Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

6 Finansial & Industri Pegadaian Syariah BNI Syariah Jamin Keberlanjutan Program ASET IKNB SYARIAH Karyawan melayani nasabah di kantor pelayanan Pegadaian Syariah, Jakarta, Jumat (24/3). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, aset industri keuangan nonbank (IKNB) syariah per Januari 2017 Rp 89,36 triliun. Angka tersebut tumbuh 36,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 65,57 triliun. Industri pembiayaan syariah menjadi penyumbang aset terbesar dengan kontribusi mencapai 41,5 persen. IDEALISA MASYRAFINA Program Wakaf Hasanah dinilai menjadi inovasi bagi bank syariah. JAKARTA - PT Bank Negara In- donesia Syariah (BNI Syariah) akan melanjutkan program yang telah di- jalankan serta dirancang jajaran di- reksi sebelumnya. Beberapa program seperti program Wakaf Hasanah dan wisata halal dipastikan tidak disetop. BNI Syariah pada Kamis (23/3) menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB). RUPSLB memutuskan mengangkat Abdullah Firman, Wibowo sebagai Direktur Utama menggantikan Imam Teguh Saptono. BNI Syariah juga melakukan pergantian pada posisi direktur bisnis konsumer dengan mengangkat Dhias Widhiyati sebagai suksesor Kukuh Rahardjo. Direktur Bisnis Konsumer BNI Syariah yang baru menjabat, Dhias Widiyanti mengatakan, ide dan ino- vasi pimpinan sebelumnya wajib di- teruskan. Ia menegaskan, program Wakaf Hasanah tetap jadi program yang akan digalakkan. "Bahkan, kalau dananya sudah terkumpul dengan baik bisa masuk ke pembiayaan wakaf atau wakaf pro- duktif. Pembiayaan konsumer melalui griya swakarya juga kita gencarkan," kata Dhias kepada Republika, Jumat (24/3). SEMARANG-Gubernur Jawa Te- ngah Ganjar Pranowo menyatakan, me- megang ketentuan dari pusat terkait pe- ngoperasian pabrik PT Semen Indo- nesia. Ia menyatakan, hasil pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki beberapa hari lalu sudah jelas. Menurut Ganjar, sejumlah poin per- temuan menyatakan, peresmian pabrik ditangguhkan, jalan-jalan yang terdam- pak aktivitas pembangunan dilakukan perbaikan sambil menunggu hasil Ka- jian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). JAKARTA - Peraturan pre- siden terkait pembiayaan light rapid transit (LRT) akan keluar pada Senin pekan depan. Men- teri Koordinator Bidang Mari- tim dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, persoalan pembiayaan tak ada masalah dan bisa langsung di- terapkan. Dhias yang sebelumnya menjabat sebagai SEVP Bisnis Konsumer BNI Syariah menambahkan, BNI Syariah juga tetap akan mendorong program wisata halal di Lombok dan Sumatra Barat. Dia menegaskan, peluncuran program tersebut tetap sesuai ren- cana, yaitu pada Juni 2017. "Perubahan drastis belum akan kami lakukan. Wisata Halal yang su- dah dirintis oleh timnya pak Kukuh masih kita teruskan. Insya Allah Juni kita luncurkan," kata Dhias. Luhut mengatakan, dalam perpres disebutkan skema pem- biayaan proyek LRT Jabodebek memakai skema 33 persen dari APBN dan 67 persen dari inves- tor. Ia menuturkan, total dana yang dibutuhkan untuk menye- lesaikan proyek ini Rp 23,3 tri- liun. "LRT, sudah selesai dihi- tung, nilainya Rp 23 triliun. Da- na sebagian dari penyertaan modal negara dan perusahaan," ujar Luhut di kantornya, Ja- Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor (IPB) Irfan Syauqi Beik berha- rap direksi BNI Syariah yang baru terus menjalankan program inovatif terkait wakaf. Menurut dia, program Wakaf Ha- nasah BNI Syariah merupakan ino- vasi baru dalam penghimpunan wakaf uang. Dengan menggunakan platform digital, masyarakat yang ingin berwa- kaf uang dapat dengan mudah me- nyalurkan dananya serta mendapat informasi yang jelas terkait proyek yang dibiayai oleh dana wakaf ter- sebut. "Saya apresiasi kepemimpinan Pak Imam. Meskipun hanya menjabat sebentar, banyak inovasi. Salah sa- tunya wakaf," ujar Irfan kepada Re- publika, Jumat (24/3). Menurut