Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

MINGGU PON, 16 AGUSTUS 1998 NOMOR 348 TAHUN KE-50 MILIK MONUMEN PERS NASIONAL RAKARTA Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila Presiden Habibie Minta Maaf Jakarta (Bali Post) - Presiden B.J. Habibie minta maaf serta menyampaikan penyesalan yang sedala dalamnya atas terjadinya pelanggaran hak asasi n anusia (HAM) di beberapa daerah pada masa lalu, yang dilakukan oleh oknum aparat dalam operasi menghadapi gerakan separatis. "Dengan penuh kesacaran dalam rangka menjunjung tinggi amanah penghormatan dan pelaksanaan HAM, pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga korban," kata Presiden Habibie dalam pidato kenegaraannya di depan Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Dijelaskan, pada saat ini pimpinan ABRI sedang melakukan penyelidikan yang saksama atas kejadian terse- but. Oleh karena itu, dia me- ngajak semua pihak khususn- ya para pemimpin masyarakat dan pemuka agama untuk mendukung serta memberi- kan kepercayaan dan kesem- patan seluas-luasnya kepada ABRI dalam meneliti kejadian tersebut dan menyelesaikan- nya secara hukum. "Pemerin- tah dan pimpinan ABRI telah menegaskan, pada masa depan kejadian seperti itu tidak akan terulang. Kita te- lah bertekad untuk menjadi- kan prinsip-prinsip HAM se- bagai tolok ukur dan acuan dalam kehidupan ber- masyarakat, berbangsa, dan bernegara," tandas Habibie seraya menambahkan, kita akan melaksanakan promosi dan perlindungan HAM, se- jalan dengan pendekatan demokrasi dan kesejahteraan yang kita tempuh. Sering Diabaikan Di sisi lain, Habibie juga mengakui sebab terjadinya krisis sekarang karena hukum sering diabaikan baik dalam Tidak Terbit Senin (17/8) besok Bali Post tidak terbit karena bertepatan de-ngan HUT ke-53 RI yang merupakan hari libur nasional. Selasa (18/8) Bali Post kembali ter- bit seperti biasa. Sabtu (15/8) kemarin. bidang politik, ekonomi mau- pun sosial budaya. "Hukum se- lama ini sering digunakan se- bagai alat kekuasaan yang menyimpang dari tujuan pene- gakan keadilan dan kese- jahteraan demi kepentingan rakyat," katanya. Dikatakan Habibie, dalam era reformasi ini hendaknya hukum benar-benar berwibawa, baik sebagai sarana untuk men- ciptakan ketertiban maupun untuk mengarahkan tercipta- nya masyarakat adil dan mak- mur berdasarkan Pancasila. Dengan melaksanakan re- formasi di bidang hukum, lan- jutnya, semua akan taat pada asas, dengan menempatkan secara benar hakikat Indone- sia sebagai negara hukum dan berupaya dengan sungguh- sungguh mewujudkan dan menegakan supremasi hukum dalam bermasyarakat, ber- bangsa, dan bernegara. "Dalam kaitan ini perlu kita sadari bahwa pemerintah yang demokratis hanya dapat kita wujudkan jika selalu menem- patkan supremasi hukum se- bagai salah satu pilar utaman- ya," tandas Habibie. Pada bagian lain pidatonya, Habibie menyinggung kegia- tan reformasi bidang politik yang sekarang telah ditingkat kan melalui konsolidasi den- gan pembentukan partai-par- tai. Sebagian lagi masih memi- lih unjuk rasa sebagai bentuk pengungkapan aspirasinya. Karena itu, dia mengimbau agar para tokoh masyarakat untuk benar-benar memper- Dari Dapur Redaksi Tahun Emas HARI ini, 16 Agustus 1998, tepat 50 tahun usia Bali Post, salah satu tonggak sejarah perjalanan panjang pers nasional pelopor di Bali. Beragam peristiwa terjadi selama setengah abad ini. Kami