Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

MAHAKA GROUP SABTU, 25 MARET 2017 26 JUMADIL AKHIR 1438 H NOMOR 079/TAHUN KE-25 BLIK Pemerintah dan DPR Setujui BPIH 2017 QOMMARRIA ROSTANTI, FUJI PRATIWI JAKARTA - Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati besaran biaya pe- nyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2017. Ke- sepakatan itu diperoleh dalam rapat bersa- ma antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (24/3). Berdasarkan hasil rapat Panitia Kerja (Panja) BPIH, Kamis (23/3), BPIH 2017 te- lah ditetapkan sebesar Rp 34.890.312. No- minal ini meningkat sekitar Rp 249 ribu dibandingkan tahun lalu. Kesepakatan akhir BPIH 2017 berselisih atau turun sebesar Rp 849.700 dari pengajuan pertama Kemenag. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan, ada beberapa alasan terkait kenaikan nominal BPIH 2017. Me- nurut dia, pada 2015, DPR bertekad menyu- sun dan menetapkan kerangka dan standar dasar BPIH, baik kegiatan, volume, maupun harga satuan. Dalam misi itu, menurut So- dik, banyak kegiatan, jumlah, dan satuan yang tergerus. RE P Setelah mempunyai standar yang sudah ditetapkan pada 2015, DPR ingin melangkah kepada upaya peningkatan mutu pelayanan haji yang signifikan. "Untuk peningkatan mutu inilah, walaupun DPR sebelumnya memperjuangkan agar BPIH 2017 mak- simum sama dengan 2016, akhirnya menye- pakati angka tersebut (Rp 34,9 juta), dengan catatan peningkatan mutu pelayanan ibadah haji," kata Sodik. Beberapa elemen pelayanan dasar diting- katkan, seperti jumlah makan di Makkah, Bersambung ke him 9 kol 1-3 INTAN PRATIWI Para Pihak Sepakati Revisi Permenhub Pemerintah berlakukan keadilan dan kesetaraan dalam revisi permenhub. JAKARTA - Pemerintah, pe- ngelola angkutan umum dengan apli- kasi berbasis teknologi (daring), dan pengelola angkutan umum konven- sional sepakat untuk menjalankan revisi Peraturan Menteri Perhubung- an Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pe- nyelenggaraan Angkutan Orang De- ngan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Kesepakatan di- capai dalam rapat koordinasi di kan- tor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (24/3). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap, kesepakatan ini di- jalankan semua pihak pascamufakat. "Semua setuju melakukan sesuai yang kita buat," ujarnya. Kesepakatan para pihak diharap- kan bisa mengakhiri polemik antara angkutan umum daring dan angkutan konvensional yang menyeruak di se- jumlah daerah beberapa waktu ini. Kericuhan merentang mulai dari Ta- WASHINGTON DC - Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dalam kabel diplomatik yang ditujukan ke- pada kedutaan besar Negeri Paman Sam di seluruh dunia, memerin- tahkan agar pejabat kedubes meme- riksa akun media sosial terhadap me- reka yang mengajukan visa. Padahal, menurut seorang mantan pejabat, pe- mindaian media sosial sangat jarang dilakukan oleh pejabat konsuler. "Petugas konsuler tidak perlu ra- gu untuk menolak permohonan," tu- lis Tillerson dalam kabel bertajuk VIN ngerang, Medan, Bandung, Solo, dan terbaru di Bogor. Menurut Budi, revisi Permenhub No 32/2016 akan mulai diberlakukan 1 April 2017. Meskipun begitu, pe- merintah masih memberikan toleran- si dalam sejumlah pasal yang dirasa membutuhkan waktu untuk dilaksa- nakan. "Besok minggu kita sosialisasi- kan di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dan Bandung," ujar Budi. Mantan direktur uta- ma PT Angkasa Pura II (Persero) ini menjelaskan, pemerintah tidak bisa me- nafikan pengaruh kema- juan teknologi pada kema- juan bangsa. Akan tetapi, kemajuan harus tetap disi- kapi dengan baik. BPIH 2017 Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kiri), bersama anggota Komisi VIII DPR saat penandatanganan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/3). atas kebijakan ini. "Kita harap semua bisa berjalan dengan baik," ujarnya. Salah satu pengelola angkutan umum daring yang hadir dalam rapat adalah Gojek. Chief Human Resource Officer Gojek Monica Oudang menga- takan, Gojek beserta pengelola lain- nya, seperti Uber dan Grab sudah me- nyampaikan masukan perihal pene- rapan revisi Permenhub No 32/2016. Namun, para pengelola sepakat menghormati keputusan pemerintah. Menurut Monica, masih ada Indepth satu aspek