai dipraktikkan untuk memaksakan kehendak pada orang lain (pemilih). Demikian juga dengan jabatan, pangkat, sta- tus sosial, dan sebagainya, jangan sampai disalahgunakan. *** Kalau memang kampanye dimaksudkan untuk menarik simpati para pemilih sehingga mereka memilih OPP tertentu, kampanye tersebut dapat dilakukan dengan cara lain, di luar waktu dan cara konvensional yang dilakukan selama ini. Sambil menanti konsep kampanye yang disusun oleh Wanhankamnas, kita juga perlu mem- berikan solusi yang mungkin berguna bagi semua pihak. Untuk mempengaruhi voting behavior bisa dilakukan dengan cara kam- panye positif (positive campaign), misalnya dengan cara meni- tikberatkan pembangunan kesan positif partai melalui keteladanan para pemimpinnya, menjaga nama baik dan keutuhan partai, baik secara individual maupun kolektif, responsif terhadap persoalan yang muncul dalam masyarakat, konsisten, dan seterusnya. Memang, untuk membentuk image partai yang positif semacam itu tentu saja diperlukan waktu yang lama serta tingkat profesion- alisme yang tinggi. Ia tidak mungkin dapat dibentuk dalam masa kampanye yang tidak lebih dari satu bulan saja seperti dilakukan selama ini. Dalam kondisi masyarakat kita yang paternalistik, relatif buta politik serta penuh kerawanan sosial, cara kampanye positif semacam ini sebenarnya akan lebih efektif dalam mempengaruhi voting behavior para pemilih. Kampanye negatif (negative cam- paign) yang menjelek-jelekkan atau menyerang kelemahan OPP lain seperti dilaksanakan selama ini, terbukti bukan saja tidak efek- tif, tetapi juga dapat berbahaya dan bisa menimbulkan konflik fisik, kerawanan sosial, dan lain-lain. Saya yakin dan amat yakin, bila orang-orang seperti YB Man- gunwijaya, Abdurrahman Wahid (Gur Dur), Afan Gaffar dan Emha Ainun Nadjib menjadi ketua umum salah satu OPP, mereka tidak perlu lagi melakukan kampanye pemilu karena kredibilitasnya sudah dipercaya masyarakat. Masyarakat tinggal memilih OPP di mana Mangunwijaya, Gus Dur, Gaffar dan Emha menjadi ketua umumnya. Untuk mempengaruhi voting behavior bukan terletak pada retorika kampanye atau kecanggihan menyampaikan program, tetapi terletak pada kredibilitas, responsif, konsisten, tanggung jawab, kejujuran dan moralitas ketua umum OPP bersangkutan. Timo Teweng Staf LPS-Yanuspa dan Konsultan Akuntansi, Malang. PPP Ingin Konsep Kampanye yang bisa Diterapkan di Lapangan Yogyakarta (Bali Post) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menginginkan konsep kampanye pemilu yang sedang disusun pemerintah bisa diter- apkan di lapangan dan bisa dilaksanakan oleh ketiga OPP pada saatnya nanti. Sekjen PPP Drs. H. Tosari Wijaya menyatakan hal tersebut kepada wartawan seusai mengikuti Rapat Kerja Sekjen Dewan Pertahanan Keamanan Nasional tentang Penyusunan Kon- sep Kampanye Pemilu 1997 di Yogyakarta, Kamis (24/10) kemarin. 'Konsep pemilu tidak seharusnya penuh dengan filosofi yang sulit diterapkan di lapangan," ujar Tosari. Untuk mengev- aluasi konsep yang ditawarkan pemerintah, menjelang waktu kampanye PPP akan melakukan rapim nasional guna menentu- kan apakah peraturan pemerintah soal kampanye bisa dilaksan- akan atau tidak. Rapim ini sekaligus untuk mengukur seberapa jauh kesiapan partai berlambang bintang itu menghadapi kam- panye. "Kami berharap beberapa usulan konsep yang kami sampai- kan bisa diperhatikan. Namun yang jadi perhatian utama kami, bukan datang dari siapa konsep tersebut, melainkan konsep yang ditawarkan pemerintah bisa dilaksanakan ketiga OPP. Ori- entasi kami ini operasional, karena kami orang lapangan,' jelasnya. Salah satu usulan PPP dalam penyusunan konsep kampanye tersebut adalah soal waktu kampanye agar ditambah menjadi 45 hari, bukan 27 hari seperti yang telah disepakati saat ini. Ala- sannya, dengan waktu yang 27 hari masa efektif kampanye bagi masing-masing parpol hanya 9 hari. "Usulan ini sebenarn- ya sudah sejak dulu. Kalau 45 hari kami kan bisa dapat wak- tu 15 hari untuk kampanye. Sebenarnya begini, kalau kam- panye itu dibuka sepanjang lima tahun, barangkali tidak perlu lagi diatur seperti ini. Padahal Golkar kampanye terus, enak, jika pada saatnya kampanye