bersyukur, dalam kurun waktu panjang itu kami bisa hadir tanpa putus. Ungkapan terima kasih patut kami sam- paikan kepada semua pihak yang tetap bersama kami, dalam suka dan duka, hingga Bali Post mencapai tahun emas ini. Dalam suka dan duka, kita tetap berbagi dan bertenggang rasa, saling memberi dan menerima. Kami memerlukan Anda karena Anda memerlukan kami. Lima puluh tahun yang lalu kami lahir di tengah dan bersa- ma rakyat yang sedang berjuang mempertahankan kemer- dekaan. Sebagai koran pejuang, kami telah dan akan tetap konsisten pada prinsip kebersamaan dan rasa senasib-sepe- nanggungan ini. Bali Post adalah lembaga kemasyarakatan yang memiliki latar belakang historis, falsafah hidup, visi dan misi, serta cita-cita yang jelas sejak lahimya. Bali Post me- mang bukan sekadar industri pers. Dengan tetap konsisten sebagai "Pengemban dan Pengamal Pancasila" kami senan- tiasa mengedepankan idealisme dan menjunjung tinggi profe- sionalisme. Sikap konsisten seperti itu, dan berkat kebersamaan kita, ada saatnya, mendatangkan hikmah materi. Namun hikmah ini kami kembalikan juga demi tetap terjalinnya kebersamaan tadi, dan demi pengembangan diri untuk menyelaraskan de- ngan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang juga berkembang terus. Nikmat kami juga nikmat Anda. Selama setengah abad ini semangat kebersamaan itu bisa kita rasa- kan. Ada saatnya Bali Post terbit 24 halaman, setelah mele- wati masa-masa terbit delapan, dua belas, enam belas dan dua puluh halaman. Kita tetap yakin bahwa semangat kebersamaan tersebut bisa kita pertahankan, juga pada masa-masa sulit sekarang ini. Dalam masa sulit ini, ke dalam, tak henti-hentinya kami melakukan upaya-upaya demi tercapainya efisiensi. Berkat upaya tersebut, sampai saat ini kami tetap mampu memper- tahankan keberadaan biro-biro yang tersebar di Bali, NTT, Jawa Timur, Yogyakarta, serta perwakilan di NTB, Jakarta dan Sura- baya bahkan meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Berkat upaya efisiensi pula, sampai saat ini kami bisa mempertahankan seluruh karyawan kami tetap bergabung bersama kami, dalam suka dan duka, tanpa PHK. Justru dalam masa sulit ini banyak kesempatan yang kami manfaatkan untuk meningkatkan kualitas mereka lewat kegiatan inhouse training. Dalam masa sulit sampai saat ini, Bali Post bertahan terbit 12 halaman tiap hari, sekali-sekali 16 halaman. Namun berkat upaya efisiensi terus-menerus, sampai saat ini, kami mampu bertahan. Kami sadar benar sebagian besar Anda yang sela- ma ini bersama kami sedang tertimpa musibah akibat krisis ekonomi-moneter berkepanjangan di tengah keprihatinan hidup sekarang ini. Bagi kami, menggerakkan roda perusahaan dengan diji- wai semangat kebersamaan yang sarat efisiensi dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, adalah bagian dari budaya Bali Post. Budaya tersebut terkelola berdasarkan pola manajemen yang pasti, Total Quality Control, yang kami terapkan sejak tahun 1986. Inilah yang memberikan keyaki- nan bahwa kita akan tetap bisa menjalin kebersamaan, dalam suka dan duka, juga dalam masa sulit yang berkepanjangan dan tak menentu sekarang ini. SAJIAN Sosok Pelukis I Made Sumadiyasa Kelaparan, "Kado" HUT ke-53 RI Hal.2 Hal.3 Menangkis Penyakit Anak Sejak Dini... Hal.4 • Cerpen: Cucu Seorang Pengkhianat Hal.7 Kiat Baru Mengatasi Depresi Hal.8 BP net E-mail Home page Http//www. Bali Post. co. id bpdps @indo. net. id REPUBLIK INDONESIA MARAS ESA ANNASK SIA NGK AN 7 MINTA MAAF ATAS KEJADIAN INI timbangkan cara-cara penge- rahan massa ini. Gerakan massa yang tidak terkendali, menurut Habibie, dapat me- nimbulkan ketakutan ter- hadap masyarakat dan akan berdampak terhadap roda perekonomian negara. "Seperti huru-hara yang terjadi pada pertengahan Mei lalu yang menyebabkan run- tuhnya roda perekonomian na- sional. Bahkan, untuk memu- tar kembali roda perekonomi- an nasional masih diperlukan pulihnya rasa aman di tengah masyarakat," katanya. Habibie juga mengajak ke- pada semua pihak untuk ber- tanya pada diri sendiri dalam suasana reformasi sekarang ini, apakah seluruh kebijakan, tatanan serta kinerja dari ku- run prareformasi tidak lagi digunakan untuk menjawab tantangan reformasi? Apakah reformasi berarti kita harus membangun seluruhnya dari awal lagi? "Saya ingin menga- jak semua untuk menelaah hal ini secara sungguh-sungguh. Bagaimana pun, dengan refor- masi kita tidak bermaksud mendirikan negara baru," te- gasnya. Salah satu warisan masa lalu yang harus tetap kita pe- lihara, kata Habibie, adalah se- mangat kebangsaan dari masyarakat kita yang sangat majemuk. Karena semangat yang dianut oleh segala lapisan dan golongan itulah yang me- mungkinkan diproklamasikan dan dipertahankannya Nega- ra Kesatuan Republik Indone- sia ini sejak tahun 1945. "Tan- pa semangat kebangsaan, di kepulauan nusantara ini akan ada puluhan, mungkin ratu- san negara kecil yang tidak mustahil akan bermusuhan satu sama lain," kata Kepala Negara. (gin) Grafis/bens Soeharto tak Hadir PADA acara pidato kenegaraan yang menjadi agenda rutin negara tiap menjelang HUT Proklamasi tersebut, DPR mengundang mantan presiden dan wakil presiden. Namun mantan Presiden Soeharto tidak hadir pada acara tersebut. Ketidakhadiran mantan Presiden Soeharto pada acara sidang paripurna DPR-RI di Gedung DPR/MPR, kemarin dianggap lebih memberikan manfaat. "Ketidakhadiran Soe- harto itu akan menghilangkan kesan pemerintah Presiden B.J. Habibie masih berada di bawah bayangan mantan presiden tersebut," kata Sekjen PPP Tosari Wijaya. Berbeda dengan Tosari Wijaya, Ketua Pijar Indone- sia, Nuku Sulaiman, justru berpendapat ketidakhadi- ran mantan Presiden Soeharto sebagai bukti tidak kon- sistennya dengan pernyataan sebelumnya. "Dulu dia berkata, jangankan harta, nyawa pun akan saya kor- bankan demi negara. Ternyata diundang ke DPR saja ia tidak datang," katanya. Ketua Pijar itu juga menyangsikan hadirnya mantan Presiden Soeharto jika diundang DPR pada forum pertang- gungjawaban atas kepemimpinannya selama 32 tahun. Tumben, Presiden Minta Maaf KETUA F-PDI DPR RI Budi Hardjono dan Mantan Wakil Ketua DPR/MPR RI HJ Naro menilai, pidato Presiden B.J. Habibie bagus, menarik, komprehensif, luas dan tum- ben dalam sejarah Indonesia presiden minta maaf kepada rakyatnya. Keduanya mengatakan hal itu saat diminta komentarnya usai pidato kenegaraan Pres- iden B.J. Habibie, di Jakarta, Sabtu (15/8) kemarin. Budi menilai, pidato terse- but bagus, isinya komprehen- sif dan luas. Saat membacakan tampak Habibie percaya diri dan ini memang ciri khas dari tiga presiden yang ada di In- donesia. Bung Karno, pidatonya heroik, Pak Harto kalem tapi berisi, sedangkan Habibie penuh semangat. Namun di tengah-tengah itu ada sikapn- ya yang kadang-kadang lucu. Kalau Soeharto, dulu kalau mau minum, minum