Irfan, terobosan tersebut harus terus dikembangkan. Sebab, program wakaf memiliki implikasi yang luar biasa, yaitu mendekatkan bank syariah kepada kebutuhan umat. Selain itu, juga mendekatkan bank syariah kepada pemanfaatan aset wakaf yang selama ini belum termanfaatkan dengan baik. "Kampanye riba amnesti, juga, harus terus jadi ikon BNI Syariah. Harus terus didorong dan dikem- bangkan," katanya. Jalan Tengah Bagi Pabrik Semen di Rembang BOWO PRIBADI, FREDERIKUS BATA sesuai dengan apa yang dikabarkan. "Hari ini (kemarin), kabar yang beredar pabrik semen Rembang sudah berope- rasi walaupun kenyataannya tidak." Imam Teguh Saptono dan Kukuh Rahardjo diangkat menjadi direktur utama dan direktur BNI Syariah melalui keputusan RUPS BNI Syariah pada 25 Februari 2016. BNI Syariah mencatatkan kinerja positif pada "Kita mau pemerintah DKI juga bisa ikut. Jadi, nanti PSO bisa disubsidi oleh Pemprov DKI," ujar Luhut. Ia berharap, pembangunan LRT bisa selesai akhir 2018 atau paling lambat "Itu merupakan jalan tengah yang tepat," kata Ganjar, Jumat (24/3). Ia merujuk pertemuan antara Teten dan perwakilan petani asal Kendeng, Rem- bang, Jawa Tengah pada Senin (20/3) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Karena itu, kemarin Ganjar menya- yangkan beredarnya kabar pabrik PT Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah su- dah beroperasi. Bahkan pabrik semen disebut-sebut juga telah melakukan ak- tvitas penambangan. Ganjar menyatakan, dirinya lang- sung mencari kebenarannya dan mela- kukan pengecekan, yang ternyata tidak Perpres LRT Keluar Pekan Depan INTAN PRATIWI, DEBBIE SUTRISNO karta, Jumat (24/3). PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang ditun- juk sebagai investor mendapat- kan jaminan pemerintah agar mudah mencari pinjaman bank. awal 2019 sebab proyek ini menjadi salah satu solusi atas persoalan transportasi di Jakarta. Luhut juga mengatakan, su- dah meminta kepada perban- kan untuk menetapkan bunga pinjaman yang rendah dan ti- dak lebih dari tujuh persen. Per- bankan pun ia akui telah siap. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui, pemerintah memang kesulitan mencari dana pemba- ngunan LRT. Sebab, pembia- yaan proyek tersebut tidak bisa dicukupi melalui anggaran pe- nerimaan dan belanja negara (APBN). Dalam perpres tersebut juga diatur persoalan public service obligation (PSO). Ia menga- takan, nantinya pemerintah pu- sat meminta keterlibatan Pem- prov DKI Jakarta untuk ikut PSO. Ia mengatakan, nantinya harga tiket jual LRT bisa di- bantu subsidi oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia menambahkan, persoalan pro dan kontra, merupakan sesuatu wajar terja- di. Namun, jangan melupakan kondisi masyarakat yang ada di sekitar pemba- ngunan pabrik semen di Rembang. Saat ini di Kabupaten Pati juga ada industri semen yang masuk. Pabrik di sana juga mendapatkan penolakan hingga kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Tetapi, mengapa perlawanannya' tidak seheroik dengan yang ada di Rembang," ujarnya AGUNG SUPRIYANTO/REPUBLIKA Untuk mengatasinya, dia mengatakan, pemerintah me- nugaskan perbankan menyun- tikkan dananya. PT KAI pun di- dorong mencari investor. Ia me- nambahkan, Thailand menjadi contoh baik dalam pembangu- nan LRT karena menjadi akses terkoneksinya transportasi. "Saya sudah tinjau. Infras- truktur termasuk LRT ini sangat memudahkan masyarakat dan turis. Untuk mereka ini penting sekali," kata Kalla, Kamis (23/3) malam. Thailand telah lama membangun LRT, yaitu sejak 2016. Laba BNI Syariah pada tahun lalu tumbuh 21,3 persen dari Rp 228,52 miliar pada 2015 menjadi Rp 277,37. Kenaikan laba didukung komposisi rasio dana murah (CASA) yang me- ningkat yakni 47,63 persen atau lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 46,15 persen. Selain itu, berkat ada- nya efisiensi penurunan biaya ope- rasional (BOPO) menjadi 87,67 per- sen dari tahun 2015 yang sebesar 89,63 