nanti mereka tinggal joged," kata Menurut Tosari, dalam melakukan kampanye yang sempit Tosari. PPP punya hambatan-hambatan. "Coba bayangkan di Jawa saja ada 100 kota kabupaten, bisa enggak PPP menyediakan jurkam 100 yang berkualitas nasional di kabupaten-kabupaten sekali- gus? Saya katakan tidak sanggup. Kenapa? Karena ini realita, bahwa kalau ada orang pintar masuk PPP sudah 'digergaji' du- luan," jelasnya. Jadi, menurut dia, sebenarnya pembangunan politik ini harus dimulai dari sini, karena mau kampanye di desa juga sulit, meng- ingat tidak ada PPP di desa yang bisa mengurus. "Bagaimana baru diregistrasi saja sudah digebukin dulu jika ia orang PPP," ungkapnya. Sementara itu pakar politik dari UGM, Dr. Riswandha Imawan yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyatakan, format kampanye dengan dialog yang tepat sesuai dengan kebutuhan orang yang makin cerdas sangat dibutuhkan saat ini. Untuk efek- tivitas kampanyenya, jurkam dan pemilih harus ditempatkan pada posisi yang sejajar. Dengan begitu, ada informasi yang seim- bang antara OPP ataupun antar-jurkam dan pemilih. Ia juga menggarisbawahi bahwa kampanye yang dilakukan nanti harus dijauhkan dari tekanan politik atau berpegang pada ideologi tung- gal. Sedangkan Letjen TNI (Pur) Soekarto menandaskan, konsep pemilu yang disahkan nanti akan disesuaikan dengan nuansa se- hingga kualitas kampanye bisa meningkat. Kalaupun ada pe- rubahannya pada beberapa usulan yang dilontarkan ketiga OPP, itu dilakukan dalam konteks yang mengacu pada kualitas kam- panye. Ketika ditanyakan, jika ada salah satu OPP yang kebera- tan, Soekarto menjawab. "Itu tergantung keputusan mandatar- is. Sudah menjadi kesepakatan bersama, apa pun yang diputus- kan mandataris akan diterima. Jadi, apa pun keputusan manda- taris akan dilakukan di lapangan," paparnya. Dijelaskan, kepu- tusan yang diambil mandataris bukan hanya keputusan yang demikian, tetapi telah melalui proses. "Yang pasti ketiga OPP punya perbedaan kepentingan dan itu tak bisa dipungkiri. Tetapi mpanye pemilu harus lebih tertib," sambungnya. (076) sudah diterima adanya satu kesepakatan bahwa pelaksanaan ka- SI RAJA DIESEL ISUZU PANTHER, KINI MESIN TOTAL BARU GRATIS PERPANJANGAN STNK 1 Kali Tahun Ke - 2 (Khusus Type Royal) GRATIS BIAYA PERAWATAN Selama 1 Tahun atau 25.000 Km. Mana yang dicapai lebih dulu (Untuk Type Grand Royal, Hi - Sporty, Sporty, Superior) MINGGU TETAP BUKA KHUSUS CABANG KUTA NIGHT SALE S/D 21.00 WITA ww DIRECT INJECTION 86ps TYPE 4-JA-1 2500 CC C. 18569 AZE J. Wran LOKASI UTARA J. Ken Dedes Kredit an... Terminal Ubung J. Cokroaminoto RASI GSI" aki C. 15294 KANTOR STM Neger PEMASARAN J. Gatot Subroto J. Lembu Son J. Ken Arok Kantor Bup Badung 3.T. Ametung TANDA JADI Rp 250.000, TERSEDIA : TYPE. 36/130 M2 TYPE. 45/150 M2 ■TYPE. 60/225 M2 REI No. 13.00082 PT. CALISTARAYA ABADI JL. MALUKU A-3 TELP. (0361) 223012, 231454, 420590 FAX. (0361) 229892 DENPASAR - BALI Kantor Lokasi: JI. Wiraraja Denpasar - Bali C. 161 SEGERA HUBUNGI : UD. NILA ASIH TEXTILE SUPPLIER JI. Imam Bonjol No.338 D Telp. (0361) 484912 Denpasar - Bali BERGARANSI INGAT C.15798 OLI AC MOBIL! ▼ AKIBAT-AKIBAT (Terlambat Ganti Oli AC) 1. Compressor ada bunyi. 2. Komponen di dalam compressor aus. 3. Compressor AC macet (oli jarang diganti) 4. Tarikan mesin berat (bensin boros) 5. Biaya membengkak, apabila rusak. 6. Mesin mobil rusak karena adanya beban berat ▼ CEK AC MOBIL GRATIS ISI OLI COMPRESSOR AC Rp 5000,- ▼ISI FREON R 12 Rp 7500,- (Bonus kupon isi gratis 1x) HUBUNGI: S Khusus AC Mobil SUMBER JAYA SAKTI Jl. Cokroaminoto 87 Denpasar Telp.0361-420588, 420589 2500 cc DIRECT INJECTION GRATIS PERPANJANGAN STNK & BIAYA PERAWATAN HANYA BERLAKU UNTUK PEMBELIAN SECARA PAKET MELALUI ACC ASTRA MOBIL CABANG DENPASAR : JI. Gatot Subroto 7-9 Denpasar Telp. 420125, 420127, 420441, 440443, Fax. 420126 CABANG KUTA : Jl. Raya Kuta No. 22 Blok 2-3 Telp. 755404, 757954 • DEALER PT. BUANA PERKASA DEWATA PERMAI JI. Teuku Umar 99 Denpasar Telp. 243648 Fax. 264072 • DEALER PT. LOMBOK MEGAH MOBILINDO JI. A.A. Gde Ngurah 74 Lombok Tlp. (0364) 27725,27727, Fax. 27820 Cakranegara - Lombok - NTB C. 18186 C. 18069