yang masih jadi perhatian, yaitu penentuan tarif. Berdasarkan semangat itu, peme- rintah ingin membuat peraturan yang adil dan setara. "Kita memberlakukan dengan kesetaraan, termasuk safety (keselamatan), SIM (surat izin me- ngemudi), dan uji kir. Keadilan juga terkait dengan kuota dan tarif batas bawah," kata Budi. Bogor Bisa Jadi Contoh Hlm- 9 Ia berharap, selama tiga bulan ke depan, semua pihak bisa menerima keputusan pemerintah. Budi juga berharap, semua pihak bisa menahan diri untuk tidak gegabah dan mela- kukan aksi penolakan yang anarkistis MEMPHISMEATS.COM CEO Memphis Meats, Uma Valeti (tengah), bersama timnya sedang menyiapkan hidangan masakan ayam dari sel kultur, pekan lalu. Mekanismenya dibahas di level pemerintah daerah. Monica berharap, tarif yang ditentukan bisa adil bagi se- mua dan mendukung ke- majuan inovasi. Monica mengatakan, dalam pe- nentuan tarif, angkutan umum da- ring ingin memenuhi kebutuhan kon- sumen dan memberikan efisiensi bagi masyarakat. Pemerintah diharapkan bisa memberikan formula yang ba- gus. "Kita belum tahu juga soal tarif, tapi kami harap keputusan peme- rintah bisa baik. Kita lihat ke depan," ujarnya. Pengelola angkutan umum kon- vensional yang diwakili Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi Kedubes AS Diminta Cek Medsos Pemohon Visa KAMRAN DIKARMA "Implementing Immediate Heigh- tened Screening and Vetting of Visa Applications" seperti dilansir New York Times, kemarin. Tillerson adalah memberikan ins- truksi untuk membatasi pengunjung dari enam negara mayoritas Muslim, termasuk untuk kalangan pengungsi. Tidak hanya di dalam negeri, Tiller- son juga telah menerbitkan panduan baru menerapkan standar prosedur yang ketat bagi para pemohon visa. Menurut Tillerson, keputusan pe- rihal visa berkaitan dengan keaman- an nasional. Selama dua pekan ter- akhir, Tillerson telah menerbitkan empat memo terkait langkah Peme- rintah AS menerapkan sistem "peme- riksaan ekstrem" terhadap warga asing yang hendak menuju AS. Hal ini memang telah diserukan Donald Trump pada masa kampanye Pemi- lihan Presiden AS 2016. Ia memerintahkan kepala kon- suler untuk membangun seperangkat kriteria identifikasi bagi para pemo- hon visa, guna menjamin proses pengawasan. Adapun pemohon yang diketahui berasal dari populasi ter- tentu harus melewati prosedur peme- riksaan keamanan tingkat tinggi. Salah satu memo yang diterbitkan KOLEKSI MONUMEN PERS NASIONAL po.ke info.go.id Sekretaris Jenderal Dewan Peternak Rakyat Nasional Ade M Zulkarnain mengaku terkejut dengan temuan Memphis Meats. Menurut dia, apabila daging unggas dipro- duksi dan dipasarkan secara massal, industri peternakan konvensional bakal ambruk. "Ini jelas ancaman bagi peternak," ujar Ade ke- pada Republika di Jakarta, Kamis (23/3). Angkutan Darat Adrianto Djokosoe- tono mengatakan, dalam tiga bulan ke depan, baik Organda maupun ang- kutan umum daring akan saling mem- perbaiki diri dan menyesuaikan de- ngan revisi Permenhub No 32/2016. "Tapi, saya rasa semuanya sepakat dan sepaham bahwa ini harus berjalan karena demi keseimbangan bagi se- mua pihak, bukan hanya aplikasinya, pengusahanya, tapi juga perlindungan kepada konsumen," katanya. Menurut dia, usaha peternakan ke depan tidak akan menarik lagi. Sebab, perkem- bangan teknologi yang ditawarkan disertai Meskipun demikian, Adrianto menyebut tarif dan batasan kuota angkutan umum masih menunggu pemerintah daerah. Ia mer ginkan tarif akan diatur dengan mekanisme yang adil dan wajar. Menurut Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah terus mencari ekuilibrium (keseim- bangan) dalam permasalahan ini. "Pemerintah ingin buat keadilan. Ja- di, jangan bikin peraturan yang malah mematikan salah satu pihak," ujar- nya. Luhut menjelaskan, dalam proses- nya pemerintah ingin implementasi revisi Permenhub No 32/2016 pada 1 April 2017 bisa berjalan secara opti- mal. Menurut dia, pemerintah sangat mendukung kemajuan teknologi. Namun, di sisi lain, jangan sampai kemajuan teknologi malah memati- kan pihak lain.ed: muhammad iqbal Kelompok atau populasi yang ha- rus melewati pemeriksaan tingkat tinggi ini diperkirakan akan berva- riasi. Bergantung pada negara mana mereka berasal. Berdasarkan memo yang diterbitkan Tillerson tidak dije- laskan koordinasi antarkedutaan. Prosedur