persen. Sementara, dana pihak ketiga meningkat menjadi Rp 24,23 triliun atau tumbuh 25,41 persen di- bandingkan periode sama 2015 yang sebesar Rp 19,32 triliun. Dari sisi aset, kenaikannya men- capai 23,01 persen menjadi Rp 28,31 triliun per Desember 2016. Kenaikan aset didukung penyaluran pembia- yaan sebesar Rp 20,49 triliun yang terbagi menjadi empat segmen di antaranya ritel produktif dan komer- sial sebesar Rp 8 triliun. Kemudian, pembiayaan konsumer sebesar Rp 10,91 triliun, pembiayaan mikro Rp 1,20 triliun dan kartu hasanah sebesar Rp 367,59 miliar. Adapun rasio pem- biayaan bermasalah terjaga di bawah tiga persen. ed: satria kartika yudha 2000-an. all Transportasi ini terhubung dengan kereta bawah tanah dan bandara secara langsung. Karena itu, Kalla mendorong agar sarana transportasi yang sedang di- bangun di Jakarta dan sekitarnya baik LRT ataupun MRT (mass rapid transit) harus bisa ter- hubung dengan transportasi lain. "Jika semua terintegrasi barulah transportasi ini efektif," kata Kalla menegaskan. Ia mengakui, LRT dan transportasi lainnya memang tidak secara langsung membuat kemacetan di Thailand berkurang. REPUBLIKA SABTU, 25 MARET 2017 Sebab, volume kendaraan ti- ap tahun terus bertambah, se- dangkan lebar ruas jalan tetap. Meski demikian, LRT membe- rikan pilihan kepada masyarakat ketika akan bepergian ke suatu tempat. Dengan harga terjang- kau dan fasilitas memadai, jenis transportasi ini jadi penting. ed: ferry kisihandi UKM Dinilai Siap Masuk Pasar Modal EKO SUPRIYADI JAKARTA - Pemerintah menganggap banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang bisa masuk ke pasar modal. Mereka berkesempatan menghim- pun dana melalui bursa untuk memperluas usaha. Di sisi lain, asosiasi UKM menilai tak ada urgen- sinya UKM masuk bursa. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Ke- menterian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta me- nyatakan, UKM sudah siap masuk pasar modal. Sudah banyak UKM prospektif dan inovatif yang ia nilai mampu melantai di bursa untuk mendulang dana bagi usaha mereka. "Termasuk Gojek, itu kan UKM koperasi bah- kan. Itu prospeknya bagus banget," kata Wayan saat dihubungi, Jumat (24/3). Selain itu, menurut dia, selama ini tak sedikit UKM di Indonesia yang telah berhasil mengekspor produknya ke sejumlah negara. Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan kemudahan agar UKM bisa listing di pasar modal. Tinggal sekarang OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama menghimpun UKM ke pasar modal terutama yang inovatif. Di sisi lain, ia mengakui, UKM memang belum mengerti apa sebenarnya pasar modal itu. Dalam konteks ini, Kementerian Koperasi dan UKM ber- sama OJK terus menyosialisasikan pasar modal kepada UKM. Termasuk manfaatnya buat mereka. Dengan demikian, ujar Wayan, nantinya UKM mempunyai pilihan kedua untuk menghimpun dana. Bukan hanya itu, OJK bersama Kemenkop UKM akan berusaha mendorong kesadaran ma- syarakat bahwa prospek UKM masuk pasar modal luar biasa besar. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menilai, belum ada urgensinya UKM ke pasar modal. Ia beralasan, bisa bertahan hidup saja saat ini sudah cukup bagus bagi UKM. "Sekarang, pasar modal untuk apa bagi UMKM? itu bahasa-bahasa klise politik." Sebab, menurut dia akses bagi UKM ke pasar modal tetap saja sulit, dibandingkan perusahaan besar meski OJK mengklaim bakal mempermudah syarat UKM masuk pasar modal. Namun, pada pelaksanaannya bisa berbanding terbalik dengan kenyataan. Kebijakannya memang bagus, tetapi pelaksa- naannya tidak mudah. Ia mencontohkan, tak mu- lusnya pelaksanaan program kredit usaha rakyat (KUR). Akses kecepatan modal yang dibutuhkan tak sesuai rencana kebijakan yang ditetapkan. Akhirnya, akses tersebut diberikan kepada pe- rusahaan-perusahaan yang memang telah menjadi nasabah bank penyalur KUR. "Kecuali UKM sudah punya basis network bagus. Tidak ada urgensinya sebenarnya UMKM masuk