saja. Tapi Habibie malah berucap, mi- num dulu. "Itu kan lucu," kata Budi. KETIKA kelompok musik Bodiswara mementas- kan "The Poems of Music" di Taman Budaya Denpasar, bang" Menyinggung soal per- mintaan maaf, seingat Budi, dalam tiga zaman/rezim, be- lum pernah ada presiden min- ta maaf kepada rakyatnya. Apalagi, dalam acara kenega- raan yang terbuka. Sikap demikian merupakan tanda- tanda adanya kemauan untuk mawas diri dari Habibie. Sebab, lanjut Budi, sebagai seorang Presiden tidak gam- pang mengucapkan minta maaf di forum. Apalagi, per- mintaan maaf ini dilihat dari kesalahan-kesalahan yang lalu alias tidak terlalu banyak dari Habibie. Apakah permintaan maaf ini basa-basi? "Bukan. Karena, dalam pidato itu selain minta maaf, presiden juga menegas- kan tentang penegakan hu- kum," jawabnya. Penilaian serupa datang dari mantan Wakil Ketua DPR MPR RI Dr. HJ Naro, S.H., bahwa pidato Habibie keliha- tannya sangat menarik, teru- tama pada bagian yang men- yampaikan permintaan maaf. "Itu merupakan suatu kejutan karena selama ini tidak pernah terdengar ucapan permintaan maaf seperti itu dari seorang presiden," kata mantan Ketua Umum DPP PPP itu. Selain itu, pernyataan pe- merintah Habibie untuk mene- gakkan hukum, juga perlu dia- cungi jempol. Namun, ini baru bermakna bila ucapan itu di- ikuti dengan tindakan nyata penuh kejujuran. Dikatakan, dalam masalah HAM, penjaba- ran hendaknya juga ditujukan kepada ABRI, yang selama ini kelihatannya kurang mengerti terhadap HAM. Menurut Naro, pernyataan- pernyataan Habibie yang bagus itu akan dicatat oleh rakyat, sekaligus ditunggu hasilnya. Seperti dalam pelaksanaan tu- gas DKP, hendaknya jangan hanya untuk memberi jawa- ban, tetapi harus ada tindakan nyata, terutama terhadap para perwira yang terbukti bersalah. (ant) tis pernyataan Presiden Habi- bie sudah benar karena di- ungkapkan di hadapan Dew- an. Seharusnya, lebih detail lagi dengan menindaklanjuti suatu program pengusutan. Misalnya, kasus orang hilang di Aceh, pemerintah harus membuktikan, jangan mau pe- merintah difitnah. Soal penegakan HAM jan- gan hanya dilihat soal kasus Tanjung Priok, tetapi soal Petrus (penembak misterius) sampai sekarang belum per- nah dibicarakan. Padahal ban- yak sekali rakyat hilang, tan- pa jelas alamatnya. Korban Petrus adalah kelompok yang tidak berdaya yang dilakukan seolah-olah melalui kebena- ran, padahal itu melanggar HAM. Ketika ditanyakan, itu kan dilakukan pemerintah yang lalu? "Saya kira harus dimin- ta pertanggungjawaban, kalau Ditindaklanjuti pemerintah mau menegakkan Sementara Mahadi Si- secara total. Komnas HAM se- nambela mengatakan, pemer- harusnya bicara juga tentang intah tidak cukup hanya den- itu," katanya. gan minta maaf. Secara poli- (gln) Musik Kontemporer Bali, Apa Kabar? Jumat (14/8) lalu, sepotong bahwa musik kontemporer di porer Bali, menurut Kadek melihat atau membicarakan pertanyaan klise terpaksa Bali itu "ada" minimal lewat harus dilontarkan kembali: pengadaan pementasan berka- adakah sebenarnya musik la. kontemporer Bali? Dalam Wayan Gde Yudane me- wacana nasional, meski seka nambahkan, "Yang terpenting li-sekali "dibicarakan", musik sekarang menciptakan komu- kontemporer Bali boleh dika- nitas." Menurut Yudane, komu- takan berstatus "mengam- nitas yang sehat musik kon- antara ada dan tia- temporer perlu diciptakan ter- da. Namun, apa yang dilaku- lebih dahulu. Lewat