pemeriksaan tingkat tinggi bagi para pemohon visa ini akan mencakup pemindaian terha- dap unggahan mereka di media so- sial. Menurut Trump, pemeriksaan tersebut penting untuk melindungi negara dari serangan teroris. Bersambung ke him 9 kol 1-3. Meskipun demikian, Ade meragukan daging unggas yang dihasilkan sudah sesuai dengan norma agama. Seperti diketahui, da- lam Islam, agama mayoritas yang dianut ma- syarakat Indonesia, hewan menjadi halal di- konsumsi jika disembelih dengan menyebut nama Allah SWT. republika.co.id Hewan tersebut juga harus memenuhi ketentuan lain yang telah ditetapkan. "Perlu dilihat apakah kreativitas seperti itu sesuai atau tidak dengan norma-norma atau hukum agama," kata Ade. Hal berbeda disampaikan Direktur Jen- deral Peternakan dan Kesehatan Hewan Ke- menterian Peternakan I Ketut Diarmita. Ia menilai temuan Memphis Meats sebagai po- tensi pangan masa depan. Cara itu membuat Republika Online @republikaonline Daging Unggas dari Sel Bahayakan Peternak MELISA RISKA PUTRI, RIZMA RIYANDI berbagai keunggulannya akan mendorong kebangkrutan massal di kalangan industri peternakan konvensional. JAKARTA - Kesuksesan perusahaan rintisan asal Amerika Serikat, Memphis Meats, menghasilkan daging unggas dari sel, menuai tanggapan dari dalam negeri. Se- jumlah pihak dari praktisi, ilmuwan, hingga birokrat, memiliki pandangan berbeda ihwal potensi keberadaan daging tersebut. Rp 3.500/24 Halaman. LUAR P JAWA Rp 4.500 Ditambah ongkos kirim YASIN HABIBI REPUBLIKA Polda dan MK Berbeda Soal Kehilangan Berkas DIAN ERIKA NUGRAHENY, SANTI SOPIA JAKARTA - Kepolisian Daerah Metro- politan Jakarta Raya dan Mahkamah Konstitusi berbeda pandangan ihwal pencurian dokumen permohonan awal gugatan perselisihan pemi- lihan kepala daerah. Polda Metro Jaya menyebut dokumen yang diambil bukan hanya dari Ka- bupaten Dogiyai, melainkan juga empat daerah lain. Sementara, MK memastikan hanya kehi- langan dokumen dari Kabupaten Dogiyai. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Pra- bowo Argo Yuwono mengatakan, dua tersangka dokumen awal gugatan pilkada di MK mengaku tidak hanya mengambil dokumen permohonan dari Kabupaten Dogiyai. Keduanya juga meng- ambil berkas sengketa pilkada dari empat daerah lain. Menurut Argo, saat ini ada dua tersangka dari kasus tersebut. Keduanya diketahui ber- inisial EM dan SA yang sebelumnya bekerja se- bagai satpam di MK. "Dari keterangan dua ter- sangka, mereka juga mengambil berkas sengketa pilkada Kota Yogyakarta, Kota Salatiga, Kabu- paten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Tebo," ujar Argo kepada Republika di Jakarta, Jumat (24/3). Adapun dokumen yang dicuri adalah salinan atau fotokopi berkas sengketa pilkada. Argo menuturkan, Polda Metro Jaya hingga saat ini belum menemukan berkas yang dinyatakan di- curi oleh dua tersangka. "Kami masih menelusuri lebih lanjut. Informasinya baru dari pengakuan tersangka," katanya. Sebelumnya, tersangka EM dan SA mengaku telah mencuri berkas sengketa Pilkada Kabupa- ten Dogiyai milik pasangan calon Markus Waine- Angkian Goo. Selain dua tersangka, ada dua orang lain yang juga terlibat dalam pencurian ini. Keduanya, yakni Sukirno yang bekerja sebagai pegawai MK dan Rudi Harianto yang menjabat kasubag Humas MK. Keempat orang ini telah diberhentikan sebagai pegawai MK. Bersambung ke hlm 9 kol 4-6 » Rehat Pengembang: Reklamasi tinggal tunggu amdal Tunggu hasil pilkada juga KPU: Penyelenggara baiknya dari independen Biar nggak rapat dengan peserta pilkada lahan, pakan, dan budi daya ternak tidak dibutuhkan lagi dalam skala besar. Semua cukup dipenuhi via stok sel atau stem cell. Namun, Ketut percaya peternakan kon- vensional tidak akan tergeser dengan ke- beradaan teknologi yang kesehatan dan keha- lalannya masih diragukan. "Menurut saya, tidak akan kalah yang natural," katanya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ke- menterian Pertanian Hari Priyono meragu- kan daging unggas hasil kultur sel tersebut. Ia menjelaskan, daging hewan konvensional saja belum tentu sehat dan aman untuk di- konsumsi. Sebab, tidak sedikit hewan ternak yang disuntikkan hormon pertumbuhan ke da- lamnya, termasuk untuk daging hasil kultur sel. Sel yang didapat untuk teknologi tersebut Bersambung ke hlm 9 kol 1-6 Color Rendition Chart 4cm