pasar modal." Bagi Ikhsan, hal yang sangat mendesak bagi UKM adalah memperoleh akses modal. Karena itu, ia menegaskan, tak ada masalah dibuka fa- silitas kemudahan bagi UKM masuk bursa, tetapi tetap saja langkah tersebut tidak ada urgensinya. "Kenapa UMKM tidak mau berbondong-bon- dong ke pasar modal karena tidak mudah," kata Ikhsan. Menurut dia, perlu pengawasan pelaksa- naan kebijakan mempermudah UKM ke pasar modal. Siapa saja yang mengawasi serta tolok ukur kemudahan harus diperjelas. Pada Kamis (23/3), Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan, OJK akan mempermudah persyaratan UKM masuk pa- sar modal. Sejumlah persyaratan mengenai jumlah aset hingga laporan keuangan akan diperlonggar. Nurhaida menyatakan, peraturan baru itu ren- cananya terbit pada semester dua tahun ini. Dalam aturan saat ini, hanya UKM beraset minimal Rp 100 miliar yang bisa melakukan IPO. penawaran umum saham perdana (IPO). tegas. Ia menuturkan, penolakan banyak disuarakan mereka yang berasal dari luar Rembang. Memang tak ada yang bisa memba- tasi solidaritas dan mengatasnamakan solidaritas itu juga sah-sah saja dila- kukan. Bahkan, ia juga ikut prihatin de- ngan apa yang sempat dialami oleh salah satu peserta aksi. Dalam aturan baru nanti, persyaratan nilai aset akan diturunkan menjadi Rp 50 miliar. OJK menargetkan, ada 1.500 perusahaan UKM yang melakukan IPO hingga 2022. ed: ferry kisihandi Ketua Umum Asosiasi Semen Indo- nesia Widodo Santoso mengatakan, hadirnya pabrik semen di Rembang positif bagi warga lokal. "Dengan adanya Pabrik Semen di Rembang, menyerap tenaga kerja minimal 1.000 orang," ujarnya, kemarin. Ia melanjutkan, PT Semen Indonesia membayar pajak batu kapur per ton Rp 15 ribu. Juga pajak tanah liat. Kapasitas pabrik PT Semen Indonesia 3 juta ton per tahun. "Jadi, galian kapur pajaknya Rp 15 ribu dikalikan 3 juta (Rp 45 Miliar)," ujarnya. PT Semen Indonesia, dia mengung- kapkan, juga memiliki kegiatan CSR yang besarnya dua hingga empat persen dari laba bersih digunakan untuk mem- bantu kehidupan masyarakat setempat. Ia mengklaim, tak ada pabrik semen di Indonesia yang merugikan masyarakat. ed: ferry kisihandi AGUNG SUPRIYANTO/REPUBLIKA DUKUNGAN OJK Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edy Setiadi (kiri) bersama Wakil ketua Asosiasi Fintech (Aftech) Indonesia Adrian Gunadi memberikan keterangan pers seusai bertemu di gedung OJK, Jakarta, Jumat (24/3). Aftech meminta OJK serius membangun industri tekhnologi finansial atau fintech. REPUBLIKA SABTU, 25 MARET 2017 Color Rendition Chart tajuk Biaya Haji dan Pelayanan Jamaah emerintah dan DPR menyepakati besaran B Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2017. Ta ini BPIH adalah Rp 34.890.312 atau naik sekita 249 ribu dibandingkan tahun lalu. DPR mengatakan kenaikan BPIH tersebut dilakukan tuk peningkatan. Beberapa elemen pelayanan dasar di katkan, seperti jumlah makan di Makkah, harga makan d mina, frekuensi makan dan minum di bandara. Selair makan dan minum di setiap kedatangan dan keberangka hingga perbaikan semua tenda yang sudah dipakai pul tahun. P Peningkatan layanan juga termasuk penambahan peny udara di Armina, perbaikan kualitas bus luar kota, p keamanan di jalur jumrah. Juga ruang konsolidasi jama bandara, penambahan anggaran manasik, penyelengga diklat khusus ketua regu (karu) dan ketua rombongan (ka sampai alas dan pelindung waktu mabit di Muzdalifah masih banyak hal lainnya. Dari sisi nominal kenaikan Rp 249 ribu tentu tidak dan tidak akan memberatkan bagi jamaah haji. Tapi, ap kenaikan itu bisa benar-benar diiringi dengan peningk mutu, inilah yang masih menjadi pertanyaan. Janji peningkatan mutu itu harus dikawal sehingga t hanya rencana. Yang paling penting adalah bagaimana plementasinya di lapangan nantinya. Dari tahun ke tahun, jamaah haji Indonesia menga persoalan yang sama dalam hal pelayanan. Masalah yan ling klasik adalah jauhnya pemondokan dari Masjidil