pemen- kan Bodiswara dengan tasan maupun kegiatan kelom- mengetengahkan empat ko- pok Bodiswara, Yudane men- mposisi, masing-masing coba merintis komunitas itu. karya Kadek Suardana, "Dengan komunitas yang sehat, Wayan Gde Yudane, Ketut tidak akan ada yang merasa Yuliarsa, dan Gusti Putu Su- lebih hebat satu sama lain. darta setidaknya, sekali- Kami bersama ingin masuk gus mengisyaratkan bahwa dalam ruang yang lebih me- musik kontemporer Bali itu lebar. Ini sesungguhnya kerja sesungguhnya "ada". tak gampang, tapi memang harus dimulai dari sekarang," Keberadaan musik kontem- maupun Yudane, agaknya tak musik kontemporer Bali-se- cukup diukur atas rutinnya lalu berorientasi ke STSI. "Pe- Bali tampil dalam pekan ko- mahaman kontemporer ala mponis tingkat nasional. "Peta STSI sesungguhnya amat ber- yang dipakai ukuran itu kan beda dengan kami," ujarnya. hanya STSI (Sekolah Tinggi Bagi Yudane, di samping me- Seni Indonesia-red) Denpasar mang karena komunitas musik yang dalam hal ini membuat kontemporer Bali itu belum ter- musik kontemporer dengan cipta, "orang luar" hanya men- peralatan tradisi yang ada. gakui musik kontemporer Bali Dengan peralatan dan cara- itu "ada" lewat personal-person- cara seperti itu, sesungguhnya al, bukan komunitas. kita sudah ketinggalan," papar Kadek seraya menambahkan, sementara di sisi lain sesung- Lalu bagaimana sebe- narnya musik kontemporer katanya. Bali dalam peta nasional? "Bali tak masuk dalam peta. Bali itu identik dengan musik tradisional," ungkap Kadek Suardana. Mengapa Bali tak masuk dalam peta, menurut Kadek yang juga pimpinan Sanggar Putih ini, bisa kare- na kemandekan para musisi tradisi atau bisa karena mu- sisi kontemporer Bali itu sendiri tak bekerja di Bali. Atas fenomena ini, Kadek mengakui, bersama rekan- rekannya sesama musisi ia ingin mencoba dulu memper- lihatkan kepada masyarakat *** HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN ECERAN Rp1.200 Syarwan Hamid Bersyukur jika Megawati Menang Jakarta (Bali Post) - Mendagri Syarwan Hamid optimis Desem- ber nanti kemelut PDI selesai. Batas waktu ini berbarengan kelahiran UU Revisi Politik. Ketegasan ini disampaikannya kepada war- tawan di Jakarta, Sabtu (15/8) kemarin. "Urusan PDI itu sebenarnya gampang, mereka bersatu ya selesai. Tetapi kalau sama - sama ngotot, ya cuma ada dua pilihan," ujar Syarwan. Kedua pilihan itu, yakni menunggu hasil revisi UU Politik pada Desember mendatang. Pilihan selanjutnya, menunggu keputusan Mahkamah Agung. Terkait dengan keputusan Mahkamah Agung, Syarwan menyatakan, hal tersebut dapat dipakai pemerintah sebagai patokan. Dalam arti, tak ada alasan bagi pe- merintah untuk tidak menyesuaikan diri de- ngan MA. "Kalau nantinya putusan MA tern- yata mementahkan keberadaan PDI Soerjadi, ya pemerintah akan segera menyesuaikan diri. Putusan MA itu kan statusnya legal," ujar Syarwan Sementara penyelesaian politis, kata Syarwan, bergantung pada butir-butir UU Politik yang sudah direformasi. Dalam butir butir itu, pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan sandaran konstitusional baru. "Butir butir tersebut baru lahir Desember mendatang," tambah Syarwan Menyinggung sikap pemerintah terhadap rencana Kongres Soerjadi di Palu, 25 Agustus mendatang, Syarwan menyatakan, acara terse- but dapat dipakai untuk mengakui Megawati. Menurut Syarwan, di luar mekanisme kongres, pemerintah sulit mengakui keberadaan Mega- wati. Akan lain masalahnya, jika Megawati memakai jalur tersebut untuk mendapat pen- gakuan. "Pemerintah akan menjunjung tinggi ketua partai pilihan kader PDI dari hasil kongres, ter- masuk Megawati. Tidak apa apa, Megawati yang terpilih, kami sangat bersyukur," tutur Syarwan. Mengenai tuntutan pembekuan PDI Soerja- di, menurut Syarwan hal itu tak mungkin diper- soalkan. Katanya, PDI Seorjadi sudah mengikuti pemilu dan Sidang Umum MPR. Artinya, per- jalanan politik parpol hasil Kongres Medan, Juni 1996 lalu itu, sudah panjang. "Sepanjang itu perjalanannya dan telah mau berakhir, masa harus dipersoalkan," tegasnya. Tak Ganti Nama Sementara itu, Sekjen DPP PDI hasil Kong- res Medan Buttu R. Hutapea mengatakan, Par- tai Demokrasi Indonesia (PDI) pimpinan Soer- jadi tidak akan berganti nama. Pernyataan itu dilontarkan untuk menang- gapi usulan agar nama PDI diganti. Anggota F- PDI DPR RI Bambang Mintoko seperti dikutip harian Suara Pembaruan menyatakan, partai berlambang kepala banteng itu kemungkinan berganti nama. Keputusan soal itu, kata dia, akan diambil dalam kongres di Palu, Sulawesi Tengah, akhir Agustus ini. Menurut Bambang, nama baru pengganti PDI tersebut adalah PNI (Partai Nasional In- donesia). Kenapa PNI, kata dia, karena partai- partai yang berfusi di PDI kebanyakan sudah mendirikan partai baru. "Kita harapkan de- ngan nama PNI itu, warnanya akan lebih jelas," tandasnya. Bambang mengatakan, sejumlah pengurus PDI di daerah-daerah, seperti Jawab Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera dan Kali- mantan, telah menyampaikan aspirasinya agar sebaiknya nama PDI diganti. "Saya mendengar aspirasi itu dari teman-teman di daerah-dae- rah tersebut secara langsung," ujarnya. Sekjen Buttu R. Hutapea mempertanyakan apa alasan mereka mengusulkan pergantian nama PDI. Menurutnya, mereka yang me- ngusulkan itu harus mempunyai alasan yang jelas. Meski demikian, kata dia, pihaknya tidak mempunyai keinginan sedikit pun untuk meng- ganti nama PDI. (pam/yum) PDI Megawati Ungguli Golkar * Hasil "Polling" FISIP UI Jakarta (Bali Post) - bergolak baik dalam kerusuhan maupun un- Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati juk rasa. Kata Subekti, pengambilan sampel- Soerkarnoputri masih tetap mendapatkan sim- nya dengan metode probabilita random (acak) pati dari masyarakat. Hasil polling (jajak sistematis, dengan kerangka sampel dari buku pendapat) yang dilakukan laboratorium FI- petunjuk telepon 1997. Panitia mewawancar- SIP Universitas Indonesia (UI) menempatkan ai responden melalui telepon yang dilakukan fi-gur Megawati sebagai calon presiden Indo- 5-11 Agustus lalu. nesia masa datang di posisi teratas. PDI yang dipimpinya pun kembali menduduki peringkat teratas, meraih 40 persen suara, mengungguli Golkar pimpinan Ir. Akbar Tanjung. Demikian disampaikan penanggung jawab polling Dra. Valina Singka Subekti, M.Si dalam jumpa pers di Jakarta, Sabtu (15/8) kemarin. Polling diadakan laboratorium FISIP UI dan Soegeng Sarjadi Syndicated (SSS). Ada tiga persoalan yang ditanyakan kepa- da responden yakni, tentang sistem keparta- ian di Indonesia, bagaimana masyarakat men- gapresiasi parpol yang ada, dan bagaimana nasib Golkar pada Pemilu 1999. Ternyata dari hasil polling itu, 89,3 persen menghendaki sistem multipartai dengan catatan pilihan atas 3 partai dan 4-10 partai digabung. "Masyarakat