Ha kualitas bus pengangkut jamaah yang kurang memadai, fasilitas di Armina yang masih kurang baik. Setiap tahun sehabis musim haji evaluasi dilakukan masalah-masalah itu kembali berulang setiap tahun. Se tinya tidak ada upaya permanen untuk menyelesaikan soalan-persoalan itu. Persoalan pemondokan, misalnya, selalu saja terjad jamaah yang mendapat tempat jauh dari Masjidil Ha Selain itu, ada jamaah yang mendapat fasilitas pemod yang kurang layak. Mestinya, pemerintah punya perencanaan jangka par sehingga masalah-masalah seperti itu tidak berulang... pernah mendengar ada rencana untuk menyewa pemond dalam jangka panjang atau membangun hotel. Tapi, be jelas bagaimana kelanjutannya. Sebenarnya, pemerintah bisa memanfaatkan optimalisasi haji yang mencapai Rp 94 triliun. Uang seba itu bisa digunakan untuk meningkatkan pelayanan terh jamaah haji. Misalnya, dipakai untuk membangun hotel menyewa pemondokan dalam jangka panjang, sehingga lebih murah dan bisa memilih yang lokasinya dekat de: Masjidil Haram. Beberapa waktu muncul wacana untuk memanfaa dana optimalisasi haji bagi pembangunan infrastrul Daripada dana itu digunakan untuk kepentingan lain di haji -yang belum tentu memberi manfaat dan secara pros belum tentu dibenarkan-, lebih baik dana itu diguna untuk perbaikan pengelolaan haji. Dengan dukungan sebesar itu, kita bisa merencanakan perbaikan pelayanar secara lebih mendasar dan jangka panjang. Kita berharap, kualitas pelayanan haji benar-benar d ditingkatkan dari tahun ke tahun. Jangan hanya BPIH- naik tapi pelayanan makin berkurang. Mari bersama-s mengawasinya. suarapublika Warga Keluhkan Jalan Berlubar Sebagian jalan di daerah Jalan Raya Grand Depok City mengalami rusak parah. Banyak lubang jalan yang dapat mengakibatkan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan. Warga mengeluhkan kondisi jalan di sepanjang Grand Dep City yang berpotensi membahayakan pengguna kendaraan. Apalagi pada malam hari, jalanan semakin tidak terlihat. Jalanan tersebut termasuk sering dilalui oleh kendaraan berat. Lubang-lubang pada badan jalan tersebut cukup dalam terlihat mulai dari depan Dinas Pemadam Kebakaran hingga jalan Sekolah Al Azhar. Sampai kapan warga Depok menikmati jalanan yang rusak Saya berharap, Pemerintah Kota Depok (pemkot) untuk segera memperbaiki jalan ini. Emma Kunsitia Citra Re JL Raya Kampung Sawah, Gg H Samid RT 0e Jatimulya, Cilodong, De Bahaya Sekularisasi Pendidikan Pendidikan kian hari kian kehilangan esensi dan menyimpa dari tujuan mulianya, yakni menciptakan ketenteraman dan kemajuan serta menghasilkan masyarakat yang beradab. Akibatnya, terlahirlah manusia-manusia yang dianggap berintelektual, tapi kebanyakan mengalami cacat moral. Menyimpangnya tujuan pendidikan tak dapat kita mungkiri berasal dari diterapkannya pendidikan berasaskan sekuler/pe sahan agama dari kehidupan (sekularisasi pendidikan). Hal ini sangat berbahaya karena akan menghasilkan generasi yang mengedepankan materi, individualistis, dan shedonis. Dyan Ulan Mahasiswi STEI Hamfara, Yogyak. REPUBLIKA Terbit sejak 4 Januari 1993, Republika hadir sebagai pelopor pembaruan media massa Indonesia. Harian ini memberi warna baru pada desain, gaya pengutaraan, dan sudut pandang surat kabar negeri ini. Sebagai koran, kemudian portal berita pertama di Tanah Air, media ini melahirkan keseimbangan baru dalam tata informasi. Republika terbit demi kemaslahatan bangsa, penebar manfaat untuk semesta. Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/tulisan yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Daerah bersangkutan. MAHAKA GROUP 4cm Pemim Irfan Jur Wakil P Nor Has Nur Has Redakt APOBAT Subroto Subroto Redakti Acom Clod Da Elba Dar Redakt Maman Redaktu Ikhwanu Rednin Redaktu REGGIATO Agung P MOS Wakil Re EN Firkah Fa whartre Joko Sad www.com Asisten Priyanto Ferry Kis POKA Muhamm TH A Sekretar Hamidah SUPE Perwakil Rachmat www Irfan Ritra Perwakil Fachrul R Yusuf Ass