Indonesia lebih memilih banyaknya parpol di Indonesia antara 4-10 buah," katanya. Menurut Subekti, dari beberapa nama par- pol yang kini sedang bermunculan, tercatat Dari parpol yang dipilih, kata Subekti, re- parpol yang meraih simpati masyarakat di sponden lebih mengutamakan program kerja antaranya Partai Golkar (12,9%), Partai Amien partai (52,7%). Urutan selanjutnya karena fig- Rais (10,8%), PPP (8,5%), Partai NU (3,7%), ur ketua umum (17,4%), ideologi partai (10.6%), Partai Bulan Bintang (1,5%), PDI Soerjadi dukungan massa terhadap partai itu (8,2%), (0,8%), PUDI (0,7%), Partai Tionghoa (0,1%), dan partai yang sudah ada sejak Orde Baru dan Partai Suni milik Abu Hassan (0,005%). (2,2%). Pimpinan SSS, Soegeng Sarjadi mengata- kan, hasil polling yang dilakukannya adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menyikapi maraknya parpol yang sekarang ini bermunculan. Jika pemilu diadakan hari ini juga, sudah ada gambaran parpol mana sebe- narnya yang memperoleh dukungan terbany- ak. Akan tetapi, dia pun menyadari hasil poll- ing ini belum bisa seratus persen sebagai aspi- rasi masyarakat, hanya diharapkan hal ini bisa dijadikan sebagai cek dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Dijelaskan Subekti, polling ini rencananya mengambil sampel di sembilan kota, tetapi sampai batas waktu terakhir, data dari Mana- do terlambat masuk. Ke-9 kota itu adalah Med- an, Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Den- pasar, Pontianak, Ujungpandang, Manado, dan Kupang. Bagaimana nasib partai Golkar pimpinan Akbar Tanjung yang masih optimis partainya akan menang, ternyata melalui polling ini, Golkar menempati peringkat kedua. Bahkan hanya 2,1% optimis partai ini menang, dan 33,1% yang menjawab tidak mungkin partai ini menang. Ketua lembaga penelitian UI Prof. Dr. Maswadi Rauf ketika mengomentari hasil poll- ing ini mengatakan banyak hal baru yang dida- patkan. Polling ini penting bagi pendidikan politik masyarakat yang selama 32 tahun tidak jalan. "Tetapi hasilnya belum meru- pakan kepastian, hanya sebagai patokan untuk mereka-reka perkembangan depan," katanya. Hal senada juga disampaikan pengamat politik Indonesia dari Australia, Prof. Dr. Harold Crouch. Kata dia, dengan hasil ini, be- Diambilnya kota-kota tersebut berdasarkan lum tentu partai Megawati akan menang jika pertimbangan karakteristik penduduknya, pemilu diadakan hari ini juga. Apalagi meli- mewakili gambaran umum masyarakat Indo- hat respondennya yang sebagian besar dari nesia yang majemuk terutama dari sudut aga- kelas menengah dengan mengambil sampel di ma. Di samping itu, kota-kota tersebut pernah sembilan kota. (gus) kontemporer itu justru ke- banyakan berasal dari seni- man yang sudah lama "ber- basah-basah" di seni tradisi. Data tersebut, menurut Kadek, justru menunjukkan gejala yang amat ideal. "Ide- alnya seseorang harus me- mahami dasar (tradisi-red) dulu. Ibarat pelukis, jika ia tak menguasai kuas terlebih dahulu, bagaimana ia men- guasai kolaborasi warna," ungkap Kadek. Jelasnya leb- ih jauh, secara umum sah- sah saja seseorang membuat musik kontemporer tanpa harus menguasai dasar musik tradisi. Toh nantinya Apa benar musik kontempo- akan ada seleksi alam, karya guhnya sudah ada kemajuan rer di Bali belum ada? Secara itu bisa diterima masyarakat luar biasa yang sesungguhnya umum, menurut Kadek, seni atau tidak. "Yang sering ber- tak terdata-misalnya ada be- kontemporer itu sesungguhnya hasil tentu yang punya berapa komposer Bali yang sejak dulu akrab di Bali. "Seni dasar," tegas Kadek. sudah bereksperimen jauh le tradisi kita sesungguhnya Jelasnya, meski Kadek wat media komputerisasi. sudah menjalankan langkah maupun Yudane tetap men- Yudane sedikit menyayang- kontemporer, cuma kurang dis- gacu pada jalur ideal, toh kan, mengapa orang dalam adari oleh para pelakunya. Kita keduanya tak bisa mengelak perlu penegasan pilihan dan bahwa di sisi lain ada realita sikap. Ada musisi Bali yang pasar dan segmentasi. Kepa- mengatakan dirinya tradisi, da siapa musik kontempor- tetapi sebenarnya ia sudah er itu hendak dituju? Jika melakukan langkah-langkah masyarakat masih susah kontemporer," katanya. Dilematika antara tradisi dan kontemporer memang per- nah menjadi "pertengkaran" antarseniman di Bali. Ada yang menuduh seniman yang mengklaim dirinya sebagai sen- iman kontemporer lantaran ia sendiri "gagal" dalam seni tra- disi. Namun data faktual yang ada menunjukkan, seniman Kadek Suardana dan Wayan Gde Yudane menerima dan menikmatin- ya, tidakkah musik kontem- porer itu tak lebih dari isi se- buah menara gading belaka? Atau kondisi dan iklim itu yang memang harus dicipta- kan lebih awal, seperti kata Yudane "kita harus mencip- takan komunitas" terlebih dahulu? Mari kita serahkan kepada Sang Waktu. (tin) Ditahan, Lima Direktur Bank Jakarta (Bali Post) - Mabes Polri sejak Sabtu (15/8) kemarin secara resmi menahan lima direktur bank yang tergolong bank dalam likui- dasi (BDL). Mereka yang ditahan Anwar Syukur (Dirut An- rico Bank) dan anaknya yang tercatat sebagai komisaris uta- ma. Sebelumnya, yang sudah ditahan adalah Dirut Sejahtera Bank Umum (SBU) dan dua direktur Bank Harapan Sen- tosa (BHS). Sementara itu, Lesmana Basuki yang sebelumn- ya dinyatakan buron, ternyata sudah melapor ke Mabes dan lewat pengacaranya menyatakan tidak akan melarikan diri. Hal itu dikemukakan komandan korps reserse Mabes Polri Mayjen (Pol.) Drs. Da'i Bachtiar, Sabtu (15/8). Menu- rut Da'i Bachtiar, kelima direktur tersebut ditahan dalam waktu yang berbeda. Dua hari sebelumnya, tiga pejabat bank yang tergolong BDL sudah ditahan, sedangkan dua orang yakni Anwar Syukur dan anaknya baru dinyatakan sebagai tersangka Sabtu (15/8). Mereka kini sudah ditahan. Dalam laporan ke Mabes Polri, ada sembilan bank ber- masalah yang sedang diproses. Bank tersebut adalah Anri- co Bank, Kosagraha, Pinaesaan, BHS, Citra, Dwipa, South East Asia Bank (SEAB), Pasifik, dan SBU, Dikatakan Bach- tiar, kedua pejabat terakhir yang ditahan, telah diperiksa secara maraton hingga malam hari, sehingga pada Sabtu dinyatakan resmi sebagai tersangka. Mereka diperiksa re- serse ekonomi Mabes Polri. Bachtiar juga mengatakan sudah menerima laporan dari pengacara Lesmana Basuki yang sebelumnya dinyatakan buron dan masuk daftar pencarian orang (DPO). Melalui pengacaranya, tersangka sedang sakit dan kini beristirahat di suatu tempat di kawasan Bogor. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, Anwar Syukur mengakui perbuatannya menggunakan uang nasa- bah Rp 150 milyar yang digunakan dalam grup usaha mere- ka. Hal ini melampaui batas maksimal pemberian kredit (BMPK). Dengan penyalahgunaan kredit inilah, akhirnya tersangka ditahan bersama barang bukti yang sudah disita sebelumnya oleh pihak Bank Indonesia. (gus) 4cm